Abu Sopian, S.H., M.M. Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Palembang KEMUDAHAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PERPRES 70/2012
Pada tanggal 31 Juli 2012 Presiden R.I. Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden R.I. nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden R.I. nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Wacana untuk merubah Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah lama mengemuka yaitu ketika pemerintah menyadari bahwa salah satu penyebab terlambatnya penyerapan anggaran belanja negara adalah proses pengadaan barang dan jasa yang sering terlambat terutama terkait dengan prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara lelang. Masalah yang selalu muncul pada masa berlakunya Perpres nomor 54 tahun 2010 adalah terlambatnya penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan penyelesaian pekerjaan serta terlambatnya penyerapan anggaran belanja negara. Kaarena itu dalam Perpres nomor 70 tahun 2012 banyak sekali ketentuan yang memudahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 1. Keterbatasan Jumlah Petugas. Organisasi pengadaan barang/jasa menurut pasal 7 Perpres nomor 54 tahun 2010 terdiri atas: 1) PA/KPA; 2) PPK; 3) ULP/Pejabat Pengadaan; dan 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang bersifat permanen, yang dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Jumlah ULP di masing-masing K/L/D/I disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan. ULP dapat dibentuk setara dengan eselon II, eselon III atau eselon IV sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola pengadaan barang/jasa. Sedangkan PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada setiap instansi/satuan kerja. Berdasarkan ketentuan bahwa ULP dapat dibentuk setara dengan eselon II, eselon III atau eselon IV sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola pengadaan barang/jasa, maka dibutuhkan banyak sekali PNS yang memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi anggota ULP atau Kelompok Kerja ULP. Padahal syarat untuk dapat ditunjuk menjadi PPK, anggota ULP, dan Kelompok Kerja ULP tidak mudah dipenuhi, yaitu harus Pegawai Negeri Sipil dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kesulitan pemenuhan 1
persyaratan tersebut disebabkan kurangnya jumlah PNS yang memiliki sertifikat keahlian serta rendahnya tingkat kelulusan peserta ujian sertifikasi nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jika ULP didirikan setara dengan eselon II berarti di jajaran pemerintah pusat setiap kementerian/lembaga/institusi harus mendirikan ULP di hampir setiap provinsi. Sedangkan di jajaran pemerintah daerah harus didirikan ULP untuk setiap dinas di setiap pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Jika ULP didirikan setara dengan eselon III maka jumlah ULP menjadi semakin banyak. Apalagi jika ULP didirikan setara dengan eselon IV. Karena kurangnya jumlah PNS yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, maka sementara ULP belum terbentuk secara permanen, tugas untuk memilih penyedia barang/jasa masih dilakukan oleh Panitia Pengadaan, dan bagi satker yang tidak memiliki PNS yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan dapat mengangkat PNS dari instansi lain asalkan memenuhi syarat memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Berbeda dengan penunjukan Panitia Pengadaan, penunjukan PPK tidak mungkin dilakukan terhadap PNS dari instansi lain. Hal ini disebabkan karena PPK bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh barang/jasa bagi seluruh pegawai pada suatu satker dalam rangka menciptakan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satker. PPK bukan hanya bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa tetapi bertanggung jawab untuk memanfaatkan dana yang tersedia dalam DIPA secara efisien dan efektif. PPK menentukan jenis, jumlah, spesifikasi termasuk kapan waktu barang/jasa harus diterima dan dapat dimanfaatkan oleh para pegawai. Pegawai dari instansi lain tidak mungkin dapat memahami keseluruhan tugas pokok satker/instansi dengan baik dan dapat mengatur penyediaan barang dan jasa untuk seluruh pegawai suatu instansi yang bukan tempat instansi asalnya. Karena itu PA/KPA tidak mungkin menunjuk PNS dari instansi lain. Perpres nomor 54 tahun 2010 mengharuskan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Kebijakan tersebut bertujuan agar para pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah benar-benar mampu bekerja secara profesional berbekal pengetahuan dan keahlian yang cukup dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan cara yang susuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akan dapat dilaksanakan menurut prinsipprinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, transpasan, adil dan tidak diskriminatif, terbuka, bersaing, dan akuntabel. Dalam kenyataannya masih banyak instansi dan satuan kerja yang belum dapat memenuhi jumlah minimal PNS yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Upaya untuk memperbanyak jumlah pegawai yang memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi anggota/Kelompok Kerja ULP terus 2
dilakukan dengan melaksanakan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa. Sayangnya tingkat kelulusan dalam ujian sertifikasi tersebut sangat rendah. Padahal untuk memenuhi kebutuhan satu orang PPK, satu orang Pejabat Pengadaan, dan tiga orang Panitia Pengadaan saja jumlah PNS yang memiliki sertifikat keahlian pada setiap instansi/satuan kerja idealnya paling kurang 5 (lima) orang. 2. Mengurangi Prekuensi Pelelangan. Pakta bahwa salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja negara adalah pelaksanaan lelang yang terlambat. Keterlambatan tersebut antara lain disebabkan oleh kurangnya tenaga PNS yang memiliki sertifikat keahlian pada setiap instansi/satuan kerja pemerintah. Karena itu pemerintah mengambil langkah perbaikan dengan mengurangi kegiatan pengadaan yang harus dilaksanakan melalui cara lelang, sekaligus memperbanyak jumlah pekerjaan pengadaan yang pelaksanaannya dapat ditempuh dengan tanpa melalui proses lelang. Cara ini ditempuh dengan merubah batasan jumlah nominal paket pekerjaan yang harus melalui proses lelang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas menjadi Rp200.000.000,- (dua ratus juta) keatas. Dengan demikian paket pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- yang selama ini harus dilaksanakan melalui proses lelang sejak berlakunya Perpres nomor 70 tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 boleh dilaksanakan tanpa melalui proses lelang yaitu dengan cara pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan. Karena pada setiap satuan kerja/instansi pemerintah hampir dipastikan terdapat paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang nilainya antara Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (duaratus juta rupiah), maka diperkirakan perubahan tersebut akan sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran belanja di setiap satuan kerja pemerintah. 3. Penyederhanaan Sistem Pelelangan Pemerintah melalui Perpres nomor 70 tahun 2012 merubah ketentuan tentang pengadaan barang/jasa dengan tujuan untuk lebih menyederhanakan sistem pengadaan. Contohnya paket pekerjaan dengan nilai diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang selama ini harus dilaksanakan dengan cara lelang umum, sekarang untuk pekerjaan konstruksi boleh dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung, sedangkan untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya boleh dilaksanakan dengan cara lelang sederhana. Dengan demikian proses penilaian kualifikasi penyedia untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara pascakualifikasi yang memungkinkan pelaksanaan lelang selesai dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu dilakukan pula penyederhanaan dengan memperpendek jadwal dalam beberapa tahapan proses lelang seperti waktu penayangan pengumuman dan masa sanggah. 3
4. Persyaratan Petugas Lebih Ringan Melalui Perpres nomor 70 tahun 2012 persyaratan pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa dibuat lebih ringan. PPK, Pejabat Pengadaan, Anggota Kelompok Kerja ULP, dan Panitia Pengadaan yang selama ini harus Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, dengan berlakunya Perpres nomor 70 tahun 2012 dalam kondisi tertentu tidak diharuskan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Untuk jenis pekerjaan tertentu dibolehkan menunjuk pegawai tetap yang bukan PNS untuk menjadi Kepala ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. 5. Ketentuan-Ketentuan Baru yang Mempermudah Proses Di antara ketentuan-ketentuan baru dalam Perpres nomor 70/2012 tersebut yang menjadikan proses pengadaan menjadi lebih sederhana adalah: Pasal 1 angka 25 dan 26: 25. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 26. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Menurut Perpres nomor 54 tahun 2010, pelelangan sederhana dan Pemilihan Langsung hanya dibolehkan jika nilainya tidak lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan perubahan ini maka paket dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,(lima miliar rupiah) untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya dapat dilakukan dengan cara pelelangan sederhana, dan untuk paket pengadaan jasa konstruksi dapat dilakukan melalui pemilihan langsung. Dengan dibolehkannya pelaksanaan lelang untuk paket pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan cara Pemilihan Langsung dan Pelelangan Sederhana maka proses pengadaan menjadi lebih mudah dan cepat karena dalam tahapan pemilihan penyedia barang/jasa tersebut paling tidak ada 4 (empat) hal yang dapat mempercepat proses pemilihan penyedia barang/jasa yaitu: 1. Waktu penayangan pengumuman cukup 4 hari kalender; 2. Penjelasan dokumen pemilihan dapat dilakukan pada hari ketiga sejak penayangan pengumuman; 3. Penilaian perusahaan dilakukan dengan cara Pascakualifikasi. 4. Penyampaian dokumen penawaran mengunakan cara satu sampul. Pasal 17 ayat (1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan diwajibkan untuk jabatan Kepala ULP.
