1. Pendahuluan Fenomena
yang
terjadi
dalam
perkembangan
audit
internal
di
pemerintahan dewasa ini melaju cukup pesat yang menuntut auditor untuk lebih responsif terhadap kebutuhan manajemen. Audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah ini akan dilaporkan kepada Walikota, Bupati atau Gubernur. Audit Internal penting dan dibutuhkan terutama untuk mengawasi segala kegiatan aparatur pemerintahan serta berguna untuk memonitoring mekanisme pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan tepat pada sasaran serta dengan hasil yang efektif, dan efisien. Di mana Inspektorat Wilayah dituntut memberi penilaian yang objektif dan tidak memihak (independent) serta bekerja secara profesional dalam melakukan kegiatan pengawasan di suatu daerah, kota atau kabupaten. Hal ini tersirat pada Permendagri No.44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009. Lingkup pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Wilayah pada umumya adalah PEMTAK (Pemeriksaan Serentak). Konsekuensi yang didapat dalam pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan pada undang-undang No.22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, selaras dengan hak serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan suatu sistem. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi Daerah, Inspektorat Wilayah merupakan instrumen pengawas yang dimiliki baik oleh provinsi, kabupaten atau kota dalam melaksanakan pemeriksaan intern. Auditor internal (pengawas Intern) akan menyelidiki, mengukur dan menilai keefektivitasan kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai dengan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Permendagri No.23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik, diperlukan adanya suatu badan pengawas dari pemerintah untuk membantu dalam melakukan pengawasan secara intern dalam mewujudkan good and clean govermance.
2
Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Wilayah menggunakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) sebagai standar acuan dalam melakukan pengawasan di sektor publik yaitu dengan berpedoman pada PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) yang menyatakan bahwa SPIP merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan benar, di mana pemerintah mengharapkan kepada seluruh instansi pusat, daerah, kementrian, maupun lembaga supaya di tahun yang akan datang, mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas segala bentuk pelaporan, dan diharapkan semua instansi dapat membuat laporan yang didasarkan pada SPIP. SPIP bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelengaraan pemerintahan negara, kendala pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di dalam SPIP terdapat 5 unsur diantaranya: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Dalam penelitian ini mengambil unsur dari lingkungan pengendalian, karena dari ke 5 unsur tersebut lingkungan pengendalian dinilai sangat mempengaruhi kinerja dari pengawas inspektorat dalam kaitannya sebagai auditor internal. Dibentuknya Pengawas Daerah ( Inspektorat Wilayah) bertujuan untuk mewujudkan good and clean govermance, akan tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Masih terdapat masalah yang ditemukan seperti kecurangan, korupsi yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan belum maksimalnya kinerja para pengawas yang dapat menimbulkan kerugian material yang cukup besar. Seperti kasus yang melibatkan nama pejabat daerah di Salatiga, Jawa Tengah. Di mana kinerja dari pengawas mulai dipertanyakan terkait kasus korupsi di gedung perpustakaan SMAN 3 Salatiga yang melibatkan mantan pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) dan Ika Petra Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan terungkapnya kasus yang melibatkan kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan di
3
lingkungan SKPD Kota Salatiga dinilai kurang efektif dalam melakukan pengawasan. Mengacu dari penelitian sebelumnya tentang Effectiveness Internal Audit in the Malaysian Sector Public yang diteliti oleh mahasiswa-mahasiswi Malaysia, dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh para auditor internal di pemerintah Malaysia yaitu, terjadi kekurangan auditor, kurangnya dukungan pemerintah pusat, kurangnya pengetahuan dari auditor dalam melakukan pengawasan di pemerintahan Malaysia yang berdampak atas kinerja para auditor yang dipandang kurang efektif. (Halimah Nasibah Ahmad, Radiah Othman, Rohanah Othman, Kamaruzaman Jusooff, 2009). Dilihat dari kasus kinerja pengawas internal (Inspektorat Wilayah Kota Salatiga) di Indonesia serta penelitian auditor internal di pemerintahan Malaysia, terdapat kemiripan suatu permasalahan yang terjadi yaitu tentang kinerja pengawas yang dinilai kurang efektif. Maka dari aspek inilah penelitian di Malaysia dapat dilanjutkan untuk konteks pengawasan di Indonesia, yang khususnya akan di lakukan di Inspektorat Wilayah Kota Salatiga. Pengawas Inspektorat Wilayah Kota Salatiga adalah perangkat yang ditunjuk untuk menjamin agar suatu Pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta aturan undang-undang yang telah ditetapkan Pemkot Salatiga melalui Inspektorat Wilayah menurut Perda No. 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab kepada Walikota, maka Inspektorat memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Inspektorat Kota Salatiga berperan dalam mewujudkan good local govermance melalui pengawasan internal bagi perangkat daerah, yaitu mendorong pencapaian visi misi melalui asistensi dan supervisi serta mendorong perbaikan efektivitas pengendalian melalui audit review. Bagi Kepala Daerah Inspektorat Kota Salatiga berperan sebagai perpanjangan tangan dalam pengendalian internal, sebagai mata dan telinga dalam early warning system dan sebagai agen
4
Pemerintah Daerah dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.
Rumusan Masalah 1. Bagaimana persepsi pengawas inspektorat kota terhadap kinerja pengawas di SKPD Kota Salatiga? 2. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pengawas Inspektorat Kota sebagai auditor internal di SKPD Kota Salatiga?
2. Telaah Teoritis Kinerja Bastian (2006) memaparkan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mangkunegara (2004: 67) definisi kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan pengertian dari penilaian kinerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dari
standar
kualitas
maupun
kuantitas
yang
dihasilkan
setiap
karyawan.(Hasibuan,2005:87) Penilaian Kinerja menurut Siswanto (2003: 231) adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen atau penyelia. Penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu , biasanya setiap akhir tahun. Dari berbagai pengertian tentang kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai seseorang dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang tertentu terutama atasan pegawai yang bersangkutan Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik
5
bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat.
Pengawas Inspektorat Kota Pengawas inspektorat adalah perangkat yang ditunjuk untuk menjamin agar suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta aturan undang-undang yang telah ditetapkan. Inspektorat Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga teknis daerah, Kantor Pelayanan dan Perijinan terpadu dan satuan Polisi pamong praja Kota Salatiga. Inspektorat Wilayah Kota Salatiga dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah Walikota serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kota memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelengaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan good local govermance melalui pengawasan internal.
Kinerja Pengawas Inspektorat Audit kinerja pengawas inspektorat yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi,
6
efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mangkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan dalam Mardiasmo, 2002)
Bentuk Pengawasan Inspektorat Wilayah Berdasarkan obyeknya pengawasan dibagi menjadi 3 jenis pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota, yaitu: 1. Produk hukum dan kebijakan daerah. 2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota. 3. Keuangan daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pejabat struktural pada lembaga teknis daerah, kantor pelayanan perijinan terpadu dan satuan polisi pamong praja Kota Salatiga, tugas pokok dan fungsi inspektorat Kota Salatiga dijabarkan sebagai berikut: 1. Inspektur Inspektur Kota Salatiga mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah. Sedangkan fungsinya adalah: a. Perencanaan program pengawasan. b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. d. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan daerah meliputi Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV. e. Pelaksanaan pelayanan ke Sekretariatan Inspektorat.
7
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan teknis administrasi, meliputi urusan keuangan,
umum
pengkoordinasian
dan
kepegawaian,
penyelenggaraan
perencanaan tugas
dan
evaluasi,
inspektorat.
Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan. b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan. c. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan. d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional. e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengolahan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan. f. Penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan. g. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas inspektorat. h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum. i. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat. j. Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan. k. Penilaian pelaksanaan tugas bawahan. l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut di atas sekretariat terdiri dari: a. Sub bagian perencanaan dan evaluasi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, penghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
8
b. Sub bagian umum dan kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melakukan
urusan
kepegawaian,
ketatausahaan,
rumah
tangga,
perlengkapan, surat menyurat, perpustakaan, kehumasan dan protocol. c. Sub bagian keuangan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana
kegiatan
dan
melaksanakan
pengendalian,
pembiayaan,
pengelolaan administrasi keuangan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 3. Inspektur Pembantu Wilayah Inspektur pembantu wilayah mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengawasan penyelenggaraan urusan perintahan daerah dan kasus pengaduan di perangkatan daerah sesuai wilayah kerjanya. Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Inspektur pembantu wilayah menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah kerjanya. b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan pada wilayah kerjanya. c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan. d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugastugas pengawsan di wilayah kerjanya. e. Pelaksanaan
pengawasan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya. g. Pembinaan dan pengarahan tugas bawahan. h. Penilaian pelaksanaan tugas bawahan. i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
9
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Inspektur pembantu wilayah terdiri dari: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan yang mempunyai tugas pokok membantu Inspektur pembantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pembanguan, meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawsan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan. b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu Inspektur pembantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi pemeriksaan, pengusutan, penguian dan penilaian tugas pengawasan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan. c. Seksi pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan yang mempunyai tugas
pokok
membantu
Inspektur
Pembantu
dalam
melakukan
pengawasaan terhadap peyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kemasyarakat, meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan. 4. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.
Ruang Lingkup Pengawasan Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi: 1. Administrasi Umum Pemerintahan. 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah meliputi: 1. Bidang Pemerintahan. Bidang pemerintahan, meliputi perangkat daerah yang membidangi, pemerintahan, organisasi dan kesekertariatan DPRD, Kesatuan
10
Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, hukum, keuangan, kas daerah dan pelatihan. 2. Bidang Pembangunan. Bidang pembangunan, meliputi perangkat daerah yang membidangi, administrasi pembangunan, asset, perlengkapan dan barang daerah, perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang wilayah. 3. Bidang Kemasyarakatan. Bidang kemasyarakatan, meliputi perangkat daerah yang membidangi, pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan catatan sipil. Selain pembidangan sebagaimana tersebut di atas. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) di Lingkungan Inspektorat Kota Salatiga juga melakukan pengawasan terhadap: 1. Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan, serta pengawasan terhadap kecamatan dan kelurahan. 2. Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikannya atau pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga.
Sasaran Pengawasan Sasaran pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal (APIP) Inspektorat Kota Salatiga atas penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan dilakukan terhadap: 1. Kelembagaan 2. Kepegawaian daerah 3. Keuangan daerah 4. Barang daerah Sedangkan sasaran pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dilakukan terhadap pelaksanaan: 1. Urusan wajib 2. Urusan pilihan 3. Tugas dekonsentrasi 4. Tugas pembantuan 5. Kebijakan hibah luar negeri
11
Khusus
terhadap
pengawasan
pelaksanaan
tugas
dekonsentrasi
pelaksanaan tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri, didasarkan adanya pelimpahan dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bersangkutan.
Program dan Kegiatan Pengawasan Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Salatiga berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulangulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. Kegiatan pengawasan tersebut meliputi: 1.
Pemeriksaan
2.
Monitoring dan evaluasi
3.
Review Laporan Keuangan Daerah
4.
Pemantauan dan pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan) SPIP sebagai yang tertuang dalam PP 60 Tahun 2008 bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, SPIP juga sebagai upaya menciptakan kondisi guna menciptakan prilaku positif dan kondusif, hal itu dikarenakan penekanan SPIP pada soft control guna menciptakan pengendalian diri sendiri dan masyarakat, guna suksesnya pelaksanaan SPIP. Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam peraturan pemerintah ini mengacu pada unsur SPIP yang telah dipraktikan di Lingkungan pemerintahan diberbagai negara, yaitu meliputi: 1.
