RUMUSAN HASIL RAPA'I' KOORDINASI PEMANIIAA'I'AN JASA I-INGKT]NGAN KAWASAN KONSERVASI DAN IITI'I'AN LINDTJNG'TAHUN 20I1 Rapat I(oordinasi Direktorat Pemanfaatan .lasa Lir-rgkungan I(awasan I(onservasi dan Hutan
Lindung, Direktorat Jenderal PHI{A Kementerian l(ehutanan yang dilaksanakan Safari Garden pada tanggal
1
* 4 April
1.
Arahan Direktr"rr Jenderal PHI(A;
2.
Paparan-paparan:
a.
di Hotel Grar-rd
2014 dengan memperhatikan:
I(epala Biro Kenangau. Sekretariat Jenderal l(en'renterian Kehutanan: Sosialisasi Peraturat-t Pemerintah Nontor 12 Tahun
20i4 tentang .lenis dar-i Taril atas .lenis Penerintaau
Negara
Bukar-r Pajak yang berlahu pada Keuenterian Kel-iutanan.
b.
Direktur Pemanf-aatan .lasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan HLltan Lindung, Direktorat .lenderal PIII(A: Tekr-ris Pelaksanaan Peraturan Penrerintah Nomor 12 Tahun 2014 dan sosialiasi;
c. Direktr-rr
I(onservasi Keanckaraganlan I'layati. Direktorat .lenderal P[{KA: PNBP
atas
Pemanf.aatan Tutnbuhan dan Satwa Liar;
d. Inspektur lnvestigasi, lnspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan:
Optimalisasi
Pemungutan PNBP di UPT;
e.
Kepala Biro Umun-r. Sekretariat Jenderal I(ementerian Kehutanan : Pelayanan Perizinan Satu
Atap pada I{ementerian Kehutanan.
f.
Paparan pendukung
1)
PJLI(HL: Peratr"rran Menteri Nomor: P.64/Menhut-Il/2013 ter-rtang Pen.rant-aatan Air dan Energi Air cli
I(epala Sub Direktorat Pemanlaatan.Tasa I-ingkungan" Dit. Kehutanan
Suaka Margasatwa. Taman Nasior-ral. Taman HLrtan Raya" dan Taman Wisata Alarr:
2)
I(epala Sub Direktorat Perlanf-aatan Wisata Alam. DiI.P.ILKKHL
:
Arahan Teknis
Pengembangan Pariwisata Alam Berbasis Masl,arakatl
3) I(epala
Sr,rb Direktorat Pror.nosi dan Perrasaran Konservasi
Alam. Dit. P.ILKKHL:
Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Investasi .lasa Lingkunganl
3.
Diskusi yang berkernbang dalar.n sidang pleno dan Sidang l(omisi I"
II
dan
III
menghasilkan
rumusan sebagai berikut:
I.
Kebijakan Pelahsanaan Penerimaan Negara Bukan Pajah a. Untuk akr-rr-rtabilitas pelaksanaan PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tal-u.rn 2014 tentang.lenis Dan Tarif Atas.lenis PNBP Yang BerlakLr Pada l(ernenterian Kehutanan. diberlakr-rkan se.jak tanggal 14 Maret 2014 sebagainrana Surat Sekretaris Jenderal Kementerian I(ehutanan Nomor S.188/ll-Keul2014 tarrggal 7 Maret 2014. Dan Direktur .ler-rderal Perlindr-rr-rgan Hutan dan I(onservasi Alarr perlu segera rnenyelesaikan Drati Peraturan Menteri Kehutanan tentang:
1) Tata Cara Penetapan
Rayon cii Tanran Nasional" l-anrnr-r Ilr-rtan Ra1,a. Tamarn Wisata
Alam dan Tarnan Buru dalam rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alar-n;
2) Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan clan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Bidang Perlindungan I-{utan dan Konservasi Alam;
3) Tata Cara dan Persy'aratan Pengenaan Tarif PNBP Rp.0.- (Nol
RLrpiah) dalan.r
Melaksanahan Kegiatan'fertentu cli I(awasarr KPA. I(SA. Tanran Buru dan Hutan Alarn:
4) 5)
Harga Patokan Turnbuhan dan Satwa Liar: dan
Keputusan Menteri I(ehr-rtarran ter.rtang Pembagian Rayon
di Taman Nasional,
Taman
Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru dalam rangka Pengenaan PNBP untuk mendapatkan penetapan peraturan/kepr.rtr:san Menteri l(ehutanar-r. b. Berkenaan dengan administrasi penyetoran yang berasal dari jenis-jenis PNBP sebagaimana PP Nontor 12 tahr,rn
2014. I(ementerian Kehutanan perlu segera rnendapatkan l(ode
Bagar-r
Akun Standar PNBP lingkurp Ditjen PHI(A dari I(enrenterian Keuangan. sebagai berikut: Jenis Iuran dan Pungr,rtar-r pada Direktorat P.TLKKHI-:
1)
Usal-ra Penyediaan Jasa Wisata Alar.n
Alarr (IIUPSWA). h:ran Izir-r (llUP.IWA), Ir"rran Usaha Pemanfaatan Air (ILJPA).
