KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Nomor :4$40/P.01/07/2010 Lamp. : 1 berkas Perthal : Pelaksanaan Diklat Non Gelar Substantif Tahun 2010
Jakarta, ;z..
r
Juli 2010
Kepada yth.: 1. Bapak SekdaPropinsi/ Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia 2. Para Pengelola Program Studi Pelaksana Diklat Non Gelar Substantif 3. Kepala Bappeda Propinsi/ KabuPiiten/Kota di Seluruh Indonesia
Menindaklanjuti surat kami sebelumnya No:0243/P.Ol/01/201O tertanggal 14 Januari 2010 perihal Penundaan Pelaksanaan Dlklat Substantif, bersama inl kaml sampaikan bahwa dalam rangka mendukung program-program sinergitas antara pusat dan daerah, pada TA 2010 ini Pusbindiklatren akan menyelenggarakan jenls-jenis diktat non gelar substantif di dalam negert, sebagai berikut:
A. Diklat~diklat yang siap dilaksanakan
1. Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD), 2 angkatan (50 orang) 2. Diklat Local Economic Resources Development (LERD), 4 angkatan (100 orang) B.
Diklat~diklat
yang kurikulumnya sedang disusun
1. Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)-RPJMD, 3 angkatan (60 orang) 2. Dlklat Pro Poor Planning and Budgeting, 3 angkatan (60 orang) 3. Dlklat Public Private Partnership (PPP), 10 angkatan (200 orang) 4. Dlklat Green Economy, 3 angkatan (60 orang) Pendaftaran untuk jenis diklat sebagaimana butir A diatas dapat dilakukan mulai tanggal 28 Juli S.d. 27 Agustus 2010 dengan ketentuan sebagaimana terlampir. Sedangkan, untuk jenis diklat sebaga'imana butir B diatas, pendaftaran dilakukan setelah ada pemberitahuan lebih lanjut dari Pusbindiklatren-Bappenas. Demikian, atas perhatlan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. ,~" ..,?-r~~~F.t!r.eI:H:Ila
Pusat Pembinaan, Pelatihan Perenca
''-''__ Heryadi Salya, MA ~(2~~~19560311198610 1 001
Tembusan Yth.:
- Sesmen PPN/Sestama Bappenas
Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta 10310
Telepon: (021) 319 34147,31936207, Faximile: (021) 3145374 Website: www.bappenas.go.id
KETENTUAN DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DIKLAT
SUBSTANTIF PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS TAHUN 2010
A. KETENTUAN PELAKSANAAN DIKLAT SUBSTANTIF DALAM NEGERI TAHLIN 2010 1. DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) Diklat PPD merupakan diklat substantif yang bertujuan untuk memperkaya kompetensi para perencana di bidang perencanaan pembangunan daerah. Diklat ini dilaksanakan dalam jangka waktu 22 hari, dan pelaksananaannya dilakukan melalui kerjasama dengan pelaksana diklat, antara lain: LPEM-FE Universitas Indonesia, PPS-Universitas 5yiah Kuala, MAP-Universitas Gadjah Mada, P5KMP-Universitas Hassanudin, RCCP-Universitas Brawijaya, dan LP3WI Institut Teknologi Bandung. Pembiayaan diklat ini dilakukan melalui mekanisme cost sharing tipe IV, yaitu Pusbindiklatren hanya akan membiayai biaya tuition fee selama diklat; sedangkan pemda/instansi pengirim mernbiayai akomodasi selama pelatihan, uang saku dan biaya perjalanan PP dari instansi perserta ke tempat pelatihan.
Persyaratan Peserta: a PN5 yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan PN5 100% dalam gelar 5-1 dan dalam golongan III/a, pada instansi sasaran yang ditentukan oleh Pusbindiklatren. b Usia setinggi-tingginya 50 tahun terhitung hingga 15 Agustus 2010; c Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya berdasarkan rencana pengembangan pegawai di instansi yang bersangkutan, dengan melampirkan 5K kenaikan pangkat/golongan terakhir. d Memiliki surat pernyataan bersedia menanggung sebagian biaya diklat (cost-sharing) yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya e Indikator yang digunakan dalam tahap pemantauan adalah: a) tingkat kehadiran peserta minimal 90%, b) pengerjaan tugas 100% (harus mengerjakan semua tugas selama pelatihan), dan c) sikap dan perilaku peserta selama diklat. f Indikator yang digunakan dalam tahap penempatan kembali adalah: a) tingkat kegunaan materi diklat terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari, b) manfaat diklat terhadap penyusunan kebijakan dan program, dan c) laporan action plan.
