10 5:02 PM CMY Suharnoko Kartini Muljadi

cover_gadai_saham_v4_arsip_dpn.pdf

Penjelasan Hukum tentang GADAI SAHAM C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Suharnoko Kartini Muljadi

1

12/15/10

5:02 PM

PENJELASAN HUKUM TENTANG EKSEKUSI GADAI SAHAM

Isi1-ok.indd 1

12/13/2010 11:19:32 PM

Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010

Penulis: Suharnoko, Kartini Muljadi Pengulas: Kartini Muljadi Ahli Internasional: Prof. Dr. Henk Joseph Snijders Pelaksana Penelitian: Lembaga Kajian Hukum Perdata Universitas Indonesia Peneliti: Endah Hartati Rosa Agustina Akhmad Budi Cahyono Henny Marlina Abdul Salam Karisa Utami M. Yahdi Salampessy Gita Nurthika

Editor: Sebastian Pompe Gregory Churchill Mardjono Reksodiputro Binziad Kadafi Fritz Edward Siregar Harjo Winoto Fisella Mutiara A.L.Tobing

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-ROM, dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari Penerbit. Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. (1)

(2)

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Isi1-ok.indd 2

12/13/2010 11:19:32 PM

DAFTAR ISI Kata Pengantar ...............................................................................................................

v

Ringkasan Eksekutif ...................................................................................................

1

Dokumen Penjelas: Eksekusi Gadai Saham ...........................................

3

Perspektif Internasional .........................................................................................

19

Laporan Penelitian . .....................................................................................................

28

A. Ekeskusi Gadai Saham Menurut Literatur dan

Peraturan Perundang-undangan ..................................................................... 1. Permasalahan Hukum Mengenai Eksekusi Gadai Saham

Menurut Para Ahli ...............................................................................................

28 28

2. Permasalahan Hukum Mengenai Eksekusi Gadai Saham

yang Dibahas dalam Tesis-Tesis . ....................................................................

3. Permasalahan Hukum Mengenai Gadai Saham

29

Menurut Kajian Literatur dan Peraturan Perundang-undangan . ......

34

B. Ekeskusi Gadai Saham Menurut Putusan Pengadilan ............................

43 43 44

1. Latar Belakang Munculnya Lembaga Gadai Saham ...............................

2. Arti Gadai, Saham, dan Gadai Saham ..........................................................

Penjelasan Hukum Eksekusi tentang Gadai Saham

Isi1-ok.indd 3

iii

12/13/2010 11:19:32 PM

3. Urgensi Restatement tentang Gadai Saham .............................................

4. Pembahasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ..........

44 46

Daftar Putusan .....................................................................................................................

59

Daftar Pustaka .....................................................................................................................

61

Lampiran . ...............................................................................................................................

67

iv Isi1-ok.indd 4

Perspektif Daftar Isi Internasional

12/13/2010 11:19:32 PM

KATA PENGANTAR PENJELASAN HUKUM TENTANG EKSEKUSI GADAI SAHAM

Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, social dan ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hukum Indonesia tentang subyek tertentu, sangat sulit bagi orang tersebut untuk menjelaskannya dengan pasti, apalagi bagaimana hukum tersebut nanti diterapkan. Ketidakpastian ini banyak yang bersumber dari hukum tertulisnya yang umumnya tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Selain dari itu, adalah ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh institusi pemerintah maupun pengadilan. Yang menjadi garis bawah dari ketidakpastian hukum adalah lemahnya lembaga dan profesi hukum.. Itu dapat kita lihat di lingkungan peradilan, dimana hakim terus menerus tidak menjaga konsistensi dalam putusan mereka. Advokasi pun tidak berhasil untuk betul-betul jaga standar profesi mereka. Ketidakpastian hukum juga bersumber dari dunia akademik yang ternyata kurang berhasil untuk membangun suatu disiplin ilmiah terpadu dalam analisa peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Lemahnya ‘legal method’ di dunia akademik adalah alas an pokok kenapa akuntabilitas pengadilan dan lembaga negara tetap lemah. Proyek Restatement ini merupakan upaya untuk menjawab isu ketidakpastian hukum tersebut. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mewujudkan suatu gambar yang jelas tentang beberapa konsep penting hukum Indonesia modern. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap tiga sumber hukum: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang otoritatif. Tujuan kedua dari proyek ini adalah untuk membangun kembali ‘the legal method’, yaitu sistem penelitian dan diskursus hukum yang riil oleh kalangan universitas, institusi penelitian dan organisasi swadaya masyarakat. Tentunya Restatement ini tidak dimaksudkan sebagai kata terakhir atau tertinggi untuk suatu topik hukum yang dibahas di dalamnya. Namun, Restatement ini bisa memperkaya nuansa hukum Indonesia, terutama karena analisisnya bersandarkan pada putusan pengadilan dan literatur yang berwibawa mulai Indonesia merdeka. Ahli hukum, hakim, dan advokat jelas mempunyai kebebasan untuk menyetujui atau menolak hasil analisis dalam Restatement ini, namun kami berharap supaya Restatement ini bisa mencapai suatu kepastian hukum lebih besar untuk topik-topik tertentu, terutama dalam struktur

Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham

Isi1-ok.indd 5

v

12/13/2010 11:19:32 PM

analisis terhadap disiplin hukum tertentu, agar pembahasan tentang topik tersebut mampu menapak suatu tingkatan intelektual yang lebih tinggi. Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha persekutuan perdata melahirkan banyak “kekosongan hukum” terkait diskursus hukum perdata tentang gadai saham. Misalnya, apakah eksekusi gadai saham bisa dilakukan di bawah tangan atau harus melalui penetapan pengadilan? Bagaimana bila terdapat parate eksekusi untuk saham tersebut? Bagaimana pula jika dalam parate eksekusi pihak debitur tidak mau bekerja sama atau kooperatif? Akhir kata, kami berharap “mimpi” kami untuk mewujudkan koherensi, konsistensi dan kesesuaian diskursus hukum perdata dapat terakomodasi dengan baik dalam program Restatement ini sehingga mempunyai faedah bagi para stakeholders.

vi Isi1-ok.indd 6

Hormat kami,

Sebastiaan Pompe Program Manager

Perspektif Kata Pengantar Internasional

12/13/2010 11:19:32 PM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pokok-pokok dalam Restatement Eksekusi Gadai Saham adalah sebagai berikut. A. Pengertian “saham” menurut UPT 2007 1. Penulis diminta untuk membuat Restatement tentang Eksekusi Gadai Saham. Pada saat ini, sudah berlaku UPT 2007 maka pengertian “saham” dalam Restatement ini adalah saham menurut UPT 2007. Dengan demikian, juga harus disebutkan cara dan persyaratan penggadaian saham menurut UPT 2007. 2. Penulis juga mengemukakan ketentuan dalam UPT 2007 yang harus diperhatikan dan diatur dalam Perjanjian Gadai Saham, supaya kreditor/pemegang gadai dapat melaksanakan hak atas saham yang digadaikan sebagaimana mestinya.

B. Pengertian “gadai” sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 dan Pasal 1153 KUH Perdata serta dalam Pasal 60 UPT 2007 C. Surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang diberikan oleh pemberi gadai kepada kreditor untuk menjual barang yang digadaikan tidak mengakibatkan kreditor secara otomatis menjadi pemilik barang yang digadaikan. Menurut hemat penulis, surat kuasa tersebut tidak mengakibatkan kreditor/ pemegang gadai secara otomatis menjadi pemilik barang yang digadaikan sehingga pemberian kuasa itu tidak melanggar ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata.

D. Kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata. Kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata sebaiknya dirumuskan kembali sesuai dengan maksudnya, yaitu sebagai berikut. Jika debitor/pemberi gadai cidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan untuk membayar kembali utang lampau atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah diperingati untuk membayar tidak juga membayar utangnya, maka kreditor/pemegang gadai oleh Undang-Undang diberi hak untuk melaksanakan gadai atas kewenangannya sendiri (“parate


Isi1-ok.indd 1

1

12/13/2010 11:19:32 PM

executie”) dengan cara menjual barang yang digadaikan di muka umum (lelang), menurut kebiasaan setempat dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan semua biaya yang berkaitan dengan eksekusi tersebut, dari pendapatan penjualan barang yang digadaikan. Debitur/pemberi gadai dan kreditur/pemegang gadai dapat membuat perjanjian bahwa jika debitur/pemberi gadai cidera janji, gadai dapat dilaksanakan dengan perantaraan/izin hakim.

E. Kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata Kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata sebaiknya dirumuskan kembali se suai dengan maksud pasal tersebut, yaitu jika debitor/pemberi gadai cidera janji maka dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, kreditor/pemegang gadai dapat mohon supaya hakim menetapkan cara eksekusi gadai dengan cara penjualan di bawah tangan (bukan lelang) dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim, atau hakim dapat menetapkan bahwa barang yang digadaikan boleh dibeli sendiri oleh pemegang gadai dengan harga yang ditetapkan hakim.

F. Persoalan: debitor belum membayar lunas utangnya, tetapi perjanjian gadai saham yang menjaminnya sudah berakhir. Hal ini dibahas dalam halaman 13 Restatement ini.

G. Komentar atas Putusan dan Penetapan Pengadilan Komentar atas Putusan dan Penetapan Pengadilan hanya didasarkan pada “Bagan Ringkasan Isu hukum mengenai Gadai Saham berdasarkan Putusan dan Penetapan Pengadilan” karena sayang sekali penulis tidak menerima salinan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan yang bersangkutan secara lengkap.

2

Perspektif Internasional Ringkasan Eksekutif

Isi1-ok.indd 2

12/13/2010 11:19:32 PM

DOKUMEN PENJELAS

EKSEKUSI GADAI SAHAM A. Pengertian Saham Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 1. Pengertian “Saham” Jika kita akan membicarakan gadai saham, perlu kiranya ditetapkan terlebih dahulu “saham” apa yang digadaikan itu. Yang dimaksud dengan “saham” di sini adalah saham suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang sekarang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 (selanjutnya disebut “UPT 2007”). UPT 2007 hanya mengenal saham atas nama. Sebelum berlakunya UPT 2007, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia diperkenankan mengeluarkan saham atas nama dan saham atas unjuk. Namun, jelas dalam Pasal 48 UPT 2007 ditetapkan bahwa saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan terbatas yang didirikan menurut UPT 2007 (selanjutnya disebut “Perseroan”) adalah hanya saham atas nama pemiliknya. Oleh karena itu, logis bahwa dalam Pasal 50 UPT 2007, Perseroan diwajibkan menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut “DPS”) dan Daftar Khusus. 2. Tentang Klasifikasi Saham Walaupun menurut UPT 2007 hanya ada saham atas nama, Pasal 53 UPT 2007 menetapkan bahwa dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan


Isi1-ok.indd 3

3

12/13/2010 11:19:33 PM

lebih dari satu klasifikasi saham, dan jika ada lebih dari satu klasifikasi saham, salah satu di antaranya harus ditetapkan sebagai saham biasa. Saham biasa adalah saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, dan berhak menerima dividen yang dibagikan serta menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 60 UPT 2007 mengatur tentang Gadai Saham. Ayat (2) Pasal 60 tersebut dengan jelas memungkinkan saham suatu Perseroan diagunkan dengan Gadai atau Jaminan Fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan ditentukan bahwa saham Perseroan yang bersangkutan tidak dapat diagunkan dengan gadai? Menurut hemat penulis, mungkin saja karena adanya kata-kata “sepanjang tidak ditentukan lain”. Yang juga perlu diperhatikan adalah ketentuan dalam ayat (3) Pasal 60 UPT 2007 yang menentukan bahwa gadai saham wajib dicatat dalam DPS dan Daftar Khusus yang memuat keterangan tentang saham yang dipegang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan beserta keluarga mereka dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Hal-hal ini menimbulkan pertanyaan “Apakah gadai atas saham yang belum atau tidak dicatat dalam DPS dan Daftar Khusus tidak sah dan/ atau tidak berlaku sehingga tidak ada dampak hukumnya? Siapa yang berkewajiban untuk mendaftarkan gadai atas saham itu?” Menurut hemat penulis, demi kepastian hukum, setelah akta gadai atas saham ditandatangani, sebaiknya dipastikan agar gadai atas saham tersebut dicatat dalam DPS, dan jika gadai atas saham itu mengenai saham yang dipegang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/ atau keluarga mereka, sebaiknya gadai saham itu dicatatkan dalam Daftar Khusus. Kreditur yang menerima gadai sebaiknya mensyaratkan agar kepadanya dalam perjanjian gadai diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi gadai untuk memberitahukan Direksi Perseroan tentang dibuatnya perjanjian gadai dan supaya Direksi Perseroan mencatatkan gadai saham yang bersangkutan dalam DPS dan Daftar Khusus

4

Perspektif Penjelas Dokumen Internasional

Isi1-ok.indd 4

12/13/2010 11:19:33 PM

Perseroan untuk memastikan keabsahan gadai saham yang bersangkutan. Lagi pula Kreditor sebaiknya memperoleh bukti tertulis tentang pencatatan gadai itu dari Direksi Perseroan yang sahamnya digadaikan itu. Menurut hemat penulis, penting sekali diperhatikan ketentuan ayat (4) Pasal 60 UPT 2007, yang berbunyi “Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham”. Ketentuan tersebut penting untuk dibicarakan dan dipikirkan akibatnya karena jika seandainya pemberi gadai tidak beritikad baik dan ia sendiri menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta misalnya, mengusulkan untuk membagi dividen yang sangat besar jumlahnya atau untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk memindahkan hak atas aset utama Perseroan sehingga jika usul-usul itu disetujui Rapat Umum Pemegang Saham, nilai intrinsik Perseroan dapat berkurang dan tentunya nilai saham juga dapat berkurang. Hal ini dapat sangat merugikan pemegang gadai. Pada praktiknya, dalam perjanjian gadai, pemberi gadai disyaratkan untuk memberi kuasa kepada pemegang gadai, untuk atas nama pemberi gadai saham, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berkaitan selama utang belum dibayar lunas. Ini merupakan proteksi bagi pemegang gadai. 3. Gadai Pada Pasal 1150 KUH Perdata ditentukan apa yang dimaksud dengan gadai, yaitu sebagai berikut. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain yang bertindak atas nama orang yang berutang, dan yang memberikan kewenangan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada pihak yang berpiutang lainnya; kecuali, biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. a. Ciri-Ciri Gadai Ciri-ciri gadai adalah sebagai berikut. 1) Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah accessoir pada perjanjian utang-piutang yang dijaminnya; berakhirnya perjanjian


Isi1-ok.indd 5

5

12/13/2010 11:19:33 PM

utang-piutang mengakibatkan berakhirnya perjanjian gadai yang berkaitan. 2) Hak gadai bersifat kebendaan dan mengikuti benda gadai (droit de suite) karenanya pemegang gadai berhak menuntut haknya atas benda yang digadaikan dalam tangan siapa pun benda itu berada dan pemegang gadai berhak menjual benda yang digadaikan jika debitor cidera janji. 3) Pemegang gadai berkedudukan “preferen”, yang berarti harus didahulukan di antara para kreditor lainnya, dan untuk didahulukan dalam penerimaan pembayaran tagihannya dari hasil penjualan benda yang digadaikan, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang. Misalnya, pembayaran biaya lelang dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai, tagihan pajak negara harus didahulukan (Pasal 1133 jo. Pasal 1137 jo. 1150 KUH Perdata). 4) Pemegang gadai berkedudukan sebagai “separatis”, yaitu pemegang gadai dapat mengeksekusi hak gadainya seolah-olah debitor tidak dinyatakan pailit. Hak eksekusi tersebut dapat ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan kepailitan debitor diucapkan (Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). 5) Menurut Pasal 1160 KUH Perdata, jika utang yang dijamin dengan gadai dibayar untuk sebagian, hak gadai tidak hapus untuk sebagian.

Di halaman 131, buku karangan J. Satrio S.H., “Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan” Tahun 2002, ditulis: “Setiap hutang (dan setiap bagian dari hutang) menindih setiap bagian maupun seluruh benda jaminan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai benda berdiri sendirisendiri, sekalipun benda jaminannya dapat dibagi-bagi.”

6) Menurut Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUH Perdata, benda yang dijaminkan harus dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya dan harus diserahkan dalam kekuasaan kreditor atau pihak ketiga yang disetujui kreditor, debitor dan pemberi gadai. Ini adalah syarat pokok gadai. b. Gadai Saham Pasal 1153 KUH Perdata menentukan bahwa “Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada

6


Isi1-ok.indd 6

12/13/2010 11:19:33 PM

orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat diminta suatu bukti tertulis.” Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan Pasal 60 UPT 2007 yang pada dasarnya berbunyi sebagai berikut. 1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UPT 2007 kepada pemiliknya. 2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. 3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UPT 2007. 4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. c. Kreditor/Pemegang Gadai Dilarang secara Otomatis Menjadi Pemilik Barang yang Digadaikan jika Debitor Cidera Janji Pasal 1154 KUH Perdata berbunyi “Jika yang berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka yang berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan. Semua janji yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.” Jadi, Pasal 1154 KUH Perdata melarang bahwa dalam perjanjian gadai dicantumkan jika debitor/pemberi gadai cidera janji, kreditor secara otomatis/langsung menjadi pemilik benda yang digadaikan itu. Namun, Kreditor tidak dilarang untuk membeli benda yang digadaikan, asal melalui prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya baca Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata. Pembelian demikian menurut hemat penulis, tidak bertentangan dengan Pasal 1154 KUH Perdata karena dalam hal ini, kreditor tidak otomatis menjadi pemilik benda yang digadaikan. Tentang hubungan ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata dengan surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali yang diberikan oleh debitor/ pemberi gadai kepada kreditor/penerima gadai, untuk menjual benda yang digadaikan dengan cara apa pun dan dengan harga berapa pun, telah dikaji oleh Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selanjutnya disebut “LKHP”). Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham

Isi1-ok.indd 7

7

12/13/2010 11:19:33 PM

Di halaman 1 butir 3 dan halaman 17 “Laporan Penelitian Eksekusi

Gadai, Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengkajian Literatur/Dokrin/Pendapat Ahli/Tesis/Buku/Jurnal Hukum” (selanjutnya disebut “Laporan Literatur”) dan di halaman 14 butir 3) “Laporan Penelitian Peraturan Perundang-undangan Eksekusi Gadai Saham” (selanjutnya disebut “Laporan Peraturan Perundangan”) serta di halaman 14 butir 3) “Laporan Penelitian Putusan Eksekusi Gadai Saham” (selanjutnya disebut “Laporan Putusan”), LKHP menguraikan pendapatnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa naskah surat kuasa mutlak atau irrevocable power of attorney yang isinya, debitor/pemberi gadai memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada kreditor/pemegang gadai untuk menjual saham yang digadaikan, dengan cara dan harga yang ditentukan oleh kreditor pemegang gadai sendiri, pada dasarnya tidak dengan sendirinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditor penerima gadai sebagaimana dilarang oleh Pasal 1154 KUH Perdata. Akan tetapi, (masih menurut LKHP) seharusnya surat kuasa tersebut tidak dibuat sebelum debitor/pemberi gadai melakukan wanprestatie, tetapi seharusnya dibuat setelah debitor/pemberi gadai melakukan wanprestatie.