dan Iuran Usaha
Air (ILIPEA).
Jenis lr-rrar-r: Iuran Izin Llsaha Per.ryecliaan Sarana Wisata Pcmanlaatar-r Energi
2) Jenis Pr"rngutan: Pungutan transaksi kegiatan penyerapan dan atar"r penyir-npanan karbor-r dari kan'asar-i hutan. Pungr,rtan I-lasil LJsaha Penyediaan Sarana Wisata Alarn (PHUPSWA), Pungutan Hasil Usaha Per.ryediaan Jasa Wisata Alam (PHUPiWA). Pungutan l(arcis Masuk. Pungutan .lasa Kegiatan Wisata Alam. Pungutan Hasil Usaha Penranfaatan Air (PUPA). dan Pungutan Hasil Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA). Jenis Iuran dan Pungutan pada Direktorat
1)
KI(H:
.lenis luran: luran lzin Usaha Pemanl'aatan Tumbuhar.i dan Satwa Liar (IILJPTSL), yang
terdiri dari: Iuran Izin Pengedar Dalam Negeri. Ir-rran Izin Pengedar Luar Negeri. Iuran
Izin Penangkaran. luran Izin
Peragaan. Iuran Izir-r Ler-nbaga I(oriservasi. Iurau lzin
Pengelolaan Sarang Burung Walet
Di
Dalzrur ZonalBlok Pemantaatan Kawasan
Di Tatlan Buru. Iuran Hasil Buluan Satu'a Llr-rru dan Iuran lztn Penganrbilan Sanrpel Penelitian (Mati/Bagian-Bagian). serta Iuran Penranliratan Sarang Bunrng Walet Di Kawasan Pelestarian Alar-r-r. Ii-rran Izin Pengusahaan Taman Buru.
Ir,rrar-r
Akta
Br-rrLr
Konsen'asi.
2) .lenis pturgutan: dilindungi oleh
Penangkapan/pengarnbilan turnbuhan
dan satwa liar yang tidak
dari habitat alam untuk tu.juan perdagangan, Lembaga konservasi dar-r hasil perburuan satwa buru. Perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tur.nbuhan atau satwa liar dari habitat alanr atau penangkaran. Pengangkutan tumbr"rhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran.jenis-.jer-ris tumbuhan atau satwa liar asal impor, Konrpensasi kew'a"jiban pelepasliaran (t'es'lockirzg) hasil penangkaran. Adrnir-ristrasi pemanlaatan tunibuhan dar-r satwa liar. I(egiatan penelitian" Pengambilan ganrbar" Pengambilan dan pcngangltutan specir.nen tumbuhan dan satw'a liar. Denda aciministrasi bidang perlindLrngan hutan dan konservasi alan-r" Hasil lelang kayr-r temuan. dan Hasil lelang tumbuhan clan satn'a liar 1,ang
urndang-r"urdang
tidak dilindLrngi undang-undang,
c.
Ada r"rsulan dari beberapa Kepala UPT lingkup PHKA terkait permintaan penundaan pernberlakuan Peraturan Pemerintah Nor-r.ror l2IahLrn 2014 ter-rtang.lenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada I(ementerian Kehutanan dan pengusulan revisi besaran tarif serta sosialisasi. Arahan dari nara sumber pemberlakr-ran Peraturan Pemerintah tersebut tetap mer.rgacu kepada Pasal 9 -vaitu berlaku se.jak tanggal l4 Maret 2014 dan besaratt tarif tetap clibellakukan. Usulan rer isi r-ner-r.jacli catatan untuk clia.lurkan sekital I (satu) tahun setelah diberlakukannya peratLrran pemerintah ini. Untuk dapat lebih dipaliantinya peraturan pemerintah ini" n.raka perlu dilakr"rkan sosialisasi baik di tir-rgkat plrsat maupun di tingkat daerah/UPT.
II.
Pemanfaatan Wisat:r Alam
a.
Rayonisasi
Sesuai dengan amanat Pasal
2
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahr-rn 2014. bal-rwa
pernanfaatanjasa lingkur-rgan wisataalam dibagi dalam Rayon I, Rayon II. dan Rayon III. Peserta rapat yang berasal dari Direktorat PJLKKI-IL-. Direktorat KKFI. Sekditjen PHKA.
UPT Ditlen PI{I(A (Balai Besar KSDA. Balai Besar TN. Balai KSDA dan Balai TN) dan UPTD Tallan Hutan Raya telah t.nenrbuat penilaiar-r berdasarkan kriteria dan irrdikator serta t'ttenyetr-rjui hasil pembahasan pen-ibagian rayon yang akar-r menfadi lampiran clalan-r Rancangan Surrat Kepr-rtusan Menteri I(ehutanan tentang Perr-rbagian Rayonisasi cli Tan-ran
Nasional, Taman Wisata Alam, "laman Buru. dan Tamain Llutan Ray'a. Penetapan rayolt dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
b.
Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam I ) Dalam proses pelayanan izin usaha per-ryediaan sarana wisata alam, I(epala UPT/ UPTD memberikan pertir-nbangarr teknis berdasarkan Rencana Pengelolaan. Zonasil
2)
BIoking. Desain Tapak serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Pejabat Per-ragih (Direktur .lenderal PHKA/ pe.jabat yang berw,enang) agar meugeuakan tarif iurau izin per hektar kepada pentegaltg persetujuan prinsip dan tarif plltlgLttan 10% dari net profit uuclitecl kepada pemegang izin definitif lbaclan usaha rnilik negara. badar-r usaha nrilik daerah. badan i.rsaha nrilik sr,,r'asta atau koperasi)
l2 Tahun 2014. I(epala UPT/ UPTD melakukan penga\\,asan dan evaluasi terkait
sesuai dengan Peratulan Per.nerintah Nornor
3)
pemenuhan
Iterva.iiban dan kinerja pengusahaan pariw'isata alarn 2 (dua) kali dalam 1 (satLr) tahun.
4)
UntLrk menghindari mr"rlti talsir dalarlr penerapan PP
l2 tahun 2014 maka Kepala
IJPT/IIPTI) agar mengacll pada Surat Edarar-r Direktur Jenderal PHKA
tentang
penerapan PP 12 tahun 2014 yang segera akan disampaikan (draft terlampir).
c.
Izin
Usal.ra Penyediaan .lasa Wisata
Alam
1) I(epala UPT PHI(A/ UPTD sesuai kewenangannya agar melakukan upaya sebagai berikr-rt:
a)
Penclataatt kegiatan.iasa wisata alarn yang telah acla (jasa informasi pariursata.
jasa prauttr wisata/interpreter/pemandu. .jasa transportasi. .jasa perjalanan wisata.
-
jasa makanan dan minuman, dan jasa cinderamata). I(l-rursus untuk jasa makanan
dan minuman berupa warLrng-warLlng yang berada di dalam
zonalblok
pemanfaatan maka perlu diidentifikasi kepernilikannya sebagai dasar r-intuk pernberian izin.
b) c)
Memberikan pelayanan perizinan usaha penyediaan.jasa wisata alarn. I(epala LrPT/ UPTD t.nelakukan pengawasan dan er,'aluasi pengusahaan pariw,isata alar.t"r
2 (dua) kali dalam
l
(satLr) tahun.
2) Pejabat Penagih (Direktr-rr.lenderal PIIKA/ pe.jabat vang clitur.i.jLrk) agar mengenakeur tarif iuran dau pungutan kepada penregang izin definitif (perorangan. badan usaha
milik negara, badan
usaha
rrilik
daerah. badan usaha
milik
sr,vasta ataLl koperasi)
sesuai dengan Peraturan Pemerir-rtah Nomor 12 l-ahr-rn 2014.
d.