2. DIKLAT LOCAL ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT(LERD) Diklat LERD ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PN5 di instansi perencanaan dalam melakukan identifikasi: (1) masalah, (2) potensi sumber daya dan (3) solusi penyelesaian masalah; sebagai bahan penyusunan rencana pengembangan ekonomi loka!. Diklat ini dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari, dan pelaksananaannya dilakukan melalui kerjasama dengan pelaksana diklat, antara lain: IVlPKD-UGM dan P3WL-ITB. 5etelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu : (1) menjelaskan posisi instansijunit kerja-nya dan hubungan kerja horizontal dan vertikal dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangan urusan; (2) menjelaskan proses penyusunan rencana berdasarkan prinsip-prinsip participatory planning; (3)menyusun penyusunan product mapping melalui proses identifikasi masalah dan potensi sumber daya, dan (4) menyusun tim kerja yang solid dan qualified calon peserta LERD linkage; dan secara formal disetujui pimpinan pemerintah daerah.
Pembiayaandiklat ini dilakukan melalui mekanisme cost sharing tipe IIlI yaitu Pusbindiklatren akan membiayai tuition fee dan akomodasi selama diklat; sedangkan pemda/instansi pengirim membiayai tambahan uang saku dan biaya perjalanan PP dari instansi perserta ke tempat pelatihan.
Persyaratan Peserta: a
PNS yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan PNS 100% dalam gelar S-1 dan dalam golongan III/aI pada instansi sasaran yang ditentukan oleh Pusbindiklatren.
b
Usia setinggi-tingginya SO tahun terhitung hingga 15 Agustus 2010;
c
Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya berdasarkan rencana pengembangan pegawai di instansi yang bersangkutan l dengan melampirkan SK kenaikan pangkat/golongan terakhir.
d
Memiliki surat pemyataan bersedia menanggung sebagian biaya diklat (cost-sharing) yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya
e
lndikator yang digunakim dalam tahap pemantauan adalah: a) tingkat kehadiran peserta minimal 90%1 b) pengerjaan tugas 100% (harus mengerjakan semua tugas selama pelatihan)1 dan c) sikap dan perilaku peserta selama diklat.
f
lndlkator yang digunakan dalam tahap penempatan kembali adalah: a) tingkat kegunaan mater! diktat terhadap pelaksanaan tugas sehari-haril b) manfaat diklat terhadap penyusunan kebijakan dan program l dan c) laporan action plan penyusunan product mapping. 9 Sifat keikutsertaan: per daerah 2-5 org/kelompok, dengan komposisi: a. 1 orang dari local planning agenq1Bappeda, b. 1 - 4 orang berasal dari unit/instansi horisontal lain yang relevan, atau pengusaha atau perguruan tinggi loka!. h.Khusus untuk pengusaha, seluruh biaya pelatlhan dibebankan kepada instansi yang bersangkutan sesuai ketentuan pelaksana diklat
3. DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH-RPlMD Diklat PPD-RPJM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam bidang penyusunan RPJrvID. Diklat ini diperuntukkan bagi daerah-daerah yang akan dan sedang melaksanakan Pilkada, sehingga nantinya mampu merumuskan visi dan misi kepala daerah terpilih untuk dirumuskan ke dalam RPJMD. Jangka waktu diklat ini adalah 14 hari. Pembiayaan diklat ini dilakukan melalui mekanisme cost sharing tipe N, yaitu Pusbindiklatren hanya akan membiayai biaya tuition fee selama diklat; sedangkan pemda/instansi pengirim membiayai akomodasi selama pelatihan, uang saku dan biaya perjalanan PP dari instansi perserta ke tempat pelatihan. Syarat dan ketentuan diktat PPD-RPJrvID secara detail akan dinformasikan kemudian.
