1. I. Latar Belakang
Dlberlakukannya Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan UU nomor 32 tahun 2004, maka daerah kabupatenlkota diberi kewenangan melaksanakan desentraslisasi (pelimpahan wewenang), dekosentrasi (pendelegasian wewenang) dan otonomi daerah (otonomi penuh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai kernampuan sendiri sesuai peraturan perundang-undangan). Untuk melaksanakan semua itu maka sesuai UU nonior 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan - antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimbah dengan UU nornor 33 tahun 2004, maka pemerintah daerah diberikan diberikan otonorni penuh untuk rnengatur pengelolaan keuangan daerah dan sumberdaya lokal melalui bagi hasil dengan pernerintah pusat menurut ketentuan yang telah disepakati. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahah diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraanrakyat. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kzbupaten Lampung Barat mengelua&an visi pembangunan yaitu "Mewujudkan
Masyarakaf Lampung Baraf yang Cekatan (Cerdas Kreatif, Aman, Taqwa dan Andalan)" (Bappeda, 2007a). Untuk mewujudkan visi tersebut maka diperlukan upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan ditetapkan dalam misi pembangunan dalam pelaksanaan pemenntahan dan pembangunan, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 2. Mengentaskan kemiskinan berbasiskan kegiatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan yang betwawasan lingkungan dan kesinambungan. 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas dan
tejangkau.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi.
5. Meningkatkan kesadaran politik,
hukum,
dan
demokratisasi guna
menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) dan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.
Visi dan Misj eembanguna!! tCabueaten Lameung Barat secara je!as bertujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyaraltat dalaii
kesejahteraan
masyarakat.
peinbangunan ciapat
lndikator
diUkU't ciengaii
pendekatan moneter dan non moneter (Arsyad, 2004). lndikator moneter mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendekatan pendapatan per kapita. Kelemahan dari pendekatan ini adalah diabaikannya distribusi pendapatan sehingga
kesejahteraan rnasyaraKat yang
diukur
dengan
pendekatan pendapatan per kapita belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang . - sesuangguhnya -di masyarakat. Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator non moneter mengacu pada suatu indeks yang telah ditelapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). yaitu . indikator Hunian Development Index (HDI) atau lndeks Pembangunan Manusia (IPM). lndeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oieh ekonom Pakistan Mahbub ui Haq, dan telah digunakan sejak tahun 1993 Oleh United Nation Development Program (UNDP) pada laporan tahunannya. IPM adalah komposit yang diukur dari aspek
pendidikan, kesehatan den pendapaten. Laporan United Nation Development Programme (UNDP) Tahun 2007, pelaksanaan pembangunan manusia yang diukur dengan IPM di Indonesia belum memuaskan. Posisi IPM I~donesiapada tahun 2005 ada diurutan 107 dari 177 negara dengan IPM 723. Posisi Indonesia ini cukup cukup rendah bila dibandingksn dengan negara-negara sesama anggota ASEAN yaitu Singapura (urutan 25, IPM 92,2), Brunei Darussalam (urutan 30, IPM 89,4), Malaysia (urntan 63, IPM 81,1), Thailand (uruian 78, IPM 78,l) Philipina (urutan 90, IPM 77,l) dan Vietnam (urutan 105, IPM 73,3). IPM Propinsi Lampung pada tahun 2007 adalah 69,78 meningkat dari
68,38pada tahun 2006. namun posisi ini turun dari peringkat 18 pada tahun 2006 menjadi 20 pada tahun 2007 dari 33 propinsi yang . . ada. Pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Barat dengan ukuran lndeks IPM menunjukkan bahwa pada tahun 2007 ada pada kategori menengah yaitu 67,72 meningkat bila dibandingkan tahun 2006 sebesar 66,80, namun bila dibandingkan dengan sepuiuh kabupatenlkota di Propinsi Lampung, indeks IPM Kabupaten Lampung Barat berada diurutan paling bawah. Hal ini