I(arcis Masuk dan Pungr,rtan Jasa l(egiatan Wisata AIam
1) Setiap UPT lingkup PHKA wajib melaksanakan pungutan karcis masuk dan pungutan jasa kegiatan wisata alam di kawasannya yang dilakukan dengan menunjuk petllgas pemungut terkait pengenaan PNBP
2) Petugas Peuungut sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu). agar mengenakan tarif puttgutan kepada perrgunjurng sesuai dengan Peraturan Penterintal-r Nomor l2 Tal-run 2014 derrgan memberikan tanda burkti pungLrt/karcis nrasuk.
3) I(epala UPT PHKA
d.
agar melakukan evaluasi. pengawasan. dan pengendalian Ilelekat terhmclap pr"trtgLrtzrn l(arcis Masuk dan Pr:ngr-rtan Jasa Kegiatan Wisata Alam yang dibayarkan oleh - penguniung kepada Petr.rgas Pentungut dalant rangka merlperkecil peluang potensial lost PNBP. Tarif Rp.0,00 (NOL RUPIAH) Penelitian yang berada di kawasan pelestarian alam dan taman buru. serta kawasan suaka alam bagi mal-rasiswa/pelajar Indonesia serta kegiatan sosial dan religi yang dilaksanakan
di kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam dengan ketentuan dan persyaratan tertentLr, dikenakan tarif Rp.0.00 (Nol Rupiah).
f.
Penyusunan desain tapak Unturlt ntengakontoclir pemanf-aatan -iasa lingkungan lainr-rya, maka pada saat penyusunan
desain tapak harus met.nperhatikan potensi penranfaatan air dan energi air cli blok lzona pemanfaratan.
UI.
Air dan Energi Air Mempertintbartgltiin telah terbitnya Permenhut Nomor P. 64/Mepligt -1112013 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pemanfaatan
a.
Air
dan Energi
Air di sM. TN"
Tahr-rra dan
tentanrr
TWA. maka:
Direktur.lenderal PHKA perlr-r segera menetapkan Peraturan Direktr.rr .lenderal tentang: 1) Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di SM, TN. Tahura, dar-r TWA Serta Hutan Lindurr-rg
7
2) Tata Cara Penilaian Rencana Per-rgusahaan Penranf.aatan
Air dan Energi Air di SM.
TN, Tahura dan TWA 3) Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan
Air dan Energi Air
di SM. TN. TWA dan Tahura
4)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sefta Fasilitas Penunjang Pemant-aatan Air dan Energi Air di SM, TN. Tal.iura dan TWA
b.
UPT Direlitorat .lenderal PHI(A dan UPTD
yar-rg
bertanggung.jawab dalan, pengelolaan
Taman Hutan Raya agar:
1)
t-rtelakukan kegiatan
inventarisasi dan penclataan poter-rsi sumber daya air
(permukaan) baik air dalant cekungan. mata air. dan sr-rngai; 2) nlengusulltan areal pentat-ifaatan
air clan energi air kepada Direktr-rr.[er-rderal PHKA sebagairnana slrrat Direktur P.ILKKHL Nomor: S.79/P.ILKKHL-212014 tanggal 10
Februari 2014 sebagai dasar untuk pelayanan purblik pemanf'aatan air dan energi air. 3) meuyesuaikan MOU/Perjanjian Kerja Sama rrengenai penranfaatan air atar: energi air
rnenjadi lzin Pemanfaatar.r Air (lPA) atau Izin Per-nanfbatan Energi Air sebagainrana Sr.rrat Direhtur P.ILKKHL Norr.ror S.21lPJLI(KllL-212014 tanggal i5.lar-u-rari 2011.
publik agar mengacu Surat Edaran Direktur JencJeral PIll(A Nomor SE. 1/IV-PJLKKHL/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang lzin Peuanfaatan Air (lPA) dan Izin Pernanf-aatar.r Energi Air (IPEA). serta Pertimbangan teknis untuk Pernrohonan Izin Usaha Pemanlaatan Air (ILJPA) clan Izin Usaha
4) dalam t.ttemberikan pelayanan
Pentanlaatan Energi
Air (IUPEA) di
Suaka Margasatw'a, Taman Nasional. l'aman
Hutan Raya dan Tantan Wisata Alartr.
IV.
Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam
a.