Lingkungan Pengendalian. Pimpinan auditor internal dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan
12
organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian itern dan manajemen yang sehat. 2.
Penilaian Risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilai atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik di luar atau dari dalam
3.
Kegiatan Pengendalian. Kegiatan ini membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi di pemerintahan dilaksanakan, kegiatan ini harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuannya.
4.
Informasi dan Komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi yang disajiakan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan di instansi pemerintahan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
5.
Pemantauan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditidaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP,
maka dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan itern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian itern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, tugas, kompetensi
SDM,
kode
etik,
standart
audit,
pelaporan.
Pembinaan
penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis, penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan, serta bimbingan dan konsultasi SPIP. Dan peningkatan kompetensi auditor selaku aparat pengawas intern pemerintah. (PP No.60/2008: situs BPKP atau Rapidshare).
13
3. Metode Penelitian Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer ini didapatkan dari survei melalui kuisioner dan wawancara. Kuisioner dan wawancara ini ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kota serta seluruh perangkat pengawas Inspektorat Wilayah Kota Salatiga. Kuesioner yang digunakan berupa 3 bagian, bagian
pertama berisi item-item SPIP Lingkungan Pengendalian di
SKPD, bagian kedua berisi praktek pengawasan di SKPD dan bagian ketiga berisi tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi staf pengawas. Satuan Analisis – Satuan Pengamatan Satuan analisis penelitian ini adalah kepala dan seluruh perangkat pengawas inspektorat Kota Salatiga, sedangkan satuan pengamatan yang digunakan adalah kepala dan seluruh perangkat pengawas inspektorat Kota Salatiga yang berkenan dan tidak berhalangan di dalam mengikuti penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data 1. Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyusun kuesioner yang diperoleh dari item-item SPIP dan dari jurnal internal audit pada sektor publik di Malaysia. 2. Meminta responden menilai seberapa baiknya item-item informasi tersebut dengan cara memberi tanda contreng (√), dengan skala penilaian 1-5 untuk setiap informasi yang ada dalam item-item SPIP pada bagian 1 dalam kuesioner (skala 1 : sangat buruk; skala 5 : sangat baik) 3. Meminta responden untuk menilai setuju atau tidak dengan masalah praktek pengawasan di SKPD. Informasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah informasi dari effectiveness of internal audit in the Malaysian sector public pada bagian ke 2 dalam kuesioner (skala 1 : sangat tidak setuju; skala 5 : sangat setuju) 4. Meminta responden untuk menilai setuju atau tidak faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi staf pengawas. Informasi yang digunakan dalam
14
penelitian ini adalah informasi dari effectiveness internal audit in the Malaysian sector public pada bagian ke 3 dalam kuesioner (skala 1 : sangat tidak setuju; skala 5 : sangat setuju) 5. Dari hasil yang diperoleh pada point 2 sampai 4, tiap item informasi dihitung rata-ratanya. 6. Untuk melihat tingkat persepsi responden maka, digunakan rumus interval sebagai berikut:
Dimana : I
= Interval
K
= Kategori jawaban
Nilai max
= Nilai tertinggi
Nilai min
= Nilai terendah
Range
Kriteria
1,00 - 1,80
Sangat Tidak Setuju/Sangat buruk
1,81 - 2,60
Tidak Setuju/buruk
2,61 - 3,40
Netral/Cukup
3,41- 4,20
Setuju/Baik
4,21-5,00
Sangat Setuju/Sangat baik
7. Dalam kuesioner ini juga diberikan ruang kosong untuk menampung informasi yang dianggap penting oleh responden faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas. 8. Setelah didapat data-data mengenai seberapa baiknya penerapan item-item SPIP tadi dilakukan analisis data dengan menggunakan metode statistik deskriptif, untuk dapat memaknai data yang telah didapat dari hasil penelitian
15
9. Untuk mendapat informasi yang lebih mendalam, selain menggunakan kuesioner, data didapat dengan melakukaan wawancara mendalam terhadap beberapa responden (Kepala Inspektorat Kota (Inspektur) serta pengawas Inspektorat Kota Salatiga) yang berkompeten mengenai tema yang diangkat oleh penelitian ini.
16
4. Temuan dan Pembahasan 4.1 Gambaran Secara Umum Responden Penelitian Pada penelitian ini responden dibagi menurut jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan kualifikasi keahlian pengawas. Dari total 19 orang yang bersedia dan tidak berhalangan untuk mengikuti penelitian ini adalah sebanyak 13 orang (68.42%). Menurut gender penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki dari pada perempuan, yaitu laki-laki berjumlah 10 orang dan perempuan berjumlah 3 orang. Menurut usia penelitian ini didominasi responden yang berusia di bawah 50 tahun. Pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini hanya berkisar antara S1, dan S2, dan didominasi responden yang berpendidikan terakhir S1 berjumlah 8 orang. Dalam penelitian ini lama bekerja responden dibagi menjadi 2 yaitu antara ≤ 20 tahun dan > 20 tahun, temuan menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden dengan lama bekerja ≤ 20 tahun, serta ditinjau menurut kualifikasi keahlian yang dimiliki pengawas dari 13 orang yang menjadi responden, terdapat 10 orang yang memiliki kualifikasi keahlian dengan prosentase (76.92%) (lihat lampiran 1 hal. 28)
4.2 Penilaian Responden Terhadap Item-Item Di Dalam Kuisioner 4.2.1
Penilaian responden terhadap Persepsi Staf Pengawas terhadap Lingkungan Pengendalian di SKPD Pada bagian ini akan diuraikan persepsi pengawas terhadap lingkungan
pengendalian di SKPD. Berdasarkan SPIP lingkungan pengendalian ditunjukan pada tabel 4.1. berikut ini.
17
Tabel 4.1. Tabel Persepsi Staf Pengawas Terhadap Lingkungan Pengendalian di SKPD No 1 2 3
4
5
Total Skor
Item informasi Integritas dan nilai etis Penyusunan dan penerapan aturan perilaku pada SKPD Pemberian keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan SKPD Penegakan kedisiplinan yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur pada lingkungan pengendalian di SKPD Penjelasan serta pertanggungjawaban terhadap adanya intervensi atau perilaku tidak etis di lingkungan pengendalian intern pada SKPD Penghapusan kebijakan dan penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis di Lingkungan pengendalian SKPD
RataPersepsi rata
46
3.54
Baik
46
3.54
Baik
46
3.54
Baik
46
3.54
Baik
44
3.38
Cukup
Pengidentifikasi serta penetapan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas dan fungsi pada masing-masing posisi Penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
48
3.69
Baik
49
3.77
Baik
Penyelenggaraan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya Pemilihan pimpinan SKPD yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaannya
51
3.92
Baik
45
3.46
Baik
Komitmen terhadap kompetensi 1
2 3
4
Kepemimpinan yang kondusif 1
Pertimbangan keputusan
pengambilan
46
3.54
Baik
2
Pemberian peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
45
3.46
Baik
47
3.62
Baik
3
resiko
dalam
18
No
Item informasi
4
Penerapan manajemen berbasis kinerja, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP pada lingkungan SKPD Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah di Lingkungan SKPD Interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah
5
6 7
Respon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran,program dan kegiatan pada SKPD
Total Skor 45
RataPersepsi rata 3.46 Baik
44
3.38
Cukup
49
3.77
Baik
48
3.69
Baik
Struktur organisasi 1
Penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi pada SKPD
46
3.54
Baik
2
Pengelolaan, pengembangan dan pembaharuan system informasi secara terus menerus
42
3.23
Cukup
3
Pemberian kejelasan wewenang dan tanggung jawab dilingkungan SKPD
48
3.69
Baik
4
Pemberian kejelasan hubungan pelaporan intern dalam SKPD
jenjang
48
3.69
Baik
Pelaksanaan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi pada SKPD sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekruetmen
43
3.31
Cukup
45
3.46
Baik
3
Supervise periodik pegawai pada SKPD
terhadap
44
3.38
Cukup
4
Pemberian peringatan dini dan peningkatanefektivitas manajem risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintahan Pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pada instansi Pemerintahan
44
3.38
Cukup
48
3.69
Baik
dan
Kebijakan praktek SDM 1
2
5
yang
memadai
19
No
Item informasi
6
Penyesuaian dengan ukuran dan sifat kegiatan di SKPD 7 Penetapan jumlah pegawai sesuai, terutama untuk posisi pimpinan di SKPD. Sumber : Data Primer, 2012 Berdasarkan tabel 4.1. di atas
Total Skor 49 44
RataPersepsi rata 3.77 Baik 3.38
Cukup
pada bagian Integritas dan nilai etis
responden menilai baik dari 5 item hanya 1 item yang dinilai cukup oleh responden yaitu penghapusan kebijakan dan penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis di lingkungan SKPD. Kemudian pada bagian komitmen terhadap kompetensi dari 4 item responden menilai baik. Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat masalah pada bagian ini. Berdasarkan bagian kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi dan kebijakan praktek SDM, masih terdapat responden menilai cukup yaitu: perlindungan atas aset dan informasi, pengelolaan, pengembangan dan pembaharuan sistem informasi, pelaksanaan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi, supervise periodik, pemberian peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, penetapan jumlah pegawai sesuai terutama untuk posisi pimpinan di SKPD. Diduga pendapat responden dari beberapa bagian tersebut perlu lebih ditingkatkan.
4.2.2
Penilaian Responden Tentang Persepsi Staf Pengawas Terhadap Praktek Pangawasan Di SKPD Berdasarkan hasil temuan (lihat lampiran 2, hal. 32), dapat dilihat bahwa
sebagian besar dari 8 item yang diajukan dalam kuisioner tidak terdapat masalah dalam praktek pengawasan di SKPD. Responden setuju bahwa 8 item tersebut dapat mendukung praktek pengawasan di SKPD, dari 8 item yang diajukan dalam kuisioner terdapat pula penilaian netral dari responden diantarnya:
jumlah
pengawas yang kurang memadai, fungsi pengawasan yang banyak dimusuhi serta anggaran yang disediakan untuk pengawasan memadai. Kemungkinan responden ragu apakah hal tersebut menjadi suatu hambatan dalam praktek pengawasan di SKPD selama ini.
20
4.2.3
Penilaian Responden Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Staf Pengawas Berdasarkan hasil temuan (lihat lampiran 2, hal. 32), dapat dilihat bahwa
kualitas pengawasan yang mengawasi SKPD, dukungan dari pimpinan SKPD, kecukupan SDM dan dana operasional serta kerjasama diantara pengawas, responden menyatakan setuju. Dengan demikian kemungkinan diduga responden, hal tersebut dapat mendorong efektivitas fungsi staf pengawas.