rnenunjukkan bahwa pembangunan rnanusia di Kabupaten Lampung Barat untuk sektor pendidikan, kesehatan dan ekonorni belum dilakukan secara optimal. Nilai dan rangking IPM Kabupaten Lampung Barat tahun 2006-2007 dapat dilihat pada Tabel 1
Tahe! l i Ni!ai dan Rangking IPM Tahun 2006-2007 No
Kabupaten
Tahun
Rannkin Nasional
2006
2007
2006
2007
1
Lampung Barat
66,SO
67,72
352
335
2 3
Tanggarnus
68,92 67.76
69,F2 68.39
245 305
24 1 306
4
Lampuns Timur
5
Lampung Tengah
F8,W 69.09
69,23 69.40
255 240
266 251
7
Way Kanan
68,08
68,46
294
304
8
Ttr!angbawang Bandar Lampung
68,63 94.29
280 63
297
9
6829 73,76
'!a
Me!re
75,18
75,31 69,78
33 19
43
Lampunn . - Selatan
Propinsi Lampung 69.38 Somber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2008
~
~
~
-
66 --
20
Sebagai daerah dengan ekonomi masyarakat masih rendah, kontribusi swasta dan masyarakat dalarn pembangunan belum tinggi, serta investasi yang yang rendah, maka salah satu modal dasar utama bagi Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan kualitas pembangunan rnanusia yang indikatomya adalah IPM adaiah dana pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelum otonomi daerah, struktur APBD yang berlaku adalah anggaran berimbang, yaitu jurnlah pendapatan atau penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran alau belanja (Saragih, 2003).Di era otonorni daerah, struMur APBD rnengacu pada pendapatan masing-masing daerah, sehingga antar daerah struktur APBD-nya akan berbeda-beda disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah tersebut, hat sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal
16 dan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 bahwa struktur APBD terdiri
dari angsaran wnda@atanjanggaran be!anja dan wmb/ayaan: Otonomi daerah dilihat dari segi anggaran rnengakibatkan peningkatan
uu
penclapatan daerah. ~ e i i u r i t
~ b m b 32 t Tahiin 2004 pasa~157
dm
uu
Nornor 33 Tahun 2004 pasal 5, pendapatan daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan yang sah. Peningkatan pendapatan daerah tersebut tedarna diperoleh dari dana perirnbangan yang kornpnennya terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi urnurn (DAU, dan dana aiokasi khusus (DAK). Perkembangan APED Kabupaten Larnpung . - Barat selama tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan bahwa waiaupun setiap tahun anggaran .. APBD terus meningkat, narnun pertumbuhan anggaran APBD .. cenderungan beffluktuatif dengan pertumbuhan anggaran APBD rata-rata sebesar 29,14 persen per tahun (Tabel 2).
Tabe! 2, Perkembangan Anggaran Penda~atandan &!anja Lampung Barat Tahun 1997-2006 Tahun
m e
duta)
Baerah Kabgpaten
Pe!?umbuhanAPED (%I
2006 311.949 Sumber :Dinas PPKAD Uabupatgn Lampung Barat, 2097
37,32
Sews umum penjngkatan anggaran APBB Kabul~atenLampun9 Barat setiap tahun diikuti dengan peningkatan IPM. Namun peningkatan APBD tidak serta mefia akan meningkatkan IPM karena pada tahun 2QQQdan tahun 2004 sewaktu tecjadi penurunan APBD justru IPM meningkat. Perkembangan APBD dan IPM Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. PerkembanganAPBD dan IPM di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2Bb6-iOO7
lndeks wnd/d/kan mehleakan sa!ah satu kome(rs/! eengukuran !PM yang menunjukkan .mw"pakaii
tingkat
kbmbii.lasi
pengetahuan
masyarakat.
a"tara ailOK% .melek h."rd
lndikator
pengetahuan
.ratam lama sekolah,
oi
Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2007, angka melek huruf adalah sebesar 95,75 persen menunjukkan 96 orang dari 100 penduduk berumur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis yang berarti 12.316 penduduk Kabupaten Larnpung Bara rnasih belurn rnelek huruf. Sedangkan rataan lama sekolah adalah 7,17 tahun masih rendah dari target wajib belajar 9 tahun yang merupakan program . nasional (BPS Kab. Lampung . - Barat, 2008). Perkembangan angka melek huruf dan rataan lama sekolah dapat dilihat pada Tabel 3.