Pelaksauaan promosi perranfhatan jasa lir"rgkLrngan perlLr clilakultar.i oleh Kententerian Kehutanan (Sekretariat Direktorat .lenderal. Direktorat teknis terkait dan UPT Ditjen
PHKA). SI(PD terkait di tingkat provinsi atar-r kabupaten/kota. para pelaku usaha atau pengelola jasa lingkungan, dan mitra terkait sesuai kewenangan masing-masing dan atar-r beker.jasan.ra.
b. Dalanl
rangka petrcapaian lalget capaian kiner.ja
ll(U/lKK Tahurn 2014 kegiatan
Pengembangan Pernanfaatan Jasa Lingkungan. sesuai I(eputusan Dirjen PHKA Nor1or SI(.29llV-SE1'1201zl tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Lokasi l(ineria Tal"rurr 2014, selurr.th UPT'PHKA cli SLrmatera (19 LJP'f). Kaliniantan (12 UPl'). Sr-rlar,r,esi 112
LiPT), MalLrku (3 tJPT) clan cii Papua
(-5
tlPl') telah clitetapkan scbagai target lokasi yang
diprioritaskau utrtuk pencapaian target kinerja Promosi cian Pemasaran sebany,,ak 2 (dr-r2) paket per tahlttr. Narnun demikian. bagi UPT yang bukan prioritas. tetap melaksanakan liegiatan pronrosi.
v.
Bina Cinta Alam Upaya penyadartahuan masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan
kepedulian akar-r pentingnya ltonservasi sumber daya alam l.rayati dan ekosistemnya sebagai sumber plasma nr.rtfah dan kekayaarl negara yang han"rs dijaga dan diselamatkan untuk kemanfaatannya secara optimal bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Keterlibatan masyarakat generasi muda yang lebih peduli kepada konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistenuya rrerupakan investasi sosial yang sangat berharga untuk mensukseskan program pada Ken'renterian I(ehutanan hhusr-rsnya Direktorat .lenderal PHKA dalam upaya menjaga keberlanjutan suruberdaya alani hayati dar-r ekosistemnya sebagai kebanggaan dan iclentitas negara
VI.
Pelayanan Perizinan Satu Atap pada Kementeri:rn Kchutanan
Untuk n-reningkatkan pelayanan publik atas perizinan pada I(ementerian Kehutanar-r. tlircr Umum Sekretariat Jenderal I(ementerian Kehutanan telah menerapkan pelayanan perizinan
online dengan alamat website lpp.dephut.go.id. UPT lingkurp PHKA disarankan unti"rk membantu mernasulikan semLla persyaratan teknis malrpLur adn'rinistrasi terkait izin ke layanan online tersebut agar n'lempermudah investor memantau proses perizinan.
Demikian Rumusan Hasil Rapat I(oordinasi Pengembangan Pemanf-aatan .lasa Lingkungan
di I(awasan Konservasi dan I-lr.rtar-r LinclLrng Tahun 201-1 Lrnturk di.jadikarr komitr-nen bersama dan ditindakianjuti oleh semua pihak yang terkait secara kor.isisten. dan Wisata Alan-r
Bogor,3 April20l4
Tim Perumus:
I(etua
:
Ir. Asep Sugiharta, M.Sc (Kepala Sr-rb Dit pemanfaatan
.rasa
Lingkungan)
Sekretaris
:
Anggota
:
Lana Sari Lubis, S.pi., M.Sc (Kepala Seksi pemanfaatan .Tasa Lingkungan Non TN clan HL)
1. Ir. Trio Santoso, M.Sc (I(epala Subdit program clan Evaluasi PJL)
2. Ir. Nulwanto, MM (Kepala
Subdit pemanfbatan Wisata
Alan-r)
3. Ir. Edi DjLrharsa, M.Si (Kepaia Subdit promosi
dan
Pemasaran I(onservasi Alam)
4. Ir. Herry SLrbagiadi,
M.Sc (Kepala Balai
Besar TN
Gunung Gecle pangrango)
5. Dr. L'. Ayu Dewi Utari. M.Si (Kepala Balai
Besar TN
Bromo fengger Semeru)
6' Ir' Sr-ryatno Sukandar (Kepala Balai Besar KSDA Jar# Timur)
7. Ir. Sri Mulyani, M.Si (Kepala Balai KSDA 'fenggara
Nusa
Barat)
8. Ir. Tedy Surecly, M,Sc (I(epala Balai TN Bali Barat) 9. Ir. Imam Santoso. M.Sc (l(epala UpT.D Tahura Ir. H. Djr-ranc'la)
10.
Ir. Niken Aryati. Mp (l(epala
Seksi I(onservasi
Perlinciungalt FIutan tJpTD fahLrra Gunung llLrncler)
clan