4.2.4
Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Fungsi Pengawasan Secara umum para responden dari penelitian ini telah menganggap bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan yang disebutkan dalam kuisioner, telah mewakili pemikiran mereka. Namun demikian ada 7 (Tujuh) responden yang memberikan pendapat adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas fungsi pengawas, diantaranya :
Tabel 4.2. Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Pengawasan No Responden
Faktor-Faktor lain yang mempengaruhi fungsi pengawasan
Adanya dikotomis antara pengawas internal dan eksternal yang dapat menjadikan setiap rekomendasi diartikan secara berlainan oleh obrik. Independen dan objektivitas APIP belum sepenuhnya dapat 5 diterapkan. 7 Lemahnya manajemen tata kelola pengawasan. Stuktur organisasi dan pola hubungan kerja belum sepenuhnya 7 sesuai dengan strategi dalam mencapai tujuan pengawasan yang efektif. 9 Kurangnya kegiatan pengembangan potensi APIP. 10 Organisasi profesi APIP belum terbentuk. Kebijakan Kepala Daerah yang mendukung sepenuhnya fungsi 11 pengawasan. 11 Kedisiplinan kerja, kerajian dalam membaca buku peraturan. 12 Dana pendukung yang memadai dan komunikasi yang baik 12 Adanya komitmen dari semua pihak Sumber: Data Primer,2012 3
21
4.3. Hasil Wawancara Mendalam Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi-informasi yang tidak dapat terangkum dalam kuesioner (bagian 1-3). Wawancara ini dilakukan pada: Tanggal = 24 Februari 2012 Waktu
= 9.00 – 11.45 WIB
Tempat
= Kantor Inspektorat Kota Salatiga, Jl. Cemara No.38 Salatiga.
Wawancara ditujukan kepada : 1. Sekretaris Inspektorat Kota Salatiga 2. Inspektur Pembantu Wilayah I 3. Inspektur Pembantu Wilayah II 4. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan 5. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan 6. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Dalam wawancara ini peneliti menanyakan tentang kondisi kualitas pengawasan, dari segi: 1. Kompetensi 2. Objektivitas 3. Kualitas Kerja Menurut responden, apabila dilihat dari segi kompetensi yang dimiliki staf pengawas Inspektorat Kota Salatiga dapat dipengaruhi dari 2 hal yaitu: kualifikasi keahlian dan pelatihan pengembangan pengawas. Responden menyatakan bahwa kualifikasi keahlian dibutuhkan untuk menunjang kompetensi staf pengawas dalam pengawasan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksana kualifikasi keahlian staf pengawas diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Badan Perencana Pembangunan (BPP). Staf pengawas akan memperoleh kualifikasi keahlian diantaranya: anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, dan pengendali mutu, ketika telah menjadi pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Salatiga. Kemudian hal lain yang dapat menunjang kompetensi dari staf pengawas adalah melalui pelatihan pengembangan pengawas, selama ini Inspektorat Kota Salatiga memberikan Diklat (Pendidikan Kilat)
22
kepada para staf pengawas diantaranya: penilaian hasil audit yang efektif, penyusunan kertas kerja audit, penilaian aset, pengelolaan keuangan, penilaian aset
manajemen.
Dengan
adanya
kualifikasi
keahlian
serta
pelatihan
pengembangan staf pengawas, diharapkan hal ini dapat membantu meningkatkan kompentensi dalam kualitas pengawasan di SKPD serta menunjang kinerja staf pengawas menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Menurut responden, apabila dilihat dari segi obyektivitas staf pengawas dapat dinilai dari beberapa hal diantaranya melalui jalur pelaporan pengawasan di SKPD. Responden menyatakan bahwa selama ini jalur pelaporan pengawasan di SKPD sudah berjalan baik, jalur pelaporan pengawasan yang diterapkan, melalui proses sebagai berikut: inspektorat pembantu wilayah I, II, III, dan IV memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada sekretaris inspektorat, kemudian sekretaris mengkoreksi hasil pemeriksaan tersebut apabila dinilai sudah layak (tidak terdapat kesalahan) maka sekretaris akan melanjutkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Inspektor atau Kepala Inspektorat Kota Salatiga. Pelaporan pengawasan yang telah disetujui oleh Inspektor, akan dikembalikan pada SKPD yang bersangkutan dengan tembusan dari BPK dan Inspektorat provinsi Jawa Tenggah, dengan adanya struktur jalur pelaporan yang sudah terkonsep di inspektorat hal ini menunjukan bahwa penilaian yang dilakukan pengawas sudah dapat dikatakan obyektif. Kemudian hal lain yang dapat mempengaruhi obyektivitas yaitu pada pelaksanaan tugas sebagai pengawas dan ruang gerak pengawas di SKPD, perlu diketahui bahwa hal-hal tersebut menurut responden selama ini telah dilaksanakan secara baik dengan diberikan sikap idependensi kepada para staf pengawas. Inilah yang dapat membantu pengawas untuk menilai secara obyektif pengawasan di SKPD. Kebebasan lain yang dapat menunjang objektivitas dalam pelaksanaan pengawasan diantaranya: sarana prasarana, keuangan, SDM, Tupoksi, metode kerja. Maka objektivitas staf pengawas sangat dibutuhan untuk menunjang kualitas dan efektivitas kerja fungsi pengawasan. Menurut pendapat responden, apabila dilihat dari segi kualitas kinerja pengawas yang dinilai pada perencanaan pengawas dan ruang lingkup pengawasan di SKPD,
hal tersebut penting untuk menunjang kualitas kerja
23
pengawas menjadi lebih baik. Menurut pendapat responden perencanaan pengawasan di SKPD sudah dilakukan dengan baik, dapat dilihat dari pemaparan responden dalam proses perencanaannya, dimulai dari pembuatan DMP (Daftar Materi Pertanyaan) dari Inspektorat Pembantu Wilyah I, II, III dan IV kemudian setelah DMP selesai, dilanjutkan dengan program perencanaan pengawas yang telah dipersiapkan pengawas daerah dengan Gubernur Jawa Tenggah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan pengawasan, perencanaan pengawasan dilakukan 7 hari sebelum pelaksanaan. Kualitas kerja juga dapat dilihat dari ruang lingkup pengawasan, menurut reponden tidak terdapat kendala dalam menentukan ruang lingkup pengawasan. Karena perlu diketahui bahwa staf pengawas sebelum melakukan pemeriksaan di SKPD sudah dikoordinasikan dalam menentukan ruang lingkup pengawasannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaanya.
24
5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, menurut penilaian pengawas Inspektorat Kota Salatiga terhadap kinerja pengawas di SKPD Kota Salatiga telah dilakukan dengan baik dan tidak terdapat masalah yang berarti dalam praktek pengawasan di SKPD maka, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah mempertahankan serta lebih meningkatkan kinerja pengawas inspektorat Kota di SKPD Kota Salatiga. Bila hal tersebut dapat dilakukan dengan baik maka, akan berdampak baik pula terhadap kualitas dan efektivitas kinerja para pengawas dalam membantu pemerintah Salatiga dalam mewujudkan good local govermance Setiap penelitian tentu memiliki keterbatasan, demikian halnya dengan penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: Pertama, dalam pengisian kuisioner terdapat beberapa responden dari pengawas inspektorat yang berhalangan hadir dalam penelitian ini. Kedua, terdapat keterbatasan waktu dalam proses wawancara dengan staf pengawas dikarenakan kepentingan Dinas. Ketiga, penelitian ini masih berada dalam taraf deskriptif kualitatif, belum terdapat kajian statistik yang mendalam. Untuk penelitian-penelitian yang akan datang sebaiknya dilakukan dengan lebih memperkaya rangkuman item SPIP, serta dapat dilakukan kajian statistik yang lebih mendalam (inferensial), misal antar kelompok responden, sehingga bisa didapatkan analisis yang lebih mendalam.
25
DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta Danfar.2009.“Definisi/PengertianEfektifitas”. http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/. September 2011
19
Erika, A.R Yulisman. 2011. “Fungsi Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan”. 15 September 2011 Halimah
Nasibah Ahmad, Radiah Othma, Kamaruzaman Jusoof, 2009. The Effectiveness Internal Audit of Malaysian Sector Public”. Journal of Modern Accounting and Auditing Serial no 52
Hutauruk, Bonardo. 2010. Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). http://www.bkn.go.id/in/berita/1313-bpkp-adakan-sosialisasi-standarpengawasan-intern-pemerintah.html. 29 September 2011 Ihalauw.Jhon J.OI. 2000.“Bangunan Teori”. edisi millennium. Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Jurnal
Ekonomi.Sep,2009,Vol5,No9(Serial No,52). ”Journal Accounting and Auditing”,ISSN 1548-66583,USA
of
Fakultas Modern
Moleong, Lexy J. 1991. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung Mardi. “Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal”. Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatra Barat. 12 Februari 2009 Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta Moh.Nazir. 2003. Metode Penelitian. PT Ghalia Indonesia. Jakarta Mutamimah Retno Utami.2011.”Pengertian Kinerja”.http://id.shfoong.com/socialscinces/education/2113811-pengertian-kinerja/. Diakses 18 September 2011
26
Othenk.
2008. “ Pengertian Tentang Efektifitas”. http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentangefektifitas.html. 20 September 2011
Garut.
Pedoman Operasional Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kota Salatiga
Perundang-undangan Republik Indonesia:”Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tentang “ Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan” Prajogo. 2001. “Perspektif Pemeriksa terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Vol. 02 No. 02. Agustus. pp. 1 – 8. Retno
Utami, Mutmamimah. 2011. “Pengertian Kinerja”. http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2113811-pengertiankinerja/. 18 September 2011
Rumudi, Sukandar. 2006. “Metode Penelitian Petunjuk Praktif Untuk Peneliti”. Gajah Mada University Press. Yogyakarta Satrio Dewanto, R. Pandu. 2011. “Persepsi Birokrat Kota Salatiga Terhadap Ukuran Kinerja Sektor Pendidikan di Indonesia dan Negara Maju”. Skripsi Program S1Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Suara Merdeka Jawa Tengah. Semarang. 23 Agustus 2007 Sugiono. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. R&D Alvabeta. Bandung Supramono dan Intyas Utami. 2003. “Desain Proposal Penelitian”. cetakan 1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya wacana Wilopo. 2001. “Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah”. Ventura. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32. Artikel
Ekonomi http://hanscorp.web.id/persepsi-dewan-pengawas-terhadapefektivitas-kinerja-dewan-pengawas-pada-bumd-di-salatiga 27 Mei 2012
27
LAMPIRAN Lampiran 1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin
Jumlah Responden
Prosentase (%)
Laki – Laki
10
76.92
Perempuan
3
23.08
Total
13
100
Sumber: Data Primer, 2012
Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia Usia
Jumlah Responden
Prosentase (%)
≤ 50 tahun
11
84.62
> 50 tahun
2
15.38
Total
13
100
Sumber: Data Primer, 2012
Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Pendidikan Terakhir
Jumlah Responden
Prosentase (%)
S1
8
61.54
S2
5
38.46
Total
13
100
Sumber: Data Primer, 2012
28
Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Bekerja Lama Bekerja
Jumlah Responden
Prosentase (%)
< 20 th
9
69.2
> 20 th
4
30.8
Total
13
100
Sumber: Data Primer, 2012
Gambaran Umum Responden Yang Memiliki Kualifikasi Keahlian Sebagai Pengawas Di Inspektorat Kualifikasi keahlian
Jumlah Responden
Prosentase (%)
Ya
10
76.92
Tidak
3
23.08
Total
13
100
Sumber: Data Primer, 2012
29
Lampiran 2 Penilaian Responden Terhadap Item-Item Di Dalam Kuesioner Penilaian Responden Terhadap Persepsi Staf Pengawas Terhadap Lingkungan Pengendalian Di SKPD No
Item informasi
1
Penyusunan dan penerapan aturan perilaku pada SKPD Pemberian keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan SKPD Penegakan kedisiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur pada lingkungan pengendalian di SKPD Penjelasan serta pertanggungjawaban terhadap adanya intervensi atau perilaku tidak etis di lingkungan pengendalian intern pada SKPD Penghapusan kebijakan dan penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis di Lingkungan pengendalian SKPD Pengidentifikasi serta penetapan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
2 3
4
5
6
Total Skor 46
Ratarata 3.54
Persepsi
46
3.54
Baik
46
3.54
Baik
46
3.54
Baik
44
3.38
Cukup
48
3.69
Baik
Baik
7
Penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
49
3.77
Baik
8
Penyelenggaraan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
51
3.92
Baik
9
Pemilihan pimpinan SKPD yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaannya
45
3.46
Baik
46
3.54
Baik
45
3.46
Baik
47
3.62
Baik
10
11
12
Pertimbangan keputusan
resiko
dalam
pengambilan
Pemberian peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