F'ell(embangan Angka Me!& Hblruf dan Rataan Lama Seko!ah
Tabcl!
di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2007 Uraian
20011'
2002"
2003"
2004~' 2005~'
2006~'
2007~'
Angka Melek Hurirf (%)
96,40
93,50
91,OO
94,OO
94.10
95,lO
95,75
Rataan Lama Sekolah (tahun)
6,90
6,90
7,lO
6,90
7,OO
7,OO
7,17
Somber: I ) BPS uan Bappecla Propinsi Lainpiing (2002,2003) 2) BPS dan Bappeda Kab. Lampung Barat (200@,2005,2006,2007,2008)
Salah satu faktor yang rnempengamhi rataan lama sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan prosentase jumlah anak pada usia tertentu yang selayaknya sekolah. Pada tahun 2007 APM SLTP adalah sebesar 56#48persen yang menunjukkan bahwa
masih ada sekitar 43,5_2 persen anak
usia sekolah belum mengikuti program wajib belajar 9 tahun (Tabel 4).
Tab! 4, perkembanganAngka Paytisipas/Mumi di Kabueaten Lampung Barat Tahun 2001-2007 Uraian APM SD
2001 9737
2002 95,68
2003 91,85
2004 96,02
2005 90.10
2006 92,74
2007 91,47 --
AP SLTP
60,77
64,47
58,56
5534
62,30
56,68
56,48
APM SLTA
2534
28,84
35,05
39,98
35,50
25.23
23,84
Sumber: BPS Kab. Lampung Barat 2005,2008
!ndeks kesehatan meru~akansa!ah sa!u komposit eengukuran IPM. Pengukuran yang dipakai sebegai indikator kesehatan adalah angka harapan hi&p, T a h i i ~2007 mgka harapm hisup masyaiak& KabiipaIm Lam.png Qafai. adalah sebesar 66,26 tahun. Walaupun terus mengalami peningkatan setiap tahun, angka harapan hidup
ini adalah yang terendah dibandingkan kabupaten
lain di Propinsi Lampung (Tabel 5).
Tabe! 5, Perkeml;rangan Angka Harapan Hidup di Kabupatei! Lam@ungBarat Tahun 2001-2007 - -
- -
Uraian
2001"
2002')
2003')
2004"
2005"
2006~) 2007~)
Angka Harapan Hidup (tahun)
64,80
64,80
64,00
65,20
65,20
65,QO
66,26
Sumber: 1) BPS dan Bappeda Pmpinsi Lampung (2082,2803) 2) BPS dan Bappeda Kab. Lampung Barat (2004,2005,2006, 2007,2008)
Tinsgi rendahnya angka haraean hidue suaiy daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Beberapa faktor yang meilipe."gar"hi tiigkat harapa" hid-"p adalah j"mleh i(e.Matia." bayi, j-"mlah kematian ibu, dan angka kesakitan di masyarakat (Tabel 6).
Tabe! 6: perkembangan !nd/katorKesehatan Eil Kabueaten Lampung Barat Tahun 2001-2007 Uraian
2001
2002
Kematian bayi
6
4
Kematian ibu
7 9,l
Angka kesakitan
2003
2004
2005
2006
2007
15
7
23
20
33
7
11
7
5
11
12
10,3
143
13,3
22,7
21,8
19,5
Sumber :Dinas Kesehatan Kab. Lampung . - Barat, 2005,2008
penaukuran
!a/nnya menggunakan /nEleks pengapatan; Meningkatnya pendapatan penduduk menunjukkan semakin meningkatnya Eesejawwaan .masyaiaka*tt. Efibd MBRu."j-"kka" aKwa
!PM
walaupun pendapatan penduduk Kabupaten Lampung Barat meningkat setiap tahun akan tetapi dari segi nominal pendapatan tersebut masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya keluarga miskin yaitu sebesar 49,506 keluarga pada tahun 2006. Perkembangan Rendapatan penduduk dapat
dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7r perkembangan Psndaeatan PenEludub dj Kabupaten Lampyng Barat Tahun 2001-2007
Uraian
2001"
2002"
2003~' 2004~' 2005"
2006~'
2007~)
Sumber : I ) BPS dan Bappeda Pmpinsi Lampung (2002,20Q3) 2) BPS dan Bappeda Kab. Lampung Barat (2004,2005,2006,2007,2008)
Melihat
mas/!!
