1. TUJUAN Prosedur ini ditetapkan sebagai panduan Unnes dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: [email protected]

PROSEDUR MUTU

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK No. Dokumen PM-PEG-16

1.

No. Revisi 01

Hal 1 dari 9

Tanggal Terbit 01 September 2012

TUJUAN Prosedur ini ditetapkan sebagai panduan Unnes dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik.

2.

RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

3.

REFERENSI a. Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1974.

tentang

Pokok-Pokok

Kepegawaian. b. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4.

DEFINISI a. Dosen adalah tenaga pendidik yang menjalankan tugasnya di lingkungan Universitas Negeri Semarang. b. Tenaga Kependidikan adalah tenaga admistratif yang memiliki fungsi untuk

membantu

dan

memperlancar

proses

pendidikan

dan

pembelajaran di Universitas Negeri Semarang. c. Kode etik adalah pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya di kantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan. d. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik Unnes.


PROSEDUR MUTU


5.

No. Revisi 01

Hal 2 dari 9


KETENTUAN UMUM a.

Etika bekerja di lingkungan kantor, meliputi: 1)

Menjaga nama baik unit kerja khususnya dan secretariat jendral pada umumnya.

2)

Saling hormat menghormati sesama rekan kerjanya.

3)

Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan.

4)

Memberikan

pelayanan

yang

baik

terhadap

tamu

dan

menyelesaikan tugas sesuai ketentuan. 5)

Menguasai dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

6)

Dapat menjadi contoh tauladan baik dilingkungan kerja maupun diluar jam kerja.

7)

Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama

terhadap

bawahannya

dan

dapat

menjadi

teladan

kerjasama

dalam

keprefisionalannya. 8)

Setiap

atasan

tidak

boleh

mengajak

menyelahgunakan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas 9)

Meningkatkan profesional guna menunjang pelaksanaan tugas.

10) Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. b.

Etika kerja diluar kantor. 1)

Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar biro, antar satuan kerja dan instansi terkait.

2)

Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan untuk penyalahgunaan wewenang.

3)

Bertanggungjawab atas tugas yangdiberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

4)

Dapat menjadi teladan dan menjaga nama baik Unnes dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

5)

Hal 3 dari 9


Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenarbenarnya dan penuh tanggungjawab.

c.

Komite Etik Senat adalah anggota senat yang diberi tugas tambahan sebagai komite etik.

d.

Penganalisaaan, pengklarifikasian dan pemutusan perkara dilakukan oleh 1) Senat Universitas jika pelanggaran kode etik dilakukan oleh dosen; 2) Tim Binap jika pelanggaran dilakukan oleh Tenaga Kependidikan; dan 3) Tim Bina Etik Mahasiswa jika pelanggaran dilakukan oleh Mahasiswa.


PROSEDUR MUTU


6.

No. Revisi 01

Hal 4 dari 9


PROSEDUR 6.1. Diagram Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik (Dosen) Rektor

Pembantu Rektor Bidang II/Bag Kepegewaian

Ketua Senat

Komite Kode Etik

Menerima disposisi dan mendisposisikan ke Ketua Senat

Menerima disposisi dan mendisposisikan ke Komite Kode Etik

Menerima disposisi dan mengkajinya dalam rapat komite etik

Mulai

Rektor menerima perkara dan mendisposisikan kepada PR II

Melakukan klarifikasi dengan dosen/tenaga kependidikan

Menerima surat rekomendasi dan mengajukannya kepada Rektor

Menerima surat rekomendasi Menerima surat rekomendasi

Menyusun Daft Surat Ketetapan Rektor Menerima surat ketetapan Rektor dan mendatanganinya Mengedarkan Surat Keputusan kepada yang bersangkutan

Selesai

Menyusun surat Rekomendasi kepada Rektor (hasil pengkajian perkara)


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

Hal 5 dari 9


6.2. Rincian prosedur Mutu Penyelesaian Kode Etik (Dosen) 1.

Mulai

2.

Rektor menerima perkara pelanggaran Kode Etik

3.

Rektor

mendisposisikan

ke

Pembantu

Rektor

Bidang

Rektor

Bidang

Administrasi Umum. 4.

Selanjutnya,

Pembantu

Admistrasi

Umum

mendisposisikannya kepada Ketua Senat. 5.

Ketua senat menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Komite Etik senat.

6.

Komite Etik melakukan pengkajian dan penyelidikan atas berkas perkara dan mengkonfirmasikannya kepada yang bersangkutan.

7.

Komite Etik menyusun hasil rekomendasi atas penyelidikan yang telah dilakukan serta mengirimkannya kepada Rektor dengan tembusan Bapak Pembantu Rektor Bidang Administrasi umum.