4. DIKLAT PRO-POOR PLANNING AND BUDGETING Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam bidang perencanaan dan penganggaraan yang pro pada kemlskinan. Jangka waktu diklat ini adalah 14 hari. Pembiayaan diklat ini dilakukan melalui mekanisme cost sharing tipe N, yaitu Pusbindiklatren hanya akan membiayai biaya tuition fee selama diklat; sedangkan pemda/instansi pengirim membiayai akomodasi selama pelatihan, uang saku dan biaya perjalanan PP dari instansi perserta ke tempat pelatihan.
Syarat dan ketentuan keikutsertaan dalam diklat pro~poor planning and budgeting secara detail akan dinformasikan kemudian.
5. DIKLAT PUBUC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam bidang Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam pelaksanaan pembangunan. Terdapat 4 pelaku utama dalam pengelolaan KPS, yaitu Policy Maker, Regulator, Contractor, dan Operator. Namun, dalam pelatihan ini hanya akan difokuskan pada 3 pelaku utama yaitu Policy Maker, Regulator, dan Operator. Jangka waktu diklat ini adalah 14 haria Pembiayaan diklat ini dilakukan melalui mekanisme cost sharing tipe III, yaitu Pusbindiklatren akan membiayai tuition fee dan akomodasi selama diklat; sedangkan pemdajinstansi pengirim membiayai tambahan uang saku dan biaya perjalanan PP dari instansi perserta ke tempat pelatihan. Syarat dan ketentuan keikutsertaan dalam diklat PPP secara detail akan dinformasikan kemudian.
6. DIKLAT GREEN ECONOMY Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam bidang perencanaan pembangunan yang berbasiskan pada pengurangan dampak negatif pelaksanaan pembangunan terhadap lingkungan. Jangka waktu diklat ini adalah 14 hari. Pembiayaan diklat ini dilakukan melalui mekanisme cost sharing tipe IV, yaitu Pusbindiklatren hanya akan membiayai biaya tuition fee selama diklat; sedangkan pemdajinstansi pengirim membiayai akomodasi selama pelatihan, uang saku dan biaya perjalanan PP dari instansi perserta ke tempat pelatihan. Syarat dan ketentuan keikutsertaan dalam diklat green economy secara detail akan dinformasikan kemudian.
B.PROSEDUR 1. Penawaran penyelenggaraan diklat Non-gelar Substantif akan diterbitkan dan dipublikasikan oleh Pusbindiklatren, dan seluruh penyelenggara diklat dimintakan untuk menyebarluaskan ke InstansijPemda setempat, dalam rangka menjaring kerjasamai
2. Pendaftaran dan pengusulan penyelenggaraan disampaikan kepada Kepala Pusbindiklatren oleh instansi pengusul dengan tembusan kepada universitas penyelenggara pelatihan yang ditunjuk oleh instansi; 3. Kesanggupan penyediaan biaya non-tuition (biaya variabel) dari instansi pengusul, daftar calon peserta, dan jadwal pelatihan disampaikan kepada Kepala Pusbindiklatren; 4. Penyelenggara diklat menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan diklat yang dimaksud, yang disampaikan kepada Pusbindiklatreni 5. Kontrak penyelenggaraan diklat cs IV ini dibuat antara Pusbindiklatren dengan universitas penyelenggara diklat setelah disetujui oleh Kepala Pusbindiklatren.
PROSES UNTUK MEMPEROLEH BEASISWA DIKLAT
NON-GELAR SUBSTANTIF PUSBINDIKLATREN
DIKLAT NON-GELAR COST SHARING TIPE IV
• Surat Permintaan Diklat · Surat Kesanggupan Menanggung Biaya Variable
PUSBINDIKLATREN iii'
• Surat PEnunjukkan Univ. Pelaksana Diklat
~
• Surat Kesediaan Univ. Sebagai Pelaksana Diklat
Persetujuan Pusbindiklatren
t iii'
INSTANSI/PEMDA
...
Universitas Penyelenggara Diklat
iii'
DIKLAT
PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS FORMULIR CALON PENERIMA BEASISWA PROGRAM NON-GELAR SUBSTANTIF (ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR. HARUS OIlSI SEMUA OENGAN HURUF BALOKJBESAR)
1. Nama (sesuai ijazah terakhir) 2. NIP Lama (9 Digit)
: .................................NIP Baru : .......................................................... .