banyabnya
masa!ah eada sektor eenEl/djkanj kesehatan
dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat yang berkaitan aengan p&ingkatsn
IPM,maka dipMukail suatu prbgmm pribiitas yang haius
dilakukan di Kabupaten Lampung Barat untuk menlngkatkan IPM. Agar program prioritas yang aksn dllaksanakan dapat tserjalan optimal, efisien clan efektif, make maka perlu dilakukan sebuah kajian tentang "Bagaimana prioritas anggaran pembangunan dalam rangka peningkatan indeks gembangunan manusia @i Kabupaten Lampung Barat?:
1.2. Perumusan Masalah
!nc!eks
@rn!?awUnan
rnanusia
mewgakan /nd/kaior kesaahteraan
masyarakat komposit yang diukur dari aspek pendidikan, kesehatan dan .. . . . ,.
pendapatan, Sektbr pendidikan inenuhjukkan angka iiielek hiM pBfldLidLik dewasa hanya sebesar 95,75 persen dan rataan lama sekolah penduduk hanya
7,17taniiii, aan APM yang sernaKin rendah setiap kenaikan jenjang '@httidik;li7. APM SLTP sebesar 56,48 persen menunjukkan bahwa sebanyak 43,52 persen
anaR u s l sekolah tidak menglkuti prwram wqib belajar 9 tahun, SeMw kesehatan juga menunjukkan masih tingginya masalah kesehatan. Jumlah kematian bayi sebanyak 33 orang, - kematian ibu sebanyak 12 orang, - dan angka kesakitan sebesar 19,5 %. Selain itu data menunjukkan bahwa pendapatan per kapita penduduk rendah dan masih tingginya - - . angka kemiskinan .yang- mencapai A6 persen atau 49.506 keluarga. Berdasarkan perrnasalahan tersebut maka pertanyaan kajian adalah "Seberapa jauh pengarvh Beianja Pembangunan dalarn APBD terhadep intleks peinbengunan rnanusie?". Indeks pembangunan manusia mewpakan indikator kesejahteraan masyarakat komposit yang terdiri atas tiga komponen yaitu lndeks Pendidikan, lndeks
Kesehatan
dan
lndeks
Pendapatan
Penduduk.
Berdasarkan
permasalahan tersebut maka pertanyaan kajian adalah "Manakah faktor-fahtar yang mempengaruhi peningkafan indeks pembangunen manusia di Kabupaten
Lampung Bamt?: Meningkatnya anggaran APBD kesehatan
dan
perekonomian
belum
khususnya anggaran pendidikan, diimbangi
dengan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat, ha1 ini menunjukkan belum optimalnya ponyusunan prioritas program pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal salah satu fungsi pemerintah sesuai amanat UU nornor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 33 tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat. Berdasarkan
permasalahan tersebut maka pertanyaan kajian adalah
"Bagaimana prioritas anggaran pembangiman yang tepat dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia?':
1. 3. Tujuan Kajian
T ~ j ~ dari a n kaj/an gembangunan daerah yang beju6lu! Sfrategj Prioritas Anggaran Pembangunan untuk Peningkatan lndeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Larnpung Barat adalah untuk :
1. Menganalisis pengaruh Belanja Pernbangunan dalam APBD terhadap lndeks peikbangunan manusia.
2. Menganalisis faktor-faktor yang
pemtjri"guMR
mernpengaruhi peningkatan
uSiri ai KBbu.prifg" Liinpu"ii
inde'ks
BaFrit.
3. Menyusun prioritas strategi alokasi belanja pernbangunan untuk peningkatan indeks pembangunah manusia Kabupaten Lampung . .. Barat. 1.4. Manfaat Kajian
Manfaat yang diharapkan dari kajian yang berjudul Prioritas Anggaran Pembangunan untuk Peningkatan lndeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Larnpung Barat adalah : I.Sebagai bahan kebijakan daerah dalam upaya alokasi belanja pembangunan yang tepat untuk peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Barat.
2. Sebagai bahan informasi dan rnasukan bagi Pernerintah Kabupaten Lampung Barat untuk melaksanakan prioritas anggaran APBD untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia
