1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai 1. Pejabat Kepegawaian

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BAGIAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Refisi Tanggal Evektif Disahkan oleh

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari tentang Permintaan dan Pemerian Cuti PNS. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 240 Tahun 1977 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS dalam Lingkup depdagri 4. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia tanggal 20 Juni 1995 Nomor : 805.1/4383/sj. Perihal Wewenang Pemberian Cuti Keluar Negeri ( Ibadah Haji ) 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I NTB Tanggal 14 Maret Tahun 1997 Nomor : 855/682/PEG Perihal : Cuti Menunaikan Ibadah Haji. Keterkaitan :

Peringatan :

3

4

5

6

7

1. Seperangkat Komputer/Note Book 2. Alat tulis Kantor 3. Blangko Cuti Pencatatan dan Pendataan :

1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat b. Penundaan Cuti c. CPNS belum ada hak.

2

1. Pejabat Kepegawaian 2. Pejabat atasan Langsung 3. Pejabat yang berwenang atas pemberian cuti.

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di lembaga lain. 2. SOP internal dan administratif.

A 1

1.2.01/2010 19 DESEMBER 2008 17 MEI 2010 01 JUNI 2010 Kepala Dinas Sospencapil

Nama SOP : PERMOHONAN PENGAJUAN CUTI

Dasar Hukum :

No.

: : : : :

Urutan Kegiatan

Persiapan

mengajukan cuti dengan -Pejabat Pembentukan Tim Studi (Dikpo mengisi formulir cuti yang telah ra, Dikes, Dipertan, PT, Dishut, disediakan. Pertanahan, Kimpraswil)

Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2 Mulai

kepada Kepeg untuk -Disampaikan Pencairan dana diteliti permohonan cuti berdasar kan buku registrasi cuti apakah yg bersangkutan masih dpt / tdk cuti. yg mengajukan cuti mene -Pejabat Rapat Pertemuan Tim mem rima permohonan cuti yg telah bahas tentang instrumen mendapatkan rekomendasi pemetaan sosial wilayah dari kepegawaian.

Keputusa

Pemohon cuti ditindak lanjuti untuk mendapat persetujuan atas an langsung apakah ya/tidak kepegawaian cuti dilanjutkan -Permohonan Melakukan koordinasi dng kepa da pejabat yang berwenang pemerintah kabupaten yangmem berikan cuti untuk mendapat per akan dijadikan calon sasaran setujuan ya/tidak pemetaan sosial.(catatan) cuti diterima dan -Permohonan Pencairan dana pejabat yg bersangkutan membu laporan pekerjaan dilim -atPelaksanaan survey untuk wilayah pahkan ke pejabat yang dan melaksanakan FGDditunjuk permohonan -Proses Mengumpulkan datacuti selesai

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian meneri ma permohonan cuti dan mencatat pada buku catatan/register cuti PNS 2. Pencatatan juga dilakukan pada UPTD di mana PNS bekerja.

Arsip/Dokumen

Selesai

Mutu Baku Persy / Klp. Waktu

Output

Blangko cuti

20 menit FM.terisi

Form. terisi

20 menit P.Cuti diterima

Pemohon

Perm. Cuti di terima

20 menit Perm.cuti persetuju an atasan langsung

Keputusan

PC dinaikkan

30 menit PC. Dise tujui

Keputusan

PC. Dinaikkan

30 menit PC. Dite rima

Membuat lap. pekerjaan

30 menit cuti dpt dilaksana kan.

-

-

cuti ber jalan

Ket.




Nama SOP : PENERBITAN SPPD DAN SPT

Dasar Hukum :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah ( lembaran negara tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran negara nomor 4741 ) 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Th. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB 4. Keputusan Gubernur NTB Nomor 121 Tahun 2010 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB Keterkaitan :

1. Pejabat Kepegawaian 2. Sekertaris 3. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD dan SPPT.


1. SOP yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di lembaga lain. 2. SOP internal dan administratif. Peringatan :

1. Seperangkat Komputer/Note Book 2. Alat tulis Kantor 3. Lembar SPPD I, II. Pencatatan dan Pendataan :

1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat b. Dari Bidang dan UPTD memakai nota dinas c. Sesuai disposisi untuk permohonan pada dinas.

Urutan Kegiatan

1

-Surat Pembentukan masuk sesuai Tim Studi disposisi (Dikpo / nota dinas UPTD sebagai pemo hon. ra, Dikes, Dipertan, PT, Dishut,

Mulai

2

Surat/nota Pertanahan, dinas Kimpraswil) diproses sesuai disposisi dan diajukan ke sekertaris sebagai bahan masukan ke kadis.

Proses TU Kepeg.

3

-Surat Pencairan / Notadana Dinas disetujui se suai disposisi kadis

4

-Surat Rapat/ nota Pertemuan dinasTim kembali mem ke kepegawaian bahas tentanguntuk instrumen diproses sesuai prosedur

5

Surat KAT Tugas, SPPD dan SPPT ditandatangani oleh Kadis

6

SPPD dan SPPT selesai untuk disampaikan kepada pemohon

Pejabat melakukan perjalanan dinas

1. dicatat dalam buku kendali 2. Keterangan Absensi

Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2

No.

7

: : : : :

Proses TU

Proses TU Kepeg.

T

Keputusan

Y Dokumentasi


Output

Surat /nota dinas Buku agenda

5 menit

Surat /nota dinas Buku agenda

5 menit

SPPD/SPT

10 menit Srt. Ditan datanga ni kadis

SPPD/SPT

5 menit

Di agenda pada buku pengenda li

10 menit SPPD/SPT dpt diter bitkan.

Masuk agenda ke dlm map ar sip

5 menit

srt.nota dinas di setj.un/ diproses

Srt. Ditan datanga ni kadis

selesai

selesai

Nomor SOP

: 1.2.03/2010

Ket.


Tanggal Pembuatan Tanggal Refisi Tanggal Evektif Disahkan oleh

: : : :

19 DESEMBER 2008 17 MEI 2010 01 JUNI 2010 Kepala Dinas Sospencapil

Nama SOP : UJIAN DINAS DAN PENY. IJASAH

Dasar Hukum :


1. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Ujian Dinas 2. Surat Edaran Bersama BAKN, Ketua LAN Nomor : 12/SE/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas 3. Keputusan BAKN Nomor : 170 Tahun 1999 tentang Pengecualian Ujian Dinas Tingkat II dan Keputusan Mendagri Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Dinas di Lingkungan Depdagri 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS 5. Surat Edaran Gubernur NTB Nomor : 821/1666/Kepeg/2008 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

1. Pelaksana 1 harus mempunyai / memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan minimal D.III Jurusan Administrasi Negara

Keterkaitan :



1. Seperangkat Komputer/Note Book 2. Alat tulis Kantor 3. Data Pencatatan dan Pendataan :

1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat b. Uraian tugas tidak sesuai dengan disiplin ilmu c. Program ilmu / jurusan ilmu yang diikuti tidak sesuai kebutuhan organisasi


No.

Urutan Kegiatan

1

-Surat Pembentukan masuk dari Panitia BKD ttng penye pelak sanaan lenggara ujian dinas Tk. I dan II.

2

-Pencairan Inventarisasi dana PNS yg memenuhi syarat untuk ujian dinas dan pe nyesuaian ijasah

3

pelaksanaan Kepegawaianpertemuan merekomendasikan pokja permohonan usulan UD san PI Pembuatan untuk mendapatkan Laporan persetujuan Pembuatan Kadis Laporan

Keputusa

4

Menetapkan PNS yg memenuhi syarat untuk mengikuti UD dan PI

Keputusa

5

Menginformasikan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melengkapi persyaratan adminis trasi

6

Penelitian/koreksi kelengkapan persyaratan

7

Pengajuan usulan permohonan oleh kadis ke BKD

8

2. Pelaksana 1 harus mempunyai / memiliki kemampuan, kemampuan, kecakapan, kecakapan,terampil terampil dan dan inovatif. inovatif. Pendidikan Pendidikan minimal minimal S.1. S.1 Jurusan Jurusan Pekerjaan Administrasi Sosial. Negara

Mulai

Proses TU Kepeg.


Output

Surat

-

Aturan Data

2 hari

Daftar Peg. yang memenu hi syarat

Aturan Data

2 hari

surat usulan UD & PI

Aturan Data

2 hari

Bahan Usulan

1 hari

konsep surat & disposisi Daftar nama PNS

Bahan Usulan

5 hari

Proses

Proses

-

Draf usulan UD & PI

10 menit Usulan UD & PI Keputusa

Arsip/ dokumen Pembuatan Laporan

1. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk / keluar sesuai dengan tujuan surat 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyimpan dokumen / arsip dan atau surat keluar

File Dokumen

5 menit

selesai

Nomor SOP

: 1.2.04/2010

Ket.


Tanggal Pembuatan Tanggal Refisi Tanggal Evektif Disahkan oleh

: : : :

19 DESEMBER 2008 17 MEI 2010 01 JUNI 2010 Kepala Dinas Sospencapil

Nama SOP : IJIN PERCERAIAN

Dasar Hukum :


1. Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS


Keterkaitan :



Peringatan :

Urutan Kegiatan

1

PNS yang bersangkutan membuat permohonan ijin perceraian mela lui unit kerjanya yang disampaikan ke Kadis

2

Kepegawaian menerima surat permohonan perceraian dan dis posisi kadis

3

Kepagawaian melakukan pemang gilan tahap I ke pemohon perc.

4

Membuat surat perintah kpd peja Penyuluhan bidang pertanian bat eselon IIIdengan dan IV kondisi Kepegawaian (disesuaikan untuk melakukan pemeriksaan masyarakat) ttng masalah keluarga pemohon.

5

1

1. Seperangkat Komputer/Note Book 2. Alat tulis Kantor 3. Data

Pencatatan dan Pendataan :

1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat

No.




Output

Ket.

Mulai

Proses

Surat Data Keputusa

Keputusa

Membuat berita acara hasil peme Pembuatan kebun percontohan riksaan yg ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pemerik sa

2


Keputusa

3

10 Menit Surat usulan & disposisi 10 Menit Surat Panggilan I

Aturan Surat Data Surat Data Aturan

3 Jam

Aturan Data

1 Jam

4

5

Draf Berita Acara Pemerik saan Berita Acara Pemerik saan

6

7

6

Pemohon diberi + 2 keras ming Penanaman bibitwaktu tanaman gulahan untukkebun berunding dg harapan di percontohan. dapat rujuk kembali.

5

Pemanggilan ke II dilakukan un pembuatan laporan tuk meminta keterangan kembali

6

Membuat surat perintah kepada pemeriksa untuk melakukan pe meriksaan ke dua

7

Membuat berita acara tahap II yang ditanda tangani oleh pemo hon dan pemeriksa.

8

Penelitian/kros cek terhadap ke lengkapan administrasi.

9

Pengajuan usulan permohonan ijin perceraian oleh Kepala Dinas ke BKD

10

Arsip / dokumen

-

Proses

2 minggu

-

Aturan Data Berita Acara I

10 menit Surat panggilan II

Keputusa

Aturan Data

3 jam

Draf BAP II

Keputusa

BAP I Aturan Data

1 jam

BAP II

Keputusa

Surat

10 menit Surat usulan pemoho nan cerai 2 menit Dokumen

Proses

Proses

selesa

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

File

Nomor SOP Tanggal Pembuatan

: 1.2.05/2010 : 19 DESEMBER 2008

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BAGIAN SEKRETARIAT

Tanggal Refisi Tanggal Evektif Disahkan oleh

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Dasar Hukum : 1.

: 17 MEI 2010 : 01 JUNI 2010 : Kepala Dinas Sospencapil

Nama SOP: PENGISIAN BLANGKO DP3 DAN KP4 Kualifikasi Pelaksana :

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS ( DP-3 )

1. Pelaksana 1 harus mempunyai / memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan minimal D.III Jurusan Administrasi Negara 2. Pelaksana 1 harus mempunyai / memiliki kemampuan, kemampuan, kecakapan, kecakapan,terampil terampil dan dan inovatif. inovatif. Pendidikan Pendidikan minimal minimal S.1. S.1 Jurusan Jurusan Pekerjaan Administrasi Sosial. Negara

Keterkaitan :



Peringatan :



1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat

No.

Urutan Kegiatan

1

Menyampaikan blangko DP3 dan KP4 kepada PNS dilingkup Dinas dan UPTD

2

Setiap PNS mengisi blangko DP3 kemudian diajukan ke atasan lang sung untuk mendapatkan penilai an pelaksanaan kekerjaan diakhir tahun.

3

Setiap PNS mengisi blangko KP4 untuk mendapatkan perubahan gaji

4

Blangko DP3 dan KP4 setelah mendapatkan penilaian dan ditan datangani blangko tersebut disam paikan kembali ke Kepegawaian rangkap 5 (lima)

5

Pendistribusian ke Subagian ke uangan dan instansi terkait

6

Pengarsipan /dengan dokumen (disesuaikan kondisi




Output

Mulai

Keputusa

Blangko DP-3 & KP4

10 menit Blangko DP-3 & KP4 yang sdh terisi

Keputusa

Blangko DP-3 & KP4 Aturan

10 menit Formulir DP-3 & KP4

Keputusa

Blangko Dp-3 Peraturan

10 menit DP-3 & KP4 yang sudah di tanda tangani 5 menit DP-3 yg sudah di tanda tangani 1 hari Dokumen

Proses

selesai

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DP-3

File

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Refisi

: 1.2.06/2010 : 19 DESEMBER 2008 : 17 MEI 2010

Ket.

BAGIAN SEKRETARIAT

Tanggal Evektif Disahkan oleh

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

: 01 JUNI 2010 : Kepala Dinas Sospencapil

Nama SOP : PENGHARGAAN SATYA LENCANA

Dasar Hukum :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 2 Tahun 1995 tanggal 10 Januari 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada PNS


Keterkaitan :



Peringatan :



1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat b. Tata Naskah Kepegawaian tidak lengkap

No.


Urutan Kegiatan

1

Surat pemberitahuan dari BKD

2

Menginformasikan kepala Kepala UPTD dan bidang tehnis untuk mengirimkan PNS diunit kerjanya yg memenuhi syarat untuk diusul kan.

3

Inventarisasi dan meneliti PNS yg diusulkan ke pusat untuk menda patkan penghargaan Satya Lenca na 30 th, 20 th dan 10 th

4

Kepeg merekomendasikan permo honan untuk mendapatkan perse tujuan kadis bidang pertanian Penyuluhan

5

Penelitian/kros cek kelengkapan (disesuaikan dengan kondisi administrasi masyarakat)

6

Pengajuan usulan Pembuatan kebun permohonan percontohan oleh kepala Dinas ke BKD

7

Arsip / dokumen




Output

Mulai Proses

Proses

Keputusa

Surat Aturan Form

1 hari

Informasi berupa surat

Data Surat usulan Aturan

1 hari

Data kepega waian yg memenu hi syarat

Data Aturan

1 hari

Data

Proses

Keputusa

selesai

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Berkas Usulan File

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Refisi

usulan PNS yang memenu hi syarat 20 menit berkas usulan 10 menit Usulan penghar gaan 5 menit Dokumen

: 1.2.07/2010 : 19 DESEMBER 2008 : 17 MEI 2010

Ket.

BAGIAN SEKRETARIAT

Tanggal Evektif Disahkan oleh


: 01 JUNI 2010 : Kepala Dinas Sospencapil

Nama SOP : KENAIKAN PANGKAT

Dasar Hukum :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 2. Surat ketentuan dari BKN tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan Pangkatnya masih 1 ( satu ) tingkat dibawah Pangkat Terendah.


Keterkaitan :





Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat

Pencatatan dan Pendataan : 1. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk / keluar sesuai dengan tujuan surat 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyimpan dokumen / arsip dan atau surat keluar


No.

Urutan Kegiatan

1

Inventarisasi PNS yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat

Mulai

2

Menginformasikan kepada PNS yg memenuhi syarat untuk me lengkapi persyaratan administrasi

Proses

3

Menetapkan PNS yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat

Keputusa

4

Kepegawaian merekomendasikan permohonan pengajuan usulan kenaikan pangkat untuk menda patkan persetujuan Kadis

Keputusa

5

Penelitian / kros cek kelengkapan peryaratan administrasi

6

Pengajuan Usulan kenaikan pang kat oleh kepala dinas ke BKD

7

Arsip / dokumentasi

Persy / Klp. Aturan Data Buku Penjenja ngan Aturan Data

Proses

Keputusa

selesai

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BAGIAN SEKRETARIAT

Aturan Data

Waktu

Output

1 minggu Data mikro PNS 3 bulan

Informasi tentang KP 15 menit PNS yang memenu hi syarat

Aturan Data Surat Usulan

10 menit surat usulan KP

Aturan Data

1 hari

Surat Usulan KP

berkas kelengka pan usulan 15 menit surat usulan

File

5 menit

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Refisi Tanggal Evektif

: : : :

Dokumen

1.2.08/2010 19 DESEMBER 2008 17 MEI 2010 01 JUNI 2010

Ket.

Disahkan oleh


Nama SOP : KENAIKAN GAJI BERKALA

Dasar Hukum : 1. 2.

: Kepala Dinas Sospencapil


Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2010 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Keputusan Gubernur NTB Nomor : 1177/875-1-1/Peg tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Gubernur NTB kepada Kepala Dinas / Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk menandatangani surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala.


Keterkaitan : 1. SOP yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di lembaga lain. 2. SOP internal dan administratif.

Peralatan / Perlengkapan : 1. Seperangkat Komputer/Note Book 2. Alat tulis Kantor 3. Data

Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat b. Tata Naskah Kepegawaian tidak lengkap



No.

Urutan Kegiatan

1

Inventarisasi PNS yang memenuhi syarat untuk kenaikan gaji berkala

Mulai

2

Menginformasikan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk me lengkapi persyaratan administrasi

Proses

3

Menetapkan PNS yang memenuhi syarat untuk kenaikan gaji berkala

4


Output

Aturan Data, Buku Penjagaan Aturan Data Surat

1 minggu Data mikro PNS 3 bulan Informasi KGB

Keputusa

Aturan Data

5 hari

Pengajuan usulan kenaikan gaji berkala kepada Kepala Dinas

Keputusa

Aturan Data

PNS yang memenuhi syarat 30 menit Surat di setujui

5

Penerbitan Surat Kenaikan Gaji berkala oleh Kepala Dinas

Keputusa

Data Surat Surat Kenaikan

30 menit Surat KGB ditan 30 menit datangani

6

PNS menerima surat kenaikan gaji berkala

7

Arsip / dokumen

Gaji Berkala Expedisi pene rimaan selesai


File


Surat KGB di terima 5 hari

: : : : :

Dokumen


Ket.


Nama SOP : SURAT MASUK DAN KELUAR

Dasar Hukum : 1.


Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 PNS jo Peratura Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS


Keterkaitan :




1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat b. Tidak ada formasi

No.

Urutan Kegiatan

1

PNS yg bersangkutan mencari informasi ke daerah yang akan dituju. Apakah ada formasi atau tidak

2

Permohonan pindah tugas disam paikan melalui kepala unit kerjan nya ke Kepala Dinas.

3

Sub bagian Umpeg menerima dis posisi dari kadis perihal permoho honan dapat diproses atau tidak

4

Sub bagian Umpeg memproses dan merekomendasikan pengaju an usulan untuk mendapatkan persetujuan kadis.

5

Pengajuan usulan oleh Kepala Dinas ke Badan Kepegawaian Daerah Prop. NTB.

6

Arsip / dokumen




Output

Mulai

Surat permoho nan Aturan

3 jam

Keputusa

Surat Aturan Data

10 menit Disposisi

Keputusa

Surat usulan Aturan

10 menit Persetu juan / di tolak Kadis

Keputusa

Surat usulan pindah

10 menit Surat usulan

File

-

Proses

selesai



: : : : :

Surat permoho nan

Dokumen


Ket.


Nama SOP : PERMINTAAN PENSIUN PEGAWAI

Dasar Hukum :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS 2. Keputusan Kepala BKN Nomor : 74/KEP/1969 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah


Keterkaitan :





Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat b. Tata Naskah Kepegawaian tidak lengkap


No.

Urutan Kegiatan

1

Sub bag Umpeg menginventarisir PNS yang akan memasuki BUP

2

Sub bag Umpeg mengimforma sikan kepada PNS yang akan memasuki BUP untuk melengkapi persyaratan Administrasi

3

Sub bag Umpeg mengajukan permohonan ke Gubernur NTB melalui Kadis pakai pengantar dari Kepala unit kerjanya ( UPTD )

4

Sub bag Umpeg merekomenda sikan permohonan pengajuan usulan untuk mendapatkan persetujuan Kadis

5

Penelitian kelengkapan persyaratan

6

Pengajuan usulan oleh Kadis ke BKD Provinsi NTB

7

Arsip.

Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2 Mulai

Proses

Keputusa

Keputusa

Proses Keputusa selesai



Output

Aturan Data Buku penjagaan

1 minggu Data mikro PNS

Aturan Data

1 tahun

Aturan Data Surat

15 menit surat permoho nan

Aturan Data Surat

10 menit persetu juan Kadis

Aturan Data

30 menit Berkas Kelengka pan usulan 15 menit Surat usulan

Surat usulan permohonan pensiun File


5 menit

: : : : :

Informasi tentang pensiun

Dokumen


Ket.


Nama SOP : PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Dasar Hukum :


1. Keputusan Menpan Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya 2. Surat Keputusan Bersama Nomor : 1106/Ka/08/2001 dan Nomor : 34.A Tahun 2001 Tanggal 3 Agustus 2001 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsonal Perencana


Keterkaitan :



Peringatan :

No.

Urutan Kegiatan

1

Menyampaikan pengajuan DUPAK ( Daftar Usulan Penetapan Angka kredit ) ke Bagian Kepegawaian

2

Sub bag Umpeg merekomenda sikan permohonan pengajuan DUPAK untuk mendapatkan per setujuan Kadis

3

Sub bag Umpeg meneliti keleng kapan pengajuan DUPAK

4

Pengajuan oleh Kadis ke Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana yang berada di Bapeda Provinsi NTB Arsip


1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat b. Tim Penilai Berada di Intansi lain c. Belum memenuhi Nilai Kumulatif yang ditentukan

5



Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2 Proses

Keputusa

Proses

Keputusa

selesai



Output

Aturan Data, Bahan usulan DUPAK

3 bulan

Aturan Data Surat

30 menit surat di setujui oleh Kadis

Aturan Data Berkas

40 menit Surat usulan

Surat usulan DUPAK

30 menit Usulan DUPAK dikirim 5 menit Dokumen

File

Ket.

DUPAK diterima

Nomor SOP : 1.2.12/2010 Tanggal Pembuatan : 19 DESEMBER 2008 Tanggal Refisi : 17 MEI 2010 Tanggal Evektif : 01 JUNI 2010 Disahkan oleh : Kepala Dinas Sospencapil Nama SOP : PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN


FUNGSIONAL PERAWAT

Dasar Hukum :


1. Keputusan Menpan Nomor : 94/KEP/M.PAN/II/2001 tanggal 7 Nopember 2001 2. Surat Keputusan Bersama Nomor : 733/MENKES/SKB/2002 dan Nomor : 10 tahun 2002 tanggal 14 Juni 2002 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat.


Keterkaitan :



Peringatan :

No.

Urutan Kegiatan

1

Menyampaikan pengajuan DUPAK ( Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit ) melalui kepala UPTD ke Subbag Kepegawaian

2

Sub bag Umpeg merekomenda sikan permohonan pengajuan DUPAK untuk mendapatkan per setujuan Kadis

3

Sub bag Umpeg meneliti pengajuan DUPAK

4

Pengajuan oleh Kadis ke Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat yang berada di RSU Mataram Arsip



1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat b. Tim Penilai Berada di Intansi lain c. Belum memenuhi Nilai Kumulatif yang ditentukan

5




Keputusa

Proses

Keputusa

selesai



Output

Aturan, Data Bahan DUPAK Buku agenda

3 bulan

Aturan Data Surat

30 menit Surat di setujui oleh Kadis

Aturan Data Berkas

40 menit Surat Usulan

Surat usulan DUPAK

30 menit Usulan DUPAK di kirim 5 menit Dokumen

File

Ket.

DUPAK diterima

Nomor SOP : 1.2.13/2010 Tanggal Pembuatan : 19 DESEMBER 2008 Tanggal Refisi : 17 MEI 2010 Tanggal Evektif : 01 JUNI 2010 Disahkan oleh : Kepala Dinas Sospencapil Nama SOP : PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEKSOS

Dasar Hukum :


1. Keputusan Menpan Nomor : Kep/03/M.PAN/I/2004 tentang Jabatan Fungsional Peksos dan Angka Kreditnya 2. Keputusan Bersama Menteri Sosial RI dan Kepala BAKN Nomor : 05/ HUK/2004 dan Nomor : 09 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peksos dan Angka Kreditnya. 3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Peksos dan Nomor : 43 HUK/2007 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peksos 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peksos


Keterkaitan :



Peringatan :




1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat b. Lewat batas waktu yang ditentukan c. Tata Naskah Kepegawaian tidak lengkap d. Belum memenuhi nilai kumulatif yang ditentukan

No.

Urutan Kegiatan

1

Menyampaikan pengajuan DUPAK ( Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit ) melalui kepala UPTD ke Kepala Dinas

2

Sub bag Umpeg menerima dispo sisi dari Kadis dan melanjutkan pengajuan DUPAK ke Ketua Tim Penilai Angka Kredit untuk di lakukan penilaian

3

Pengajuan Penetapan Angka Kredit kepada Kepala Dinas

4

Penerbitan SK Penetapan Angka Kredit oleh Kepala Dinas

5

Arsip / Dokumen



Keputusa

Keputusa

Keputusa

selesai


Output

Aturan Data Bahan DUPAK Buku Agenda

3 bulan

DUPAK di terima

Aturan Data DUPAK dilanjut kan ke Ketua Tim Aturan, Data SK Penetapan PAK dinaikan Aturan Data Penerbitan SK PAK

1 bulan

Penilaian DUPAK

File

10 menit Dokumen

30 menit Penetapan PAK 30 menit SK PAK di tandata ngani

Ket.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai 1. Pejabat Kepegawaian

Recommend Documents