Selanjutnya, LKHP setuju dengan pendapat Henk Snijders yang

disampaikan dalam Seminar tentang Eksekusi Gadai Saham di Jakarta, tahun 2010 bahwa untuk melakukan penjualan benda yang digadaikan secara tertutup (private sale), surat kuasa mutlak untuk menjual tidak cukup.

Menurut hemat penulis, surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali

tersebut, tidak mengakibatkan kreditor/pemegang gadai secara otomatis menjadi pemilik benda yang digadaikan sehingga surat kuasa itu tidak melanggar Pasal 1154 KUH Perdata; tetapi perlu diperhatikan juga bahwa pada waktu mempergunakan surat kuasa tersebut, kreditor/pemegang gadai tidak boleh melanggar prosedur eksekusi sebagaimana diatur, antara lain, dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata.

Penulis berpendapat bahwa untuk dapat melakukan “private sale”

suatu barang gadai, kreditor/pemegang gadai harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada hakim untuk memperoleh izin menjual barang gadai itu tanpa melalui lelang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1156 KUH Perdata; jadi tidak cukup hanya dengan menggunakan surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud di atas.

8


Isi1-ok.indd 8

12/13/2010 11:19:33 PM

B. Eksekusi Gadai Saham Dalam membicarakan eksekusi gadai saham, kita harus memperhatikan ketentuan tentang pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercantum berturut-turut dalam Pasal 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 UPT 2007 sehingga tidak menjumpai kendala ketika melakukan eksekusi gadai saham yang bersangkutan. Alangkah baiknya jika pembuat konsep perjanjian gadai saham mengingat bahwa ketentuan tentang pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar Perseroan berbeda dari satu perseroan ke perseroan lain. 1. “Parate Executie” Ketentuan yang berkaitan dengan “parate executie” adalah kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. “Jika oleh para pihak tidak diperjanjikan lain, maka pihak yang berpiutang berhak, jika pihak yang berutang atau pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah diberikan peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang yang digadaikan di muka umum menurut kebiasaan setempat serta dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya, beserta bunga dan biaya dari hasil penjualan tersebut.” Kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata mengandung kata-kata “jika oleh para pihak tidak diperjanjikan lain”. Kata-kata ini sering disalahtafsirkan, yaitu ditafsirkan bahwa jika debitor/pemberi gadai cidera janji, para pihak dalam perjanjian gadai dapat menentukan bahwa kreditor berhak menyuruh agar benda dijual di bawah tangan (“private sale”). Tafsiran ini tidak benar karena menurut hemat penulis, maksud kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata adalah sebagai berikut. Jika debitor/pemberi gadai cidera janji sesudah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tenggang waktu tidak ditentukan, maka sesudah disomasi oleh Pengadilan untuk memenuhi kewajibannya, dan debitor tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka UndangUndang memberi hak kepada kreditor/pemegang gadai untuk melaksanakan gadai dengan “parate executie” (zonder tussenkomst van de Rechter, eigenmachtig verkoop). Pemegang gadai siap (paraat) untuk menjual benda yang digadaikan atas kewenangannya sendiri,


Isi1-ok.indd 9

9

12/13/2010 11:19:33 PM

kecuali para pihak menyetujui eksekusi perjanjian gadai dengan cara lain, yaitu dengan perantaraan hakim (met tussenkomst van de Rechter). Jadi, walaupun para pihak dalam perjanjian gadai dapat menentukan cara eksekusi dengan atau tanpa perantaraan hakim, mereka tidak boleh menyetujui bahwa benda yang digadaikan itu dijual di bawah tangan (“private sale”).

Hak kreditor/pemegang gadai untuk melelang benda yang

digadaikan atas kekuasaan sendiri (“parate executie”) terjadi demi hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang dan tidak karena diperjanjikan oleh/ antara kreditor, debitor, dan pemberi gadai. Di sinilah letak perbedaan antara gadai di satu pihak, dan hipotik serta hak tanggungan di pihak lain. Pasal 1178 kalimat kedua KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pada pokoknya mengatur bahwa dalam Akta Pemberian Hipotik/Hak Tanggungan dapat diperjanjikan bahwa pemegang Hipotik/ Hak Tanggungan pertama diberi hak untuk menjual atas kewenangannya sendiri objek agunan, jika debitor/pemberi hipotik/hak tanggungan cidera janji (beding van eigenmachtig verkoop). Jadi, “parate executie” pada hipotik dan hak tanggungan tidak terjadi demi hukum, tetapi harus dengan tegas diperjanjikan antara debitor/pemberi agunan dan pemegang hipotik/hak tanggungan yang pertama.

Menurut Pasal 1155 KUH Perdata, penjualan barang yang digadaikan

dengan “parate executie” harus dilakukan dengan cara lelang. Jika pemberi gadai dan kreditor menginginkan penjualan dengan cara di bawah tangan (“private sale”), harus ditempuh cara yang diatur dalam Pasal 1156 KUH Perdata. Kreditor/pemegang gadai dapat melaksanakan eksekusi gadai atas kewenangan sendiri tanpa parantaraan hakim yang biasanya disebut “parate executie”, dengan cara melelang barang yang digadaikan itu dengan perantaraan kantor lelang.

Di halaman 97 s/d halaman 100, Edisi 2007, Buku “Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum”, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan tentang cara lelang, antara lain, sebagai berikut.

10 Isi1-ok.indd 10


12/13/2010 11:19:33 PM

- Pengumuman lelang harus dilakukan di harian yang terbit di kota atau kota yang berdekatan dengan tempat objek lelang terletak. - Lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/ PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan S.1908 Nomor 189 jo S.1941 Nomor 3, antara lain, diatur cara penyerahan surat penawaran yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus ditandatangani oleh penawar. Kemudian, surat penawaran setelah memenuhi syarat, disahkan oleh pejabat kantor lelang. - Penawar tidak boleh mengajukan surat penawaran lebih dari satu kali untuk suatu barang yang sama. - Untuk dapat ikut serta dalam pelelangan, para penawar diwajibkan menyetor uang jaminan yang jumlahnya ditetapkan oleh pejabat lelang, dan uang jaminan tersebut akan diperhitungkan dengan harga pembelian jika penawar bersangkutan ditunjuk sebagai pembeli. - Pembeli tidak boleh menguasai barang yang telah dibelinya sebelum uang pembelian dilunasi sesuai dengan akta pemindahan hak atas barang yang digadaikan. Selanjutnya, akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan kepada Perseroan yang mengeluarkan saham berkaitan, dan Direksi Perseroan wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS/Daftar Khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham itu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pencatatan pemindahan hak untuk dicatat dalam Daftar Perseroan Terbatas (Pasal 56 UPT 2007). Penulis menyarankan supaya kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata dirumuskan kembali sebagai berikut. ”Jika debitor/pemberi gadai cidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah diberikan peringatan untuk membayar, kreditor/pemegang gadai oleh Undang-Undang diberi hak untuk melaksanakan gadai atas kewenangannya sendiri (“parate executie”) dengan cara menjual barang yang digadaikan di muka umum (lelang) menurut kebiasaan setempat dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham

Isi1-ok.indd 11

11

12/13/2010 11:19:33 PM

untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan semua biaya yang berkaitan dengan eksekusi tersebut, dari pendapatan penjualan barang yang digadaikan.” Debitur/pemberi gadai dan kreditur/pemegang gadai dapat membuat perjanjian bahwa apabila debitur/pemberi gadai cidera janji, gadai dapat dilaksanakan dengan perantaraan/izin hakim. 2. Eksekusi Gadai dengan Perantaraan/Izin Hakim Kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata menentukan bahwa dalam segala hal, jika debitor/pemberi gadai cidera janji, kreditor dapat menuntut di hadapan Pengadilan (in rechten vorderen) agar a. benda yang digadaikan dapat dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk dapat melunasi utang debitor beserta bunga dan biaya, atau b. atas tuntutan kreditor, hakim dapat mengabulkan permohonan kreditor agar barang yang digadaikan tetap berada pada kreditor, untuk suatu jumlah yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, sampai sejumlah utang debitor beserta bunga dan biaya. Tentang penjualan benda yang digadaikan, kreditor wajib memberitahukan debitor/pemberi gadai selambatnya pada hari berikutnya jika ada hubungan pos harian atau telegraf, atau jika tidak, dengan pos yang berangkat pertama. Proses di Pengadilan yang ditempuh sesuai dengan Pasal 1156 KUH Perdata harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan. Walaupun diajukan dengan cara mengajukan permohonan (bukan dengan mengajukan gugatan), karena terdapat kepentingan debitor dan pemberi gadai, debitor dan pemberi gadai sebagai pihak yang berkepentingan harus didengar oleh hakim dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata dengan cara mengajukan permohonan kepada hakim, kreditor/pemegang gadai dapat mohon supaya hakim menetapkan bahwa eksekusi gadai dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan (private sale), dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan hakim dengan adil sehingga kreditor tidak dapat menentukan harga dengan semena-mena, atau hakim juga dapat menetapkan bahwa benda yang digadaikan itu diperbolehkan tetap dipegang pemegang

12 Isi1-ok.indd 12


12/13/2010 11:19:33 PM

gadai, dengan membeli sendiri benda yang digadaikan itu, dengan harga yang ditetapkan oleh hakim. Di halaman 16 alinea kedua Laporan Literatur, LKHP mengemukakan pendapat Sdr. Fred B.G. Tumbuan sebagai ahli dalam kasus Beckkett Pte. Ltd. versus Deutsche Bank AG dan PT Dianlia Setyamukti di High Court of the Republic of Singapore, sebagai berikut: “Dalam hal pemberi dan pemegang gadai telah secara eksplisit sepakat di antara mereka tentang suatu cara penjualan barang gadai selain melalui lelang, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah dalam hal perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu bahwa perjanjian tersebut menjadi dasar permohonan pemegang gadai kepada hakim untuk dikeluarkan suatu penetapan atau perintah hakim yang menyatakan bahwa pemegang gadai, dapat melaksanakan penjualan dengan cara tersebut.”

Jadi, meskipun antara pemberi gadai dan pemegang gadai sudah ada persetujuan tentang penjualan gadai tidak dengan lelang (private), penjualan tidak dengan lelang hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan hakim (Pasal 1156 KUH Perdata). Penulis menyarankan supaya kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata dirumuskan kembali sehingga pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal debitor/pemberi gadai cidera janji, kreditor/pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, supaya hakim menetapkan cara eksekusi gadai melalui penjualan di bawah tangan (tidak melalui lelang) dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim dengan adil, untuk melunasi seluruh kewajiban debitor kepada kreditor, atau hakim juga dapat menetapkan bahwa benda yang digadaikan diperbolehkan tetap ada pada pemegang gadai dengan cara pemegang gadai sendiri membeli barang yang digadaikan dengan harga yang ditetapkan hakim dalam penetapannya.”

C. Persoalan Jika Debitor Belum Membayar Lunas Utangnya, Tetapi Perjanjian Gadai Saham Sudah Berakhir Di halaman 24 butir 2 dan halaman 25 Laporan Peraturan Perundangan, serta di halaman 24 butir 2 dan halaman 25 Laporan Putusan, disebut Isu Hukum sebagai berikut:


Isi1-ok.indd 13

13

12/13/2010 11:19:33 PM

“Ketika utang debitor belum lunas dibayar dan jangka waktu perjanjian gadai sahamnya terbatas, apakah kreditor dalam memperpanjang perjanjian gadai saham tersebut harus dilakukan dengan persetujuan pemberi gadai atau cukup dengan pemberitahuan?”

Selanjutnya, dalam Laporan Peraturan Perundangan dan Laporan Putusan ditulis: “Menurut hemat kami, bahwa dalam hal tersebut cukup dengan pemberitahuan saja, merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 49 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak”, dan kemudian dalam Pasal 49 ayat (2), “Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan” sehingga perpanjangan gadai saham cukup dengan pemberitahuan saja, dan tidak memerlukan persetujuan.” Di halaman 1 Restatement Eksekusi Gadai Saham, LKHP mengemukakan kembali pendapatnya bahwa sesuai dengan sifat gadai yang accessoir, selama utang yang dijamin dengan gadai saham belum dilunasi, untuk memperpanjang gadai saham tidak diperlukan persetujuan debitor/pemberi gadai, tetapi cukup melalui pemberitahuan oleh kreditor/pemegang gadai saham kepada debitor/pemberi gadai saham. Pendapat penulis adalah sebagai berikut. Pada praktiknya, hampir tidak pernah terjadi bahwa suatu perjanjian gadai saham berakhir sebelum utang yang dijaminnya dibayar lunas. Sifat perjanjian gadai adalah accessoir pada perjanjian utang yang dijaminnya dan biasanya dalam perjanjian gadai selalu ada ketentuan bahwa selama kewajiban debitor belum lunas dibayar debitor, perjanjian gadai akan terus berlaku. Jika seandainya ada kasus perjanjian gadai saham sudah berakhir padahal utang yang dijaminnya belum lunas dibayar, bagaimana cara memperpanjang perjanjian gadai saham tersebut? Dalam UPT 2007 tidak ada pengaturan mengenai cara menggadaikan saham. Oleh karena itu, penulis merujuk pada ketentuan KUH Perdata. Pasal 1153 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: “Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali suratsurat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan

14 Isi1-ok.indd 14


12/13/2010 11:19:34 PM

perihal penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat diminta suatu bukti tertulis.”

Dalam Pasal 1153 KUH Perdata, yang dimaksud dengan “orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan” adalah Perseroan yang mengeluarkan saham yang digadaikan. Jadi berdasarkan Pasal 1153 KUH Perdata, jika debitor belum melunasi utangnya kepada kreditor, tetapi gadai saham yang diberikan oleh pemberi gadai sudah berakhir, maka jika debitor/pemberi gadai beritikad baik, debitor tersebut harus memperpanjang berlakunya perjanjian gadai, dan perpanjangan berlakunya gadai tersebut juga harus diberitahukan secara tertulis oleh debitor/pemberi gadai dan/ atau kreditor/pemegang gadai kepada Perseroan yang mengeluarkan saham yang digadaikan tersebut. Dalam hal ini, dapat saja terjadi bahwa Perseroan minta bukti tertulis tentang perpanjangan perjanjian gadai ini, dan jika debitor mau bekerja sama dengan cara menegaskan secara tertulis bahwa benar utangnya belum lunas, maka gadai diperpanjang. Jika pemberi gadai tidak beritikad baik dan tidak setuju memberi konfirmasi bahwa gadai saham itu diperpanjang berlakunya, maka pihak kreditor menghadapi persoalan yang pelik. Kalau Perseroan menerima pemberitahuan perpanjangan gadai saham dari kreditor/pemegang gadai, dan kemudian debitor membantah/menolak perpanjangan gadai saham itu, menurut hemat penulis, Perseroan kemungkinan besar tidak dapat/tidak mau mencatatkan perpanjangan gadai saham. Dalam hal ini, kreditor dapat kehilangan jaminan berupa gadai saham. Jadi pada pokoknya, dalam pembuatan perjanjian gadai saham harus dihindari kemungkinan berakhirnya gadai saham sebelum utang debitor dibayar lunas. Perpanjangan perjanjian gadai saham tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mengeluarkan saham yang digadaikan itu, dan selanjutnya harus dicatat dalam DPS Perseroan dan/atau Daftar Khusus Perseroan yang bersangkutan (Pasal 60 UPT 2007). Dalam Anggaran Dasar Perseroan, kadang-kadang terdapat faktor yang dapat menghambat penjualan saham yang digadaikan. Misalnya, menurut Pasal 57 ayat (1) UPT 2007, dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan pemindahan hak atas saham, yaitu 1) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya, dan


Isi1-ok.indd 15

15

12/13/2010 11:19:34 PM

2) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ Perseroan. Seandainya terdapat persyaratan seperti dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dalam Anggaran Dasar Perseroan yang sahamnya digadaikan, dan kreditor serta pemberi gadai ingin membuat perjanjian gadai, maka dalam perjanjian gadai saham, kreditor harus mensyaratkan supaya para pemegang saham lainnya secara tertulis dengan tegas melepaskan hak untuk membeli saham yang akan digadaikan itu dan mereka setuju jika debitor/pemberi gadai cidera janji, pemegang gadai dapat melakukan penjualan saham yang digadaikan tanpa perlu menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Pada praktiknya, dalam perjanjian gadai, kreditor juga mensyaratkan adanya persetujuan tertulis semua anggota organ Perseroan yang persetujuannya disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan, untuk memberi persetujuan kepada pemegang gadai untuk menjual saham yang digadaikan dan selama utang debitor belum terbayar lunas, keanggotaan organ yang bersangkutan tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kreditor/pemegang gadai.

D. Isu Hukum Mengenai Gadai Saham dalam Putusan dan Penetapan Pengadilan Sayang sekali, penulis hanya menerima Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan, tanpa disertai Putusan dan Penetapan Pengadilan yang lengkap sehingga pendapat penulis yang dikemukakan di sini hanya didasarkan atas Putusan dan Penetapan Pengadilan yang tercantum dalam Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan tersebut. Pendapat penulis adalah sebagai berikut. 1. Isu Hukum: “Maksud unsur “kecuali ditentukan lain” dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata.” - Penetapan No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel s/d Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/ PN.Jak.Sel dengan pemohon: Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Di halaman 1 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: “Berdasarkan share pledge agreement, kreditor berhak untuk menjual keseluruhan saham yang telah digadaikan secara private atau secara “tidak di muka umum”.” Menurut penulis, “private sale” benda yang digadaikan harus dilakukan berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata; jadi tidak berdasarkan share pledge agreement saja.

16 Isi1-ok.indd 16


12/13/2010 11:19:34 PM

2. Isu Hukum: “Maksud unsur “tuntutan (vorderen)” dalam Pasal 1156 KUH Perdata”. - Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 s/d Penetapan No. PTJ.KPT. 04.2005 jo Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN.Jaksel s/d Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/ PN.Jaksel. Di halaman 2 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: “Berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata untuk melakukan eksekusi maka lembaga jaminan gadai memerlukan Pengadilan.” Menurut hemat penulis, kata “Pengadilan” seharusnya diartikan “Izin Pengadilan”. 3. Isu Hukum: “Berakhirnya hak penerima gadai untuk melakukan eksekusi.” - Putusan MA RI No.115 PK/PDT/2007 jo No. 517/PDT.G/ 2003/PN.JKT.PST. Di halaman 3 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: “Perjanjian gadai saham tersebut merupakan perjanjian accessoir. Accessoir, artinya berlakunya hak gadai atas saham tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang, artinya jika perjanjian hutang piutang sah, maka perjanjian gadai sahamnya sebagai perjanjian tambahan juga sah. Sebaliknya jika perjanjian hutang piutang tidak sah, maka perjanjian gadai sahamnya juga tidak sah.” Menurut penulis, putusan MA RI tersebut sudah tepat karena berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, salah satu sifat perjanjian gadai adalah accessoir pada perjanjian utang-piutang yang dijaminnya. 4. Isu hukum: “Ketika utang belum lunas dan jangka waktu gadai sahamnya terbatas, apakah kreditor dalam memperpanjang gadai saham harus mendapat persetujuan pemberi gadai atau cukup dengan pemberitahuan saja?” - Putusan PK No. 115PK/PDT/2007 jo. No. 517/PDT.G/2003 /PN.JKT.PST. Di halaman 3 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: “Cukup dengan pemberitahuan, merujuk pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Ayat (1), bahwa pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Ayat (2), akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan sehingga perpanjangan gadai saham cukup dengan pemberitahuan saja tidak memerlukan persetujuan.”

Pendapat penulis dalam hubungan ini telah diuraikan di halaman 13 Restatement ini.


Isi1-ok.indd 17

17

12/13/2010 11:19:34 PM

Isi1-ok.indd 18

12/13/2010 11:19:34 PM

PERSPEKTIF INTERNASIONAL

PLEDGE IN GENERAL AND PLEDGE OF SHARES IN PARTICULAR INCLUDING THE ENFORCEMENT UNDER NETHERLANDS LAW Oleh: Dr. Henk Joseph Snijders

A. General Remarks Pledge (“pand”) is a “dismembered”—also translated as “limited”—security right provided for in Title 3.9 of the Burgerlijk Wetboek (BW; Dutch Civil Code). The concept of dismembered or limited right (“beperkt recht”) is described in art. 3:8 BW as one which is derived from a more comprehensive right encumbered with the dismembered right. The principal right is also called the parental right and the person entitled to the parental right is called the principal entitled person (“rechthebbende”). A parental right may be both a full right and a dismembered right. Thus, dismembered rights may exist in “the second degree”. An example is a pledge on a right of usufruct (“vruchtgebruik”) which in turn is vested on the ownership of a motor car. Only independent and transferable rights may be parental rights (art. 3:81 para. 1 BW). If the dismembered right is extinguished, the principal right ipso iure regains its former status.

The qualification of this right as “dismembered” or “limited” (“beperkt”) is quite misleading, for dismembered rights have a high legal status by their nature. As dismembered rights are proprietary rights by definition, they are also absolute rights. They are effective vis-à-vis everybody. This implies exclusivity first of all: every third party must refrain from behaviour that disturbs the title-holder to a property in his use, management or disposal. This exclusivity is done the most justice in the full rights—ownership (“eigendom”) and other belonging (“toebehoren”). Indeed, seve ral dismembered rights may apply to property. If two dismembered rights are created on property, the exclusivity of the oldest right prevails, pursuant to the priority


Isi1-ok.indd 19

19

12/13/2010 11:19:34 PM

principle. The effect of a proprietary right on property vis-à-vis third parties implies that no third party can also create a proprietary right on that property unless fully subject to the proprietary right that was first in existence (“prior tempore, potior iure”). The droit de suite is also a consequence of the absolute nature of proprietary rights: the title-holder can exercise his right regardless of who is holding the object of his right. It is also important to note that a person who has a proprietary right on property may exercise that right in spite of a later attachment of that property or the bankruptcy of the principal person entitled to that property and can therefore separately exercise his proprietary right. For this reason a person with a proprietary right, especially a proprietary security right such as pledge and hypothec (mortgage), is called a separatist. Thus, the pledgee can, in the event of the debtor’s bankruptcy or judicial debt rescheduling, exercise his proprietary rights as if there were no such bankruptcy or judicial debt rescheduling (art. 57 para. 1 Faillissementswet (Fw; Bankruptcy Act) resp. art. 57 para. 1 in conjunction with art. 299 para. 3 Fw). On the other hand it may be mentioned that the pledge is not allowed to use or to appropriate the pledged property (art. 3:235 BW). Naturally there are also exceptions in the domestic Netherlands law to the legal consequences discussed here. They will be discussed later on as far as applicable to pledge. Now, attention will be paid to a special BW ruling for financial collateral arrangements (security contracts) for the establishment of a right of pledge, as introduced in the Netherlands on the basis of the Collateral Directive1. This special ruling has been laid-down in Title 7.2 BW. It applies only to financial security contracts of which at least one of the parties is a government agency or an agency belonging to the governmental sector or a financial institution subject to governmental financial supervision or a similar person (art. 7:52 BW). Furthermore it deals only with pledge on money (a very strange concept under Netherlands law) or on shares and similar “transferable securities”: shares and other securities, bonds and other debt instruments traded in the capital market (art. 7:51 BW). Art. 7:53 BW provides, contrary to Netherlands law in general, that if so stipulated, the pledgee is allowed to use the pledge. Art. 7:54 para. 1 BW states that unless the financial security contract for the establishment of a right of pledge otherwise provides, the secured creditor may, when the conditions for execution are met, appropriate such securities and net the value of the securities with the sum due by 1

20 Isi1-ok.indd 20

Directive 2002/47/EC of 6 June 2002.

Perspektif Internasional

12/13/2010 11:19:34 PM

it. This provision forms an exception to the rule that the pledgee is not entitled to appropriate the pledged property (laid down in art. 3:235 BW). For the case that the conditions for execution are not met, art. 7:54 BW provides in the third paragraph that such appropriation is permitted if so agreed and the valuation of such securities is based on their market value or value on an exchange. As to the enforcement of the pledged shares, there are also exceptions to the domestic Netherlands law. These will be dealt with under 4. Article 3:98 BW is of paramount importance. It states that in principle the provisions relating to the transfer of property apply mutatis mutandis to the establishment, transfer and abandonment of a dismembered right. We will not here discuss the general provisions on transfer of property, but it may be kept in mind that these provisions apply mutatis mutandis, except for derogations in the arrangement pertaining to the pledge itself. Just like hypothec, pledge is provided for in Title 3.9 BW. The regulation for pledge and hypothec commences in Title 3.9, with section 1, General provisions. Subsequently the right of pledge is provided for (section 3.9.2-3 BW) and, finally hypothec (section 3.9.4 BW). Hypothec is a dismembered security right over registered property, pledge is a dismembered security right over other properties, such as movable things and debts. Pledge or hypothec can be established for an existing claim as well as for a future claim (art. 3:231 para. 1, first sentence BW). It can be a claim against the grantor of the pledge or hypothec himself as well as a claim against another person (art. 3:231 para. 1, final sentence BW). Pledge and hypothec are both dependent rights (art. 3:7 and art. 3:82 BW) and accessory rights (6:142 BW). This would mean that the security right is extinguished ipso iure upon the extinction of the secured claim, and that the security right also by operation of law passes to the person who acquires the debt with which the security right is attached, as in the event of assignment or subrogation. However, the law knows exceptions to the dependent nature. This was shown above when it was established that pledge and hypothec may also be established for future claims, like a right of pledge and hypothec for a claim arising from a loan agreement at the moment when the balance of the loan is still nil. An important legal effect that pledge and hypothec have in common, even though it has not been arranged in a common general provision but in art. 3:248 BW respectively art. 3:268 BW (see also art. 7:19 BW and art. 461a-b and 490b respectively 461c and 551 para. 5 BRv (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; Code of Civil


Isi1-ok.indd 21

21

12/13/2010 11:19:34 PM

Procedure)), may be described as the right of summary execution (“parate executie”), that is to say execution without a judicial or comparable title for enforcement. Pursuant to art. 57 para. 1 Fw, pledge and hypothec also have in common that they are unsusceptible to bankruptcy, as pointed out before and explicitly laid down in the Act for these two proprietary rights. As separatists the pledgee and hypothecary creditor can exercise their rights in principle separately from the bankruptcy; unlike other creditors they can, if they like, proceed to execution on their own and take recourse for what is owed to them. However, attention may be drawn to art. 63 (a) Fw, which may cause the pledgee and the hypothecary creditor temporarily not to enforce their rights to summary execution. Of course it is also possible that the receiver fully settles the claim secured by pledge or hypothec, as a result of which the relevant security right is extinguished (art. 58 para. 2 Fw).

B. Types of pledge and their legal consequences Section 3.9.2 BW provides for four kinds of right of pledge, depending on the question on what kind of property the pledge is established and whether it concerns an undisclosed or public establishment. See art. 3:236 para. 1 BW for the establishment of a public right of pledge on movable things and on similar property and see art. 3:236 para. 2 BW for a public right of pledge on other property (i.e. personal rights not to order or bearer, and usufruct on such rights). See art. 3:237 BW for the establishment of an undisclosed right of pledge on movable things and on similar property and see art. 3:239 BW for the establishment of an undisclosed right of pledge on other property (i.e., again, personal rights not to order or bearer, and usufruct on such rights). These provisions show that an undisclosed right of pledge may be established by an authentic or registered private instrument (the same form of delivery as for the undisclosed assignment (art. 3:94 para. 3 BW)). A public right of pledge on a property is established in approximately the same manner as has been provided for the delivery of the property itself. This is not only evident from art. 3:236 para. 2 BW, but also from art. 3:236 para. 1 BW. However, for the establishment of a pledge on a movable thing or similar property, the pledgor does not need to give possession of the property to the pledgee, but only control of the property to him or at least control of the property to a third person (so another person than the pledgor and the pledgee), apart from the required endorsement in the event of a pledge of a right to order. The importance of the difference between a public and an undisclosed pledge lies in the existence yes or no of protection against third persons claiming that the

22 Isi1-ok.indd 22


12/13/2010 11:19:34 PM

pledge was not validly established, arguing that the pledgor lacked the right to dispose of the property. In case of a public pledge this protection is offered indeed to a pledgee in good faith, whereas an undisclosed pledge does not give such protection. See art. 3:238 BW for the right of pledge on movable things and similar property and art. 3:239 para. 4 BW for the pledge of rights not payable to bearer or order. The difference between a public and an undisclosed pledge on a personal right also becomes evident when we read art. 3:246 para. 1 BW, which does not grant the power to collect payment of the debt until notice of the right of pledge has been given to the pledgee.

C. Pledge on shares in general Shares are subject to special rules. A distinction must be made between bearer shares and registered shares. The shares in the capital of a public limited company (PLC; in Dutch “naamloze vennootschap (NV)”) are either bearer shares or registered shares (art. 2:82 BW), shares in the capital of a limited liability company, a private company with limited liability (Ltd.; in Dutch “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV)”), are always registered shares (art. 2:175 BW). In principle, the general rules on patrimonial law (including the general law on pledge) apply to the establishment of a pledge on bearer shares (in particular art. 3:98 BW, arts. 3:236 and 237 BW), but there are some particulars to which I shall come back later. A different arrangement applies to the establishment of a pledge on registered shares. A public pledge on registered shares in a public limited company of which the (depositary receipts of ) shares are listed on the stock exchange, is established by a private instrument and a written acknowledgement of the pledge by or service on the public limited company (art. 2:86c, para. 2 BW). An undisclosed pledge on such registered shares (art. 2:89 para. 6 BW) is established in the same manner as an undisclosed pledge on other property, notably by a notarial or private registered instrument (art. 2:86c para. 4 BW). This undisclosed right of pledge may be made public by acknowledgement by or service on the public limited company (art. 2:89 para. 6 BW), in derogation of art. 3:239 para. 4 BW, which provides for a notification that requires no prescribed form. A right of pledge on all other registered shares in a public limited company or a limited liability company can be established by notarial instrument (arts. 2:86 and 2:196 BW). A registered private instrument does not suffice here, then. All persons involved—the pledgor and the pledge—must be parties to this instrument (art. 2:86 para. 1 BW and 2:196 para. 1 BW). The establishment of


Isi1-ok.indd 23

23

12/13/2010 11:19:34 PM

the pledge shall (ipso iure) also have effect as against the company (art. 2:86a para. 1, first sentence BW and art. 2:196a para. 1, first sentence BW). However, shareholders rights such as voting can only be invoked by the pledgee after acknowledgement by or service to the company. See art. 2:86a para. 1, second sentence BW and art. 2:196a para. 1, second sentence BW, thus providing for disclosed respectively public pledge. The following special provisions for a right of pledge on shares may be interesting to note as well (even though this paper priMA RIly concerns the enforcement of pledge on shares). The pledge of registered shares in a public limited company or a limited liability company may be excluded in the articles of association of a company (arts. 2:89 para. 1 and 2:198 para. 1 BW), but the pledge of bearer shares may not be excluded in the articles of association (art. 2:89 para. 1 BW). The shareholder shall have the right to vote in a general meeting, unless this right is attributed to the pledgee (arts. 2:89 and 198 BW; see also art. 2:24a BW). Furthermore, there are special rules applicable to the enforcement of a pledge on shares, on which more will be said here.

D. Enforcement of pledge on shares Articles 3:248 BW respectively 3:268 BW give a pledgee respectively a hypothecary creditor (mortgagee) the right, when the debtor is in default, to sell the pledged or encumbered property and to have recourse for what is owed to them. As mentioned before, this right is a right of summary execution, which means that execution can be effected without any judicial or similar title of enforcement, such as a judicial decision or a notarial deed. The sale must take place in public, barring judicial permission for a private sale. See arts. 3:250–251 BW, resp. art. 3:268 BW; see also art. 3:254 BW. This ruling is mandatory and what is more, it cannot be bypassed by an irrevocable power of attorney.2 As stated, the sale must take place in public subject to judicial permission for a private sale. This private sale may be a sale to a third party or the sale in the form of securities remaining with the pledgee as buyer (3:251 BW). This judicial permission must be requested (art. 3:251 para. 1 BW provides that it can be granted “op verzoek van” (at the request of ) the pledgee or the pledgor, so it concerns request proceedings. The permission will usually not be granted ex parte. The general rules for request proceedings apply (arts. 61 et seq. BRv, particularly arts. 278-279 BRv). Apart 2

HR 1 April 1927, NJ 1927, 601 and Asser/Van Mierlo, Goederenrecht III, Kluwer: Deventer 2003, No. 50.

24


Isi1-ok.indd 24

12/13/2010 11:19:34 PM

from these legal options, art. 3:251 para. 2 BW provides the pledgee and the pledgor with the option of agreeing to a manner of sale which deviates from art. 3:250 BW. If the pledged property is encumbered with a dismembered right or is subject to a seizure (attachment), then this form of execution ex contractu also requires the cooperation of the holder of the dismembered right or of the seizor (attachor). It is also worth mentioning that such an agreement can be concluded in a legally valid manner only after the pledgee has become entitled to proceed to the sale. It is difficult to underestimate the statutory requirements applicable to enforcement of pledge on shares: 1. there must be a default of the pledgee (art. 3:248 para. 1 BW); 2. if so provided, the court must, upon the demand of the pledgee, determine that the obligor is in default (art. 3:248 para. 2 BW); 3. unless otherwise stipulated the pledgee must give at least three days notice to the pledgee, to the extent that this is reasonably possible (art. 3:249 BW); 4. after the power to sell has arisen, the sale shall take place in public, subject to the court’s permission for another way of sale, or a different agreement in that matter (art. 3:250-251 BW); 5. unless otherwise stipulated, and to the extent that this is reasonably possible, the pledgee must, no later than on the day following the sale, give notice of the sale to the pledgor (art. 3:252 BW). The pledgee must also comply with the restrictions set in the articles of the company for the disposal and transfer of shares. Admittedly, the right to pledge a bearer share in a public limited company may not be restricted or excluded by the articles of association (art. 2:89 para. 1, first sentence BW). Registered shares in a public limited company may be pledged, unless otherwise provided by the articles of association (art. 2:89 para. 1, second sentence BW). The provisions of the articles of association in respect of the disposal and transfer of shares apply to the disposal and transfer of shares by the pledgee or the transmission of shares to the pledgee, provided that the pledgee shall exercise all the rights conferred upon the shareholder in respect of disposal and transfer and shall perform the obligations of the latter in respect thereof (art. 2:89 para. 5 BW). For the limited liability company, art. 2:195 BW provides a share transfer restriction that extends much further. According to this article, insofar as the articles of association do not restrict or exclude such right, a shareholder may transfer one or more of his shares to some of his near relatives, a


Isi1-ok.indd 25

25

12/13/2010 11:19:34 PM

co-shareholder and to the company, but in respect of any other transfer the articles of association must contain restrictions on transfer (art. 2:195 paras. 1-2 BW). Such restrictions on transfer must provide that the shareholder shall require the approval of a transfer by a corporate body of the company, designated by the articles, for the same to be valid (art. 2:195 para. 4 BW with a nuance in art. 2:195 para. 5 BW; see also art. 2:195 paras. 6-9 BW and art. 2:195a-195b BW). Article 2:198 para. 5 BW provides that art. 2:195 BW and the provisions of the articles of association in respect of the disposal and transfer of shares shall apply to the disposal and transfer of shares by a pledgee or to the transmission of shares to a pledgee, provided that the pledgee shall exercise all the rights conferred upon the shareholder in respect of disposal and transfer and shall perform the obligations of the latter in respect thereof. Articles 2:89 and 198 para. 5 BW constitute a lex specialis in respect of art. 3:250-251 BW.3 It is also conceivable that an execution of shares requires a permit or exemption in accordance with the Wet Toezicht Effectenverkeer (Securities Transactions Supervision Act). Furthermore, it is conceivable that in accordance with the Wet op het Financieel Toezicht (Wft; Financial Supervision Act) a prospectus is required for the public execution sale of pledged shares. In this respect there are exemptions, for example where an offer to fewer than a hundred persons is concerned, not being qualified investors, or a total equivalent of less than 100.000 euros or a situation in which the nominal value per security is at least fifty thousand euros (art. 5:3 Wft).4 Then, a brief reference must be made to art. 3:259 BW, which provides for a special (statutory) right of pledge for holders of depositary receipts for shares to the shares for which the depositary receipts have been issued. The third paragraph of this provision states special rules for the enforcement of such a right of pledge. Finally it may be noted that in conformity with the Collateral directive art. 7:54 BW provides a special ruling for the enforcement of pledged shares and similar property subject to this directive besides the appropriation as discussed under 1. They may be sold in a market through a professional intermediary or on the stock ex-

3

4

26 Isi1-ok.indd 26

According to the judge for special provisions of the District Court of Amsterdam, 2 February 2006, JOR (Jurisprudentie Ondernemingsrecht) 2006, 93. See also Ondernemingskamer Hof Amsterdam 10 March 2003, JOR 2003, 108, HJE Veerbeek, and, for example, Tijdschrift O&F (Onderneming & Financiering) 2003 p. 24, W. ten Hove V&O (Vennootschap & Onderneming) 2007, pp. 222-223. See further f.i. Georg van Daal, Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan, thesis Rotterdam, Kluwer: Deventer 2008, nos. 105-122 and 226.


12/13/2010 11:19:34 PM

change if so stipulated (art. 7:54 para.2 BW). If so stipulated, the court may permit another way for the sale or decide that the pledged properties by way of appropriation remain with the pledgee (as art. 7:54 para. 4 BW states, slightly differing from the general ruling of art. 3:251 BW). Altogether, the sale in public of pledged shares is by no means a sinecure and this is therefore a rare phenomenon in the Netherlands. It occurs regularly that permission is requested for a private sale pursuant to art. 3:251 BW, which is usually granted, also in view of the fact that the proceeds of a private sale are often much higher than those of a sale in public. This is true in particular for unlisted shares (for listed shares art. 3:250 para. 2 BW contains a reasonably practical provision, the gist of which is that the sale may take place in a market through a professional intermediary). Although the enforcement of a right of pledge on shares is the central topic in this paper, it must be noted also that a pledgee can benefit a great deal by exercising his right to vote, provided that he has stipulated a right to vote. This can be very useful. By means of voting the pledgee can exert his influence on the company and ask for a transfer of the company or of a company’s subsidiary for instance. It is also conceivable that he will receive a dividend, provided that the dividend has been pledged too.

Henk Snijders5 31st March 2010

5

Professor of Civil Law and Civil Procedure at Leiden University, [email protected].


Isi1-ok.indd 27

27

12/13/2010 11:19:35 PM

LAPORAN PENELITIAN Oleh: Lembaga Kajian Hukum Perdata Universitas Indonesia

A. Gadai Saham Menurut Literatur dan Peraturan Per undang-undangan 1. Permasalahan Hukum Mengenai Eksekusi Gadai Saham Menurut Para Ahli Terdapat tiga permasalahan hukum utama terkait dengan eksekusi gadai saham, yaitu sebagai berikut.

J. Satrio dan Fred Tumbuan Berdasarkan Pasal 1156, penjualan barang gadai dengan cara tertutup/privat dimungkinkan, tetapi dengan prosedur pemegang gadai mengajukan permohonan kepada hakim, meminta hakim untuk mengizinkannya menjual barang gadai secara tertutup/privat.

R. Subekti, J. Satrio, dan Kartini Mulyadi Untuk dapat melakukan eksekusi gadai saham dengan melakukan penjualan secara tertutup/privat maka prosedur yang harus ditempuh oleh kreditur penerima gadai saham adalah dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.

H. H. Snijders Khusus untuk melakukan penjualan secara privat/tertutup, surat kuasa mutlak ini tidaklah cukup untuk dapat melakukan penjualan secara tertutup. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1156, untuk dapat melakukan penjualan secara tertutup, pemegang gadai harus mengajukan permohonan kepada hakim, meminta hakim untuk mengizinkannya menjual barang gadai secara tertutup/privat. Surat kuasa mutlak atau irrevocable power of attorney yang isi nya debitur memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, kepada kreditur untuk menjual saham-saham yang digadaikan dengan cara dan harga yang ditentukan oleh kreditur, pada dasarnya tidak dengan sendirinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditur Pemegang Gadai sebagaimana yang di larang oleh Pasal 1154 KUH Perdata. Akan tetapi, sebaiknya surat kuasa demikian seharusnya tidak dibuat sebelum debitur wanprestasi seperti yang selama

28 Isi1-ok.indd 28

12/13/2010 11:19:35 PM

ini terjadi dalam praktik. Surat Kuasa demikian sebaiknya dibuat setelah debitur wanprestasi supaya lebih adil bagi para pihak.

2. Permasalahan Hukum Mengenai Eksekusi Gadai Saham yang Dibahas dalam Tesis-Tesis a.

Bagaimanakah cara mengeksekusi gadai saham?

Kurniawan Catur Andrianto6 Eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui penjualan langsung, penjual an melalui lelang, dan penjualan di bursa efek. Terkait penjualan langsung masih terdapat kesimpangsiuran tentang tata cara eksekusi gadai saham, khususnya tentang cara penjualan langsung. Perbedaan pendapat terdapat di kalangan praktisi hukum, yaitu apakah penjualan langsung dapat dilakukan sebagaimana jual beli biasa selama diperjanjikan dalam akta perjanjian gadai saham ataukah harus melalui penjualan di muka umum (lelang). b.

Apakah eksekusi gadai saham selalu harus melalui lelang umum?

J. Satrio7 Parate eksekusi dilaksanakan melalui penjualan di depan umum agar bisa didapat harga pasar. Terhadap benda-benda yang setiap hari mempunyai harga pasar, pelaksanaan eksekusinya tidak perlu melalui lelang.

Dedy Adi Saputra8 Praktik eksekusi gadai saham tidak selalu harus melalui lelang umum. Hal ini juga dibenarkan oleh Pasal 1155 KUH Perdata. Sifat aanvullend dari ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperjanjikan cara penjualan yang lain, selain penjualan di muka umum, yaitu setelah debitur wanprestasi, para pihak dapat memperjanjikan menjual objek gadai di bawah tangan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menguntungkan para pihak sehingga diharapkan debitur dapat melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada kreditur.

6 7 8

Tesisnya berjudul “Lelang Eksekusi Atas Gadai Saham PT Terbuka”. Dalam makalahnya yang berjudul “Eksekusi Benda Jaminan Gadai”. Dalam tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Secara Privat (Private Selling) Menurut Hukum Jaminan” (Analisis Yusidis Eksekusi Gadai Saham PT Swabara Mining Energy dan PT Asminco Bara Utama oleh Deutsche Bank) hlm. 130-131.


Isi1-ok.indd 29

29

12/13/2010 11:19:35 PM

Rachmat Soemadipradja9 Dalam praktik, ada tahapan yang harus dilakukan sebelum mengajukan penetapan eksekusi saham. Sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, harus ada per nyataan gagal bayar terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan pengajuan somasi. Apabila tidak dipenuhi juga, sudah cukup alasan untuk mengajukan tagihan. Dalam hal terjadi kegagalan, barulah meminta bantuan pengadil an untuk mengeksekusinya. Sepanjang disepakati oleh para pihak, dapat saja penjualan saham dilakukan tanpa mekanisme lelang.

Ignatius Andy10 KUH Perdata tidak mengatur eksekusi gadai secara terperinci. Namun, berdasarkan KUH Perdata, bila dianalogikan dengan Hak Tanggungan, gadai saham merupakan hak dari kreditur preference sehingga untuk eksekusi gadai saham, dapat dilakukan melalui upaya hukum yang istimewa juga dan tidak harus melalui mekanisme gugatan. Penjualan saham secara privat adalah hal yang wajar, apalagi dalam kontrak gadai saham yang leng kap, selalu dicantumkan klausula itu. Lelang hanya ditujukan sebagai perlindungan terhadap debitur untuk mencapai harga tertinggi dari penjualan sahamnya. Jadi, sepanjang sudah mendapatkan harga yang tinggi dan wajar, penjualan saham secara privat tidak akan menjadi persoalan, apalagi kalau secara kontraktual sudah disepakati. Hampir selalu dikatakan private sale itu diperbolehkan. Namun, untuk mencoba mendapatkan rasa aman, kreditur selaku pemegang hak gadai meminta legalisasi, dari penjualan sahamnya dengan cara meminta penetapan.

Harifin A. Tumpa11 Seandainya ada perselisihan antara kreditur dan debitur, eksekusi saham yang dijaminkan harus menunggu putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, seandainya ada sengketa, kreditur tidak bisa melakukan eksekusi saham dengan berpegang pada penetapan pengadilan. Setelah dinyatakan wanprestasi, pengadilan akan menghukum debitur. Pembayarannya itu tidak harus dengan saham karena dapat juga dilakukan dengan yang lain. Namun demikian, dalam hal debitur hanya memiliki saham, saham-saham itulah yang harus dijual. Jika

9 10 11

Sebagaimana dikutip dalam Tesis Dedy Adi Saputra. Sebagaimana dikutip dalam Tesis Dedy Adi Saputra. Sebagaimana dikutip dalam Tesis Dedy Adi Saputra.

Laporan Penelitian Internasional 30 Perspektif

Isi1-ok.indd 30

12/13/2010 11:19:35 PM

pemegang gadai setuju untuk dijual maka tidak akan ada masalah. Jadi, begitu debitur wanprestasi kemudian ia mengatakan untuk menjual sahamnya, hal itu dapat dilakukan. Selain itu, penjualannya juga tidak harus dilakukan melalui lelang. Akan tetapi, jika para pihak berkeinginan penjual an dilakukan melalui lelang maka hal tersebut juga tidak masalah.

J. Satrio12 Kelebihan lain yang diberikan UU kepada kreditur pemegang gadai adalah diberikannya hak parate eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata). Hak ini diberikan demi UU, tetapi bersyarat: (1) hak itu tidak telah disingkirkan oleh para pihak; (2) hak tersebut baru ada pada kreditur kalau debitur wanprestasi yang disyaratkan dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Syarat pertama menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bersifat menambah (aanvullend), dan karenanya dapat disepakati oleh para pihak untuk disingkirkan. Jadi, hak parate eksekusi ini ada kalau tidak telah disingkirkan. Hak parate eksekusi ini dapat dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan, artinya eksekusi selalu paraat di tangan kreditur. c. Apakah alternatif terbaik eksekusi atas gadai saham?

Kurniawan Catur Andrianto dalam tesisnya yang berjudul “Lelang Eksekusi Atas Gadai Saham PT Terbuka” menyimpulkan bahwa lelang sebagai alternatif eksekusi atas gadai saham merupakan alternatif terbaik yang memiliki keunggulan, yaitu penjualannya dilakukan di muka umum, harga yang transparan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak, baik kreditur, debitur, dan pembeli serta pihak terkait lainnya, serta mengurangi potensi gugatan dari debitur. d.

Bagaimana cara eksekusi terhadap gadai saham yang belum tercetak jika debitur wanprestasi?

Siti Chadijah Erna Montez13 Cara eksekusi terhadap gadai saham yang belum tercetak jika debitur wanprestasi adalah seperti layaknya jaminan lainnya, yaitu dengan cara lelang.

12 13

Dalam makalahnya yang berjudul “Eksekusi Benda Jaminan Gadai”. Dalam tesisnya yang berjudul ”Analisis Hukum terhadap Gadai Saham Perseroan Terbatas yang Belum Dicetak Sebagai Barang Jaminan Kredit dalam Akta Notaris”, USU, Tahun 2003.


Isi1-ok.indd 31

31

12/13/2010 11:19:35 PM

Eksekusi atas gadai saham ini dilakukan apabila hasil eksekusi atas jaminan pokok tidak mencukupi untuk membayar hutang debitur kepada kreditur. e.

Sejauh mana pihak pemegang gadai saham dapat mengeksekusi hakhak dan kekuasaannya selaku kreditur preferen apabila pemberi gadai pailit berdasarkan prinsip umum jaminan, berdasarkan perikatan yang dituangkan dalam perjanjian gadai saham dan berdasarkan UU Kepailitan?

Sri Moelyati14 Kewenangan pemegang gadai saham selaku kreditur preferen untuk mengeksekusi hak-hak dan kekuasaannya apabila pemberi gadai pailit: 1) berdasarkan prinsip umum jaminan (KUH Perdata), kreditur pemegang gadai saham dapat mengeksekusi hak-hak dan kekuasaannya sebagai kreditur preferen, kreditur dengan hak separatis dan kreditur dengan hak parate eksekusi, secara penuh tanpa ada batasan-batasan tertentu, kecuali mengenai tata cara penjualan yang harus dilaksanakan di muka umum atau melalui 2 orang pialang di bursa efek; 2) berdasarkan perikatan yang dituangkan dalam perjanjian gadai saham, kewenangan kreditur pemegang gadai saham biasanya tidak diatur secara rinci dalam perjanjian gadai saham, tetapi hanya disebutkan bahwa si pemegang gadai saham berhak untuk menjual saham yang digadaikan dalam hal si pemberi gadai wanprestasi mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) berdasarkan UU Kepailitan, kreditur pemegang gadai saham juga dapat melaksanakan hak-hak dan kekuasaannya sebagai kreditur preferen, kreditur dengan hak separatis dan kreditur dengan hak parate eksekusi sebagaimana kewenangannya berdasarkan prinsip umum jaminan, tetapi dibatasi dengan beberapa aturan, yaitu dengan adanya: (i) masa penangguhan selama 90 hari setelah adanya putusan pailit, di mana pemegang gadai saham tidak boleh mengeksekusi/menjual saham yang digadaikan kepadanya; (ii) jangka waktu selama 2 bulan untuk melakukan eksekusi/menjual saham yang digadaikan; (iii) hak kurator 14

Dalam tesisnya yang berjudul ”Aspek Hukum Gadai Saham Terkait dengan Kepailitan Pihak Pemberi Gadai”.


Isi1-ok.indd 32

12/13/2010 11:19:35 PM

untuk menuntut agar saham yang digadaikan diserahkan kepada kurator, untuk selanjutnya dijual sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 169 UU Kepailitan. f.

Apakah untuk melaksanakan hak parate eksekusi untuk melakukan penjualan jaminan gadai secara tertutup, pemegang gadai perlu mengajukan penetapan kepada PN?

Melisa Juan15 Untuk melaksanakan hak parate eksekusi melakukan penjualan jaminan gadai secara tertutup, pemegang gadai tidak perlu mengajukan penetapan kepada PN. Bagi kreditur pemegang jaminan gadai apabila debitur melakukan wanprestasi, sedangkan dalam perjanjian telah diatur bah wa eksekusi jaminan gadai boleh dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pemegang jaminan tidak perlu mengajukan permohonan penetapan kepada PN, cukup dengan parate eksekusi. Apabila debitur tetap tidak kooperatif, sebagai pemegang gadai oleh Pasal 1156 KUH Perdata diberi hak untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan agar barang gadai dapat dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim atau mengajukan gugatan agar barang gadai tetap pada kreditur.

Dedy Adi Saputra sependapat dengan Melisa Juan16 Putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat karena telah membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan Pemegang Gadai berhak dan berwenang menjual saham-saham yang digadaikan. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa untuk melakukan eksekusi gadai saham secara privat berdasarkan Pasal 1156, tidak memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

MA RIa Elisabeth Elijana menyatakan pendapat yang berbeda17 Mengutip pendapat Prof. Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perdata tentang Hak atas Benda dan Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-

15 16 17

Dalam tesisnya yang berjudul ”Penjualan Jaminan Gadai Saham Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri: Analisis Kasus Gadai Saham PT Abu di DBA”. Dalam tesisnya yang berjudul ”Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Secara Privat (Private Selling) Menurut Hukum Jaminan (Analisis Yusidis Eksekusi Gadai Saham PT Swabara Mining Energy dan PT Asminco Bara Utama oleh Deutsche Bank). Dalam makalahnya yang berjudul “Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara Pengembalian Hutang Debitur”.


Isi1-ok.indd 33

33

12/13/2010 11:19:35 PM

Pokok Hukum Perdata halaman 81, serta pendapat MA RI dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I MA RI Agustus 1993 hlm. 63 No. 31b, menurutnya eksekusi langsung parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 1155-1156 KUH Perdata dengan seizin Hakim, penggunaan Pasal 1156 KUH Perdata cukup ditempuh dengan permohonan kepada Ketua/Hakim Pengadilan yang berwenang, yang menghasilkan penetapan. g.

Apakah pemberi dan pemegang gadai saham dapat memperjanjikan mengenai persetujuan bahwa pemegang gadai akan dapat secara langsung melakukan eksekusi gadai saham melalui penjual an saham secara tertutup atau bawah tangan, dalam hal debitur melakukan tindakan wanprestasi (cidera janji) terhadap pemegang gadai selaku kreditur?

Ivan Lazuardi Suwana18 Persetujuan atau kesepakatan mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup hanya dapat dilakukan setelah debitur wanprestasi karena dalam keadaan demikian debitur dan kreditur berada dalam posisi yang seimbang untuk memberikan penilaian mengenai cara penjualan yang paling menguntungkan bagi para pihak sehingga penjualan saham secara tertutup dapat dipastikan me rupakan solusi untuk memperoleh hasil penjualan yang terbaik untuk dipergunakan dalam pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

3. Permasalahan Hukum Mengenai Gadai Saham Menurut Kajian Literatur dan Peraturan Perundang-undangan Terdapat tiga permasalahan hukum utama yang dikaji, yaitu sebagai berikut. a.

18

Apakah ketentuan eksekusi gadai saham dalam KUH Perdata membenarkan eksekusi gadai dilakukan secara private tanpa melalui kantor lelang?

Dalam tesisnya yang berjudul ”Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Melalui Penjualan Secara Tertutup (Studi Kasus Eksekusi Gadai Saham PT Ongko Multicorpora).


Isi1-ok.indd 34

12/13/2010 11:19:35 PM

1) Penjualan Harus Melalui Lelang

Mariana Sutadi19 Menurut Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, barang gadai harus dijual melalui lelang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1156, pemegang gadai harus mengajukan gugatan dan menggugat debitur untuk memperoleh putusan sebelum mengeksekusi gadai saham tersebut. 2) Penjualan Boleh Secara Tertutup

J. Satrio dan Fred Tumbuan menyatakan pendapat berbeda dengan Mariana Sutadi Pasal 1156 adalah aturan hukum yang memaksa (dwingend recht) yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Ketentuan ini adalah hak yang dimiliki oleh pemegang gadai sekaligus persyarat an gadai. Setiap pemegang gadai mempunyai hak untuk meminta hakim untuk menentukan cara menjual barang gadai selain melalui lelang. Dalam hal pemberi gadai dan pemegang gadai tidak mencapai kesepakatan mengenai alternatif cara menjual selain melalui lelang, masih berdasarkan Pasal 1156, pemegang gadai dapat meminta hakim untuk mengizinkannya menjual barang gadai dengan cara private.

Fred B.G. Tumbuan20 Dalam hal pemberi dan pemegang gadai telah secara eksplisit sepakat di antara mereka tentang suatu cara penjualan barang gadai selain melalui lelang, berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan. a) Perjanjian tersebut diperbolehkan berdasarkan Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata. b) Sejak pemberi gadai wanprestasi, berdasarkan Pasal 1156 paragraf 1, pemegang gadai tetap harus meminta penetap an hakim untuk mengizinkan cara penjualan alternatif tersebut. 19 20

Makalah Beberapa Penyelesaian Permasalahan oleh Pengadilan Menurut UU No. 40 Th. 2007. Dalam kasus Beckket PTE LTD.


Isi1-ok.indd 35

35

12/13/2010 11:19:35 PM

c) Dalam hal perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu, perjanjian tersebut menjadi dasar permohonan pemegang gadai ke hakim untuk suatu penetapan atau perintah hakim yang menyatakan bahwa pemegang gadai dapat melaksanakan penjualan dengan cara tersebut.

Dedy Adisaputra21

Adalah sah untuk menjual gadai saham secara privat, namun harus dilakukan dengan melibatkan debitur setelah terjadi wanprestasi.

Pendapat LKHP

Terkait permasalahan hukum ini, LKHP mempunyai pendapat yang sama dengan J. Satrio dan Fred Tumbuan, berdasarkan Pasal 1156, penjualan barang gadai dengan cara private dimungkinkan, tetapi dengan prosedur pemegang gadai mengajukan permohonan kepada hakim, meminta hakim untuk mengizinkannya menjual barang gadai secara tertutup/privat.

3) Jika eksekusi secara private, yaitu tanpa melalui kantor lelang dibenarkan, bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh kreditur penerima gadai saham, apakah melalui prosedur permohonan ataukah harus melalui prosedur gugatan? Terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyatakan cukup dengan mengajukan permohonan penetapan, namun ada juga yang menyatakan harus melalui prosedur gugatan. a)

Mengajukan Permohonan Penetapan

Wirjono Prodjodikoro22 Menurut Pasal 1156 B.W. pemegang gadai dapat menempuh jalan lain, yaitu meminta kepada Hakim, supaya Hakim menetapkan cara bagaimana penjualan itu harus dilakukan, atau supaya barangnya ditetapkan oleh Hakim menjadi milik si pemegang gadai selaku pembayaran hutang, seluruh atau sebagiannya.

21 22

Tesis Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Secara Privat. Hukum Perdata tentang Hak atas Benda, hlm. 158.


Isi1-ok.indd 36

12/13/2010 11:19:36 PM

Prof. Subekti menyatakan pendapat yang senada23 Pasal 1156 ayat (1) mensyaratkan agar pemegang gadai mengajukan penetapan pengadilan.

J. Satrio24 Sebagai tambahan dari hak untuk menjual, pemegang gadai dalam hal debitur wanprestasi, dapat meminta penetapan hakim untuk menetapkan cara penjualan benda gadai.

J. Satrio25 Pasal 1156 ayat (1) BW memberikan sarana agar kreditur bisa: ● minta agar pengadilan menetapkan suatu cara penjualan benda gadai yang bersangkutan; ● mohon agar kreditur, dengan perhitungan sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pengadilan, boleh memiliki benda gadai.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya26

sependapat de ngan J. Satrio di atas Pasal 1156 KUH Perdata memberikan mekanisme penjualan benda gadai berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Maria Elisabeth Elijana27 Eksekusi langsung parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 1155-1156 KUH Perdata dengan seizin Hakim maka penggunaan Pasal 1156 KUH Perdata cukup ditempuh dengan permohonan kepada Ketua/Hakim Pengadilan yang berwenang, yang menghasilkan Penetapan.

23 24 25 26 27

Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 81. Buku Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan, hlm. 126. Makalah Eksekusi Benda Jaminan Gadai,” hlm. 7-8. Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik, hlm. 198. Makalah ”Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara Pengembalian Hutang Debitur” hal yang isinya sependapat dengan Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perdata tentang Hak atas Benda dan Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata serta pendapat MA RI dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I MA RI Agustus 1993 hlm. 63 No. 31b.


Isi1-ok.indd 37

37

12/13/2010 11:19:36 PM

b)

Mengajukan Gugatan

Mariana Sutadi28 Berdasarkan Pasal 1156, pemegang gadai harus mengajukan gugatan dan menggugat debitur untuk memperoleh putusan sebelum mengeksekusi gadai saham tersebut.

M. Yahya Harahap29 Eksekusi dari suatu kebendaan harus dilakukan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas tersebut, Ketua Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan diskresi berdasarkan Penetapan atau Putusan.

Melissa Juan30 Apabila debitur tetap tidak kooperatif maka sebagai pemegang gadai oleh Pasal 1156 KUH Perdata diberi hak untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan agar barang gadai dapat dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim atau mengajukan gugatan agar barang gadai tetap pada kreditur. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa Penetapan PN Jak Sel dalam kasus Gadai Saham PT Abu di DBA bertentangan dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang melarang bila dalam penetapan tersebut menetapkan beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang.

H. H. Snijders31 Persyaratan untuk dapat mengeksekusi gadai saham berdasarkan Burgerlijk Wetboek Belanda yang baru adalah sebagai berikut. 1) Pemberi Gadai telah wanprestasi (art.3:248 para. 1 NBW). Pengadilan berdasarkan permohonan dari Pemegang Gadai, harus telah memutuskan bahwa Pemberi Gadai telah wanprestasi. (Pasal 3:248 para. 2 NBW). 28 29 30 31

Makalah “Beberapa Penyelesaian Permasalahan oleh Pengadilan Menurut UU No. 40 Th. 2007”, hlm. 13. Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, hlm. 233. Tesis: ”Penjualan Jaminan Gadai Saham Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri: Analisis Kasus Gadai Saham PT Abu di DBA”, hlm. 70-71. Makalah ”Pledge in General and Pledge of Shares in Particular including the Enforcement under Netherlands Law“ pada Seminar Eksekusi Saham, Jakarta, 31 Maret 2010, .hlm. 5.


Isi1-ok.indd 38

12/13/2010 11:19:36 PM

2) Kecuali diatur sebaliknya, Pemegang Gadai harus memberikan pemberitahuan paling sedikit 3 (tiga) hari kepada Pemberi Gadai apabila dimungkinkan dengan batas yang wajar (Pasal 3: 249 NBW). 3) Setelah kewenangan untuk menjual lahir, penjualan akan dilakukan di muka umum, untuk penjualan dengan cara yang lain hanya berdasarkan izin pengadilan, atau perjanjian lain mengenai hal tersebut (Pasal 3250-251 NBW). 4) Kecuali diatur sebaliknya dan sampai dengan batas yang wajar, Pemegang Gadai harus, tidak lebih dari sehari setelah dilakukannya penjualan, memberikan pemberitahuan tentang penjualan tersebut kepada Pemberi Gadai (Pasal 3: 252 NBW).

Lebih lanjut H. H Snijders32 menjelaskan bahwa permohonan judicial untuk dapat melakukan penjualan secara tertutup/privat harus diajukan oleh Pemberi Gadai atau Pemegang Gadai, dan hal ini tidak dapat diterobos dengan adanya surat kuasa mutlak untuk menjual. Biasanya di Belanda, permohonan untuk menjual gadai atas saham secara privat/tertutup dikabulkan oleh Pengadilan.

Pendapat LKHP LKHP mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat dari Fred B.G. Tumbuan, Wirjono Prodjodikoro, R. Subekti, J. Satrio dan Kartini Mulyadi bahwa untuk dapat melakukan eksekusi gadai saham dengan melakukan penjualan secara tertutup/privat maka prosedur yang harus ditempuh oleh kreditur penerima gadai saham adalah dengan mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.

32

Makalah ”Pledge in General and Pledge of Shares in Particular including the Enforcement under Netherlands Law“ pada Seminar Eksekusi Saham, Jakarta, 31 Maret 2010, hlm. 5-7.


Isi1-ok.indd 39

39

12/13/2010 11:19:36 PM

Pendapat ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Kedudukan pemegang gadai sebagai secured creditor berbeda dengan unsecured creditor. Sebagai unsecured creditor, sebelum mengeksekusi benda-benda milik debitur, ia harus mengajukan gugatan terhadap debitur ke pengadilan. Unsecured creditor yang menang dalam gugatannya tersebut kemudian dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan surat penetapan eksekusi. Di pihak lain, Undang-Undang mempermudah secured creditor untuk mengeksekusi hak-haknya. Sebagai contoh bagi Pemegang Hipotek, berdasarkan Pasal 224 HIR dapat mengeksekusi tanpa harus memiliki putusan pengadilan yang menghukum debitur untuk membayar hutang tersebut. Dalam hal ini, Pemegang Hipotek tidak perlu mengajukan perkaranya ke Pengadilan sebagai Penggugat dan menggugat debitur sebagai Tergugat. Pemegang Hipotek hanya perlu mengajukan permohonan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan eksekusi dan selanjutnya melakukan penjualan melalui lelang. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1178 KUH Perdata, Pemegang Hipotek dapat membuat perjanjian dengan debitur untuk melakukan penjualan di depan umum atau lelang tanpa perintah pengadilan. Prosedur yang sama dapat juga dilihat dalam Pasal 20 dari UU Hak Tanggungan bahwa pemegang Hak Tanggungan cukup dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan eksekusi atau sebagai alternatif lain, berdasarkan perjanjian antara Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan dimungkinkan untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang tanpa perintah/penetapan pengadilan. Lebih lanjut eksekusi dari Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan penjualan tertutup selama didasarkan pada perjanjian antara Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan untuk memperoleh harga terbaik. Selanjutnya, Pasal 29 UU Fiducia juga mempermudah prosedur eksekusi. Kreditur Pemegang Fiducia dapat mengeksekusi benda yang dijaminkan hanya dengan mengajukan permohonan meminta Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan Eksekusi dan untuk melakukan penjualan di muka umum melalui lelang. Pemegang Fiducia juga dapat membuat perjanjian dengan debitur untuk mengeksekusi benda yang dijaminkan melalui lelang tanpa penetapan Pengadil an. Selain itu, Pemegang Fiducia juga dimungkinkan untuk melakukan penjualan tertutup atas benda yang dijaminkan untuk mendapatkan harga terbaik. Laporan Penelitian Internasional 40 Perspektif

Isi1-ok.indd 40

12/13/2010 11:19:36 PM

Sebagai perbandingan, Burgerlijk Wetboek Belanda yang baru mengatur mengenai eksekusi gadai sebagai berikut. Pasal 249 1. Dalam hal debitur wanprestasi dalam membayar hutang yang mana gadai menjadi jaminan pembayarannya, Pemegang Gadai mempunyai hak untuk menjual benda gadai dan untuk melakukan tindakan untuk mendapatkan pengembalian atas apa yang dimilikinya. 2. Para Pihak dapat menentukan bahwa tiada penjualan akan dilakukan sampai dengan hakim, atas permohonan Pemegang Gadai, menyatakan bahwa debitur wanprestasi. Pasal 251 (3.9.2.12) 1. Kecuali diatur lain, Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan, atas permintaan Pemegang Gadai atau Pemberi Gadai, bahwa benda gadai akan dijual dengan cara yang berbeda dari ketentuan sebelumnya; atas permintaan dari Pemegang Gadai, Ketua Pengadilan Negeri dapat pula menentukan bahwa benda gadai dapat dimiliki oleh Pemegang Gadai sebagai pembeli atas jumlah yang ditentukan olehnya.

c)

Apakah pembuatan surat kuasa mutlak (irrevocable power of attorney), substansinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditur penerima gadai yang dilarang oleh Pasal 1154 KUH Perdata?

J. Satrio33 Pasal 1154 KUH Perdata, tidak dapat diterapkan pada piutang atas nama termasuk saham atas nama karena nilainya sudah ditetapkan. Sebalik nya apabila nilai dari barang gadai ditentukan dari hasil penjualan, ada kemungkinan kreditur menyalahgunakan kewenangannya dalam menentukan harga.

Fred B.G. Tumbuan Pasal 1156 yang menyatakan bahwa hakim menetapkan nilai dari barang gadai tidak dapat berlaku apabila pemegang gadai bermaksud 33

Dalam bukunya Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan.


Isi1-ok.indd 41

41

12/13/2010 11:19:36 PM

untuk menjual barang gadai kepada pihak ketiga selain melalui lelang. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal barang gadai merupakan saham atas nama maka tidak ada pelarangan untuk membuat surat kuasa mutlak untuk menjual dan hal ini tidak termasuk menjadi pemilik barang gadai.

Fred B.G. Tumbuan34 Dalam hal pemberi dan pemegang gadai telah secara eksplisit sepakat di antara mereka tentang suatu cara penjualan barang gadai selain melalui lelang, salah satu yang harus diperhatikan adalah dalam hal perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu, perjanjian tersebut menjadi dasar permohonan pemegang gadai ke hakim untuk suatu penetapan atau perintah hakim yang menyatakan bahwa pemegang gadai dapat melaksanakan penjualan dengan cara tersebut.

Jebul Jatmiko35 Bank lebih menyukai cash collateral atau jaminan tunai yang diikat secara Gadai sebagai jaminan pemberian kredit. Untuk keperluan eksekusi, debitur memberikan Bank surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk mencairkan cash collateral atau jaminan tunai tersebut.

Nurin Asriyatun36 Berdasarkan Surat Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, Bank mempunyai kewenangan untuk mencairkan rekening deposito yang digadaikan apabila debitur wanprestasi.

Dedy Adisaputra37 Adalah sah untuk menjual gadai saham secara privat, namun demikian harus dilakukan dengan melibatkan debitur setelah terjadi wanprestasi.

34 35 36 37

Dalam Pendapat sebagai Saksi Ahli dalam kasus antara Beckkett PTE LTD vs Deutsche Bank AG dan PT Dianlia Setyamukti di High Cout Rep of Singapore. Tesis: “Penggunaan Cash Colateral (Jaminan Tunai) sebagai Upaya Pengamanan Pemberian Kredit di Perbankan”. Tesis: “Pelaksanaan Gadai Deposito Berjangka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Wilayah 05 Semarang”. Tesis “Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Secara Privat”.


Isi1-ok.indd 42

12/13/2010 11:19:36 PM

H. H. Snijders38 Permohonan judicial untuk dapat melakukan penjualan secara tertutup/privat harus diajukan oleh Pemberi Gadai atau Pemegang Gadai, dan hal ini tidak dapat diterobos dengan adanya surat kuasa mutlak untuk menjual.

Pendapat LKHP LKHP berpendapat bahwa surat kuasa mutlak atau irrevocable power of attorney yang isinya debitur memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, kepada kreditur untuk menjual saham-saham yang digadaikan dengan cara dan harga yang ditentukan oleh kreditur, pada dasarnya tidak dengan sendirinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditur penerima gadai sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 1154 KUH Perdata. Akan tetapi, sebaiknya surat kuasa demikian seharusnya tidak dibuat sebelum debitur wanprestasi seperti yang selama ini terjadi dalam praktik. Surat Kuasa demikian sebaiknya dibuat setelah debitur wanprestasi supaya lebih adil bagi para pihak. LKHP sependapat dengan H. H. Snijders bahwa khusus untuk melakukan penjualan secara privat/tertutup, surat kuasa mutlak untuk mutlak ini tidaklah cukup untuk dapat melakukan penjualan secara tertutup. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1156, maka untuk dapat melakukan penjualan secara tertutup, pemegang gadai harus mengajukan permohonan kepada hakim, meminta hakim untuk mengizinkannya menjual barang gadai secara tertutup/privat.

B. Gadai Saham Menurut Putusan Pengadilan 1. Latar Belakang Munculnya Lembaga Gadai Saham Kegiatan ekonomi (bisnis) membutuhkan modal untuk dapat bergerak. Begitu pula perusahaan yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Dana diperoleh dari pemilik perusahaan itu sendiri maupun dari hutang, atau dapat dikatakan bahwa sumber dana perusahaan dapat 38

Makalah ”Pledge in General and Pledge of Shares in Particular including the Enforcement under Netherlands Law” pada Seminar Eksekusi Saham, Jakarta, 31 Maret 2010, .hlm 5.


Isi1-ok.indd 43

43

12/13/2010 11:19:36 PM

berasal dari intern maupun ekstern. Salah satu alternatif pendanaan ekstern adalah dengan menawarkan saham pada pasar modal.

2. Arti Gadai, Saham, dan Gadai Saham Saham pada dasarnya merupakan benda bergerak. Oleh karena itu, saham juga memberikan hak kebendaan, yaitu dapat memberikan kenikmatan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan kepada semua orang. Saham juga dapat dijadikan jaminan atau agunan atas suatu hutang, di mana dalam konstruksi hukum perdata dikenal dengan istilah gadai saham. Gadai merupakan salah satu bentuk pembebanan terhadap benda milik debitur yang meminjam dana di perbankan. Objek gadai, berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai dapat dibebankan atas barang bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Syarat sahnya gadai berdasarkan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata adalah benda yang menjadi objek gadai harus dilepaskan dari kekuasaan debitur (inbezitstelling) dan penguasaannya diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga. Hal inilah yang menyebabkan gadai terhadap benda bergerak berwujud menjadi kalah populer dibandingkan gadai saham (benda bergerak tidak berwujud). Di samping penjelasan tersebut, perihal saham yang dapat dijadikan jamin an kebendaan pun telah diatur. Pasal 61 Undang-Undang Pasar Modal mengatur bahwa saham yang diperdagangkan pada bursa efek dapat juga dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, yaitu apabila saham yang termaksud ditempatkan pada suatu penitipan kolektif.39 Kemudian, kebolehan ini juga diatur dalam Surat Keputus an Direksi Bank Indonesia No. 24/32/KEP/DIR tertanggal 12 Agustus 1991 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 24/1/UKU/ tertanggal 12 Agustus 1991.40

3. Urgensi Restatement tentang Gadai Saham Di antara keungulan tersebut, gadai saham pada praktiknya menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam pengeksekusiannya. Hal tersebut ditandai dengan beragamnya putusan mengenai eksekusi gadai saham yang dihasilkan oleh peng adilan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini menggambarkan belum ada kesamaan penafsiran terhadap eksekusi gadai saham di Indonesia. 39 40

Lihat Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dikatakan bahwa efek dalam penitipan kolektif, kecuali efek atas rekening reksadana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan. Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 292.


Isi1-ok.indd 44

12/13/2010 11:19:36 PM

Tentunya, perbedaan-perbedaan penafsiran inilah yang nantinya dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila ini dibiarkan berlarut-larut, akan me nurunkan tingkat kepastian hukum berinvestasi di Indonesia. Penelitian tentang eksekusi gadai saham penting untuk dilaksanakan setidaktidaknya karena tiga alasan sebagai berikut. Pertama, sampai saat ini ketentuan gadai masih mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata (Burgelijk Wetboek), warisan pemerintah kolonial Belanda yang kurang sesuai lagi dengan perubahan dan dinamika bangsa Indonesia. Kedua, terdapatnya multitafsir terhadap ketentuan KUH Perdata, terkait dengan eksekusi gadai saham menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 1155 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Apabila oleh para pihak telah tidak diperjanjikan lain, maka si berpiutang berhak jika si berutang atau pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau apabila tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum ...”. Ketentuan “telah tidak diperjanjikan lain” menimbulkan multitafsir apakah para pihak sebelumnya dapat memperjanjikan untuk menjual di bawah tangan apabila debitur wanprestasi dengan tidak melalui penjualan di muka umum atau dengan diperjanjikan lain maka para pihak melepaskan haknya untuk dapat melakukan penjualan langsung melalui lelang tanpa bantuan pengadilan yang dikenal dengan Parate Eksekusi. Berdasarkan penafsiran yang terakhir apabila hal tersebut yang dipilih, hanya tersedia satu mekanisme eksekusi, yaitu melalui bantuan pengadilan berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata. Kedua, multitafsir berkenaan dengan Pasal 1156 KUH Perdata juga muncul terkait dengan kata-kata ’penuntutan di muka hakim’ dalam hal debitur cidera janji. Kata-kata ’penuntutan di muka hakim’ sesuai Pasal 1156 KUH Perdata ditafsirkan dalam dua hal. Pertama, mereka yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ’penuntutan di muka hakim’ adalah melalui upaya hukum gugatan. Sementara penafsiran kedua, mengartikan ’penuntutan di muka hakim’ sebagai upaya hukum permohonan dalam hal debitur cidera janji.


Isi1-ok.indd 45

45

12/13/2010 11:19:36 PM

Ketiga, dengan ditransaksikannya saham di lantai bursa dengan mekanisme dan aturannya sendiri, menjadi pertanyaan apakah ketentuan dalam KUH Perdata masih berlaku. Perbedaan pengaturan dan mekanisme gadai yang berlaku dalam KUH Perdata dengan ketentuan yang berlaku di lantai bursa menimbulkan permasalahan tersendiri tentang keabsahan penjaminan gadai di lantai bursa. Berdasarkan penelitian putusan pengadilan, Lembaga Kajian Hukum Perdata FHUI berpendapat bahwa multitafsir dalam pelaksanaan eksekusi gadai saham berpangkal pada pemahaman atas Pasal 1155 KUH Perdata dan 1156 KUH Perdata.

4. Pembahasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Data putusan dan penetapan yang berhasil dikumpulkan oleh LKHP-FHUI adalah sebagai berikut: Periode Tahun Putusan

Jumlah Putusan yang Dikumpulkan

Yurisprudensi periode 1900–1942

Tahun 1931 = 15 Putusan Tahun 1932 = 8 Putusan Tahun 1934 = 14 Putusan Tahun 1936 = 15 Putusan


-


3 Putusan

Yurisprudensi Periode 1964–2009

Putusan : 34 Penetapan : 20

TOTAL

Putusan : 89 Penetapan : 20

Khusus untuk data putusan periode tahun 1900–1942, data tersebut masih dalam bentuk Bahasa Belanda. Data diambil dari kumpulan yurisprudensi Belanda yang tersedia di Pusat Dokumentasi Hukum UI (PDH-UI). Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dimasukkan dalam tabel yang disusun untuk mempermudah penganalisisan data penelitian. Format tabel penginputan yang dimaksud adalah sebagai berikut:


Isi1-ok.indd 46

12/13/2010 11:19:37 PM

No.

Jumlah Putusan yang Dikumpulkan

No. putusan/penetapan

Nomor Putusan dan Penerapan di Mahkamah Agung yang diinput

Tahun

Tahun diputuskan/ditetapkan

Jenis

Jenis adalah putusan atau penetapan

Para pihak

Pihak penggugat dan tergugat (gugatan), Pemohon dan termohon (penetapan)

Kasus

Kasus Posisi timbulnya permasalahan

Putusan/penerapan pengadilan

Isi dari Putusan/petetapan

Keterangan

Norma hukum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, banding

No.

No. Putus Penetapan

Tahun

Jenis

Para Pihak Penggugat/ Pemohon

Tergugat/ Pemohon

Kasus

Putusan/ Keterangan Penetapan Pengadilan

Berikut adalah keterangan terhadap tabel data penginputan: Berdasarkan data yurisprudensi yang dikumpulkan, khususnya data yurisprudensi periode 1942–2009 (1900–1942 masih dalam bahasa Belanda), LKHP-FHUI melakukan pemetaan dengan mengelompokkan data yurisprudensi tersebut berdasarkan materi yang diaturnya. Berikut adalah pemetaan tersebut: Jenis Putusan

Jumlah Putusan

Gadai Tanah

16 yurisprudensi

Gadai Tanah Adat

6 yurisprudensi

Hak Gadai

1 yurisprudensi

Putusan terkait Gadai

2 yurisprudensi


Isi1-ok.indd 47

47

12/13/2010 11:19:37 PM

Gadai Umum (akibat Hukum terhadap barang yang digadaikan)

5 yurisprudensi

Gadai Saham

Penetapan: 20 Penetapaan, dengan perincian: 12 penetapan eksekusi 5 penetapan mengenai konfirmasi eksekusi 3 penetapan Pengadilan PT yang membatalkan 12 penetapan eksekusi Putusan Pengadilan 4 yurisprudensi

Namun, dari data yang dikumpulkan LKHP-FHUI sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang memfokuskan pembahasan mengenai eksekusi gadai saham saja. Berdasarkan isu-isu hukum yang diajukan dalam proposal penelitian serta didukung dengan data yurisprudensi yang dikumpulkan, LKHP-FHUI setidaknya ada empat belas kasus penting mengenai gadai saham yang akan dianalisis. Berikut adalah isu-isu hukum yang merupakan sudut telaah dalam restatement ini. 1) Apakah ketentuan eksekusi gadai saham dalam KUH Perdata membenarkan eksekusi gadai dilakukan secara private tanpa melalui kantor lelang? 2) Apakah penentuan eksekusi gadai saham secara private atau melalui kantor lelang harus berdasarkan penetapan/putusan pengadilan? 3) Jika eksekusi secara private, yaitu tanpa melalui kantor lelang dibenarkan, bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh kreditur penerima gadai saham, apakah melalui prosedur permohonan ataukah harus melalui prosedur gugatan? 4) Apakah sebagai perjanjian accesoir, perjanjian gadai saham berakhir ketika perjanjian pokoknya berakhir? 5) Apakah pembuatan surat kuasa mutlak atau irrevocable power of attorney, substansinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditur penerima gadai yang dilarang oleh Pasal 1154 KUH Perdata? 6) Apakah kreditur penerima gadai harus meminta persetujuan dari debitur pemberi gadai untuk memperpanjang masa gadai ataukah kreditur penerima gadai cukup melakukan pemberitahuan (notification) kepada debitur pemberi gadai? Laporan Penelitian Internasional 48 48 Perspektif

Isi1-ok.indd 48

12/13/2010 11:19:37 PM

7) Apakah terdapat perbedaan antara putusan maupun penetapan hakim atas eksekusi gadai saham dari perseroan yang tertutup dan putusan maupun hakim atas eksekusi gadai saham dari perseroan yang terbuka? Bagan Kronologis Perkembangan Aliran Pemikiran/Mahzab Mengenai Gadai Saham dalam Lingkup Putusan MA RI No.

Isu Hukum

Tahun

No. Putusan/Penetapan

Ringkasan

Maksud dari

2001

Penetapan No. 332/

Berdasarkan share pledge

Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel s/d Penetapan No. 343/ Pdt.P/2001/PN.Jak. Sel dengan pemohon: Deutsche Bank Aktiengesellschaft

agreement, kreditur berhak untuk menjual keseluruhan saham yang telah digadaikan secara privat atau secara “tidak di muka umum”.

2002

Penetapan No. PTJ. KPT.01.2005 s/d Penetap an No. PTJ.KPT.04.2005 jo. Penetapan No. 33/ Pdt.P/2002/PN. Jaksel s/d Penetapan No. 36/ Pdt.P/2002/PN. Jaksel

Kreditur telah menjual secara privat gadai saham yang dipegang dengan dasar telah diperjanjikan (memiliki hak parate eksekusi) namun setelah itu tetap meminta penetapan dari pengadilan agar penjualan tersebut adalah sah.

2007

MA RI No. 115 PK/ PDT/2007 jo. No. 517/ PDT.G/2003/PN.JKT.PST

Penjualan harus dilakukan dengan cara lelang di muka umum atau dengan cara lain yang telah ditentukan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2002


Berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata untuk melakukan eksekusi maka lembaga jaminan gadai memerlukan Pengadilan.

unsur “kecuali ditentukan lain” dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata.

2.

Maksud dari unsur “tuntutan (vorderen)” dalam Pasal 1156 KUH Perdata.


Isi1-ok.indd 49

49

12/13/2010 11:19:37 PM

3.

Prosedur apa kah yang harus digunakan untuk melakukan eksekusi di Pengadil an, apakah prosedur mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan.

2002


Prosedur eksekusi objek jaminan melalui perantaraan pengadilan adalah melalui permohonan eksekusi terhadap objek jaminan. Dengan demikian, prosedur yang ditempuh tidaklah melalui upaya gugatan, tetapi dengan permohonan. Dalam hal ini, perjanjian gadai saham bersifat accesoir dan merupakan ikutan dari perjanjian pokoknya hutang piutang sehingga termasuk dalam perkara sengketa yang ada para pihak yang saling berkepentingan, yaitu kreditur dan debitur sehingga seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan.

4.

Berakhirnya hak penerima gadai untuk melakukan eksekusi

2007

MA RI No. 240PK/ PDT/2006 jo 123/ PDT.G/2003/PN.JKT.PST

Hak mengeksekusi saham yang digadaikan ada pada penerima gadai selama perjanjian itu masih berlaku. Berakhirnya suatu gadai bukan harus karena hutang yang dijamin telah lunas. Saham-saham terikat sebagai jaminan hanya selama jangka waktu yang telah disepakati para pihak dan bukan sampai seluruh hutang lunas. Dimungkinkan apabila suatu perjanjian gadai saham berakhir tanpa adanya pembebasan/pelunasan hutang yang dijamin.

2007

MA RI No. 115 PK/ PDT/2007 jo. No. 517/ PDT.G/2003/PN.JKT.PST

Perjanjian gadai saham tersebut merupakan perjanjian accesoir. Accesoir, artinya berlakunya hak gadai atas saham bergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang, artinya jika perjanjian hutang piutang sah maka perjanjian

Laporan Penelitian Internasional 50 50 Perspektif

Isi1-ok.indd 50

12/13/2010 11:19:37 PM

gadai sahamnya sebagai perjanjian tambahan juga sah, seba1iknya jika perjanjian hutang piutang tidak sah maka perjanjian gadai sahamnya juga tidak sah.

5.

Ketika kewajiban tidak dilaksanakan, apakah kreditur dalam menjual gadai saham harus dilakukan de ngan persetujuan pemberi gadai?

2001

Penetapan 333/ Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel

Penjualan seluruh saham yang digadaikan tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu.

6.

Ketika hutang belum lunas dan jangka waktu gadai sahamnya terbatas, apakah kreditur dalam memperpanjang gadai saham harus dilakukan de ngan persetujuan pemberi gadai atau cukup dengan pemberitahuan?

2007

Putusan PK Nomor 115 PK/PDT/2007 jo. No. 517/ PDT.G/2003/PN.JKT.PST

Cukup dengan pemberitahuan, merujuk pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Ayat (1), bahwa pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Ayat (2), akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan sehingga perpanjangan gadai saham cukup dengan pemberitahuan saja tidak memerlukan persetujuan.

7.

Bagaimana perlindungan hak penerima gadai ketika pemberi gadai tidak berwenang untuk menggadaikan sahamnya?

2008

Putusan Arbitrase Pemerintah Indonesia Melawan PT Newmont Nusa Tenggara

Meskipun pemberi gadai tidak berwenang untuk menyerahkan gadai tersebut, penerima gadai tetap dilin dungi (Pasal 1152 Ayat (4) KUH Perdata).


Isi1-ok.indd 51

51

12/13/2010 11:19:37 PM

8.

Siapa yang menurut hukum lebih tepat untuk dilindungi, apakah penerima gadai saham atau pembeli saham?

2008

Putusan Arbitrase Pemerintah Indonesia Melawan PT Newmont Nusa Tenggara

Berdasarkan Pasal 1492 KUH Perdata, Pemerintah Indonesia dapat menuntut PT NTT sebagai penjual menjalankan kewajibannya dalam hal pe nanggungan dan pemerintah berhak untuk menerima gadai saham tersebut.

9.

Bagaimana dampak penjualan saham terhadap pembeli yang beritikad baik?

2001

Penetapan 332/ Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel

Pembeli berhak untuk melaksanakan dan menikmati segala hak-hak yang terbit dari saham-saham yang bersangkutan.

2007

Penetapan No. 09/2007 Eks

Menyatakan bahwa Putusan PK dalam Kasus PT Aryaputra Teguharta vs BFI (240PK/ PDT/2006 jo 123/PDT.G/2003/ PN.JKT.PST), adalah non executable. Ketika saham-saham tersebut telah dijual di pasar modal meskipun kreditur kalah, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tetap diberikan.

1. Apakah eksekusi gadai saham bisa dilakukan secara private tanpa melalui kantor lelang?

Permasalahan hukum apakah eksekusi gadai saham bisa dilakukan secara private tanpa melalui kantor lelang ini muncul karena frasa “kecuali ditentukan lain” dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata.

Dalam Penetapan No.332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel s/d Penetapan No. 343/ Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel dengan pemohon Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Pe ngadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa kreditur berhak untuk menjual keseluruhan saham yang telah digadaikan secara privat atau “secara tidak di muka umum” karena hal tersebut diperjanjikan dalam suatu share pledge agreement.


Isi1-ok.indd 52

12/13/2010 11:19:37 PM

Dalam Putusan MA RI No. 115 PK/PDT/2007 jo. No. 517/PDT.G/2003/PN.JKT. PST dinyatakan bahwa penjualan harus dilakukan dengan cara lelang di muka umum atau dengan cara lain yang telah ditentukan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesimpulan ini ditarik dari pertimbangan bahwa eksekusi gadai saham secara tegas telah diatur dalam ketentuan gadai yang bersifat tertutup dan tidak dapat disimpangi, di mana penjualan harus dilakukan dengan cara lelang di muka umum (sesuai ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata) atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (sesuai dengan ketentuan Pasal 1156 KUH Perdata). Yang menarik untuk ditinjau dalam putusan ini adalah “cara lain” yang ditentukan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Putusan ini tidak menyatakan bahwa penjualan secara private tidak diizinkan, tetapi harus melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam sudut pandang praktis, dari penjualan secara private (dan ditentukan oleh Putusan Pe ngadilan yang berkekuatan hukum tetap) bisa didapatkan nilai penjualan yang lebih tinggi sehingga apabila disetujui oleh kedua pihak yang bersengketa, cara itu harusnya masuk akal untuk ditempuh. Aspek lain yang penting untuk dicatat dalam putusan ini adalah bahwa eksekusi gadai tidak dapat dikecualikan, artinya walaupun diperjanjikan oleh pemberi dan penerima gadai, tetap untuk mengeksekusi barang gadai harus tunduk pada aturan dan mekanisme yang mengaturnya, apalagi eksekusi gadai yang bersifat tertutup.

Kesimpulan, sejauh penetapan Pengadilan Jakarta Selatan di atas, eksekusi gadai saham bisa dilakukan secara private atau secara tidak di muka umum.

2. Apakah penentuan eksekusi gadai saham secara private atau melalui kantor lelang harus berdasarkan penetapan/putusan pengadilan?

Dalam Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 s/d Penetapan No. PTJ.KPT.04.2005 jo. Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN. Jaksel s/d Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/PN. Jaksel, PN Jakarta Selatan menentukan walaupun kreditur telah menjual secara privat gadai saham yang dipegang dengan dasar telah diperjanjikan (memiliki hak parate eksekusi), setelah itu tetap meminta penetapan dari pengadilan agar penjualan tersebut adalah sah.

Sikap yang sama juga diambil dalam Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 s/d Pene tapan No. PTJ.KPT.04.2005 jo. Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN. Jaksel s/d Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/PN. Jaksel yang menyatakan bahwa “Berdasar-


Isi1-ok.indd 53

53

12/13/2010 11:19:37 PM

kan Pasal 1156 KUH Perdata untuk melakukan eksekusi maka lembaga jaminan gadai memerlukan Pengadilan.

Selanjutnya, dalam putusan MA RI No. 115 PK/PDT/2007 jo. No. 517/PDT.G/2003/ PN.JKT.PST, Mahkamah Agung menyatakan bahwa metode eksekusi harus dilakukan berdasarkan yang telah ditentukan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kesimpulan, penentuan apakah suatu gadai saham dieksekusi secara privat atau melalui kantor lelang harus berdasarkan penetapan/putusan pengadilan.

3. Jika eksekusi gadai saham secara private, yaitu tanpa melalui kantor lelang dibenarkan, apakah melalui prosedur permohonan ataukah harus melalui prosedur gugatan?

Pertanyaan selanjutnya, jika eksekusi gadai saham secara private dibenarkan, apakah harus dilakukan melalui prosedur permohonan atau gugatan?

Dalam Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 s/d Penetapan No. PTJ.KPT.04.2005 jo. Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN. Jaksel s/d Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/PN. Jaksel, Pengadilan Jakarta Selatan menentukan memang secara umum prose dur eksekusi objek jaminan melalui perantaraan pengadilan adalah melalui permohonan eksekusi terhadap objek jaminan. Dengan demikian, prosedur yang ditempuh tidaklah melalui upaya gugatan, tetapi dengan permohonan. Namun, dalam kasus tersebut perjanjian gadai sahamnya bersifat accesoir dan merupakan ikutan dari perjanjian pokok hutang piutang sehingga termasuk dalam perkara sengketa yang terdapat para pihak yang berkepentingan (kreditur dan debitur) sehingga seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan.

Kesimpulan, eksekusi gadai saham dilakukan melalui permohonan, kecuali jika perjanjian gadai sahamnya bersifat accesoir.

4. Apakah sebagai perjanjian accesoir, perjanjian gadai saham berakhir ketika perjanjian pokoknya berakhir?

Dalam putusan kasus PT Ongko Multicorpora (PT Mitra Investindo Multicorpora) vs BFI. (Putusan PK Nomor 115 PK/PDT/2007 jo. No. 517/PDT.G/2003/PN.JKT. PST), MA RI menyatakan berlakunya hak gadai atas saham bergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang, artinya jika perjanjian hutang piutang sah, perjanjian gadai sahamnya sebagai perjanjian tambahan


Isi1-ok.indd 54

12/13/2010 11:19:38 PM

juga sah, sebaliknya jika perjanjian hutang piutang tidak sah, perjanjian gadai sahamnya juga tidak sah. Dalam kasus tersebut dinyatakan bahwa perjanjian gadai saham tersebut tetap berlaku sepanjang APT tidak melakukan wanprestasi kepada BFI.

Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Pledge of Shares Agreement tertanggal 1 Juni 1999 (Akta Gadai Saham), surat tertanggal 22 Februari 2000 (Perubahan Akta Gadai Saham), Consent to Transfer, tertanggal 7 Agustus 2000 dan Power of Attorney tertanggal 7 Agustus 2000 telah gugur dan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 1 Desember 2000 dan karenanya seluruh perikatan dan perbuatan hukum yang dibuat dan dilakukan Ongko Mulitcorpora dan Debenture Trust Corporation berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut sejak tanggal 1 Desember 2000 adalah batal demi hukum.

Dalam Putusan MA RI No. 240PK/PDT/2006, MA RI menentukan bahwa hak mengeksekusi barang yang digadaikan ada pada pihak penerima gadai selama perjanjian gadai itu masih berlaku. Dengan kata lain, dengan berakhirnya masa berlaku perpanjangan gadai dalam kasus tersebut, hak untuk mengeksekusi demi hukum turut berakhir (gugur).

Dalam Putusan PK Nomor 115 PK/PDT/2007 jo. No. 517/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, MA RI menentukan bahwa perjanjian gadai saham akan berlaku terus dengan sistem diperpanjang selama hutang belum lunas.

Dalam putusan MA RI No. 240PK/PDT/2006 jo. No. 123/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, MA RI menyatakan kreditur melakukan parate eksekusi atas gadai saham yang diterimanya. Namun, oleh majelis hakim dianggap sebagai perbuatan melawan hak karena perjanjian gadai saham telah berakhir. Hak mengeksekusi saham yang digadaikan ada pada penerima gadai selama perjanjian itu masih berlaku.

Isu yang lebih menarik adalah apakah suatu perjanjian gadai saham bisa ber akhir sebelum perjanjian pokoknya berakhir. Dalam putusan MA RI No. 240PK/ PDT/2006 jo 123/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, MA RI menyatakan bahwa hak mengeksekusi saham yang digadaikan ada pada penerima gadai selama perjanjian itu masih berlaku. Berakhirnya suatu gadai bukan harus karena hutang yang dijamin telah lunas. Saham-saham terikat sebagai jaminan hanya selama jangka waktu yang telah disepakati para pihak dan bukan sampai seluruh hutang lunas. Dimungkinkan apabila suatu perjanjian gadai saham berakhir tanpa adanya pembebasan/pelunasan hutang yang dijamin.


Isi1-ok.indd 55

55

12/13/2010 11:19:38 PM

Kesimpulan, perjanjian gadai saham berakhir ketika perjanjian pokoknya ber akhir karena perjanjian gadai saham bersifat accesoir.

5. Apakah pembuatan surat kuasa mutlak atau irrevocable power of attorney, substansinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditur penerima gadai yang dilarang oleh Pasal 1154 KUH Perdata?

Pasal 1154 KUH Perdata disebutkan bahwa ketika debitur cidera janji, kreditur dilarang secara serta merta menjadi pemilik benda yang dibebani gadai tersebut. Rasio dari pasal ini adalah mencegah kreditur penerima gadai memiliki benda gadai yang nilainya lebih tinggi dari jumlah hutang debitur beserta bu nga dan denda. Dalam praktik pemberian fasilitas kredit oleh bank dan lembaga keuangan nonbank, untuk kepentingan eksekusi dibuat surat kuasa mutlak atau irrevocable power of attorney yang isinya debitur memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, kepada kreditur untuk menjual saham-saham yang digadaikan dengan cara dan harga yang ditentukan oleh kreditur. Surat kuasa ini sudah dibuat sebelum debitur cidera janji. Permasalahan hukum yang timbul apakah pembuatan surat kuasa mutlak seperti ini, substansinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditur penerima gadai yang dilarang oleh Pasal 1154 KUH Perdata?

Dalam putusan PK Nomor 115 PK/PDT/2007 jo. No. 517/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, MA RI menyatakan bahwa irrevocable power of attorney tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kualitas sebagai kuasa yang berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1792, 1796 KUH Perdata karena nyata-nyata power of attorney tidak berdiri sendiri. Power of attorney lahir karena adanya perjanjian gadai saham dan karenanya demi hukum tidak boleh dipergunakan selain untuk dan dalam rangka eksekusi gadai saham.

6. Apakah kreditur penerima gadai harus meminta persetujuan dari de bitur pemberi gadai untuk memperpanjang masa gadai ataukah kreditur penerima gadai cukup melakukan pemberitahuan (notification) kepada debitur pemberi gadai?

Dalam Putusan PK Nomor 115 PK/PDT/2007 jo. No. 517/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, MA RI menyatakan bahwa cukup dengan pemberitahuan, merujuk pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Ayat (1) bahwa pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Ayat (2), Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam

Perspektif Penelitian Internasional 56 56Laporan

Isi1-ok.indd 56

12/13/2010 11:19:38 PM

ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan sehingga perpanjangan gadai saham cukup dengan pemberitahuan saja tidak memerlukan persetujuan. 7. Bagaimana dampak penjualan saham di mana kreditur kalah (penjualan saham dinyatakan tidak sah) terhadap pembeli (pihak ketiga) yang beritikad baik?

Dalam Penetapan No. 09/2007 Eks, dinyatakan bahwa Putusan PK dalam Kasus PT Aryaputra Teguharta vs BFI (240PK/PDT/2006 jo 123/PDT.G/2003/PN.JKT. PST), adalah non executable. Ketika saham-saham tersebut telah dijual di pasar modal meskipun kreditur kalah, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tetap diberikan.

Pendapat yang senada juga diutarakan dalam Penetapan 332/Pdt.P/2001/ PN.Jak.Sel: Pembeli berhak untuk melaksanakan dan menikmati segala hak-hak yang terbit dari saham-saham yang bersangkutan.

Putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Arbitrase Pemerintah Indonesia Melawan PT Newmont Nusa Tenggara yang menyatakan berdasarkan Pasal 1492 KUH Perdata, Pemerintah Indonesia dapat menuntut PT NTT sebagai penjual menjalankan kewajibannya dalam hal penanggungan dan pemerintah berhak untuk menerima gadai saham tersebut. Artinya, sebagai pembeli yang beritikad baik, saham tersebut (walaupun tidak dijual secara sah) tetap merupakan milik pembeli yang beritikad baik. Penjual (kreditur) saham harus bertanggung jawab atas perbuatannya menjual saham secara tidak sah kepada pihak pemberi gadai.

Kesimpulan, pembeli (pihak ketiga) gadai tetap berhak atas saham walaupun pemegang gadai (kreditur) menjualnya secara tidak sah.


Isi1-ok.indd 57

57

12/13/2010 11:19:38 PM

Isi1-ok.indd 58

12/13/2010 11:19:38 PM

DAFTAR PUTUSAN A. Penetapan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)

Penetapan No. 332/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 333/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 334/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 335/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 336/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 337/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 338/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 339/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 340/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 341/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 342/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/PN. Jaksel Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN. Jaksel Penetapan No. 34/Pdt.P/2002/PN. Jaksel Penetapan No. 35/Pdt.P/2002/PN. Jaksel Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/PN. Jaksel Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/PN. Jaksel PTJ.KPT.01.2005 PTJ.KPT.02.2005 PTJ.KPT.03.2005

B. Putusan 1) 2) 3) 4) 5) 6)

MA RI No. 240PK/PDT/2006 jo 123/PDT.G/2003/PN.JKT.PST MA RI No. 115 PK/PDT/2007 jo. No. 517/PDT.G/2003/PN.JKT.PST MA RI No. 1433 K/PDT/2002 MA RI No. 147 K/Sip/1953 MA RI No. 26 K/Sip/1955 No. 187 K/Sip/1956 Penjelasan Hukum Eksekusi tentang Gadai Saham

Isi1-ok.indd 59

59

12/13/2010 11:19:38 PM

7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52)

MA RI No. 45 K/Sip/1960 MA RI 8K/SIP/1967 MA RI No. 36 K/SIP/1968 MA RI No. 266 K/SIP/1968 MA RI No. 420 K/Sip/1968 MA RI No. 74 K/Sip/1968 MA RI No. 372 K/Sip/1970 MA RI No. 475 K/Sip/1970 MA RI No. 810 K/Sip/1970 MA RI No. 340 K/Sip/1971 MA RI No. 379 K/Sip/1971 MA RI No. 1363 K/Sip/1972 MA RI 401 K/Sip/1972 MA RI No. 453 K/Sip/1972 MA RI No. 903 K/Sip/1972 MA RI No. 1004 K/ Sip/1973 MA RI No. 1043 K/Sip/1972 MA RI No. 1109 K/Sip/1972 MA RI No. 1148 K/Sip/1972 MA RI No. 453 K/Sip/1973 MA RI No. 1272 K/Sip/1973 MA RI No. 95 K/Sip/1974 MA RI No. 101 K/Sip/1974 MA RI No. 568 K/Sip/1974 MA RI No. 883 K/Sip/1974 MA RI No. 1627 K/Sip/1974 MA RI No. 21 K/Sip/1975 MA RI No. 262 K/Sip/1975 MA RI No. 531 K/Sip/1975 MA RI No. 405 K/Kr/1980 MA RI No. 2034 K/Sip/1980 MA RI No. 2438 K/Sip/1980 MA RI No. 577 K/Kr/1981 MA RI No. 569 K/Sip/1983 MA RI No. 3492.K/Pdt/1984 MA RI No. 3428 K/Pdt/1985 MA RI No.319.PK/Pdt/1986 MA RI No. 522 K/Pdt/1990 MA RI No. 487 K/Pdt/1991 MA RI No. 2064 K/Pdt/1991 MA RI No. 3329 K/Pdt/1991 MA RI No. 2370 K/Pdt/1992 MA RI No. 282 K/AG/1995 MA RI No. 922 K/Pdt/1995 MA RI No. 018 PK/N/2000 MA RI No. 128 K/Pdt/2002

Perspektif Putusan Internasional 60 Dafar

Isi1-ok.indd 60

12/13/2010 11:19:38 PM

DAFTAR PUSTAKA Daftar Literatur 1. Tesis: Siti Chadijah Erna Montez, Analisis Hukum terhadap Gadai Saham Perseroan Terbatas yang Belum Dicetak sebagai Barang Jaminan Kredit dalam Akta Notaris, USU, Tahun 2003. 2. Tesis: Megarita, Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Saham yang Digadaikan dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit, USU, Tahun 2007. 3. Tesis: Dyah Madya Ruth S.N., Pelaksanaan Gadai Saham Perusahaan Publik pada Sistem Scripless Trading di Pasar Modal Indonesia, UI, Tahun 2002. 4. Tesis: Sri Moelyati, Aspek Hukum Gadai Saham Terkait dengan Kepailitan Pihak Pemberi Gadai, UI, Tahun 2004. 5. Tesis: Melisa Juan, Penjualan Jaminan Gadai Saham Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri: Analisis Kasus Gadai Saham PT Abu di DBA, UI, Tahun 2005. 6. Tesis: Indirarini, Pihak yang Berkepentingan Langsung terhadap Akta Notaris Sehubungan dengan Eksekusi Gadai Saham Keputusan Majelis Pengawas terhadap Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 01/LM/III/2006 Tertanggal 22 Maret 2006, UI, Tahun 2007. 7. Tesis: Ivan Lazuardi Suwana, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Melalui Penjualan secara Tertutup (Studi Kasus Eksekusi Gadai Saham PT Ongko Multicorpora), UI, Tahun 2009. 8. Tesis: Iim Zovito Simanungkalit, Gadai Saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Tinjauan dari Hukum Perdata), UI, Tahun 2007.


Isi1-ok.indd 61

61

12/13/2010 11:19:38 PM

9. Tesis: Titin Etikawati, Eksekusi Gadai Saham atas Saham-Saham PT Go Publik (Studi Kasus Perdagangan Saham PT Trias Sentosa, Tbk), UI, Tahun 2002. 10. Tesis: Aulia Abdi, Pelaksanaan Gadai Saham dalam Perdagangan Tanpa Warkat, UNDIP, Tahun 2008. 11. Tesis: Aris Harianto, Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Penjaminan Gadai atas Saham Schripless dalam Perjanjian Kredit pada Bank Umum di Jakarta (Studi Kasus Bank Central Asia (BCA) Jakarta), UGM, Tahun 2005. 12. Tesis: Dedy Adi Saputra, Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Secara Privat (Private Selling) Menurut Hukum Jaminan (Analisis Yusidis Eksekusi Gadai Saham PT Swabara Mining Energy dan PT Asminco Bara Utama oleh Deutsche Bank), UGM, Tahun 2006. 13. Tesis: Kurniawan Catur Andrianto, Lelang Eksekusi Atas Gadai Saham PT Terbuka, Unair, Tahun 2008. 14. Tesis: Margie Harijono Santoso, Lembaga Jaminan Gadai dalam Perjanjian Pembiayaan Margin Transaksi Efek, UNAIR, Tahun 2009. 15. Tesis: Suhardi, Pengaruh Peraturan Gadai Tanah Pertanian (Pasal 7 UU NO. 56/ PRP/1960) terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Hukum Adat Minangkabau di Nagari Lurah Ampalu, USU, Tahun 2004. 16. Tesis: Esther Million, Tugas dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Pegadaian dalam Pemberian Kredit dengan Sistem Gadai (Penelitian pada Perum Pegadaian Cabang Medan Pringgan), USU, Tahun 2003. 17. Tesis: Rina Dalina, Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) dalam Sistem Perekonomian Islam, USU, Tahun 2005. 18. Tesis: Nurkhalis, BS, Kedudukan Gadai Adat Tanah Sawah di Kabupaten Aceh Besar, USU, Tahun 2004. 19. Tesis: Tutty Sumiaty, Tinjauan atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Jaminan Gadai dalam Kaitannya dengan Persyaratan dalam Memperoleh Uang Pinjaman dari Perum Pegadaian, UNPAD, Tahun 2005. 20. Tesis: Estiana Rahayu, Suatu Tinjauan terhadap Prosedur Perolehan dan Eksekusi Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) Dibandingkan dengan Gadai Biasa pada Perum Pegadaian Dihubungkan dengan Vendu Reglement Stb.1908 Nomor 189 dan Vendu Instructie Stb. 1908 Nomor 190 jo Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, UNPAD, Tahun 2007. Perspektif Pustaka Internasional 62 Dafar

Isi1-ok.indd 62

12/13/2010 11:19:38 PM

21. Tesis: Arisman, Tinjauan Hukum tentang Gadai atas Tanah pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatra Barat dihubungkan dengan Perjanjian Gadai sejak berlakunya UUPA dan Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, UNPAD, Tahun 2007. 22. Tesis: Narry Berlian Pahalmas, Tinjauan Hukum atas Jaminan Rahn (Gadai) dalam Pembiayaan dengan Prinsip Syariah Dihubungkan dengan Undang-Undang Perbankan, UNPAD, Tahun 2008. 23. Tesis: Dyah Illiyen A, Tanggung Jawab Pemegang Gadai terhadap Barang Gadai di Perum Pegadaian Cabang Banyumanik Semarang, UNDIP, Tahun 2007. 24. Tesis: Nugraheni Tjatur Pamungkasnesthi, Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah, UNDIP, Tahun 2009. 25. Tesis: Bana Bayu Wibowo, Perlindungan Hukum bagi Debitur Pemberi Gadai terhadap Barang Jaminan yang Digadaikan di Perum Pegadaian Kota Semarang, UNDIP, Tahun 2006. 26. Tesis: Nurin Asriyatun, Pelaksanaan Jaminan Gadai Deposito Berjangka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang, UNDIP, Tahun 2008. 27. Tesis: Susilowati Anggraeni, Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai atau Hak Retensi terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi, UNDIP, Tahun 2008. 28. Tesis: Fahri Yamani, Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang Dilakukan Oleh Perum Pegadaian dengan Nasabah di Kota Jogjakarta, UNDIP, Tahun 2002. 29. Tesis: Hanifa, Pelaksanaan Sistem Gadai terhadap Tanah Ulayat Minangkabau (Di Kabupaten Padang Pariaman), UNDIP, Tahun 2008. 30. Tesis: Aliasman, Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU NO. 56/PRP/1960, UNDIP, Tahun 2005. 31. Tesis: Andi Yuliana, Konflik dan Penyelesaian dalam Perjanjian Gadai Tanah pada Masyarakat Adat Bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, UGM, Tahun 2005. 32. Tesis: Janner Damanik, Perlindungan Hukum terhadap Perum Pegadaian atas Benda Gadai yang Berasal dari Hasil Tindak Kejahatan di Kota Jogjakarta, UGM, Tahun 2007.


Isi1-ok.indd 63

63

12/13/2010 11:19:38 PM

33. Tesis: Jebul Jatmoko, Penggunaan Cash Collateral (Jaminan Tanah) Sebagai Upaya Pengamanan Pemberian Kredit di Perbankan, UGM, Tahun 2008. 34. Tesis: Rahmat Yunianto Abdullah, Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Solo Baru terhadap Objek Gadai, UGM, Tahun 2008. 35. Disertasi: H. Syamsul Bakhri, Eksistensi, Fungsi, dan Realita Serta Masa Depan Hak Gadai Tanah Pertanian Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, UNAIR, Tahun 2001.

Buku: Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid II. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.

36. Buku: Ifan Noor Adham, Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia, Jakarta: PT Tatanusa, 2009. 37. Buku: J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. 38. Buku: Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek. Jakarta, Prenada Media, 2005. 39. Buku: M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993. 40. Buku: MA RIam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung: PT Alumni, 1997. 41. Buku: MA RIam Darus Badrulzaman, Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997. 42. Buku: Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. 43. Buku: Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977. 44. Buku: Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty, 2000. 45. Buku: Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty, 2001. 46. Buku: Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa, 1992.

Dafar Pustaka Internasional 64 Perspektif

Isi1-ok.indd 64

12/13/2010 11:19:38 PM

47. Buku: Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni, 1996. 48. Buku: Subekti, Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006. 49. Buku: Sudargo Gautama, Indonesian Business Law. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995. 50. Buku: Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak atas Benda. Jakarta, PT Intermasa, 1986. 51. Buku: Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 52. Tulisan dalam Jurnal Hukum: Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, “Jual Beli dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda” (Dalam Konstruksi Gadai Saham, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-35 No. 1, Januari-Maret 2005). 53. Tulisan dalam Jurnal Hukum: Teddy Anggoro, “Kata Menuntut atau Vorderen Dalam Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata adalah Suatu Upaya Hukum Permohonan (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 3 Juli-September 2009. 54. Tulisan dalam Jurnal Hukum: Tartib, “Catatan tentang Parate Eksekusi”, Varia Peradilan No. 124 Januari 1996. 55. Tulisan dalam Jurnal Hukum: Setiawan, “Mekanisme Hukum Penjaminan Kredit: Gadai Saham serta Eksekusinya”, Varia Peradilan No. 172 Januari 2000. 56. Tulisan dalam Jurnal Hukum: M. Yahya Harahap, “Tinjauan Saham Sebagai Jaminan Kredit”, Varia Peradilan No. 101 Februari 1994. 57. Tulisan dalam Jurnal Hukum: Dedy Adi Saputra, “Eksekusi Gadai Saham yang dilakukan Secara Privat (Private Selling) Menurut Hukum Jaminan”, Varia Peradilan No. 258 Mei 2007. 58. Pendapat Ahli (Dalam Seminar): Marianna Sutadi, S.H., “Beberapa Penyelesaian Permasalahan oleh Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007”, dalam Seminar Sehari Aspek-Aspek Penting UU No. 40/2001 tentang Perseroan Terbatas. 59. Pendapat Ahli (Dalam Seminar): J. Satrio, “Peranan Lembaga Jaminan dalam Pembiayaan Perbankan”, dalam Seminar Sehari Perbankan: Aspek Hukum


Isi1-ok.indd 65

65

12/13/2010 11:19:38 PM

Jaminan dalam Corporate Financing oleh Perbankan di Indonesia: Aturan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Hubungan Kreditur dan Debitur, Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, 17 Juli 2006. 60. Pendapat Ahli (Dalam Seminar): MA RIa Elizabeth Elijana, “Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara Pengembalian Hutang Debitur”, dalam Seminar Sehari Perbankan: Aspek Hukum Jaminan dalam Corporate Financing oleh Perbankan di Indonesia: Aturan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Hubungan Kreditur dan Debitur, Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, 17 Juli 2006, Seminar Sehari Perbankan: Aspek Hukum Jaminan dalam Corporate Financing oleh Perbankan di Indonesia: Aturan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Hubungan Kreditur dan Debitur, Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, 17 Juli 2006. 61. Pendapat Ahli (Dalam Seminar): H. H. Snijders, “Pledge in General and Pledge of Shares in Particular including the Enforcement under Netherlands Law” pada Seminar Eksekusi Saham, Jakarta, 31 Maret 2010.

Dafar Pustaka Internasional 66 Perspektif

Isi1-ok.indd 66

12/13/2010 11:19:39 PM

LAMPIRAN Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data berupa buku, jurnal, tesis dan disertasi, serta makalah dengan perincian sebagai berikut. 1. Tesis dan Disertasi NO.

UNIVERSITAS

JUMLAH

1.

Universitas Indonesia

7 Tesis

2.

Universitas Padjajaran

4 Tesis

3.

Universitas Diponegoro

9 Tesis

4.

Universitas Gadjah Mada

6 Tesis

5.

Universitas Airlangga

2 Tesis dan 1 Disertasi

6.

Universitas Sumatera Utara

6 Tesis

7.

Universitas Hasanudin

0 Tesis

TOTAL

35

Pengklasifikasian Tesis dan Disertasi NO..

TOPIK GADAI

JUMLAH

1.

Gadai Tanah

7

2.

Gadai Saham

14

3.

Gadai Syariah

3

4.

Gadai Lainnya

11

TOTAL

35


Isi1-ok.indd 67

67

12/13/2010 11:19:39 PM

Tesis tentang Gadai Saham NO.

NAMA PENULIS, JUDUL, ASAL UNIVERSITAS, TAHUN Siti Chadijah Erna Montez, Analisis Hukum terhadap Gadai Saham Perseroan Terbatas yang Belum Dicetak sebagai Barang Jaminan Kredit dalam Akta Notaris, USU, Tahun 2003. Megarita, Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Saham yang Digadaikan dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit, USU, Tahun 2007. Dyah Madya Ruth S.N., Pelaksanaan Gadai Saham Perusahaan Publik pada Sistem Scripless Trading di Pasar Modal Indonesia, UI, Tahun 2002. Sri Moelyati, Aspek Hukum Gadai Saham Terkait dengan Kepailitan Pihak Pemberi Gadai, UI, Tahun 2004. Melisa Juan, Penjualan Jaminan Gadai Saham Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri: Analisis Kasus Gadai Saham PT Abu di DBA, UI, Tahun 2005. Indirarini, Pihak yang Berkepentingan Langsung terhadap Akta Notaris sehubungan dengan Eksekusi Gadai Saham Keputusan Majelis Pengawas terhadap Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 01/LM/III/2006 Tertanggal 22 Maret 2006), UI, Tahun 2007. Ivan Lazuardi Suwana, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Melalui Penjualan Secara Tertutup (Studi Kasus Eksekusi Gadai Saham PT Ongko Multicorpora), UI, Tahun 2009. Iim Zovito Simanungkalit, Gadai Saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Tinjauan dari Hukum Perdata), UI, Tahun 2007. Titin Etikawati, Eksekusi Gadai Saham atas Saham-Saham PT Go Publik (Studi Kasus Perdagangan Saham PT Trias Sentosa, Tbk), UI, Tahun 2002. Aulia Abdi, Pelaksanaan Gadai Saham dalam Perdagangan Tanpa Warkat, UNDIP, Tahun 2008. Aris Harianto, Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Penjaminan Gadai atas Saham Schripless dalam Perjanjian Kredit pada Bank Umum di Jakarta (Studi Kasus Bank Central Asia (BCA) Jakarta), UGM, Tahun 2005. Dedy Adi Saputra, Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Secara Privat (Private Selling) Menurut Hukum Jaminan (Analisis Yusidis Eksekusi Gadai Saham PT Swabara Mining Energy dan PT Asminco Bara Utama oleh Deutsche Bank), UGM, Tahun 2006. Kurniawan Catur Andrianto, Lelang Eksekusi Atas Gadai Saham PT Terbuka, Unair, Tahun 2008. Margie Harijono Santoso, Lembaga Jaminan Gadai dalam Perjanjian Pembiayaan Margin Transaksi Efek, Unair, Tahun 2009.

Lampiran Internasional 68 Perspektif

Isi1-ok.indd 68

12/13/2010 11:19:39 PM

2. Buku NO..

NAMA PENGARANG

JUDUL BUKU, PENERBIT, TAHUN TERBIT

1.

Frieda Husni Hasbullah

Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid II. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.

2.

Ifan Noor Adham

Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia. Jakarta: PT Tatanusa, 2009.

3.

J. Satrio

Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Ban dung: Citra Aditya Bakti, 1996.

4.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja

Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek. Jakarta, Prenada Media, 2005.

5.

M. Yahya Harahap

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

6.

Mariam Darus Badrulzaman

Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung: PT Alumni, 1997.

7.

Mariam Darus Badrulzaman

Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

8.

Salim H.S.

Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

9.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977.

10.


Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty, 2000.

11.


Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty, 2001.


Isi1-ok.indd 69

69

12/13/2010 11:19:39 PM

NO..

NAMA PENGARANG

JUDUL BUKU, PENERBIT, TAHUN TERBIT

12.

Subekti

Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta, PT Intermasa, 1992.

13.

Subekti

Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni, 1996.

14.

Subekti

Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.

15.

Sudargo Gautama

Indonesian Business Law. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

16.

17.

Wiryono Prodjodikoro

Hukum Perdata tentang Hak atas Benda. Jakarta, PT Intermasa, 1986.

Zainuddin Ali

Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

3. Tulisan dalam Jurnal Hukum NO.

NAMA PENGARANG

JUDUL TULISAN, NAMA JURNAL, TAHUN TERBIT

1.

Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto

“Jual Beli dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-35 No. 1, Januari-Maret 2005.

2.

Teddy Anggoro

“Kata Menuntut atau Vorderen dalam Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata adalah Suatu Upaya Hukum Permohonan (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No. 3 Juli-September 2009.

3.

Tartib

“Catatan tentang Parate Eksekusi”, Varia Peradilan No. 124 Januari 1996.

4.

Setiawan

“Mekanisme Hukum Penjaminan Kredit: Gadai Saham serta Eksekusinya”, Varia Peradilan No. 172 Januari 2000.

Lampiran Internasional 70 Perspektif

Isi1-ok.indd 70

12/13/2010 11:19:39 PM

NO.

NAMA PENGARANG

JUDUL TULISAN, NAMA JURNAL, TAHUN TERBIT

5.

M. Yahya Harahap

“Tinjauan Saham Sebagai Jaminan Kredit”, Varia Peradilan No. 101 Februari 1994.

6.

Dedy Adi Saputra

“Eksekusi Gadai Saham yang dilakukan Secara Privat (Private Selling) Menurut Hukum Jaminan”, Varia Peradilan No. 258 Mei 2007

4. Pendapat Ahli (Dalam Seminar, Workshop) NO.

1.

2.

3.

4.

NAMA AHLI

JUDUL TULISAN, NAMA SEMINAR/WORKSHOP

MA RIanna Sutadi

“Beberapa Penyelesaian Permasalahan oleh Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007”, dalam Seminar Sehari Aspek-Aspek Penting UU No. 40/2001 tentang Perseroan Terbatas.

J. Satrio

“Peranan Lembaga Jaminan dalam Pembiayaan Perbankan”, dalam Seminar Sehari Perbankan: Aspek Hukum Jaminan dalam Corporate Financing oleh Perbankan di Indonesia: Aturan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Hubungan Kreditur dan Debitur, Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, 17 Juli 2006.

Maria Elizabeth Elijana

“Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara Pengembalian Hutang Debitur”, dalam Seminar Sehari Perbankan: Aspek Hukum Jaminan dalam Corporate Financing oleh Perbankan di Indonesia: Aturan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Hubungan Kreditur dan Debitur, Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, 17 Juli 2006, Seminar Sehari Perbankan: Aspek Hukum Jaminan dalam Corporate Financing oleh Perbankan di Indonesia: Aturan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Hubungan Kreditur dan Debitur, Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, 17 Juli 2006.

H. H. Snijders

“Pledge in General and Pledge of Shares in Particular including the Enforcement under Netherlands Law” pada Seminar Eksekusi Saham, Jakarta, 31 Maret 2010.


Isi1-ok.indd 71

71

12/13/2010 11:19:39 PM

cover_gadai_saham_v4_arsip_blk.pdf

1

12/15/10

4:59 PM

Penjelasan Hukum tentang

GADAI SAHAM

C

M

Y

CM

Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Di samping itu, ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil serta adil. Ketidakpastian ini umumnya bersumber dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Selain itu, juga karena ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh institusi pemerintah ataupun pengadilan.

MY

CY

CMY

K

Terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Eksekusi Gadai Saham. Selain itu, perkembangan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan usaha persekutuan perdata melahirkan banyak “kekosongan hukum” terkait diskursus hukum perdata tentang eksekusi gadai saham. Misalnya, apakah eksekusi gadai saham bisa dilakukan di bawah tangan atau harus melalui penetapan pengadilan? Bagaimana bila terdapat parate eksekusi untuk saham tersebut? Bagaimana pula jika dalam parate eksekusi pihak debitur tidak mau bekerja sama atau kooperatif? Buku ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab isu ketidakpastian hukum tersebut. Tujuan utama dari buku ini adalah mewujudkan gambaran yang jelas tentang beberapa konsep penting hukum Indonesia modern. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap tiga sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang otoritatif.

National Legal Reform Program (NLRP) Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207D Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920 - INDONESIA Phone : +62 21 52906813 Fax : +62 21 52906824

34608100145

10 5:02 PM CMY Suharnoko Kartini Muljadi

Recommend Documents