8.

Bagian kepegawaian menyusun Surat Ketetapan Rektor.

9.

Rektor menanadatangi surat keputusan.

10. Bagian kepegawaian mengirimkan Surat Keputusan Rektor kepada dosen/tenaga kependidikan yang bersangkutan. 11. Selesai 6.3. Diagram Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik (Tenaga Kependidikan)


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

Rektor

Hal 6 dari 9

Pembantu Rektor Bidang II/Bag Kepegewaian

Bagian Kepegawaian

Menerima disposisi dan mendisposisikan ke Bag. Kepegawaian

Menerima disposisi dan Membuat Surat Undangan ke Tim Binap


Tim Binap

Mulai


Surat Undangan Tim Binap

Menerima udangan dan melakukan Pengkaijian serta melakukan klarifikasi kepada tenaga Kependidikan (Pelanggar Kode Etik)

Mengupayakan solusi terbaik, dan menentukan pelu tidaknya klarifikasi ulang serta pemutusan perrkara

Menerima Surat Putusan Perkara

Mereview dan Menandatangani SK Rektor dan mengirimkannya kepada Unit Bagian dan Tenaga Kependidikan Ybs

Selesai


Membuat Rancangan Surat Keputusan Rektor perihal perkara yang dimaksud

Draft SK Rektor

Surat Putusan Perkara


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

6.4. Rincian

Hal 7 dari 9

prosedur

Mutu

Penyelesaian


Kode

Etik

(Tenaga

Kependidikan) 1. Mulai 2. Rektor

menerima

perkara

pelanggaran

Kode

Etik

dan

mendiposisikannya ke Bagian Kepegawaian 3. Bagian Kepegawaian menerrima perkara pelanggaran disposisi dar Rektor serta membuat surat undangan untuk Tim Binap. 4. Tim Binap menerima surat undangan dan melakukan kajian atas pelanggaran

serta

mengklirifikasikannya

kepada

Tenaga

Kependidikan yang bersangkutan. 5. Tim Binap membuat rekomendasi atau pemutusan perkara dan melaporkannya kepada Rektor dan Bagian Kepegawaian. 6. Bagian Kepegawaian membuat Draft Surat Keputusan Rektor. 7. Rektor

menandatangani

surat

keputusan

tersebut

dan

mendistribusikannya ke Bagian Kepegawaian dan Unit (Bagian dimana Tenaga Kependidikan tersebut ditempatkan. 6.5. Diagram

Prosedur

(Mahasiswa)

Penyelesaian

Pelanggaran

Kode

Etik


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Hal 8 dari 9

BAAKK/Bag Kemahasiswaan


Tim Bina Etika Mahasiswa

Mulai


Menerima disposisi dan mendisposisikan ke BAAKK

Menerima disposisi dan Membuat Surat Undangan ke Bag Kemahasiswaan

Surat Undangan Tim Bina Etika Mahasiswa

Menerima undangan dan melakukan Pengkaijian serta melakukan klarifikasi kepada mahasiswa (Pelanggar Kode Etik)

Mengupayakan solusi terbaik, dan menentukan pelu tidaknya klarifikasi ulang serta pemutusan perkara



Membuat Rancangan Surat Keputusan Rektor perihal perkara yang dimaksud Mereview dan Menandatangani SK Rektor dan mengirimkannya kepada Mahasiswa Ybs

Selesai

Draft SK Rektor

Surat Putusan Perkara


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

Hal 9 dari 9


6.6. Rincian prosedur Mutu Penyelesaian Kode Etik (Mahasiswa) 1. Mulai 2. Rektor

menerima

perkara

pelanggaran

Kode

Etik

dan

mendiposisikannya ke BAAKK atau Bagian Kemahasiswaan 3. BAAKK/Bagian Kemahasiswaan menerrima perkara pelanggaran disposisi dar Rektor serta membuat surat undangan untuk Tim Bina Etik Mahasiswa. 4. Tim Bina Etik Mahasiswa menerima surat undangan dan melakukan kajian atas pelanggaran serta mengklirifikasikannya kepada Mahasiswa yang bersangkutan. 5. Bina Etik Mahasiswa membuat rekomendasi atau pemutusan perkara

dan

melaporkannya

kepada

Rektor

dan

Bagian

Kemahasiswaan. 6. Bagian Kemahasiswaan membuat Draft Surat Keputusan Rektor. 7. Rektor

menandatangani

surat

keputusan

tersebut

dan

mendistribusikannya ke fakultas dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran. 7.

LAMPIRAN.

a.

-

1. TUJUAN Prosedur ini ditetapkan sebagai panduan Unnes dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik

Recommend Documents