1:;-:r HALAMANPENGESAHAN -~----~ Judul Tesis PENENTUAN COUNTRY OF ORIGIN MARKING DALAM KEPABEANAN DI INDONESIA

Supratignya : Penentuan country of origin marking dalam kepabeanan di Indonesia, 2005. USU e-Repository © 2008

-~----~--------.

HALAMANPENGESAHAN Judul Tesis

PENENTUAN COUNTRY OF ORIGIN MARKING DALAM KEPABEANAN DI INDONESIA

Nama Mahasiswa

SUPRATIGNYA

NomorPokok

027005056

Program Studi

ILMU HUKUM I HUKUM EKONOMI

Menyetujui ; Komisi Pembimbing

/1:;-:r

---

Prof. H. Sanwani Nasution, SH Ketua

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MR Anggota Ketna r

----

Syafrnddin S. Hasibnan, SR, MR Anggota

am Studi IImu Ruku

Direkt

r

V Prof. Dr. Bi ar Nasution, SR, MH NIP. 131 570455

Prof. Dr. Ir. Sumono, MS NIP. 130535 819

TANGGAL LULUS : KAMIS, 17 MARET 2005







ABSTRAKSI Kecenderungan globalisasi atau penduniaan ekonomi pada saat ini berkembang dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional. Oleh karena itu globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi terseout, dimana arti substansi berbagai Un dang-Uri dang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Proses produksi yang dilakukan di lebih dari satu negara dan melibatkan komponen-kornponen dari berbagai negara lainnya akan menimbulkan masalah karena tidak ada satu batasan yang tepat untuk menentukan batasan tanda asal negara dati barang atau dikenal dengan istilah "country oforigin marking". Country of origin marking digunakan untuk menentukan nasionalitas dari sebuah barang yang dibentuk sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan perdagangan yang diskriminatif, untuk mengumpulkan statistik ekonomi, dan menandai sebuah barang. Disamping itu alasan diadakannya country of origin marking adalah untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan curang atau indikasi yang rnenyesatkan, sebagai hak pembeli terakhir (ultimate purchaser) untuk mengetahui di negara mana barang itu dibuat yang merupakan data bagi pembeli terakhir untuk menentukan keputusan membeli atau menolak barang itu, Selanjutnya karena alasan politik, cukup sering terjadi misalnya konsumen tidak mau membeli barang-barang yang diimpor dati negara asalnya yang terbuat dari kayu yang merusak lingkungan, atau barang-barang yang di negara asalnya dibuat oleh tenaga kerja anakanak, dan sebagainya. Timbulnya persekutuan dagang seperti ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) juga menambah perlunya certificate oforigin untuk kepentingan pengenaan tarif dari sebuah barang. Hal ini mendorong timbulnya rules of origin yang digunakan untuk menentukan country of origin marking. Asal sebuah barang tergantung pada formulasi dan aplikasi dari rules of origin yang berlaku. Banyaknya miskonsepsi tentang rules of origin menimbulkan banyak sekali kesulitan teknis di lapangan. Di Indonesia permasalahan mengenai country of origin marking ini masih belum jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan menjadi sulit untuk menerapkannya secara teknis di lapangan. Hal ini terjadi karena UndangUndang Kepabeanan tidak mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Memang ketentuan mengenai certificate of origin telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor llI/MPPIKep/2/2002 tentang Surat Keterangan Asal (SKA). Namun metode rules of origin yang digunakan juga masih belum jelas, sehingga panduan untuk melakukan rules of origin masih mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Kyoto, bukan kepada peraturan perundangan-undangan yang resmi berlaku di Indonesia. Dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, Indonesia harus dapat menyesuaikan perkembangan ekonominya dengan tatanan ekonomi dunia dan kemantapan sistem perdagangan internasional yang semakin berkembang. Ketidakmampuan menyesuaikan diri akan mempengaruhi ekspor dan pembangunan Indonesia. Country of origin marking sebagai salah satu perkembangan tatanan dan sistem perdagangan internasional harus diperhatikan oleh Indonesia dan diimplementasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum. Key Word: Country ofOrigin Marking, Kantor Pabean Indonesia


ABSTRACT Globalization tendency, the form of world economic movement which is structured by negotiation and international agreement, is followed by Law globalization that requires border1ess regulation and agreement as a complement. It also allows production process of goods composed by components from distinguished countries that creates problem in international trade good because there is no defined standard of how to determine the origin of a good or so called country of origin marking. Country of origin marking is used to determine origin of imported goods, to implement the non discriminative trade policy and to account economic statistic. It also acts as a tooI to protect the consumer need from fraud or misleading indication and informs the last production country of a good to the ultimate purchaser which is important to them to decide what products they want to buy. In addition to this reason, it is also important to consumer in a particular country that, because of political reason, tends to refuse to buy goods from a black listed country. The rise of regional trade association such as ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) increases the important of certificate of origin as well especially for trade goods tariff imposition. The need of how to determine country of origin marking emerges the making of a set of formation and application of rules of origin. Furthermore, the interpretation of rules of origin it self creates another difficulty or problem, especially in a country, such as Indonesia, where the standard and interpretation of rules of origin not have been well developed and implemented yet. Indonesian Custom Regulation, The Indonesian Customary Act No.10/1995, still doesn't clearly enough defined and adopted this rules and as the result, the interpretation of country of origin marking still varied and creates a problem in how to implement this principle technically in the field. The effort to solve this problem has been made by enacted the Minister of Trade and Industry Decree No. I1IMPPIKep/2/2002 to regulate the certificate of origin. Nevertheless, this decree doesn't clearly enough adopted the rules of origin used to determine country of origin marking. Therefore, because of the lack of Indonesian customary regulation, the guidance of rules of origin still refers to Kyoto Convention. In the economic relationship and international trade framework, Indonesia must adopt and harmonize its economy to the international economy order and international trade system which is proven successful in develops a country's economy. The lack of this effort will affect in the Indonesian export activities and the development of Indonesia economy. Country of origin marking as a form of international economy order and international trade system must be implemented to the Indonesian regulation in order to ensure the certainty of law in Indonesia.

Key words: Country of origin markings, Indonesian costum office


\

• , j

I

. Supratignya : Penentuan country of origin marking dalam kepabeanan di Indonesia, 2005. USU e-Repository © 2008
































































































































1:;-:r HALAMANPENGESAHAN -~----~ Judul Tesis PENENTUAN COUNTRY OF ORIGIN MARKING DALAM KEPABEANAN DI INDONESIA

Recommend Documents