3. Tempat/tanggallahir
4. Jenis Kelamin
: ..............................................................( L/P)*
5. Alamat rumah
Kec ....................................
Kab ...................................................... .
: Kota.................................... Prov............................ Kode Pos ........... .
Telpon/FaxlHP
: (................. ) ......... "
................................................................................. .
6. e-mail address
7. Nama instansi asal
....................................................................................................................... .
(sebutkan nama DepartemenlLPND/Pemda asal Saudara)
8. Nama Unit Kerja (eselon II/III)
: ...................................................................................................................... .
(sebutkan unit tempat Saudara bekerja sekarang)
9. Alamat Unit Kerja Kec ....................................
Kab ...................................................... .
: Kota.................................... Prov............................ Kode Pos ........... .
Telpon & Fax
: (................. )
............................................................................................. .
10.Jabatan sekarang
: ................................................................................ Gol: ..................... .
11. Unit/bag ia n tem pat bekerja
" • ,.". ~.~ ~ ..... ~ ... ~." •••••••••••• * ." .................. ~- ......................................., ..... ~ •• '" ...................... ~ ••• ~ ..
12. TMT PNS 1000/0, pada Gol. III/a : ..................1.................1 ..................... Masa kerja: ...................................... .
13. Pendidikan Terakhir
: D IV I 81 I 82 I 83
PT: .......................................................................................................................................................................... . Fakultas (DIV/S1/S2/S3) Lulus tahun (DIV/S1/S2/S3)
: ................................................... Jurusan: .................................................... .
: ................................................ IPK: .................... skala: ................................. .
14. Apakah sedang mengikuti/dalam proses pelamaran program S2/S3 Pusbindiklatren?:
ya I tidak. *
15. Diktat non-gelar yang akan diikuti. (Beri tanda di dalam kurung sesuai pilihan yang tersedia)
] Perencanaan Pembangunan Daerah (22 hari) 16 Uraikan secara singkat tugas pekerjaan Saudara sehari-hari saat ini :
LERD Domestik
Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketailui ada il?formasi yang tidak benal~ maka kami bersedia menerima sega/a sank,;; yang ditetapkan oleh Pusbindiklatl'en . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. tanggal.. . .. . .. ... .. ................... 200
Menyetujui,
Pejabat Eselon II ;....................................... .
Yang bersangkutan,
.HATERAI Rp. 6. (lOO.
ttd
(............................................................... ) Nama Jelas
ttd
(
............................................................. )
Nama Jelas
Format Surat Kesediaan Cost-Sharing
KOP SURAT INSTANSI
...........,...... (tempat/tgl/bln/thn)
Nomor: ............... .. Lamp. : ...... (berkas) Perihal: Kesediaan Cost Sharing Program Diklat Substantif Dalam Negeri a.n. 1. Sdr. X 2. Sdr. Y
Kepada Yth.
Sdr. Kapusbindiklatren di Jakarta
Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas Nomor: ... tanggal ..... , tentang pelaksanaan diklat substantif dalam negeri tahun 20id yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X & Y untuk mengikuti diklat ................., dengan pengaturan biaya sebagai berikut:
NO
NAIVJA PESERTA
1.
X
2.
Y
BIAYA WAJIB Jenis Jumlah (RD.) Penaeluaran Tiket tempat asal Jakarta PP - AKomodasi selama 5 22 hari - Uana saku
BIAYA SUKARELA Jumlah Jenis (Rp.) Penaeluaran
- Tiket tempat
-
asal Jakarta PP AKomodasi selama 5 22 hari Uang saku
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .
.................., ...... , ..... 2010
(Jabatan)
( .............................)
NIP: .......................
Tembusan Yth.: 1.................
catatan: Biaya Wajib: adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal berupa: Tiket kedatangan/kepulangan dari instnasi asal - ke Jakarta PP, tranport lokal selama di Jakarta Biaya sukarela: adalah porsi pendanaan yang secara sukarela akan ditanggung oleh instansi asal seperti uang saku, dll.