Barang/Jasa tidak
Dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tidak disebutkan secara eksplisit perlunya jabatan Ketua ULP. Pasal 14 sampai 17 4
Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang ULP/Pejabat Pengadaan, hanya mengatur tentang Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus memenuhi syarat memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 17 ayat (1) dicantumkan jabatan Kepala ULP. Pada pasal 17 ayat (1a) disebutkan bahwa Kepala ULP tidak perlu memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Pengecualian persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian tersebut sejalan dengan tugas pokok dan wewenang Kepala ULP yang diatur dalam pasal 17 ayat (2a) yang secara keseluruhan tidak bersifat teknis melainkan lebih bersifat manajerial seperti memimpin dan mengordinasikan seluruh kegiatan ULP; menyusun program kerja dan anggaran ULP; melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM ULP; dan sebagainya. Pasal 55 ayat (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. Bukti pembelian; b. Kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. Surat Perjanjian. ayat (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). ayat (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasayang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ayat (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ayat (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan pasal 55 tersebut merubah ketentuan sebelumnya yang mengatur sebagai berikut: Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang 5
nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Surat Perintah Kerja digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian jenis bukti pembelian tidak mengalami perubahan terdiri dari Bukti pembelian, Kuitansi, Surat Perintah Kerja, dan Surat Perjanjian. Penggunaannya diatur sebagai berikut: a. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling tinggi Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tidak harus menggunakan kuitansi mealinkan cukup dengan bukti pembelian seperti faktur atau struk pembelian dari kasir; b. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) cukup dengan menggunakan kuitansi saja tidak harus dengan Surat Perintah Kerja; c. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan untuk pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) cukup dengan menggunakan Surat Perintah Kerja dan tidak harus dengan Surat Perjanjian; d. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus menggunakan Surat Perjanjian atau Kontrak.
Pasal 60 ayat (1) huruf g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Pelelangan/Seleksi; pasal 60 ayat (3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui EProcurement, dilakukan berdasarkan hari kalender. Pasal 60 ayat (4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja. Pasal 62 ayat (1) huruf a Penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja; Pasal 62 ayat (1) huruf c Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja 6
sejak tanggal pengumuman; Pasal 62 ayat (1) huruf e Masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; Perubahan yang tertuang dalam pasal 60 tersebut di atas dilakukan untuk mempercepat proses pemilihan penyedia barang/jasa. Pada ketentuan sebelumnya Penayangan pengumuman minimal 7 (tujuh) hari kerja, pemberian penjelasan paling cepat pada hari kerja keempat sejak tanggal pengumuman, masa sanggah terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/seleksi, dan masa sanggahan banding 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan. Pasal 70 (1) Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna. Ketentuan sebelumnya pada Perpres nomor 54 tahun 2010 Jaminan Pelaksanaan disyaratkan kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi untuk kontrak bernilai di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pasal 82 ayat (2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung. Pasal 82 ayat (3) Jaminan Sanggahan Banding perseratus) dari nilai total HPS.
ditetapkan sebesar 1% (satu
Ketentuan sebelumnya jaminan sanggahan banding sebesar 2 0/00 (dua perseribu) dari HPS, maksimum Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 15 (lima belas) hari kerja.
7