30
Total Skor 45
Ratarata 3.46
Persepsi
44
3.38
Cukup
49
3.77
Baik
48
3.69
Baik
46
3.54
Baik
Pengelolaan, pengembangan dan pembaharuan system informasi secara terus menerus Pemberian kejelasan wewenang dan tanggung jawab dilingkungan SKPD Pemberian kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD Pelaksanaan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi pada SKPD sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekruetmen
42
3.23
Cukup
48
3.69
Baik
48
3.69
Baik
43
3.31
Cukup
45
3.46
Baik
Supervise periodik yang memadai terhadap pegawai pada SKPD 24 Pemberian peringatan dini dan peningkatanefektivitas manajem risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintahan 25 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pada instansi Pemerintahan 26 Penyesuaian dengan ukuran dan sifat kegiatan di SKPD 27 Penetapan jumlah pegawai sesuai, terutama untuk posisi pimpinan di SKPD. Sumber: Data Primer, 2012
44
3.38
Cukup
44
3.38
Cukup
48
3.69
Baik
49
3.77
Baik
44
3.38
Cukup
No
Item informasi
13
Penerapan manajemen berbasis kinerja, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP pada lingkungan SKPD Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah di Lingkungan SKPD Interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah Respon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran,program dan kegiatan pada SKPD Penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi pada SKPD
14
15 16
17 18 19 20 21
22 23
31
Baik
Penilaian Responden Tentang Persepsi Staf Pengawas Terhadap Praktek Pengawasan Di SKPD No
Item informasi
1 2
Jumlah pengawas kurang Fungsi pengawasan mendapat dukungan penuh dari pejabat tinggi 3 Kerjasama diantara pengawas terjalin dengan baik 4 Pelatihan teknis pengawasan yang memadai 5 Fungsi pengawas bersifat independen 6 Pengetahuan teknik pengawasan yang memadai 7 Pengalaman pengawas memadai 8 Hasil pengawasan diperhatikan oleh pihak yang diawasi 9 Posisi staf pengawas terhormat dalam organisasi 10 Fungsi pengawas banyak dimusuhi 11 Anggaran yang disediakan untuk fungsi pengawasan memadai Sumber: Data Primer, 2012
Total Skor
Ratarata
Persepsi
35 46
2.69 3.54
Netral Setuju
53
4.08
Setuju
50 45 50
3.85 3.46 3.85
Setuju Setuju Setuju
50 54
3.85 4.15
Setuju Setuju
49
3.77
Setuju
37 37
2.85 2.85
Netral Netral
Penilaian Responden Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Staf Pengawas No
Item informasi
1
Kualitas pengawas yang mengawasi SKPD
2 3
Dukungan dari Pimpinan SKPD Kecukupan sumber daya manusia dan dana operasional yang memadai Kerjasama diantara staf pengawas
4
Sumber: Data Primer, 2012
32
Total Skor 51
Ratarata 3.92
Persepsi
53 52
4.08 4
Setuju Setuju
55
4.23
Setuju
Setuju
Lampiran 3
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA SALATIGA (Sumber : Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008) INSPEKTUR
SEKERTARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSUONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
Seksi pengawas Seksi pengawas Seksi pengawas bidang bidang bidang pembangunan pemerintahan kemasyarakatan
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
Seksi pengawas Seksi pengawas Sekdi pengawas bidang bidang bidang pembangunan pemerintahan kemasyarakat
Seksi pengawas Seksi pengawas Seksi pengawas bidang bidang bidang pembanguan pemerintahan kemasyarakatan
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
Seksi pengawas Seksi pengawas Seksi pengawas bidang bidang bidang pembangunan pemeriksaan kemasyarakatan
Susunan Organisaasi dan Tata Kerja Susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008, terdiri dari : 1. Inspektur 2. Sekertariat, yang membawahi : a. Sub Bagian Perncanaan dan Evaluasi b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, yang membawahi : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, yang membawahi : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
33
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, yang membawahi : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, yang membawahi : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pedoman Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kota Salatiga Dalam rangka menjabarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah, Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan, serta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keungan Pemerintah Daerah, dan adanya perubahan nomenklatur struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun kembali Pedoman Operasioanl Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kota Salatiga.
Dasar Hukum Dasar Hukum yang digunakan dalam Pedoman Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kota Salatiga ini adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
34
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendlian Interen Pemerintah (SPIP). 4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.
35
Lampiran 4 Kuisioner dan Wawancara Penelitian Skripsi
Kuesioner ini dibuat dalam rangka pengumpulan data penelitian tugas akhir (skripsi) Ika Kartika Kusumawardani, Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW Salatiga (Angkatan 2007), yang berjudul “Persepsi Pengawas Inspektorat Kota terhadap Kinerja Pengawas di SKPD Kota Salatiga”. Pada Kuesioner ini terdapat 3 bagian dimana bagian pertama menjelaskan tentang Persepsi Staf Pengawas terhadap Lingkungan Pengendalian di SKPD. Bagian kedua menjelaskan tentang Persepsi Staf Pengawas terhadap Praktek Pengawasan di SKPD. Dan bagian ketiga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi staf pengawas. Bapak/Ibu diharapkan dapat membantu dengan melengkapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam Kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan semaksimal mungkin, serta mengembalikannya sesegera mungkin guna dianalisis oleh peneliti. Semua data diri Anda di dalam Kuesioner ini akan dirahasiakan oleh peneliti. Data Diri Responden: (Data diri Responden akan dirahasiakan – Mohon Diisi dengan HURUF KAPITAL) Nama (boleh tidak diisi) Jenis kelamin
:…………………………………… : L / P (*Coret yang tidak perlu)
Usia Pendidikan terakhir Jabatan Lama bekerja Pengalaman pelatihan pengawasan
:………Tahun : S1 / S2 / S3 : …….……………………. : ………………………….. : ……………………………
Bagian 1 Pada Bagian 1 ini merupakan item Persepsi Staf Pengawas terhadap Lingkungan Pengendalian di SKPD. Bapak/Ibu diharapkan dapat menjawab dengan memberi tanda “√” (centang/contreng) sesuai dengan keadaan responden dan berdasarkan pemahaman responden dengan menilai menggunakan Skala Likert nilai 1 sampai 5.
36
Untuk penilaian bagian 1 meliputi: Nilai 1 berarti bahwa sangat buruk Nilai 2 berarti bahwa buruk Nilai 3 berarti bahwa cukup, Nilai 4 berarti bahwa baik,dan Nilai 5 berarti bahwa sangat baik. Menurut penilaian bapak/ibu: No
Skala penilaian
Lingkungan Pengendalian 1
1.
Penyusunan dan penerapan aturan perilakupada SKPD
2.
Pemberian keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan SKPD
3.
Penegakkan kedisiplinan yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur
pada lingkungan
pengendalian di SKPD 4.
Penjelasan serta pertanggungjawaban terhadap adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern pada SKPD
5.
Penghapusan kebijakan dan penugasan yang dapat mendorong
perilaku
tidak
etis
di
lingkungan
pengendalian SKPD 6.
Pengidentifikasian
serta
penetapan
kegiatan
yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi 7.
Penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
8.
Penyelenggaraan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
37
2
3
4
5
No
Skala penilaian
Lingkungan Pengendalian
1
10.
Pertimbangan resiko dalam pengambilan keputusan
11.
Pemberian peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
12.
Pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
13.
Penerapan manajemen berbasis kinerja, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP pada lingkungan SKPD
14.
Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan pengguna yang tidak sah di lingkungan SKPD
15.
Interaksi secara intensif dengan pejabat pada masingmasing instansi atau organisasi pada tingkatan yang lebih rendah
16.
Respon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan pada SKPD
17.
Penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi pada SKPD
18.
Pengelolaan, pengembangan dan pembaharuan sistem informasi secara terus menerus
19.
Pemberian kejelasan dan wewenang serta tanggung jawab dilingkungan SKPD
20.
Pemberian kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD
21.
Pelaksanaan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap
struktur
organisasi
pada
SKPD
sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis
38
yang
2
3
4
5
No
Lingkungan Pengendalian
23.
Supervise periodik yang memadai terhadap pegawai pada SKPD
24.
Pemberian peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
25.
Pemeliharaan dan peningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Instansi Pemerintah
26.
Penyesuaian dengan ukuran dan sifat kegiatan di SKPD
27.
Penetapan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan di SKPD
39
Skala penilaian 1
2
3
4
5
Bagian 2 Pada Bagian 2 ini merupakan persepsi staf pengawas terhadap praktek pengawasan di SKPD. Bapak/Ibu diharapkan dapat menjawab dengan memberi tanda “√” (centang/contreng) sesuai dengan keadaan responden dan berdasarkan pemahaman responden dengan menilai menggunakan Skala Likert nilai 1 sampai 5. Untuk penilaian bagian 2 meliputi: Nilai 1 berarti bahwa sangat tidak setuju Nilai 2 berarti bahwa tidak setuju Nilai 3 berarti bahwa netral, Nilai 4 berarti bahwa setuju,dan Nilai 5 berarti bahwa sangat setuju. Menurut penilaian bapak/ibu: Skala penilaian No
Permasalahan 1
1.
Jumlah pengawas kurang memadai
2.
Fungsi pengawasan mendapat dukungan penuh dari pejabat tinggi
3. 4.
Kerja sama diantara pengawas terjalin dengan baik Pelatihan teknik pengawasan yang memadai
5.
Fungsi pengawas bersifat independen
6.
Pengatahuan teknik pengawasan yang memadai
7.
Pengalaman pengawas yang memadai
8.
Hasil pengawasan diperhatikan oleh pihak yang diawasi
9.
Posisi pengawas terhormat dalam organisasi/ instansi pemerintahan Pengawas banyak dimusuhi Anggaran yang disediakan untuk pengawasan memadai
10. 11.
40
2
3
4
5
Bagian 3 Pada Bagian 3 ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi staf pengawas. Bapak/Ibu diharapkan dapat menjawab dengan memberi tanda “√” (centang/contreng) sesuai dengan keadaan responden dan berdasarkan pemahaman responden dengan menilai menggunakan Skala Likert nilai 1 sampai 5. Untuk penilaian bagian 3 meliputi: Nilai 1 berarti bahwa sangat tidak setuju Nilai 2 berarti bahwa tidak setuju Nilai 3 berarti bahwa netral, Nilai 4 berarti bahwa setuju,dan Nilai 5 berarti bahwa sangat setuju Skala penilaian No
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 1
1.
Kualitas pengawas yang mengawasi SKPD
2.
Dukungan dari Pimpinan SKPD
3.
Kecukupan
sumber
daya
manusia
dan
2
3
4
dana
operasional yang memadai 4.
Kerjasama diantara pengawas .
Menurut penilaian bapak/ibu:
Apakah
menurut
Bapak/Ibu
terdapat
faktor-faktor
lain,
yang
mempengaruhi fungsi pengawasan, jika ada mohon untuk meyebutkan halhal tersebut?
Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dalam membantu pengisian kuesioner ini dengan baik
41
5
