1. CHAPTER PEDOMAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

1

1. CHAPTER

PEDOMAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

4

2. CARA MENGGUNAKAN PANDUAN PENERAPAN

6

3. PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN 8 3.1 Prinsip-prinsip untuk Menentukan Konten Laporan 9 3.2 Prinsip-prinsip untuk Menentukan Kualitas Laporan 13 4. PENGUNGKAPAN STANDAR 18 4.1 Pengungkapan Standar Umum 22 Strategi dan Analisis 23 Profil Organisasi 25 Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi 31 Hubungan dengan Pemangku Kepentingan 43 Profil Laporan 45 Tata Kelola 52 Etika dan Integritas 60 4.2 Pengungkapan Standar Khusus 62 Panduan untuk Pengungkapan Pendekatan Manajemen 63 Panduan untuk Indikator dan Pengungkapan Spesifik-Aspek mengenai Pendekatan Manajemen 66 • Kategori: Ekonomi 67 • Kategori: Lingkungan 84 • Kategori: Sosial 142 – Sub-Kategori: Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja 143 – Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia 173 – Sub-Kategori: Masyarakat 198 – Sub-Kategori: Tanggung Jawab atas Produk 221 5. REFERENSI

237

6. DAFTAR ISTILAH

244

7. CATATAN PELAPORAN UMUM

257

8. PENGEMBANGAN KONTEN PEDOMAN G4

260

3

1. CHAPTER

PEDOMAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

SECTION 1 BAGIAN 1 PAGE xyz-xyz

4

1

PENDAHULUAN

Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI (Pedoman) menyediakan Prinsip-prinsip Pelaporan, Pengungkapan Standar, dan Panduan Penerapan untuk penyusunan laporan keberlanjutan oleh organisasi, apa pun ukuran, sektor, atau lokasinya. Pedoman ini juga menyediakan referensi internasional untuk semua pihak yang terlibat dengan pengungkapan pendekatan tata kelola serta kinerja dan dampakI lingkungan, sosial, dan ekonomiII organisasi. Pedoman ini berguna untuk menyiapkan berbagai jenis dokumen yang memerlukan pengungkapan tersebut. Pedoman disajikan dalam dua bagian: ŸŸ Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar ŸŸ Panduan Penerapan Bagian pertama – Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar – berisi Prinsip-prinsip Pelaporan, Pengungkapan Standar, dan kriteria yang akan diterapkan oleh organisasi untuk menyiapkan laporan keberlanjutan ‘sesuai’ dengan Pedoman. Definisi istilah-istilah penting juga disertakan. Bagian kedua – Panduan Penerapan – berisi penjelasan mengenai cara menerapkan Prinsip-prinsip Pelaporan, cara menyiapkan informasi yang akan diungkapkan, dan cara menginterpretasikan berbagai konsep dalam Pedoman. Referensi ke sumber lain, daftar istilah, dan catatan pelaporan umum juga disertakan. Organisasi harus mengikuti Panduan Penerapan saat menyiapkan laporan keberlanjutan. I. D  alam Pedoman ini, kecuali dinyatakan sebaliknya, istilah ‘dampak’ merujuk pada dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan yang bersifat: positif, negatif, aktual, potensial, langsung, tidak langsung, jangka pendek, jangka panjang, direncanakan, tidak direncanakan. II. Dimensi keberlanjutan ekonomi terkait dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi dari para pemangku kepentingannya, dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Hal ini tidak berfokus pada kondisi keuangan organisasi.

PEDOMAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

BAGIAN 2

6

2

CARA MENGGUNAKAN PANDUAN PENERAPAN

Panduan Penerapan memberikan informasi berharga tentang: ŸŸ Cara memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan konsep-konsep yang disebutkan dalam Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar ŸŸ Cara memilih dan menyiapkan informasi yang akan diungkap dalam laporan akhir; referensi yang berguna dalam menyiapkan laporan ŸŸ Cara menerapkan Prinsip-prinsip Pelaporan ŸŸ Cara mengidentifikasi Aspek Material dan Boundary ŸŸ Cara konten GRI membantu melaporkan penerapan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011 dan ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact PBB, 2000 oleh organisasi. Dalam dokumen ini, Panduan Penerapan, nomor halaman yang merujuk ke Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar atau Panduan Penerapan telah ditunjukkan dengan jelas.

Bagian berikut dapat ditemukan dalam Panduan Penerapan ini: 3. Prinsip-prinsip Pelaporan 4. Pengungkapan Standar, dibagi sebagai berikut: 4.1 Pengungkapan Standar Umum –– Strategi dan Analisis –– Profil Organisasi –– Aspek Material dan Boundary –– Hubungan dengan Pemangku Kepentingan –– Profil Laporan –– Tata Kelola –– Etika dan Integritas 4.2 Pengungkapan Standar Khusus –– Panduan untuk Pengungkapan Pendekatan Manajemen –– Panduan untuk Indikator dan Pengungkapan SpesifikAspek mengenai Pendekatan Manajemen 5. Referensi

Daftar lengkap referensi dapat ditemukan di Panduan Penerapan hlm. 237-242. Semua definisi dapat ditemukan dalam Daftar Istilah di Panduan Penerapan hlm. 244-254.

6. Daftar Istilah 7. Catatan Pelaporan Umum 8. Pengembangan Konten Pedoman G4

Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Dalam dokumen ini, ada definisi yang digarisbawahi. Mengeklik definisi yang digarisbawahi tersebut akan mengarahkan pengguna ke halaman tempat definisi yang relevan berada dalam Daftar Istilah. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, klik “alt” + panah kiri.

PEDOMAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

BAGIAN 3

8

3

PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN

Prinsip Pelaporan berperan penting untuk mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan dan oleh karenanya harus diterapkan oleh semua organisasi ketika menyusun laporan keberlanjutan. Panduan Penerapan menjelaskan proses wajib yang harus diikutioleh sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Pelaporan. Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi dua kelompok: Prinsipprinsip untuk Menentukan Konten Laporan dan Prinsip-prinsip untuk Menentukan Kualitas Laporan. Prinsip-prinsip untuk Menentukan Konten Laporan menjelaskan proses yang harus diterapkan untuk mengidentifikasi apa konten laporan yang harus dibahas dengan mempertimbangkan aktivitas, dampak, dan harapan serta kepentingan yang substantif dari para pemangku kepentingannya. Prinsip-prinsip untuk Menentukan Kualitas Laporan memberikan arahan berupa pilihan-pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk penyajiannya yang tepat. Kualitas informasi adalah hal yang penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan dapat membuat asesmen kinerja yang masuk akal, serta mengambil tindakan yang tepat. Setiap Prinsip terdiri dari definisi, penjelasan mengenai cara menerapkan Prinsip dan pengujian. Pengujian dimaksudkan sebagai alat untuk mendiagnosis diri, bukan sebagai pengungkapan khusus untuk dilaporkan.

9

BAGIAN 3

3.1 PRINSIP-PRINSIP UNTUK MENENTUKAN KONTEN LAPORAN Prinsip-prinsip ini dirancang untuk digunakan secara bersamaan guna menentukan konten laporan. Penerapan semua prinsipprinsip tersebut secara bersama-sama dijelaskan dalam Panduan G4-18 di hlm. 31-40 dalam Panduan Penerapan.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Prinsip: Organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka.

PANDUAN Penerapan Prinsip: Pemangku Kepentingan didefinisikan sebagai entitas atau individu yang dengan sewajarnya diperkirakan secara signifikan dapat terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan jasa organisasi; serta yang tindakannya dengan sewajarnya diharapkan dapat memengaruhi kemampuan organisasi untuk berhasil menerapkan strategi dan mencapai tujuannya. Hal ini juga termasuk entitas atau individu yang hak-haknya, berdasarkan hukum atau konvensi internasional, memfasilitasi mereka dengan klaim yang sah sehubungan dengan organisasi. Pemangku Kepentingan dapat mencakup siapa saja yang diberdayakan dalam organisasi (seperti karyawan, pemegang saham, pemasok) serta siapa saja yang memiliki hubungan lain dengan organisasi (seperti kelompok rentan dalam masyarakat lokal, masyarakat sipil). Harapan yang wajar dan kepentingan dari pemangku kepentingan merupakan titik acuan utama bagi banyak keputusan dalam persiapan laporan. Namun, tidak semua pemangku kepentingan organisasi akan menggunakan laporan tersebut. Hal ini menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan tertentu dan harapan para pemangku kepentingan yang cukup dapat diharapkan untuk menggunakan laporan dengan harapan akuntabilitas yang lebih luas kepada semua pemangku kepentingan. Untuk beberapa keputusan, seperti Cakupan atau Aspek Boundary laporan, organisasi dapat mempertimbangkan harapan yang wajar dan kepentingan berbagai tingkatan pemangku kepentingan. Mungkin terdapat, misalnya, pemangku kepentingan yang tidak mampu menjelaskan pendapat mereka dalam laporan dan yang permasalahannya disampaikan melalui perwakilan. Mungkin juga ada

terdapat pemangku kepentingan yang memilih untuk tidak memberikan pendapat dalam laporan karena mereka bergantung pada sarana komunikasi dan keterlibatan yang berbeda. Harapan yang wajar dan kepentingan para pemangku kepentingan tersebut tetap harus diakui dalam keputusan tentang konten laporan. Namun, keputusan lainnya, seperti tingkatan detail yang diperlukan yang akan berguna bagi para pemangku kepentingan, atau harapan dari pemangku kepentingan yang berbeda tentang hal yang diperlukan untuk mencapai kejelasan, mungkin akan memerlukan penekanan yang lebih terhadap mereka yang cukup dapat diharapkan untuk menggunakan laporan tersebut. Sangat penting untuk mendokumentasikan proses dan pendekatan yang diterapkan dalam membuat keputusan tersebut. Proses hubungan dengan pemangku kepentingan dapat berfungsi sebagai alat untuk memahami harapan yang wajar dan kepentingan para pemangku kepentingan. Organisasi biasanya mengadakan berbagai jenis hubungan dengan pemangku kepentingan sebagai bagian dari kegiatan rutinnya, yang dapat memberikan masukan berguna untuk keputusan dalam pelaporan. Hal ini dapat mencakup, misalnya, hubungan dengan pemangku kepentingan untuk tujuan memenuhi standar pengakuan internasional atau menginformasikan proses organisasi atau bisnis yang sedang berjalan. Selain itu, hubungan dengan pemangku kepentingan juga dapat diterapkan, khususnya untuk menginformasikan proses persiapan laporan. Organisasi juga dapat menggunakan sarana lain seperti media, komunitas ilmuwan, atau kegiatan kolaborasi dengan rekan kerja dan pemangku kepentingan. Sarana-sarana tersebut membantu organisasi untuk lebih memahami harapan yang wajar dan kepentingan para pemangku kepentingan.

10

BAGIAN 3

Bila proses hubungan dengan pemangku kepentingan digunakan untuk tujuan pelaporan, hal ini harus didasarkan pada pendekatan, metodologi, atau prinsip yang sistematis atau yang dapat diterima secara umum. Keseluruhan pendekatan harus cukup efektif untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi pemangku kepentingan telah dipahami dengan benar. Proses hubungan dengan pemangku kepentingan harus dapat mengidentifikasi masukan langsung serta harapan masyarakat yang dibangun dengan cara yang sah. Organisasi mungkin menghadapi perbedaan pendapat atau perbedaan harapan di antara pemangku kepentingan dan harus mampu menjelaskan cara menengahinya guna mencapai keputusan pelaporan. Agar laporan terjamin, proses hubungan dengan pemangku kepentingan harus didokumentasikan. Organisasi mendokumentasikan pendekatan yang dipilih untuk menentukan pemangku kepentingan yang terlibat, bagaimana dan kapan mereka dilibatkan, serta bagaimana hubungan tersebut telah memengaruhi konten laporan dan kegiatan keberlanjutan organisasi. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan terlibat dengan pemangku kepentingan cenderung menghasilkan laporan yang tidak tepat, dan oleh karenanya laporan menjadi

tidak dapat dipercaya bagi semua pemangku kepentingan. Sebaliknya, hubungan dengan pemangku kepentingan yang sistematis meningkatkan penerimaan pemangku kepentingan dan kegunaan laporan. Pelaksanaan yang tepat, cenderung menghasilkan pembelajaran berkelanjutan di dalam organisasi dan oleh pihak luar, serta meningkatkan akuntabilitas dengan berbagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas memperkuat kepercayaan di antara organisasi dan pemangku kepentingan. Kepercayaan, pada gilirannya, membentengi kredibilitas laporan. Pengujian: ŸŸ Organisasi dapat menggambarkan para pemangku kepentingan yang mana organisasi bertanggung jawab kepadanya ŸŸ Konten laporan yang mengacu pada hasil proses hubungan dengan pemangku kepentingan digunakan oleh organisasi dalam kegiatan yang sedang berjalan, dan seperti yang dipersyaratkan oleh rerangka hukum dan kelembagaan tempat organisasi beroperasi ŸŸ Konten laporan yang mengacu pada hasil dari setiap proses hubungan dengan pemangku kepentingan dilakukan khusus untuk laporan ŸŸ Proses hubungan dengan pemangku kepentingan yang menginformasikan keputusan tentang laporan sejalan dengan Cakupan dan Aspek Boundary

KONTEKS KEBERLANJUTAN Prinsip: Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.

PANDUAN Penerapan Prinsip: Informasi mengenai kinerja harus disertakan sesuai konteks. Pertanyaan yang mendasari pelaporan keberlanjutan adalah bagaimana sebuah organisasi berkontribusi, atau bertujuan untuk memberikan kontribusi di masa mendatang, terhadap peningkatan atau penurunan kondisi, pengembangan, dan tren ekonomi, lingkungan, serta sosial di tingkat lokal, regional, atau global. Hanya melaporkan tentang kecenderungan dalam kinerja individual (atau efisiensi organisasi) tidak dapat menjawab pertanyaan mendasar ini. Oleh karena itu, laporan harus berupaya untuk menyajikan kinerja dalam kaitannya dengan konsep keberlanjutan yang lebih luas. Hal ini termasuk mengenai pembahasan kinerja organisasi dalam konteks keterbatasan-keterbatasan dan permintaan yang terletak pada sumber daya lingkungan atau sosial di tingkat sektor, lokal, regional, maupun global.

Misalnya, ini bisa berarti bahwa selain pelaporan pada tren dalam eko-efisiensi, organisasi juga harus menyajikan masalah polusi yang nyata terkait dengan kapasitas ekosistem regional untuk menyerap polusi. Konsep ini paling sering disampaikan dengan jelas pada ranah lingkungan dalam hal batas global penggunaan sumber daya dan tingkat polusi. Namun, hal ini mungkin juga relevan sehubungan dengan tujuan sosial dan ekonomi seperti sasaran pembangunan sosial-ekonomi dan berkelanjutan nasional atau internasional. Sebagai contoh, sebuah organisasi dapat melaporkan tingkat upah karyawan dan manfaat sosial terkait dengan tingkat pendapatan minimum dan ratarata nasional, dan kapasitas jaring pengaman sosial untuk menyerap orang miskin atau orang yang dekat dengan garis kemiskinan.

11

BAGIAN 3

Organisasi yang beroperasi di berbagai lokasi, ukuran, dan sektor harus memikirkan cara terbaik untuk membingkai kinerja organisasi secara keseluruhan dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Untuk melakukan hal ini, topik atau faktor yang mendorong dampak global (seperti perubahan iklim) dan yang lebih memiliki dampak bersifat regional atau lokal (seperti pembangunan masyarakat) harus dipisahkan. Bila melaporkan tentang topik yang memiliki dampak lokal positif atau negatif, wawasan tentang bagaimana organisasi memengaruhi masyarakat di lokasi yang berbeda harus disertakan. Demikian pula dengan tren atau pola dampak di berbagai operasi harus dipisahkan dengan pengontekstualisasian lokasi kinerja menurut lokasi. Keberlanjutan dan strategi bisnis organisasi itu sendiri memberikan konteks untuk membahas kinerja. Hubungan antara keberlanjutan dan strategi organisasi harus diperjelas, sebagaimana konteks dalam kinerja dilaporkan.

Pengujian: ŸŸ Organisasi menunjukkan pemahamannya tentang pembangunan berkelanjutan dan mengacu pada informasi yang obyektif dan tersedia serta langkah-langkah pembangunan berkelanjutan untuk topik-topik yang dicakup dalam laporan ŸŸ Organisasi menunjukkan kinerjanya dengan mengacu pada kondisi pembangunan berkelanjutan dan sasaran yang lebih luas, sebagaimana tercermin dalam publikasi-publikasi sektoral, lokal, regional, maupun global yang diakui ŸŸ Organisasi menunjukkan kinerjanya dalam upaya untuk menyampaikan besarnya dampak dan kontribusi dalam konteks geografi yang sesuai ŸŸ Laporan menggambarkan bagaimana topik keberlanjutan terkait dengan strategi, risiko, dan peluang, termasuk topik rantai pasokan jangka panjang organisasi

MATERIALITAS Principle: Laporan harus mencakup Aspek yang: Ÿ Mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi; atau Ÿ Secara substantial memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan

PANDUAN Penerapan Prinsip: Organisasi dihadapkan dengan beragam topik yang dapat mereka laporkan. Topik-topik yang relevan adalah yang secara wajar dapat dianggap penting untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial organisasi atau memengaruhi keputusan pemangku kepentingan, dan oleh karena itu, sudah seharusnya berpotensi pantas disertakan dalam laporan. Materialitas adalah ambang batas di mana Aspek menjadi cukup penting untuk dilaporkan. Di luar ambang ini, tidak semua Aspek Material sama pentingnya dan penekanan dalam laporan harus mencerminkan prioritas relatif dari Aspek Material tersebut. Dalam pelaporan keuangan, materialitas umumnya dianggap sebagai ambang dalam memengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan organisasi, khususnya para investor. Konsep ambang juga berperan penting dalam pelaporan keberlanjutan, tetapi berkaitan dengan berbagai macam dampak dan pemangku kepentingan. Materialitas untuk pelaporan keberlanjutan tidak hanya terbatas pada Aspek yang memiliki dampak keuangan yang signifikan pada organisasi.

Menentukan materialitas untuk laporan keberlanjutan juga termasuk mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang melewati ambang dalam memengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Aspek Material tersebut seringkali memiliki dampak finansial jangka pendek atau jangka panjang yang signifikan pada organisasi. Oleh karena itu Aspek juga relevan bagi para pemangku kepentingan yang sangat berfokus pada kondisi keuangan organisasi. Kombinasi faktor internal dan eksternal harus digunakan untuk menentukan apakah sebuah Aspek bersifat penting, termasuk faktor-faktor seperti keseluruhan misi dan strategi bersaing organisasi, kekhawatiran yang disampaikan langsung oleh para pemangku kepentingan, harapan sosial yang lebih luas, dan pengaruh organisasi di entitas hulu (seperti rantai pasokan) dan hilir (seperti pelanggan). Asesmen materialitas juga harus memperhitungkan harapan dasar yang disebutkan dalam standar internasional dan perjanjian dengan organisasi yang diharapkan dapat dipatuhi.

12

BAGIAN 3

Laporan harus menekankan informasi mengenai kinerja yang terkait dengan Aspek yang bersifat paling material. Topik relevan lainnya dapat disertakan, namun tidak dalam porsi yang besar. Proses penentuan prioritas relatif Aspek harus dijelaskan. Selain memandu pemilihan Aspek yang akan dimasukkan ke dalam laporan, Prinsip Materialitas juga diterapkan pada penggunaan Indikator. Saat mengungkapkan data kinerja, terdapat berbagai tingkatan kelengkapan dan detail yang dapat diberikan dalam laporan. Secara keseluruhan, keputusan mengenai cara untuk melaporkan data harus berpedoman pada pentingnya informasi untuk menilai kinerja organisasi dan memfasilitasi perbandingan yang sesuai. Pelaporan mengenai Aspek Material mungkin melibatkan data informasi yang digunakan oleh pemangku kepentingan eksternal yang berbeda dari informasi yang digunakan secara internal untuk tujuan manajemen harian. Namun, informasi tersebut memang termasuk dalam laporan, yang mungkin menginformasikan asesmen atau keputusan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan atau mendukung hubungan dengan para pemangku kepentingan yang dapat mengakibatkan tindakan yang secara signifikan memengaruhi kinerja atau membahas topik utama yang menjadi perhatian pemangku kepentingan. Pengujian: Dalam menentukan Aspek Material, organisasi harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: ŸŸ Dampak, risiko, atau kesempatan keberlanjutan yang dapat diperkirakan secara masuk akal (misalnya pemanasan global,

HIV-AIDS, kemiskinan) yang diidentifikasi melalui penelitian yang memadai oleh orang-orang dengan keahlian yang telah diakui, atau oleh badan ahli yang kredensial ŸŸ Kepentingan dan topik utama keberlanjutan dan Indikator yang disampaikan oleh pemangku kepentingan (seperti kelompok rentan dalam masyarakat lokal, masyarakat sipil) ŸŸ Topik utama dan tantangan di masa mendatang untuk sektor dilaporkan oleh rekan kerja dan kompetitor ŸŸ Undang-Undang, peraturan, perjanjian internasional, atau koda sukarela yang relevan dengan kepentingan strategis bagi organisasi dan para pemangku kepentingan ŸŸ Nilai, kebijakan, strategi, sistem manajemen operasional, sasaran, dan target utama organisasi ŸŸ Kepentingan dan harapan para pemangku kepentingan diinvestasikan secara khusus pada keberhasilan organisasi (seperti karyawan, pemangku kepentingan, dan pemasok) ŸŸ Risiko yang signifikan bagi organisasi ŸŸ Faktor penting yang memungkinkan keberhasilan organisasi ŸŸ Kompetensi utama organisasi dan cara organisasi berkontribusi pada pengembangan berkelanjuta Prioritas ŸŸ Laporan memprioritaskan Aspek Material dan Indikator

GAMBAR 1

Presentasi visual Aspek yang diprioritaskan

PENGARUH PADA ASESMEN DAN KEPUTUSAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut harus dipertimbangkan saat mengevaluasi pentingnya informasi untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, atau pembuatan keputusan oleh pemangku kepentingan. Berbagai metodologi yang ada dapat digunakan untuk menilai pentingnya dampak. Secara umum, ‘dampak yang signifikan’ merujuk pada hal-hal yang menjadi subjek kekhawatiran yang telah ada bagi komunitas ahli, atau yang telah diidentifikasi menggunakan alat yang ada seperti metodologi asesmen dampak atau asesmen siklus hidup. Dampak yang dianggap cukup penting sehingga membutuhkan manajemen atau keterlibatan aktif dari organisasi cenderung dianggap signifikan.

SIGNIFIKANSI DAMPAK EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN SOSIAL

13

BAGIAN 3

KELENGKAPAN Prinsip: Laporan harus berisi cakupan Aspek Material dan Boundary, cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta untuk memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan.

PANDUAN Penerapan Prinsip: Kelengkapan terutama mencakup dimensi cakupan, batasan, dan waktu. Konsep kelengkapan juga dapat digunakan untuk merujuk pada praktik pengumpulan informasi (misalnya, memastikan bahwa data yang terkumpul mencakup hasil dari semua entitas dalam organisasi serta entitas, kelompok entitas, atau elemen di luar organisasi yang memiliki dampak yang signifikan) dan apakah penyajian informasi wajar dan tepat. Topik tersebut terkait dengan kualitas laporan dan dibahas secara lebih mendetail pada Prinsip-prinsip Ketepatan dan Keseimbangan. ‘Cakupan’ merujuk pada berbagai Aspek keberlanjutan yang dicakup dalam laporan. Jumlah Aspek dan Pengungkapan Standar yang dilaporkan harus cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan. Laporan juga harus memungkinkan pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi. Dalam menentukan apakah informasi dalam laporan sudah mencukupi, organisasi harus mempertimbangkan hasil dari proses hubungan dengan pemangku kepentingan dan harapan masyarakat secara luas yang mungkin tidak tersampaikan secara langsung melalui proses hubungan dengan pemangku kepentingan. ‘Aspek Boundary’ merujuk pada penjelasan ketika dampak terjadi pada setiap Aspek Material. Dalam menetapkan Aspek Boundary, organisasi harus mempertimbangkan dampak di dalam dan di luar organisasi. Aspek Boundary bervariasi berdasarkan pada Aspek yang dilaporkan. ‘Waktu’ merujuk pada perlunya melengkapi informasi yang dipilih untuk jangka waktu yang ditentukan di laporan. Selama dapat dilakukan, kegiatan, acara, dan dampak yang terjadi harus disajikan dalam periode pelaporan. Ini termasuk pelaporan

pada kegiatan yang menghasilkan dampak jangka pendek minimal, tetapi memiliki efek kumulatif yang signifikan dan cukup dapat diperkirakan yang mungkin tidak dapat dihindari atau tidak dapat diperbaiki dalam jangka panjang (seperti polusi bio-akumulatif atau persisten). Untuk memperkirakan dampak di masa mendatang (baik positif maupun negatif), informasi yang dilaporkan harus berdasarkan pada perkiraan yang masuk akal yang mencerminkan kemungkinan ukuran dan sifat dampak. Meskipun perkiraan tersebut bersifat tidak pasti, mereka memberikan informasi yang berguna untuk membuat keputusan selama dasar perkiraan diungkapkan dengan jelas dan batasan perkiraan diakui dengan jelas. Pengungkapan sifat dan kemungkinan dampak tersebut, bahkan jika dampak mungkin hanya terwujud di masa mendatang, sejalan dengan sasaran untuk memberikan keseimbangan dan gambaran yang wajar dari kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi. Pengujian: ŸŸ Laporan memperhitungkan dampak di dalam dan di luar organisasi, dan mencakup dan mengutamakan semua informasi pokok yang berlandaskan pada Prinsip Materialitas, Konteks Keberlanjutan, dan Pelibatan Pemangku Kepentingan ŸŸ Informasi dalam laporan meliputi semua dampak yang signifikan dalam periode pelaporan dan perkiraan yang wajar dari dampak yang signifikan di masa mendatang bila dampak tersebut dapat diperkirakan dan menjadi tidak dapat dihindari atau tidak dapat diubah ŸŸ Laporan tidak menghilangkan informasi yang relevan yang memengaruhi atau menginformasikan asesmen atau keputusan pemangku kepentingan atau yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan

3.2 PRINSIP-PRINSIP UNTUK MENENTUKAN KUALITAS LAPORAN Kumpulan Prinsip ini memandu pilihan-pilihan dalam memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk penyajian yang tepat. Keputusan yang berkaitan dengan proses persiapan informasi dalam laporan harus konsisten dengan Prinsip-prinsip ini. Semua Prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang mendasar untuk mencapai transparansi. Kualitas informasi adalah hal yang penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan dapat membuat asesmen kinerja yang logis dan masuk akal, serta mengambil tindakan yang tepat.

14

BAGIAN 3

KESEIMBANGAN Prinsip: Laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan.

PANDUAN Penerapan Prinsip: Keseluruhan penyajian konten laporan harus memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja organisasi. Laporan harus menghindari format pemilihan, penghilangan, atau penyajian yang terlalu berlebihan atau tidak tepat dalam memengaruhi keputusan atau asesmen dari pembaca laporan. Laporan harus menyertakan hasil yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, serta informasi yang dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan dalam proporsi materialitas mereka. Laporan harus membedakan

dengan jelas antara penyajian faktual dan interpretasi organisasi atas informasi. Pengujian: ŸŸ Laporan mengungkapkan baik hasil yang menguntungkan dan tidak menguntungkan serta Aspek ŸŸ Informasi pada laporan disajikan dalam format yang memungkinkan pengguna melihat tren positif dan negatif atas kinerja dari tahun ke tahun ŸŸ Penekanan pada berbagai Aspek dalam laporan proporsional dengan materialitas relatifnya

KOMPARABILITIAS Prinsip: Organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain.

PANDUAN Penerapan Prinsip: Komparabilitas diperlukan untuk mengevaluasi kinerja. Pemangku kepentingan yang menggunakan laporan harus dapat membandingkan informasi yang dilaporkan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap kinerja organisasi di masa lalu, terhadap tujuan organisasi, dan pada tingkat yang memungkinkan, terhadap kinerja organisasi lain. Konsistensi dalam pelaporan memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk mematok kinerja dan menilai kemajuan sebagai bagian dari kegiatan asesmen, keputusan investasi, program advokasi, dan kegiatan lainnya. Perbandingan yang dilakukan di antara organisasi memerlukan kepekaan terhadap faktor seperti perbedaan ukuran organisasi, pengaruh geografis, dan pertimbangan lain yang dapat memengaruhi kinerja relatif dari suatu organisasi. Bila perlu, persiapan laporan harus mempertimbangkan untuk memberikan konteks yang membantu pengguna laporan memahami faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap perbedaan kinerja di antara organisasi. Untuk memfasilitasi keterbandingan dari waktu ke waktu, penting untuk menjaga konsistensi dengan metode yang digunakan untuk menghitung data; dengan tata letak laporan;

dan dengan menjelaskan metode dan asumsi yang digunakan untuk menyiapkan informasi. Karena sifat penting sebuah Aspek yang relatif bagi organisasi tertentu dan pemangku kepentingan berubah dari waktu ke waktu, konten laporan juga akan berubah. Namun, dalam batasan Prinsip Materialitas, organisasi harus mengutamakan konsistensi dalam laporannya dari waktu ke waktu. Organisasi harus menyertakan jumlah total (yaitu, data pasti seperti ton limbah) serta rasio (yaitu, data normal seperti limbah per satuan produksi) agar perbandingan analisis dapat dilakukan. Bila perubahan terjadi pada Aspek Boundary, Cakupan, lamanya periode pelaporan, atau konten (termasuk desain, definisi, dan penggunaan Indikator dalam laporan), organisasi harus, bila memungkinkan, menyatakan kembali data saat ini bersama data historis (atau sebaliknya). Hal ini memastikan bahwa informasi dan perbandingan tepercaya dan bermakna dari waktu ke waktu. Bila pernyataan ulang tersebut tidak diberikan, laporan harus menjelaskan alasan dan implikasi untuk menafsirkan pengungkapan saat ini.

15

BAGIAN 3

Pengujian: ŸŸ Laporan dan informasi yang terkandung di dalamnya dapat dibandingkan antar tahun ke tahun ŸŸ Kinerja organisasi dapat dibandingkan dengan tolok ukur yang sesuai ŸŸ Setiap variasi yang signifikan di antara periode pelaporan mengenai Aspek Boundary, Cakupan, lamanya periode

pelaporan, atau informasi yang tercakup dalam laporan dapat diidentifikasi dan dijelaskan ŸŸ Bila tersedia, laporan menggunakan protokol yang berlaku secara umum untuk mengumpulkan, mengukur, dan menyajikan informasi, termasuk informasi yang terkandung dalam Pedoman GRI ŸŸ Laporan menggunakan Pengungkapan Sektor GRI, bila tersedia

AKURASI Prinsip: Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menilai kinerja organisasi.

PANDUAN Penerapan Prinsip: Respon atas DMA dan Indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat disampaikan melalui berbagai cara, mulai dari tanggapan kualitatif sampai pengukuran kuantitatif yang detail. Karakteristik yang menentukan keakuratan bervariasi sesuai dengan sifat informasi dan pengguna informasi tersebut. Misalnya, keakuratan informasi kualitatif sebagian besar ditentukan oleh tingkat kejelasan, detail, dan keseimbangan penyajian dalam Aspek Boundary yang sesuai. Keakuratan informasi kuantitatif, di sisi lain, bergantung pada metode tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data. Ambang khusus yang diperlukan untuk akurasi sebagian bergantung pada maksud penggunaan informasi. Keputusan tertentu memerlukan tingkat keakuratan yang lebih tinggi pada informasi yang dilaporkan daripada informasi lainnya.

Pengujian: ŸŸ Laporan menunjukkan data yang telah diukur ŸŸ Teknik pengukuran data dan dasar perhitungan dijelaskan dengan jelas dan dapat diulang dengan hasil yang sama ŸŸ Margin kesalahan untuk data kuantitatif tidak akan memengaruhi secara substansial kemampuan para pemangku kepentingan mencapai kesimpulan akhir yang tepat mengenai kinerja ŸŸ Laporan menunjukkan data yang merupakan estimasi dan dapat ditemukan asumsi dasar serta teknik yang digunakan dalam menghasilkan estimasi tersebut atau dari mana informasi itu diperoleh ŸŸ Pernyataan kualitatif dalam laporan adalah valid berdasarkan informasi pada laporan lain dan bukti lainnya yang tersedia

KETEPATAN WAKTU Prinsip: Organisasi harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat.

PANDUAN Penerapan Prinsip: Manfaat informasi terkait erat dengan kapan informasi tersebut disajikan kepada para pemangku kepentingan sehingga mereka dapat mengintegrasikannya secara efektif dalam pengambilan keputusan. Waktu penerbitan mengacu pada keteraturan pelaporan serta kedekatannya dengan peristiwa aktual yang dijelaskan dalam laporan. Meskipun aliran informasi yang konstan diharapkan untuk memenuhi tujuan tertentu, organisasi harus berkomitmen untuk secara rutin memberikan pengungkapan terkonsolidasi

mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka pada suatu waktu tertentu. Konsistensi dalam frekuensi pelaporan dan lama periode pelaporan juga diperlukan untuk memastikan keterbandingan informasi dari waktu ke waktu dan aksesibilitas laporan kepada para pemangku kepentingan. Hal tersebut bisa menjadi nilai bagi para pemangku kepentingan apabila jadwal untuk pelaporan keberlanjutan dan pelaporan keuangan selaras. Organisasi harus menyeimbangkan kebutuhan untuk memberikan informasi secara tepat waktu dengan pentingnya memastikan bahwa informasi tersebut tepercaya.

16

BAGIAN 3

Pengujian: ŸŸ Informasi dalam laporan telah diungkap ketika masih relatif dengan periode pelaporan ŸŸ Pengumpulan dan publikasi informasi kinerja utama selaras dengan jadwal pelaporan keberlanjutan

ŸŸ Informasi dalam laporan (termasuk laporan online) dengan jelas menunjukkan periode waktu terkait, kapan informasi akan diperbarui, dan kapan pembaruan terakhir dibuat

KEJELASAN Prinsip: Organisasi harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan. PANDUAN Penerapan Prinsip: Laporan harus menyajikan informasi dengan cara yang dapat dimengerti, dapat diakses, dan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan organisasi (baik dalam bentuk cetak maupun melalui saluran lain). Pemangku kepentingan harus dapat menemukan informasi yang diinginkan dengan mudah. Informasi harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman yang wajar mengenai organisasi dan aktivitasnya. Grafik dan tabel data gabungan dapat membantu membuat informasi dalam laporan dapat diakses dan dipahami. Tingkat penggabungan informasi juga dapat memengaruhi kejelasan laporan, apakah detail laporan memenuhi atau tidak memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Pengujian: ŸŸ Laporan berisi informasi pada tingkatan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, tetapi menghindari detail yang berlebihan dan tidak perlu ŸŸ Para pemangku kepentingan dapat menemukan informasi yang mereka inginkan dengan mudah melalui daftar isi, peta, tautan, atau bantuan lainnya ŸŸ Hindari istilah teknis, singkatan, jargon, atau konten lain yang mungkin asing bagi pemangku kepentingan di dalam laporan, dan sebaiknya sertakan penjelasan (bila perlu) di bagian yang relevan atau di daftar istilah ŸŸ Data dan informasi dalam laporan tersedia untuk pemangku kepentingan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan akses khusus (seperti perbedaan kemampuan, bahasa, atau teknologi)

KEANDALAN Prinsip: Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan informasi serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji, dan hal itu akan menentukan kualitas serta materialitas informasi.

PANDUAN Penerapan Prinsip: Para pemangku kepentingan harus memiliki keyakinan bahwa laporan dapat diuji untuk dapat menetapkan kebenaran isinya dan sejauh mana Prinsip-prinsip Pelaporan telah diterapkan dengan benar. Informasi dan data yang dimasukkan ke dalam laporan harus didukung oleh pengendalian internal atau dokumentasi yang dapat ditinjau oleh orang lain selain orang yang menyiapkan laporan. Pengungkapan tentang kinerja yang tidak didukung oleh bukti tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutan kecuali mewakili informasi penting, dan laporan memberikan penjelasan yang jelas atas setiap ketidakpastian yang terkait dengan informasi tersebut. Proses pembuatan keputusan yang mendasari laporan harus didokumentasikan dengan cara yang memungkinkan

dasar keputusan utama (seperti proses untuk menentukan konten laporan dan Aspek Boundary atau hubungan dengan pemangku kepentingan) diperiksa. Dalam merancang sistem informasi, organisasi harus mengantisipasi bahwa sistem bisa diperiksa sebagai bagian dari proses assurance eksternal. Pengujian: ŸŸ Cakupan dan jangkauan assurance eksternal diidentifikasi ŸŸ Sumber asli informasi dalam laporan dapat diidentifikasi oleh organisasi ŸŸ Bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung asumsi atau perhitungan yang rumit dapat diidentifikasi oleh organisasi ŸŸ Representasi dari data atau pemilik informasi asli, membuktikan akurasinya dalam margin kesalahan yang dapat diterima

PEDOMAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

BAGIAN 4

18

4

PENGUNGKAPAN STANDAR

Terdapat dua jenis Pengungkapan Standar: 4.1 PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM ŸŸ Strategi dan Analisis ŸŸ Profil Organisasi ŸŸ Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi ŸŸ Hubungan dengan Pemangku Kepentingan ŸŸ Profil Laporan ŸŸ Tata Kelola ŸŸ Etika dan Integritas 4.2 PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS ŸŸ Pengungkapan Pendekatan Manajemen ŸŸ Indikator dan Pengungkapan Pendekatan Manajemen khusus Aspek Pengungkapan Standar dan penjelasan mengenai cara menyiapkan informasi yang akan diungkapkan, dan cara menginterpretasikan berbagai konsep dalam Pedoman disajikan secara lebih detail pada bagian berikut.

19

BAGIAN 4

IKHTISAR PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM G4 STRATEGI DAN ANALISIS G4-1

G4-2

PROFIL ORGANISASI G4-3

G4-4

G4-14

G4-15

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

UNGC

OECD/UNGC

G4-12

G4-13

G4-16

ASPEK MATERIAL DAN BOUNDARY TERIDENTIFIKASI G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

G4-34

G4-35

G4-36

G4-37

G4-38

G4-39

G4-40

G4-41

G4-42

G4-43

G4-44

G4-45

G4-46

G4-47

G4-48

G4-49

G4-50

G4-51

G4-52

G4-53

G4-54

G4-55

PROFIL LAPORAN G4-28

TATA KELOLA

ETIKA DAN INTEGRITAS G4-56

G4-57

G4-58

KETERANGAN Pengungkapan Standar Umum

Pengungkapan Standar Umum Wajib untuk kedua opsi kriteria ‘sesuai’

OECD

Tautan ke OECD untuk Perusahaan Multinasional

UNGC

Tautan ke ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa

20

BAGIAN 4

IKHTISAR PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS G4 PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN

Indikator berdasarkan Aspek KATEGORI: LINGKUNGAN

G4-DMA

Produk dan Jasa G4-EN27

Indikator berdasarkan Aspek KATEGORI: EKONOMI

G4-EC2

OECD

G4-EC3

G4-EN30

Lain-lain

G4-EC6

G4-EN31

Dampak Ekonomi Tidak Langsung G4-EC7

G4-EN29

Transportasi

G4-EC4

Keberadaan di Pasar G4-EC5

G4-EN28

Kepatuhan

Kinerja Ekonomi G4-EC1

OECD/UNGC

Asesmen Pemasok atas Lingkungan

G4-EC8

G4-EN32

Praktik Pengadaan

G4-EN33

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

G4-EC9

G4-EN34

KATEGORI: LINGKUNGAN

OECD/UNGC

Bahan G4-EN1

KATEGORI: SOSIAL PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA OECD/UNGC

G4-EN2

Pekerjaan

Energi

G4-LA1 G4-EN3

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN6

G4-LA2

G4-LA3

G4-EN7

Hubungan Industrial

UNGC

Air G4-LA4 G4-EN8

G4-EN9

G4-EN10

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

OECD

Keanekaragaman Hayati G4-LA5 G4-EN11

G4-EN12

G4-EN13

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA8

G4-EN14

Pelatihan dan Pendidikan

OECD

Emisi G4-LA9 G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18

G4-LA10

G4-LA11

G4-EN19

Keberagaman dan Kesetaraan Peluang G4-EN20

G4-EN21

G4-LA12

Efluen dan Limbah G4-EN22

G4-EN23

KETERANGAN Pengungkapan Standar Khusus

Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki G4-EN24

G4-EN25

G4-EN26

G4-LA13

OECD Tautan ke OECD untuk

Perusahaan Multinasional

UNGC Tautan ke ‘Sepuluh Prinsip’ Global

Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa

21

BAGIAN 4

IKHTISAR PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS G4 (lanjutan) Indikator berdasarkan Aspek

Indikator berdasarkan Aspek PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA

OECD/UNGC

Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan G4-LA14

MASYARAKAT Masyarakat Lokal G4-SO1

G4-LA15

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

OECD

HAK ASASI MANUSIA

OECD/UNGC

Investasi

G4-SO2

Anti-korupsi G4-SO3

G4-LA16

OECD/UNGC

OECD/UNGC

G4-SO4

G4-SO5

Kebijakan Publik

OECD/UNGC

G4-SO6

G4-HR1

G4-HR2

Anti Persaingan

Non-diskriminasi

OECD/UNGC

G4-HR3

OECD

G4-SO7

Kepatuhan

Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama

OECD/UNGC

OECD

G4-SO8

Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat

G4-HR4

Pekerja Anak

OECD/UNGC

G4-SO9

OECD

G4-SO10

Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat OECD

G4-HR5

Pekerja Paksa atau Wajib Kerja

OECD/UNGC

G4-HR6

G4-SO11

TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK

OECD

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

OECD

Praktik Pengamanan G4-PR1

G4-PR2

G4-HR7

Pelabelan Produk dan Jasa Hak Adat G4-PR3

G4-PR4

G4-PR5

G4-HR8

Komunikasi Pemasaran

Asesmen

G4-PR6

G4-HR9

Privasi Pelanggan

Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia G4-HR10

G4-PR8

G4-HR11

Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia

Kepatuhan G4-PR9

G4-HR12

KETERANGAN Pengungkapan Standar Khusus

G4-PR7

OECD Tautan ke OECD untuk

Perusahaan Multinasional

UNGC Tautan ke ‘Sepuluh Prinsip’ Global

Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa

BAGIAN 4

4.1 PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM Pengungkapan Standar Umum berlaku untuk semua organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan. Bergantung pada pilihan organisasi mengenai pilihan yang ‘sesuai’ (Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar, hlm. 11-14), organisasi harus mengidentifikasi Pengungkapan Standar Umum yang wajib untuk dilaporkan. Pengungkapan Standar Umum dibagi menjadi tujuh bagian: Strategi dan Analisis, Profil Organisasi, Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi, Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Profil Laporan, Tata Kelola, serta Etika dan Integritas. Bagian ini membahas Pedoman untuk Pengungkapan Standar Umum. Setiap Pengungkapan Standar Umum disajikan di sini, termasuk hal-hal yang tidak mengandung elemen Pedoman. Panduan disajikan untuk Pengungkapan Standar Umum: PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM ŸŸ Strategi dan Analisis: G4-1 ŸŸ Profil Organisasi: G4-9, G4-10, G4-11, G4-12, G4-13, G4-14, G4-15 ŸŸ Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi: G4-18, G4-19, G4-20, G4-21 ŸŸ Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: G4-24, G4-25, G4-26 ŸŸ Profil Laporan: G4-33 ŸŸ Tata kelola: G4-38, G4-41, G4-50, G4-51, G4-54, G4-55 ŸŸ Etika dan Integritas: G4-56, G4-57, G4-58

22

BAGIAN 4

Strategi dan Analisis Pengungkapan Standar berikut ini memberikan gambaran strategis umum tentang keberlanjutan organisasi, untuk memberikan konteks pada bagian laporan selanjutnya yang lebih detail dibandingkan bagian-bagian dalam Pedoman. Strategi dan Analisis dapat diambil dari informasi yang ada pada bagian lain dalam laporan, namun sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang topik strategis bukan sekadar ringkasan konten laporan.

G4-1 a. Berikan pernyataan dari pembuat keputusan yang paling senior di organisasi (seperti CEO, Pimpinan, atau posisi senior yang setara) tentang relevansi keberlanjutan terhadap organisasi dan strategi organisasi untuk menghadapi keberlanjutan. Pernyataan tersebut harus menghadirkan visi dan strategi keseluruhan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, khususnya terkait dengan penanganan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan yang diakibatkan oleh organisasi dan memberikan kontribusi terhadap hal tersebut, atau dampak tertentu yang dapat dihubungkan pada aktivitas organisasi karena hubungannya dengan yang pihak-pihak lain (seperti pemasok, masyarakat, atau organisasi di masyarakat lokal). Pernyataan tersebut harus menyertakan: ŸŸ Prioritas strategis dan topik utama dalam jangka pendek dan menengah sehubungan dengan keberlanjutan, termasuk perhatian terhadap standar yang diakui secara internasional dan bagaimana standar tersebut dikaitkan dengan strategi dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang ŸŸ Kecenderungan yang lebih luas (seperti ekonomi makro atau politik) yang memengaruhi organisasi dan memengaruhi prioritas keberlanjutan ŸŸ Peristiwa penting, pencapaian, dan kegagalan selama periode pelaporan ŸŸ Gambaran mengenai kinerja terkait dengan target ŸŸ Pandangan akan tantangan dan target utama organisasi untuk tahun yang akan datang serta sasaran untuk 3-5 tahun mendatang ŸŸ Hal-hal lain yang berhubungan dengan pendekatan strategis organisasi

PANDUAN Referensi ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

23

BAGIAN 4

G4-2 a. Berikan uraian mengenai dampak, risiko, dan peluang utama. Organisasi harus menyediakan dua bagian narasi singkat tentang dampak utama, risiko, dan peluang. Bagian Satu harus fokus pada dampak utama organisasi terhadap keberlanjutan dan pengaruhnya bagi pemangku kepentingan, termasuk hak-hak yang diatur menurut undang-undang nasional dan standar yang relevan yang diakui secara internasional. Hal ini harus memperhitungkan berbagai harapan dan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan organisasi. Bagian ini harus berisi: ŸŸ Uraian mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan, dan peluang serta tantangan terkait. Termasuk di dalamnya pengaruh terhadap hak-hak para pemangku kepentingan sebagaimana yang didefinisikan menurut undang-undang nasional dan harapan dalam standar dan norma yang diakui secara internasional ŸŸ Penjelasan tentang pendekatan dalam rangka memprioritaskan tantangan dan peluang tersebut ŸŸ Kesimpulan utama tentang perkembangan dalam menangani topik tersebut dan kinerja terkait dalam periode pelaporan. Termasuk di dalamnya asesmen penyebab buruk atau baiknya kinerja ŸŸ Uraian tentang proses utama yang diterapkan untuk menangani kinerja dan perubahan-perubahan yang relevan Bagian Dua harus fokus pada dampak adanyakecenderungan, risiko, dan peluang keberlanjutan terhadap prospek dan kinerja finansial organisasi dalam jangka panjang. Dalam hal ini harus dikonsentrasikan secara khusus pada informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan finansial atau yang di masa depan dapat menjadi informasi yang relevan. Bagian Dua harus berisi hal berikut: ŸŸ Uraian mengenai risiko dan peluang yang paling penting bagi organisasi yang ditimbulkan oleh tren keberlanjutan ŸŸ Prioritas topik keberlanjutan utama sebagai risiko dan peluang berdasarkan relevansinya dengan strategi organisasi jangka panjang, posisi kompetitif, nilai finansial kualitatif dan (jika memungkinkan) nilai kuantitatif; ŸŸ Tabel yang meringkas: –– Target, kinerja terhadap target, dan pelajaran yang diambil untuk periode pelaporan berjalan –– Target untuk periode pelaporan berikutnya serta tujuan dan sasaran jangka menengah (yaitu 3-5 tahun) terkait dengan risiko dan peluang utama ŸŸ Uraian ringkas mengenai mekanisme tata kelola yang diterapkan yang secara khusus mengelola risiko dan peluang tersebut, serta identifikasi risiko dan peluang terkait lainnya

24

BAGIAN 4

Profil Organisasi Pengungkapan Standar ini menyajikan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik organisasi, untuk memberikan konteks bagi rincian-rincian dalam laporan dibandingkan dengan bagian-bagian yang ada dalam Pedoman.

G4-3 a. Laporkan nama organisasi.

G4-4 a. Laporkan merek, produk, dan layanan utama.

G4-5 a. Laporkan lokasi kantor pusat organisasi.

G4-6 a. Laporkan jumlah negara tempat organisasi beroperasi, dan nama negara tempat organisasi menjalankan operasi yang signifikan maupun yang relevan secara khusus dengan topik keberlanjutan yang dibahas dalam laporan.

G4-7 a. Laporkan sifat kepemilikan dan badan hukum.

G4-8 a. Laporkan pasar yang dilayani (termasuk pengelompokan geografis, sektor yang dilayani, dan jenis pelanggan dan penerima manfaat).

25

26

BAGIAN 4

G4-9 a. Laporkan skala organisasi, termasuk: ŸŸ Jumlah total karyawan ŸŸ Jumlah total operasi ŸŸ Penjualan bersih (untuk organisasi sektor swasta) atau pendapatan bersih (untuk organisasi sektor publik) ŸŸ Total modal yang diperinci berdasarkan utang dan ekuitas (untuk organisasi sektor swasta) ŸŸ Kuantitas produk atau jasa yang disediakan

PANDUAN Selain semua yang disebutkan di atas, organisasi dihimbau untuk memberikan informasi tambahan yang relevan, seperti: ŸŸ Aset total ŸŸ Pemilik Manfaat (termasuk identitas dan persentase kepemilikan para pemegang saham terbesar)

ŸŸ Pengelompokkan menurut negara atau wilayah dari yang berikut: –– Penjualan dan pendapatan menurut negara atau wilayah yang menghasilkan hingga 5% atau lebih dari pendapatan total –– Biaya menurut negara atau wilayah yang menghasilkan hingga 5% atau lebih dari pendapatan biaya –– Karyawan

G4-10 a. Laporkan jumlah total karyawan menurut kontrak kerja dan gender b. Laporkan jumlah total karyawan tetap menurut jenis pegawai dan gender c. Laporkan total tenaga kerja menurut pekerja dan pengawas/mandor menurut gender. d. Laporkan total tenaga kerja menurut wilayah dan gender. e. Laporkan jika sebagian besar pekerjaan organisasi dilakukan oleh pekerja yang secara hukum dianggap sebagai wirausaha, atau oleh individu selain karyawan atau pengawas/mandor, termasuk karyawan dan karyawan kontraktor yang diawasi. f. Laporkan variasi yang signifikan dalam jumlah pekerjaan (misalnya variasi pekerjaan musiman dalam industri pariwisata atau pertanian).

PANDUAN Relevansi Jumlah tenaga kerja memberikan wawasan tentang skala dampak yang diciptakan dari masalah tenaga kerja. Mengelompokkan tenaga kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak kerja, dan wilayah (wilayah mengacu pada ‘negara’ atau ‘wilayah geografis’) akan menunjukkan bagaimana organisasi mengatur sumber daya manusia yang dimilikinya untuk menerapkan strategi secara keseluruhan. Hal ini juga memberikan wawasan tentang model bisnis organisasi dan menunjukkan indikasi stabilitas kerja dan tingkat imbalan yang ditawarkan oleh organisasi. Mengelompokkan data

ini menurut gender memungkinkan pemahaman tentang keterwakilan gender di seluruh organisasi dan penggunaan tenaga kerja dan bakat yang tersedia secara optimal. Sebagai dasar perhitungan di beberapa Indikator, jumlah tenaga kerja merupakan faktor untuk normalisasi standar bagi banyak Indikator lainnya. Kenaikan atau penurunan bersih dalam pemberian kerja, yang ditunjukkan dengan data yang dilaporkan selama tiga tahun atau lebih, merupakan elemen penting dari kontribusi organisasi terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan keberlanjutan angkatan kerja.

27

BAGIAN 4

G4-10 LANJUTAN

Penyusunan Identifikasi total tenaga kerja (karyawan dan pengawas/ mandor) berdasarkan gender yang bekerja untuk organisasi di akhir periode pelaporan. Pekerja dalam rantai pasokan tidak termasuk dalam Pengungkapan Standar ini. Identifikasi jenis kontrak dan status karyawan purnawaktu dan paruh waktu berdasarkan definisi menurut hukum nasional negara tempat mereka berada. Gabungkan statistik berdasarkan negara untuk menghitung statistik global dengan mengabaikan perbedaan definisi hukum. Meskipun definisi mengenai jenis kontrak dan hubungan karyawan purnawaktu atau paruh waktu berbedabeda di berbagai negara, angka global tersebut masih dapat mencerminkan hubungan tersebut sesuai dengan hukum. Jumlah karyawan dapat dinyatakan sebagai jumlah orang atau Setara Purnawaktu (Full Time Equivalent (FTE)). Pendekatan ini harus dijelaskan dan diterapkan secara konsisten dalam periode dan antara periode laporan. Kecuali terjadi perubahan penting pada periode pelaporan, angka yang dipergunakan adalah angka pada akhir periode pelaporan. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Jenis pekerjaan ŸŸ Karyawan

ŸŸ Kontrak kerja ŸŸ Pekerja ŸŸ Pengawas/mandor ŸŸ Total tenaga kerja Sumber Dokumentasi Sumber informasi yang potensial menyertakan informasi pembayaran gaji dan sumber daya manusia yang tersedia di tingkat nasional atau lokasi. Referensi ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), Key Indikator of the Labour Market (KILM), http://kilm.ilo.org/kilmnet, diakses 1 Mei 2013. ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/, diakses 1 Mei 2013. ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Resolution concerning the International Classification of Status in Employment (ICSE)’, 1993. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Composition of macro geographical (continental) regions, geographical subregions, and selected economic and other groupings, http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm, diakses 1 Mei 2013. Tautan ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa Pengungkapan Standar ini membantu melaporkan penerapan Prinsip ke-6 dari ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

28

BAGIAN 4

G4-11 a. Laporkan persentase total karyawan yang tercakup dalam perjanjian kerja bersama.

PANDUAN Relevansi Kebebasan berserikat adalah hak asasi manusia seperti yang diatur dalam deklarasi dan konvensi internasional, khususnya Konvensi ILO 87 ‘Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’, dan Konvensi ILO 98, ‘Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama’. Perundingan Bersama merupakan bentuk penting hubungan dengan pemangku kepentingan dan sangat relevan untuk pedoman pelaporan. Hal ini merupakan bentuk hubungan dengan pemangku kepentingan untuk membangun rerangka kerja kelembagaan dan dipandang oleh banyak orang sebagai kontribusi bagi kestabilan dalam masyarakat. Bersama dengan tata kelola perusahaan, perundingan bersama merupakan bagian dari keseluruhan rerangka kerja yang berkontribusi pada manajemen yang bertanggung jawab. Hal ini juga menjadi instrumen yang digunakan oleh berbagai pihak untuk memfasilitasi upaya kolaboratif yang ditujukan untuk meningkatkan dampak sosial yang positif dari sebuah organisasi. Persentase karyawan yang tercakup dalam perjanjian perundingan bersama merupakan hal yang paling langsung menunjukkan praktik organisasi terkait dengan kebebasan berserikat. Penyusunan Gunakan data dari G4-10 sebagai dasar untuk menghitung persentase Pengungkapan Standar ini. Identifikasi jumlah total karyawan yang tercakup dalam perjanjian perundingan bersama. Gunakan data ini untuk menghitung persentase. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Karyawan ŸŸ Perjanjian kerja bersama

Sumber Dokumentasi Dokumen resmi perjanjian pengakuan dan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh serikat pekerja independen biasanya disimpan oleh bagian sumber daya manusia atau bagian personalia organisasi. Definisi ŸŸ Konvensi 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’, 1948. ŸŸ Konvensi 98 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949. ŸŸ Konvensi 135 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Perwakilan Pekerja’, 1971. ŸŸ Konvensi 154 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Perundingan Bersama’, 1981. ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar dan Hak-hak di Tempat Kerja’, 1998. ŸŸ Rekomendasi 91 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi tentang Perjanjian Kerja Bersama’, 1951. ŸŸ Rekomendasi 163 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi tentang Perundingan Bersama’, 1981. Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar ini membantu melaporkan penerapan Bab V. Pekerjaan dan Hubungan Industrial dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011. ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa’ Pengungkapan Standar ini membantu melaporkan penerapan Prinsip ke-3 dari ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

29

BAGIAN 4

G4-12 a. Jelaskan rantai pasokan organisasi.

PANDUAN Relevansi Pengungkapan Standar ini menentukan konteks keseluruhan untuk memahami rantai pasokan organisasi. Penyusunan Jelaskan elemen utama rantai pasokan terkait dengan kegiatan, produk, dan layanan utama organisasi. Contoh elemen yang dapat menentukan struktur dan karakteristik rantai pasokan organisasi meliputi: ŸŸ Rangkaian kegiatan atau pihak yang menyediakan produk dan jasa kepada organisasi ŸŸ Jumlah total pemasok yang dipakai oleh organisasi dan perkiraan jumlah pemasok dalam rantai pasokan ŸŸ Lokasi pemasok menurut negara atau wilayah

ŸŸ Jenis pemasok (seperti kontraktor, pialang, pedagang grosir, pemegang lisensi). Lihat definisi pemasok untuk contoh pemasok ŸŸ Perkiraan nilai moneter dari pembayaran yang dilakukan kepada pemasok ŸŸ Karakteristik khusus sektor dari rantai pasokan (seperti padat karya) Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Jasa ŸŸ Pemasok ŸŸ Produk ŸŸ Rantai pasokan

G4-13 a. Laporkan perubahan yang signifikan selama periode pelaporan sehubungan dengan ukuran, struktur, kepemilikan, atau rantai pasokan organisasi, termasuk: ŸŸ Perubahan lokasi, atau perubahan di dalam operasi-operasi organisasi, termasuk pembukaan, penutupan, dan ekspansi fasilitas ŸŸ Perubahan dalam stuktur modal saham dan bentuk permodalan lainnya, pemeliharaan, dan perubahan operasi (untuk organisasi sektor swasta) ŸŸ Perubahan pada lokasi pemasok, struktur rantai pasokan, atau yang berhubungan dengan pemasok, termasuk pemilihan dan pemutusan hubungan

PANDUAN Penyusunan Identifikasi hanya perubahan yang mengakibatkan dampak yang signifikan terkait rantai pasokan. Contoh perubahan dengan dampak signifikan dalam rantai pasokan adalah:

ŸŸ Memindahkan bagian rantai pasokan dari satu negara ke negara lain ŸŸ Keputusan strategis untuk mengubah struktur rantai pasokan (seperti keputusan untuk melakukan alih daya di bagian penting dari kegiatan organisasi)

30

BAGIAN 4

KOMITMEN TERHADAP INISIATIF EKSTERNAL

G4-14 a. Laporkan apakah dan bagaimana pendekatan atau prinsip kehati-hatian dilakukan oleh organisasi.

PANDUAN Prinsip ke-15 ‘Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan’ memperkenalkan pendekatan kehati-hatian. Tanggapan yang diberikan atas Pengungkapan Standar ini dapat menjelaskan pendekatan yang dilakukan organisasi dalam manajemen risiko perencanaan operasional atau pengembangan dan pengenalan produk baru.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Prinsip Kehati-hatian Referensi ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan’, 1992.

G4-15 a. Buat daftar piagam, prinsip-prinsip, atau inisiatif lainnya di bidang ekonomi ekonomi, lingkungan dan sosial, yang dikembangkan secara eksternal, di mana organisasi ikut serta atau memberikan dukungan.

PANDUAN Penyusunan Cantumkan tanggal adopsi, negara atau tempat operasi di mana diterapkan, dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan tata kelola atas inisiatif-

inisiatif tersebut (seperti beberapa pemangku kepentingan). Bedakan antara inisiatif sukarela yang tidak mengikat dan yang mengikat terhadap organisasi.

G4-16 a. Cantumkan keanggotaan asosiasi (seperti asosiasi industri) dan organisasi advokasi nasional atau internasional di mana organisasi tersebut: ŸŸ Memegang posisi di badan tata kelola ŸŸ Berpartisipasi dalam proyek atau komite ŸŸ Memberikan pendanaan yang substantif di luar biaya keanggotaan rutin ŸŸ Menganggap keanggotaan itu sebagai strategis Hal ini mengacu terutama pada keanggotaan yang dilakukan di tingkat organisasi.

31

BAGIAN 4

Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi Pengungkapan Standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang proses yang telah diikuti oleh organisasi untuk menentukan Konten Laporan, Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi, serta pernyataan ulang.

G4-17 a. Buat daftar semua entitas yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasi organisasi atau dokumen lain yang setara. b. Laporkan apabila entitas yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasi organisasi atau dokumen lain yang setara tidak dicakup dalam laporan. Organisasi dapat melaporkan Pengungkapan Standar ini dengan cara mereferensikan informasi dalam laporan keuangan konsolidasi yang tersedia bagi publik atau dokumen yang sejenis.

G4-18 a. Jelaskan proses untuk menentukan konten laporan dan Aspek Boundary. b. Jelaskan bagaimana organisasi telah menerapkan Prinsip-prinsip Pelaporan untuk Menentukan Konten Laporan.

PANDUAN Pendahuluan Untuk memulai proses penentuan konten laporan, organisasi diwajibkan untuk memilih Aspek MaterialIII.

keberlanjutan. Kata ‘Aspek’ digunakan dalam Pedoman ini merujuk pada daftar subjek yang dicakup oleh Pedoman, di mana Indikator GRI dan DMA telah dikembangkan

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang dapat diikuti oleh organisasi, menggunakan Prinsip-prinsip Pelaporan untuk Menentukan Konten Laporan, untuk mengidentifikasi Aspek Material dan dampak materialnya.

Catatan awal yang penting ŸŸ Sangat penting untuk mendokumentasikan proses menentukan konten laporan, termasuk metodologi, asumsi, dan keputusan yang diambil oleh organisasi. Catatan yang akurat memudahkan analisis dan pemastian, membantu memenuhi Pengungkapan Standar Umum di bagian ‘Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi’ (Panduan Penerapan hlm. 31-42), dan menjadikan organisasi dapat menjelaskan pendekatan yang dipilih ŸŸ Tak dapat dihindari bahwa proses menentukan konten laporan memerlukan dilakukannya asesmen subyektif. Organisasi diharapkan untuk transparan dengan keputusankeputusannya. Hal ini akan memungkinkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memahami proses dalam menentukan konten laporan. Pembuat keputusan senior di organisasi diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam proses menentukan konten laporan dan harus menyetujui setiap keputusan strategis terkait

Setelah identifikasi dilakukan, organisasi dapat menentukan Indikator dan Pengungkapan Pendekatan Manajemen (DMA) yang akan dilaporkan. Definisi awal yang penting Dalam Pedoman: ŸŸ Berbagai Aspek yang tercakup dalam laporan disebut ‘Cakupan’ ŸŸ Uraian tempat terjadinya dampak untuk setiap Aspek Material disebut ‘Aspek Boundary’ ŸŸ ‘ Topik’ merujuk ke semua kemungkinan subjek III Untuk daftar Aspek yang tercakup dalam Pedoman, lihat Prinsip-prinsip Pelaporan dan Data Standar hlm. 9 dan hlm. 44, dan Panduan Penerapan hlm. 62.

32

BAGIAN 4

G4-18 LANJUTAN

MENENTUKAN ASPEK MATERIAL DAN BOUNDARY: PROSES Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk menentukan konten tertentu dari laporan. Langkah-langkah yang dijelaskan di sini telah dirancang untuk memberikan Panduan cara menerapkan Prinsip-prinsip untuk Menentukan Konten Laporan. Meskipun langkah-langkah berikut ini bukan merupakan persyaratan untuk memenuhi kriteria ‘sesuai’ dengan Pedoman, penerapan Prinsip-prinsip Pelaporan merupakan persyaratan. Prinsip-prinsip Pelaporan sangat penting untuk mencapai transparansi dalam pelaporan keberlanjutan dan karenanya harus diterapkan oleh semua organisasi ketika menyusun laporan keberlanjutan. Prinsip-prinsip untuk Menentukan Konten Laporan diterapkan untuk mengidentifikasi informasi yang akan diungkap, dengan mempertimbangkan kegiatan, dampak, serta harapan dan kepentingan yang substantif dari para pemangku kepentingan. Ada empat Prinsip-prinsip untuk Menentukan Konten Laporan: Materialitas, Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Konteks Keberlanjutan, dan Kelengkapan (lihat Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar hlm. 16-17, dan Panduan Penerapan hlm. 9-13). Masing-masing Prinsip Pelaporan memiliki dua komponen: definisi dan penjelasan cara-caranya serta alasan penerapan Prinsip tersebut. Organisasi harus mempertimbangkan kedua komponen tersebut. Gambar 2 menunjukkan Prinsip-prinsip Pelaporan yang dapat diterapkan dalam langkah-langkah proses yang berbeda. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan diterapkan di seluruh proses, dalam berbagai tingkatan.

Penerapan metodologi pada langkah-langkah berikut dapat dilakukan dengan cara yang berbeda di setiap organisasi. Terdapat keadaan-keadaan khusus seperti model bisnis, konteks operasional sektor, geografis, budaya, dan hukum, struktur kepemilikan, serta ukuran dan sifat dari dampak yang memengaruhi cara organisasi mengidentifikasi Aspek Material dan topik material lain yang akan dilaporkan. Dengan mempertimbangkan kekhususan organisasi, langkah-langkah untuk menentukan konten laporan diharapkan sistematis, terdokumentasi dan dapat diulang, serta digunakan secara konsisten pada setiap periode pelaporan. Perubahanperubahan yang terjadi pada pendekatan asesmen, dan implikasinya, diharapkan terdokumentasi. LANGKAH 1: IDENTIFIKASI – IKHTISAR Proses ini dimulai dengan melakukan Identifikasi Aspek dan topik relevan lainnya, dan Boundary, yang dipertimbangkan untuk dilaporkan. Identifikasi ini didasarkan pada Prinsip Konteks Keberlanjutan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan. Saat menilai sejumlah kemungkinan topik yang relevan, organisasi harus melakukan uji yang mendasari kedua Prinsip tersebut. Organisasi harus mengidentifikasi Aspek dan topik lainnya yang relevan berdasarkan dampak yang terkait dengan semua kegiatan, produk, layanan, dan hubungan, terlepas dari apakah dampak tersebut terjadi di dalam atau di luar organisasiIV. IV Ÿ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Kerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. Ÿ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. Ÿ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

GAMBAR 2

Topik Menentukan Aspek Material dan Boundary ikhtisar proses

Aspek

Pengungkapan Pendekatan Manajemen + Indikator

LANGKAH 1 IDENTIFIKASI

Konteks Keberlanjutan

LANGKAH 2 PRIORITASI

Materialitas

LANGKAH 3 VALIDASI

Kelengkapan

Pelibatan Pemangku Kepentingan

LANGKAH 4 REVIU

Konteks Keberlanjutan

Pelibatan Pemangku Kepentingan

LAPORAN

33

BAGIAN 4

G4-18 LANJUTAN

Bagi organisasi yang baru mengenal pelaporan keberlanjutan biasanya akan fokus pada dampak yang terjadi di dalam organisasi, selanjutnya sejalan dengan semakin matangnya praktik pelaporan, dampak di luar organisasi yang lebih luas harus dipertimbangkan. LANGKAH 2: PRIORITASI – IKHTISAR Langkah selanjutnya dalam menentukan konten laporan adalah Prioritasi Aspek dan topik relevan lainnya dari Langkah 1, untuk mengidentifikasi hal-hal yang material dan akan dilaporkan. Prioritas harus berdasarkan pada Prinsip Materialitas dan Pelibatan Pemangku Kepentingan. Saat menetapkan tingkat prioritas, organisasi harus melakukan uji yang mendasari kedua Prinsip ini. LANGKAH 3: VALIDASI – IKHTISAR Langkah ini diikuti dengan Validasi di mana Prinsip Kelengkapan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan diterapkan untuk mematangkan proses identifikasi konten laporan. Saat memvalidasi Aspek Material yang teridentifikasi (atau topik material lainnya), organisasi harus melakukan uji yang mendasari kedua Prinsip ini.

Hasil dari tiga langkah pertama di atas adalah daftar Aspek Material (dan topik material lainnya) dan Boundary. Daftar final Aspek Material (dan topik material lainnya) akan menentukan daftar Pengungkapan Standar Khusus apa yang harus disusun oleh organisasi terkait dengan aspek tersebut, yang harus diungkapkan dalam laporan. LANGKAH 4: REVIU– IKHTISAR Terakhir, setelah laporan diterbitkan, organisasi harus melakukan reviu terhadap laporannya – Langkah 4. Reviu ini dilakukan saat organisasi sedang menyiapkan siklus pelaporan berikutnya. Reviu berfokus tidak hanya pada Aspek Material dalam periode pelaporan sebelumnya tetapi juga mempertimbangkan kembali Prinsip Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Konteks Keberlanjutan. Temuan-temuan dari kegiatan ini akan memberikan informasi dan masukan bagi Langkah Identifikasi pada siklus pelaporan berikutnya. Pada akhir teks panduan ini, terdapat ringkasan dari tindakan yang harus diambil untuk setiap Langkah.

LANGKAH 1

Identifikasi 1.1 MENGIDENTIFIKASI TOPIK YANG RELEVAN Sebelum menentukan daftar Aspek Material atau topik material lainnya, organisasi disarankan untuk mempertimbangkan sebuah daftar luas yang berisi topik awal yang dapat dimasukkan ke dalam laporan. Daftar ini disebut sebagai daftar ‘topik yang relevan’. ‘Topik yang relevan’ adalah topik yang sewajarnya dianggap penting yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial organisasi; atau memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan. Semua topik yang demikian dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutan. Semua Aspek GRI dan Pengungkapan Standar terkait dalam setiap Kategori di Pedoman dan Pengungkapan Sektor GRI dapat dipertimbangkan dan pada tahap ini, kemudian dapat dijadikan sebagai daftar topik awal untuk melakukan langkah identifikasi. Lihat Tabel 1 atau 5 di Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar hlm. 9 atau hlm. 44, dan Tabel 1 di Panduan Penerapan hlm. 62 untuk ikhtisar semua Aspek GRI. Pengungkapan Sektor GRI dapat ditemukan di www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance

Pelaksanaan identifikasi topik yang relevan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang terkait dengan semua kegiatan, produk, layanan, dan hubungan organisasi, terlepas dari apakah dampak tersebut terjadi di dalam atau di luar organisasi. Untuk setiap topik relevan yang teridentifikasi, organisasi harus menilai dampak yang terkait dengan hal ini dan mengidentifikasi Boundary. Topik boundary menentukan tempat terjadinya dampak: di dalam atau di luar organisasi. Boundary ini harus dijelaskan dengan rincian yang cukup untuk menentukan: ŸŸ Dampak terjadi di dalam organisasi ŸŸ Dampak terjadi di luar organisasi Identifikasi topik yang relevan yang dilakukan oleh organisasi diharapkan agar sistematis dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatianV. Selain itu, bila memungkinkan, organisasi disarankan untuk menerapkan pendekatan pengukuran yang ilmiah dan divalidasi secara internasional, dan menggunakan keahlian yang telah terbukti dan penelitian yang otoritatif. Dalam menilai sejumlah kemungkinan topik yang relevan, organisasi harus menggunakan uji yang mendasari Prinsip Konteks Keberlanjutan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan. V Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan’, 1992.

34

BAGIAN 4

G4-18 LANJUTAN

1.2 MENENTUKAN BOUNDARY UNTUK TOPIK YANG RELEVAN Bagian ini menjelaskan konsep-konsep yang membantu dalam menentukan Boundary dari topik yang relevan dan Aspek Material. Dampak yang menjadikan topik-topik tersebut menjadi relevan dapat terjadi di dalam atau di luar organisasi, atau keduanya. ‘Boundary’ merujuk pada penjelasan mengenai di mana dampak itu terjadi pada setiap Aspek Material (Aspek Material potensial). Dalam menetapkan Boundary, organisasi harus mempertimbangkan dampak di dalam dan di luar organisasi. Topik Boundary akan beragam. a. Di dalam organisasi Dampak yang menjadikan topik tersebut relevan dapat terjadi di dalam organisasi. Pada Pedoman, ‘di dalam organisasi’ berarti dalam kelompok entitas yang dilaporkan dalam G4-17. Dampak tidak terjadi terus menerus di keseluruhan organisasi. Dalam kaitan ini, organisasi harus mengevaluasi entitas di dalam organisasi yang mengalami dampak tersebut. Lihat Pengungkapan Standar Umum G4-20.

GAMBAR 3

Contoh di mana topik anti korupsi hanya relevan bagi entitas tertentu di dalam organisasi

PEMASOK 1

b. Di luar organisasi Suatu dampak yang menjadikan topik menjadi relevan dapat terjadi di luar organisasi. Tidak ada daftar lengkap tertentu yang berisi semua pihak luar yang harus dipertimbangkan untuk keperluan ini. Sebaliknya, organisasi harus menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat dampak yang relevan terjadi. Dampak yang relevan ini dapat digambarkan sebagai dampak langsung atau tidak langsung untuk beberapa topik tertentu, atau selain itu digambarkan sebagai disebabkan oleh, berkontribusi terhadap, atau terkait dengan organisasiVI. Untuk tujuan asesmen, dampak yang membuat topik yang relevan di luar organisasi dapat dikelompokkan menurut lokasi geografis mereka atau sifat hubungan organisasi terhadap mereka (seperti pemasok di negara X). Rujuk ke Pengungkapan Standar Umum G4-21. VI Ÿ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Kerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. Ÿ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. Ÿ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

GAMBAR 4

Contoh di mana topik pekerja anak hanya relevan bagi entitas tertentu di luar organisasi

ANTI-KORUPSI

PEKERJA ANAK

AR ORGANISASI DI LU

AR ORGANISASI DI LU

PEMASOK 2

PEMASOK 2

O RG USAHA BERSAMA 2

ANISASI

KONSUMEN 2

PEMASOK 1

O RG USAHA BERSAMA 2

ANAK PERUSAHAAN 1

INDUK USAHA BERSAMA 1

USAHA BERSAMA 1 KONSUMEN 1

DISTRIBUTOR 1

KONSUMEN 2

ANAK PERUSAHAAN 1

INDUK

ANAK PERUSAHAAN 2

PEMASOK 3

ANISASI

ANAK PERUSAHAAN 2

KONSUMEN 1

PEMASOK 3

DISTRIBUTOR 1

35

BAGIAN 4

G4-18 LANJUTAN

c. Di dalam dan di luar organisasi Dampak yang membuat suatu topik menjadi relevan dapat terjadi di dalam dan di luar organisasi. Saat menjelaskan Boundary untuk topik tersebut, organisasi harus mengkombinasikan pertimbangan untuk menetapkan Boundary di dalam maupun di luar organisasi, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di akhir Langkah 1, organisasi telah menyelesaikan identifikasi daftar topik yang relevan, dengan Boundary. Pada langkah selanjutnya, daftar ini diases berdasarkan materialitas, prioritas laporan, dan kedalaman ulasan dalam laporan.

GAMBAR 5

Contoh di mana topik emisi hanya relevan bagi entitas tertentu di dalam dan di luar organisasi

EMISI

AR ORGANISASI DI LU PEMASOK 2

PEMASOK 1

O RG USAHA BERSAMA 2

ANISASI

KONSUMEN 2

ANAK PERUSAHAAN 1

INDUK USAHA BERSAMA 1

ANAK PERUSAHAAN 2

KONSUMEN 1

PEMASOK 3

DISTRIBUTOR 1

LANGKAH 2

Prioritasi 2.1 APA YANG HARUS DIANALISIS Setelah mencermati daftar topik relevan yang mungkin akan diulas dalam laporan– yaitu berupa daftar yang berisi Aspek GRI dan Pengungkapan Sektor GRI yang terpilih dan jika perlu dilengkapi dengan topik lain – organisasi harus melakukan prioritasi. Termasuk didalamnya mempertimbangkan tingkat signifikansinya terhadap dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial atau pengaruh substantifnya terhadap asesmen dan keputusan para pemangku kepentingan. Untuk kemudahan, ‘topik-topik yang relevan’ yang diidentifikasi pada Langkah 1 selanjutnya disebut ‘Aspek’. Definisi Prinsip Materialitas: “Laporan harus mencakup Aspek yang: ŸŸ Mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi; atau

ŸŸ Secara substansial memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan” Konsekuensinya, analisis kualitatif, asesmen kuantitatif, dan diskusi diperlukan untuk menentukan material tidaknya suatu Aspek. Strategi dan konteks kegiatan organisasi merupakan bagian penting dari analisis dan diskusi ini. Fakta bahwa sebuah topik sulit diukur, tidak berarti bahwa topik tersebut tidak material. Keputusan tentang apa yang akan dilaporkan pada Aspek Material yang teridentifikasi akan dipertimbangkan kemudian. Yang menjadi fokus sekarang adalah analisis bagi poin-poin di atas. Prioritas harus berdasarkan pada Prinsip Materialitas dan Pelibatan Pemangku Kepentingan. Saat menilai tingkat prioritas, organisasi harus menggunakan uji yang mendasari kedua Prinsip ini.

36

BAGIAN 4

G4-18 LANJUTAN

2.2 ANALISIS MENGENAI ‘PENGARUH PADA ASESMEN DAN KEPUTUSAN PEMANGKU KEPENTINGAN’ DAN ‘SIGNIFIKANSI DAMPAK EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN SOSIAL ORGANISASI’ Untuk menerapkan Prinsip Materialitas, setiap Aspek harus dinilai terhadap ‘Pengaruh pada asesmen dan keputusan pemangku kepentingan’ dan ‘Signifikansi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi’. Sudut pandang tersebut mungkin tumpang tindih hingga batas tertentu terkait dengan pemangku kepentingan internal. Kepentingan dan harapan pemangku kepentingan yang diinvestasikan secara khusus pada keberhasilan organisasi (seperti pekerja, pemegang saham, dan pemasok) menginformasikan analisis dari kedua sudut pandang. a. Pengaruh pada asesmen dan keputusan pemangku kepentingan Analisis sudut pandang ini meliputi asesmen terhadap pandangan yang diungkapkan para pemangku kepentingan sebelum dan selama periode pelaporan. Dengan menerapkan Prinsip Pelibatan Pemangku Kepentingan, organisasi harus mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan pemangku kepentingan utamanya, serta pandangan dan kepentingan masing-masing, dan bagaimana pandangan mereka dapat memengaruhi pengambilan keputusan tentang konten laporan. Analisis ini mengharuskan organisasi untuk menerjemahkan pendapat yang beragam dari pemangku kepentingan yang berbeda dalam serangkaian keputusan tentang apa yang disertakan dan tidak disertakan dari laporan. Pedoman ini mengharuskan adanya pengungkapan tentang hubungan dengan pemangku kepentingan pada G4-24 hingga G4-27 (Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar hlm. 29-30, dan Panduan Penerapan hlm. 43-44). Organisasi diharuskan untuk menjelaskan bagaimana para pemangku kepentingan diidentifikasi dan diprioritaskan, bagaimana masukan-masukan dari mereka telah atau tidak digunakan, dan bagaimana melakukan asesmen terhadap harapan dan kepentingan yang berbeda-beda, serta alasan di balik pendekatan yang dipilih organisasi. Pandangan para pemangku kepentingan dapat berasal dari mekanisme hubungan yang berjalan, serta dari hubungan dengan pemangku kepentingan yang dikhususkan untuk menentukan konten laporan keberlanjutan. Selama proses keterlibatan ini, Prinsip Pelibatan Pemangku Kepentingan harus diterapkan dengan rinci. Proses hubungan dengan pemangku kepentingan yang dijelaskan di sini bertujuan untuk mengidentifikasi Aspek

yang penting bagi pemangku kepentingan utama dan untuk mengenali kesenjangan di antara persepsi organisasi dan pemangku kepentingan. Aspek dengan signifikansi tinggi bagi pemangku kepentingan utama harus menjadi material, terutama Aspek yang menyangkut kepentingan pemangku kepentingan itu sendiri. Sifat dari dampak dan Aspek Boundary organisasi dipertimbangkan saat menentukan fokus geografis suatu Keterlibatan. Proses hubungan dengan pemangku kepentingan harus bersesuaian dengan jenis kelompok pemangku kepentingan. Hubungan dengan pemangku kepentingan juga mengidentifikasi kepentingan yang bisa disampaikan pemangku kepentingan tertentu (seperti generasi penerus, fauna, ekosistem). Organisasi harus mengidentifikasi proses untuk mempertimbangkan pandangan tersebut dalam menentukan materialitas, termasuk kepada kepentingan pemangku kepentingan yang tidak memiliki dialog yang terus menerus atau jelas. Proses hubungan dengan pemangku kepentingan yang tepat adalah bersifat dua arah, sistematis, dan objektif. Beberapa proses hubungan dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu, seperti pekerja dan komunitas, diharapkan dilakukan secara independen terhadap manajemen dan terdapat mekanisme bagi para pemangku kepentingan untuk mengungkapkan pandangan secara kolektif terkait dengan di mana mereka berada. Analisis atas Aspek yang teridentifikasi oleh para pemangku kepentingan meliputi: ŸŸ Persepsi masing-masing kelompok pemangku kepentingan mengenai dampak organisasi terhadap kelompok pemangku kepentingan ŸŸ Persepsi masing-masing kelompok pemangku kepentingan mengenai ketergantungan kelompok pada organisasi ŸŸ Lokasi geografis pemangku kepentingan dan signifikansi Aspek tersebut bagi wilayah mereka ŸŸ Keragaman dan rentang pemangku kepentingan yang menyampaikan kepentingan mereka dan/atau yang dipengaruhi ŸŸ Harapan pemangku kepentingan mengenai tindakan dan tanggapan terhadap sebuah Aspek ŸŸ Harapan pemangku kepentingan mengenai transparansi pada Aspek tertentu Selain itu, memprioritaskan pemangku kepentingan akan memerlukan analisis mengenai bagaimana para pemangku kepentingan dikaitkan dengan organisasi dan Aspek yang sedang dibahas. Proses ini bisa tergantung pada seberapa besar pemangku kepentingan tersebut: ŸŸ Tertarik, dipengaruhi oleh, atau memiliki potensi untuk terpengaruh oleh dampak dari kegiatan, produk, layanan, dan hubungan organisasi

37

BAGIAN 4

G4-18 LANJUTAN

ŸŸ Memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil di dalam organisasi ŸŸ Berinvestasi dalam keberhasilan/kegagalan organisasi

ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi’, organisasi bisa mengidentifikasi Aspek berdasarkan kedua sudut pandang tersebut.

Kegiatan, produk, layanan, dan hubungan organisasi mengakibatkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Beberapa dampak keberlanjutan ini terlihat oleh pemangku kepentingan, yang mengungkapkan kepentingan mereka secara langsung. Tetapi, tidak semua dampak keberlanjutan dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan. Beberapa dampak bisa jadi bersifat lambat dan kumulatif. Lainnya terjadi di tempat yang jauh dari pemangku kepentingan, sehingga hubungan sebab akibat yang terjadi mungkin menjadi tidak jelas.

Organisasi selanjutnya menetapkan nilai ambang (kriteria) yang membuat suatu Aspek menjadi penting. Analisis dari dua sudut pandang tersebut harus tergambarkan pada nilai ambang ini.

b. Signifikansi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprioritaskan Aspek yang mungkin berpengaruh positif atau negatif pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan visi dan strateginya.

Penetapan tersebut dilakukan dengan diskusi, analisis kualitatif, dan asesmen kuantitatif untuk memahami seberapa signifikan sebuah Aspek.

Untuk memprioritaskan Aspek untuk pelaporan, asesmen yang dilakukan organisasi meliputi, antara lain, unsur-unsur berikut: ŸŸ Kemungkinan dampak ŸŸ Tingkat keparahan dampak ŸŸ Kemungkinan risiko atau peluang yang timbul dari sebuah Aspek ŸŸ Seberapa kritikal dampak tersebut bagi kinerja jangka panjang organisasi ŸŸ Peluang bagi organisasi untuk tumbuh atau mendapatkan keuntungan dari dampak tersebut Elemen informasi ini mungkin tersedia melalui kebijakan internal yang dibuat, praktik, dan prosedur (seperti strategi, KPI, asesmen risiko, dan laporan keuangan), serta pengungkapan yang diminta peraturan. Di antara kemungkinan unsur-unsur lain, analisis dapat meliputi: ŸŸ Implikasi finansial dan non-finansial saat ini dan di masa mendatang ŸŸ Dampak pada strategi, kebijakan, proses, hubungan, dan komitmen organisasi ŸŸ Dampak terhadap keunggulan kompetitif/kepiawaian manajemen 2.3 MENENTUKAN ASPEK MATERIAL a. Nilai Ambang Setelah melakukan analisis ‘Pengaruh pada asesmen dan keputusan pemangku kepentingan’ dan ‘Signifikansi dampak

Definisi nilai ambang oleh organisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan. Nilai ambang dan kriteria yang dijadikan dasar harus didefinisikan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan dengan jelas oleh organisasi.

Fakta terhadap sebuah topik yang sulit dikuantifikasi bukan berarti bahwa topik tersebut tidak material. Keputusan tentang apa saja yang mungkin untuk diulas terkait Aspek Material yang terindentifikasi akan dipertimbangkan kemudian. Dalam menentukan nilai ambang, organisasi harus menetapkan bagaimana menjelaskan Aspek yang lebih penting daripada Aspek lain pada sebuah sudut pandang. Aspek tidak harus sangat signifikan di kedua sudut pandang agar dapat dianggap prioritas untuk pelaporan. Isu-isu yang mengemuka – Contohnya adalah sebuah Aspek bisa menjadi relevan tergantung pada waktu. Signifikansi pada salah satu sudut pandang lebih penting daripada memilih berdasarkan konvergensi di kedua sudut pandang yang berbeda, dan hindari menetapkan skala pembanding yang sangat rendah. Selain itu, seperti disebutkan sebelumnya, Aspek dengan signifikansi tinggi pada pemangku kepentingan utama yang menyangkut kepentingan pemangku kepentingan itu sendiri dapat dianggap penting untuk pelaporan. Untuk memberikan gambaran visual proses identifikasi ini, pada Gambar 6 area di antara dua sumbu menyertakan Aspek yang diidentifikasi selama Langkah Identifikasi. Di sini, Aspek ditempatkan sehubungan dengan ‘Pengaruh pada asesmen dan keputusan pemangku kepentingan’ dan ‘Signifikansi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi’. Semua Aspek dalam grafik harus dipertimbangkan dalam Langkah Prioritasi.

38

BAGIAN 4

G4-18 LANJUTAN

Presentasi visual Aspek yang diprioritaskan

PENGARUH PADA ASESMEN DAN KEPUTUSAN PEMANGKU KEPENTINGAN

GAMBAR 6

relatif terhadap prioritas dalam laporan: ŸŸ Aspek dengan prioritas pelaporan rendah dilaporkan untuk memenuhi peraturan atau persyaratan pelaporan lainnya. Bisa saja diputuskan untuk tidak disajikan dalam laporan jika tidak material. ŸŸ Aspek dengan prioritas pelaporan menengah harus dipertimbangkan untuk disajikan dalam laporan. Bisa saja diputuskan untuk tidak disajikan dalam laporan jika tidak material. ŸŸ Aspek dengan prioritas pelaporan tinggi harus dilaporkan secara mendetail. DMA mengijinkan pembahasan mengenai tantangan dan dilema, jika organisasi tidak memiliki pendekatan manajemen untuk Aspek Material (lihat Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar hlm. 45). Selain itu, Indikator harus dilaporkan dengan DMA atas Aspek Material yang menimbulkan dampak di dalam organisasi.

SIGNIFIKANSI DAMPAK EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN SOSIAL

b. Tingkat cakupan Tingkat cakupan merujuk pada seberapa bagus, seberapa banyak jumlah data, dan penjelasan naratif yang diungkapkan oleh organisasi pada Aspek Material. DMA, Indikator, atau kombinasi daripadanya menunjukkan perbedaan tingkat cakupan. Organisasi dapat mempertimbangkan hal berikut sebagai contoh tentang bagaimana menjelaskan tingkat cakupan

Untuk Aspek Material yang menimbulkan dampak di luar organisasi, Indikator dapat dilaporkan jika kualitas dan ketersediaan data memungkinkan. Di akhir Langkah Prioritasi, organisasi memiliki daftar semua Aspek Material yang akan disertakan dalam laporan, bersama dengan Boundary dan tingkat cakupannya. Organisasi harus melaporkan bila informasi yang disajikan pada DMA atau Indikator tidak mencakup Boundary yang teridentifikasi pada Aspek Material dalam Pengungkapan Standar Umum G4-20 dan G4-21 (Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar hlm. 29, dan Panduan Penerapan hlm. 41).

LANGKAH 3

Validasi Pada Langkah Validasi dilakukan asesmen pada semua Aspek Material yang terindentifikasi terhadap Prinsip ‘Kelengkapan’ (Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar hlm. 17, dan Panduan Penerapan hlm. 12-13) sebelum mengumpulkan informasi yang akan dilaporkan. Langkah Validasi meliputi asesmen Aspek Material terhadap: 1. Cakupan – berbagai Aspek yang dicakup dalam laporan 2. Aspek Boundary – Uraian tempat terjadinya dampak untuk setiap Aspek Material

3. Waktu – kelengkapan informasi yang dipilih berdasarkan periode pelaporan Validasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan laporan memberikan representasi yang wajar dan seimbang mengenai kinerja keberlanjutan organisasi, termasuk dampak positif dan negatifnya. Prinsip Kelengkapan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan diterapkan di sini untuk memfinalisasi proses identifikasi

39

BAGIAN 4

G4-18 LANJUTAN

konten laporan. Saat memvalidasi Aspek Material yang teridentifikasi (atau topik material lainnya), organisasi harus melakukan uji yang mendasari kedua Prinsip ini. Adalah sangat penting supaya daftar Aspek Material yang teridentifikasi disetujui terlebih dulu oleh pembuat keputusan senior internal yang relevan di organisasi. Beberapa organisasi dapat melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk proses persetujuan ini. Proses Validasi harus terdokumentasi. Setelah daftar Aspek Material yang teridentifikasi disetujui, Aspek Material yang terindentifikasi harus diterjemahkan menjadi Pengungkapan Standar – DMA dan Indikator – untuk dilaporkan. Setelah Langkah Validasi, organisasi mengumpulkan semua informasi yang akan dilaporkan atas setiap Aspek Material, dan menyusun laporan akhir. Dalam mengumpulkan informasi, Prinsip-prinsip untuk Menentukan Kualitas Laporan diterapkan (Prinsip-prinsip Pelaporan dan VII Jika Aspek telah diidentifikasi sebagai penting dan organisasi tidak memiliki informasi yang cukup untuk melaporkannya, laporan keberlanjutan harus menyatakan tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesenjangan, dan jangka waktu untuk melakukannya.

Pengungkapan Standar hlm. 17-18, dan Panduan Penerapan hlm. 13-16). Organisasi menentukan Aspek yang sudah ada pengelolaannya dan informasi mengenai kinerjanya, serta Aspek yang masih membutuhkan pengaturan pendekatan manajemen dan sistem pengukuran kinerjaVII. Organisasi dapat mengidentifikasi topik penting yang tidak tercakup dalam daftar Aspek dan Indikator di Pedoman atau dalam Pengungkapan Sektor GRI. Untuk membahas topik ini, organisasi dapat menerapkan DMA Generik. Komplemen atas DMA Generik, organisasi juga dapat menggunakan indikator alternatif, atau dari spesifik sektor, atau mengembangkan indikator sendiri. Indikator spesifik organisasi yang digunakan dalam laporan harus tunduk pada Prinsip-prinsip Pelaporan yang sama dan memiliki sisi teknis sama seperti Pengungkapan Standar GRI. Organisasi juga dapat melakukan pendekatan untuk melakukan asesmen materialitas atas Indikator dalam Langkah Validasi. Jika sebuah Indikator dianggap material sedangkan Aspek yang terkait dengannya tidak material, maka Aspek tersebut menjadi dianggap material.

LANGKAH 4

Reviu Reviu dilakukan setelah laporan diterbitkan, dan organisasi sedang menyiapkan siklus pelaporan berikutnya. Reviu ini fokus pada Aspek yang material dalam periode pelaporan sebelumnya dan juga mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan. Temuan dari reviu ini memberikan informasi dan masukan pada Langkah Identifikasi untuk siklus pelaporan berikutnya. Prinsip Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Konteks Keberlanjutan, serta uji yang terkait dalam Pedoman, menginformasikan reviu yang dilakukan pada sebuah laporan.

Hal tersebut berfungsi untuk memeriksa penyajian dan evaluasi konten laporan, serta memeriksa proses pelaporan secara keseluruhan. Organisasi dapat memilih untuk melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam memeriksa apakah konten laporan memberikan gambaran yang wajar dan seimbang atas dampak dan kinerja keberlanjutan organisasi, serta apakah proses yang dilaporkan dalam laporan menunjukkan maksud dari Prinsip-prinsip Pelaporan.

40

BAGIAN 4

G4-18 LANJUTAN

PROSES UNTUK MENENTUKAN KONTEN PELAPORAN – RINGKASAN LANGKAH 1

LANGKAH 3

Identifikasi

Validasi

ŸŸ Pertimbangkan daftar Aspek GRI dan topik penting lainnya ŸŸ Terapkan Prinsip Konteks Keberlanjutan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan: Identifikasi Aspek – dan topik relevan lainnya – berdasarkan dampak yang relevan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terkait dengan semua kegiatan, produk, layanan, dan hubungan organisasi, atau pada pengaruh yang dimilikinya terhadap asesmen dan keputusan pemangku kepentingan ŸŸ Identifikasi tempat terjadinya dampak: di dalam atau di luar organisasi ŸŸ Cantumkan Aspek dan topik lainnya yang dianggap relevan, serta Boundary

ŸŸ Terapkan Prinsip Kelengkapan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan: Lakukan asesmen pada daftar Aspek Material terhadap Cakupan, Aspek Boundary, dan Periode untuk memastikan bahwa laporan tersebut memberikan representasi yang wajar dan seimbang dari dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi ŸŸ Setujui daftar Aspek Material yang terindentifikasi bersama pembuat keputusan senior internal yang relevan ŸŸ Siapkan sistem dan proses untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk diungkapkan ŸŸ Terjemahkan Aspek Material teridentifikasi menjadi Pengungkapan Standar – DMA dan Indikator – sebagai dasar laporan. ŸŸ Tentukan informasi yang tersedia dan jelaskan mana yang masih diperlukan untuk membuat pendekatan manajemen dan sistem pengukuran

LANGKAH 2

Prioritasi ŸŸ Terapkan Prinsip Materialitas dan Pelibatan Pemangku Kepentingan: Nilai setiap Aspek dan topik lainnya yang dianggap relevan pada: –– signifikansi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi –– pengaruh terhadap asesmen dan keputusan pemangku kepentingan ŸŸ Identifikasi Aspek Material dengan menggabungkan asesmen tersebut ŸŸ Tentukan dan dokumentasikan nilai ambang (kriteria) untuk menentukan sebuah Aspek menjadi material ŸŸ Untuk setiap Aspek Material yang terindentifikasi, putuskan tingkat cakupan, jumlah data, dan penjelasan naratif yang akan diungkapkan ŸŸ Cantumkan Aspek Material yang akan disertakan dalam laporan, beserta Boundary dan tingkat cakupannya

LANGKAH 4

Reviu ŸŸ Terapkan Prinsip Konteks Keberlanjutan dan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: Tinjau Aspek yang penting dari pelaporan periode sebelumnya ŸŸ Gunakan hasil reviu untuk menjelaskan Langkah 1 Identifikasi untuk siklus pelaporan berikutnya Lihat juga ‘Definisi Istilah-istilah Penting’: Aspek, Aspek Boundary, Cakupan, Topik (Lihat Daftar Istilah pada Panduan Penerapan, hlm. 244)

GAMBAR 7 Topik

Menentukan Aspek Material dan Boundary - ikhtisar proses

Aspek

Pengungkapan Pendekatan Manajemen + Indikator

LANGKAH 1 IDENTIFIKASI

LANGKAH 2 PRIORITASI

Konteks Keberlanjutan

Materialitas

LANGKAH 3 VALIDASI

Kelengkapan

Pelibatan Pemangku Kepentingan

LANGKAH 4 REVIU

Konteks Keberlanjutan

Pelibatan Pemangku Kepentingan

LAPORAN

BAGIAN 4

G4-19 a. Cantumkan semua Aspek Material yang terindentifikasi dalam proses untuk menentukan konten laporan.

PANDUAN Lihat Panduan untuk G4-18, Panduan Penerapan hlm. 31-40.

G4-20 a. Untuk setiap Aspek Material, laporkan Aspek Boundary dalam organisasi, sebagai berikut: ŸŸ Laporkan apakah Aspek tersebut bersifat material di dalam organisasi ŸŸ Jika Aspek tersebut tidak material untuk semua entitas dalam organisasi (seperti yang dijelaskan dalam G4-17), pilih salah satu dari dua pendekatan berikut dan laporkan: –– Daftar entitas atau kelompok entitas sebagaimana disebutkan dalam G4-17 di mana Aspek-aspek tersebut tidak menjadi material atau –– Daftar entitas atau kelompok entitas yang disebutkan dalam G4-17 di mana Aspek-aspek tersebut menjadi material ŸŸ Laporkan setiap batasan spesifik terkait dengan Aspek Boundary di dalam organisasi

PANDUAN Lihat Panduan untuk G4-18, Panduan Penerapan hlm. 31-40.

G4-21 a. Untuk setiap Aspek Material, laporkan Aspek Boundary di luar organisasi, sebagai berikut: ŸŸ Laporkan apakah Aspek tersebut bersifat material di luar organisasi ŸŸ Jika Aspek tersebut adalah material di luar organisasi, identifikasi entitas, kelompok entitas atau elemen di mana Aspekaspek tersebut menjadi material. Selain itu, jelaskan lokasi geografis di mana Aspek tersebut menjadi material bagi entitas yang teridentifikasi ŸŸ Laporkan batasan spesifik terkait dengan Aspek Boundary di luar organisasi

PANDUAN Lihat Panduan untuk G4-18, Panduan Penerapan hlm. 31-40.

41

BAGIAN 4

G4-22 a. Laporkan pengaruh dari pernyataan ulang atas informasi yang diberikan pada laporan sebelumnya dan alasan pernyataan ulang tersebut.

PANDUAN Penyajian ulang mungkin disebabkan oleh: ŸŸ Merger atau akuisisi ŸŸ Perubahan tahun atau periode dasar ŸŸ Sifat bisnis ŸŸ Metode pengukuran

G4-23 a. Laporkan perubahan yang signifikan dari periode pelaporan sebelumnya pada Cakupan dan Aspek Boundary.

42

BAGIAN 4

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Pengungkapan Standar tersebut merupakan gambaran keseluruhan tentang hubungan dengan pemangku kepentingan organisasi selama periode pelaporan. Pengungkapan Standar ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan yang dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan.

G4-24 a. Susun daftar kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi.

PANDUAN Contoh kelompok pemangku kepentingan adalah: ŸŸ Masyarakat Sipil ŸŸ Pelanggan ŸŸ Karyawan, pekerja lainnya, dan serikat pekerja ŸŸ Masyarakat lokal ŸŸ Pemegang saham dan pemodal ŸŸ Pemasok

G4-25 a. Laporkan dasar identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan.

PANDUAN Penyusunan Jelaskan proses penentuan kelompok pemangku kepentingan organisasi dan penentuan kelompok yang akan dilibatkan dan yang tidak.

43

BAGIAN 4

G4-26 a. Laporkan pendekatan organisasi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, termasuk frekuensi hubungan menurut jenis dan menurut kelompok pemangku kepentingan, dan sebuah indikasi mengenai apakah terdapat hubungan yang dilakukan secara khusus dalam proses persiapan laporan.

PANDUAN Termasuk di sini adalah survei-survei yang dilakukan(seperti survei pemasok), kelompok fokus, panel komunitas, panel penasihat perusahaan, komunikasi tertulis, struktur manajemen atau serikat, dan sarana lainnya.

G4-27 a. Laporkan topik dan permasalahan utama yang pernah diajukan melalui hubungan dengan pemangku kepentingan dan bagaimana organisasi menanggapi topik dan permasalahan utama tersebut, termasuk melalui pelaporan ini. Laporkan kelompok pemangku kepentingan yang pernah mengajukan topik dan permasalahan utama.

44

BAGIAN 4

Profil Laporan Pengungkapan Standar ini menyajikan gambaran keseluruhan tentang informasi dasar mengenai laporan, Indeks Konten GRI, dan pendekatan untuk memperoleh assurance eksternal.

G4-28 a. Periode pelaporan (misalnya tahun fiskal atau tahun kalender) untuk informasi yang diberikan.

G4-29 a. Tanggal laporan sebelumnya yang paling terakhir (jika ada).

G4-30 a. Siklus pelaporan (misalnya tahunan, dua tahunan).

G4-31 a. Berikan kontak yang dapat dihubungi bila ada pertanyaan mengenai laporan atau kontennya.

45

46

BAGIAN 4

INDEKS KONTEN GRI

G4-32 a. Laporkan opsi ‘sesuai’ yang dipilih organisasi. b. Laporkan Indeks Konten GRI untuk opsi yang dipilih (lihat tabel di bawah ini). c. Laporkan referensi ke Laporan Assurance eksternal, jika laporan telah dijamin secara eksternal. GRI merekomendasikan penggunaan assurance eksternal, namun hal ini bukan persyaratan agar dapat ‘sesuai’ dengan Pedoman.

Indeks Konten GRI untuk ‘Sesuai’ – Inti PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM Pengungkapan Standar Umum

STRATEGI DAN ANALISIS G4-1 PROFIL ORGANISASI G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G4-8 G4-9 G4-10 G4-11 G4-12 G4-13 G4-14 G4-15 G4-16

Halaman

Assurance Eksternal Tunjukkan apakah Item Pengungkapan Standar telah dijamin secara eksternal. Jika ya, sertakan referensi halaman untuk Pernyataan Assurance Eksternal di laporan.

47

BAGIAN 4

G4-32 LANJUTAN

PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM Pengungkapan Standar Umum

Halaman

Assurance Eksternal Tunjukkan apakah Item Pengungkapan Standar telah dijamin secara eksternal. Jika ya, sertakan referensi halaman untuk Pernyataan Assurance Eksternal di laporan.

ASPEK MATERIAL DAN BOUNDARY TERIDENTIFIKASI G4-17 G4-18 G4-19 G4-20 G4-21 G4-22 G4-23 HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN G4-24 G4-25 G4-26 G4-27 PROFIL LAPORAN G4-28 G4-29 G4-30 G4-31 G4-32 G4-33 TATA KELOLA G4-34 ETIKA DAN INTEGRITAS G4-56 PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS Aspek Material (Seperti dalam G4-19) Cantumkan Aspek Material teridentifikasi.

DMA dan Indikator Cantumkan Pengungkapan Standar Khusus terkait dengan tiap Aspek Material teridentifikasi, dengan nomor halaman (atau tautan).

Tidak Dicantumkan Dalam kasus tertentu, jika tidak dimungkinkan untuk mencantumkan informasi wajib tertentu, berikan alasan untuk tidak mencantumkannya (seperti yang didefinisikan dalam Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar hlm. 13).

Assurance Eksternal Tunjukkan apakah Pengungkapan Standar telah dijamin secara eksternal. Jika ya, sertakan referensi halaman untuk Pernyataan Assurance Eksternal di laporan.

48

BAGIAN 4

G4-32 LANJUTAN

Indeks Konten GRI untuk ‘Sesuai’ – Komprehensif PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM Pengungkapan Standar Umum

Halaman Tidak Dicantumkan Dalam kasus tertentu, jika tidak dimungkinkan untuk mencantumkan informasi wajib tertentu, berikan alasan untuk tidak mencantumkannya (sebagaimana ditentukan dalam Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar hlm. 13).

STRATEGI DAN ANALISIS G4-1

Tidak berlaku

G4-2

Tidak berlaku

PROFIL ORGANISASI G4-3

Tidak berlaku

G4-4

Tidak berlaku

G4-5

Tidak berlaku

G4-6

Tidak berlaku

G4-7

Tidak berlaku

G4-8

Tidak berlaku

G4-9

Tidak berlaku

G4-10

Tidak berlaku

G4-11

Tidak berlaku

G4-12

Tidak berlaku

G4-13

Tidak berlaku

G4-14

Tidak berlaku

G4-15

Tidak berlaku

G4-16

Tidak berlaku

ASPEK MATERIAL DAN BOUNDARY TERIDENTIFIKASI G4-17

Tidak berlaku

G4-18

Tidak berlaku

G4-19

Tidak berlaku

G4-20

Tidak berlaku

G4-21

Tidak berlaku

G4-22

Tidak berlaku

G4-23

Tidak berlaku

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN G4-24

Tidak berlaku

G4-25

Tidak berlaku

G4-26

Tidak berlaku

G4-27

Tidak berlaku

Assurance Eksternal Tunjukkan apakah Item Pengungkapan Standar telah dijamin secara eksternal. Jika ya, sertakan referensi halaman untuk Pernyataan Assurance Eksternal di laporan.

49

BAGIAN 4

G4-32 LANJUTAN

PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM Pengungkapan Standar Umum

Halaman Tidak Dicantumkan Dalam kasus tertentu, jika tidak dimungkinkan untuk mencantumkan informasi wajib tertentu, berikan alasan untuk tidak mencantumkannya (sebagaimana ditentukan dalam Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar hlm. 13).

PROFIL LAPORAN G4-28

Tidak berlaku

G4-29

Tidak berlaku

G4-30

Tidak berlaku

G4-31

Tidak berlaku

G4-32

Tidak berlaku

G4-33

Tidak berlaku

TATA KELOLA G4-34

Tidak berlaku

G4-35 G4-36 G4-37 G4-38 G4-39 G4-40 G4-41 G4-42 G4-43 G4-44 G4-45 G4-46 G4-47 G4-48 G4-49 G4-50 G4-51 G4-52 G4-53 G4-54 G4-55 ETIKA DAN INTEGRITAS G4-56 G4-57 G4-58

Tidak berlaku

Assurance Eksternal Tunjukkan apakah Item Pengungkapan Standar telah dijamin secara eksternal. Jika ya, sertakan referensi halaman untuk Pernyataan Assurance Eksternal di laporan.

50

BAGIAN 4

G4-32 LANJUTAN

PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS Aspek Material (Seperti dalam G4-19) Cantumkan Aspek Material teridentifikasi.

DMA dan Indikator Cantumkan Pengungkapan Standar Khusus terkait dengan tiap Aspek Material teridentifikasi, dengan nomor halaman (atau tautan).

Pelaporan Pengungkapan Standar Wajib dengan Menggunakan Referensi Informasi yang terkait dengan Pengungkapan Standar yang diwajibkan oleh opsi ‘sesuai’ bisa saja sudah disajikan dalam laporan lain yang dibuat oleh organisasi, misalnya laporan tahunan untuk pemegang saham atau laporan wajib maupun sukarela lainnya. Dalam kondisi demikian, organisasi dapat memilih untuk tidak mengulang informasi tersebut dalam laporan keberlanjutannya, dan alih-alih menambahkan rujukan di mana informasi yang relevan dapat ditemukan.

Tidak Dicantumkan Dalam kasus tertentu, jika tidak dimungkinkan untuk mencantumkan informasi wajib tertentu, berikan alasan untuk tidak mencantumkannya (seperti yang didefinisikan dalam Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar hlm. 13).

Assurance Eksternal Tunjukkan apakah Pengungkapan Standar telah dijamin secara eksternal. Jika ya, sertakan referensi halaman untuk Pernyataan Assurance Eksternal di laporan.

web dan laporan cetakan atau hanya menggunakan salah satu media saja. Misalnya, organisasi dapat memilih untuk memberikan laporan yang terperinci dalam situs web, sedangkan ringkasan eksekutif, termasuk informasi strategi dan analisis serta kinerja disajikan dalam bentuk cetakan. Pemilihan media bergantung pada keputusan organisasi terkait dengan periode pelaporan, cara untuk memperbarui konten laporan, pengguna laporan umumnya, dan faktor praktis lainnya, misalnya strategi distribusi. Setidaknya satu media (web atau cetakan) harus dapat memberikan akses bagi pengguna kepada kumpulan informasi yang lengkap untuk periode pelaporan tersebut.

Penyajian ini dapat diterima selama referensinya spesifik (misalnya, referensi umum berupa laporan tahunan untuk para pemegang saham saja tidak dapat diterima, kecuali mencantumkan bagian, tabel, dll.) dan informasi tersebut tersedia secara umum dan dapat diakses dengan mudah. Hal ini dapat terjadi bila laporan keberlanjutan disajikan dalam format elektronik atau berbasis web dan tautan disediakan ke laporan elektronik atau berbasis web lainnya.

Catatan mengenai Laporan yang Tidak Disusun ‘Sesuai’ dengan Pedoman

MEDIA PELAPORAN Pelaporan elektronik atau berbasis web dan laporan cetakan adalah media yang tepat untuk pelaporan. Organisasi dapat memilih untuk menggunakan kombinasi laporan berbasis

“Laporan ini berisi Pengungkapan Standar dari Pedoman Pelaporan Berkelanjutan GRI”. Sebuah daftar Pengungkapan Standar dan lokasinya dalam laporan organisasi harus disediakan bersamaan dengan pernyataan ini.

Jika organisasi melaporkan Pengungkapan Standar dari Pedoman namun belum memenuhi semua persyaratan dalam opsi ‘sesuai’, laporan tersebut harus mencantumkan pernyataan berikut:

51

BAGIAN 4

ASSURANCE

G4-33 a. Laporkan kebijakan organisasi dan praktik yang sedang berjalan sehubungan dengan memperoleh assurance eksternal untuk laporan. b. Jika tidak disertakan dalam laporan assurance yang menyertai laporan keberlanjutan, laporkan cakupan dan dasar assurance eskternal yang diberikan. c. Laporkan hubungan antara organisasi dan penyedia assurance. d. Laporkan apakah badan tata kelola tertinggi atau eksekutif senior terlibat dalam memperoleh assurance untuk laporan keberlanjutan organisasi. PANDUAN Relevansi Organisasi menggunakan beragam pendekatan untuk meningkatkan kredibilitas laporannya. GRI merekomendasikan penggunaan assurance eksternal untuk laporan keberlanjutan selain sumber daya internal, tetapi bukan merupakan keharusan. GRI menggunakan istilah ‘assurance eksternal’ untuk merujuk pada aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan keputusan yang dipublikasikan mengenai kualitas laporan dan informasi (baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif ) yang terkandung di dalamnya. Assurance eksternal juga merujuk ke aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan keputusan yang dipublikasikan mengenai sistem atau proses (misalnya proses untuk menentukan konten laporan, termasuk penerapan Prinsip Materialitas atau proses hubungan dengan pemangku kepentingan). Aktivitas ini berbeda dari aktivitas yang dirancang untuk menilai atau memvalidasi kualitas atau tingkat kinerja sebuah organisasi, seperti menerbitkan sertifikasi kinerja atau asesmen kepatuhan. Beragam pendekatan saat ini digunakan oleh penyusun laporan guna menerapkan assurance eksternal, termasuk menggunakan penyedia assurance profesional, atau kelompok maupun perorangan eksternal lainnya. Apa pun pendekatan khusus yang diterapkan, assurance eksternal harus dilaksanakan oleh kelompok atau perorangan yang kompeten di luar dari organisasi, yang mengikuti standar profesional untuk assurance, atau yang menerapkan proses sistematis, terdokumentasi, dan berdasarkan bukti-bukti (‘penyedia assurance). Secara keseluruhan, untuk assurance eksternal laporan yang menggunakan Pedoman, penting bahwa penyedia assurance yang dimaksud untuk: ŸŸ Independen dari organisasi dan oleh karena itu dapat menjangkau dan memublikasikan opini atau keputusan yang objektif dan tidak memihak dalam laporan

ŸŸ Terbukti kompeten untuk pokok permasalahan dan praktik assurance ŸŸ Menerapkan prosedur pengendalian mutu dalam pelaksanaan pekerjaan assurance ŸŸ Melaksanakan pekerjaan dengan cara yang sistematis, terdokumentasi, berdasarkan bukti-bukti, dan ditunjukkan dengan prosedur yang ditetapkan ŸŸ Menilai apakah laporan menyajikan presentasi kinerja yang wajar dan seimbang, yang mempertimbangkan kebenaran data dalam laporan serta pemilihan konten secara keseluruhan ŸŸ Menilai sejauh mana penyusun laporan telah menerapkan Pedoman selama proses pengambilan kesimpulan ŸŸ Menerbitkan laporan tertulis yang tersedia bagi publik dan mencantumkan opini atau kumpulan kesimpulan, Uraian tanggung jawab penyusun laporan dan penyedia assurance, serta ringkasan pelaksanaan pekerjaan untuk menjelaskan sifat assurance yang diberikan dalam laporan assurance

Sebuah organisasi dimungkinkan untuk memiliki sistem pengendalian internal dan aturan tata kelola perusahaan, pada sejumlah yurisdiksi, yang mengharuskan direktur untuk memeriksa, dan jika dirasa cukup untuk mengonfirmasi kecukupan pengendalian internal organisasi untuk laporan tahunannya. Organisasi juga dapat membuat dan mengelola fungsi audit internal, sebagai bagian dari proses manajemen risiko dan untuk mengelola serta melaporkan informasi. Sistem internal tersebut juga penting berkaitan dengan integritas dan kredibilitas laporan secara keseluruhan. Sebuah organisasi dapat menyelenggarakan diskusi panel para pemangku kepentingan untuk meninjau pendekatan secara keseluruhan pada pelaporan berkelanjutan atau memberikan saran mengenai konten laporan berkelanjutan tersebut. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Badan tata kelola tertinggi ŸŸ Eksekutif senior

BAGIAN 4

Tata Kelola Pengungkapan Standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang: ŸŸ Struktur tata kelola dan komposisinya ŸŸ Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai, dan strategi organisasi ŸŸ Kompetensi dan evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi ŸŸ Peran badan tata kelola tertinggi dalam manajemen risiko ŸŸ Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan ŸŸ Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial ŸŸ Remunerasi dan insentif Referensi ŸŸ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa LEAD, A New Agenda for the Board of Directors: Adoption and Oversight of Corporate Sustainability, 2012. Definisi Untuk semua Pengungkapan Standar pada bagian Tata Kelola, harap pertimbangkan definisi berikut: ŸŸ Badan tata kelola tertinggi ŸŸ Eksekutif senior ŸŸ Sistem dewan dua tingkat Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 STRUKTUR DAN KOMPOSISI TATA KELOLA Transparansi pada struktur dan komposisi tata kelola organisasi penting untuk memastikan akuntabilitas lembaga dan individu yang terkait. Pengungkapan Standar ini menggambarkan bagaimana badan tata kelola tertinggi ditetapkan dan dibentuk dalam mendukung tujuan organisasi, dan bagaimana tujuan tersebut dikaitkan dengan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial.

G4-34 a. Laporkan struktur tata kelola organisasi, termasuk komite-komite badan tata kelola tertinggi. Identifikasi komite yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan terkait dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial.

G4-35 a. Laporkan proses pelimpahan otoritas untuk topik ekonomi, lingkungan dan sosial dari badan tata kelola tertinggi kepada eksekutif senior dan karyawan lainnya.

G4-36 a. Laporkan apakah organisasi telah menetapkan jabatan atau jabatan-jabatan tingkat eksekutif dengan tanggung jawab untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan apakah pemegang jabatan melapor langsung kepada badan tata kelola tertinggi.

52

BAGIAN 4

G4-37 a. Laporkan proses konsultasi antara pemangku kepentingan dan badan tata kelola tertinggi tentang topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jika proses konsultasi didelegasikan, jelaskan kepada siapa dan masukan-masukan mana yang diproses kepada badan tata kelola tertinggi.

G4-38 a. Laporkan komposisi badan tata kelola tertinggi dan komite-komitenya menurut: ŸŸ Eksekutif atau non-eksekutif ŸŸ Independensi ŸŸ Masa jabatan di badan tata kelola ŸŸ Jumlah posisi dan komitmen lain yang signifikan pada setiap individu dan sifat komitmen tersebut ŸŸ Gender ŸŸ Keanggotaan bagi kelompok sosial yang kurang terwakili ŸŸ Kompetensi yang berkaitan dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial ŸŸ Perwakilan pemangku kepentingan

PANDUAN Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Kelompok sosial yang kurang terwakili

G4-39 a. Laporkan apakah Pimpinan badan tata kelola tertinggi juga merupakan pejabat eksekutif (dan, jika ya, apa fungsinya dalam manajemen organisasi dan alasan untuk pengaturan ini).

G4-40 a. Laporkan proses pencalonan dan pemilihan untuk badan tata kelola tertinggi dan komite-komitenya, serta kriteria yang digunakan untuk mencalonkan dan memilih anggota badan tata kelola tertinggi, termasuk: ŸŸ Apakah dan bagaimana keberagaman dipertimbangkan ŸŸ Apakah dan bagaimana independensi dipertimbangkan ŸŸ Apakah dan bagaimana keahlian dan pengalaman yang berkaitan dengan topik ekonomi, lingkungan, dan sosial dipertimbangkan ŸŸ Apakah dan bagaimana pemangku kepentingan (termasuk pemegang saham) dilibatkan

53

54

BAGIAN 4

G4-41 a. Laporkan proses pada badan tata kelola tertinggi untuk memastikan konflik kepentingan dihindari dan dikelola. Laporkan apakah konflik kepentingan diungkapkan kepada pemangku kepentingan, termasuk, setidaknya: ŸŸ Keanggotaan lintas dewan ŸŸ Lintas kepemilikan saham dengan pemasok dan pemangku kepentingan lain ŸŸ Keberadaan pemegang saham pengendali ŸŸ Pengungkapan tentang pihak yang berelasi

PANDUAN Selaraskan definisi pemegang saham pegendali dengan definisi yang digunakan untuk tujuan laporan keuangan konsilidasi organisasi atau dokumen yang setara.

Referensi ŸŸ Prinsip-prinsip Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ’Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan’, 2004.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Konflik kepentingan

PERAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI DALAM MENETAPKAN TUJUAN, NILAI, DAN STRATEGI Badan tata kelola tertinggi menetapkan budaya organisasi, dan memiliki peran yang besar dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strateginya.

G4-42 a. Laporkan peran badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior dalam pengembangan, persetujuan, dan pembaruan tujuan, pernyataan nilai atau misi, strategi, kebijakan, dan sasaran organisasi yang berkaitan dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial.

KOMPETENSI DAN EVALUASI KINERJA BADAN TATA KELOLA TERTINGGI Pengungkapan Standar ini menjelaskan kesediaan dan kemampuan badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior untuk memahami, membahas, dan menanggapi secara efektif dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial; serta menunjukkan apakah sebuah proses diterapkan, dilaksanakan secara internal atau eksternal, guna memastikan keefektifan berkelanjutan dari badan tata kelola tertinggi.

G4-43 a. Laporkan tindakan yang diambil untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi mengenai topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.

BAGIAN 4

G4-44 a. Laporkan proses untuk evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi sehubungan dengan tata kelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporkan apakah evaluasi tersebut independen atau tidak, dan frekuensinya. Laporkan apakah evaluasi tersebut merupakan asesmen yang dilakukan sendiri. b. Laporkan tindakan yang diambil sebagai tanggapan terhadap evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi terkait dengan tata kelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk, setidaknya, perubahan dalam keanggotaan dan praktik di tingkat organisasi.

PERAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI DALAM MANAJEMEN RISIKO Pengungkapan Standar ini menjelaskan apakah badan tata kelola tertinggi bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko dan keefektifannya secara keseluruhan. Pertimbangan-pertimbangan dari badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior terkait dengan elemen-elemen risiko untuk jangka yang lebih panjang dan cakupan yang lebih luas, serta pengintegrasiannya ke dalam perencanaan strategi, merupakan pengungkapan penting dalam tata kelola. Referensi ŸŸ Prinsip-prinsip Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan’, 2004. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

G4-45 a. Laporkan peran badan tata kelola tertinggi dalam identifikasi dan pengelolaan dampak, risiko, dan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sertakan peran badan tata kelola tertinggi dalam penerapan proses uji tuntas. b. Laporkan apakah konsultasi pemangku kepentingan digunakan untuk mendukung identifikasi dan manajemen oleh badan tata kelola tertinggi mengenai dampak, risiko, serta peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial.

G4-46 a. Laporkan peran badan tata kelola tertinggi dalam meninjau keefektifan proses manajemen risiko organisasi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.

G4-47 a. Laporkan frekuensi reviu badan tata kelola tertinggi mengenai dampak, risiko, dan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial.

55

BAGIAN 4

PERAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI DALAM PELAPORAN KEBERLANJUTAN Pengungkapan Standar ini menunjukkan sejauh mana keterlibatan badan tata kelola tertinggi dalam menyusun dan menyetujui pengungkapan keberlanjutan organisasi, dan pada tingkatan mana hal ini dapat diselaraskan dengan proses pelaporan finansial.

G4-48 a. Laporkan komite atau posisi tertinggi yang secara resmi meninjau dan menyetujui laporan keberlanjutan organisasi dan memastikan bahwa semua Aspek Material tercakup.

PERAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI DALAM MENGEVALUASI KINERJA EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN SOSIAL Pengungkapan Standar ini menunjukkan sejauh mana badan tata kelola tertinggi terlibat dalam memantau dan bereaksi terhadap kinerja organisasi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial mengakibatkan risiko dan peluang besar di mana badan tata kelola tertinggi harus memastikan pemantauan dan, bila sesuai, penanganannya. Pengungkapan Standar ini juga membahas proses organisasi untuk menyampaikan permasalahan penting pada badan tata kelola tertinggi.

G4-49 a. Laporkan proses penyampaian permasalahan penting kepada badan tata kelola tertinggi.

G4-50 a. Laporkan sifat dan jumlah total permasalahan penting yang dikomunikasikan kepada badan tata kelola tertinggi dan mekanisme yang digunakan untuk membahas dan menyelesaikannya.

PANDUAN Bila permasalahan yang sebenarnya bersifat sensitif karena pembatasan oleh peraturan atau undang-undang, respon terhadap Pengungkapan Standar ini harus dibatasi pada informasi yang dapat disajikan oleh organisasi tanpa membahayakan kerahasiaannya.

56

57

BAGIAN 4

REMUNERASI DAN INSENTIF Pengungkapan Standar ini berfokus pada kebijakan remunerasi yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pengaturan remunerasi dapat mendukung tujuan strategis organisasi, selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan, dan memungkinkan untuk dapat merekrut, memotivasi, serta mempertahankan anggota badan tata kelola tertinggi, eksekutif senior, dan karyawan. Referensi ŸŸ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa LEAD dan Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab (PRI), Integrating ESG issues into Executive Pay, 2012.

G4-51 a. Laporkan kebijakan remunerasi untuk badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior untuk jenis remunerasi di bawah ini: ŸŸ Gaji tetap dan gaji tidak tetap: –– Gaji berbasis kinerja –– Gaji berbasis ekuitas –– Bonus –– Saham tangguhan atau saham vested (hak karyawan) ŸŸ Bonus kontrak atau pembayaran insentif perekrutan ŸŸ Pembayaran uang pesangon ŸŸ Clawback ŸŸ Tunjangan pensiun, termasuk perbedaan antara skema tunjangan dan tingkat kontribusi untuk badan tata kelola tertinggi, eksekutif senior, dan semua karyawan lainnya b. Laporkan bagaimana kriteria kinerja dalam kebijakan remunerasi dikaitkan dengan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior.

PANDUAN Penyusunan Jika digunakan pembayaran terkait kinerja, jelaskan bagaimana kriteria kinerja dalam kebijakan remunerasi dikaitkan dengan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial oleh badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior untuk masa pelaporan dan periode berikutnya. Jika digunakan pembayaran terkait kinerja, jelaskan bagaimana pembayaran remunerasi dan terkait insentif untuk eksekutif senior dirancang untuk memberikan penghargaan atas kinerja jangka panjang. Jika digunakan pembayaran uang pesangon, jelaskan apakah: ŸŸ Periode pemberitahuan untuk anggota badan tata kelola dan eksekutif senior berbeda dari karyawan lainnya

ŸŸ Pembayaran uang pesangon untuk anggota badan tata kelola dan eksekutif senior berbeda dari karyawan lainnya ŸŸ Pembayaran apa pun selain dari pembayaran yang terkait dengan periode yang telah ditentukan dibayarkan kepada anggota badan tata kelola dan eksekutif senior yang meninggal dunia ŸŸ Klausa keringanan apapun yang termasuk dalam pengaturan tentang PHK Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Clawback ŸŸ Pembayaran uang pesangon

58

BAGIAN 4

G4-52 a. Laporkan proses untuk menentukan remunerasi. Laporkan apakah konsultan remunerasi dilibatkan dalam penentuan remunerasi dan apakah mereka terpisah dari manajemen. Laporkan hubungan lainnya yang dimiliki konsultan remunerasi dengan organisasi.

G4-53 a. Laporkan bagaimana pandangan pemangku kepentingan diminta dan dipertimbangkan terkait dengan remunerasi, termasuk hasil pemungutan suara pada kebijakan dan usulan remunerasi, jika berlaku.

G4-54 a. Laporkan rasio total kompensasi tahunan untuk individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi dalam organisasi di setiap negara dari operasi yang signifikan terhadap median peningkatan total kompensasi tahunan untuk semua karyawan (tidak termasuk individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi) di negara yang sama.

PANDUAN Penyusunan Untuk setiap negara dengan operasi yang signifikan: ŸŸ Identifikasi individu yang memperoleh pendapatan untuk tahun pelaporan, berdasarkan total kompensasi. Definisikan dan ungkapkan komposisi total kompensasi tahunan individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi ŸŸ Hitung median total kompensasi tahunan untuk semua karyawan kecuali individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi. Tentukan dan ungkapkan komposisi total kompensasi tahunan untuk semua karyawan sebagai berikut: –– Cantumkan jenis kompensasi yang termasuk dalam penghitungan –– Identifikasikan apakah karyawan purnawaktu, paruh waktu dan kontrak disertakan dalam penghitungan ini. Jika yang digunakan adalah rasio pembayaran setara dengan purnawaktu untuk setiap karyawan paruh waktu, identifikasikan hal ini –– Jika organisasi memilih untuk tidak mengonsolidasikan rasio ini untuk keseluruhan organisasi, identifikasikan operasi atau negara mana yang disertakan dengan jelas

ŸŸ Hitung rasio total kompensasi tahunan individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi terhadap median total kompensasi tahunan untuk semua karyawan Berdasarkan kebijakan remunerasi organisasi dan ketersediaan data, komponen berikut dapat dipertimbangkan untuk penghitungan: ŸŸ Gaji pokok: kompensasi tunai yang dijamin, jangka pendek, non-variabel ŸŸ Kompensasi tunai: jumlah gaji pokok + tunjangan tunai + bonus + komisi + pembagian keuntungan tunai + bentuk pembayaran variabel tunai lainnya ŸŸ Kompensasi langsung: jumlah total kompensasi tunai + nilai wajar total dari semua insentif jangka panjang tahunan (seperti hadiah opsi saham, pembagian atau unit saham yang dibatasi, pembagian atau unit saham kinerja, pembagian saham phantom, hak apresiasi saham, dan hadiah tunai jangka panjang) Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Total kompensasi tahunan

59

BAGIAN 4

G4-55 a. Laporkan rasio peningkatan persentase dalam total kompensasi tahunan untuk individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi dalam organisasi di setiap negara dari operasi yang signifikan terhadap peningkatan persentase median dalam total kompensasi tahunan untuk semua karyawan (tidak termasuk individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi) di negara yang sama.

PANDUAN Penyusunan Untuk setiap negara dengan operasi yang signifikan: ŸŸ Identifikasi individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi untuk tahun pelaporan, ditentukan oleh total kompensasi ŸŸ Hitung peningkatan persentase dalam kompensasi individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi mulai dari tahun sebelumnya sampai tahun pelaporan ŸŸ Hitung median total kompensasi tahunan untuk semua karyawan kecuali individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi ŸŸ Tentukan dan ungkapkan komposisi total kompensasi tahunan untuk individu memperoleh pendapatan paling tinggi dan semua karyawan sebagai berikut: –– Cantumkan jenis kompensasi yang termasuk dalam penghitungan –– Indikasikan apakah karyawan purnawaktu, paruh waktu dan kontrak disertakan dalam penghitungan ini. Jika yang digunakan adalah rasio pembayaran setara dengan purnawaktu untuk setiap karyawan paruh waktu, indikasikan hal ini –– Jika organisasi memilih untuk tidak mengonsolidasikan rasio ini untuk keseluruhan organisasi, tentukan operasi atau negara mana yang disertakan dengan jelas ŸŸ Hitung peningkatan persentase median total kompensasi

tahunan mulai dari tahun sebelumnya sampai tahun pelaporan ŸŸ Hitung rasio total kompensasi tahunan peningkatan persentase individu yang memperoleh pendapatan paling tinggi terhadap median total kompensasi tahunan peningkatan persentase untuk semua karyawan Berdasarkan kebijakan remunerasi organisasi dan ketersediaan data, komponen berikut dapat dipertimbangkan untuk penghitungan: ŸŸ Gaji pokok: kompensasi tunai yang dijamin, jangka pendek, non-variabel ŸŸ Kompensasi tunai: jumlah gaji pokok + tunjangan tunai + bonus + komisi + pembagian keuntungan tunai + bentuk pembayaran tunai variabel lainnya ŸŸ Kompensasi langsung: jumlah total kompensasi tunai + nilai wajar total dari semua insentif jangka panjang tahunan (seperti hadiah opsi saham, pembagian atau unit saham yang dibatasi, pembagian atau unit saham kinerja, pembagian saham kosong, hak apresiasi saham, dan hadiah tunai jangka panjang) Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Total kompensasi tahunan

60

BAGIAN 4

Etika dan Integritas Pengungkapan Standar ini merupakan gambaran keseluruhan tentang: ŸŸ Nilai, prinsip, standar, dan norma organisasi ŸŸ Mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan mengenai perilaku etis dan taat hukum ŸŸ Mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan permasalahan tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum dan masalah integritas

G4-56 a. Jelaskan nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku organisasi seperti pedoman perilaku dan kode etik.

PANDUAN Penyusunan Identifikasi bagaimana nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku organisasi (seperti pedoman perilaku, kode etik) telah dikembangkan, disetujui, dan diterapkan, termasuk: ŸŸ Apakah pelatihan diberikan secara rutin kepada semua anggota badan tata kelola, karyawan, dan mitra bisnis yang ada serta yang baru. ŸŸ Apakah perlu dibaca dan ditandatangani secara rutin oleh semua anggota badan tata kelola, karyawan, dan mitra bisnis yang ada serta yang baru.

ŸŸ Apakah organisasi telah menetapkan posisi tingkat eksekutif atau posisi dengan tanggung jawab untuk semua itu ŸŸ Jika berlaku, apakah tersedia dalam berbagai bahasa untuk menjangkau semua anggota badan tata kelola, karyawan, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya Peran badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior dalam mengembangkan, menyetujui, dan memperbarui laporan nilai organisasi yang tercakup dalam G4-42.

G4-57 a. Laporkan mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan tentang perilaku etis dan sah menurut hukum, dan perkara yang berkaitan dengan integritas organisasi, seperti saluran bantuan atau saluran saran.

PANDUAN Uraian mekanisme internal dan eksternal untuk mendapatkan saran mengenai perilaku yang beretika dan taat hukum, serta persoalan yang berkaitan dengan integritas, bisa termasuk: ŸŸ Siapa yang ditunjuk untuk tanggung jawab keseluruhan atas mekanisme untuk memperoleh masukan ŸŸ Apakah ada mekanisme untuk mendapatkan saran dari luar organisasi ŸŸ Apakah dan bagaimana karyawan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya diinformasikan mengenai mekanisme memperoleh masukan ŸŸ Ketersediaan dan aksesibilitas mekanisme untuk memperoleh masukan melalui karyawan dan mitra

bisnis (seperti jumlah total jam per hari, hari per minggu, ketersediaan dalam bahasa lokal) ŸŸ Apakah permintaan masukan diperlakukan sebagai hal yang sifatnya rahasia ŸŸ Apakah mekanisme untuk mendapatkan saran memperbolehkan permintaan masukan secara anonim ŸŸ Jumlah total permintaan masukan yang diterima selama periode pelaporan melalui mekanisme organisasi untuk mendapatkan masukan, termasuk persentase permintaan yang dijawab selama periode pelaporan dan Uraian jenis permintaan yang diterima ŸŸ Tingkat kepuasan bagi pihak yang menggunakan mekanisme untuk mendapatkan masukan tersebut

61

BAGIAN 4

G4-58 a. Laporkan mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan masalah terkait perilaku tidak etis dan melanggar hukum, dan masalah yang terkait dengan integritas organisasi, seperti eskalasi melalui manajemen lini, mekanisme pengungkapan, atau hotline.

PANDUAN Uraian mekanisme internal dan eksternal untuk permasalahan pelaporan tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum, serta perkara yang berkaitan dengan integritas, bisa termasuk: ŸŸ Siapa yang ditunjuk atas tanggung jawab keseluruhan tentang mekanisme pelaporan ŸŸ Apakah ada mekanisme pelaporan untuk mendapatkan masukan dari luar organisasi ŸŸ Ketersediaan dan aksesibilitas mekanisme pelaporan bagi karyawan dan mitra bisnis (seperti jumlah total jam per hari, hari per minggu, ketersediaan dalam bahasa lokal) ŸŸ Apakah dan bagaimana karyawan, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya diinformasikan mengenai mekanisme pelaporan ŸŸ Apakah pelatihan tentang mekanisme pelaporan diberikan kepada karyawan dan mitra bisnis ŸŸ Apakah permasalahan diperlakukan sebagai rahasia

ŸŸ Apakah mekanisme memungkinkan pelaporan permasalahan secara anonim, jika diizinkan oleh undangundang ŸŸ Apakah organisasi memiliki kebijakan non-pembalasan ŸŸ Proses yang digunakan untuk menginvestigasi permasalahan ŸŸ Jumlah total permasalahan yang diungkapkan selama periode pelaporan, termasuk persentase yang ditangani, diselesaikan dan ditemukan tidak terbukti kebenarannya selama periode pelaporan, dan jenis pelanggaran yang dilaporkan ŸŸ Tingkat kepuasan bagi pihak yang menggunakan mekanisme pelaporan tersebut Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Mekanisme untuk melaporkan permasalahan tentang perilaku tidak etis atau melanggar hukum dan masalah yang terkait dengan integritas

62

BAGIAN 4

4.2 PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS Pedoman ini mengatur Pengungkapan Standar Khusus ke dalam tiga Kategori - Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial. Kategori Sosial lebih lanjut dibagi ke dalam empat subKategori, yaitu Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, dan Tanggung Jawab atas Produk. Aspek GRI ditetapkan dalam setiap Kategori. Tabel 1 di bawah ini memberikan gambaran keseluruhan mengenai Kategori dan Aspek. Laporan keberlanjutan organisasi menyajikan informasi terkait dengan Aspek Material, yaitu aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi; atau yang secara nyata memengaruhi asesmen dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk Menentukan Konten Laporan dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi Aspek Material dan Boundary dan untuk menunjukkan di mana pengaruhnya diidentifikasi sebagai penting. (Uraian Prinsip-prinsip tersebut, sekaligus Pedoman tentang cara menerapkannya, dapat ditemukan dalam Panduan Penerapan di hlm. 9-13 dan hlm. 31-40). Informasi yang dilaporkan untuk setiap Aspek Material yang teridentifikasi dapat diungkapkan sebagai DMA dan sebagai Indikator. Dimensi keberlanjutan ekonomi terkait dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi dari para pemangku kepentingannya, dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Hal ini tidak berfokus pada kondisi keuangan organisasi.

TABEL 1: KATEGORI DAN ASPEK DALAM PEDOMAN Kategori

Ekonomi

Lingkungan

Aspek VIII

ŸŸ Kinerja Ekonomi ŸŸ Keberadaan di Pasar ŸŸ Dampak Ekonomi Tidak Langsung ŸŸ Praktik Pengadaan

ŸŸ Bahan ŸŸ Energi ŸŸ Air ŸŸ Keanekaragaman Hayati ŸŸ Emisi ŸŸ Efluen dan Limbah ŸŸ Produk dan Jasa ŸŸ Kepatuhan ŸŸ Transportasi ŸŸ Lain-lain ŸŸ Asesmen Pemasok atas Lingkungan ŸŸ Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Kategori

Sosial

SubKategori

Praktik Ketenagakerjaan Hak Asasi Manusia dan Kenyamanan Bekerja

Aspek VIII

ŸŸ Kepegawaian ŸŸ Hubungan Industrial ŸŸ Kesehatan dan Keselamatan Kerja ŸŸ Pelatihan dan Pendidikan ŸŸ Keberagaman dan Kesetaraan Peluang ŸŸ Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki ŸŸ Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan ŸŸ Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

ŸŸ Investasi ŸŸ Non-diskriminasi ŸŸ Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama ŸŸ Pekerja Anak ŸŸ Pekerja Paksa atau Wajib Kerja ŸŸ Praktik Pengamanan ŸŸ Hak Adat ŸŸ Asesmen ŸŸ Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia ŸŸ Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia

Masyarakat

Tanggung Jawab atas Produk

ŸŸ Masyarakat Lokal ŸŸ Anti-korupsi ŸŸ Kebijakan Publik ŸŸ Anti Persaingan ŸŸ Kepatuhan ŸŸ Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat ŸŸ Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat

ŸŸ Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan ŸŸ Pelabelan Produk dan Jasa ŸŸ Komunikasi Pemasaran ŸŸ Privasi Pelanggan ŸŸ Kepatuhan

VIII Kata topik digunakan dalam Pedoman ini untuk merujuk pada semua kemungkinan subjek keberlanjutan. Kata Aspek digunakan dalam Pedoman untuk merujuk pada daftar subjek yang tercakup dalam Pedoman.

63

BAGIAN 4

Panduan untuk Pengungkapan Pendekatan Manajemen (DMA) Introduksi DMA dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menerangkan bagaimana pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkaitan dengan Aspek Material. Aspek Material ditetapkan oleh organisasi menggunakan Prinsip-Prinsip Pelaporan untuk Menentukan Konten Laporan (lihat Panduan untuk G4-18 dalam Panduan Penerapan hlm. 31-40). Aspek Material adalah aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan; atau yang secara substantif memengaruhi asesmen dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. DMA merupakan informasi naratif tentang bagaimana organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon dampak aktual maupun potensial dari material ekonomi, lingkungan, dan sosial. DMA juga memberikan konteks untuk kinerja yang dilaporkan oleh Indikator. Menata Informasi DMA disediakan untuk Aspek GRI, untuk melaporkan praktik manajemen spesifik. Jika pendekatan manajemen yang dilakukan organisasi atau komponen-komponennya (seperti kebijakan atau tindakan khusus) berlaku secara umum bagi lebih dari satu Aspek GRI, DMA tersebut boleh dibuat satu kali saja dalam laporan, kemudian tidak perlu diulang sepanjang laporan untuk setiap Kategori, Aspek, atau Indikator GRI. Bila DMA digabungkan untuk sekelompok Aspek, laporan menyatakan dengan jelas Aspek mana yang tercakup dalam setiap pengungkapan. Jenis Pengungkapan yang berbeda mengenai Pendekatan Manajemen Panduan untuk DMA dibagi menjadi dua jenis: Panduan Generik dan Spesifik-Aspek. Panduan DMA Generik dirancang untuk digunakan dengan Aspek mana pun. Panduan DMA spesifik-Aspek dirancang untuk memberikan rincian tambahan tentang informasi yang akan dilaporkan untuk Aspek tersebut. Saat melaporkan pendekatan manajemen, organisasi memulai dengan membahas Panduan DMA Generik. Jika Panduan spesifik-Aspek tersedia, organisasi akan menggunakannya untuk melaporkan pendekatan manajemen mereka untuk Aspek tersebut secara lebih rinci.

Panduan DMA spesifik-Aspek belum dikembangkan untuk setiap Aspek dalam Pedoman ini. Panduan DMA spesifik-Aspek tersedia untuk Aspek berikut: ŸŸ Dampak Ekonomi Tidak Langsung ŸŸ Praktik Pengadaan ŸŸ Energi ŸŸ Keanekaragaman Hayati ŸŸ Emisi ŸŸ Asesmen Pemasok atas Lingkungan ŸŸ Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan ŸŸ Kepegawaian ŸŸ Kesehatan dan Keselamatan Kerja ŸŸ Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki ŸŸ Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan ŸŸ Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan ŸŸ Investasi ŸŸ Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama ŸŸ Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia ŸŸ Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia ŸŸ Masyarakat Lokal ŸŸ Anti-korupsi ŸŸ Kebijakan Publik ŸŸ Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat ŸŸ Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat ŸŸ Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan ŸŸ Pelabelan Produk dan Jasa Untuk panduan tentang DMA Generik, yang dapat diterapkan untuk setiap Aspek Material, dan untuk DMA spesifik-Aspek, yang dirancang untuk memberikan detail tambahan ke laporan tentang Aspek khusus, lihat hlm. 64 dan hlm. 66 di Panduan Penerapan. Pengungkapan Pendekatan Manajemen Generik DMA harus berisi informasi yang memadai untuk menjelaskan tanggapan organisasi terhadap Aspek Material. Proses pemilihan Aspek Material diuraikan di Panduan untuk G4-18, Panduan Penerapan hlm. 31-40. Organisasi harus melapor jika informasi yang diberikan untuk DMA tidak mencakup Boundary yang teridentifikasi untuk Aspek Material dalam Pengungkapan Standar Umum G4-20 dan G4-21. DMA meliputi Pengungkapan Standar sebagai berikut:

64

BAGIAN 4

G4-DMA a. Laporkan mengapa Aspek tersebut material. Laporkan dampak yang membuat Aspek ini material. b. Laporkan cara organisasi mengelola Aspek Material atau dampak dari Aspek tersebut. c. Laporkan evaluasi pendekatan manajemen, termasuk: ŸŸ Mekanisme untuk mengevaluasi keefektifan pendekatan manajemen yang dilakukan ŸŸ Hasil evaluasi pendekatan manajemen ŸŸ Perubahan-perubahan yang dilakukan terkait dengan pendekatan manajemen

PANDUAN Panduan untuk G4-DMA­-a Jelaskan mengapa Aspek tersebut material. Setidaknya, ini mencakup informasi mengenai dampak organisasi, baik yang positif atau negatif, terkait dengan Aspek tersebut. Untuk Panduan tambahan mengenai cara mengidentifikasi Aspek Material, lihat Panduan untuk G4-18 (Panduan Penerapan hlm. 31-40). Jelaskan proses apa pun yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi dampak yang sebenarnya atau potensi dampaknya, misalnya melalui uji tuntas. Panduan untuk G4-DMA-­b Berikan informasi yang memadai untuk pengguna laporan untuk dapat memahami pendekatan organisasi untuk mengelola Aspek Material dan dampaknya. Jelaskan apakah pendekatan manajemen ditujukan untuk menghindari, mengurangi, atau memulihkan dampak negatif, atau meningkatkan dampak positif. Jika ada Aspek Material yang pendekatan manajemennya tidak dimiliki organisasi, identifikasikan rencana apa pun untuk menerapkan pendekatan manajemen, atau alasan untuk belum memilikinya. Jelaskan komponen pendekatan manajemen. Walaupun Pedoman berikut ini tidak sepenuhnya lengkap, komponen pendekatan manajemen dapat mencakup (tanpa urutan tertentu): ŸŸ Kebijakan ŸŸ Komitmen ŸŸ Tujuan dan target ŸŸ Tanggung Jawab ŸŸ Sumber daya ŸŸ Tindakan khusus

Kebijakan Berikan informasi tentang kebijakan yang digunakan untuk memandu pendekatan organisasi untuk mengelola Aspek Material. Termasuk di dalamnya abstrak, ringkasan, atau tautan ke kebijakan yang tersedia untuk publik yang membahas Aspek Material. Berikan informasi berikut tentang kebijakan tersebut: ŸŸ Rentang enititas yang dicakup dalam kebijakan dan lokasinya ŸŸ Identifikasi orang atau komite yang bertanggung jawab untuk menyetujui kebijakan ŸŸ Referensi tentang standar internasional dan inisiatif yang dikenal secara luas ŸŸ Tanggal penerbitan dan tanggal reviu terakhir Komitmen Berikan pernyataan yang diujukan untuk mengelola dampak dari Aspek Material. Bila tidak terdapat pernyataan semacam itu yang tersedia, jelaskan: ŸŸ Posisi organisasi terhadap Aspek Material ŸŸ Apakah komitmen untuk mengelola Aspek Material didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan atau melebihi hal itu ŸŸ Kepatuhan terhadap standar internasional dan inisiatif yang dikenal secara luas terkait dengan Aspek ini Tujuan dan target Jelaskan: ŸŸ Garis dasar dan konteks untuk sasaran dan target ŸŸ Rentang entitas yang dicakup dalam tujuan dan target beserta lokasinya ŸŸ Hasil yang diharapkan (kuantitatif atau kualitatif ) ŸŸ Tata waktu yang diharapkan untuk mencapai setiap tujuan dan target ŸŸ Apakah tujuan dan target merupakan kewajiban (berdasarkan perundang-undangan) atau sukarela, dan jika memang kewajiban, cantumkan perundang-undangan yang relevan

65

BAGIAN 4

G4-DMA LANJUTAN

Tanggung jawab Identifikasi: ŸŸ Siapa yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola Aspek Material ŸŸ Apakah tanggung jawab dihubungkan pada asesmen kinerja atau mekanisme insentif Untuk Panduan tentang pengungkapan tanggung jawab badan tata kelola tertinggi, lihat bagian ‘Tata Kelola’ pada ‘4.1 Pengungkapan Standar Umum’ di Panduan Penerapan (hlm. 52-59). Sumber daya Identifikasi sumber daya yang dialokasikan untuk mengelola Aspek Material, seperti keuangan, manusia, atau teknologi, dan jelaskan dasar pemikiran untuk pengalokasian tersebut. Tindakan khusus Identifikasi tindakan khusus yang terkait dengan Aspek Material dan jelaskan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan target. Tindakan khusus mungkin mencakup: ŸŸ Proses ŸŸ Proyek ŸŸ Program ŸŸ Inisiatif Untuk setiap tindakan khusus yang diidentifikasi, organisasi dapat mencoba menjelaskan: ŸŸ Rentang entitas yang dicakup berdasarkan tindakan dan lokasinya ŸŸ Apakah tindakan tersebut merupakan ad hoc atau sistemik ŸŸ Apakah tindakan tersebut berjangka pendek, menengah atau panjang ŸŸ Bagaimana tindakan diprioritaskan ŸŸ Apakah tindakan khusus merupakan bagian dari proses uji tuntas dan ditujukan untuk menghindari, mengurangi, atau memulihkan dampak negatif Aspek Material ŸŸ Apakah tindakan diinformasikan melalui norma atau standar internasional (seperti Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB dan ‘Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia’ PBB).

Panduan untuk G4­-DMA­-c Saat mengungkapkan evaluasi pendekatan manajemennya, sebuah organisasi dapat memfokuskan penjelasannya pada tiga hal: ŸŸ Mekanisme untuk memantau keefektifan pendekatan manajemen. Hal itu dapat mencakup: –– Audit atau verifikasi internal atau eksternal (jenis, sistem, cakupan) –– Sistem pengukuran –– Peringkat kinerja eksternal –– Tolok ukur –– Masukan dari pemangku kepentingan ŸŸ Hasil: –– Indikator GRI atau indikator khusus organisasi yang digunakan untuk melaporkan hasil –– Kinerja terhadap tujuan dan target - keberhasilan dan kelemahan utama –– Bagaimana hasil dikomunikasikan –– Tantangan dan kesenjangan dalam pendekatan manajemen –– Rintangan apa pun yang dihadapi, usaha keras yang tidak berhasil, dan pelajaran apa pun yang didapat dalam proses tersebut –– Kemajuan dalam menerapkan pendekatan manajemen ŸŸ Apa yang dilakukan organisasi secara berbeda sebagai hasilnya? –– Perubahan dalam alokasi sumber daya, sasaran, target, dan tindakan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja –– Perubahan lain terhadap pendekatan manajemen Referensi ŸŸ Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

66

BAGIAN 4

Panduan untuk Indikator dan Pengungkapan Spesifik-Aspek mengenai Pendekatan Manajemen Indikator memberikan informasi tentang kinerja atau dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari suatu organisasi terkait dengan Aspek materialnya. Aspek Material adalah Aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi tersebut; atau secara substantif memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan. Indikator dan Panduan terkait disajikan untuk setiap Aspek, seperti diuraikan di Tabel 1, Panduan Penerapan hlm. 62. Bagian ini memuat Panduan untuk setiap Indikator pada masing-masing Kategori dan Aspek. Panduan ini juga mencakup Panduan DMA spesifik-Aspek. Pada waktu publikasi, panduan DMA spesifik-Aspek belum dikembangkan untuk setiap Aspek dalam Pedoman. Organisasi harus melaporkan jika informasi yang disajikan untuk Indikator atau DMA spesifik-Aspek tidak mencakup Boundary yang diidentifikasi untuk Aspek Material dalam Pengungkapan Standar Umum G4-20 dan G4-21.

Konten disajikan melalui cara berikut: Untuk setiap Kategori (atau sub­Kategori): ŸŸ Pendahuluan ŸŸ Tautan, jika berlaku –– Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional –– ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa ŸŸ Referensi (untuk Kategori), jika berlaku Untuk setiap Aspek: ŸŸ Ikhtisar Pengungkapan Standar ŸŸ Panduan DMA spesifik-Aspek, jika berlaku ŸŸ Indikator (yang berisi semua atau beberapa sub-item berikut: Pengungkapan Standar, Relevansi, Penyusunan, Definisi, Dokumentasi, Referensi) ŸŸ Tautan, jika berlaku –– Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional –– ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa ŸŸ Referensi (untuk Aspek), jika berlaku

67

BAGIAN 4

KATEGORI: EKONOMI Pendahuluan Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya, dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Kategori Ekonomi menggambarkan arus modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat. Dalam menyiapkan respon atas Indikator Ekonomi, ada gunanya mengumpulkan informasi dari angka-angka yang

ada di laporan keuangan organisasi yang telah diaudit, bila memungkinkan, atau akun manajemen yang diaudit secara internal. Pada semua kasus, kumpulkan data menggunakan: ŸŸ Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang relevan dan Interpretasi Standar, yang dipublikasikan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) (Panduan untuk sejumlah Indikator yang merujuk pada IFRS khusus, yang perlu dikonsultasikan) ŸŸ Standar nasional atau regional yang diakui secara internasional untuk tujuan pelaporan keuangan

68

BAGIAN 4

Aspek: Kinerja Ekonomi Jika Aspek ini teridentifikasi sebagai material, Pedoman menyediakan Pengungkapan Standar dan Panduan berikut:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-EC1

G4-EC2

G4-EC3

G4-EC4

Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Panduan hlm. 69-70 Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim Panduan hlm. 71-72 Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti Panduan hlm. 73 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Panduan hlm. 74

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab V. Pekerjaan dan Hubungan Industrial dan XI. Perpajakan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

69

BAGIAN 4

Indikator G4-EC1 NILAI EKONOMI LANGSUNG YANG DIHASILKAN DAN DIDISTRIBUSIKAN a. Laporkan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan (Economic Value Generated & Distributed - EVG&D) dengan basis akrual termasuk komponen dasar untuk pengoperasian global organisasi seperti tercantum di bawah ini. Jika data disajikan dalam basis kas, laporkan justifikasi untuk keputusan ini dan laporkan komponen-komponen dasar di bawah ini: ŸŸ Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan: –– Pendapatan ŸŸ Nilai ekonomi yang didistribusikan: –– Biaya operasional –– Upah dan tunjangan karyawan –– Pembayaran kepada pemodal –– Pembayaran kepada pemerintah (berdasarkan negara – Lihat Panduan di bawah ini) –– Investasi masyarakat ŸŸ Nilai ekonomi yang ditahan (dihitung sebagai ‘Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan’ dikurangi ‘Nilai ekonomi yang didistribusikan’) b. Untuk menilai dampak ekonomi lokal dengan lebih baik, laporkan EVG&D secara terpisah pada tingkat negara, regional, atau pasar yang signifikan. Laporkan kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikansi.

PANDUAN Relevansi Informasi mengenai pembuatan dan distribusi nilai ekonomi memberikan indikasi dasar tentang cara organisasi memberikan kekayaan bagi pemangku kepentingan. Beberapa komponen nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan (EVG&D) juga memberikan profil ekonomi organisasi tersebut, yang mungkin bermanfaat untuk menormalisasikan figur performa lainnya. Jika disajikan dalam detail tingkat negara, EVG&D dapat memberikan gambaran yang berguna tentang nilai moneter langsung yang ditambahkan ke ekonomi lokal. Penyusunan Kumpulkan data EVG&D, bila memungkinkan, dari data dalam laporan keuangan atau laba dan rugi (P&L) organisasi yang telah diaudit, atau akun manajemen yang telah diaudit secara internal. Pendapatan ŸŸ Penjualan bersih setara dengan penjualan kotor dari produk dan jasa dikurangi retur, diskon dan tunjangan ŸŸ Pendapatan dari investasi finansial termasuk dana tunai yang diterima sebagai bunga dalam pinjaman finansial, sebagai dividen dari pemegang saham, sebagai royalti, dan

sebagai pendapatan langsung yang dihasilkan dari aset (seperti penyewaan properti) ŸŸ Pendapatan dari penjualan aset termasuk aset fisik (seperti properti, infrastruktur, dan peralatan) dan tidak berwujud (seperti hak kekayaan intelektual, desain, dan merek) Biaya operasional ŸŸ Pembayaran tunai yang dilakukan ke luar organisasi untuk material, komponen produk, fasilitas, dan jasa yang dibeli. Mencakup sewa properti, biaya lisensi, pembayaran fasilitasi (karena mempunyai tujuan komersial yang jelas), royalti, pembayaran untuk pekerja kontrak, biaya pelatihan karyawan (dengan pelatih yang didatangkan dari luar organisasi), atau pakaian pelindung untuk karyawan Upah dan tunjangan karyawan ŸŸ Jumlah gaji terdiri dari gaji karyawan, termasuk jumlah yang dibayarkan kepada lembaga-lembaga pemerintah (seperti pajak karyawan, retribusi, dan dana pengangguran) atas nama karyawan. Non-karyawan yang bekerja dalam peran operasional biasanya tidak termasuk di sini, melainkan di bawah biaya operasional sebagai jasa yang dibeli

70

BAGIAN 4

G4-EC1 LANJUTAN

ŸŸ Jumlah tunjangan mencakup kontribusi rutin (seperti dana pensiun, asuransi, kendaraan perusahaan, dan kesehatan pribadi), serta tunjangan karyawan lainnya seperti perumahan, pinjaman bebas bunga, bantuan transportasi umum, hibah pendidikan, dan pembayaran redundansi. Tidak meliputi pelatihan, biaya peralatan pelindung, atau item biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan fungsi pekerjaan karyawan Pembayaran kepada pemodal ŸŸ Dividen untuk semua pemegang saham ŸŸ Pelunasan bunga yang dilakukan untuk penyedia pinjaman. Ini mencakup bunga pada semua bentuk utang dan pinjaman (tidak hanya utang jangka panjang) juga tunggakan dividen yang disebabkan oleh pemegang saham yang terpilih Pembayaran kepada pemerintah ŸŸ Semua pajak organisasi (seperti perusahaan, pendapatan, properti) dan pembayaran denda terkait lainnya di tingkat internasional, nasional dan lokal. Perhitungan ini tidak mencakup pajak yang ditangguhkan karena belum dapat dibayarkan. Untuk organisasi yang beroperasi di lebih dari satu negara, laporkan pajak yang dibayarkan berdasarkan negara. Laporkan definisi segmentasi yang digunakan Investasi masyarakat ŸŸ Donasi sukarela dan investasi dana dalam masyarakat yang lebih luas dengan pihak penerima manfaat target berasal di luar organisasi. Termasuk di dalamnya kontribusi untuk amal, LSM dan institut penelitian (tidak terkait dengan divisi Litbang komersial organisasi), dana untuk mendukung infrastruktur masyarakat (seperti fasilitas rekreasi) dan biaya langsung program sosial (termasuk acara bertema seni

dan pendidikan). Jumlah tersebut termasuk akun untuk pengeluaran sesungguhnya dalam periode pelaporan, bukan komitmen ŸŸ Untuk investasi infrastruktur, penghitungan investasi total dimaksudkan untuk mencakup biaya barang dan tenaga kerja, selain biaya modal. Untuk dukungan fasilitas atau program (seperti organisasi yang mendanai operasi sehari-hari pada fasilitas umum) yang sedang berlangsung, investasi yang dilaporkan termasuk biaya operasi ŸŸ Di sini tidak termasuk kegiatan yang legal dan komersial atau yang investasinya bertujuan komersial secara eksklusif. Termasuk sumbangan untuk partai politik, tetapi juga dibahas terpisah secara lebih terperinci dalam G4-SO6 ŸŸ Setiap investasi infrastruktur yang terutama didorong oleh kebutuhan bisnis pokok (seperti membangun jalan ke tambang atau pabrik) atau untuk memfasilitasi operasi bisnis organisasi tidak termasuk. Penghitungan investasi dapat mencakup infrastruktur yang dibangun di luar aktivitas bisnis utama dalam organisasi, seperti sekolah atau rumah sakit untuk karyawan dan keluarganya Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, keuangan, dan akuntansi organisasi. Referensi ŸŸ Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 12 Pajak Penghasilan, 2001. ŸŸ Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 18 Pendapatan, 2001. ŸŸ Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 19 Imbalan Kerja, 2001. ŸŸ Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IFRS 8 Segmen Operasi, 2006.

71

BAGIAN 4

G4-EC2 IMPLIKASI FINANSIAL DAN RISIKO SERTA PELUANG LAINNYA KEPADA KEGIATAN ORGANISASI KARENA PERUBAHAN IKLIM a. Laporkan risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di mana terdapat potensi untuk menghasilkan perubahan substantif dalam operasional, pendapatan, atau pengeluaran, termasuk: ŸŸ Uraian risiko atau peluang dan klasifikasinya misalnya fisik, peraturan, atau lainnya ŸŸ Uraian tentang dampak terkait dengan risiko atau peluang ŸŸ Implikasi finansial dari risiko atau peluang sebelum tindakan diambil ŸŸ Metode yang digunakan untuk mengelola risiko atau peluang ŸŸ Biaya yang timbul dari tindakan-tindakan yang diambil untuk mengelola risiko atau peluang

PANDUAN Relevansi Perubahan iklim menimbulkan risiko dan peluang bagi organisasi, investor, dan pemangku kepentingan. Organisasi mungkin menghadapi risiko dan peluang fisik yang disebabkan karena perubahan dalam sistem iklim dan pola cuaca. Ini mencakup: ŸŸ Dampak terjadinya badai yang lebih sering dan intens ŸŸ Perubahan permukaan laut, suhu lingkungan, dan ketersediaan air ŸŸ Dampak terhadap tenaga kerja, misalnya, efek kesehatan (seperti sakit atau penyakit yang berhubungan dengan suhu tubuh yang meningkat) atau kebutuhan untuk memindahkan operasi Seiring dengan upaya pemerintah untuk mengatur kegiatan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, organisasi yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas emisi menghadapi risiko dan peluang yang berkaitan dengan peraturan. Risiko dapat mencakup peningkatan biaya atau faktor lain yang memengaruhi daya saing. Namun demikian, pembatasan pada emisi gas rumah kaca (GRK) dapat menciptakan peluang bagi organisasi dengan penciptaan teknologi dan pasar baru. Terutama terjadi pada organisasi yang dapat lebih efektif menggunakan atau menghasilkan energi dan produk hemat energi. Penyusunan Identifikasi risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim yang memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan substantif dalam operasional, pendapatan, dan pengeluaran untuk organisasi. Untuk risiko dan peluang yang teridenfikasi, ungkapkan karakteristik berikut:

ŸŸ Penyebab risiko atau peluang – kategorikan risiko atau peluang: –– Fisik –– Peraturan –– Lainnya ŸŸ Penjelasan mengenai penyebab risiko atau peluang identifikasi bagian tertentu dari undang-undang, atau penyebab fisik seperti kelangkaan air ŸŸ Dampak potensial – jelaskan dampak potensial pada umumnya, termasuk, setidaknya: –– Peningkatan atau pengurangan biaya modal dan operasional –– Peningkatan atau penurunan permintaan untuk produk dan jasa –– Peningkatan atau penurunan ketersediaan modal dan peluang investasi ŸŸ Proyeksi rerangka waktu dengan risiko atau peluang diharapkan memiliki implikasi finansial yang substantif ŸŸ Dampak langsung dan tidak langsung - apakah dampaknya akan secara langsung memengaruhi organisasi, atau tidak langsung memengaruhi organisasi melalui rangkaian nilai ŸŸ Kemungkinan – probabilitas dampak terhadap organisasi ŸŸ Besarnya dampak – sejauh mana dampaknya, jika terjadi, akan memengaruhi organisasi secara finansial ŸŸ Implikasi finansial dari risiko atau peluang sebelum tindakan dilakukan ŸŸ Metode yang digunakan untuk mengelola risiko atau peluang (seperti penangkapan dan penyimpanan karbon; substitusi bahan bakar; penggunaan energi terbarukan dan jejak karbon yang lebih rendah; meningkatkan efisiensi energi; pengurangan suar bakar, venting, dan emisi fugitif; sertifikat energi terbarukan, dan penggunaan offset karbon) ŸŸ Biaya yang terkait dengan tindakan tersebut

72

BAGIAN 4

G4-EC2 LANJUTAN

Dalam kasus bila organisasi tidak memiliki sistem untuk menghitung implikasi finansial atau biaya atau membuat proyeksi pendapatan, mengidentifikasi rencana dan jadwal untuk mengembangkan sistem yang diperlukan dalam hal ini. Risiko dan peluang dapat diklasifikasikan sebagai: ŸŸ Fisik – karena perubahan fisik yang terkait dengan perubahan iklim (seperti banjir, kekeringan, dan penyakit yang berhubungan dengan panas) ŸŸ Peraturan – karena perubahan dalam tata peraturan ŸŸ Lain-lain – seperti ketersediaan teknologi, produk, atau layanan baru untuk menghadapi tantangan yang berkaitan dengan perubahan iklim, atau perubahan perilaku pelanggan

Sumber dokumentasi Potensi sumber informasi termasuk catatan atau berita acara badan tata kelola organisasi, termasuk komite lingkungan serta laporan laba dan rugi terhadap lingkungan. Informasi mengenai dampak fisik atas perubahan iklim dapat disediakan melalui bagian sarana-prasarana, atau dinyatakan dalam kontrak asuransi. Referensi ŸŸ Carbon Disclosure Project (CDP), Panduan for companies responding to the Investor CDP Information Request, diperbarui setiap tahun. ŸŸ Climate Disclosure Standards Board (CDBS), Climate Change Reporting Framework – Edition 1.0, 2010 dan Climate Change Reporting Framework Boundary Update, Juni 2012.

73

BAGIAN 4

G4-EC3 CAKUPAN KEWAJIBAN ORGANISASI ATAS PROGRAM IMBALAN PASTI a. Bila kewajiban-kewajiban yang direncanakan yang dipenuhi oleh sumber daya umum organisasi, laporkan taksiran nilai kewajiban tersebut. b. Bila terdapat sumber dana terpisah untuk membayar kewajiban rencana pensiun, laporkan: ŸŸ Sejauh mana skema kewajiban-kewajiban tersebut diestimasikan dapat dibayarkan dengan aset yang disisihkan untuk membayarnya ŸŸ Dasar yang dijadikan landasan estimasi tersebut ŸŸ Kapan estimasi tersebut dibuat c. Bila dana yang disiapkan untuk membayar kewajiban rencana pensiun tidak sepenuhnya dapat ditanggung, jika ada, jelaskan strategi yang dipilih oleh perusahaan untuk memastikan agar sepenuhnya dapat ditanggung, dan skala waktu, jika ada, yang diharapkan perusahaan untuk dapat mencapai pertanggungan penuh. d. Laporkan persentase gaji yang dikontribusikan, menurut karyawan atau pemberi kerja. e. Laporkan tingkat partisipasi pada rencana pensiun (misalnya partisipasi dalam skema wajib atau sukarela, skema berdasarkan negara atau regional, atau skema dengan dampak finansial).

PANDUAN Relevansi Bila organisasi memberikan rencana pensiun bagi karyawannya, tunjangan tersebut dapat menjadi komitmen yang direncanakan oleh para anggota skema tersebut untuk kesejahteraan ekonominya dalam jangka panjang. Program imbalan pasti memiliki implikasi potensial bagi pengusaha dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Jenis rencana lainnya, seperti program iuran pasti, tidak menjamin akses ke rencana pensiun atau kualitas tunjangan. Jenis rencana yang dipilih memiliki implikasi untuk karyawan dan pengusaha. Sebaliknya rencana pensiun yang didanai secara baik dapat membantu menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang stabil dan mendukung keuangan jangka panjang serta perencanaan yang strategis dari pihak pengusaha. Penyusunan Identifikasi apakah struktur rencana pensiun yang ditawarkan kepada karyawan didasarkan pada: ŸŸ Program imbalan pasti ŸŸ Program iuran pasti ŸŸ Jenis tunjangan pensiun lainnya Untuk program imbalan pasti, identifikasikan apakah kewajiban pengusaha untuk membayar dana pensiun berdasarkan rencana tersebut harus dibayarkan secara langsung oleh sumber daya umum organisasi atau melalui dana yang disimpan dan dikelola secara terpisah dari sumber daya organisasi.

Pada yurisdiksi yang berbeda (seperti negara) terdapat perbedaan interpretasi dan panduan berkenaan dengan penghitungan yang digunakan untuk menentukan cakupan manfaat pasti. Hitung sesuai dengan peraturan dan metode untuk yurisdiksi yang relevan serta laporkan total gabungan penghitungan tersebut. Teknik konsolidasi harus sama dengan teknik yang diterapkan dalam menyiapkan laporan keuangan organisasi. Perlu diketahui bahwa rencana pensiun adalah bagian dari IASB IAS 19 Imbalan Kerja16, namun, IAS 19 mencakup lebih banyak hal. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pertanggungan penuh ŸŸ Program imbalan pasti ŸŸ Program iuran pasti Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian keuangan atau akuntansi pada organisasi. Referensi ŸŸ Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 19 Imbalan Kerja, 2001.

74

BAGIAN 4

G4-EC4 BANTUAN FINANSIAL YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH a. Laporkan nilai moneter total dari bantuan finansial yang diterima oleh organisasi dari pemerintah selama periode pelaporan, termasuk, setidaknya: ŸŸ Keringanan pajak dan kredit pajak ŸŸ Subsidi ŸŸ Bantuan investasi, bantuan penelitian dan pengembangan, dan jenis bantuan lainnya yang relevan ŸŸ Penghargaan ŸŸ Pembebasan pembayaran royalti ŸŸ Bantuan finansial dari Badan Kredit Ekspor (Export Credit Agencies - ECAs) ŸŸ Insentif finansial ŸŸ Tunjangan finansial lainnya yang diterima atau dapat diterima dari pemerintah untuk operasi apapun b. Laporkan informasi di atas berdasarkan negara. c. Laporkan apakah, dan sejauh mana, pemerintah ada dalam struktur pemegang saham.

PANDUAN Relevansi Indikator ini memberikan ukuran kontribusi yang diberikan oleh pemerintahan yang berwenang terhadap organisasi. Bantuan finansial yang cukup besar yang diterima dari pemerintah, dibandingkan dengan pajak yang telah dibayarkan, dapat berguna untuk menggambarkan keseimbangan transaksi antara organisasi dan pemerintah.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Bantuan finansial

Penyusunan Identifikasi nilai moneter bantuan tersebut yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap kategori yang disebutkan. Identifikasi hal ini melalui konsistensi penerapan prinsipprinsip akuntansi yang diterima secara umum.

Referensi ŸŸ Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 20 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan. Bantuan Pemerintah, 2001.

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal organisasi atau bagian keuangan, perbendaharaan, atau akuntansi.

75

BAGIAN 4

Aspek: Keberadaan di Pasar Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-EC5

Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan Panduan hlm. 76

G4-EC6

Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan Panduan hlm. 77

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)’, 1979.

76

BAGIAN 4

Indikator G4-EC5 RASIO UPAH STANDAR PEGAWAI PEMULA (ENTRY LEVEL) MENURUT GENDER DIBANDINGKAN DENGAN UPAH MINIMUM REGIONAL DI LOKASI-LOKASI OPERASIONAL YANG SIGNIFIKAN a. Bila sebagian besar tenaga kerja dibayar berdasarkan upah yang harus mematuhi aturan upah minimum, laporkan rasio upah pegawai pemula (entry level) terhadap upah minimum berdasarkan gender di lokasi-lokasi operasi yang signifikan. b. Laporkan jika aturan upah minimum regional tidak berlaku atau bervariasi di lokasi-lokasi operasi yang signifikan, berdasarkan gender. Dalam keadaan memaksa di mana angka minimum yang berbeda-beda dapat digunakan sebagai acuan, laporkan angka minimum yang digunakan. c. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’.

PANDUAN Relevansi Kesejahteraan ekonomi adalah salah satu cara organisasi berinvestasi pada karyawannya. Indikator ini membantu menunjukkan cara organisasi berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi karyawannya di lokasi-lokasi operasi yang signifikan. Indikator ini juga menunjukkan indikasi daya saing upah yang diberikan organisasi, dan informasi yang relevan untuk menilai efek pemberian upah pada pasar tenaga kerja lokal. Memberikan upah di atas upah minimum adalah salah satu faktor dalam membangun hubungan masyarakat yang solid, loyalitas karyawan, dan memperkuat lisensi sosial organisasi untuk beroperasi. Indikator ini adalah paling relevan untuk organisasi di mana sebagian besar tenaga kerja diberi kompensasi dengan cara atau skala yang berhubungan erat dengan undang-undang atau peraturan tentang upah minimum.

Penyusunan Untuk semua lokasi operasi yang signifikan, identifikasi dan bandingkan (dalam hal persentase) upah minimum regional atas upah pegawai pemula (entry level) dalam organisasi berdasarkan gender. Untuk organisasi yang hanya menawarkan pekerjaan yang bergaji, konversikan gaji ke dalam taksiran gaji per jam. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Upah minimum regional ŸŸ Upah pegawai pemula (entry level) Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial mencakup divisi penggajian dalam organisasi atau bagian keuangan, perbendaharaan, atau akuntansi. Undang-undang yang bersangkutan di setiap negara atau wilayah operasi juga dapat memberikan informasi untuk Indikator ini.

77

BAGIAN 4

G4-EC6 PERBANDINGAN MANAJEMEN SENIOR YANG DIPEKERJAKAN DARI MASYARAKAT LOKAL DI LOKASI OPERASI YANG SIGNIFIKAN a. Laporkan persentase manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan. b. Laporkan definisi ‘manajemen senior’ yang digunakan. c. Laporkan definisi geografis organisasi tentang ‘lokal’ . d. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’.

PANDUAN Relevansi Memastikan bahwa manajemen senior diambil dari masyarakat lokal dapat memberi keuntungan bagi masyarakat lokal. Keberagaman dalam tim manajemen dan penyertaan anggota dari masyarakat lokal dapat meningkatkan SDM, keuntungan ekonomi untuk masyarakat setempat, dan kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan masyarakat lokal. Penyusunan Hitung persentase ini menggunakan data karyawan purnawaktu.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Karyawan lokal Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian personalia atau SDM.

78

BAGIAN 4

Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 78

G4-DMA

INDIKATOR G4-EC7

G4-EC8

Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan Panduan hlm. 79 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak Panduan hlm. 80-81

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA-­a. Jelaskan pekerjaan yang dilakukan untuk memahami dampak ekonomi tidak langsung di tingkat nasional, regional atau lokal. Jelaskan signifikansi dampak ekonomi tidak langsung dalam konteks tolok ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, protokol, dan agenda kebijakan. Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA-­b. Jelaskan apakah organisasi melakukan asesmen kebutuhan masyarakat untuk menentukan kebutuhan infrastruktur dan layanan lainnya. Jika demikian, jelaskan hasil asesmen tersebut.

79

BAGIAN 4

Indikator G4-EC7 PEMBANGUNAN DAN DAMPAK DARI INVESTASI INFRASTRUKTUR DAN JASA YANG DIBERIKAN a. Laporkan sejauh mana pembangunan investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan signifikan. b. Laporkan dampak saat ini atau yang diperkirakan, pada masyarakat dan ekonomi lokal. Laporkan dampak positif dan negatif bila relevan. c. Laporkan apakah investasi dan jasa tersebut merupakan keterlibatan komersial, natura, atau secara cuma-cuma.

PANDUAN Relevansi Selain menghasilkan dan mendistribusikan nilai ekonomi, organisasi dapat memengaruhi perekonomian melalui investasi dalam infrastruktur. Dampak investasi infrastruktur dapat melampaui cakupan operasi organisasi sendiri dan pada jangka waktu yang lebih lama. Termasuk di sini jaringan transportasi, utilitas, fasilitas sosial masyarakat, pusat olahraga, atau pusat kesehatan dan kesejahteraan. Bersamaan dengan investasi di dalam operasinya sendiri, hal ini merupakan salah satu ukuran kontribusi modal organisasi bagi perekonomian. Penyusunan Identifikasi ukuran, biaya, dan durasi setiap investasi infrastruktur yang signifikan atau layanan yang diberikan yang telah dilaksanakan. Identifikasi dampak saat ini dan yang diperkirakan dari setiap investasi infrastruktur atau jasa dukungan. Kumpulkan

informasi mengenai dampak positif dan negatif pada masyarakat atau ekonomi lokal. Jika komunitas atau ekonomi lokal yang berbeda dipengaruhi oleh operasi organisasi, kumpulkan informasi tersebut. Identifikasi pengaturan keuangan yang terkait dengan masing-masing investasi infrastruktur atau jasa dukungan. Kelompokkan semua itu ke dalam tiga kategori komersial, dalam bentuk barang atau cuma-cuma. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Infrastruktur ŸŸ Jasa dukungan Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, keuangan, dan akuntansi organisasi.

80

BAGIAN 4

G4-EC8 DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG YANG SIGNIFIKAN, TERMASUK BESARNYA DAMPAK a. Laporkan contoh dampak ekonomi tidak langsung positif dan negatif signifikan yang teridentifikasi dimiliki organisasi. Hal ini termasuk: ŸŸ Yang mengubah produktivitas organisasi, sektor, atau ekonomi secara keseluruhan ŸŸ Perkembangan ekonomi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi ŸŸ Dampak ekonomi yang timbul dari perbaikan atau kemerosotan keadaan sosial atau lingkungan ŸŸ Ketersediaan produk dan jasa bagi mereka yang berpendapatan rendah ŸŸ Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pada kelompok profesional tertentu atau di daerah geografis tertentu ŸŸ Pekerjaan yang tersedia dalam rantai pasokan atau rantai distribusi ŸŸ Menstimulasi, memampukan, atau membatasi investasi asing langsung ŸŸ Dampak ekonomi dari perubahan lokasi operasional atau kegiatan ŸŸ Dampak ekonomi dari penggunaan produk dan jasa b. Laporkan tingkat signifikansi dampak dalam konteks tolok ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, protokol, serta agenda kebijakan.

PANDUAN Relevansi Dampak ekonomi tidak langsung merupakan bagian penting dalam pengaruh ekonomi organisasi dalam konteks pengembangan berkelanjutan. Meskipun dampak ekonomi langsung dan pengaruh pasar cenderung fokus pada konsekuensi arus moneter langsung pada pemangku kepentingan, dampak ekonomi tidak langsung mencakup dampak tambahan yang dihasilkan saat uang diputarmelalui perekonomian. Dampak ekonomi langsung sering kali diukur sebagai nilai transaksi antara organisasi dan pemangku kepentingannya, sedangkan dampak ekonomi tidak langsung merupakan hasil dari transaksi- terkadang non-moneter. Dampak tidak langsung adalah aspek penting dari peran organisasi sebagai pelaku atau agen perubahan sosial ekonomi, terutama dalam pengembangan perekonomian. Dampak tidak langsung menjadi penting terutama untuk menilai dan melaporkan hal yang terkait dengan masyarakat lokal dan ekonomi regional. Manfaat bagi manajemen, dampak ekonomi tidak langsung adalah indikasi penting tentang di mana risiko terhadap reputasi dapat meningkat, atau di mana peluang dapat muncul untuk memperluas akses pasar atau lisensi sosial untuk beroperasi. Penyusunan Identifikasi contoh dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, baik positif dan negatif. Termasuk di dalamnya:

ŸŸ Perubahan produktivitas organisasi, sektor, atau keseluruhan ekonomi (seperti melalui adopsi atau distribusi teknologi informasi yang lebih besar) ŸŸ Perkembangan ekonomi di daerah dengan kemiskinan tinggi (seperti jumlah total tanggungan yang disokong melalui pendapatan dari satu pekerjaan) ŸŸ Dampak ekonomi dari perbaikan atau kemerosotan keadaan sosial atau lingkungan (seperti pasar pekerjaan yang berubah di wilayah yang dikonversi dari tanah pertanian keluarga kecil menjadi perkebunan besar atau dampak polusi terhadap ekonomi) ŸŸ Ketersediaan produk dan jasa untuk mereka yang berpendapatan rendah (seperti harga preferensial obatobatan berkontribusi pada masyarakat yang lebih sehat yang dapat berpartisipasi secara lebih penuh dalam perekonomian; struktur penetapan harga yang melampaui kapasitas ekonomi dari mereka yang berpendapatan rendah) ŸŸ Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan antara kelompok profesional tertentu atau di daerah geografis tertentu (seperti kebutuhan untuk basis pemasok menciptakan magnet bagi organisasi dengan pekerja ahli, yang pada akhirnya melahirkan institusi pembelajaran baru) ŸŸ Pekerjaan yang tersediakan dalam rantai pasokan atau rantai distribusi (seperti asesmen dampak pertumbuhan atau kontraksi organisasi pada pemasoknya) ŸŸ Menstimulasi, mengizinkan, atau membatasi investasi langsung pihak asing (seperti ekspansi atau penutupan layanan infrastruktur dalam mengembangkan negara

BAGIAN 4

G4-EC8 LANJUTAN

dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan investasi langsung pihak asing) ŸŸ Dampak ekonomi dari perubahan lokasi operasional atau kegiatan (seperti pengalihdayaan pekerjaan ke lokasi mancanegara) ŸŸ Dampak ekonomi dari penggunaan produk dan jasa (seperti hubungan antara pola pertumbuhan ekonomi dan penggunaan produk dan jasa tertentu) Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Dampak ekonomi ŸŸ Dampak ekonomi tidak langsung

81

82

BAGIAN 4

Aspek: Praktik Pengadaan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN G4-DMA

Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 82

INDIKATOR G4-EC9

Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan Panduan hlm. 83

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan tindakan yang diambil untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan praktik pengadaan organisasi yang menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif dalam rantai pasokan, termasuk: ŸŸ Bagaimana dialog dengan pemasok digunakan untuk mengidentifikasi praktik pengadaan organisasi yang menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif dalam rantai pasokan ŸŸ Tindakan yang diambil untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur pembayaran Praktik pengadaan yang menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif dalam rantai pasokan dapat mencakup: ŸŸ Stabilitas atau lamanya hubungan dengan pemasok ŸŸ Masa tenggang ŸŸ Rutinitas pemesanan dan pembayaran ŸŸ Harga pembelian ŸŸ Perubahan atau pembatalan pesanan

Jelaskan kebijakan dan praktik yang digunakan untuk memilih pemasok berbasis lokal, baik di seluruh organisasi atau untuk lokasi tertentu. Jelaskan latar belakang dan metodologi untuk menelusuri sumber, asal, atau kondisi produksi dari materi mentah dan input produksi yang dibeli, jika ada. Jelaskan kebijakan dan praktik yang digunakan untuk mempromosikan inklusi ekonomi saat memilih pemasok. Bentuk inklusi ekonomi dapat mencakup: ŸŸ Pemasok yang dimiliki oleh perempuan ŸŸ Pemasok yang dimiliki atau dikelola oleh anggota kelompok sosial yang rentan, terpinggirkan, atau kurang terwakili ŸŸ Pemasok skala kecil dan menengah

83

BAGIAN 4

Indikator G4-EC9 PERBANDINGAN PEMBELIAN DARI PEMASOK LOKAL DI LOKASI OPERASIONAL YANG SIGNIFIKAN a. Laporkan persentase anggaran pengadaan yang digunakan di lokasi operasi yang signifikan yang dibelanjakan pada pemasok lokal pada operasi yang dimaksud (seperti persentase produk dan jasa yang dibeli secara lokal). b. Laporkan definisi geografis organisasi tentang ‘lokal’ . c. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’.

PANDUAN Relevansi Pengaruh yang dimiliki organisasi terhadap ekonomi lokal tidak hanya lapangan kerja langsung dan pembayaran upah dan pajak. Dengan mendukung organisasi lokal dalam rantai pasokan, organisasi secara tidak langsung meningkatkan investasi tambahan bagi ekonomi lokal. Organisasi dapat memperoleh atau mempertahankan lisensi sosial mereka untuk beroperasi sebagian dengan menunjukkan dampak positif ekonomi lokal. Penyediaan sumber lokal bisa menjadi strategi untuk memastikan pasokan, mendukung ekonomi lokal yang stabil, dan dapat membuktikan lebih efisien bagi pengaturan jarak jauh. Proporsi pengeluaran lokal juga dapat menjadi faktor penting dalam kontribusi terhadap ekonomi lokal dan

mempertahankan hubungan komunitas. Namun, keseluruhan dampak pengadaan sumber lokal juga akan bergantung pada keberlanjutan pemasok dalam jangka panjang. Penyusunan Hitung persentase berdasarkan faktur atau komitmen yang dibuat selama periode pelaporan (yaitu, menggunakan basis akrual) Pembelian lokal dapat dilakukan dari anggaran yang dikelola di lokasi operasi atau di kantor pusat organisasi. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pemasok lokal

84

BAGIAN 4

KATEGORI: LINGKUNGAN Pendahuluan Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori Lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti emisi, efluen, dan limbah). Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan.

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Kategori ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab VI. Lingkungan Organisasi

untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011. ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa Pengungkapan Standar berdasarkan Kategori ini membantu melaporkan tentang penerapan Prinsip 7, 8, dan 9 ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

Referensi ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan’, 1992. ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa’, 2000.

85

BAGIAN 4

Aspek: Bahan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-EN1

G4-EN2

Bahan yang digunakan berdasarkan bobot atau volume Panduan hlm. 86 Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang Panduan hlm. 87

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

86

BAGIAN 4

Indikator G4-EN1 BAHAN YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN BERAT ATAU VOLUME a. Laporkan berat atau volume total bahan yang digunakan untuk memproduksi dan mengemas produk dan jasa utama organisasi selama periode pelaporan, berdasarkan: ŸŸ Bahan tak terbarukan yang digunakan ŸŸ Bahan terbarukan yang digunakan

PANDUAN Relevansi Indikator ini menggambarkan kontribusi organisasi terhadap konservasi basis sumber daya global dan upayanya untuk mengurangi intensitas bahan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Hal-hal ini merupakan sasaran yang ditetapkan Dewan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan berbagai strategi keberlanjutan nasional. Untuk manajer internal dan pihak lain yang berkepentingan dengan status keuangan organisasi, konsumsi bahan berkaitan langsung dengan keseluruhan biaya operasional. Menelusuri konsumsi ini secara internal, baik berdasarkan produk atau kategori produk, memfasilitasi pemantauan efisiensi bahan dan biaya arus bahan. Penyusunan Identifikasi produk dan jasa utama organisasi. Identifikasi total bahan yang digunakan. Termasuk di dalamnya, setidaknya: ŸŸ Bahan mentah (yaitu, sumber daya alam yang digunakan untuk konversi ke produk atau jasa seperti bijih, mineral, kayu) ŸŸ Bahan proses ikutan (yaitu, material yang diperlukan untuk proses manufaktur tetapi bukan bagian dari produk akhir, seperti pelumas untuk mesin produksi) ŸŸ Barang atau komponen semi-manufaktur, termasuk semua bentuk materi dan komponen selain bahan mentah yang

merupakan bagian dari produk akhir ŸŸ Bahan untuk tujuan pengemasan, yang mencakup kertas, karton, dan plastik Untuk setiap jenis bahan, identifikasi apakah bahan dibeli dari pemasok eksternal atau diambil secara internal (seperti melalui captive production dan aktivitas penggalian) Untuk setiap jenis bahan, identifikasi apakah bahan berasal dari sumber tak terbarukan atau sumber terbarukan. Nyatakan apakah data ini diperkirakan atau diambil dari pengukuran langsung. Jika diperlukan estimasi, identifikasi metode yang digunakan. Data penggunaan tidak dimanipulasi lebih lanjut dan disajikan ‘sebagaimana adanya’ daripada berdasarkan ‘bahan / berat kering’. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Bahan tak terbarukan ŸŸ Bahan terbarukan Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial meliputi sistem penagihan dan akuntansi organisasi, dan bagian manajemen pengadaan atau pasokan.

87

BAGIAN 4

G4-EN2 PERSENTASE BAHAN YANG DIGUNAKAN YANG MERUPAKAN BAHAN INPUT DAUR ULANG a. Laporkan persentase bahan input berupa bahan daur ulang yang digunakan untuk pembuatan produk dan jasa utama perusahaan.

PANDUAN Relevansi Indikator ini untuk mengidentifikasi kemampuan organisasi untuk menggunakan bahan input daur ulang. Menggunakan bahan ini membantu mengurangi permintaan bahan perawan dan berkontribusi pada konservasi basis sumber daya global. Untuk manajer internal dan pihak lain yang berkepentingan dalam kinerja finansial organisasi, penggantian materi daur ulang dapat berkontribusi pada penurunan keseluruhan biaya operasional. Kecenderungan yang diperlihatkan oleh Indikator ini menunjukkan kemajuan manajemen dalam mengurangi ketergantungan organisasi pada sumber daya alam. Penyusunan IIdentifikasi bobot atau volume total bahan yang digunakan sebagaimana dilaporkan dalam G4-EN1. Dari bahan tersebut, identifikasi bobot atau volume total dari bahan input daur ulang. Jika diperlukan estimasi, identifikasi metode estimasi.

Dengan menggunakan informasi ini, hitung persentase bahan input daur ulang yang digunakan dengan rumus berikut:

Persentase bahan input daur ulang yang digunakan = Total bahan input daur ulang yang digunakan ______________________________________ x 100 Total bahan input yang digunakan

Jika pengukuran bobot dan volume material dinyatakan sebagai satuan yang berbeda, mungkin diperlukan konversi untuk menstandarkan Satuan. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Bahan input daur ulang Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial meliputi sistem penagihan dan akuntansi, bagian manajemen pengadaan atau pasokan, dan catatan produksi dan pembuangan limbah internal.

88

BAGIAN 4

Aspek: Energi Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 88

G4-DMA

INDIKATOR G4-EN3

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN7

Konsumsi energi dalam organisasi Panduan hlm. 89-90 Konsumsi energi di luar organisasi Panduan hlm. 91-92 Intensitas energi Panduan hlm. 93 Pengurangan konsumsi energi Panduan hlm. 94 Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa Panduan hlm. 95

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan apakah organisasi termasuk yang harus mematuhi peraturan tertentu dari negara, regional atau industri dan kebijakan untuk energi. Berikan contoh peraturan dan kebijakan tersebut.

89

BAGIAN 4

Indikator G4-EN3 KONSUMSI ENERGI DALAM ORGANISASI a. Laporkan konsumsi total bahan bakar dari sumber yang tak terbarukan dalam satuan joule atau kelipatannya, termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. b. Laporkan konsumsi total bahan bakar dari sumber bahan bakar terbarukan dalam satuan joule atau kelipatannya, termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. c. Laporkan dalam satuan joule, watt jam atau kelipatannya, total dari: ŸŸ Konsumsi listrik ŸŸ Konsumsi pemanas ŸŸ Konsumsi pendingin ŸŸ Konsumsi uap d. Laporkan dalam satuan joule, watt jam atau kelipatannya, total dari:: ŸŸ Listrik yang dijual ŸŸ Pemanas yang dijual ŸŸ Pendingin yang dijual ŸŸ Uap yang dijual e. Laporkan konsumsi energi total dalam satuan joule atau kelipatannya. f. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. g. Laporkan sumber faktor konversi yang digunakan.

PANDUAN Relevansi Konsumsi energi memiliki pengaruh langsung pada biaya operasional dan dapat meningkatkan paparan fluktuasi pasokan energi dan harga. Jejak lingkungan organisasi sebagian terbentuk karena terhadap sumber energi yang dipilihnya. Perubahan dalam keseimbangan sumber tersebut menunjukkan upaya organisasi untuk meminimalkan dampak lingkungannya. Untuk sebagian organisasi, listrik adalah satu-satunya bentuk energi yang signifikan yang mereka konsumsi. Untuk organisasi lain, sumber energi lain mungkin juga penting, seperti uap atau air yang diperoleh dari pembangkit pemanas atau pendingin di distrik. Konsumsi bahan bakar tak terbarukan merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1), yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN15. Konsumsi listrik, pemanas, pendingin, dan uap yang dibeli menyumbang emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) energi organisasi, yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN16.

Penyusunan Identifikasi jenis energi (bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, dan uap) yang dikonsumsi di dalam organisasi. Identifikasi jumlah energi (bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, dan uap) yang dikonsumsi di dalam organisasi, dalam satuan joule atau kelipatannya. Saat melaporkan konsumsi energi yang dihasilkan sendiri, organisasi tidak menghitung dua kali konsumsi bahan bakar. Misalnya, jika organisasi menghasilkan listrik dari batu bara dan kemudian mengonsumsi listrik yang dihasilkan, konsumsi energi dihitung satu kali pada konsumsi bahan bakar. Energi dapat dibeli dari sumber di luar organisasi atau diproduksi oleh organisasi itu sendiri (dihasilkan sendiri). Hanya energi yang dikonsumsi oleh entitas yang dimiliki atau dikontrol oleh organisasi yang dilaporkan dalam Indikator ini.

90

BAGIAN 4

G4-EN3 LANJUTAN

Bahan bakar Laporkan konsumsi bahan bakar secara terpisah untuk sumber bahan bakar tak terbarukan dan terbarukan sebagai berikut: ŸŸ Sumber bahan bakar tak terbarukan mencakup bahan bakar untuk pembakaran di ketel uap, alat pemanas, tungku pembakaran, turbin, suar bakar, tempat pembakaran sampah, generator, dan kendaraan, yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. Sumber bahan bakar tak terbarukan mencakup bahan bakar yang dibeli serta bahan bakar yang dihasilkan oleh kegiatan organisasi, seperti pertambangan batu bara dan gas dari pertambangan minyak dan gas. ŸŸ Sumber bahan bakar terbarukan adalah sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi, termasuk bahan bakar hayati (yang dibeli untuk digunakan langsung) atau biomassa Listrik, pemanasan, pendingin, dan uap Dengan menggunakan jenis energi yang dibeli untuk konsumsi dan dihasilkan sendiri yang teridentifikasi, hitung konsumsi energi di dalam organisasi dalam satuan joule atau kelipatannya menggunakan rumus berikut:

Total konsumsi energi di dalam organisasi = Bahan bakar tak terbarukan yang dikonsumsi + Bahan bakar terbarukan yang dikonsumsi + Listrik, pemanasan, pendingin, dan uap yang dibeli untuk dikonsumsi + Listrik, pemanasan, pendingin, dan uap yang dihasilkan sendiri – Listrik, pemanasan, pendingin, dan uap yang dijual

Organisasi diharapkan melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan untuk menghitung dan mengukur konsumsi energi, beserta referensi ke cara-cara penghitungan yang digunakan. Organisasi yang harus mengikuti standar dan metodologi yang berbeda harus mengidentifikasi pendekatan untuk melakukan pemilihan atasnya.

Organisasi diharapkan untuk menerapkan faktor konversi secara konsisten untuk semua data yang dilaporkan dalam Aspek Energi. Faktor konversi lokal untuk mengonversi bahan bakar ke satuan joule, atau kelipatannya, digunakan bila memungkinkan. Bila faktor konversi lokal tidak tersedia, faktor konversi umum dapat digunakan. Organisasi diharapkan untuk memilih Boundary yang konsisten untuk konsumsi energi. Bila memungkinkan, Boundary harus sesuai dengan Boundary yang digunakan dalam Indikator G4-EN15 dan G4-EN16. Organisasi dapat memisahkan data konsumsi energi lebih lanjut di mana hal ini membantu transparansi atau keterbandingan dari waktu ke waktu. Misalnya, organisasi dapat memisahkan data menurut: ŸŸ Unit atau fasilitas bisnis ŸŸ Negara ŸŸ Jenis sumber (Lihat Definisi untuk daftar sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan) ŸŸ Jenis aktivitas Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Sumber energi tak terbarukan ŸŸ Sumber energi terbarukan Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup faktur, pengukuran atau penghitungan, atau taksiran. Unit yang dilaporkan dapat diambil secara langsung dari faktur atau penghitung, atau dikonversi dari unit asal menjadi unit yang dilaporkan.

91

BAGIAN 4

G4-EN4 KONSUMSI ENERGI DI LUAR ORGANISASI a. Laporkan energi yang dikonsumsi di luar organisasi, dalam satuan joule atau kelipatannya. b. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. c. Laporkan sumber faktor konversi yang digunakan.

PANDUAN Relevansi Konsumsi energi terjadi di seluruh kegiatan hulu dan hilir organisasi yang terkait dengan operasinya, termasuk penggunaan produk yang dijual oleh konsumen dan penanganan akhir dari produk yang dijual setelah dipakai oleh konsumen.

ŸŸ Memenuhi kriteria tambahan untuk menentukan relevansi, dikembangkan oleh organisasi atau oleh organisasi di sektornya

Mengukur konsumsi energi di luar organisasi memberikan dasar untuk penghitungan beberapa emisi GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3) dalam Indikator G4-EN17. Menelusuri dan mengurangi konsumsi energi di luar organisasi dapat meningkatkan keseluruhan performa siklus hidup produk dan jasa, dan menjadi bagian dari program desain yang komprehensif.

Hulu 1. Barang dan jasa yang dibeli 2. Barang modal 3. Aktivitas yang berhubungan dengan bahan bakar dan energi (yang tidak disertakan dalam Indikator G4-EN3) 4. Transportasi dan distribusi hulu 5. Limbah yang ditimbulkan dalam operasional 6. Perjalanan bisnis 7. Karyawan komuter 8. Aset hulu yang disewa-guna-usaha Hulu lainnya

Penyusunan Organisasi dapat menilai aktivitas mana yang menyebabkan konsumsi energi di luar organisasi itu sendiri dan menilai jumlah yang ditimbulkan. Untuk Indikator ini, kecualikan konsumsi energi yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN3. Saat menentukan relevansi aktivitas tersebut, identifikasi apakah konsumsi energi aktivitas tersebut: ŸŸ Berkontribusi besar terhadap total konsumsi energi di luar organisasi yang telah diantisipasi ŸŸ Memberikan potensi untuk pengurangan yang dapat dilakukan atau dipengaruhi oleh organisasi ŸŸ Berkontribusi pada paparan risiko organisasi pada risiko yang terkait perubahan iklim seperti risiko finansial, peraturan, rantai pasokan, produk dan pelanggan, litigasi, dan reputasi ŸŸ Dianggap penting oleh pemangku kepentingan utama (seperti pelanggan, pemasok, investor, atau masyarakat sipil) ŸŸ Dihasilkan dari aktivitas pengalihdayaan yang sebelumnya dilakukan secara internal, atau aktivitas yang biasanya dilakukan secara internal oleh organisasi lain di sektor yang sama ŸŸ Telah teridentifikasi sebagai signifikan dalam panduan spesifik-sektor

Identifikasi konsumsi energi hulu atau hilir dalam kategori dan aktivitas berikut:

Hilir   9. Transportasi dan distribusi hilir 10. Pemrosesan produk yang dijual 11. Penggunaan produk yang terjual 12. Akhir siklus produk yang terjual 13. Aset hilir yang disewa-guna-usaha 14. Waralaba 15. Investasi Hilir lainnya Kategori dan aktivitas hilir/hulu di atas termasuk penomoran sesuai dengan kategori dan aktivitas yang didokumentasikan dalam ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD. Penomoran ini dijaga konsistensinya untuk kemudahan referensi antara G4 dan ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD. Hitung atau perkirakan jumlah energi yang dikonsumsi dalam kategori dan aktivitas yang relevan di atas.

92

BAGIAN 4

G4-EN4 LANJUTAN

Organisasi dapat melaporkan konsumsi energi secara terpisah untuk sumber energi tak terbarukan dan terbarukan. Organisasi diharapkan melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan untuk menghitung dan mengukur konsumsi energi, beserta referensi ke cara-cara penghitungan yang digunakan. Organisasi yang harus mengikuti standar dan metodologi yang berbeda harus mengidentifikasi pendekatan untuk melakukan pemilihan atasnya. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Sumber energi tak terbarukan ŸŸ Sumber energi terbarukan

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup informasi pemasok, dan penghitungan atau taksiran siklus hidup yang dilakukan secara internal atau oleh organisasi penelitian. Referensi ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’, 2011.

93

BAGIAN 4

G4-EN5 INTENSITAS ENERGI a. Laporkan rasio intensitas energi. b. Laporkan metrik yang spesifik organisasi (penyebut rasio) yang dipilih untuk menghitung rasio tersebut. c. Laporkan jenis energi yang dicakup dalam rasio intensitas: bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, uap, atau seluruhnya. d. Laporkan apakah rasio sudah memperhitungkan energi yang dikonsumsi di dalam organisasi, di luar organisasi, atau keduanya.

PANDUAN Relevansi Rasio intensitas menentukan konsumsi energi organisasi dalam konteks metrik khusus organisasi. Intensitas dihitung dengan membagi konsumsi energi absolut (pembilang) dengan metrik khusus organisasi (penyebut). Intensitas emisi menyatakan energi yang dibutuhkan per satuan aktivitas, hasil, atau metrik khusus organisasi. Rasio intensitas sering disebut sebagai data dampak lingkungan yang dinormalkan. Rasio intensitas dapat mencakup: ŸŸ Intensitas produk (seperti energi yang dikonsumsi per satuan yang diproduksi) ŸŸ Intensitas Layanan (seperti energi yang dikonsumsi per fungsi atau per layanan) ŸŸ Intensitas penjualan (seperti energi yang dikonsumsi per satuan moneter penjualan) Dalam kombinasi dengan konsumsi energi total organisasi, yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN3 dan G4-EN4, intensitas energi membantu untuk meletakkan konteks efisiensi organisasi, termasuk hubungannya dengan organisasi lain. Penyusunan Pilih penyebut rasio yang sesuai untuk menunjukkan output per satuan, aktivitas, dan metrik khusus organisasi lainnya. Termasuk di dalamnya: ŸŸ Satuan produk ŸŸ Volume produksi (ton metrik, liter, MWh) ŸŸ Ukuran (luas lantai m2) ŸŸ Jumlah total karyawan purnawaktu ŸŸ Satuan moneter (pendapatan, penjualan) Organisasi dapat melaporkan beberapa rasio intensitas energi yang dapat membantu transparansi atau keterbandingan. Misalnya, organisasi dapat menghitung rasio terpisah menurut: ŸŸ Unit atau fasilitas bisnis ŸŸ Negara

ŸŸ Jenis sumber (Lihat Definisi untuk daftar sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan) ŸŸ Jenis aktivitas Intensitas dihitung dengan membagi konsumsi energi absolut (pembilang) dengan metrik khusus organisasi (penyebut). Organisasi dapat melaporkan intensitas energi yang dikonsumsi di dalam organisasi atau di luar organisasi. Jika rasio dihitung untuk energi yang dikonsumsi di dalam organisasi dan di luar organisasi, sajikan rasio tersebut secara terpisah. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Sumber energi tak terbarukan ŸŸ Sumber energi terbarukan Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial untuk pembilang mencakup faktur, pengukuran atau penghitungan, atau taksiran. Unit yang dilaporkan dapat diambil secara langsung dari faktur atau penghitung, atau dikonversi dari unit asal menjadi unit yang dilaporkan. Sumber informasi yang potensial untuk penyebut meliputi panduan tingkat sektor dan negara mengenai pelaporan energi. Referensi ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’, Edisi Revisi, 2004. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘Greenhouse Gas Protocol Accounting Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard Amendment’, 2012.

94

BAGIAN 4

G4-EN6 PENGURANGAN KONSUMSI ENERGI a. Laporkan jumlah pengurangan konsumsi energi yang dicapai yang merupakan hasil langsung dari inisiatif konservasi dan efisiensi, dalam satuan joule atau kelipatannya. b. Laporkan jenis energi yang termasuk dalam pengurangan: bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, dan uap. c. Laporkan dasar untuk penghitungan pengurangan konsumsi energi misalnya tahun dasar atau garis dasar, dan alasan pemilihannya. d. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

PANDUAN Relevansi Kemampuan organisasi untuk menggunakan energi secara efisien dapat diungkapkan berdasarkan pengurangan konsumsi energi. Konsumsi energi memiliki pengaruh langsung pada jejak lingkungan organisasi, biaya operasionalnya, dan paparan terhadap fluktuasi pasokan energi dan harga. Penyusunan Hitung atau perkirakan energi yang dihemat melalui inisiatif untuk mengurangi penggunaan energi dan meningkatkan efisiensi energi. Pengurangan dalam konsumsi energi yang dihasilkan dari pengurangan kapasitas produksi atau pengalihan daya tidak termasuk dalam Indikator ini. Inisiatif mencakup, setidaknya: ŸŸ Perancangan ulang proses ŸŸ Konversi dan retrofit peralatan ŸŸ Perubahan perilaku karyawan ŸŸ Perubahan operasional Tunjukkan apakah penghematan energi merupakan estimasi, model, atau bersumber dari pengukuran langsung. Jika estimasi atau model digunakan, ungkapkan metode yang digunakan. Organisasi dapat memilih untuk: ŸŸ melaporkan pengurangan konsumsi energi dengan menggabungkan jenis energi ŸŸ melaporkan pengurangan konsumsi energi secara terpisah untuk bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, dan uap

Organisasi dapat memilih untuk melaporkan pengurangan yang dipisahkan dari inisiatif atau sekumpulan inisiatif. Organisasi dengan banyak inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi dapat memprioritaskan pelaporan tentang inisiatif yang diterapkan dalam periode pelaporan, dan yang memiliki potensi untuk berkontribusi penting dalam mengurangi konsumsi energi. Inisiatif tersebut dan target terkaitnya dapat diuraikan dalam DMA untuk Aspek Energi. Organisasi diharapkan melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan untuk menghitung dan mengukur konsumsi energi, beserta referensi ke cara-cara penghitungan yang digunakan. Organisasi yang harus mengikuti standar dan metodologi yang berbeda harus mengidentifikasi pendekatan untuk melakukan pemilihan atasnya. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Garis dasar ŸŸ Inisiatif konservasi dan efisiensi ŸŸ Pengurangan energi ŸŸ Tahun dasar Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial mencakup pengukuran energi internal dan informasi pemasok (seperti spesifikasi terkait energi dari mesin baru, bola lampu hemat energi).

95

BAGIAN 4

G4-EN7 PENGURANGAN KEBUTUHAN ENERGI PADA PRODUK DAN JASA a. Laporkan pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa yang dijual, yang dicapai selama periode pelaporan, dalam satuan joule atau kelipatannya. b. Laporkan dasar untuk penghitungan pengurangan konsumsi energi misalnya tahun dasar atau garis dasar, dan alasan pemilihannya. c. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

PANDUAN Relevansi Konsumsi energi merupakan penyumbang terbesar pada perubahan iklim karena pembakaran bahan bakar tak terbarukan menghasilkan gas rumah kaca (GRK) dan menyebabkan dampak lingkungan lainnya. Menggunakan energi secara lebih efisien penting untuk melawan perubahan iklim. Menyediakan produk dan jasa yang hemat energi merupakan bagian penting dari inisiatif penatagunaan produk. Penyusunan Angka yang berorientasi pada penggunaan mencakup, contohnya, kebutuhan energi untuk mobil atau komputer. Pola konsumsi mencakup, misalnya, penggunaan energi 10% lebih sedikit per 100 km perjalanan per satuan waktu (jam, hari kerja rata-rata). Bila tersedia, lihat standar penggunaan energi untuk mendapatkan informasi ini (seperti konsumsi bahan bakar mobil untuk 100 km pada kecepatan 90 km/jam)

Organisasi diharapkan melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan untuk menghitung dan mengukur konsumsi energi, beserta referensi ke cara-cara penghitungan yang digunakan. Organisasi yang harus mengikuti standar dan metodologi yang berbeda harus mengidentifikasi pendekatan untuk melakukan pemilihan atasnya. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Garis dasar ŸŸ Pengurangan energi ŸŸ Tahun dasar Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial mencakup pengujian atau pengukuran produk internal, penelitian pada pola penggunaan, asesmen siklus hidup, dan standar industri.

96

BAGIAN 4

Aspek: Air Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-EN8

G4-EN9

G4-EN10

Total pengambilan air berdasarkan sumber Panduan hlm. 97 Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air Panduan hlm. 98 Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali Panduan hlm. 99

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Ceres, The Ceres Aqua Gauge: A Framework for 21th Century Water Risk Management, 2011.

97

BAGIAN 4

Indikator G4-EN8 TOTAL PENGAMBILAN AIR BERDASARKAN SUMBER a. Laporkan total volume pengambilan air dari sumber berikut ini: ŸŸ Air permukaan, termasuk air dari rawa, sungai, danau, dan laut ŸŸ Air tanah ŸŸ Air hujan yang dikumpulkan secara langsung dan disimpan oleh organisasi ŸŸ Air limbah dari organisasi lain ŸŸ Pasokan air kota atau perusahaan air lainnya b. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

PANDUAN Relevansi Melaporkan volume total air yang diambil menurut sumber memberikan pemahaman keseluruhan terhadap skala dampak dan risiko potensial yang berkaitan dengan penggunaan air oleh organisasi. Volume total yang diambil memberikan indikasi mengenai ukuran dan kepentingan relatif organisasi sebagai pengguna air, dan memberikan angka garis dasar untuk perhitungan lain yang berkaitan dengan efisiensi dan penggunaan. Usaha sistematis untuk memantau dan memperbaiki penggunaan air yang efisien dalam organisasi secara langsung berhubungan dengan biaya konsumsi air. Penggunaan air total juga dapat menunjukkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh gangguan pada ketersediaan air atau peningkatan dalam biaya air. Air tawar menjadi semakin langka, dan dapat berdampak pada proses produksi yang mengandalkan air dalam volume besar. Di wilayah di mana sumber air sangat terbatas, pola konsumsi air organisasi juga dapat memengaruhi hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Identifikasi volume total air yang diambil dari sumber air mana pun. Termasuk meliputi abstraksi air pendingin. Identifikasi apakah penghitungan ini diestimasi, model, atau bersumber dari pengukuran langsung. Jika menggunakan estimasi atau model, identifikasi metode yang digunakan. Indikator ini mungkin mencakup air yang diambil secara langsung oleh organisasi maupun melalui perantara seperti perusahaan air. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Total pengambilan air Sumber dokumentasi Informasi tentang pengambilan air organisasi dapat diambil dari meteran air, tagihan air, penghitungan yang berasal dari data air yang tersedia lainnya atau (jika meteran air maupun tagihan air atau data referensi tidak ada) perkiraan sendiri organisasi.

98

BAGIAN 4

G4-EN9 SUMBER AIR YANG SECARA SIGNIFIKAN DIPENGARUHI OLEH PENGAMBILAN AIR a. Laporkan jumlah total sumber air yang secara signifikan terkena dampak pengambilan air berdasarkan jenis: ŸŸ Ukuran sumber air ŸŸ Apakah sumber tersebut merupakan kawasan lindung (secara nasional atau internasional) atau tidak ŸŸ Nilai keanekaragaman hayati (seperti keragaman spesies dan endemik, jumlah spesies yang dilindungi) ŸŸ Nilai atau pentingnya sumber air terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat b. Report standards, methodologies, and assumptions used.

PANDUAN Relevansi Pengambilan dari sistem air akan memengaruhi lingkungan dengan menurunkan tinggi muka air, mengurangi volume air yang tersedia untuk digunakan, atau mengubah kemampuan ekosistem dalam menjalankan fungsinya. Perubahan tersebut memiliki dampak yang lebih luas pada kualitas hidup di daerah tersebut, termasuk konsekuensi ekonomi dan sosial. Indikator ini mengukur skala dampak yang terkait dengan penggunaan air oleh organisasi. Dalam hal hubungannya dengan pengguna lain sumber air yang sama, indikator ini juga memungkinkan asesmen bidang spesifik risiko atau perbaikan, sekaligus stabilitas sumber air organisasi itu sendiri. Penyusunan Identifikasi sumber air yang sangat dipengaruhi oleh pengambilan air oleh organisasi. Pengambilan yang signifikan memenuhi satu atau beberapa kriteria berikut: ŸŸ Pengambilan yang menyumbang rata-rata 5% atau lebih dari volume rata-rata tahunan badan air tertentu ŸŸ Pengambilan dari badan air yang diakui oleh para profesional sebagai sangat sensitif karena ukuran relatifnya, fungsi, atau statusnya sebagai sistem yang langka, terancam, atau terancam punah atau terhadap dukungannya bagi spesies tumbuhan atau hewan yang terancam punah tertentu

ŸŸ Setiap pengambilan dari lahan basah yang tercantum di Konvensi Ramsar78 atau daerah konservasi lainnya yang dinyatakan secara nasional maupun internasional terlepas dari tingkat pengambilan ŸŸ Sumber air telah diidentifikasi sebagai memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (seperti keragaman spesies dan endemis, jumlah total spesies yang dilindungi) ŸŸ Sumber air telah diidentifikasi sebagai memiliki nilai atau kepentingan yang tinggi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat Jika air disediakan oleh perusahaan air publik atau swasta, badan atau sumber air yang asli harus diidentifikasi dan dilaporkan. Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial untuk karakteristik sumber air atau kawasan lindung dapat diperoleh dari kementerian atau departemen pemerintah lokal atau nasional yang berhubungan dengan air, atau penelitian seperti asesmen dampak lingkungan. Referensi ŸŸ International Union for Conservation of Nature (IUCN), Red List Spesies Terancam Punah, http://www.iucnredlist.org/, diakses 1 Mei 2013.

99

BAGIAN 4

G4-EN10 PERSENTASE DAN TOTAL VOLUME AIR YANG DIDAUR ULANG DAN DIGUNAKAN KEMBALI a. Laporkan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali oleh organisasi. b. Laporkan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali dalam persentase total pengambilan air yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN8. c. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

PANDUAN Relevansi Indikator ini mengukur air yang diproses sebelum digunakan kembali dan air yang tidak diproses sebelum digunakan kembali. Grey water (yaitu air hujan yang ditampung dan air limbah yang dihasilkan dari proses rumah tangga seperti cuci piring, cuci baju, dan mandi) termasuk. Tingkat penggunaan kembali dan daur ulang air adalah ukuran efisiensi dan menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mengurangi total pengambilan dan pembuangan air. Pengunaan kembali dan daur ulang yang meningkat dapat mengakibatkan pengurangan konsumsi, perawatan dan biaya pembuangan air. Pengurangan konsumsi air dari waktu ke waktu melalui penggunaan kembali dan daur ulang juga dapat berkontribusi pada sasaran lokal, nasional, atau regional untuk mengelola persediaan air. Penyusunan Identifikasi volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali.

Identifikasi apakah meteran air tidak tersedia dan digunakan estimasi atau model. Misalnya, jika organisasi memiliki siklus produksi yang memerlukan 20 meter kubik air per siklus, organisasi menarik 20 kubik meter untuk satu siklus proses produksi dan kemudian menggunakannya kembali untuk tiga siklus tambahan. Volume total air yang didaur ulang dan digunakan kembali untuk proses tersebut adalah 60 meter kubik. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Daur ulang dan penggunaan kembali air Sumber dokumentasi Informasi dapat diperoleh dari meteran air atau aliran.

100

BAGIAN 4

Aspek: Keanekaragaman Hayati Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 100

G4-DMA

INDIKATOR Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan G4-EN11 lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung Panduan hlm. 101 G4-EN12

Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung Panduan hlm. 102

G4-EN13

G4-EN14

Habitat yang dilindungi atau dipulihkan Panduan hlm. 103 Jumlah total spesies dalam IUCN Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan Panduan hlm. 104

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ BirdLife International, Important Bird Areas, http://www. birdlife.org/action/science/sites/index.html, diakses 1 Mei 2013. ŸŸ International Union for Conservation of Nature (IUCN), Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, 2008. ŸŸ International Union for Conservation of Nature (IUCN), Red List Spesies Terancam Punah, http://www.iucnredlist.org/, diakses 1 Mei 2013. ŸŸ Konvensi Ramsar, ‘Konvensi Internasional untuk Konservasi dan Pemanfaatan Lahan Basah Secara Berkelanjutan’, 1994.

ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati ’, 1992. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies-spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah (CITES)’, 1979. ŸŸ Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Biosphere Reserves, www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ ecological-sciences/biosphere-reserves/, diakses 1 Mei 2013. ŸŸ Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Situs Warisan Dunia, http://whc.unesco.org/en/list, diakses 1 Mei 2013.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan strategi organisasi untuk melaksanakan kebijakannya terkait pengelolaan keanekaragaman hayati. Contohnya

adalah integrasi pertimbangan keanekaragaman hayati dalam piranti analitis, seperti asesmen dampak lingkungan di lokasi.

101

BAGIAN 4

Indikator G4-EN11 LOKASI-LOKASI OPERASIONAL YANG DIMILIKI, DISEWA, DIKELOLA DI DALAM, ATAU YANG BERDEKATAN DENGAN, KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI DI LUAR KAWASAN LINDUNG a. Laporkan informasi berikut untuk setiap lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung: ŸŸ Lokasi geografis ŸŸ Lahan di bawah permukaan dan bawah tanah yang mungkin dimiliki, disewa, atau dikelola oleh organisasi ŸŸ Posisi dalam hubungannya dengan kawasan lindung (di dalam, berdekatan dengan, atau terdapat bagian dari kawasan lindung) atau Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung ŸŸ Jenis operasi (kantor, pabrik atau produksi, atau pertambangan) ŸŸ Ukuran lokasi operasional dalam satuan km2 ŸŸ Nilai keanekeragaman hayati dicirikan berdasarkan: –– Atribut kawasan lindung atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung (ekosistem darat, air tawar, atau laut) –– Penetapan status perlindungan (seperti IUCN Protected Area Management Categories67, Konvensi Ramsar78, peraturan nasional)

PANDUAN Relevansi Dengan melaporkan tentang dampak potensial pada lahan yang terletak dalam, berisi, atau berdekatan dengan kawasan yang dilindungi secara hukum, dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung, organisasi dapat mengidentifikasi dan memahami risiko tertentu yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Memantau aktivitas yang berlangsung di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung memungkinkan organisasi untuk dapat mengurangi risiko dampak. Pemantauan juga memungkinkan organisasi untuk mengelola dampak pada keanekaragaman hayati atau menghindari kesalahan pengelolaan. Kegagalan dalam mengelola dampak tersebut secara memadai dapat mengakibatkan kerusakan reputasi, keterlambatan dalam mendapatkan izin perencanaan, dan kehilangan lisensi sosial untuk beroperasi. Penyusunan Identifikasi lokasi dan ukuran lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, atau yang berisi, kawasan lindung atau kawasan dengan nilai keanekaragaman

hayati tinggi di luar kawasan lindung. Sertakan informasi lokasi operasi di masa mendatang yang telah diumumkan secara resmi. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi ŸŸ Kawasan lindung Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial yang meliputi kontrak pembelian, kontrak sewa-menyewa, atau pendaftaran lahan nasional atau regional. Di tingkat nasional, lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk perlindungan dan konservasi lingkungan akan memiliki informasi tentang kawasan lindung secara internasional dan nasional serta kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. Selain itu, Strategi Keanekaragaman Hayati Nasional dan Rencana Tindakan juga menyertakan informasi dan daftar kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi.

102

BAGIAN 4

G4-EN12 URAIAN DAMPAK SIGNIFIKAN KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI DI LUAR KAWASAN LINDUNG a. Laporkan sifat dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan pada keanekaragaman hayati yang dikaitkan pada satu atau beberapa dari hal berikut ini: ŸŸ Pembangunan atau penggunaan pabrik produksi, tambang, dan infrastruktur transportasi ŸŸ Polusi (masuknya zat-zat yang tidak secara alamiah terjadi dalam habitat dari titik tertentu dan non-titik) ŸŸ Masuknya spesies pengganggu, hama, dan wabah penyakit ŸŸ Berkurangnya spesies ŸŸ Perubahan habitat ŸŸ Perubahan proses ekologis di luar jangkauan variasi alam (seperti salinitas atau perubahan tinggi air tanah) b. Laporkan dampak positif dan negatif, langsung dan tidak langsung, yang signifikan dengan referensi sebagai berikut: ŸŸ Spesies yang terkena dampak ŸŸ Luasan kawasan terkena dampak ŸŸ Durasi dampak ŸŸ Keterpulihan atau ketidakpulihan dampak

PANDUAN Relevansi Indikator ini memberikan informasi tentang dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan dari organisasi terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Indikator ini juga memberikan latar belakang untuk memahami (dan mengembangkan) strategi organisasi untuk mengurangi dampak tersebut. Melalui penyajian informasi terstruktur dan kualitatif, Indikator memungkinkan dilakukannya perbandingan ukuran, skala, dan sifat dampak relatif dari waktu ke waktu dan lintas organisasi. Penyusunan Identifikasi dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan aktivitas, produk, dan layanan organisasi, termasuk dampak langsung dan juga dampak tidak langsung (seperti rantai pasokan).

Kawasan terkena dampak tidak terbatas pada kawasan yang dilindungi secara formal dan meliputi pertimbangan dampak pada zona penyangga serta kawasan yang ditetapkan secara formal sebagai memiliki kepentingan atau kepekaan khusus. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati ŸŸ Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial meliputi sistem pengelolaan lingkungan organisasi atau dokumentasi internal lain. Informasi juga dapat diperoleh dari asesmen dampak lingkungan dan sosial atau asesmen siklus hidup, serta dari hulu dan hilir organisasi lainnya.

103

BAGIAN 4

G4-EN13 HABITAT YANG DILINDUNGI DAN DIPULIHKAN a. Laporkan ukuran dan lokasi semua kawasan habitat yang dilindungi atau kawasan yang dipulihkan, dan apakah keberhasilan tindakan pemulihan telah atau disetujui oleh ahli independen eksternal. b. Laporkan apakah ada kemitraan dengan pihak ketiga untuk melindungi atau memulihkan kawasan habitat yang berbeda dari lokasi yang diawasi organisasi dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemulihan dan perlindungan. c. Laporkan status dari setiap kawasan berdasarkan kondisinya pada penutupan periode pelaporan. d. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

PANDUAN Relevansi Memastikan integritas habitat alam dapat meningkatkan reputasi organisasi, stabilitas dan sumber lingkungan alam sekitar, dan penerimaan oleh masyarakat sekitar. Strategi keanekaragaman hayati mengandung kombinasi elemen yang berhubungan dengan pencegahan, pengelolaan, dan perbaikan kerusakan terhadap habitat alami yang ditimbulkan oleh aktivitas organisasi. Indikator ini mengukur penerapan strategi tertentu untuk mencegah atau memperbaiki dampak negatif yang berkaitan dengan aktivitas. Penyusunan Indikator ini merujuk pada kawasan yang remediasinya telah selesai atau kawasan dilindungi secara aktif (lihat Definisi). Area di mana operasi masih aktif dapat dihitung jika memenuhi definisi ‘dipulihkan’ atau ‘dilindungi’. Jika ada persyaratan peraturan atau izin untuk perlindungan

atau pemulihan habitat, informasi yang disajikan pada Indikator ini dibuat selaras dengan persyaratan tersebut. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Kawasan yang dilindungi ŸŸ Kawasan yang dipulihkan Sumber dokumentasi Informasi tentang kawasan lindung dapat ditemukan pada dokumentasi sistem pengelolaan lingkungan organisasi, rencana situs, asesmen dampak lingkungan dan sosial, atau kebijakan organisasi. Informasi tentang pemulihan lahan (yaitu, persyaratan untuk pemulihan lahan) dapat ditemukan dalam kontrak sewa menyewa atau penjualan lahan, atau dalam asesmen dampak lingkungan dan sosial atau catatan risiko.

104

BAGIAN 4

G4-EN14 JUMLAH TOTAL SPESIES DALAM IUCN RED LIST DAN SPESIES DALAM DAFTAR SPESIES YANG DILINDUNGI NASIONAL DENGAN HABITAT DI TEMPAT YANG DIPENGARUHI OPERASIONAL, BERDASARKAN TINGKAT RISIKO KEPUNAHA a. Laporkan jumlah spesies IUCN Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di wilayah yang dipengaruhi oleh operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan: ŸŸ Kritis (critically endangered) ŸŸ Genting (endangered) ŸŸ Rentan (vulnerable) ŸŸ Hampir terancam (near threatened) ŸŸ Berisiko rendah (least concern)

PANDUAN Relevansi Indikator ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi di mana dari aktivitasnya memberikan ancaman terhadap spesies tumbuhan dan binatang yang terancam punah. Dengan mengidentifikasi ancaman tersebut, organisasi dapat memulai langkah yang sesuai untuk menghindari bahaya dan mencegah kepunahan spesies. IUCN Red List Spesies Terancam Punah dan daftar konservasi nasional berfungsi sebagai pihak yang berwenang mengenai kepekaan habitat di area yang dipengaruhi oleh operasi, dan kepentingan relatif habitat tersebut dari perspektif pengelolaan.

jumlah total spesies di habitat untuk setiap kategori risiko kepunahan. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ IUCN Red List Spesies Terancam Punah

Penyusunan Identifikasi lokasi habitat yang dipengaruhi oleh operasi organisasi yang meliputi spesies dalam IUCN Red List Spesies Terancam Punah, dan pada daftar konservasi nasional atau regional.

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mengenai keberadaan spesies dalam IUCN Red List Spesies Terancam Punah dan daftar konservasi nasional termasuk lembaga konservasi nasional atau regional, otoritas setempat, atau organisasi nirlaba lingkungan. Untuk organisasi yang melakukan operasi di atau yang berdekatan dengan kawasan lindung atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, studi perencanaan atau materi perizinan lainnya juga dapat berisi informasi tentang keanekaragaman hayati dalam kawasan lindung tersebut.

Bandingkan informasi dalam daftar yang disebutkan di atas dengan spesies yang diuraikan dalam dokumentasi perencanaan dan catatan pemantauan untuk memastikan konsistensi. Gunakan informasi ini untuk mengidentifikasi

Referensi ŸŸ International Union for Conservation of Nature (IUCN), Red List Spesies Terancam Punah, http://www.iucnredlist.org/, diakses 1 Mei 2013.

105

BAGIAN 4

Aspek: Emisi Pendahuluan Dalam Pedoman, Aspek Emisi meliputi Indikator-indikator emisi gas rumah kaca (GRK) dan juga bahan perusak ozon, NOX, SOX, dan emisi udara penting lainnya. Pelaporan emisi GRK didasarkan pada persyaratan pelaporan ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard ’ (Protokol GRK) dari WRI dan WBCSD. Protokol GRK mengatur klasifikasi emisi GRK yang disebut ‘Cakupan’ – Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3. Cakupan adalah klasifikasi atas pembatasan operasional ketika emisi GRK terjadi. Cakupan mengklasifikasikan apakah emisi GRK tersebut dihasilkan oleh organisasi itu sendiri atau dihasilkan oleh organisasi lain yang terkait, misalnya pemasok listrik atau perusahaan transportasi, sebagai berikut: ŸŸ Emisi Langsung (Cakupan 1) dari operasional yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi ŸŸ Emisi energi tidak langsung (Cakupan 2) dihasilkan dari pembangkit listrik yang dibeli atau didapat, pemanas, pendingin, dan uap yang dikonsumsi dalam organisasi ŸŸ Emisi Tidak Langsung (Cakupan 3) lainnya adalah semua emisi tidak langsung (tidak termasuk dalam Cakupan 2) yang terjadi di luar perusahaan, termasuk emisi di hulu dan di hilir Cakupan 1, 2 dan 3 Protokol GRK diselaraskan dengan definisi ISO 14064 dan Indikator GRI sebagai berikut: ŸŸ Cakupan 1 = emisi GRK langsung (Indikator GRI G4-EN15) ŸŸ Cakupan 2 = emisi GRK energi tidak langsung (Indikator GRI G4-EN16)

ŸŸ Cakupan 3 = emisi GRK tidak langsung lainnya (Indikator GRI G4-EN17) Protokol GRK mengatur pelaporan emisi langsung (Cakupan 1) dan emisi energi tidak langsung (Cakupan 2). Pelaporan emisi tidak langsung (Cakupan 3) lainnya tidak wajib. ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’ dari WRI dan WBCSD mengatur pelaporan emisi tidak langsung (Cakupan 3) lainnya.

Referensi ŸŸ Konvensi Rerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Rerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim’, 1992. ŸŸ Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Protokol Kyoto tentang Konvensi Rerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim’, 1997. ŸŸ Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone, 2011. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’, Edisi Revisi, 2004. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’, 2011. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘Greenhouse Gas Protocol Accounting Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard Amendmen, 2012.

106

BAGIAN 4

Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 106

G4-DMA

INDIKATOR G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18

G4-EN19

G4-EN20

G4-EN21

Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1) Panduan hlm. 107-109 Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2) Panduan hlm. 110-111 Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3) Panduan hlm. 112-114 Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) Panduan hlm. 115 Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Panduan hlm. 116-117 Emisi bahan perusak ozon (BPO) Panduan hlm. 118 NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya. Panduan hlm. 119-120

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Menjelaskan apakah organisasi harus mematuhi peraturan dan kebijakan negara, regional atau industri untuk emisi. Berikan contoh peraturan dan kebijakan tersebut. Untuk menambahkan penggunaan Panduan DMA untuk melaporkan tentang target, saat melaporkan target emisi GRK, identifikasi apakah offset digunakan untuk memenuhi target. Jelaskan jenis, jumlah, kriteria atau skema yang menjadi bagian itu.

107

BAGIAN 4

Indikator G4-EN15 EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) LANGSUNG (CAKUPAN 1) a. Laporkan emisi bruto GRK langsung (Cakupan 1) dalam satuan metrik ton setara CO2 tidak termasuk dari perdagangan GRK, seperti pembelian, penjualan, atau pengalihan offset atau pertukaran. b. Laporkan gas yang diperhitungkan dalam kalkulasi (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, atau seluruhnya). c. Laporkan emisi CO2 biogenik dalam satuan metrik ton setara CO2 terpisah dari emisi bruto GRK langsung (Cakupan 1). d. Laporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi pada tahun dasar, dan konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan kalkulasi ulang pada emisi tahun dasar. e. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. f. Laporkan acuan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau referensi sumber GWP. g. Laporkan pendekatan pengkonsolidasian yang dipilih untuk emisi (porsi saham, kontrol finansial, kontrol operasional).

PANDUAN Relevansi Indikator ini mencakup pengungkapan emisi GRK langsung (Cakupan 1), dalam setara CO2 GRK yang tercakup oleh ‘Kyoto Protocol’ PBB serta ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD: ŸŸ Karbon dioksida (CO2) ŸŸ Metana (CH4) ŸŸ Dinitrogen oksida (N2O) ŸŸ Hidrofluorokarbon (HFCs) ŸŸ Perfluorokarbon (PFCs) ŸŸ Belerang heksaflorid (SF6) ŸŸ Nitrogen triflorida (NF3) Emisi GRK adalah kontributor terbesar pada perubahan iklim dan diatur oleh ‘Konvensi Rerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsa mengenai Perubahan Iklim’100 PBB dan ‘Protokol Kyoto’ PBB yang mengikutinya. Beberapa GRK, termasuk metana (CH4), juga merupakan pencemar udara yang memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap ekosistem, kualitas air, agrikultur, dan kesehatan manusia dan hewan. Sebagai hasilnya, terdapat peraturan nasional dan internasional yang berbedabeda serta terdapat sistem insentif (seperti izin emisi yang dapat diperdagangkan) yang bermaksud untuk mengontrol volume dan memberikan penghargaan atas pengurangan emisi GRK. Emisi GRK Langsung (Cakupan 1) berasal dari sumber (satuan fisik atau proses yang melepaskan GRK ke atmosfer) yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi.

Emisi GRK Langsung (Cakupan 1) mencakup, namun tidak terbatas pada emisi CO2 dari konsumsi bahan bakar yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN3. Indikator ini dapat digunakan dalam kombinasi dengan Indikator G4-EN16 (emisi Cakupan 2 energi tidak langsung) dan G4-EN17 (emisi Cakupan 3 tidak langsung lainnya) untuk melaporkan emisi GRK total organisasi. Kombinasi emisi langsung dan tidak langsung memberikan wawasan atas implikasi biaya dari perpajakan atau sistem perdagangan. Kombinasi emisi langsung dan tidak langsung juga memberikan wawasan mengenai jejak karbon dan kinerja lingkungan organisasi. Penyusunan Identifikasi emisi langsung GRK dari sumber yang dimiliki atau dikontrol oleh organisasi, termasuk: ŸŸ Pembangkitan listrik, pemanasan, pendingin, dan uap emisi tersebut dihasilkan dari pembakaran bahan bakar di sumber yang stasioner (seperti ketel uap, perapian, turbin) dan dari proses pembakaran lainnya, semisal suar bakar ŸŸ Pemrosesan fisik atau kimia. Sebagian besar emisi tersebut dihasilkan dari manufaktur atau pemrosesan bahan kimia dan material (seperti semen, baja, aluminium, amonia, dan pemrosesan limbah) ŸŸ Pengangkutan material, produk, limbah, karyawan, dan penumpang. Emisi tersebut dihasilkan dari pembakaran

108

BAGIAN 4

G4-EN15 LANJUTAN

bahan bakar di sumber pembakaran bergerak yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi (seperti truk, kereta, kapal, pesawat udara, bus, mobil) ŸŸ Emisi Fugitif. Emisi ini dihasilkan dari pelepasan disengaja atau tidak disengaja, seperti kebocoran peralatan dari sambungan, segel, kemasan, dan paking; emisi metan dari tambang batu bara dan pelepasan; emisi hydrofluorokarbon (HFC) dari peralatan pendinginan dan AC; dan kebocoran metana dari transportasi gas Dengan menggunakan sumber yang teridentifikasi, hitung emisi bruto GRK langsung organisasi dengan menggunakan tingkat GWP yang relevan, dalam setara CO2 selama periode pelaporan. Kecualikan perdagangan GRK, seperti pembelian, penjualan, atau pengalihan offset dan pertukaran. Organisasi diharapkan melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan untuk menghitung dan mengukur emisi, dengan referensi ke alat-alat penghitungan yang digunakan. Organisasi yang diwajibkan menggunakan standar dan metodologi berbeda harus menjelaskan pendekatan untuk memilih standar dan metodologi tersebut. Pilih pendekatan pengkonsolidasian yang konsisten untuk emisi, dan terapkan pendekatan itu untuk menghitung emisi bruto GRK langsung (Cakupan 1). Bila memungkinkan, pilih pendekatan yang konsisten dengan pendekatan yang digunakan pada Indikator G4-EN16. Pilih dan identifikasi tahun dasar yang data emisinya tersedia, dan identifikasi alasan untuk memilih tahun tersebut. Untuk penghitungan ulang emisi tahun sebelumnya, organisasi dapat mengikuti pendekatan dalam ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD. Organisasi dapat melaporkan emisi CO2 biogenik; namun, emisi tersebut dilaporkan secara terpisah dan tidak ditambahkan pada total emisi GRK langsung (Cakupan 1). Emisi ini mengacu pada emisi CO2 dari pembakaran atau biodegradasi biomassa saja, bukan emisi dari GRK lainnya (seperti as CH4 and N2O), atau emisi GRK yang terjadi dalam siklus biomassa selain dari pembakaran atau biodegradasi (seperti emisi GRK dari pemrosesan atau transportasi biomassa). Informasi tentang offset dapat dilaporkan dalam DMA untuk Aspek Emisi. Metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi dapat mencakup: ŸŸ Pengukuran langsung sumber daya yang dikonsumsi (batu bara, gas) atau kerugian (isi ulang) sistem pendingin dan konversi ke GRK (setara dengan CO2)

ŸŸ Penghitungan neraca massa ŸŸ Penghitungan yang didasarkan pada data khusus lokasi (seperti untuk analisis komposisi bahan bakar) ŸŸ Penghitungan yang didasarkan pada kriteria yang dipublikaskan (seperti faktor emisi dan GWP) ŸŸ Estimasi. Jika estimasi digunakan karena kurangnya angka standar, organisasi menunjukkan dasar dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan angka tersebut ŸŸ Pengukuran GRK langsung (seperti continuous Online analyzers) Organisasi dapat memisahkan lebih jauh data emisi GRK langsung (Cakupan 1) di mana hal ini membantu transparansi atau keterbandingan dari waktu ke waktu. Misalnya, organisasi dapat memisahkan data menurut: ŸŸ Unit atau fasilitas bisnis ŸŸ Negara ŸŸ Jenis sumber (pembakaran stasioner, proses, fugitif ) ŸŸ Jenis aktivitas Bila memungkinkan, organisasi menerapkan faktor emisi dan tingkat GWP secara konsisten untuk data yang dilaporkan dalam Aspek Emisi. Faktor emisi mungkin berasal dari persyaratan pelaporan wajib, rerangka kerja pelaporan sukarela, atau dikembangkan oleh kelompok industri. Taksiran perubahan GWP dari waktu ke waktu seiring perkembangan penelitian ilmiah. Organisasi dapat menggunakan GWP dari Assessment Reports dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Karena GWP dari Second Assessment Report IPCC digunakan sebagai dasar untuk negosiasi internasional berdasarkan ‘Protokol Kyoto’ PBB, rasio tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan emisi GRK bila tidak bertentangan dengan persyaratan pelaporan nasional atau regional. Organisasi juga dapat menggunakan GWP terbaru dari Assessment Reports IPCC terbaru. GWP dinyatakan selama sejumlah jangka waktu berbeda dalam Assessment Reports IPCC. Organisasi menggunakan faktor-faktor tersebut untuk rentang waktu 100 tahun. Perincian dan panduan lebih lanjut untuk indikator ini tersedia dalam GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’ dan dalam dokumen dari IPCC. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Emisi GRK langsung (Cakupan 1) ŸŸ Potensi pemanasan global (GWP) ŸŸ Setara karbon dioksida ŸŸ Tahun dasar

109

BAGIAN 4

G4-EN15 LANJUTAN

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mengenai emisi GRK langsung (Cakupan 1) mencakup bagian data yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN3. Referensi ŸŸ Carbon Disclosure Project (CDP), Investor CDP Information Request, diperbarui setiap tahun. ŸŸ Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Climate Change 1995: The Science of Climate Change, Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 1995. ŸŸ Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution

of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. ŸŸ Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Protokol Kyoto terhadap Konvensi Rerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsa tentang Perubahan Iklim’, 1997. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’, Edisi Revisi, 2004. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘Greenhouse Gas Protocol Accounting Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard Amendment, 2012.

110

BAGIAN 4

G4-EN16 EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) ENERGI TIDAK LANGSUNG (CAKUPAN 2) a. Laporkan emisi GRK energi tidak langsung (Cakupan 2) dari energi bruto dalam satuan metrik ton setara CO2 tidak termasuk dari perdagangan GRK, seperti pembelian, penjualan, atau pengalihan offset atau pertukaran. b. Laporkan gas-gas yang disertakan dalam penghitungan, jika tersedia. c. Laporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi pada tahun dasar, dan konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan kalkulasi ulang pada emisi tahun dasar. d. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. e. Laporkan acuan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau referensi sumber GWP, jika tersedia. f. Laporkan pendekatan konsolidasi yang dipilih untuk emisi (porsi saham, kontrol finansial, kontrol operasional).

PANDUAN Relevansi Indikator ini mencakup data emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) energi, dalam setara CO2 dari GRK yang tercakup dalam ‘Protokol Kyoto’ PBB serta ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD. Emisi GRK adalah kontributor terbesar pada perubahan iklim dan diatur oleh ‘Konvensi Rerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim’100 PBB dan ‘Protokol Kyoto’ PBB yang mengikutinya. Beberapa GRK, termasuk metana (CH4), juga merupakan pencemar udara yang memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap ekosistem, kualitas air, agrikultur, dan kesehatan manusia dan hewan. Sebagai hasilnya, terdapat peraturan nasional dan internasional yang berbeda-beda serta terdapat sistem insentif (seperti izin emisi yang dapat diperdagangkan) yang bermaksud untuk mengontrol volume dan memberikan penghargaan atas pengurangan emisi GRK. Emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) energi organisasi dihasilkan dari pembangkitan listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dibeli dari organisasi lain untuk konsumsi sendiri. Bagi banyak organisasi, emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) energi yang dihasilkan dari pembelian listrik jauh lebih besar daripada emisi GRK langsung mereka. Indikator ini dapat digunakan dalam kombinasi dengan Indikator G4-EN15 (Emisi Cakupan 1) dan G4-EN17 (Emisi Cakupan 3) untuk melaporkan emisi GRK total organisasi. Kombinasi emisi langsung dan tidak langsung memberikan

wawasan atas implikasi biayadari perpajakan atau sistem perdagangan. Kombinasi emisi langsung dan tidak langsung juga memberikan wawasan mengenai jejak karbon dan kinerja lingkungan organisasi. Penyusunan Identifikasi emisi tidak langsung GRK yang dihasilkan dari pembangkitan listrik, pemanasan, pendingin, dan uap yang dibeli atau didapatkan untuk konsumsi sendiri oleh organisasi. Kecualikan emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3). Emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3) tersebut dilaporkan pada Indikator G4-EN17. Hitung emisi bruto GRK energi tidak langsung yang dihasilkan dari pembangkitan listrik, pemanasan, pendingin, dan uap yang dibeli. Kecualikan perdagangan GRK, seperti pembelian, penjualan, atau offset dan pertukaran. Pilih pendekatan pengkonsolidasian yang konsisten untuk emisi, dan terapkan pendekatan itu untuk menghitung emisi GRK bruto tidak langsung (Cakupan 2) energi. Bila memungkinkan, pilih pendekatan yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan pada Indikator G4-EN15. Organisasi dapat memilih berdasarkan pembagian saham, kontrol finansial, atau metode kontrol operasional yang diuraikan dalam ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD. Pilih dan laporkan tahun dasar yang data emisinya tersedia, dan cantumkan alasan untuk memilih tahun tersebut.

111

BAGIAN 4

G4-EN16 LANJUTAN

Organisasi diharapkan melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan untuk menghitung dan mengukur emisi, dengan referensi ke piranti penghitungan yang digunakan. Organisasi yang diwajibkan menggunakan standar dan metodologi berbeda harus menjelaskan pendekatan untuk memilih standar dan metodologi tersebut.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Emisi GRK energi tidak langsung (Cakupan 2) ŸŸ Potensi pemanasan global (GWP) ŸŸ Setara karbon dioksida ŸŸ Tahun dasar

Organisasi dapat memisahkan lebih jauh data emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) energi di mana hal ini membantu transparansi atau keterbandingan dari waktu ke waktu. Misalnya, organisasi dapat memisahkan data menurut: ŸŸ Unit atau fasilitas bisnis ŸŸ Negara ŸŸ Jenis sumber (listrik, pemanas, pendingin, dan uap) ŸŸ Jenis aktivitas

Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial tentang emisi energi tidak langsung (Cakupan 2) meliputi konsumsi listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dilaporkan pada Indikator G4-EN3.

Untuk penghitungan ulang emisi tahun sebelumnya, organisasi dapat mengikuti pendekatan dalam ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD. Bila memungkinkan, organisasi menerapkan faktor emisi dan tingkat GWP secara konsisten untuk data yang dilaporkan dalam Aspek Emisi. Faktor emisi mungkin berasal dari persyaratan pelaporan wajib, rerangka kerja pelaporan sukarela, atau dikembangkan oleh kelompok industri. Taksiran perubahan GWP dari waktu ke waktu seiring perkembangan penelitian ilmiah. Organisasi dapat menggunakan GWP dari Assessment Reports dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Karena GWP dari Second Assessment Report IPCC digunakan sebagai dasar untuk negosiasi internasional berdasarkan ‘Protokol Kyoto’ PBB, rasio tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan emisi GRK bila tidak bertentangan dengan persyaratan pelaporan nasional atau regional. Organisasi juga dapat menggunakan GWP terbaru dari Assessment Reports IPCC terbaru. GWP dinyatakan selama sejumlah jangka waktu berbeda dalam Assessment Reports IPCC. Organisasi menggunakan faktor-faktor tersebut untuk rentang waktu 100 tahun.

Referensi ŸŸ Carbon Disclosure Project (CDP), Investor CDP Information Request, diperbarui setiap tahun. ŸŸ Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Climate Change 1995: The Science of Climate Change, Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 1995. ŸŸ Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. ŸŸ Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Protokol Kyoto terhadap Konvensi Rerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim’, 1997. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’, Edisi Revisi, 2004.

112

BAGIAN 4

G4-EN17 EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) TIDAK LANGSUNG LAINNYA (CAKUPAN 3) a. Laporkan emisi bruto GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3) dalam satuan metrik ton setara CO2 , tidak termasuk emisi tidak langsung dari dihasilkan dari listrik, pemanas, pendingin, dan uap yang dibeli atau diperoleh yang digunakan perusahaan (emisi tidak langsung ini dilaporkan dalam Indikator G4-EN16). Kecualikan perdagangan GRK apa pun, seperti pembelian, penjualan, atau pengalihan offset atau pertukaran. b. Laporkan gas-gas yang disertakan dalam penghitungan, jika tersedia. c. Laporkan emisi CO2 biogenik dalam satuan metrik ton setara CO2 terpisah dari emisi GRK bruto tidak langsung (Cakupan 3) lainnya. d. Laporkan kategori emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3) dan aktivitas yang diperhitungkan dalam kalkulasi. e. Laporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi pada tahun dasar, dan konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan kalkulasi ulang pada emisi tahun dasar. f. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. g. Laporkan acuan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau referensi sumber GWP, jika tersedia.

PANDUAN Relevansi Emisi GRK adalah kontributor terbesar pada perubahan iklim dan diatur oleh ‘Konvensi Rerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsa mengenai Perubahan Iklim’100 PBB dan ‘Protokol Kyoto’ PBB yang mengikutinya. Beberapa GRK, termasuk metana (CH4), juga merupakan pencemar udara yang memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap ekosistem, kualitas air, agrikultur, dan kesehatan manusia dan hewan. Untuk beberapa organisasi, emisi GRK dari luar organisasi, atau yang dihasilkan dari penggunaan produk mereka, jauh lebih besar daripada emisi GRK langsung (Cakupan 1) mereka atau emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) energi. Mengukur dan mengkomunikasikan upaya untuk mengurangi emisi tidak langsung (Cakupan 3) lainnya dapat menunjukkan kepemimpinan dalam mengatasi perubahan iklim. Emisi tidak langsung (Cakupan 3) lainnya adalah akibat dari aktivitas organisasi, namun terjadi dari sumber yang tidak dimiliki atau dikontrol oleh organisasi. Beberapa contoh aktivitas Cakupan 3 adalah ekstraksi dan produksi dari material yang dibeli; transportasi bahan bakar yang dibeli dalam kendaraan yang tidak dimiliki atau dikontrol oleh organisasi; dan penggunaan akhir produk dan jasa. Dalam Pedoman, pelaporan emisi GRK didasarkan pada persyaratan pelaporan ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’130 dan ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’

yang diberikan oleh World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Indikator ini dapat digunakan dalam kombinasi dengan Indikator G4-EN15 (emisi Cakupan 1) dan G4-EN16 (emisi Cakupan 2) untuk melaporkan emisi total GRK organisasi. Penyusunan Indikator ini mencakup data emisi tidak langsung (Cakupan 3) lainnya, dalam setara CO2 dari GRK yang tercakup oleh ‘Protokol Kyoto’ PBB dan ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD’130: ŸŸ Karbon dioksida (CO2) ŸŸ Metana (CH4) ŸŸ Dinitrogen oksida (N2O) ŸŸ Hidrofluorokarbon (HFCs) ŸŸ Perfluorokarbon (PFCs) ŸŸ Belerang heksaflorid (SF6) ŸŸ Nitrogen triflorida (NF3) Identifikasi emisi tidak langsung yang terjadi di luar organisasi yang tidak dilaporkan dalam Indikator G4-EN16. Termasuk emisi hulu maupun hilir. Emisi tidak langsung juga dapat datang dari proses penguraian limbah organisasi, emisi terkait proses selama pembuatan barang-barang yang dibeli, dan emisi fugitif dalam fasilitas yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi.

113

BAGIAN 4

G4-EN17 LANJUTAN

Lakukan penilaian atas aktivitas organisasi mana saja yang menyebabkan emisi tidak langsung, dan hitung jumlah yang terkait dengannya.

Untuk setiap kategori dan aktivitas di atas, berikan angka dalam setara CO2 atau penjelasan mengapa data tertentu tidak disertakan.

Saat memutuskan relevansi aktivitas tersebut, pertimbangkan apakah emisi aktivitas tersebut: ŸŸ Berkontribusi secara signifikan pada emisi total Cakupan 3 organisasi yang diantisipasi ŸŸ Terdapat potensi untuk pengurangan yang dapat dilakukan atau dipengaruhi oleh organisasi ŸŸ Berkontribusi pada paparan organisasi terhadap perubahan iklim yang berhubungan dengan risiko seperti risiko finansial, peraturan, rantai pasokan, produk dan pelanggan, proses pengadilan, dan reputasi. ŸŸ Dianggap penting oleh pemangku kepentingan utama (seperti pelanggan, pemasok, pemodal, atau masyarakat sipil) ŸŸ Dihasilkan dari aktivitas yang dialihdayakan yang sebelumnya dilakukan sendiri, atau aktivitas yang biasanya dilakukan sendiri oleh organisasi lain di sektor yang sama ŸŸ Telah diidentifikasi sebagai signifikan dalam panduan spesifik-sektor ŸŸ Memenuhi kriteria tambahan untuk menentukan relevansi, yang dikembangkan oleh organisasi atau oleh organisasi di sektornya

Kategori dan aktivitas hilir/hulu termasuk penomorannya sesuai dengan kategori dan aktivitas yang didokumentasikan dalam ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD. Penomoran telah dijaga konsistensinya untuk kemudahan referensi antara G4 dan ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD.

Saat melaporkan emisi untuk Indikator ini, organisasi dapat memisahkan data dengan kategori dan aktivitas berikut: Upstream 1. Barang dan jasa yang dibeli 2. Barang modal 3. Aktivitas yang berhubungan dengan bahan bakar dan energi (aktivitas yang tidak disertakan dalam emisi Cakupan 1 atau Cakupan 2) 4. Transportasi dan distribusi hulu 5. Limbah yang dihasilkan dalam operasional 6. Perjalanan bisnis 7. Karyawan komuter 8. Aset hulu yang disewa Hulu lainnya Hilir   9. Transportasi dan distribusi hilir 10. Pemrosesan produk yang terjual 11. Penggunaan produk yang terjual 12. Akhir siklus pelayanan produk yang terjual 13. Aset hilir yang disewa 14. Waralaba 15. Investasi Hilir lainnya

Organisasi dapat melaporkan emisi CO2 biogenik; akan tetapi, emisi tersebut dilaporkan secara terpisah dan tidak ditambahkan ke emisi langsung total lainnya (Cakupan 3). Emisi ini mengacu pada emisi CO2 dari pembakaran atau biodegradasi biomassa saja, bukan emisi dari GRK lainnya (seperti CH4 dan N2O), atau emisi GRK yang terjadi dalam siklus biomassa selain dari pembakaran atau biodegradasi (seperti emisi GRK dari pemrosesan atau transportasi biomassa). Organisasi dapat memisahkan data emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3) lebih jauh di mana hal ini membantu transparansi dan keterbandingan dari waktu ke waktu. Misalnya, organisasi dapat memisahkan data menurut: ŸŸ Unit atau fasilitas bisnis ŸŸ Negara ŸŸ Jenis sumber ŸŸ Jenis aktivitas Organisasi diharapkan untuk memilih dan melaporkan tahun dasar untuk data emisi mana yang tersedia, dan menentukan alasan mereka untuk memilih tahun tertentu tersebut. Untuk penghitungan ulang emisi tahun sebelumnya, organisasi dapat mengikuti pendekatan dalam ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD. Organisasi diharapkan melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan untuk menghitung dan mengukur emisi, dengan referensi piranti penghitungan yang digunakan. Organisasi yang diwajibkan menggunakan standar dan metodologi berbeda harus menjelaskan pendekatan untuk memilih standar dan metodologi tersebut. Bila memungkinkan, organisasi diharapkan untuk menerapkan faktor emisi dan tingkat GWP secara konsisten untuk data yang dilaporkan dalam Aspek Emisi. Faktor emisi mungkin berasal dari persyaratan pelaporan wajib, rerangka kerja pelaporan sukarela, atau dikembangkan oleh kelompok industri. Taksiran

114

BAGIAN 4

G4-EN17 LANJUTAN

perubahan GWP dari waktu ke waktu seiring perkembangan penelitian ilmiah. Organisasi dapat menggunakan GWP dari Assessment Reports dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Karena GWP dari Second Assessment Report IPCC digunakan sebagai dasar untuk negosiasi internasional berdasarkan ‘Protokol Kyoto’ PBB, rasio tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan emisi GRK bila tidak bertentangan dengan persyaratan pelaporan nasional atau regional. Organisasi juga dapat menggunakan GWP terbaru dari Assessment Reports IPCC terbaru. GWP dinyatakan selama sejumlah jangka waktu berbeda dalam Assessment Reports IPCC. Organisasi menggunakan faktor-faktor tersebut untuk rentang waktu 100 tahun. Perincian lebih lanjut tentang kompilasi Indikator ini tersedia dalam ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’ WRI dan WBCSD’. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Emisi GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3) ŸŸ Potensi pemanasan global (GWP) ŸŸ Setara karbon dioksida ŸŸ Tahun dasar Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mengenai emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3) mencakup konsumsi energi di luar organisasi yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN4. Sumber informasi potensial lainnya mencakup apa yang disediakan oleh pemasok produk dan jasa eksternal. Untuk jenis emisi tidak langsung tertentu seperti perjalanan bisnis, organisasi mungkin perlu mengkombinasikan catatannya sendiri dengan data dari sumber eksternal agar sesuai dengan perkiraan.

Referensi ŸŸ British Standards Institution (BSI), Assessing the Life-Cycle Greenhouse Gas Emissions of Goods and Services PAS 2050, 2011. ŸŸ Carbon Disclosure Project (CDP), Investor CDP Information Request, diperbarui setiap tahun. ŸŸ Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Climate Change 1995: The Science of Climate Change, Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 1995. ŸŸ Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. ŸŸ Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Protokol Kyoto terhadap Konvensi Rerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim’, 1997. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’, 2011. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard’, 2011. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘Greenhouse Gas Protocol Accounting Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard Amendment’, 2012.

115

BAGIAN 4

G4-EN18 INTENSITAS EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) a. Laporkan rasio intensitas emisi GRK. b. Laporkan metrik khusus organisasi (rasio penyebut) yang dipilih untuk menghitung rasio tersebut. c. Laporkan jenis emisi GRK yang termasuk dalam rasio intensitas: langsung (Cakupan 1), energi tidak langsung (Cakupan 2), tidak langsung lainnya (Cakupan 3). d. Laporkan gas-gas yang termasuk dalam penghitungan.

PANDUAN Relevansi Rasio intensitas menetapkan emisi GRK organisasi dalam konteks metrik khusus organisasi. Intensitas dihitung dengan membagi emisi absolut (pembilang) dengan metrik khusus organisasi (penyebut). Intensitas emisi GRK menyatakan emisi GRK per satuan dari aktivitas, output, atau metrik khusus organisasi lainnya. Banyak organisasi menelusuri kinerja lingkungan dengan menggunakan rasio intensitas. Rasio intensitas sering disebut sebagai data dampak lingkungan yang dinormalkan. Rasio intensitas dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada: ŸŸ Intensitas emisi produk (seperti ton metrik emisi CO2 per satuan yang diproduksi) ŸŸ Intensitas Layanan (seperti ton metrik emisi CO2 per fungsi atau per layanan) ŸŸ Intensitas penjualan (seperti ton metrik emisi CO2 per penjualan) Dalam kombinasi dengan emisi absolut GRK organisasi, yang diungkap dalam Indikator G4-EN15, G4-EN16, dan G4-EN17, intensitas emisi GRK membantu untuk mengkontekstualisasikan efisiensi organisasi, termasuk dalam hubungannya dengan organisasi lain. Penyusunan Pilih penyebut rasio yang sesuai untuk menunjukkan output per satuan, aktivitas, dan metrik khusus organisasi lainnya. Termasuk, tetapi tidak terbatas pada: ŸŸ Satuan produk ŸŸ Volume produksi (ton metrik, liter, MWh) ŸŸ Ukuran (luas lantai m2) ŸŸ Jumlah karyawan purnawaktu ŸŸ Satuan moneter (pendapatan, penjualan) Organisasi dapat melaporkan beberapa rasio intensitas emisi GRK di mana hal ini membantu transparansi dan keterbandingan. Misalnya, organisasi dapat menghitung rasio terpisah menurut:

ŸŸ Unit atau fasilitas bisnis ŸŸ Negara ŸŸ Jenis sumber ŸŸ Jenis aktivitas Intensitas dihitung dengan membagi emisi absolut (pembilang) menurut metrik khusus organisasi (penyebut). Jika pelaporan mengombinasikan rasio intensitas langsung (Cakupan 1) dan tidak langsung (Cakupan 2), tambahkan angka yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN15 dan G4-EN16 untuk menentukan jumlah absolut total emisi GRK. Atau, gunakan angka emisi GRK yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN15 dan G4-EN16 secara terpisah. Organisasi dapat melaporkan rasio intensitas emisi GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3) dengan Indikator ini; namun, rasio ini diharapkan disajikan secara terpisah, dan tidak dikombinasikan dengan rasio intensitas langsung (Cakupan 1) atau energi tidak langsung (Cakupan 2). Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial untuk pembilang mencakup faktur, pengukuran atau penghitungan, atau taksiran. Sumber informasi potensial untuk penyebut meliputi panduan tingkat sektor dan negara pada pelaporan emisi GRK. Referensi ŸŸ Carbon Disclosure Project (CDP), Investor CDP Information Request, diperbarui setiap tahun. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’, Edisi Revisi, 2004. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘Greenhouse Gas Protocol Accounting Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard Amendment’, 2012.

116

BAGIAN 4

G4-EN19 PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) a. Laporkan jumlah pengurangan emisi GRK yang dicapai sebagai hasil langsung inisiatif pengurangan emisi, dalam satuan metrik ton setara CO2. b. Laporkan gas-gas yang termasuk dalam penghitungan (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, atau seluruhnya). c. Laporkan tahun dasar atau garis dasar yang dipilih serta alasan pemilihannya. d. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. e. Laporkan apakah pengurangan emisi GRK terjadi dalam emisi langsung (Cakupan 1), emisi energi tidak langsung (Cakupan 2), emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3.

PANDUAN Relevansi Emisi GRK adalah kontributor terbesar pada perubahan iklim dan diatur oleh ‘Konvensi Rerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsa mengenai Perubahan Iklim’100 PBB dan ‘Protokol Kyoto’ PBB yang mengikutinya. Sebagai hasilnya, terdapat peraturan nasional dan internasional yang berbeda-beda serta terdapat sistem insentif (seperti izin emisi yang dapat diperdagangkan) yang bermaksud untuk mengontrol volume dan memberikan penghargaan atas pengurangan emisi GRK. Indikator ini dapat digunakan dengan kombinasi dengan Indikator G4-EN15, G4-EN16, dan G4-EN17 untuk memantau pengurangan emisi GRK dengan merujuk kepada target organisasi, atau pada sistem peraturan dan perdagangan di tingkat internasional dan nasional. Penyusunan Identifikasi inisiatif yang telah diterapkan dan telah mengurangi pembangkitan emisi GRK. Inisiatif dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada: ŸŸ Perancangan ulang proses ŸŸ Konversi dan retrofit peralatan ŸŸ Peggantian bahan bakar ŸŸ Perubahan perilaku karyawan ŸŸ Offset Organisasi dengan banyak inisiatif untuk mengurangi emisi GRK dapat memprioritaskan pelaporan inisiatif yang diterapkan dalam periode pelaporan, dan yang memiliki potensi untuk berkontribusi penting untuk mengurangi emisi. Inisiatif dan target pengurangannya dapat diuraikan dalam DMA untuk Aspek Emisi.

Organisasi dapat memilih untuk melaporkan pengurangan yang dipisahkan dari inisiatif atau sekumpulan inisiatif. Laporkan pengurangan emisi GRK secara terpisah untuk emisi langsung (Cakupan 1), energi tidak langsung (Cakupan 2), dan emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3). Pengurangan dalam emisi yang dihasilkan dari kapasitas produksi atau pengalihdayaan tidak disertakan dalam Indikator ini. Pengurangan dari offset harus dilaporkan secara terpisah dari pengurangan lainnya. Organisasi dapat memilih menggunakan metode inventaris atau akuntansi proyek untuk pengurangan emisi. Metode inventaris membandingkan pengurangan emisi pada tahun dasar sedangkan metode proyek membandingkan pengurangan emisi pada garis dasar. Perincian lebih lanjut tentang metode inventaris dan akuntansi pengurangan proyek tersedia dalam ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard ’ WRI dan WBCSD, dan ‘GHG Protocol for Project Accounting’ WRI dan WBCSD. Organisasi diharapkan untuk melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan untuk menghitung dan mengukur pengurangan emisi GRK, dengan referensi kepada piranti penghitungan yang digunakan. Organisasi yang diwajibkan menggunakan standar dan metodologi berbeda harus menjelaskan pendekatan untuk memilih standar dan metodologi tersebut. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Garis dasar ŸŸ Penurunan GRK ŸŸ Tahun dasar

117

BAGIAN 4

G4-EN19 LANJUTAN

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup data yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN15, G4-EN16, dan G4-EN17, dari pengukuran emisi, dari estimasi, atau yang dihitung dari data akuntansi. Informasi tentang inisiatif cenderung dipertahankan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk pengelolaan lingkungan, seperti pengelola energi atau fasilitas. Referensi ŸŸ Carbon Disclosure Project (CDP), Investor CDP Information Request, diperbarui setiap tahun. ŸŸ Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Protokol Kyoto terhadap Konvensi Rerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim’, 1997.

ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’ , Edisi Revisi, 2004. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’, 2011. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol for Project Accounting’, 2005. ŸŸ World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘Greenhouse Gas Protocol Accounting Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard Amendment’, 2012.

118

BAGIAN 4

G4-EN20 EMISI BAHAN PERUSAK OZON (BPO) a. Laporkan produksi, impor, dan ekspor bahan perusak ozon (BPO) dalam satuan metrik ton setara CFC-11. b. Laporkan bahan-bahan yang termasuk dalam penghitungan. c. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. d. Laporkan sumber acuan faktor emisi yang digunakan.

PANDUAN Relevansi Lapisan ozon menyaring sebagian besar radiasi ultraviolet matahari (UV-B) yang berbahaya secara biologi. Penipisan ozon yang diamati dan diproyeksikan karena BPO menimbulkan keprihatinan di seluruh dunia. ‘Protokol Montreal tentang Bahan Perusak Ozon’ UNEP mengatur penghapusan bertahap BPO secara internasional. Mengukur produksi, impor, dan ekspor BPO yang memungkinkan asesmen tentang seberapa baik organisasi mematuhi legislasi dan mengelola risikonya. Hal ini secara khusus relevan untuk organisasi yang memproduksi atau menggunakan BPO dalam proses, produk, dan layanan mereka dan kini harus bertransisi ke teknologi baru untuk memenuhi komitmen penghentian secara bertahap. Hasil organisasi pada penghapusan bertahap BPO membantu mengindikasikan tingkat kepemimpinan teknologinya, dan posisi kompetitifnya dalam pasar untuk produk dan jasa yang dipengaruhi oleh aturan BPO. Penyusunan Indikator ini mencakup produksi, impor, dan ekspor zat yang tercakup dalam Lampiran A, B, C, dan E ‘Protokol Montreal tentang Bahan Perusak Ozon’ UNEP serta BPO lainnya yang dihasilkan, diimpor, atau diekspor oleh organisasi. Identifikasi BPO yang diproduksi, diimpor, atau diekspor oleh organisasi. Hitung produksi BPO sebagai jumlah BPO yang diproduksi, dikurangi jumlah yang dimusnahkan dengan teknologi yang disetujui dan dikurangi jumlah yang digunakan secara keseluruhan sebagai bahan baku dalam manufaktur kimia lainnya. Kecualikan BPO yang didaur ulang dan digunakan kembali. Organisasi dapat memisahkan data BPO lebih jauh di mana hal ini membantu transparansi dan keterbandingan dari waktu ke waktu. Misalnya, organisasi dapat memisahkan data menurut: ŸŸ Unit atau fasilitas bisnis

ŸŸ Negara ŸŸ Jenis sumber ŸŸ Jenis aktivitas Organisasi dapat melaporkan data BPO untuk zat yang relevan secara terpisah atau bersama-sama. Organisasi diharapkan untuk melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan untuk memperhitungkan dan mengukur data BPO, dengan referensi kepada alat penghitungan yang digunakan. Organisasi yang diwajibkan menggunakan standar dan metodologi berbeda harus menjelaskan pendekatan untuk memilih standar dan metodologi tersebut. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Bahan Perusak Ozon (BPO) ŸŸ Setara CFC­-11 Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup pengukuran emisi, penghitungan dari data dan standar akuntansi, atau perkiraan. Referensi ŸŸ Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Climate Change 1995: The Science of Climate Change, Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 1995. ŸŸ Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. ŸŸ Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), ‘Protokol Montreal tentang Bahan Perusak Ozon’, 1987. ŸŸ Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Standards and Codes of Practice to Eliminate Dependency on Halons - Handbook of Good Practices in the Halon Sector, 2001.

119

BAGIAN 4

G4-EN21 NOX, SOX, DAN EMISI UDARA SIGNIFIKAN LAINNYA a. Laporkan jumlah emisi udara yang signifikan, dalam satuan kilogram atau kelipatannya untuk setiap hal berikut: ŸŸ NOX ŸŸ SOX ŸŸ Pencemar organik persisten (POP) ŸŸ Senyawa organik volatil (VOC) ŸŸ Pencemar udara berbahaya (HAP) ŸŸ Debu (PM) ŸŸ Kategori emisi udara standar lainnya yang diidentifikasi dalam peraturan yang relevan b. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. c. Laporkan sumber acuan faktor emisi yang digunakan.

PANDUAN Relevansi Pencemar udara yang memiliki pengaruh yang merugikan terhadap iklim, ekosistem, kualitas udara, habitat, pertanian, serta kesehatan manusia dan hewan. Kemerosotan kualitas udara, oksidasi, degradasi hutan, dan persoalan kesehatan publik telah menghasilkan peraturan lokal dan internasional untuk mengontrol emisi udara. Pengurangan pencemar yang diatur menghasilkan perbaikan kondisi kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar. Pengurangan, atau pelaksanaan melebihi kepatuhan, dapat meningkatkan hubungan dengan masyarat dan pekerja, dan kemampuan untuk mempertahankan atau memperluas operasi. Di wilayah dengan batasan emisi, volume emisi juga memiliki implikasi biaya langsung.

menjelaskan pendekatan untuk memilih standar dan metodologi tersebut. Karena memperhitungkan emisi udara tertentu (seperti NOX) memerlukan upaya hitungan yang rumit, tunjukkan metodologi yang digunakan untuk penghitungan, dengan memilih salah satu dari pendekatan berikut: ŸŸ Pengukuran langsung emisi (seperti online analyzers) ŸŸ Penghitungan berdasarkan data-spesifik lokasi ŸŸ Penghitungan berdasarkan pada faktor emisi yang diterbitkan ŸŸ Estimasi (jika estimasi digunakan karena tidak adanya angka standar, tunjukkan dasar yang digunakan untuk memperkirakan angka tersebut)

Indikator ini juga dapat mengukur skala emisi udara organisasi dan mendemonstrasikan ukuran dan kepentingan relatif emisi dibandingkan dengan organisasi lainnya.

Organisasi dapat memisahkan data emisi udara lebih lanjut di mana hal ini membantu transparansi atau keterbandingan dari waktu ke waktu. Misalnya, organisasi dapat memisahkan data menurut: ŸŸ Unit atau fasilitas bisnis ŸŸ Negara ŸŸ Jenis sumber ŸŸ Jenis aktivitas

Penyusunan Identifikasi pencemar udara yang signifikan yang dikeluarkan oleh organisasi dan sumber emisi udara signifikan yang dilepas ke lingkungan. Dengan menggunakan pencemar udara dan sumber pencemaran yang diidentifikasi di atas, hitung jumlah emisi udara penting yang dilepaskan ke lingkungan. Organisasi diharapkan untuk melaporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan untuk memperhitungkan dan mengukur emisi udara, dengan referensi kepada alat penghitungan yang digunakan. Organisasi yang diwajibkan menggunakan standar dan metodologi berbeda harus

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Emisi udara yang signifikan Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup pengukuran emisi, penghitungan dari data dan standar akuntansi, atau estimasi.

120

BAGIAN 4

G4-EN21 LANJUTAN

Referensi ŸŸ Konvensi Komisi Ekonomi untuk Eropa Perserikatan BangsaBangsa (UNECE), ‘Geneva Protocol concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes’, 1991. ŸŸ Konvensi Komisi Ekonomi untuk Eropa Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNECE), ‘Gothenburg Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone’, 1999. ŸŸ Konvensi Komisi Ekonomi untuk Eropa Perserikatan Bangsa-

Bangsa (UNECE), ‘Helsinki Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes’, 1985. ŸŸ Konvensi Komisi Ekonomi untuk Eropa Perserikatan BangsaBangsa (UNECE), ‘Sofia Protocol concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or their Transboundary Fluxes’, 1988. ŸŸ Konvensi Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), ‘Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)’, Annex A, B, dan C, 2009.

121

BAGIAN 4

Aspek: Efluen dan Limbah Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-EN22

G4-EN23

G4-EN24

Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan Panduan hlm. 122 Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan Panduan hlm. 123 Jumlah dan volume total tumpahan signifikan Panduan hlm. 124

Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang G4-EN25 diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional Panduan hlm. 125 Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang G4-EN26 secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi Panduan hlm. 126 *Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Konvensi Basel, ´Amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya´, 1995. ŸŸ Konvensi Organisasi Maritim Internasional (IMO), ‘Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter’ (Konvensi London), 1972. ŸŸ Konvensi Organisasi Maritim Internasional (IMO), ‘International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol)’, 1973, sebagaimana diubah oleh Protokol 1978. ŸŸ Konvensi Ramsar, ‘Konvensi Internasional untuk Konservasi dan Pemanfaatan Lahan Basah Secara Berkelanjutan’, 1994.

122

BAGIAN 4

Indikator G4-EN22 TOTAL AIR YANG DIBUANG BERDASARKAN KUALITAS DAN TUJUAN a. Laporkan volume total air terencana dan tidak terencana yang dibuang berdasarkan: ŸŸ Tujuan ŸŸ Kualitas air termasuk metode penanganan ŸŸ Apakah digunakan kembali oleh organisasi lain atau tidak b. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

PANDUAN Relevansi Jumlah dan kualitas air yang dilepaskan oleh organisasi secara langsung dikaitkan pada dampak ekologi dan biaya operasional. Dengan memperbaiki secara bertahap kualitas air yang dibuang atau mengurangi volumenya, organisasi memiliki potensi untuk mengurangi dampaknya pada lingkungan sekitar. Pembuangan efluen dengan kandungan kimia atau nutrien yang tinggi (utamanya nitrogen, fosfor, atau potasium) yang tidak terkelola dapat berdampak signifikan pada badan air penerima. Hal ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi kualitas pasokan air yang tersedia untuk organisasi serta hubungannya dengan masyarakat dan pengguna air lainnya.

dengan mengurangi estimasi volume yang dikonsumsi di lokasi dari volume yang diambil seperti yang dilaporkan dalam G4-EN8.

Melepaskan efluen atau memproses air ke fasilitas untuk pengolahan tidak hanya mengurangi tingkat polusi, namun juga dapat menurunkan biaya finansial organisasi dan risiko tindakan peraturan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan. Semua ini meningkatkan lisensi sosial organisasi untuk beroperasi.

Metrik kualitas air dapat berbeda-beda bergantung pada peraturan nasional dan regional.

Penyusunan Identifikasi pembuangan air yang direncanakan dan tidak direncanakan (tidak termasuk air hujan yang ditampung dan limbah rumah tangga) menurut tujuan dan jelaskan cara pengelolaannya. Jika organisasi tidak memiliki meteran untuk mengukur air yang dilepaskan, angka ini harus diperkirakan

Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial tentang volume air yang dilepaskan oleh organisasi termasuk meteran aliran (buangan sumber tertentu (point-source) atau saat buangan dilepaskan melalui pipa) dan izin peraturan.

Organisasi yang melepaskan efluen atau air proses, melaporkan kualitas air dalam volume total efluen menggunakan parameter standar efluen seperti Biological Oxygen Demand (BOD) atau Padatan tidak terlarut Total (TSS). Pemilihan spesifik dari parameter kualitas berbeda-beda bergantung pada produk, layanan, dan operasi organisasi. Pemilihan parameter harus konsisten dengan yang digunakan dalam sektor organisasi.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Total air yang dibuang

123

BAGIAN 4

G4-EN23 BOBOT TOTAL LIMBAH BERDASARKAN JENIS DAN METODE PEMBUANGAN a. Laporkan bobot total limbah berbahaya dan tidak berbahaya, dengan metode pembuangan sebagai berikut: ŸŸ Penggunaan kembali ŸŸ Daur ulang ŸŸ Pengomposan ŸŸ Pemulihan, termasuk pemulihan energi ŸŸ Pembakaran (pembakaran massa) ŸŸ Injeksi sumur dalam ŸŸ Tempat pembuangan akhir (TPA) ŸŸ Penyimpanan di tempat ŸŸ Lainnya (ditentukan oleh organisasi) b. Laporkan bagaimana metode pembuangan limbah ditentukan: ŸŸ Dibuang langsung oleh organisasi atau jika tidak, dikonfirmasi secara langsung ŸŸ Informasi yang diberikan oleh kontraktor pembuangan limbah ŸŸ Standar organisasi untuk kontraktor pembuangan limbah

PANDUAN Relevansi Data tentang angka limbah yang ditimbulkan selama beberapa tahun menunjukkan tingkat kemajuan yang berhasil dicapai organisasi dalam upaya pengurangan limbah. Hal tersebut juga menunjukkan potensi perbaikan dalam efisiensi proses dan produktivitas. Dari perspektif finansial, pengurangan limbah berkontribusi secara langsung terhadap pengurangan biaya untuk material, pemrosesan, dan pembuangan. Informasi tentang tujuan pembuangan mengungkapkan sejauh mana organisasi telah mengelola keseimbangan di antara opsi pembuangan dan ketidakberimbangan dampak lingkungan. Misalnya, penimbunan dan daur ulang menciptakan jenis dampak lingkungan dan efek residual yang sangat berbeda-beda. Sebagian besar strategi minimasi limbah menekankan pilihan prioritas untuk penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan dibandingkan pilihan pembuangan yang lain.

Penyusunan Identifkasi bobot limbah yang dihasilkan oleh operasi organisasi, yang dikategorikan sebagai: ŸŸ Limbah berbahaya (seperti yang didefinisikan dalam perundang-undangan nasional di mana ditimbulkan) ŸŸ Limbah tidak berbahaya (semua bentuk lain limbah padat atau cair, tidak termasuk air limbah) Jika data bobot tidak tersedia, estimasikan bobot menggunakan informasi yang tersedia mengenai kepadatan dan volume limbah yang dikumpulkan, neraca massa, atau informasi yang serupa. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Metode pembuangan limbah Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup audit limbah eskternal oleh penyedia layanan pembuangan atau neraca limbah dari penyedia tersebut, serta sistem penagihan dan akuntansi internal organisasi, dan bagian pengadaan atau pengelolaan pasokan.

124

BAGIAN 4

G4-EN24 JUMLAH DAN VOLUME TOTAL TUMPAHAN SIGNIFIKAN a. Laporkan jumlah dan volume total tumpahan signifikan yang tercatat. b. Untuk tumpahan yang dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi, laporkan informasi tambahan berikut untuk setiap kejadian tumpahan tersebut: ŸŸ Lokasi tumpahan ŸŸ Volume tumpahan ŸŸ Bahan yang tumpah, dikategorikan menurut: –– Tumpahan minyak (permukaan tanah atau air) –– Tumpahan bahan bakar (permukaan tanah atau air) –– Tumpahan limbah (permukaan tanah atau air) –– Tumpahan zat kimia (sebagian besar permukaan tanah atau air) –– Lainnya (ditentukan oleh organisasi) c. Laporkan dampak tumpahan yang signifikan.

PANDUAN Relevansi Tumpahan bahan kimia, minyak, dan bahan bakar dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitar, berpotensi memengaruhi tanah, air, udara, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia. Upaya sistematis untuk menghindari tumpahan bahan berbahaya akan secara langsung dikaitkan dengan pemenuhan organisasi dengan peraturan, risiko finansial dari kehilangan bahan baku, biaya remediasi, risiko tindakan peraturan, serta kerusakan reputasi. Indikator ini juga berfungsi sebagai ukuran tidak langsung untuk mengevaluasi keterampilan organisasi untuk melakukan pemantauan. Penyusunan Identifikasi tumpahan signifikan yang dicatat dan volume tumpahan tersebut. Identifikasi tumpahan mana yang telah dan akan dilaporkan pada pernyataan finansial organisasi. Untuk tumpahan yang dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi, laporkan informasi tambahan berikut untuk setiap tumpahan tersebut:

ŸŸ Lokasi tumpahan ŸŸ Volume tumpahan ŸŸ Bahan tumpahan, dikategorikan menurut: –– Tumpahan minyak (permukaan tanah atau air) –– Tumpahan bahan bakar (permukaan tanah atau air) –– Tumpahan limbah (permukaan tanah atau air) –– Tumpahan zat kimia (sebagian besar permukaan tanah atau air) –– Lainnya (harus ditentukan oleh organisasi) Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Tumpahan ŸŸ Tumpahan yang signifikan Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial mengenai tumpahan bahan bakar, minyak, dan bahan kimia dapat meliputi catatan internal dalam sisitem pengelolaan lingkungan yang ada, serta penyataan resmi yang dibuat kepada atau oleh badan pengatur lingkungan yang terkait.

125

BAGIAN 4

G4-EN25 BOBOT LIMBAH YANG DIANGGAP BERBAHAYA MENURUT KETENTUAN KONVENSI BASEL2 LAMPIRAN I, II, III, DAN VIII YANG DIANGKUT, DIIMPOR, DIEKSPOR, ATAU DIOLAH, DAN PERSENTASE LIMBAH YANG DIANGKUT UNTUK PENGIRIMAN INTERNASIONAL a. Laporkan bobot total untuk tiap-tiap hal berikut ini: ŸŸ Limbah berbahaya yang diangkut ŸŸ Limbah berbahaya yang diimpor ŸŸ Limbah berbahaya yang diekspor ŸŸ Limbah berbahaya yang diolah b. Laporkan persentase limbah berbahaya yang dikirimkan internasional. PANDUAN Relevansi Manajemen limbah berbahaya adalah bidang permasalahan penting bagi banyak pemangku kepentingan. Pengangkutan limbah berbahaya yang tidak patut, khususnya ke negaranegara yang tidak memiliki infrastruktur dan peraturan nasional untuk menangani limbah tersebut, dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, pengelolaan limbah berbahaya yang buruk menciptakan kewajiban yang dikaitkan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan nasional dan internasional, serta potensi rusaknya reputasi. Penyusunan Identifikasi limbah berbahaya yang diangkut oleh atau atas nama organisasi dalam periode pelaporan menurut tujuan. Termasuk disini transportasi di seluruh perbatasan operasional bisnis dan dalam operasional. Dengan menggunakan informasi ini, hitung bobot total limbah berbahaya yang diangkut menggunakan persamaan berikut:

Bobot total limbah berbahaya yang diangkut berdasarkan tujuan = Bobot limbah berbahaya yang diangkut ke organisasi menurut tujuan dari sumber/pemasok eksternal yang tidak dimiliki oleh organisasi + Bobot limbah berbahaya yang diangkut dari organisasi menurut tujuan ke sumber/pemasok eksternal yang tidak dimiliki organisasi + Berat limbah berbahaya yang diangkut secara nasional dan internasional menurut tujuan antara lokasi-lokasi yang dimiliki, disewakan, atau dikelola oleh organisasi

Identifikasi bobot total limbah berbahaya yang diangkut di seluruh batas internasional dan yang memasuki perbatasan organisasi, menurut tujuan. Limbah yang diangkut di antara lokasi yang berbeda-beda dari organisasi tidak dihitung sebagai diimpor. Identifikasi proporsi jumlah total limbah berbahaya yang diangkut menurut tujuan yang diangkut dari organisasi ke lokasi di luar negeri. Sertakan semua limbah yang meninggalkan Batas organisasi yang melintasi perbatasan internasional, tidak termasuk transportasi di antara lokasilokasi yang berbeda dalam organisasi. Identifikasi bagian dari jumlah total limbah yang diangkut dan diekspor menurut tujuan yang telah diolah organisasi. Identifikasi bagian dari jumlah total limbah menurut tujuan yang diolah oleh sumber/pemasok eksternal, yang telah diangkut, diekspor, atau diimpor oleh organisasi. Konversi volume menjadi estimasi bobot dengan penjelasan singkat mengenai metodologi yang digunakan. Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial meliputi data penagihan dari kontraktor logistik atau pembuangan, sistem akuntansi, serta bagian pembelian atau pengelolaan persediaan. Beberapa negara memerlukan dokumentasi untuk menyertai pengiriman limbah berbahaya yang akan menyediakan semua data relevan untuk Indikator ini.

126

BAGIAN 4

G4-EN26 IDENTITAS, UKURAN, STATUS LINDUNG, DAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI DARI BADAN AIR DAN HABITAT TERKAIT YANG SECARA SIGNIFIKAN TERKENA DAMPAK DARI AIR BUANGAN DAN LIMPASAN DARI ORGANISASI a. Laporkan badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak air buangan berdasarkan kriteria yang dijelaskan pada bagian Penyusunan di bawah ini, dengan menambahkan informasi tentang: ŸŸ Ukuran badan air dan habitat terkait ŸŸ Apakah badan air dan habitat terkait merupakan sebagai kawasan lindung (secara nasional atau internasional) atau tidak ŸŸ Nilai keanekaragaman hayati (seperti jumlah total spesies yang dilindungi)

PANDUAN Relevansi Indikator ini adalah pasangan kualitatif untuk Indikator kuantitatif dari pembuangan air dan membantu menjelaskan dampak pembuangan tersebut. Buangan dan limpahan yang memengaruhi habitat air dapat memiliki dampak signifikan pada ketersediaan sumber daya air. Mengidentifikasi badan air yang dipengaruhi oleh buangan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi aktivitas di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, atau daerah di mana organisasi mungkin menghadapi risiko spesifik seperti permasalahan masyarakat dan sumber daya air yang terbatas.

terancam punah (atau mendukung spesies tumbuhan atau hewan tertentu yang terancam punah) ŸŸ Pembuangan apa pun ke lahan basah yang tercantum dalam Konvensi Ramsar78 atau daerah konservasi yang dinyatakan secara nasional atau internasional tanpa melihat tingkat pembuangan. ŸŸ Sumber air telah diidentifikasi sebagai memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (seperti keragaman spesies dan endemis, jumlah total spesies yang dilindungi) ŸŸ Sumber air telah diidentifikasi sebagai bernilai tinggi atau penting bagi masyarakat lokal

Penyusunan Identifikasi badan air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan air organisasi yang memenuhi satu atau beberapa kriteria berikut: ŸŸ Buangan menyumbang rata-rata 5% atau lebih volume ratarata tahunan badan air. ŸŸ Buangan yang atas pendapat para ahli yang sesuai (seperti otoritas kota), dikenal memiliki atau cenderung memiliki dampak signifikan pada badan air dan habitat terkait. ŸŸ Buangan ke badan air yang menurut para profesional sebagai sangat sensitif karena ukuran relatif, fungsi, atau statusnya sebagai sistem yang langka, terancam, atau

Sumber dokumentasi Informasi tentang status sumber air atau kawasan lindung dapat diperoleh dari kementerian lokal atau nasional yang berkaitan dengan air atau departemen pemerintahan, atau melalui penelitian yang diprakarsai oleh organisasi atau institusi lain, seperti studi dampak lingkungan. Referensi ŸŸ International Union for Conservation of Nature (IUCN), Red List Spesies Terancam Punah, http://www.iucnredlist.org/, diakses 1 Mei 2013.

127

BAGIAN 4

Aspek: Produk dan Jasa Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-EN27

G4-EN28

Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingungan produk dan jasa Panduan hlm. 128 Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori Panduan hlm. 129

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

128

BAGIAN 4

Indikator G4-EN27 TINGKAT MITIGASI DAMPAK TERHADAP DAMPAK LINGUNGAN PRODUK DAN JASA a. Laporkan secara kuantitatif sejauh mana dampak lingkungan dari produk dan jasa yang telah dimitigasi selama periode pelaporan. b. Jika menggunakan angka-angka yang dikaitkan pada penggunaan, laporkan asumsi dasar yang dipakai terkait pola konsumsi atau faktor normalisasi.

PANDUAN Relevansi Untuk beberapa sektor, dampak produk dan jasa selama tahap penggunaannya (seperti konsumsi air untuk mesin cuci) dan pada akhir siklus kegunaannya dapat sama atau lebih besar signifikansinya dibandingkan pada tahap produksi. Signifikansi dampak tersebut ditentukan oleh perilaku pelanggan dan rancangan umum produk atau jasa. Organisasi diharapkan untuk mengambil pendekatan lebih proaktif untuk menilai dan memperbaiki dampak lingkungan atas produk dan jasanya. Langkah ini memberikan asesmen terhadap tindakan yang dilakukan organisasi untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dan meningkatkan dampak positif dari rancangan produk dan jasanya serta penghantarannya. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam rancangan produk dan jasa dapat membantu mengidentifikasi peluang bisnis baru, mendiferensiasi produk dan jasa, dan merangsang inovasi dalam teknologi. Hal ini juga dapat menurunkan risiko ketidaksesuaian dengan perundang-undangan lingkungan di masa mendatang, serta meningkatkan reputasi. Penyusunan Dampak berikut tidak disertakan karena tercakup dalam Indikator Lingkungan lainnya: ŸŸ Melakukan reclaimed produk dan kemasan produk (G4-EN28) ŸŸ Dampak terhadap keanekaragaman hayati (G4-EN12)

Identifikasi inisiatif tertentu yang dilakukan dalam periode pelaporan untuk mengurangi dampak lingkungan yang paling signifikan dari kelompok-kelompok produk dan jasa dalam kaitannya dengan: ŸŸ Penggunaan material (seperti penggunaan bahan tak terbarukan, bahan padat energi, bahan beracun) ŸŸ Penggunaan air (seperti volume yang digunakan selama produksi atau penggunaan) ŸŸ Emisi (seperti GRK, racun, emisi yang menguras ozon) ŸŸ Efluen (seperti kualitas air yang digunakan selama produksi atau penggunaan) ŸŸ Kebisingan ŸŸ Limbah (seperti material atau senyawa racun yang tidak dapat diperbarui) Identifikasi sejauh mana dampak lingkungan produk dan jasa telah dikurangi selama periode pelaporan. Misalnya, saat mempertimbangkan penggunaan air untuk mesin cuci, pola konsumsi atau faktor normalisasi dapat dinyatakan sebagai memakai 10% lebih sedikit penggunaan air per 5 kg cucian. Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial meliputi asesmen siklus hidup produk (LCA) atau dokumen yang berhubungan dengan rancangan, pengembangan, dan pengujian produk.

129

BAGIAN 4

G4-EN28 PERSENTASE PRODUK YANG TERJUAL DAN KEMASANNYA YANG DIREKLAMASI MENURUT KATEGORI a. Laporkan persentase produk dan bahan kemasannya yang direklamasi untuk setiap kategori produk. b. Laporkan bagaimana data untuk Indikator ini diperoleh.

PANDUAN Relevansi Pembuangan produk dan material kemasan pada akhir tahap penggunaan adalah tantangan lingkungan yang terus menerus berkembang. Mengembangkan sistem daur ulang dan penggunaan kembali yang efektif untuk menutup siklus produk berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan efisiensi material dan sumber daya. Hal tersebut juga mengurangi masalah dan biaya yang behubungan dengan pembuangan. Indikator ini memberikan wawasan mengenai sejauh mana produk, komponen, atau material organisasi dikumpulkan dan berhasil dikonversi menjadi material yang berguna untuk proses produksi baru. Hal ini juga memberikan wawasan tentang sejauh mana organisasi telah merancang produk dan kemasan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Langkah ini mungkin menjadi sumber penting untuk mendiferensiasi kompetitif pada sektor yang menghadapi persyaratan formal untuk mendaur ulang produk dan material kemasannya. Penyusunan Identifikasi jumlah produk reclaimed dan material kemasannya (yaitu, didaur ulang atau digunakan kembali) pada akhir siklus kegunaannya dalam periode pelaporan. Jangan hitung produk rusak dan dikembalikan. Laporkan daur ulang atau penggunaan kembali kemasan secara terpisah.

Untuk menghitung persentase produk yang direklaim dan material kemasan setiap kategori produknya, gunakan formula berikut:

Persentase produk reclaimed dan materi kemasannya = produk reclaimed dan materi kemasannya dalam periode pelaporan __________________________________________ x 100 produk terjual dalam periode pelaporan

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Kategori produk ŸŸ Reklamasi Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial meliputi data yang dikumpulkan dari sistem pengumpulan internal atau data yang diberikan oleh sistem pengumpulan eksternal yang memperoleh kembali produk atas nama organisasi.

130

BAGIAN 4

Aspek: Kepatuhan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN G4-DMA

Panduan hlm. 64-65

INDIKATOR Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undangG4-EN29 undang dan peraturan lingkungan Panduan hlm. 131 *Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

131

BAGIAN 4

Indikator G4-EN29 NILAI MONETER DENDA SIGNIFIKAN DAN JUMLAH TOTAL SANKSI NON-MONETER KARENA KETIDAKPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LINGKUNGAN a. Laporkan denda dan sanksi non-moneter yang signifikan dalam bentuk: ŸŸ Nilai moneter total dari denda yang signifikan ŸŸ Jumlah total sanksi non-moneter ŸŸ Kasus yang diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa b. Bila organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

PANDUAN Relevansi Tingkat ketidakpatuhan organisasi membantu mengindikasikan kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa operasinya memenuhi parameter kinerja tertentu. Dari perspektif ekonomi, memastikan kepatuhan membantu mengurangi risiko finansial yang terjadi, baik secara langsung melalui denda atau tidak langsung melalui dampak terhadap reputasi. Dalam beberapa keadaan, ketidakpatuhan dapat menyebabkan kewajiban untuk membersihkan atau pertanggungjawaban lingkungan yang lainnya yang berbiaya mahal. Kekuatan catatan kepatuhan organisasi dapat juga memengaruhi kemampuannya untuk memperluas operasi dan memeroleh izin. Penyusunan Identifikasi sanksi administratif atau hukum karena kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan, termasuk, setidaknya: ŸŸ Deklarasi internasional, konvensi, dan perjanjian, serta peraturan nasional, sub nasional, regional, dan lokal. Sertakan ketidakpatuhan yang berhubungan dengan

tumpahan yang diungkap di G4-EN24 yang memenuhi kriteria untuk G4-EN29 ŸŸ Perjanjian lingkungan sukarela dengan otoritas pengatur yang dianggap mengikat dan disusun sebagai pengganti untuk menerapkan peraturan baru. Di yurisdiksi tertentu, perjanjian tersebut disebut sebagai ‘kovenan’ ŸŸ Kasus yang diajukan terhadap organisasi melalui penggunaan mekanisme perselisihan internasional atau mekanisme perselisihan nasional diawasi oleh lembaga pemerintah Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Undang-undang dan peraturan lingkungan hidup Sumber dokumentasi Sumber data meliput hasil audit, sistem pelacakan peraturan yang dioperasikan oleh bagian legal, atau sistem pengelolaan lingkungan. Informasi mengenai nilai denda moneter keseluruhan dapat ditemukan dalam bagian akuntansi.

132

BAGIAN 4

Aspek: Transportasi Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN G4-DMA

Panduan hlm. 64-65

INDIKATOR Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional G4-EN30 organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja Panduan hlm. 133 *Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Rekomendasi tentang Pengangkutan Barang Berbahaya’, 2001.

133

BAGIAN 4

Indikator G4-EN30 DAMPAK LINGKUNGAN SIGNIFIKAN DARI PENGANGKUTAN PRODUK DAN BARANG LAIN SERTA BAHAN UNTUK OPERASIONAL ORGANISASI, DAN PENGANGKUTAN TENAGA KERJA a. Laporkan dampak lingkungan yang signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja. Jika data kuantitatif tidak diberikan, laporkan alasannya. b. Laporkan bagaimana dampak lingkungan dari pengangkutan produk, tenaga kerja organisasi, dan barang serta bahan lainnya dikurangi. c. Laporkan kriteria dan metodologi yang digunakan untuk menentukan mana dampak lingkungan yang signifikan.

PANDUAN Relevansi Dampak lingkungan sistem pengangkutan memiliki jangkauan yang luas, dari pemanasan global hingga kabut asap dan kebisingan. Untuk beberapa organisasi, khususnya organisasi dengan jaringan pasokan dan distribusi yang luas, dampak lingkungan yang dikaitkan dengan logistik mewakili sebagian besar jejak lingkungan mereka. Asesmen dampak transportasi produk, barang, dan material untuk tujuan logistik, dan transportasi tenaga kerja organisasi, adalah bagian dari pendekatan komprehensif untuk merencanakan strategi pengelolaan lingkungan. Penyusunan Identifikasi dampak signifikan lingkungan dari mode transportasi yang digunakan oleh organisasi. Analisis meliputi, setidaknya: ŸŸ Penggunaan energi (seperti minyak, minyak tanah, bahan bakar, listrik) ŸŸ Emisi (seperti emisi gas rumah kaca, bahan perusak ozon, NOX, SOX, dan emisi udara lainnya) ŸŸ Efluen (seperti berbagai jenis bahan kimia)

ŸŸ Limbah (seperti jenis material kemasan yang berbeda-beda) ŸŸ Kebisingan ŸŸ Tumpahan (seperti tumpahan bahan kimia, minyak, dan bahan bakar) Identifikasi bagaimana pengurangan dampak produk yang diangkut, tenaga kerja organisasi, dan barang serta material lainnya. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Transportasi ŸŸ Transportasi anggota tenaga kerja organisasi ŸŸ Tujuan logistik Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup faktur dari penyedia dan pemasok layanan logistik, laporan dari bagian logistik, catatan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan, dan pemantauan atau pengukuran yang dilakukan oleh, contohnya, bagian lingkungan.

134

BAGIAN 4

Aspek: Lain-lain Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-EN31

Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis Panduan hlm. 135

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Federasi Internasional Akuntan (IFAC), International Guidance Document: Environmental Management Accounting, 2005. ŸŸ Divisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan Berkelanjutan (UNDSD), ‘Environmental Management Accounting Procedures and Principles’, 2001.

135

BAGIAN 4

Indikator G4-EN31 TOTAL PENGELUARAN DAN INVESTASI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN BERDASARKAN JENIS a. Laporkan total pengeluaran perlindungan lingkungan berdasarkan: ŸŸ Biaya pembuangan limbah, pengolahan emisi, dan remediasi ŸŸ Biaya pencegahan dan manajemen lingkungan

PANDUAN Relevansi Mengukur biaya mitigasi dan perlindungan lingkungan memungkinkan organisasi untuk menilai efisiensi inisiatif lingkungan mereka. Hal ini juga merupakan masukan yang bernilai untuk analisis laba rugi internal. Data tentang kinerja lingkungan yang diukur terhadap pengeluaran untuk mitigasi dan perlindungan lingkungan memberikan wawasan mengenai seberapa efektif organisasi menggunakan sumber daya untuk meningkatkan kinerja. Saat ditelusuri dan dianalisis secara komprehensif dari waktu ke waktu, data pengeluaran ini memungkinkan organisasi untuk menaksir nilai investasi untuk organisasi atau teknologi yang kompleks untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Adalah mungkin untuk menetapkan sistem penuh akuntansi manajemen lingkungan (full environmental management accounting) dalam organisasi yang menelusuri beberapa kategori informasi. Indikator ini berfokus pada pembuangan limbah, penanganan emisi, dan biaya remediasi, serta biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan. Penyusunan Identifikasi biaya pembuangan limbah, pengolahan emisi, dan remediasi berdasarkan pada pengeluaran yang mencakup, setidaknya: ŸŸ Pengolahan dan pembuangan limbah ŸŸ Pengolahan emisi (seperti pengeluaran untuk penyaringan, agen) ŸŸ Pengeluaran untuk pembelian dan penggunaan sertifikat emisi ŸŸ Pengeluaran untuk peralatan, pemeliharaan, dan pengoperasian material dan layanan, serta biaya individu terkait

ŸŸ Asuransi untuk tanggung jawab lingkungan ŸŸ Biaya pembersihan, termasuk biaya untuk perbaikan tumpahan seperti yang dilaporkan pada G4-EN24 Identifikasi biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan pengeluaran yang termasuk, sebagai setidaknya: ŸŸ Pendidikan dan pelatihan lingkungan ŸŸ Layanan eksternal untuk pengelolaan lingkungan ŸŸ Sertifikasi eksternal sistem manajemen ŸŸ Penelitian dan pengembangan ŸŸ Pengeluaran tambahan untuk menggunakan teknologi bersih (seperti biaya tambahan di luar teknologi standar) ŸŸ Pengeluaran tambahan untuk pembelian ramah lingkungan ŸŸ Pengeluaran pengelolaan lingkungan lainnya Penyusunan dari pengeluaran dalam Indikator ini mengecualikan kategori yang ditetapkan dalam Dokumen Panduan Internasional tentang Akuntansi Pengelolaan Lingkungan21 IFAC berikut: ŸŸ Denda atas ketidakpatuhan dengan peraturan lingkungan (lihat G4-EN29) Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pengeluaran perlindungan lingkungan Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup sistem penagihan dan akuntansi (seperti Akuntansi Pengelolaan Lingkungan), serta bagian pengadaan, sumber daya manusia, dan legal.

136

BAGIAN 4

Aspek: Asesmen Pemasok atas Lingkungan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 136-137

G4-DMA

INDIKATOR G4-EN32

G4-EN33

Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan Panduan hlm. 138 Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil Panduan hlm. 139

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008.

ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan khusus-Aspek untuk G4-DMA-­b. Jelaskan sistem yang digunakan untuk menyaring pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan. Cantumkan kriteria lingkungan yang digunakan untuk menyaring pemasok baru. Kriteria lingkungan atau asesmen dampak lingkungan dapat mencakup Aspek dalam Kategori Lingkungan. Jelaskan proses yang digunakan, seperti uji tuntas, untuk mengidentifikasi dan menilai dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan. Dampak negatif mencakup dampak yang disebabkan oleh atau merupakan andil dari organisasi, atau yang berhubungan dengan kegiatan, produk, atau layanannya berdasarkan hubungannya dengan pemasok. Jelaskan bagaimana organisasi mengidentifikasi dan memprioritaskan pemasok untuk asesmen dampak terhadap

lingkungan. Asesmen dapat diinformasikan melalui audit, reviu kontraktual, Keterlibatan dua arah, serta mekanisme pengaduan dan keluhan. Jelaskan tindakan yang diambil untuk mengatasi dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap lingkungan yang diidentifikasi pada rantai pasokan. Jelaskan jika tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, atau memulihkan dampak. Tindakan yang diambil dapat mencakup penyesuaian praktik pengadaan oleh organisasi, penyesuaian ekspektasi kinerja, pengembangan kapasitas, pelatihan, perubahan pada proses, dan penghentian hubungan dengan pemasok. Jelaskan bagaimana ekspektasi-ekspektasi tersebut ditetapkan dan diuraikan dalam kontrak dengan pemasok untuk mendukung pencegahan, pengurangan, dan perbaikan

137

BAGIAN 4

PANDUAN SPESIFIK-ASPEK UNTUK G4-DMA­-B LANJUTAN

dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial (termasuk target dan tujuan). Jelaskan apakah pemasok diberikan insentif dan penghargaan untuk pencegahan, pengurangan, dan perbaikan dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial. Jelaskan praktik untuk menilai dan mengaudit pemasok serta produk dan jasa mereka dengan menggunakan kriteria lingkungan.

Cantumkan jenis, sistem, cakupan, frekuensi, penerapan asesmen dan audit saat ini, dan bagian mana dalam rantai pasokan yang telah disertifikasi dan diaudit. Asesmen dan audit pemasok serta produk dan jasanya menggunakan kriteria lingkungan dapat dilakukan oleh organisasi, oleh pihak kedua atau pihak ketiga. Jelaskan sistem yang diterapkan untuk menilai potensi dampak negatif dari pemutusan hubungan dengan pemasok sebagai akibat dari asesmen dampak lingkungan, dan strategi organisasi untuk mengurangi dampak tersebut.

138

BAGIAN 4

Indikator G4-EN32 PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA LINGKUNGAN a. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.

PANDUAN Relevansi Indikator ini menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang persentase pemasok yang dipilih atau dikontrak yang harus menjalani proses uji tuntas terkait dengan lingkungan. Uji tuntas harus dilakukan sedini mungkin dalam pengembangan hubungan baru dengan pemasok.

Identifikasi jumlah total pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria lingkungan. Kriteria lingkungan dapat termasuk Aspek dalam Kategori Lingkungan.

Dampak lingkungan negatif potensial yang signifikan dapat dicegah atau dikurangi pada tahap penyusunan kontrak atau perjanjian lain.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pemasok ŸŸ Seleksi pemasok

Penyusunan Identifikasi jumlah total pemasok baru yang dipertimbangkan organisasi untuk dipilih atau diajak mengadakan kontrak.

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian pengadaan, pembelian, dan legal organisasi.

139

BAGIAN 4

G4-EN33 DAMPAK LINGKUNGAN NEGATIF SIGNIFIKAN AKTUAL DAN POTENSIAL DALAM RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL a. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen dampak lingkungan. b. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap lingkungan. c. Laporkan dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial yang teridentifikasi pada rantai pasokan. d. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap lingkungan yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. e. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap lingkungan yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya.

PANDUAN Relevansi Indikator ini menginformasikan pemangku kepentingan tentang kesadaran organisasi tentang dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan. Proses yang mengidentifikasi dan menilai dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan memungkinkan organisasi untuk dapatmelakukan penanganan. Penyusunan Jika dapat memberikan konteks yang sesuai pada dampak signifikan, organisasi dianjurkan untuk mengelompokkan informasi yang diminta oleh Indikator ini menurut lokasi pemasok dan dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial. Dampak negatif mencakup dampak yang disebabkan oleh atau merupakan andil dari organisasi, atau yang berhubungan dengan kegiatan, produk, atau layanannya berdasarkan hubungannya dengan pemasok.

Asesmen dampak lingkungan dapat meliputi Aspek dalam Kategori Lingkungan. Asesmen dapat dilakukan terhadap ekspektasi kinerja yang disepakati yang ditetapkan dan disampaikan kepada pemasok sebelum asesmen. Asesmen dapat diinformasikan melalui audit, reviu kontraktual, Keterlibatan dua arah, serta mekanisme pengaduan dan keluhan. Peningkatan dapat mencakup penyesuaian praktik pengadaan oleh organisasi pelapor, penyesuaian harapan kinerja, pengembangan kapasitas, pelatihan, dan perubahan pada proses. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pemasok Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian pengadaan, pembelian, dan legal.

140

BAGIAN 4

Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN G4-DMA

Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 140

INDIKATOR Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme G4-EN34 pengaduan resmi Panduan hlm. 141 *Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan ketersediaan dan aksesibilitas mekanisme pengaduan dan proses remediasi terkait dampak lingkungan, termasuk sepanjang rantai pasokan organisasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan dalam memantau keefektifannya. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemantauan keefektifan mekanisme pengaduan dan proses remediasi perusahaan dapat menyertakan pemasok dan masyarakat lokal serta perwakilan pekerja. Cantumkan jenis pelatihan mengenai ketersediaan dan kemudahan akses mekanisme pengaduan dan proses remediasi.

ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

141

BAGIAN 4

Indikator G4-EN34 JUMLAH PENGADUAN TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIAJUKAN, DITANGANI, DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN RESMI a. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan. b. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: ŸŸ Ditangani selama periode pelaporan ŸŸ Diselesaikan selama periode pelaporan c. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan.

PANDUAN Relevansi Sengketa dapat terjadi terkait dampak lingkungan aktivitas organisasi dan dengan hubungan lainnya (seperti entitas dalam rantai pasokan). Mekanisme pengaduan yang efektif berperan penting dalam memulihkan dampak terhadap lingkungan. Penyusunan Identifikasi mekanisme pengaduan resmi yang ada. Mekanisme pengaduan resmi dapat dikelola oleh organisasi pelapor atau oleh pihak eksternal.

Jika dapat memberikan konteks yang sesuai mengenai dampak yang signifikan, organisasi dianjurkan untuk mengelompokkan jumlah pengaduan berdasarkan sifat dan lokasi pengaduan, serta pihak yang mengajukan pengaduan. Pihak yang mengajukan pengaduan dapat mencakup: ŸŸ Pemangku kepentingan internal (seperti karyawan) ŸŸ Pemangku kepentingan eksternal (seperti pemasok, masyarakat lokal) ŸŸ Individu atau sekelompok orang yang diidentifikasi oleh: ––  Keanggotaan kelompok sosial yang kurang terwakili –– Indikator keranekaragaman lainnya

Identifikasi jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Mekanisme pengaduan resmi

Identifikasi jumlah total pengaduan yang diatasi atau diselesaikan selama periode pelaporan dari pengajuan pengaduan tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, kepatuhan, pengadaan, pembelian, dan SDM organisasi.

BAGIAN 4

KATEGORI: SOSIAL Pendahuluan Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Kategori Sosial berisi sub-Kategori: ŸŸ Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja ŸŸ Hak Asasi Manusia ŸŸ Masyarakat ŸŸ Tanggung Jawab atas Produk Sebagian besar konten sub-Kategori didasarkan pada standar universal yang diakui secara internasional atau referensi internasional lainnya yang relevan.

142

143

BAGIAN 4

SUB-KATEGORI: PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA Pendahuluan Aspek pada sub-Kategori Praktik Ketenagakerjaandidasarkan pada standar universal yang diakui secara internasional, termasuk: ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal’, 1948 ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik’, 1966 ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya’, 1966 ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)’, 1979 ŸŸ Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar dan Hak-hak di Tempat Kerja’, 1998 yang didasarkan pada delapan Konvensi inti ILO: –– Konvensi 29 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kerja Paksa’, 1930 –– Konvensi 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’, 1948. –– Konvensi 98 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perjanjian Kerja Bersama’, 1949 –– Konvensi 100 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kesetaraan Remunerasi’, 1951 –– Konvensi 105 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Penghapusan Kerja Paksa’, 1957 –– Konvensi 111 Organisasi Buruh Internasional (ILO), Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)’, 1958 –– Konvensi 138 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Batas-batas Usia Minimum’, 1973 –– Konvensi 182 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak’, 1999 ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Wina dan Program Aksi’, 1993

Indikator Praktik Ketenagakerjaanjuga menggunakan dua instrumen yang terkait tanggung jawab sosial perusahaan bisnis: ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial’, 1977 ŸŸ Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan sub-Kategori ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab V. Pekerjaan dan Hubungan Industrial Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011. ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa Pengungkapan Standar berdasarkan sub-Kategori ini membantu melaporkan tentang penerapan Prinsip 6 ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

Referensi tambahan ŸŸ Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) , ‘Declaration Concerning the Aims and Purposes of the International Labour Organization (Declaration of Philadelphia)’, 1944. ŸŸ Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) , ‘Declaration of Social Justice for a Fair Globalization’, 2008. ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO) ), ‘Kerja Layak’, 1999. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya’, 1990 ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa’, 2000.

144

BAGIAN 4

Aspek: Kepegawaian Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 144-145

G4-DMA

INDIKATOR G4-LA1

Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah Panduan hlm. 146

G4-LA2

Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan Panduan hlm. 147

G4-LA3

Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender Panduan hlm. 148

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Konvensi 102 Organisasi Buruh Internasional (ILO) , ‘Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum)’, 1952. ŸŸ Konvensi 121 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Employment Injury Benefits Convention’, 1964. ŸŸ Konvensi 128 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Invalidity, Old-Age and Survivors’ Benefits Convention’, 1967. ŸŸ Konvensi 130 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Medical Care and Sickness Benefits Convention’, 1969. ŸŸ Konvensi 132 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Libur dengan bayaran (yang diperbaiki)’, 1970.

ŸŸ Konvensi 140 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Paid Educational Leave Convention’, 1974. ŸŸ Konvensi 156 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Workers with Family Responsibilities Convention’, 1981. ŸŸ Konvensi 157 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Maintenance of Social Security Rights Convention’, 1982. ŸŸ Konvensi 168 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention’, 1988. ŸŸ Konvensi 183 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Perlindungan Maternitas’, 2000.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Uraikan tindakan yang diambil untuk menentukan dan menangani situasi di mana pekerjaan yang dilakukan dalam rantai pasokan organisasi tidak berada dalam rerangka kerja institusional dan legal yang sesuai. Pekerjaan yang berlangsung dalam rerangka kerja kelembagaan dan hukum yang sesuai biasanya akan memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang pemberi kerja yang jelas dan diakui secara hukum.

Uraikan tindakan yang diambil untuk menentukan dan menangani situasi di mana orang yang bekerja untuk pemasok tidak diberi perlindungan sosial dan tenaga kerja yang berhak mereka terima berdasarkan undang-undang tenaga kerja nasional.

145

BAGIAN 4

PANDUAN SPESIFIK-ASPEK UNTUK G4-DMA­-B LANJUTAN

Uraikan tindakan yang diambil untuk menentukan dan menangani situasi di mana kondisi kerja dalam rantai pasokan organisasi tidak memenuhi standar tenaga kerja internasional atau undang-undang nasional. Kondisi pekerjaan termasuk; kompensasi, waktu kerja, masa istirahat, liburan, tata tertib dan praktik pemecatan, asuransi bersalin, lingkungan tempat kerja, keselamatan dan kesehatan pekerja, kualitas akomodasi hidup yang disediakan, dan masalah kesejahteraan seperti air minum yang aman, kantin, dan akses ke layanan medis.

dengan memadai dapat meliputi: ŸŸ Dialog dengan pemasok mengenai hubungan tentang harga yang dibayarkan kepada pemasok dan upah yang dibayarkan kepada pekerja ŸŸ Perubahan pada praktik pengadaan organisasi ŸŸ Dukungan atas perundingan bersama untuk menentukan upah ŸŸ Menentukan sejauh mana waktu lembur dimanfaatkan, apakah wajib, dan apakah dikompensasi dengan tarif premium

Jelaskan tindakan yang diambil untuk menentukan dan menyelesaikan situasi bila pekerjaan yang dilakukan dalam rantai pasokan organisasi dibayar secara tidak memadai. Pekerjaan yang dibayar dengan memadai berarti bahwa upah dan kompensasi untuk jam kerja standar dalam seminggu, termasuk lembur, memenuhi aturan standar minimum berdasarkan hukum dan industri dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarga mereka serta memberikan pendapatan diskresioner. Tindakan yang diambil untuk menangani situasi jika pekerjaan tidak dibayar

Jelaskan tindakan yang diambil untuk menentukan dan menangani situasi hubungan kerja yang tersamar di mana pekerja di dalam rantai pasokan organisasi secara tidak benar diakui sebagai bekerja mandiri atau di mana tidak ada pemberi kerja yang diakui secara hukum. Jelaskan tindakan yang diambil untuk menentukan dan menangani situasi di mana pekerjaan yang dilakukan dalam rantai pasokan organisasi yang dikerjakan di rumah yang tidak dilakukan menurut kontrak yang diakui hukum.

146

BAGIAN 4

Indikator G4-LA1 JUMLAH TOTAL DAN TINGKAT PEREKRUTAN KARYAWAN BARU DAN TURNOVER KARYAWAN MENURUT KELOMPOK UMUR, GENDER, DAN WILAYAH a. Laporkan jumlah total dan tingkat rekrut karyawan baru selama periode pelaporan, menurut kelompok usia, gender, dan wilayah. b. Laporkan jumlah total dan tingkat turnover karyawan selama periode pelaporan, menurut kelompok usia, gender, dan wilayah.

PANDUAN Relevansi Jumlah, umur, gender, dan wilayah di mana dilakukan perekrutan karyawan oleh organisasi dapat mengindikasikan strategi organisasi dan kemampuan untuk menarik karyawan terpilih yang beragam. Informasi ini menunjukkan upaya organisasi untuk menerapkan perekrutan yang inklusif berdasarkan pada umur dan gender, dan penggunaan optimal dari tenaga kerja dan talenta yang tersedia di wilayah yang berbeda.

Identifikasi turnover karyawan selama periode pelaporan, menurut kelompok umur: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun, gender, dan wilayah.

Laju pergantian karyawan yang tinggi dapat mengindikasikan tingkat ketidakyakinan dan ketidakpuasan antara karyawan, atau menandakan perubahan dasar dalam struktur operasi inti organisasi. Pola pergantian karyawan yang tidak merata menurut usia atau gender dapat mengindikasikan ketidaksesuaian atau potensi ketidakadilan di tempat kerja. Turnover mengakibatkan perubahan pada modal manusia dan intelektual organisasi dan dapat memengaruhi produktivitas. Pergantian memiliki implikasi biaya langsung dalam hal pengurangan gaji atau biaya yang lebih besar untuk merekrut tenaga kerja baru.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Perekrutan karyawan baru ŸŸ Turnover karyawan

Penyusunan Identifikasi jumlah total perekrutan karyawan baru selama periode pelaporan, berdasarkan kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun, gender, dan wilayah.

Penciptaan lapangan kerja bersih dapat ditaksir menggunakan data yang dilaporkan dalam G4-10. Laju dihitung menggunakan angka karyawan total di akhir periode pelaporan.

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial termasuk informasi daftar gaji yang tersedia pada tingkat nasional atau lokasi. Rencana operasional dan uraian baru target strategi utama organisasi dapat memberikan penjelasan untuk variasi besar dalam angka ini.

147

BAGIAN 4

G4-LA2 TUNJANGAN YANG DIBERIKAN BAGI KARYAWAN PURNAWAKTU YANG TIDAK DIBERIKAN BAGI KARYAWAN SEMENTARA ATAU PARUH WAKTU, BERDASARKAN LOKASI OPERASIONAL YANG SIGNIFIKAN a. Laporkan tunjangan yang merupakan standar untuk karyawan purnawaktu dari organisasi tetapi tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh-waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Hal ini mencakup, setidaknya: ŸŸ Asuransi jiwa ŸŸ Asuransi kesehatan ŸŸ Perlindungan kecacatan dan ketidakmampuan ŸŸ Cuti melahirkan ŸŸ Pemberian pensiun ŸŸ Kepemilikan saham ŸŸ Lainnya b. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’.

PANDUAN Relevansi Data yang dilaporkan dalam Indikator ini memberikan ukuran mengenai investasi organisasi pada sumber daya manusia dan tunjangan minimal yang ditawarkan organisasi kepada karyawan purnawaktunya. Kualitas imbalan bagi staf purnawaktu merupakan faktor penting dalam mempertahankan karyawan. Penyusunan Identifikasi imbalan standar yang ditawarkan untuk karyawan purnawaktu, menurut lokasi operasi yang signifikan. Identifikasi dan ungkapkan di antara imbalan standar berikut mana saja yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh-waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Imbalan ŸŸ Imbalan standar ŸŸ Karyawan Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial termasuk perjanjian bersama lokal atau pusat, yang dapat memberi contoh tunjangan yang dibayarkan di luar upah minimum berdasarkan hukum. Sumber lain dapat meliputi ringkasan imbalan, materi orientasi dan permulaan karyawan, dan kontrak karyawan.

148

BAGIAN 4

G4-LA3 TINGKAT KEMBALI BEKERJA DAN TINGKAT RETENSI SETELAH CUTI MELAHIRKAN, MENURUT GENDER a. Laporkan jumlah total karyawan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan, menurut gender. b. Laporkan jumlah total karyawan yang mengambil cuti melahirkan, menurut gender. c. Laporkan jumlah total karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir, menurut gender. d. Laporkan jumlah total karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir yang masih dipekerjakan dua belas bulan setelah mereka kembali bekerja, menurut gender. e. Laporkan tingkat karyawan yang kembali bekerja dan tingkat retensi karyawan yang mengambil cuti melahirkan, menurut gender.

PANDUAN Relevansi Banyak negara telah memperkenalkan perundang-undangan yang memberikan cuti melahirkan. Tujuan perundangundangan tersebut adalah untuk memungkinkan karyawan mengambil cuti dan kembali bekerja pada posisi yang sama atau yang sebanding. Penerapan perundang-undangan ini bervariasi sesuai dengan penafsiran pemerintah, pemberi kerja, dan karyawan. Banyak perempuan yang dihambat untuk mengambil cuti tersebut karena praktik yang dilakukan pemberi kerja dengan cara memengaruhi kepastian kerja, remunerasi, dan jenjang karir. Banyak laki-laki dihambat untuk mengambil cuti yang merupakan hak mereka. Kesetaraan gender untuk cuti hamil dan melahirkan, dan hak cuti lainnya, dapat menyebabkan rekruitmen dan retensi staff berkualitas yang lebih baik, dan menaikkan semangat dan produktivitas karyawan. Opsi pengambilan cuti melahirkan untuk laki-laki dapat mengindikasikan sejauh mana organisasi mendorong para ayah untuk mengambil cuti tersebut. Semakin banyak laki-laki memanfaatkan hak cuti, memiliki efek positif untuk perempuan agar mengambil cuti tanpa mengkhawatirkan jenjang karir mereka. Penyusunan Identifikasi posisi karyawan, menurut gender, yang tercakup oleh kebijakan organisasi, perjanjian, atau kontrak yang berisi hak cuti melahirkan. Identifikasi jumlah total karyawan, menurut gender: ŸŸ Yang mengambil cuti melahirkan dalam periode pelaporan ŸŸ Yang kembali bekerja dalam periode pelaporan setelah cuti berakhir

ŸŸ Yang setelah kembali bekerja masih dipekerjakan selama 12 bulan kemudian. Untuk melengkapi bagian ini, lihat catatan dari periode pelaporan sebelumnya. Dengan menggunakan informasi ini, hitung rasio kembali bekerja dan retensi berikut menurut gender. Gunakan rumus berikut: Jumlah total karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan Tingkat kembali bekerja = ______________________ X100 Jumlah total karyawan yang dijadwalkan kembali bekerja setelah cuti melahirkan

Jumlah total karyawan yang masih dipekerjakan selama 12 bulan setelah kembali bekerja seusai cuti melahirkan _______________________________ Tingkat retensi = X100 Jumlah total karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan pada periode pelaporan sebelumnya

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Cuti melahirkan ŸŸ Karyawan Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial termasuk bagian sumber daya manusia organisasi.

149

BAGIAN 4

Aspek: Hubungan Industrial Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-LA4

Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama Panduan hlm. 150

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan Sepuluh Prinsip Global Compact Perserikatan BangsaBangsa Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Prinsip 3 ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

Referensi ŸŸ Konvensi 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’, 1948. ŸŸ Konvensi 98 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama’, 1949. ŸŸ Konvensi 135 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Perwakilan Pekerja’, 1971. ŸŸ Konvensi 154 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Perundingan Bersama’, 1981.

ŸŸ Konvensi 158 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Pemutusan Hubungan Kerja’, 1982. ŸŸ Rekomendasi 91 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi tentang Perjanjian Kerja Bersama’, 1951. ŸŸ Rekomendasi 94 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Cooperation at the Level of the Undertaking Recommendation’, 1952. ŸŸ Rekomendasi 163 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi tentang Perundingan Bersama’, 1981. ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), Key Indicators of the Labour Market (KILM), http://kilm.ilo.org/kilmnet, diakses 1 Mei 2013. ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/, diakses 1 Mei 2013.

150

BAGIAN 4

Indikator G4-LA4 JANGKA WAKTU MINIMUM PEMBERITAHUAN MENGENAI PERUBAHAN OPERASIONAL, TERMASUK APAKAH HAL TERSEBUT TERCANTUM DALAM PERJANJIAN BERSAMA a. Laporkan berapa minggu waktu minimum yang biasanya diberikan untuk pemberitahuan perubahan kepada karyawan dan perwakilan terpilih sebelum penerapan perubahan operasional signifikan yang dapat memengaruhi mereka secara substansial. b. Untuk organisasi dengan perjanjian kerja bersama, laporkan apakah masa pemberitahuan dan ketentuan untuk konsultasi dan negosiasi telah dicantumkan dalam perjanjian bersama.

PANDUAN Relevansi Jangka waktu minimum pemberitahuan adalah indikator dari kemampuan organisasi untuk mempertahankan kepuasan dan motivasi karyawan sekaligus menerapkan perubahan yang signifikan pada operasi. Indikator ini memberikan wawasan mengenai praktik organisasi dalam memastikan diskusi yang tepat waktu mengenai perubahan operasional yang signifikan, dan melibatkan karyawan serta perwakilan mereka untuk menegosiasikan dan menerapkan perubahan tersebut (yang mungkin memiliki implikasi positif atau negatif bagi karyawan). Konsultasi yang tepat waktu dan efektif dengan pekerja dan pihak terkait lainnya, bila dapat diterapkan (seperti dengan lembaga pemerintah), membantu meminimalkan dampak negatif dari perubahan operasi terhadap pekerja dan masyarakat terkait. Indikator ini juga memungkinkan dilakukannya asesmen atas praktik konsultasi organisasi sehubungan dengan ekspektasi yang dinyatakan dalam norma internasional yang relevan. Praktik konsultasi yang menghasilkan hubungan industrial yang baik membantu menciptakan lingkungan kerja yang

positif, mengurangi pergantian, dan meminimalkan gangguan operasional. Penyusunan Identifikasi jangka waktu pemberitahuan minimal yang ada dalam kebijakan korporat dan kontrak kerja standar. Berbagai pernyataan kebijakan mungkin ada di tingkat regional. Identifikasi perjanjian perundingan bersama sesuai dengan G4-11 dan tinjau klausul jangka waktu pemberitahuan dalam dokumen ini. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Karyawan ŸŸ Perubahan operasional yang signifikan Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup kebijakan perusahaan, kontrak kerja standar, dan perjanjian perundingan bersama yang disimpan oleh bagian sumber daya manusia atau legal.

151

BAGIAN 4

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 151

G4-DMA

INDIKATOR G4-LA5

Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja Panduan hlm. 152

G4-LA6

Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender Panduan hlm. 153-154

G4-LA7

G4-LA8

Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka Panduan hlm. 155 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja Panduan hlm. 156

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab VI. Lingkungan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

Referensi ŸŸ Konvensi 155 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja’ dan Protokol 155 yang terkait, 1981.

ŸŸ Konvensi 161 Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ‘Konvensi Pelayanan Kesehatan Kerja’, 1985. ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), Code of Practice on Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases, 1996. ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILOOSH 2001), 2001.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan program yang terkaitdengan penyediaan bantuan bagi anggota tenaga kerja, keluarga mereka, atau anggota masyarakat terkait penyakit serius, termasuk apakah program tersebut mencakup edukasi dan pelatihan, konseling, tindakan pencegahan dan pengendalian risiko, atau pengobatan.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pengendalian risiko penyakit

152

BAGIAN 4

Indikator G4-LA5 PERSENTASE TOTAL TENAGA KERJA YANG DIWAKILI DALAM KOMITE BERSAMA FORMAL MANAJEMEN-PEKERJA YANG MEMBANTU MENGAWASI DAN MEMBERIKAN SARAN PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA a. Laporkan pada tingkat mana setiap komite bersama formal manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan biasanya berjalan dalam organisasi. b. Laporkan persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja kesehatan dan keselamatan.

PANDUAN Relevansi Komite kesehatan dan keselamatan kerja dengan perwakilan bersama dapat memfasilitasi budaya kesehatan dan keselamatan yang positif. Penggunaan komite merupakan satu cara untuk melibatkan pekerja dalam mendorong peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Indikator ini memberikan suatu ukuran mengenai sejauh mana tenaga kerja secara aktif terlibat dalam kesehatan dan keselamatan. Penyusunan Identifikasi komite kesehatan dan keselamatan formal yang membantu mengawasi, mengumpulkan masukan, dan memberikan saran tentang program keselamatan kerja. Komite ini mungkin ada di tingkat fasilitas atau di tingkat multifasilitas, wilayah, grup, atau organisasi.

Hitung jumlah total pekerja yang diwakili oleh komite tersebut, sebagai persentase angka total tenaga kerja. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Komite formal ŸŸ Total tenaga kerja Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup prosedur organisasional berita acara komite kesehatan dan keselamatan kerja.

153

BAGIAN 4

G4-LA6 JENIS DAN TINGKAT CEDERA, PENYAKIT AKIBAT KERJA, HARI HILANG, DAN KEMANGKIRAN, SERTA JUMLAH TOTAL KEMATIAN AKIBAT KERJA, MENURUT DAERAH DAN GENDER a. Laporkan jenis cedera, tingkat cedera (IR), Tingkat penyakit akibat kerja (ODR), tingkat hari hilang (LDR), tingkat mangkir (AR), dan kematian akibat kerja, untuk total tenaga kerja (yaitu, jumlah karyawan ditambah pengawas/mandor) , berdasarkan: ŸŸ Wilayah ŸŸ Gender b. Laporkan jenis cedera, tingkat cedera (IR), tingkat penyakit akibat kerja (ODR), tingkat hari hilang (LDR), tingkat mangkir (AR), dan kematian akibat kerja,untuk kontraktor independen yang bekerja di lokasi kerja yang keselamatan kerjanya menjadi tanggung jawab organisasi, berdasarkan: ŸŸ Wilayah ŸŸ Gender c. Laporkan sistem aturan yang diterapkan dalam pencatatan dan pelaporan statistik kecelakaan.

PANDUAN Relevansi Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja adalah ukuran penting pelaksanaan kepedulian organisasi. Tingkat cedera dan tingkat mangkir yang rendah biasanya dihubungkan dengan tren positif pada moral dan produktivitas staf. Indikator ini menunjukkan apakah praktik manajemen kesehatan dan keselamatan kerja menghasilkan penurunan Insiden kesehatan dan keselamatan kerja. Evaluasi tren dan pola juga dapat menunjukkan potensi ketidakadilan di tempat kerja. Penyusunan Identifikasi sistem aturan yang diterapkan dalam pencatatan dan pelaporan statistik kecelakaan. Code of Practice on Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases56 ILO dikembangkan untuk pelaporan, pencatatan, dan pemberitahuan kecelakaan di tempat kerja. Bilamana aturan nasional mengikuti ILO Code, cukup nyatakan bahwa fakta dan praktik itu sesuai dengan aturan tersebut. Dalam situasi ketika aturan nasional tidak mengikuti ILO Code, tunjukkan system pengaturan yang diterapkannya serta hubungannya dengan ILO Code. Identifikasi sistem yang digunakan untuk menelusuri dan melaporkan insiden dan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja. Pastikan bahwa sistem ini mencakup semua operasi dan lokasi geografis yang signifikan. Dalam beberapa kasus, beberapa sistem dapat digunakan di seluruh organisasi. Gunakan informasi dalam sistem ini untuk menghitung statistik berikut.

Kematian Identifikasi jumlah absolut kematian akibat kerja yang terjadi selama periode pelaporan. Laporkan informasi ini secara terpisah untuk total tenaga kerja (yaitu jumlah total karyawan ditambah pengawas/mandor) dan kontraktor independen yang bekerja di tempat yang merupakan tanggung jawab organisasi untuk memastikan keselamatan umum lingkungan kerja, berdasarkan: ŸŸ Wilayah ŸŸ Gender Tingkat cedera (IR) Identifikasi tingkat cedera (IR) yang dialami selama periode pelaporan. Karena beberapa organisasi menyertakan cedera ringan (tingkat pertolongan pertama) dalam data mereka, tunjukkan apakah cedera tersebut disertakan atau tidak. Laporkan informasi ini secara terpisah untuk total tenaga kerja (yaitu jumlah total karyawan ditambah pengawas/mandor) dan kontraktor independen yang bekerja di tempat yang merupakan tanggung jawab organisasi untuk memastikan keselamatan umum lingkungan kerja, berdasarkan: ŸŸ Wilayah ŸŸ Gender Tingkat cedera termasuk kematian akibat kerja.

154

BAGIAN 4

G4-LA6 LANJUTAN

Tingkat penyakit akibat kerja (ODR) Identifikasi tingkat penyakit akibat kerja (ODR) yang dialami selama periode pelaporan.

Tingkat mangkir (AR) Identifikasi tingkat mangkir (AR) yang dialami selama periode pelaporan.

Laporkan informasi ini secara terpisah untuk total tenaga kerja (yaitu jumlah total karyawan ditambah pengawas/mandor) dan kontraktor independen yang bekerja di tempat yang merupakan tanggung jawab organisasi untuk memastikan keselamatan umum lingkungan kerja, berdasarkan: ŸŸ Wilayah ŸŸ Gender

Laporkan informasi ini secara terpisah untuk total tenaga kerja (yaitu jumlah total karyawan ditambah pengawas/mandor) dan kontraktor independen yang bekerja di tempat yang merupakan tanggung jawab organisasi untuk memastikan keselamatan umum lingkungan kerja, berdasarkan: ŸŸ Wilayah ŸŸ Gender

Tingkat hari hilang (LDR) Identifikasi tingkat hari hilang (LDR) yang dialami selama periode pelaporan.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Cedera ŸŸ Hari yang hilang ŸŸ Kematian ŸŸ Mangkir ŸŸ Pengawas/mandor ŸŸ Penyakit akibat kerja ŸŸ Tingkat cedera ŸŸ Tingkat hari hilang ŸŸ Tingkat mangkir ŸŸ Tingkat penyakit akibat kerja ŸŸ Total tenaga kerja

Dalam menghitung ‘hari hilang’, tunjukkan: ŸŸ Apakah yang dimaksud dengan ‘hari’ di sini adalah ‘hari kalender’ atau ‘hari bekerja yang terjadwal’ ŸŸ Kapan mulai perhitungan ‘hari hilang’ (sebagai contoh, hari setelah kecelakaan atau 3 hari setelah kecelakaan) Laporkan informasi ini secara terpisah untuk total tenaga kerja (yaitu jumlah total karyawan ditambah pengawas/mandor) dan kontraktor independen yang bekerja di tempat yang merupakan tanggung jawab organisasi untuk memastikan keselamatan umum lingkungan kerja, berdasarkan: ŸŸ Wilayah ŸŸ Gender

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup catatan karyawan, kontrak karyawan, catatan kehadiran, dan catatan kecelakaan.

155

BAGIAN 4

G4-LA7 PEKERJA YANG SERING TERKENA ATAU BERISIKO TINGGI TERKENA PENYAKIT YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN MEREKA a. Laporkan apakah ada pekerja yang dalam kegiatan kerja yang sering terkena, atau berisiko tinggi terkena, penyakit tertentu.

PANDUAN Relevansi Sebagai bagian dari strategi preventif untuk menangani kesehatan dan keselamatan tenaga kerjanya, Indikator ini relevan bagi semua organisasi. Indikator ini memiliki relevansi yang spesifik bagi organisasi yang bekerja di negara-negara dengan risiko atau kejadian yang tinggi penyakit menular, dan mereka yang bergiat dalam profesi yang memiliki tingkat kejadian yang tinggi penyakit tertentu. Mencegah penyakit serius berkontribusi pada kesehatan, kepuasan, dan stabilitas tenaga kerja, dan membantu mempertahankan lisensi sosial organisasi untuk beroperasi di suatu masyarakat atau wilayah.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pekerja ŸŸ Penyakit serius Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup kebijakan dan prosedur operasi organisasi, berita acara komite kesehatan kerja internal, serta catatan sumber daya manusia dan pusat kesehatan.

156

BAGIAN 4

G4-LA8 TOPIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN YANG TERCAKUP DALAM PERJANJIAN FORMAL DENGAN SERIKAT PEKERJA a. Laporkan apakah perjanjian formal (baik lokal atau global) dengan serikat pekerja mencakup kesehatan dan keselamatan. b. Jika ya, laporkan sejauh mana, dalam persentase, berbagai topik kesehatan dan keselamatan dicakup oleh perjanjian ini.

PANDUAN Relevansi Indikator ini menunjukkan salah satu cara yang dilakukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Perjanjian formal dapat mendorong keberterimaan tanggung jawab oleh kedua belah pihak dan pengembangan budaya kesehatan dan keselamatan yang positif. Indikator ini menyingkap sejauh mana tenaga kerja secara aktif terlibat dalam perjanjian buruh-manajemen formal yang menentukan pengaturan pengelolaan kesehatan dan keselamatan. Penyusunan Identifikasi apakah organisasi menerapkan perjanjian lokal atau global dengan serikat pekerja selama periode pelaporan. Identifikasi sejauh mana dan cakupan topik kesehatan dan keselamatan dalam perjanjian ini. Perjanjian di tingkat lokal biasanya membahas topik yang mungkin mencakup: ŸŸ Alat perlindungan diri ŸŸ Komite bersamamanajemen-karyawan kesehatan dan keselamatan kera ŸŸ Partisipasi perwakilan pekerja dalam inspeksi kesehatan dan keselamatan kerja, audit, dan investigasi kecelakaan

ŸŸ Pelatihan dan Pendidikan ŸŸ Mekanisme keluhan ŸŸ Hak untuk menolak pekerjaan yang tidak aman ŸŸ Inspeksi berkala Perjanjian di tingkat global biasanya membahas topik yang mungkin mencakup: ŸŸ Kepatuhan terhadap Organisasi Buruh Internasional (ILO) ŸŸ Pengaturan atau struktur untuk menyelesaikan masalah ŸŸ Komitmen tentang standar kinerja target atau tingkat praktik yang akan diterapkan Dengan menggunakan informasi ini, hitung persentase perbedaan antara perjanjian yang berisi informasi ini dibandingkan dengan perjanjian yang tidak mengandung informasi tersebut. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Perjanjian formal Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup perjanjian bersama dengan serikat pekerja.

157

BAGIAN 4

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-LA9

G4-LA10

Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan Panduan hlm. 158-159 Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberkelanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti Panduan hlm. 160

G4-LA11

Persentase karyawan yang menerima reviu kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan Panduan hlm. 161

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan

Referensi

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab VI. Lingkungan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

ŸŸ Konvensi 140 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Paid Educational Leave Convention’, 1974. ŸŸ Konvensi 142 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Human Resources Development Convention’, 1975. ŸŸ Konvensi 155 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja’ dan Protokol 155 yang terkait, 1981. ŸŸ Konvensi 168 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention’, 1988.

158

BAGIAN 4

Indikator G4-LA9 JAM PELATIHAN RATA-RATA PER TAHUN PER KARYAWAN MENURUT GENDER, DAN MENURUT KATEGORI KARYAWAN a. Laporkan jam pelatihan rata-rata yang telah diambil oleh karyawan organisasi selama periode pelaporan, menurut: ŸŸ Gender ŸŸ Kategori karyawan

PANDUAN Relevansi Mempertahankan dan meningkatkan SDM, khususnya melalui pelatihan yang memperluas pengetahuan karyawan adalah unsur penting dalam pengembangan organisasi. Indikator ini memberikan wawasan mengenai skala investasi organisasi dalam bidang ini dan sejauh mana investasi dilakukan kepada keseluruhan karyawan. Akses terhadap kesempatan pelatihan juga dapat mendukung kemajuan di bidang kinerja sosial lainnya, seperti menjamin kesetaraan peluang di tempat kerja. Hal ini juga berkontribusi untuk memotivasi perbaikan di tingkat pribadi dan organisasi. Penyusunan Identifikasi jumlah total karyawan, menurut gender. Gunakan informasi dari G4-10. Jumlah karyawan dapat dinyatakan sebagai jumlah kepala atau Setara Purnawaktu (Full Time Equivalent (FTE)). Pendekatan ini diungkapkan dan diterapkan secara konsisten dalam periode dan di antara periode. Identifikasi jumlah total karyawan di setiap kategori karyawan. Informasi ini dapat diambil dari G4-LA12. Identifikasi jumlah jam pelatihan yang dijalani sepanjang periode pelaporan bagi seluruh karyawan, dan untuk masingmasing kategori pekerjaan. Identifikasi jumlah rata-rata jam pelatihan yang dijalani oleh karyawan sepanjang periode pelaporan. Gunakan rumus berikut:

Jam pelatihan rata-rata per karyawan = Total jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan _________________________________________________ Jumlah total karyawan

Identifikasi jumlah rata-rata jam pelatihan yang dijalani oleh karyawan sepanjang periode pelaporan, berdasarkan gender. Gunakan rumus berikut:

Jam pelatihan rata-rata per karyawan perempuan = Total jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan perempuan ________________________________ Jumlah total karyawan perempuan

Jam pelatihan rata-rata per karyawan laki-laki = Total jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan laki-laki ______________________________ Jumlah total karyawan laki-laki

Identifikasi jumlah rata-rata jam pelatihan yang dijalani oleh karyawan sepanjang periode pelaporan, berdasarkan kategori karyawan. Gunakan rumus berikut:

159

BAGIAN 4

G4-LA9 LANJUTAN

Jam pelatihan rata-rata per kategori karyawan = Total jam pelatihan yang diberikan kepada setiap kategori karyawan _________________________________________ Jumlah total karyawan dalam kategori

Sejumlah perhitungan dapat dilakukan untuk melaporkan tentang kategori karyawan. Penghitungan ini bersifat spesifik untuk setiap organisasi.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Karyawan ŸŸ Kategori karyawan ŸŸ Pelatihan Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial termasuk catatan karyawan dan jadwal pelatihan.

160

BAGIAN 4

G4-LA10 PROGRAM UNTUK MANAJEMEN KETERAMPILAN DAN PEMBELAJARAN SEUMUR HIDUP YANG MENDUKUNG KEBERLANJUTAN KERJA KARYAWAN DAN MEMBANTU MEREKA MENGELOLA PURNA BAKTI a. Laporkan jenis dan cakupan program yang dilaksanakan dan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. b. Laporkan program bantuan transisi yang diberikan untuk memfasilitasi keberlanjutan kerja dan pengelolaan purna bakti akibat pensiun atau pemutusan hubungan kerja.

PANDUAN Relevansi Program untuk manajemen keterampilan memungkinkan organisasi merencanakan perolehan keterampilan yang akan membekali karyawan untuk dapat memenuhi target strategis yang berubah-ubah di tempat kerja. Tenaga kerja yang lebih terampil dan berwawasan meningkatkan sumber daya manusia organisasi dan berkontribusi kepada kepuasan karyawan, yang berkorelasi kuat dengan peningkatan kinerja. Bagi mereka yang menghadapi pensiun, kepercayaan diri dan kualitas hubungan kerja ditingkatkan melalui pengetahuan bahwa mereka akan didukung dalam transisi dari bekerja menuju masa pensiun. Tujuan dari pembelajaran seumur hidup adalah mempromosikan pengembangan pengetahuan dan kompetensi yang akan memungkinkan setiap warga negara untuk beradaptasi dengan pasar tenaga kerja yang berubah pesat, dan untuk berpartisipasi secara aktif di semua lingkup kehidupan ekonomi. Penyusunan Identifikasi program pelatihan karyawan yang bertujuan meningkatkan keterampilan. Hal ini mencakup, setidaknya: ŸŸ Kursus pelatihan internal ŸŸ Dukungan pendanaan untuk pelatihan atau pendidikan eksternal ŸŸ Penyediaan periode cuti panjang dengan jaminan kembali untuk bekerja

Identifikasi program bantuan peralihan yang diberikan untuk mendukung karyawan yang pensiun atau yang diberhentikan kerja. Hal ini mencakup, setidaknya: ŸŸ Rencana pra-pensiun bagi calon pensiunan ŸŸ Pelatihan ulang bagi mereka yang bermaksud lanjut bekerja ŸŸ Uang pesangon ŸŸ Jika uang pesangon diberikan, apakah hal itu mempertimbangkan usia dan masa bakti karyawan. ŸŸ Layanan penempatan kerja ŸŸ Bantuan (seperti pelatihan, konseling) mengenai peralihan ke kehidupan purna bakti Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Karyawan ŸŸ Keberlanjutan kerja ŸŸ Manajemen keterampilan ŸŸ Pembelajaran seumur hidup ŸŸ Purna Baktu Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup prosedur organisasional untuk pemutusan hubungan kerja dan catatan karyawan.

161

BAGIAN 4

G4-LA11 PERSENTASE KARYAWAN YANG MENERIMA REVIU KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIER RUTIN SECARA REGULER, MENURUT GENDER DAN KATEGORI KARYAWAN a. Laporkan persentase karyawan total berdasarkan gender dan berdasarkan kategori karyawan yang mendapat reviu kinerja rutin dan pengembangan karir selama periode pelaporan.

PANDUAN Relevansi Menilai kinerja karyawan terhadap target yang umum dapat membantu pengembangan pribadi setiap karyawan, dan berkontribusi terhadap manajemen keterampilan serta pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Kepuasan karyawan juga dapat ditingkatkan, yang berkorelasi dengan peningkatan kinerja organisasi. Indikator ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana organisasi berusaha memantau dan mempertahankan serangkaian keahlian yang dimiliki karyawannya. Bila dilaporkan bersama dengan G4LA10, Indikator ini membantu mengilustrasikan bagaimana organisasi memperlakukan peningkatan keterampilan. Persentase karyawan yang menerima reviu pengembangan kinerja dan karier rutin menurut gender menunjukkan sejauh mana sistem ini diterapkan di seluruh organisasi dan apakah terdapat ketidakadilan akses kepada peluang tersebut.

Penyusunan Identifikasi jumlah total karyawan, menurut gender dan menurut kategori karyawan. Informasi ini dapat diambil dari G4-10 dan G4-LA12. Identifikasi persentase karyawan berdasarkan gender dan berdasarkan kategori karyawan, yang menerima reviu kinerja dan pengembangan karier rutin selama periode pelaporan. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Karyawan ŸŸ Reviu rutin kinerja dan pengembangan karir Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup catatan karyawan.

162

BAGIAN 4

Aspek: Keberagaman dan Kesetaraan Peluang Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-LA12

Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya Panduan hlm. 163-164

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Konvensi 111 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)’, 1958. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)’, 1979. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1965. ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi bagi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Intoleransi yang Didasarkan atas Kepercayaan atau Agama ’, 1981. ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1963.

ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hakhak Setiap Orang untuk Memiliki Kebangsaan, atau Etnis, Agama dan Bahasa Minoritas’, 1992. ŸŸ Konferensi Perempuan Sedunia Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing’, 1995. ŸŸ Deklarasi Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), ‘Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Ras’, 1978. ŸŸ Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan’, 2011.

163

BAGIAN 4

Indikator G4-LA12 KOMPOSISI BADAN TATA KELOLA DAN PEMBAGIAN KARYAWAN PER KATEGORI KARYAWAN MENURUT GENDER, KELOMPOK USIA, KEANGGOTAAN KELOMPOK MINORITAS, DAN INDIKATOR KEBERAGAMAN LAINNYA a. Laporkan persentase individu-individu dalam badan tata kelola organisasi di setiap kategori keanekaragaman berikut: ŸŸ Gender ŸŸ Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun ŸŸ Kelompok minoritas ŸŸ Indikator keberagaman lainnya bila relevan b. Laporkan persentase karyawan per kategori karyawan di setiap kategori keanekaragaman berikut: ŸŸ Gender ŸŸ Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun ŸŸ Kelompok minoritas ŸŸ Indikator keberagaman lainnya bila relevan

PANDUAN Relevansi Indikator ini memberikan ukuran kuantitatif mengenai keanekaragaman dalam sebuah organisasi dan dapat digunakan sehubungan dengan tolok ukur sektoral atau regional. Tingkat keragaman dalam organisasi memberikan wawasan mengenai sumber daya manusia dari organisasi tersebut. Perbandingan antara keberagaman tenaga kerja yang luas dan keberagaman tim manajemen juga memberikan informasi tentang peluang yang setara. Informasi terperinci mengenai komposisi tenaga kerja juga membantu dalam menilai masalah mana yang mungkin sangat relevan khususnya bagi segmen tenaga kerja tertentu. Penyusunan Badan-badan tata kelola Identifikasi badan-badan tata kelola yang ada dalam organisasi, seperti dewan direksi, komite manajemen, atau badan serupa untuk organisasi non-korporat. Identifikasi jumlah total individu dan/atau karyawan yang membentuk badan tata kelola tersebut dan analisis informasi ini menggunakan kategori keanekaragaman yang tercantum di bawah ini: ŸŸ Gender ŸŸ Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun

ŸŸ Kelompok minoritas ŸŸ Indikator keranekaragaman lainnya bila relevan Identifikasi indikator keranekaragaman lainnya yang digunakan oleh organisasi dalam pemantauan dan pencatatannya sendiri yang mungkin relevan untuk pelaporan. Kategori karyawan Identifikasi jumlah total karyawan di setiap kategori karyawan. Sejumlah penghitungan dilakukan untuk melaporkan tentang kategori karyawan. Penghitungan ini bersifat spesifik untuk setiap organisasi. Untuk Panduan lebih lanjut, lihat definisi ‘kategori karyawan’. Jumlah total karyawan yang cocok dengan yang dilaporkan dalam G4-10. Identifikasi jumlah total karyawan dalam setiap kategori menurut: ŸŸ Gender ŸŸ Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun ŸŸ Kelompok minoritas ŸŸ Indikator keranekaragaman lainnya bila relevan Identifikasi indikator keranekaragaman lainnya yang digunakan oleh organisasi dalam pemantauan dan pencatatannya sendiri yang mungkin relevan untuk pelaporan.

BAGIAN 4

G4-LA12 LANJUTAN

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Badan tata kelola ŸŸ Indikator keranekaragaman ŸŸ Karyawan ŸŸ Kategori karyawan Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup catatan karyawan dan berita acara komite kesetaraan peluang.

164

165

BAGIAN 4

Aspek: Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 165

G4-DMA

INDIKATOR G4-LA13

Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan Panduan hlm. 166

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Konvensi 100 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kesetaraan Remunerasi’, 1951. ŸŸ Konvensi 111 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)’, 1958. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)’, 1979.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-a. Jelaskan lingkungan hukum dan sosial ekonomi yang memberikan peluang bagi, dan rintangan terhadap, kesetaraan gender di tempat kerja. Termasuk di sini rasio partisipasi tenaga kerja perempuan, partisipasi mereka di tingkat tata kelola tertinggi, dan remunerasi yang setara.

ŸŸ Konferensi Perempuan Sedunia Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing’, 1995. ŸŸ Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan’, 2011.

166

BAGIAN 4

Indikator G4-LA13 RASIO GAJI POKOK DAN REMUNERASI BAGI PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI MENURUT KATEGORI KARYAWAN, BERDASARKAN LOKASI OPERASIONAL YANG SIGNIFIKAN a. Laporkan rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki untuk setiap kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. b. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’.

PANDUAN Relevansi Banyak negara telah memperkenalkan perundang-undangan untuk memberlakukan prinsip upah setara untuk pekerjaan dengan nilai yang setara. Persoalan ini didukung oleh Konvensi ILO 100 ‘Konvensi Kesetaraan Remunerasi’27. Kesetaraan remunerasi merupakan faktor dalam mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat dalam tenaga kerja. Bila terdapat ketimpangan, organisasi berisiko mempertaruhkan reputasinya dan keberatan hukum atas dasar diskriminasi. Penyusunan Identifikasi jumlah total karyawan di setiap kategori karyawan, di seluruh operasianal organisasi, menurut gender menggunakan informasi dari G4-LA12. Kategori karyawan ditentukan berdasarkan sistem sumber daya manusia dari organisasi itu sendiri. Jumlah total karyawan dan wilayah tempat mereka dipekerjakan yang cocok dengan yang dilaporkan dalam G4-10. Identifikasi gaji pokok bagi perempuan dan bagi laki-laki di setiap kategori karyawan.

Identifikasi remunerasi bagi perempuan dan bagi lakilaki di setiap kategori karyawan. Remunerasi dasar di atas pembayaran rata-rata dari setiap kelompok gender dalam setiap kategori karyawan. Dengan menggunakan informasi ini, hitung rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori pekerjaan, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Gaji pokok ŸŸ Kategori karyawan ŸŸ Remunerasi Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial termasuk skala gaji, serta catatan karyawan dan pembayaran.

167

BAGIAN 4

Aspek: Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 167-168

G4-DMA

INDIKATOR G4-LA14

G4-LA15

Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan Panduan hlm. 169 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaandalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil Panduan hlm. 170

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008.

ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA-­b. Jelaskan sistem yang digunakan untuk menyaring pemasok baru menggunakan kriteria praktik perburuhan. Cantumkan kriteria praktik perburuhan yang digunakan untuk menyaring pemasok baru. Kriteria praktik ketenagakerjaandan asesmen dampak terhadap praktik ketenagakerjaanmungkin mencakup: ŸŸ Praktik pemberian kerja ŸŸ Praktik kesehatan dan keselamatan kerja ŸŸ Insiden (seperti pelecehan lisan, psikologis, fisik atau seksual, pemaksaan atau gangguan) ŸŸ Hubungan industrial ŸŸ Upah dan kompensasi ŸŸ Jam kerja

Jelaskan proses yang digunakan, seperti uji tuntas, untuk mengidentifikasi dan menilai dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat untuk praktik perburuhan dalam rantai pasokan. Dampak negatif mencakup dampak yang disebabkan oleh atau merupakan andil dari organisasi, atau yang berhubungan dengan kegiatan, produk, atau layanannya berdasarkan hubungannya dengan pemasok. Jelaskan bagaimana organisasi mengidentifikasi dan memprioritaskan pemasok untuk asesmen dampak terhadap praktik perburuhan. Asesmen dapat diinformasikan melalui audit, reviu kontraktual, Keterlibatan dua arah, serta mekanisme pengaduan dan keluhan.

168

BAGIAN 4

PANDUAN SPESIFIK-ASPEK UNTUK G4-DMA­-B LANJUTAN

Jelaskan tindakan yang diambil untuk mengatasi dampak yang benar-benar negatif dan potensi dampak negatifnya signifikan terhadap praktik perburuhan yang diidentifikasi pada rantai pasokan. Jelaskan jika tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, atau memulihkan dampak. Tindakan yang diambil dapat mencakup penyesuaian praktik pengadaan oleh organisasi, penyesuaian ekspektasi kinerja, pengembangan kapasitas, pelatihan, perubahan pada proses, dan penghentian hubungan dengan pemasok. Jelaskan bagaimana ekspektasi dibuat dan ditentukan dalam kontrak dengan pemasok untuk mempromosikan pencegahan, pengurangan, dan remediasi dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat (termasuk target dan tujuan). Jelaskan apakah pemasok diberikan insentif dan penghargaan untuk pencegahan, pengurangan, dan remediasi dampak

negatif signifikan aktual dan potensial untuk praktik perburuhan. Jelaskan praktik untuk menilai dan mengaudit pemasok serta produk dan jasa mereka menggunakan kriteria praktik perburuhan. Cantumkan jenis, sistem, cakupan, frekuensi, penerapan asesmen dan audit saat ini, dan bagian mana dalam rantai pasokan yang telah disertifikasi dan diaudit. Asesmen dan audit pemasok serta produk dan jasanya menggunakan kriteria praktik perburuhan dapat dilakukan oleh organisasi, oleh pihak kedua atau pihak ketiga. Jelaskan sistem yang diterapkan untuk menilai dampak negatif potensial pengakhiran hubungan dengan pemasok sebagai hasil asesmen dampak terhadap praktik perburuhan, dan strategi organisasi untuk mengurangi dampak tersebut.

169

BAGIAN 4

Indikator G4-LA14 PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA PRAKTIK KETENAGAKERJAAN a. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan.

PANDUAN Relevansi Indikator ini menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang persentase pemasok yang dipilih atau dikontrak yang harus menjalani proses uji tuntas untuk praktik perburuhan. Uji tuntas harus dilakukan sedini mungkin dalam pengembangan hubungan baru dengan pemasok. Potensi dampak negatif yang signifikan terhadap praktik perburuhan dapat dicegah atau dikurangi pada tahap penyusunan kontrak atau perjanjian lainnya. Penyusunan Identifikasi jumlah total pemasok baru yang dipertimbangkan organisasi untuk dipilih atau diajak mengadakan kontrak. Identifikasi jumlah total penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik perburuhan.

Kriteria praktik perburuhan dapat mencakup: ŸŸ Praktik pemberian kerja ŸŸ Praktik kesehatan dan keselamatan kerja ŸŸ Insiden (seperti pelecehan lisan, psikologis, fisik atau seksual, pemaksaan atau gangguan) ŸŸ Hubungan industrial ŸŸ Upah dan kompensasi ŸŸ Jam kerja Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pemasok ŸŸ Seleksi pemasok Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian pengadaan, pembelian, dan legal organisasi.

170

BAGIAN 4

G4-LA15 DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DALAM RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL a. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen dampak untuk praktik ketenagakerjaan. b. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaan. c. Laporkan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaanyang diidentifikasi pada rantai pasokan. d. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaanyang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. e. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaanyang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya.

PANDUAN Relevansi Indikator ini menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang kesadaran organisasi mengenai dampak negatif signifikan aktual dan potensial atas praktik perburuhan dalam rantai pasokan.

ŸŸ Insiden (seperti pelecehan lisan, psikologis, fisik atau seksual, pemaksaan atau gangguan) ŸŸ Hubungan industrial ŸŸ Upah dan kompensasi ŸŸ Jam kerja

Proses untuk mengidentifikasi dan menilai dampak negatif signifikan aktual dan potensial atas praktik perburuhan dalam rantai pasokan bisa memungkinkan organisasi untuk menanganinya.

Asesmen dapat dilakukan terhadap harapan kinerja yang disepakati yang ditetapkan dan disampaikan sebelum asesmen.

Penyusunan Jika hal tersebut dapat memberikan konteks yang sesuai pada dampak signifikan, organisasi dianjurkan untuk mengelompokkan informasi yang diminta oleh Indikator ini menurut lokasi pemasok dan dampak negatif signifikan aktual dan potensial atas praktik perburuhan. Dampak negatif mencakup dampak yang disebabkan oleh atau merupakan andil dari organisasi, atau yang berhubungan dengan kegiatan, produk, atau layanannya berdasarkan hubungannya dengan pemasok. Asesmen dampak untuk praktik perburuhan mungkin mencakup: ŸŸ Praktik pemberian kerja ŸŸ Praktik kesehatan dan keselamatan

Asesmen dapat diinformasikan melalui audit, reviu kontraktual, Keterlibatan dua arah, serta mekanisme pengaduan dan keluhan. Peningkatan dapat mencakup penyesuaian praktik pengadaan oleh organisasi pelapor, penyesuaian harapan kinerja, pengembangan kapasitas, pelatihan, dan perubahan pada proses. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pemasok Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian pengadaan, pembelian, dan legal.

171

BAGIAN 4

Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 171

G4-DMA

INDIKATOR G4-LA16

Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaanyang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi Panduan hlm. 172

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan

Referensi

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab VII. Melawan Suap, Godaan Suap, dan Pemerasan dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-­DMA-­b. Jelaskan ketersediaan dan aksesibilitas mekanisme pengaduan dan proses remediasi untuk dampak terhadap praktik perburuhan, termasuk sepanjang rantai pasokan organisasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan dalam memantau keefektifan mereka. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemantauan keefektifan mekanisme pengaduan dan proses remediasi perusahaan dapat menyertakan pemasok dan masyarakat lokal serta perwakilan pekerja. Cantumkan jenis pelatihan mengenai ketersediaan dan kemudahan akses mekanisme pengaduan dan proses remediasi.

172

BAGIAN 4

Indikator G4-LA16 JUMLAH PENGADUAN TENTANG PRAKTIK KETENAGAKERJAAN YANG DIAJUKAN, DITANGANI, DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN RESMI a. Laporkan jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan. b. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: ŸŸ Ditangani selama periode pelaporan ŸŸ Diselesaikan selama periode pelaporan c. Laporkan jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaanyang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan.

PANDUAN Relevansi Perselisihan mungkin terjadi terkait praktik ketenagakerjaandari kegiatan organisasi dan hubungan dengan pihak lain (seperti entitas dalam rantai pasokan). Mekanisme pengaduan yang efektif berperan penting dalam memulihkan dampak praktik ketenagakerjaan. Penyusunan Identifikasi mekanisme pengaduan resmi yang ada. Mekanisme pengaduan resmi mungkin dikelola oleh organisasi pelapor atau oleh pihak eksternal.

Jika dapat memberikan konteks yang sesuai mengenai dampak yang signifikan, organisasi dianjurkan untuk mengelompokkan jumlah pengaduan berdasarkan sifat dan lokasi pengaduan, serta pihak yang mengajukan pengaduan. Pihak yang mengajukan pengaduan dapat mencakup: ŸŸ Pemangku kepentingan internal (seperti karyawan) ŸŸ Pemangku kepentingan eksternal (seperti pemasok, masyarakat lokal) ŸŸ Individu atau sekelompok orang yang diidentifikasi oleh: –– Keanggotaan kelompok sosial yang kurang terwakili –– Indikator keberagaman lainnya

Identifikasi jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaanyang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Mekanisme pengaduan resmi

Identifikasi jumlah total pengaduan yang diatasi atau diselesaikan selama periode pelaporan dari pengajuan pengaduan tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, kepatuhan, pengadaan, pembelian, dan SDM organisasi.

173

BAGIAN 4

SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA Pendahuluan Sub Kategori Hak Asasi Manusia membahas sejauh mana proses telah diterapkan, Insiden pelanggaran hak asasi manusia, dan perubahan kemampuan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan menggunakan hak asasi mereka. Di antara masalah hak asasi manusia yang dicakup antara lain adalah non-diskriminasi, kesetaraan gender, kebebasan berserikat, perjanjian kerja bersama, pekerja anak, pekerja paksa atau wajib kerja, dan hak-hak adat. Terdapat konsensus global yang semakin berkembang yang menyatakan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Rerangka kerja hukum internasional untuk hak asasi manusia terdiri dari badan hukum yang terdiri dari perjanjian, konvensi, deklarasi, dan instrumen lainnya. Landasan hak asasi manusia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) International Bill of Rights yang diwujudkan oleh tiga instrumen: ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal’, 1948 ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik’, 1966 ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya’, 1966 Ketiga instrumen tersebut merupakan titik acuan utama bagisetiap organisasi yang melaporkan masalah terkait hak asasi manusia. Selain ketiga instrumen utama tersebut, rerangka kerja hukum internasional untuk hak asasi manusia juga didukung oleh lebih dari 80 instrumen lainnya. Instrumen-instrumen tersebut terdiri dari deklarasi ringan dan prinsip-prinsip panduan untuk perjanjian dan konvensi yang mengikat, dan berkisar dari instrumen universal hingga regional. Organisasi dapat memberi pengaruh terhadap berbagai macam hak-hak asasi manusia. Dalam menilai hak asasi manusia yang relevan untuk pelaporan, organisasi harus mempertimbangkan semua hak asasi manusia. Instrumen tambahan yang mungkin berguna bagi organisasi untuk dipertimbangkan antara lain: ŸŸ Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar dan Hak-hak di Tempat Kerja’, 1998 yang didasarkan pada delapan Konvensi inti ILO IX: –– Konvensi 29 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kerja Paksa’, 1930

–– Konvensi 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’, 1948 –– Konvensi 98 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama’, 1949 –– Konvensi 100, Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kesetaraan Remunerasi’, 1951 –– Konvensi 105, Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Penghapusan Pekerja Paksa’, 1957 –– Konvensi 111, Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)’, 1958 –– Konvensi 138, Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Batas-batas Usia Minimum’, 1973 –– Konvensi 182 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak’, 1999 ŸŸ Konvensi regional, yang berpegang pada prinsip universalitas dalam Pernyataan Hak Asasi Manusia Internasional, untuk area tempat organisasi beroperasi, termasuk: –– Piagam Uni Afrika, ‘Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Bangsa’, 1981 –– Liga Negara-negara Arab, ‘Piagam Arab mengenai Hak Asasi Manusia’, 1994 –– Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), ‘Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia’, 1969 –– Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, ‘Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental’, 1950 ŸŸ Konvensi yang melindungi hak-hak individu yang mungkin terpengaruh oleh pekerjaan di organisasi, termasuk namun tidak terbatas pada: –– Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)’, 1979 –– Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Hak-hak Anak’, 1989 –– Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1965 –– Konvensi 107 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Penduduk Pribumi dan Masyarakat Adat’, 1957

IX Konvensi 100 dan 111 berkaitan dengan non-diskriminasi; Konvensi 87 dan 98 berkaitan dengan kebebasan berserikat dan perundingan bersama; Konvensi 138 dan 182 berkaitan dengan penghapusan pekerja anak; dan Konvensi 29 dan 105 berkaitan dengan pencegahan pekerja paksa atau wajib.

174

BAGIAN 4

SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA LANJUTAN

–– Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Masyarakat Adat dan Suku’, 1991 –– Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Masyarakat Adat’, 2007 –– Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Hak Orang-Orang dengan Disabilitas’, 2006 Penting untuk diperhatikan bahwa ada banyak Aspek yang dapat memberikan wawasan mengenai penerapan dan dampak hak asasi manusia dapat ditemukan di (sub-)Kategori lain dalam Pedoman, dan tidak terbatas hanya pada subKategori Hak Asasi Manusia.

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan sub-Kategori ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab IV. Hak Asasi Manusia Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011. ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa Pengungkapan Standar berdasarkan sub-Kategori ini membantu melaporkan tentang penerapan Prinsip 1 dan 2 ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

Referensi tambahan ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report III - Information and reports on the application of Conventions and Recommendations, diperbarui setiap tahun. ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial’, 1977. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), , ‘Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya’, 1990. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1965. ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan’, 1986. ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa’, 2000. ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Wina dan Program Aksi’, 1993. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

175

BAGIAN 4

Aspek: Investasi Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 175

G4-DMA

INDIKATOR G4-HR1

Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia Panduan hlm. 176

G4-HR2

Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih Panduan hlm. 177

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan strategi untuk memperluas kebijakan dan prosedur yang berlaku bagi pihak eksternal, seperti usaha patungan dan anak perusahaan. Jelaskan penggunaan kriteria hak asasi manusia atau klausul dalam kontrak, termasuk jenis klausul serta ragam kontrak dan perjanjian yang pada umumnya menerapkan kebijakan dan prosedur tersebut (seperti investasi, usaha bersama).

176

BAGIAN 4

Indikator G4-HR1 JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE PERJANJIAN DAN KONTRAK INVESTASI YANG SIGNIFIKAN YANG MENYERTAKAN KLAUSUL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA ATAU PENAPISAN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA a. Laporkan jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia. b. Laporkan definisi ‘perjanjian investasi yang signifikan’ yang digunakan oleh organisasi.

PANDUAN Relevansi Indikator ini merupakan satu ukuran dari sejauh mana pertimbangan hak asasi manusia diintegrasikan dalam keputusan ekonomi organisasi. Hal ini secara khusus relevan untuk organisasi yang beroperasi, atau merupakan mitra usaha, di wilayah di mana perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan permasalahan yang signifikan. Pengintegrasian kriteria hak asasi manusia dalam penapisan atau penyertaan hak asasi manusia dalam persyaratan kinerja dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi risiko investasi. Masalah pada rekam jejak hak asasi manusia sebuah organisasi dapat mengakibatkan kerusakan reputasi bagi investor dan dapat memengaruhi stabilitas investasi.

Identifikasi apakah perjanjian dan kontrak ini berisi klausul tentang hak asasi manusia. Jika demikian, hitung jumlah total perjanjian yang mengandung klausul tersebut.

Penyusunan Identifikasi jumlah total perjanjian investasi yang signifikan dan kontrak yang difinalisasi selama periode pelaporan di mana terjadi organisasi berubah ke posisi kepemilikan di entitas lain atau memprakarsai proyek investasi modal yang penting bagi keuangan organisasi.

Hitung persentase dengan membandingkan jumlah total perjanjian dan kontrak yang signifikan yang berisi klausul atau disaring dengan perjanjian dan kontrak yang tidak mengandung klausul atau penapisan yang tidak berdasarkan hak asasi manusia.

Identifikasi hanya perjanjian dan kontrak yang signifikan dalam hal ukuran atau kepentingan strategis. Signifikansi perjanjian dan kontrak dapat ditentukan berdasarkan tingkat persetujuan yang dibutuhkan dalam organisasi untuk investasi atau kriteria lain yang dapat diterapkan secara konsisten pada perjanjian. Jika beberapa perjanjian investasi yang signifikan dilakukan dan kontrak ditandatangani dengan mitra yang sama, jumlah total perjanjian mencerminkan jumlah total proyek terpisah yang dilakukan atau entitas yang dibuat.

Identifikasi program yang dilakukan untuk menyaring perjanjian atau kontrak yang ada terkait dengan hak asasi manusia. Hitung jumlah total penapisan perjanjian dan kontrak berdasarkan hak asasi manusia. Dengan menggunakan informasi ini, tambahkan jumlah total perjanjian dan kontrak yang signifikan yang berisi klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Klausul hak asasi manusia ŸŸ Penapisan hak asasi manusia Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, hubungan investor, audit internal, dan keuangan organisasi, serta dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas.

177

BAGIAN 4

G4-HR2 JUMLAH WAKTU PELATIHAN KARYAWAN TENTANG KEBIJAKAN ATAU PROSEDUR HAK ASASI MANUSIA TERKAIT DENGAN ASPEK HAK ASASI MANUSIA YANG RELEVAN DENGAN OPERASI, TERMASUK PERSENTASE KARYAWAN YANG DILATIH a. Laporkan jumlah total waktu dalam periode pelaporan yang digunakan untuk pelatihan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasional. b. Laporkan persentase karyawan dalam periode pelaporan yang dilatih mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi.

PANDUAN Relevansi Informasi yang dihasilkan dari Indikator ini menyajikan wawasan tentang kapasitas organisasi untuk menerapkan kebijakan dan prosedur hak asasi manusianya. Hak asasi manusia telah mulai tersusun dengan baik dalam standar dan hukum internasional, dan hal ini telah mewajibkan organisasi untuk menerapkan pelatihan khusus yang membekali karyawan untuk berurusan dengan hak asasi manusia dalam menjalankan pekerjaan rutin mereka. Jumlah total karyawan yang dilatih dan jumlah pelatihan yang mereka terima, keduanya berkontribusi pada asesmen mengenai kedalaman pengetahuan organisasi tentang hak asasi manusia.

Identifikasi karyawan yang telah menerima pelatihan formal dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia organisasi yang terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasional, termasuk penerapan kebijakan atau prosedur hak asasi manusia pada pekerjaan karyawan. Hal ini dapat mengacu pada pelatihan yang didedikasikan pada topik hak asasi manusia atau pada modul hak asasi manusia dalam program pelatihan umum.

Penyusunan Identifikasi jumlah jam yang disediakan untuk pelatihan karyawan, dengan menggunakan data dari G4-LA9.

Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial termasuk catatan karyawan tentang pelatihan dan jadwal pelatihan.

Identifikasi jumlah total karyawan, menggunakan data dari G4-10.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Karyawan

178

BAGIAN 4

Aspek: Non-diskriminasi Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-HR3

Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil Panduan hlm. 179

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab V. Pekerjaan dan Hubungan Industrial Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011. ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Prinsip 6 ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

Referensi ŸŸ Konvensi 100 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kesetaraan Remunerasi’, 1951. ŸŸ Konvensi 111 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)’, 1958. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)’, 1979.

ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1965. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik’, 1966, dan Protokol terkait. ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi bagi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Intoleransi yang Didasarkan atas Kepercayaan atau Agama ’, 1981. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1965. ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), , ‘Deklarasi Hakhak Setiap Orang untuk Memiliki Kebangsaan, atau Etnis, Agama dan Bahasa Minoritas’, 1992. ŸŸ Konferensi Perempuan Sedunia Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing’, 1995 ŸŸ Deklarasi Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), ‘Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Ras’, 1978. ŸŸ Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan’, 2011.

179

BAGIAN 4

Indikator G4-HR3 JUMLAH TOTAL INSIDEN DISKRIMINASI DAN TINDAKAN PERBAIKAN YANG DIAMBIL a. Laporkan jumlah total insiden diskriminasi selama periode pelaporan. b. Laporkan status insiden dan tindakan yang diambil dengan merujuk pada hal-hal berikut: ŸŸ Insiden yang ditinjau oleh organisasi ŸŸ Rencana remediasi yang sedang diterapkan ŸŸ Rencana remediasi telah diterapkan dan hasilnya telah ditinjau melalui proses reviu manajemen rutin ŸŸ Insiden yang bukan merupakan hal untuk ditindak

PANDUAN Relevansi Hak asasi manusia menjangkau melebihi hak karyawan di tempat kerja. Kebijakan anti-diskriminasi adalah persyaratan utama dari konvensi dan legislasi sosial serta pedoman internasional. Masalah diskriminasi juga disampaikan oleh Konvensi ILO 100 ‘Konvensi Kesetaraan Remunerasi’27 dan 111 ‘Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)’31. Sistem pemantauan yang efektif diperlukan untuk memastikan kepatuhan di seluruh operasi organisasi. Pemangku kepentingan meminta jaminan bahwa kebijakan dan pemantauan tersebut efektif. Penyusunan Identifikasi insiden-insiden diskriminasi yang berlandaskan pada ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, keturunan nasional, atau asal usul sosial seperti yang didefinisikan oleh ILO, atau segala bentuk diskriminasi lainnya yang relevan yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal di seluruh operasional dalam periode pelaporan.

Identifikasi status setiap insiden, termasuk apakah reviu organisasi pada insiden awal telah dilakukan atau tidak, rencana remediasi yang diterapkan, dan hasil yang ditinjau melalui proses reviu manajemen internal rutin, dan apakah perlu atau tidak inisiden ditindaklanjuti (yaitu, diselesaikan, kasus selesai, atau tidak ada tindakan lebih lanjut yang dibutuhkan oleh organisasi). Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Diskriminasi ŸŸ Insiden Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal dan kepatuhan organisasi.

180

BAGIAN 4

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 180

G4-DMA

INDIKATOR G4-HR4

Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support these rights Panduan hlm. 181

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan

Referensi

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab V. Pekerjaan dan Hubungan Industrial Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

ŸŸ Konvensi 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’, 1948. ŸŸ Konvensi 98 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama’, 1949. ŸŸ Konvensi 154 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Perundingan Bersama’, 1981. ŸŸ Rekomendasi 163 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi tentang Perundingan Bersama’, 1981. ŸŸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), Committee on Freedom of Association, Freedom of association -Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO. Edisi kelima (revisi), 2006.

‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Prinsip 3 ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA-­b. Jelaskan satu atau beberapa kebijakan yang dapat dianggap mungkin dapat memengaruhi keputusan karyawan untuk bergabung dengan serikat pekerja atau untuk berunding bersama.

181

BAGIAN 4

Indikator G4-HR4 OPERASI DAN PEMASOK TERIDENTIFIKASI YANG MUNGKIN MELANGGAR ATAU BERISIKO TINGGI MELANGGAR HAK UNTUK MELAKSANAKAN KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA, DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MENDUKUNG HAK-HAK TERSEBUT a. Laporkan operasi dan pemasok di mana hak karyawan untuk menjalankan kebebasan berserikat atau perjanjian kerja bersama mungkin dilanggar atau berisiko tinggi untuk dilanggar baik dalam hal: ŸŸ Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok ŸŸ Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko b. Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya hak kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama.

PANDUAN Relevansi Sejalan dengan hak kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama adalah perlindungan hak pekerja (dan pemberi kerja) untuk bersama-sama mengatur dalam organisasi pilihan mereka sendiri. Hak Kebebasan Berserikat merupakan ketentuan mendasar dari ‘Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia’ PBB97 dan didefinisikan oleh Konvensi ILO 87 ‘Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’ 25 dan 98 ‘Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama’26. Indikator ini bertujuan untuk mengungkapkan tindakan yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi apakah terdapat peluang atau tidak bagi karyawan untuk melaksanakan hak mereka dalam hal kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama. Hal ini juga bertujuan untuk menyingkap tindakan yang telah diambil untuk mendukung hak tersebut di seluruh operasional organisasi. Indikator ini tidak mengharuskan organisasi mengungkapkan opini tertentu mengenai kualitas sistem hukum nasional. Penyusunan Identifikasi operasi dan pemasok yang teridentifikasi di mana hak karyawan untuk menjalankan kebebasan berserikat atau perundingan bersama mungkin dilanggar atau berisiko tinggi untuk dilanggar baik dalam hal:

ŸŸ Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok ŸŸ Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisik Proses identifikasi harus mencerminkan pendekatan organisasi terhadap asesmen risiko mengenai masalah ini dan dapat diambil dari sumber data internasional yang telah diakui seperti ILO Information and reports on the application of Conventions and Recommendations57 dan ILO Freedom of association - Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO58. Identifikasi tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk mendukung hak kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama. Lihat ILO, ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial‘64 dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional73 untuk panduan lebih lanjut. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Kebebasan berserikat ŸŸ Pemasok Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, kepatuhan, dan SDM organisasi.

182

BAGIAN 4

Aspek: Pekerja Anak Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-HR5

Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif Panduan hlm. 183

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab V. Pekerjaan dan Hubungan Industrial Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011. ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu

melaporkan tentang penerapan Prinsip 5 ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

Referensi ŸŸ Konvensi 142 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Human Resources Development Convention’, 1975. ŸŸ Konvensi 182 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak’, 1999. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Hak-hak Anak’, 1989.

183

BAGIAN 4

Indikator G4-HR5 OPERASI DAN PEMASOK YANG DIIDENTIFIKASI BERISIKO TINGGI MELAKUKAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK BERKONTRIBUSI DALAM PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK YANG EFEKTIF a. Laporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya eksploitasi: ŸŸ Pekerja anak ŸŸ Pekerja muda yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang berbahaya b. Laporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya eksploitasi pekerja anak baik dalam hal: ŸŸ Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok ŸŸ Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko c. Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk berkontribusi dalam penghapusan Pekerja anak yang efektif.

PANDUAN Relevansi Penghapusan pekerja anak merupakan prinsip dan tujuan utama dari sebagian besar deklarasi dan perundangundangan hak asasi manusia, dan mematuhi Konvensi ILO 138 ‘Konvensi Usia Minimum’37 dan 182 ‘Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja anak’48. Adanya kebijakan tentang pekerja anak dan penerapannya yang efektif merupakan ekspektasi dasar dari perilaku bertanggung jawab secara sosial. Penyusunan Identifikasi operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya eksploitasi:: ŸŸ Pekerja anak ŸŸ Pekerja muda yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang berbahaya Proses identifikasi harus mencerminkan pendekatan organisasi terhadap asesmen risiko mengenai masalah ini dan dapat mengambil dari sumber data internasional yang telah diakui seperti ILO Information and reports on the application of Conventions and Recommendations57. Identifikasi operasi dan pemasok yang dianggap berisiko

tinggi atas terjadinya eksploitasi pekerja anak baik dalam hal berikut, dan jelaskan bagaimana perbedaannya: ŸŸ Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok ŸŸ Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko Identifikasi tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan di masing-masing bidang untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak secara efektif. Lihat ILO, ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial‘64 dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional73 untuk panduan lebih lanjut. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Anak ŸŸ Pekerja muda ŸŸ Pemasok Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, kepatuhan, dan SDM organisasi.

184

BAGIAN 4

Aspek: Pekerja Paksa atau Wajib Kerja Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-HR6

Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja Panduan hlm. 185

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan

Referensi

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab V. Pekerjaan dan Hubungan Industrial Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

ŸŸ Konvensi 29 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kerja Paksa’, 1930. ŸŸ Konvensi 105 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Penghapusan Kerja Paksa’, 1957. ŸŸ Konvensi Liga Bangsa-Bangsa, ‘Konvensi untuk Menghapus Perbudakan dan Perdagangan Budak’, 1926. ŸŸ Konvensi Tambahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Tambahan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Lembaga-lembaga dan Praktik-praktik Sejenis Perbudakan, 1956.

‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Prinsip 4 ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

185

BAGIAN 4

Indikator G4-HR6 OPERASI DAN PEMASOK YANG DIIDENTIFIKASI BERISIKO TINGGI MELAKUKAN PEKERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA DAN TINDAKAN UNTUK BERKONTRIBUSI DALAM PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK PEKERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA a. Laporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya eksploitasi pekerja paksa atau wajib kerja baik dalam hal: ŸŸ Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok ŸŸ Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko b. Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk berkontribusi dalam penghapusan semua bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.

PANDUAN Relevansi Tidak diperlakukan sebagai pekerja paksa atau wajib kerja merupakan hak asasi manusia mendasar dan merupakan ketentuan dari ‘Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia’ PBB97 dan tunduk pada Konvensi ILO 29 ‘Konvensi Buruh Paksa’24 dan 105 ‘Konvensi Penghapusan Buruh Paksa’29. Pekerja paksa atau wajib kerja ada dalam berbagai bentuk dan data yang diberikan akan menunjukkan tantangan bagi organisasi dalam berkontribusi untuk menghilangkan praktik perburuhan tersebut. Penyusunan Identifikasi operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya eksploitasi pekerja paksa atau wajib kerja baik dalam hal: ŸŸ Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok ŸŸ Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko Proses identifikasi harus mencerminkan pendekatan organisasi terhadap asesmen risiko mengenai masalah ini dan dapat

mengambil dari sumber data internasional yang telah diakui seperti ILO Information and reports on the application of Conventions and Recommendations57. Identifikasi tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk berkontribusi dalam penghapusan semua bentuk pekerja paksa atau wajib kerja. Lihat ILO, ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial‘64 dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional73 untuk panduan lebih lanjut. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pekerja paksa atau wajib kerja ŸŸ Pemasok Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, kepatuhan, dan SDM organisasi.

186

BAGIAN 4

Aspek: Praktik Pengamanan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-HR7

Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi Panduan hlm. 187

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ International Code of Conduct for Private Security Service Providers, 2010. ŸŸ Voluntary Principles on Security and Human Rights, http://voluntaryprinciples.org/, diakses 1 Mei 2013.

187

BAGIAN 4

Indikator G4-HR7 PERSENTASE PETUGAS PENGAMANAN YANG DILATIH DALAM KEBIJAKAN ATAU PROSEDUR HAK ASASI MANUSIA DI ORGANISASI YANG RELEVAN DENGAN OPERASI a. Laporkan persentase petugas pengamanan yang telah menerima pelatihan formal mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur tertentu di organisasi dan penerapannya pada pengamanan. b. Laporkan apakah persyaratan pelatihan juga berlaku untuk organisasi pihak ketiga yang menyediakan petugas pengamanan.

PANDUAN Relevansi Perilaku petugas pengamananterhadap pihak ketiga tergantung pada pelatihan mereka dalam hak asasi manusia, terutama terkait penggunaan kekuatan. Melatih petugas pengamanandapat membantu mencegah risiko reputasi dan litigasi yang timbul dari tindakan yang tidak patut atau pendekatan yang tidak dibenarkan oleh organisasi. Informasi yang diberikan dalam Indikator ini membantu menunjukkan sejauh mana sistem manajemen yang berhubungan dengan hak asasi manusia diterapkan. Langkah ini menunjukkan proporsi petugas pengamananyang dapat secara wajar diasumsikan mengetahui ekspektasi organisasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Penyusunan Identifikasi jumlah total petugas pengamananyang dipekerjakan organisasi secara langsung.

Identifikasi jumlah total petugas pengamananyang menerima pelatihan resmi dalam kebijakan hak asasi manusia atau prosedur tertentu di organisasi dan penerapannya pada pengamanan. Pelatihan dapat mengacu pada pelatihan khusus atau pada modul dalam program pelatihan yang lebih umum. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Petugas pengamanan Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian sumber daya manusia organisasi, serta catatan mengenai pelatihan yang telah diterima oleh petugas pengamananinternal dan program audit internal. Kontraktor dapat menyimpan informasi serupa sehubungan dengan karyawan mereka.

188

BAGIAN 4

Aspek: Hak Adat Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-HR8

Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil Panduan hlm. 189

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Lembaga Keuangan Internasional (IFC), Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, 2012. ŸŸ Konvensi 107 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Penduduk Pribumi dan Masyarakat Adat’, 1957. ŸŸ Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Masyarakat Adat dan Suku’, 1991. ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Masyarakat Adat’, 2007.

189

BAGIAN 4

Indikator G4-HR8 JUMLAH TOTAL INSIDEN PELANGGARAN YANG MELIBATKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL a. Laporkan jumlah total insiden pelanggaran yang diidentifikasi yang melibatkan hak-hak masyarakat adat selama periode pelaporan. b. Laporkan status insiden dan tindakan yang diambil dengan merujuk pada: ŸŸ Insiden yang ditinjau oleh organisasi ŸŸ Rencana remediasi yang sedang diterapkan ŸŸ Rencana remediasi telah diterapkan dan hasilnya telah ditinjau melalui proses reviu manajemen rutin ŸŸ Insiden yang bukan merupakan hal untuk ditindak

PANDUAN Relevansi Jumlah total insiden tercatat yang melibatkan hak-hak masyarakat adat memberikan informasi tentang penerapan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan masyarakat adat. Informasi ini akan membantu menunjukkan status hubungan dengan komunitas pemangku kepentingan tersebut, terutama di wilayah di mana masyarakat adat bermukim atau memiliki kepentingan di dekat daerah operasional organisasi. Informasi tersebut juga memberikan ruang masuk tambahan untuk kelompok pendukung. Konvensi ILO 107 ‘Konvensi Penduduk Adat dan Kesukuan’30 dan 169 ‘Konvensi Masyarakat Adat dan Kesukuan’47 mengatur tentang hak masyarakat adat. Penyusunan Identifikasi Insiden yang melibatkan hak adat di antara karyawan organisasi, dan di komunitas yang ada di dekat operasional yang kemungkinan dipengaruhi oleh operasi mendatang organisasi yang direncanakan atau diusulkan.

Identifikasi status Insiden dan tindakan yang diambil dengan merujuk pada: ŸŸ Insiden yang ditinjau oleh organisasi ŸŸ Rencana remediasi yang sedang diterapkan ŸŸ Rencana remediasi telah diterapkan dan hasilnya telah ditinjau melalui proses reviu manajemen rutin ŸŸ Insiden yang bukan merupakan hal untuk ditindak Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Insiden ŸŸ Masyarakat adat Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup prosedur operasional organisasi dan pedoman mengenai persoalan. Informasi lainnya mungkin diberikan oleh manajer regional dan oleh pakar hukum di organisasi. Data tentang masyarakat adat dalam tenaga kerja mungkin dapat diperoleh dari catatan karyawan.

190

BAGIAN 4

Aspek: Asesmen Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-HR9

Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia Panduan hlm. 191

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights), 2008. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan

Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011. ŸŸ Global Compact dan Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PRI), Guidance on Responsible Business in Conflict-Affected and High-Risk Areas: A Resource for Companies and Investors, 2010. ŸŸ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, Global Compact Business Guide for Conflict Impact Assessment and Risk Management, 2002.

191

BAGIAN 4

Indikator G4-HR9 JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE OPERASI YANG TELAH MELAKUKAN REVIU ATAU ASESMEN DAMPAK HAK ASASI MANUSIA a. Laporkan jumlah total dan persentase operasi yang merupakan subyek untuk dilakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia, berdasarkan negara.

PANDUAN Relevansi Organisasi harus menyadari tanggung jawab mereka khususnya untuk menghormati hak asasi manusia. Keberadaan operasional organisasi dapat memberi pengaruh positif dan negatif sehubungan dengan penghormatan perlindungan hak asasi manusia. Organisasi dapat memengaruhi hak asasi manusia secara langsung, melalui tindakan dan operasi mereka sendiri, dan secara tidak langsung, melalui interaksi dan hubungan mereka dengan orang lain, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pemasok. Informasi yang dilaporkan untuk Indikator ini akan memberikan wawasan tentang seberapa jauh organisasi mempertimbangkan hak asasi manusia ketika mengambil keputusan di lokasi operasionalnya. Indikator ini juga memberikan informasi yang memungkinkan evaluasi atas kemungkinan bagi organisasi untuk dikaitkan dengan atau dianggap terlibat dalam, pelanggaran hak asasi manusia.

Penyusunan Identifikasi negara-negara di mana organisasi beroperasi. Identifikasi jumlah total operasional, menurut negara. Identifikasi jumlah operasi yang sudah ditetapkan telah menjalani reviu hak asasi manusia atau asesmen dampak hak asasi manusia, berdasarkan negara. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Reviu hak asasi manusia Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, kepatuhan, dan sumber daya manusia organisasi; informasi yang diberikan oleh manajer regional; program audit internal; kantor manajemen risiko; dan asesmen eksternal apa pun yang dilakukan.

192

BAGIAN 4

Aspek: Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 192-193

G4-DMA

INDIKATOR G4-HR10

G4-HR11

Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia Panduan hlm. 194 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil Panduan hlm. 195

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan

Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011. ŸŸ Global Compact dan Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PRI), Guidance on Responsible Business in Conflict-Affected and High -Risk Areas: A Resource for Companies and Investors, 2010. ŸŸ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, Global Compact Business Guide for Conflict Impact Assessment and Risk Management, 2002.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan sistem yang digunakan untuk menyaring pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia. Cantumkan kriteria hak asasi manusia yang digunakan untuk menyaring pemasok baru. Kriteria hak asasi manusia atau asesmen dampak hak asasi manusia mungkin mencakup: ŸŸ Pekerja anak ŸŸ Diskriminasi ŸŸ Pekerja Paksa atau Wajib Kerja ŸŸ Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama ŸŸ Hak adat ŸŸ Praktik Pengamanan

Jelaskan proses yang digunakan, seperti uji tuntas, untuk mengidentifikasi dan menilai dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan. Dampak negatif mencakup dampak yang disebabkan oleh atau merupakan andil dari organisasi, atau yang berhubungan dengan kegiatan, produk, atau layanannya berdasarkan hubungannya dengan pemasok. Jelaskan bagaimana organisasi mengidentifikasi dan memprioritaskan pemasok untuk asesmen dampak terhadap hak asasi manusia. Asesmen dapat diinformasikan melalui audit, reviu kontraktual, Keterlibatan dua arah, serta mekanisme pengaduan dan keluhan.

193

BAGIAN 4

PANDUAN SPESIFIK-ASPEK UNTUK G4-DMA­-B LANJUTAN

Jelaskan tindakan yang diambil untuk mengatasi dampak yang benar-benar negatif dan potensi dampak negatifnya yang signifikan terhadap hak asasi manusia yang diidentifikasi pada rantai pasokan. Jelaskan jika tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, atau memulihkan dampak. Tindakan yang diambil dapat mencakup penyesuaian praktik pengadaan oleh organisasi, penyesuaian ekspektasi kinerja, pengembangan kapasitas, pelatihan, perubahan pada proses, dan penghentian hubungan dengan pemasok. Jelaskan bagaimana ekspektasi ditetapkan dan ditentukan dalam kontrak dengan pemasok untuk mendukung pencegahan, pengurangan, dan remediasi dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia (termasuk target dan tujuan).

Jelaskan apakah pemasok diberikan insentif dan penghargaan untuk pencegahan, pengurangan, dan remediasi dampak negatif signifikan aktual dan potensial hak asasi manusia. Jelaskan praktik untuk menilai dan mengaudit pemasok serta produk dan jasa mereka menggunakan kriteria hak asasi manusia. Cantumkan jenis, sistem, cakupan, frekuensi, penerapan asesmen dan audit saat ini, dan bagian mana dalam rantai pasokan yang telah disertifikasi dan diaudit. Asesmen dan audit pemasok serta produk dan jasanya menggunakan kriteria hak asasi manusia dapat dilakukan oleh organisasi, oleh pihak kedua atau pihak ketiga. Jelaskan sistem yang diterapkan untuk menilai potensi dampak negatif dari penghentian hubungan dengan pemasok sebagai akibat dari asesmen dampak hak asasi manusia, dan strategi organisasi untuk mengurangi dampak tersebut.

194

BAGIAN 4

Indikator G4-HR10 PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA HAK ASASI MANUSIA a. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.

PANDUAN Relevansi Indikator ini menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang persentase pemasok yang dipilih atau dikontrak yang harus menjalani proses uji tuntas untuk hak asasi manusia dari organisasi. Piagam PBB Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia107 telah mengonfirmasikan ekspektasi bahwa organisasi harus menghormati hak asasi manusia di seluruh aktivitas dan hubungan mereka dengan pihak lain. Uji tuntas hak asasi manusia harus dilakukan sedini mungkin dalam pengembangan hubungan baru dengan pemasok. Potensi dampak negatif yang signifikan terhadap hak asasi manusia dapat dicegah atau dikurangi pada tahap penyusunan kontrak atau perjanjian lainnya. Penyusunan Identifikasi jumlah total pemasok baru yang dipertimbangkan organisasi untuk dipilih atau dikontrak.

Identifikasi jumlah total pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria hak asasi manusia. Kriteria hak asasi manusia dapat mencakup: ŸŸ Pekerja anak ŸŸ Diskriminasi ŸŸ Pekerja paksa atau wajib kerja ŸŸ Kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama ŸŸ Hak adat ŸŸ Praktik pengamanan Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pemasok ŸŸ Seleksi pemasok Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian pengadaan, pembelian, dan legal organisasi.

195

BAGIAN 4

G4-HR11 DAMPAK NEGATIF SIGNIFIKAN AKTUAL DAN POTENSIAL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL a. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen terkait dampak hak asasi manusia. b. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak yang benar-benar negatif dan potensi dampak negatif yang signifikan terhadap hak asasi manusia. c. Laporkan dampak negatif aktual dan potensial hak asasi manusia signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan. d. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak hak asasi manusia negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. e. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak hak asasi manusia negatif signifikan aktual dan potensial yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya.

PANDUAN Relevansi Indikator ini menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang kesadaran organisasi mengenai dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan. Piagam PBB Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia107 telah mengonfirmasikan ekspektasi bahwa organisasi harus menghormati hak asasi manusia di seluruh aktivitas dan hubungan mereka dengan pihak lain. Proses untuk mengidentifikasi dan menilai dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan memungkinkan organisasi untuk menanganinya. Penyusunan Jika dapat menjelaskan konteks yang sesuai pada dampak signifikan, organisasi dianjurkan untuk mengelompokkan informasi yang diminta oleh Indikator ini menurut lokasi pemasok dan dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia. Dampak negatif mencakup dampak yang disebabkan oleh atau merupakan andil dari organisasi, atau yang berhubungan dengan kegiatan, produk, atau layanannya berdasarkan hubungannya dengan pemasok.

Asesmen hak asasi manusia dapat mencakup: ŸŸ Pekerja anak ŸŸ Diskriminasi ŸŸ Pekerja paksa atau wajib kerja ŸŸ Kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama ŸŸ Hak adat ŸŸ Praktik pengamanan Asesmen dapat dilakukan terhadap ekspektasi kinerja yang disepakati yang ditetapkan dan disampaikan sebelum asesmen. Asesmen dapat diinformasikan melalui audit, reviu kontraktual, Keterlibatan dua arah, serta mekanisme pengaduan dan keluhan. Peningkatan dapat mencakup penyesuaian praktik pengadaan organisasi, penyesuaian ekspektasi kinerja, pengembangan kapasitas, pelatihan, dan perubahan pada proses. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pemasok Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian pengadaan, pembelian, dan legal.

196

BAGIAN 4

Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN G4-DMA

Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 196

INDIKATOR Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan G4-HR12 melalui mekanisme pengaduan formal Panduan hlm. 197 *Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan ketersediaan dan aksesibilitas mekanisme pengaduan dan proses remediasi untuk dampak terhadap praktik hak asasi manusia, termasuk sepanjang rantai pasokan organisasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan dalam memantau keefektifan mereka. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemantauan keefektifan mekanisme pengaduan dan proses remediasi perusahaan dapat menyertakan pemasok dan masyarakat lokal serta perwakilan pekerja. Cantumkan jenis pelatihan mengenai ketersediaan dan kemudahan akses mekanisme pengaduan dan proses remediasi.

ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

197

BAGIAN 4

Indikator G4-HR12 JUMLAH PENGADUAN TENTANG DAMPAK TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG DIAJUKAN, DITANGANI, DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN FORMAL a. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan melalui mekanisme pengaduan formal selama periode pelaporan. b. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: ŸŸ Ditangani selama periode pelaporan ŸŸ Diselesaikan selama periode pelaporan c. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan.

PANDUAN Relevansi Perselisihan dapat terjadi mengenai dampak hak asasi manusia dari kegiatan organisasi dan hubungannya dengan yang lain (seperti entitas dalam rantai pasokan). Mekanisme pengaduan yang efektif berperan penting dalam keberhasilan melindungi hak asasi manusia. Penyusunan Identifikasi mekanisme pengaduan resmi yang ada. Mekanisme pengaduan resmi mungkin dikelola oleh organisasi pelapor atau oleh pihak eksternal.

Jika dapat menjelaskan konteks yang sesuai mengenai dampak yang signifikan, organisasi dianjurkan untuk mengelompokkan jumlah pengaduan berdasarkan sifat dan lokasi pengaduan, serta pihak yang mengajukan pengaduan. Pihak yang mengajukan pengaduan dapat mencakup: ŸŸ Pemangku kepentingan internal (seperti karyawan) ŸŸ Pemangku kepentingan eksternal (seperti pemasok, masyarakat lokal) ŸŸ Individu atau sekelompok orang yang diidentifikasi oleh: –– Keanggotaan kelompok sosial yang kurang terwakili –– Indikator keranekaragaman lainnya

Identifikasi jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Mekanisme pengaduan resmi

Identifikasi jumlah total pengaduan yang diatasi atau diselesaikan selama periode pelaporan dari pengajuan pengaduan tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, kepatuhan, pengadaan, pembelian, dan SDM organisasi.

198

BAGIAN 4

SUB-KATEGORI: MASYARAKAT Pendahuluan Sub-Kategori Masyarakat membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap masyarakat dan masyarakat lokal. Anggota masyarakat memiliki hak-hak individual berdasarkan: ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal’, 1948 ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik’, 1966 ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya’, 1966 ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan’, 1986

Hak kolektif masyarakat serta hak-hak masyarakat adat dan kesukuan diakui menurut: ŸŸ Konvensi 107 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Penduduk Pribumi dan Masyarakat Adat’, 1957 ŸŸ Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Masyarakat Adat dan Suku’, 1991 ŸŸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Masyarakat Adat’, 2007 Dalam hal identitas, hak masyarakat tersebut didasarkan pada kolektif dan individual. Hak mereka atas untuk dikonsultasikan secara bebas, sebelum, dan perolehan informasi (free, prior and informed) untuk mendapatkan persetujuan merupakan hak dasar yang secara tegas diakui dalam poin referensi di atas.

199

BAGIAN 4

Aspek: Masyarakat Lokal Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 199

G4-DMA

INDIKATOR G4-SO1

Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan Panduan hlm. 200-201

G4-SO2

Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal Panduan hlm. 202-203

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan

Referensi

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab IV. Hak Asasi Manusia; V. Pekerjaan dan Hubungan Industrial; dan VI Lingkungan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

ŸŸ Lembaga Keuangan Internasional (IFC), Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, 2012. ŸŸ Lembaga Keuangan Internasional (IFC), Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets, 2007. ŸŸ Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, 2006.

‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Prinsip 1 ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan: ŸŸ Referensi dan pernyataan terkait hak kolektif dari masyarakat lokal ŸŸ Bagaimana keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat lokal ŸŸ Bagaimana dewan kerja, komite kesehatan dan keselamatan kerja, dan badan perwakilan karyawan independen lainnya diberdayakan untuk menangani, dan telah menangani, dampak terhadap masyarakat lokal

200

BAGIAN 4

Indikator G4-SO1 PERSENTASE OPERASI DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT LOKAL, ASESMEN DAMPAK, DAN PROGRAM PENGEMBANGAN YANG DITERAPKAN a. Laporkan persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan, termasuk penggunaan: ŸŸ Asesmen dampak sosial, termasuk asesmen dampak gender, berdasarkan pada proses partisipasi ŸŸ Asesmen dampak lingkungan dan pemantauan berkelanjutan ŸŸ Pengungkapan publik atas hasil asesmen dampak lingkungan dan sosial ŸŸ Program pengembangan masyarakat lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal ŸŸ Rencana pelibatan pemangku kepentingan berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan ŸŸ Komite konsultasi masyarakat lokal berbasis luas dan proses yang menyertakan kelompok rentan ŸŸ Dewan kerja, komite kesehatan dan keselamatan kerja, dan badan perwakilan karyawan lainnya untuk menangani dampak ŸŸ Proses pengaduan formal masyarakat lokal

PANDUAN Relevansi Elemen penting dalam mengelola dampak pada orang-orang di masyarakat lokal adalah asesmen dan perencanaan untuk memahami dampak aktual dan potensial, serta Keterlibatan yang kuat dengan masyarakat lokal untuk memahami harapan dan kebutuhan mereka. Ada banyak elemen yang dapat dipadukan ke dalam program Keterlibatan, asesmen dampak, dan pengembangan. Indikator ini berupaya mengidentifikasi elemen mana yang telah diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Keterlibatan, asesmen dampak, dan program pengembangan, yang dikombinasikan dengan konsistensi penerapannya, memberikan wawasan mengenai keseluruhan kualitas usaha organisasi, serta tingkatannya dalam menindaklanjuti satu atau beberapa kebijakan.

ŸŸ Pengungkapan publik atas hasil asesmen dampak lingkungan dan sosial ŸŸ Program pengembangan masyarakat lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal ŸŸ Rencana hubungan dengan pemangku kepentingan berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan ŸŸ Komite konsultasi masyarakat lokal berbasis luas dan proses yang menyertakan kelompok rentan ŸŸ Dewan kerja, komite kesehatan dan keselamatan kerja, dan badan perwakilan karyawan lainnya untuk menangani dampak ŸŸ Proses pengaduan resmi masyarakat lokal Identifikasi jumlah total operasional yang telah menjalankan Keterlibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan di seluruh organisasi.

Penyusunan Identifikasi jumlah total operasi. Jumlah total operasi sama dengan operasi yang dilaporkan pada G4-9.

Dengan menggunakan informasi ini, hitung persentase operasi dengan Keterlibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan.

Identifikasi program Keterlibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan di seluruh organisasi, termasuk penggunaan: ŸŸ Asesmen dampak sosial, termasuk asesmen dampak gender, berdasarkan proses partisipatif ŸŸ Asesmen dampak lingkungan dan pemantauan berjalan

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Kelompok rentan ŸŸ Masyarakat lokal ŸŸ Program pengembangan masyarakat

201

BAGIAN 4

G4-SO1 LANJUTAN

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial untuk Indikator ini mencakup: ŸŸ Konsultasi publik dan rencana konsultasi ŸŸ Laporan agenda dan pertemuan dewan kerja, komite kesehatan dan keselamatan kerja, dan badan perwakilan karyawan lainnya ŸŸ Studi dasar – seperti studi sosial ekonomi, kesehatan, lingkungan, budaya ŸŸ Asesmen dampak sosial

ŸŸ Asesmen dampak gender ŸŸ Asesmen dampak kesehatan ŸŸ Asesmen dampak lingkungan ŸŸ Rencana tindakan sosial ŸŸ Rencana tindakan pemindahan ŸŸ Rencana pengembangan masyarakat ŸŸ Mekanisme pengaduan atau keluhan ŸŸ Dokumen yang disimpan di pusat informasi masyarakat

202

BAGIAN 4

G4-SO2 OPERASI DENGAN DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP MASYARAKAT LOKAL a. Laporkan operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal, termasuk: ŸŸ Lokasi operasi ŸŸ Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan dari operasi

PANDUAN Relevansi Operasi organisasi yang terkait pada saat memasuki, menjalankan, dan meninggalkan wilayah operasi dapat memiliki sejumlah dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Indikator dalam Pedoman ini, seperti emisi lingkungan atau data ekonomi, akan menyajikan gambaran keseluruhan mengenai dampak positif dan negatif, namun mungkin tidak dapat menunjukkan hubungannya dengan masyarakat lokal.

ŸŸ Data kinerja aktual ŸŸ Rencana investasi internal dan asesmen risiko terkait ŸŸ Seluruh data yang dikumpulkan dengan Indikator GRI (seperti G4-EC8, G4-EN1, G4-EN3, G4-EN8, G4-EN12, G4EN14, G4-EN20 hingga G4-EN27, G4-EN30, G4-LA7, G4-HR5 to G4-HR8, G4-SO11, G4-PR1, G4-PR2) dikaitkan dengan masyarakat tertentu

Indikator ini menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang kesadaran organisasi mengenai dampak yang dimilikinya terhadap masyarakat lokal. Hal ini juga memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan dengan lebih baik dan meningkatkan perhatian keseluruhan organisasi terhadap masyarakat lokal.

Identifikasi dampak negatif potensial yang signifikan, termasuk, sebagai setidaknya, pertimbangan atas:: ŸŸ Kerentanan dan risiko terhadap masyarakat lokal dari potensi dampak karena faktor-faktor, seperti: –– Tingkat isolasi masyarakat lokal secara fisik atau ekonomi –– Tingkat pengembangan sosial ekonomi yang mencakup tingkat kesetaraan gender dalam masyarakat –– Keadaan infrastruktur sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan) –– Kedekatan dengan operasional –– Tingkat organisasi sosial –– Kekuatan dan kualitas tata kelola institusi lokal dan nasional di sekitar masyarakat lokal

Dengan memahami operasional yang memiliki tantangan tertentu, yang digabungkan dengan informasi tentang proses di keseluruhan organisasi, akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai dengan lebih baik kinerja kemasyarakatan organisasi secara keseluruhan. Analisis dampak negatif memungkinkan organisasi untuk mencerminkan pendekatannya dalam sistem pengelolaan dan konsekuensinya meningkatkan nama dan reputasi organisasi sebagai mitra yang potensial. Hal ini secara bersama-sama memperkuat kemampuan sebuah organisasi untuk mempertahankan operasi yang ada dan untuk memulai operasi yang baru.

Identifikasi paparan masyarakat lokal terhadap operasional organisasi karena penggunaan sumber daya bersama yang melebihi rata-rata atau dampak pada sumber daya bersama. Hal itu dapat mencakup: ŸŸ Penggunaan bahan berbahaya yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia pada umumnya, dan kesehatan reproduksi pada khususnya ŸŸ Volume dan jenis cemaran yang dilepaskan ŸŸ Status sebagai penyedia lapangan pekerjaan terbesar di masyarakat lokal ŸŸ Konversi lahan dan perpindahan ŸŸ Konsumsi sumber daya alam

Penyusunan Identifikasi sumber internal informasi tentang dampak negatif aktual dan potensial dari operasi terhadap masyarakat lokal, termasuk sumber seperti:

Identifikasi dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat lokal dan hak-hak mereka. Hal itu dapat mencakup pertimbangan tentang:

Indikator ini berfokus pada dampak negatif signifikan aktual dan potensial terkait dengan operasional dan bukan pada investasi atau donasi masyarakat (yang disampaikan pada G4-EC1)

BAGIAN 4

G4-SO2 LANJUTAN

ŸŸ Intensitas atau keparahan dampak ŸŸ Kemungkinan durasi dampak ŸŸ Keterpulihan dampak ŸŸ Skala dampak Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Masyarakat lokal ŸŸ Lokasi operasional dengan dampak negatif signifikan aktual dan potensial pada masyarakat lokal Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup kebijakan dan prosedur asesmen risiko terkait organisasi; hasil pengumpulan data dari program masyarakat lokal; dan hasil analisis dari forum pemangku kepentingan eksternal, komite bersama komunitas, laporan pemangku kepentingan, dan masukan lainnya.

203

204

BAGIAN 4

Aspek: Anti-korupsi Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 205

G4-DMA

INDIKATOR G4-SO3

Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi Panduan hlm. 206

G4-SO4

G4-SO5

Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi Panduan hlm. 207 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Panduan hlm. 208

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab VII. Melawan Suap, Godaan Suap, dan Pemerasandari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011. ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Prinsip 10 ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

Referensi ŸŸ Departemen Kehakiman Inggris, The Bribery Act 2010 Guidance, 2011. ŸŸ Criminal Division of the U.S. Department of Justice and Enforcement Division of the U.S. Security and Exchange Commission, A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, 2012.

ŸŸ Konvensi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ‘Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions’, 1997. ŸŸ Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance, 2010. ŸŸ Transparency International, ‘Business Principles for Countering Bribery’, 2011. ŸŸ Transparency International, Corruption Perceptions Index, http://www.transparency.org/research/cpi/overview, diakses 1 Mei 2013. ŸŸ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Anti Korupsi’, 2003. ŸŸ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Transparency International, Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption, 2009. ŸŸ Bank Dunia, Indikator Tata Kelola Global (WGI), Control of Corruption, http://info.worldbank.org/governance/wgi/ mc_countries.asp, diakses 1 Mei 2013.

205

BAGIAN 4

ASPEK ANTI-KORUPSI LANJUTAN

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-a. Jelaskan prosedur asesmen risiko organisasi untuk korupsi, termasuk kriteria yang digunakan dalam asesmen risiko tersebut (seperti lokasi, aktivitas, sektor). Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA-­b. Jelaskan bagaimana organisasi mengidentifikasi dan menangani konflik kepentingan yang mungkin dimiliki oleh karyawan atau orang-orang yang berhubungan dengan aktivitas, produk, atau layanan organisasi. Konflik kepentingan untuk badan tata kelola tertinggi dicakup dalam G4-41. Jelaskan bagaimana organisasi memastikan bahwa donasi amal dan sponsor (finansial dan natura) yang telah diberikan kepada organisasi lain tidak dimanfaatkan sebagai bentuk penyamaran dari suap. Penerima donasi amal dan sponsor (finansial dan natura) dapat mencakup organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi swasta, dan acara-acara. Jelaskan sejauh mana komunikasi dan pelatihan tentang antikorupsi disesuaikan bagi anggota badan tata kelola, karyawan,

dan mitra bisnis yang telah diidentifikasi sebagai memiliki risiko tinggi Insiden korupsi. Jelaskan pada tahapan mana diberikan pelatihan mengenai anti-korupsi untuk anggota badan tata kelola, karyawan, dan mitra bisnis (seperti ketika karyawan baru bergabung dengan organisasi, ketika hubungan dengan mitra bisnis baru dibentuk) dan frekuensi pelatihan (seperti tahunan, dwi tahunan). Jelaskan aktivitas tindakan kolektif untuk memerangi korupsi yang diikuti organisasi, termasuk: ŸŸ Strategi aktivitas tindakan kolektif. ŸŸ Daftar inisiatif tindakan kolektif yang diikuti organisasi ŸŸ Uraian komitmen utama dalam inisiatif tersebut Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Konflik kepentingan ŸŸ Korupsi ŸŸ Tindakan kolektif untuk memerangi korupsi

206

BAGIAN 4

Indikator G4-SO3 JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE OPERASI YANG DINILAI TERHADAP RISIKO TERKAIT DENGAN KORUPSI DAN RISIKO SIGNIFIKAN YANG TERIDENTIFIKASI a. Laporkan jumlah total dan persentase operasi yang dinilai untuk risiko terkait dengan korupsi. b. Laporkan risiko yang signifikan terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui asesmen risiko.

PANDUAN Relevansi Upaya untuk mengelola risiko insiden korupsi membutuhkan sistem dengan adanya prosedur pendukung. Indikator ini mengukur sejauh mana penerapan asesmen risiko di seluruh organisasi. Asesmen risiko membantu menilai potensi terjadinya korupsi dalam dan berkaitan dengan organisasi, serta membantu organisasi untuk merancang kebijakan dan prosedur untuk memerangi korupsi. Penyusunan Identifikasi operasi yang dinilai untuk risiko terkait dengan korupsi. Hal ini mengacu pada asesmen risiko resmi yang

difokuskan pada korupsi atau penyertaan korupsi sebagai faktor risiko dalam keseluruhan asesmen risiko. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Korupsi ŸŸ Lokasi operasi Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup laporan pemantauan, pencatatan risiko, atau sistem manajemen risiko.

207

BAGIAN 4

G4-SO4 KOMUNIKASI DAN PELATIHAN MENGENAI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI-KORUPSI a. Laporkan jumlah total dan persentase anggota badan tata kelola yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut wilayah. b. Laporkan jumlah total dan persentase karyawan yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah. c. Laporkan jumlah total dan persentase mitra bisnis yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut jenis mitra bisnis dan wilayah. d. Laporkan jumlah total dan persentase anggota badan tata kelola yang telah menerima pelatihan mengenai anti-korupsi, yang dikelompokkan menurut wilayah. e. Laporkan jumlah total dan persentase karyawan yang telah menerima pelatihan mengenai anti-korupsi, yang dikelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah.

PANDUAN Relevansi Komunikasi dan pelatihan membangun kesadaran internal dan eksternal dan kapasitas yang diperlukan untuk memerangi korupsi. Indikator ini menyingkap proporsi anggota badan tata kelola, karyawan, dan mitra bisnis organisasi yang dapat secara wajar diasumsikan mengetahui kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi. Penyusunan Dengan menggunakan data dari G4-LA12, identifikasi: ŸŸ Badan tata kelola yang ada dalam organisasi (seperti dewan direksi, komite manajemen, atau lembaga serupa untuk organisasi non-korporat) ŸŸ Jumlah total individu dan/atau karyawan yang membentuk badan tata kelola tersebut

ŸŸ Jumlah total karyawan di setiap kategori karyawan (kecuali anggota badan tata kelola) Jumlah total mitra bisnis diestimasi. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Karyawan ŸŸ Kategori karyawan ŸŸ Korupsi ŸŸ Mitra bisnis Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup catatan pelatihan.

208

BAGIAN 4

G4-SO5 INSIDEN KORUPSI YANG TERBUKTI DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL a. Laporkan jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti. b. Laporkan jumlah total insiden terbukti di mana karyawan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau sanksi disiplin karena korupsi. c. Laporkan jumlah total insiden yang terbukti saat kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperpanjang karena pelanggaran terkait korupsi. d. Laporkan kasus hukum publik terkait korupsi yang diajukan terhadap organisasi atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus tersebut.

PANDUAN Relevansi Korupsi dapat menjadi risiko signifikan bagi reputasi dan bisnis organisasi. Hal ini dihubungkan secara luas pada dampak negatif seperti kemiskinan dalam perekonomian transisi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan demokrasi, kesalahan pengalokasian investasi, dan mengacaukan aturan hukum. Organisasi semakin diharapkan oleh pasar, norma internasional, dan pemangku kepentingan untuk menunjukkan ketaatan mereka terhadap praktik integritas, tata kelola, dan bisnis yang baik. Indikator ini menunjukkan tindakan tertentu yang diambil untuk membatasi paparan terhadap risiko korupsi. Untuk pemangku kepentingan, terdapat kepentingan baik terhadap terjadinya insiden maupun respon dari organisasi. Penyusunan Identifikasi jumlah total Insiden korupsi yang terbukti. Insiden korupsi yang telah dibuktikan mengacu pada setiap kasus korupsi individual yang diketahui telah dibuktikan dengan fakta-fakta.

Identifikasi sifat dari Insiden korupsi yang terbukti. Kasus hukum publik terkait korupsi termasuk investigasi publik yang sedang berjalan, penuntutan, atau kasus yang telah diselesaikan. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Insiden korupsi yang terbukti ŸŸ Karyawan ŸŸ Korupsi ŸŸ Mitra bisnis Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup catatan kasus bagian legal yang diajukan terhadap organisasi, karyawannya, atau mitra bisnisnya; berita acara dengar pendapat disipliner internal; dan kontrak dengan mitra bisnis.

209

BAGIAN 4

Aspek: Kebijakan Publik Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 209

G4-DMA

INDIKATOR G4-SO6

Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat Panduan hlm. 210

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan

Referensi

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab VII. Melawan Suap, Godaan Suap, dan Pemerasan dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

ŸŸ Prinsip-prinsip Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan’, 2004. ŸŸ Rekomendasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ‘Recommendation of the Council on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying’, 2010.

‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan BangsaBangsa Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Prinsip 10 ‘Sepuluh Prinsip’ Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan masalah signifikan yang merupakan fokus dari keikutsertaan organisasi dalam pembuatan dan lobi kebijakan publik. Hal ini mengacu pada partisipasi di tingkat keseluruhan organisasi, alih-alih operasional individu. Berikan posisi inti organisasi pada setiap masalah yang teridentifikasi dan jelaskan setiap perbedaan yang signifikan antara posisi lobby dan pernyataan kebijakan, sasaran keberlanjutan, atau posisi publik lainnya.

210

BAGIAN 4

Indikator G4-SO6 NILAI TOTAL KONTRIBUSI POLITIK BERDASARKAN NEGARA DAN PENERIMA/PENERIMA MANFAAT a. Laporkan total nilai moneter dari kontribusi politik secara finansial dan non-finansial yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh organisasi menurut negara dan penerima/penerima manfaat. b. Laporkan cara memperkirakan nilai finansial dari kontribusi non-finansial, jika ada.

PANDUAN Relevansi Tujuan dari Indikator ini adalah untuk mengidentifikasi dukungan organisasi untuk prakarsa-prakarsa politis (political causes), dan untuk memastikan integritas dan transparansi dalam urusan dan hubungan politis.

Penyusunan Identifikasi di negara mana dan kepada partai politik, politikus, atau prakarsa mana kontribusi politik finansial dan natura telah dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh organisasi.

Kontribusi langsung atau tidak langsung kepada tujuantujuan politis dapat menimbulkan risiko korupsi karena kontribusi tersebut dapat digunakan untuk menciptakan pengaruh yang tidak semestinya atau merusak proses politik. Di banyak negara terdapat undang-undang yang membatasi pembelanjaan bagi partai dan kandidat politik untuk keperluan kampanye, dan memberi kontribusi bisa dilakukan dengan cara yang tidak benar untuk mengakali aturan tersebut. Termasuk di dalamnya penyaluran kontribusi secara tidak langsung melalui perantara, pelobi, atau organisasi yang terhubung dengan prakarsa politik.

Hitung kontribusi politik finansial sesuai dengan aturan akuntansi nasional (bila hal tersebut ada). Nilai kontribusi politik natura akan diperkirakan. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Kontribusi politik ŸŸ Kontribusi politik tidak langsung Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial mencakup catatan akuntansi mengenai pembayaran eksternal dan kontribusi natura serta laporan data publik.

211

BAGIAN 4

Aspek: Anti Persaingan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-SO7

Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya Panduan hlm. 212

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab X. Persaingan dan XI. Perpajakan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

212

BAGIAN 4

Indikator G4-SO7 JUMLAH TOTAL TINDAKAN HUKUM TERKAIT ANTI-PERSAINGAN, ANTI-TRUST, SERTA PRAKTIK MONOPOLI DAN HASILNYA a. Laporkan jumlah total tindakan hukum yang tertunda atau diselesaikan selama periode pelaporan terkait dengan anti persaingan dan pelanggaran undang-undang anti-trust dan monopoli yang organisasi teridentifikasi ikut serta. b. Laporkan hasil utama dari tindakan hukum yang diselesaikan, termasuk setiap keputusan atau pertimbangan.

PANDUAN Relevansi Indikator ini berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum nasional atau internasional yang dirancang terutama untuk mengatur anti persaingan, anti-trust, atau praktik monopoli. Anti persaingan, anti-trust, dan praktik monopoli dapat memengaruhi pilihan konsumen, penetapan harga, dan faktor lainnya yang penting bagi pasar yang efisien. Banyak Peraturan perundangan yang telah diperkenalkan di banyak negara untuk mengontrol atau mencegah monopoli, dengan asumsi mendasar bahwa persaingan di antara perusahaan juga menunjang efisiensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. Tindakan hukum menunjukkan suatu situasi ketika tindakan pasar atau status organisasi telah melampaui skala yang pantas untuk patut diperhatikan oleh pihak ketiga. Keputusan hukum yang timbul dari situasi tersebut dapat

menimbulkan risiko gangguan yang signifikan dari aktivitas pasar untuk organisasi serta tindakan hukuman. Penyusunan Identifikasi jumlah total tindakan hukum yang tertunda atau selesai selama periode pelaporan terkait dengan anti persaingan dan pelanggaran undang-undang anti-trust dan monopoli yang organisasi teridentifikasi ikut serta. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Anti persaingan ŸŸ Anti-trust dan praktik monopoli Sumber dokumentasi Sumber informasi yang potensial mencakup catatan bagian legal dan catatan publik.

213

BAGIAN 4

Aspek: Kepatuhan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-SO8

Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan Panduan hlm. 214

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab X. Persaingan dan XI. Perpajakan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

214

BAGIAN 4

Indikator G4-SO8 NILAI MONETER DENDA YANG SIGNIFIKAN DAN JUMLAH TOTAL SANKSI NON-MONETER ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN a. Laporkan denda dan sanksi non-moneter yang signifikan dari segi: ŸŸ Nilai moneter total dari denda yang signifikan ŸŸ Jumlah total sanksi non-moneter ŸŸ Kasus yang diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. c. Laporkan konteks atas denda dan sanksi non-moneter yang signifikan yang terjadi.

PANDUAN Relevansi Tingkat ketidakpatuhan merupakan indikator kemampuan pengelolaan dalam organisasi untuk memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan parameter kinerja tertentu. Dari perspektif ekonomi, memastikan kepatuhan membantu mengurangi risiko finansial yang terjadi baik secara langsung melalui denda atau tidak langsung melalui dampak terhadap reputasi. Kekuatan rekam jejak kepatuhan organisasi juga memengaruhi kemampuannya untuk memperluas operasi atau memperoleh izin. Indikator G4-EN29 dan G4-PR9 menangani kepatuhan dengan aspek tertentu dalam hukum. Catatan keseluruhan kepatuhan organisasi terhadap berbagaiperaturanyang mendasari operasinya juga sama menariknya. Indikator ini dimaksudkan untuk memperlihatkan denda dan sanksi non-moneter yang signifikan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang tidak dicakup oleh G4-EN29 dan G4-PR9, seperti undang-

undang dan peraturan yang berkaitan dengan penggelapan akuntansi, diskriminasi di tempat kerja, atau korupsi. Penyusunan Identifikasi sanksi administratif atau hukum yang dikenakan terhadap organisasi karena kegagalan untuk mematuhi undang-undang atau peraturan, termasuk: ŸŸ Deklarasi internasional, konvensi, dan perjanjian; dan peraturan nasional, subnasional, regional, dan lokal. ŸŸ Kasus yang diajukan terhadap organisasi melalui penggunaan mekanisme perselisihan internasional atau mekanisme perselisihan nasional diawasi oleh lembaga pemerintah Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup hasil audit atau sistem pelacakan pengaturan yang dijalankan oleh bagian legal. Informasi mengenai denda moneter dapat ditemukan di bagian akuntansi.

215

BAGIAN 4

Aspek: Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 215-216

G4-DMA

INDIKATOR G4-SO9

G4-SO10

Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat Panduan hlm. 217 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil Panduan hlm. 218

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan

Referensi

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab IV. Hak Asasi Manusia; VI. Lingkungan; VII. Melawan Suap, Godaan Suap, dan Pemerasan; dan X. Persaingan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan sistem yang digunakan untuk menyaring pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat. Cantumkan kriteria yang digunakan untuk menyaring pemasok baru berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat. Kriteria atau asesmen untuk dampak terhadap masyarakat dapat mencakup Aspek dalam Sub-Kategori Masyarakat. Jelaskan proses yang digunakan, seperti uji tuntas, untuk mengidentifikasi serta menilai dampak negatif signifikan

aktual dan potensial terhadap masyarakat pada rantai pasokan. Dampak negatif mencakup dampak yang disebabkan oleh atau merupakan andil dari organisasi, atau yang berhubungan dengan kegiatan, produk, atau layanannya berdasarkan hubungannya dengan pemasok. Jelaskan bagaimana organisasi mengidentifikasi dan memprioritaskan pemasok untuk asesmen dampak terhadap masyarakat. Asesmen dapat diinformasikan melalui audit, reviu kontraktual, Keterlibatan dua arah, serta mekanisme pengaduan dan keluhan.

216

BAGIAN 4

PANDUAN SPESIFIK-ASPEK UNTUK G4-DMA­-B LANJUTAN

Jelaskan tindakan yang diambil untuk mengatasi dampak yang benar-benar negatif dan potensi dampak negatifnya yang signifikan terhadap masyarakat yang diidentifikasi pada rantai pasokan. Jelaskan jika tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, atau memulihkan dampak. Tindakan yang diambil dapat mencakup penyesuaian praktik pengadaan oleh organisasi, penyesuaian ekspektasi kinerja, pengembangan kapasitas, pelatihan, perubahan pada proses, dan penghentian hubungan dengan pemasok. Jelaskan bagaimana ekspektasi dibuat dan ditentukan dalam kontrak dengan pemasok untuk mempromosikan pencegahan, pengurangan, dan remediasi dampak yang benar-benar negatif dan potensi dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat (termasuk target dan tujuan). Jelaskan apakah pemasok diberikan insentif dan penghargaan untuk pencegahan, pengurangan, dan remediasi dampak

negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat. Jelaskan praktik untuk menilai dan mengaudit pemasok serta produk dan jasa mereka menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat. Cantumkan jenis, sistem, cakupan, frekuensi, penerapan asesmen dan audit saat ini, dan bagian mana dalam rantai pasokan yang telah disertifikasi dan diaudit. Asesmen dan audit pemasok serta produk dan jasanya menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi, pihak kedua, atau pihak ketiga. Jelaskan sistem yang diterapkan untuk menilai dampak negatif potensial pengakhiran hubungan dengan pemasok sebagai hasil asesmen dampak terhadap masyarakat, dan strategi organisasi untuk mengurangi dampak tersebut.

217

BAGIAN 4

Indikator G4-SO9 PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT a. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat.

PANDUAN Relevansi Indikator ini menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang persentase pemasok yang dipilih atau dikontrak yang harus menjalani proses uji tuntas terkait dampak terhadap masyarakat. Uji tuntas harus dilakukan sedini mungkin dalam pengembangan hubungan baru dengan pemasok. Potensi dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat dapat dicegah atau dikurangi pada tahap penyusunan kontrak atau perjanjian lainnya. Penyusunan Identifikasi jumlah total pemasok baru yang dipertimbangkan organisasi untuk dipilih atau akan dikontrak.

Identifikasi jumlah total penapisan pemasok baru menggunakan kriteria terkait dampak terhadap masyarakat. Kriteria untuk dampak terhadap masyarakat dapat mencakup Aspek dalam Sub-Kategori Masyarakat. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pemasok ŸŸ Seleksi pemasok Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian pengadaan, pembelian, dan legal organisasi.

218

BAGIAN 4

G4-SO10 DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP MASYARAKAT DALAM RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL a. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen untuk dampak terhadap masyarakat. b. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat. c. Laporkan dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang diidentifikasi pada rantai pasokan. d. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. e. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya.

PANDUAN Relevansi Indikator ini menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang kesadaran organisasi terhadap dampak negatif yang actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan. Proses untuk mengidentifikasi dan menilai dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat dalam rantai pasokan akan memungkinkan organisasi untuk menanganinya. Penyusunan Jika dapat memberikan konteks yang sesuai pada dampak signifikan, organisasi dianjurkan untuk mengelompokkan informasi yang diminta oleh Indikator ini menurut lokasi pemasok dan dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat. Dampak negatif mencakup dampak yang disebabkan oleh atau merupakan andil dari organisasi, atau yang berhubungan dengan kegiatan, produk, atau layanannya berdasarkan hubungannya dengan pemasok.

Asesmen untuk dampak terhadap masyarakat dapat mencakup Aspek dalam Sub-Kategori Masyarakat. Asesmen dapat dilakukan terhadap ekspektasi kinerja yang disepakati yang ditetapkan dan disampaikan sebelum asesmen. Asesmen dapat diinformasikan melalui audit, reviu kontraktual, Keterlibatan dua arah, serta mekanisme pengaduan dan keluhan. Peningkatan dapat mencakup penyesuaian praktik pengadaan oleh organisasi pelapor, penyesuaian ekspektasi kinerja, pengembangan kapasitas, pelatihan, dan perubahan pada proses. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Pemasok Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian pengadaan, pembelian, dan legal.

219

BAGIAN 4

Aspek: Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN G4-DMA

Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 219

INDIKATOR Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui G4-SO11 mekanisme pengaduan resmi Panduan hlm. 220 *Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan

Referensi

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan Aspek ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab IV. Hak Asasi Manusia; VI. Lingkungan; VII. Melawan Suap, Godaan Suap, dan Pemerasan; dan X. Persaingan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Rerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Rerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. ŸŸ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan ketersediaan dan aksesibilitas mekanisme pengaduan dan proses remediasi untuk dampak terhadap masyarakat, termasuk sepanjang rantai pasokan organisasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan dalam memantau keefektifan mereka. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemantauan keefektifan mekanisme pengaduan dan proses remediasi perusahaan dapat menyertakan pemasok dan masyarakat lokal serta perwakilan pekerja. Cantumkan jenis pelatihan mengenai ketersediaan dan kemudahan akses mekanisme pengaduan dan proses remediasi.

220

BAGIAN 4

Indikator G4-SO11 JUMLAH PENGADUAN TENTANG DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT YANG DIAJUKAN, DITANGANI, DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN RESMI a. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan. b. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: ŸŸ Ditangani selama periode pelaporan ŸŸ Diselesaikan selama periode pelaporan c. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan.

PANDUAN Relevansi Perselisihan dapat terjadi pada dampak terhadap masyarakat dalam aktivitas dan hubungan organisasi dengan pihak lain (seperti entitas dalam rantai pasokan). Mekanisme pengaduan yang efektif berperan penting dalam memulihkan dampak terhadap masyarakat. Penyusunan Identifikasi mekanisme pengaduan resmi yang ada. Mekanisme pengaduan resmi mungkin dikelola oleh organisasi pelapor atau oleh pihak eksternal.

Jika dapat memberikan konteks yang sesuai mengenai dampak yang signifikan, organisasi dianjurkan untuk mengelompokkan jumlah pengaduan berdasarkan sifat dan lokasi pengaduan, serta pihak yang mengajukan pengaduan. Pihak yang mengajukan pengaduan dapat mencakup: ŸŸ Pemangku kepentingan internal (seperti karyawan) ŸŸ Pemangku kepentingan eksternal (seperti pemasok, masyarakat lokal) ŸŸ Individu atau sekelompok orang yang diidentifikasi oleh: –– Keanggotaan kelompok sosial yang kurang terwakili –– Indikator keranekaragaman lainnya

Identifikasi jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Mekanisme pengaduan resmi

Identifikasi jumlah total pengaduan yang diatasi atau diselesaikan selama periode pelaporan dari pengajuan pengaduan tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, kepatuhan, pengadaan, pembelian, dan SDM organisasi.

BAGIAN 4

SUB-KATEGORI: TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK Pendahuluan Aspek dalam sub-Kategori Tanggung Jawab atas Produk berhubungan dengan produk dan jasa yang secara langsung memengaruhi pemangku kepentingan, dan secara khusus kepada para pelanggan.

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan sub-Kategori ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab VIII. Kepentingan Konsumen Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

221

222

BAGIAN 4

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 222

G4-DMA

INDIKATOR G4-PR1

Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan Panduan hlm. 223

G4-PR2

Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil Panduan hlm. 224

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Tautan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional Pengungkapan Standar berdasarkan sub-Kategori ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab VII. Kepentingan Konsumen Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Di setiap tahapan daur hidup berikut, jelaskan apakah dampak kesehatan dan keselamatan produk dan jasa dinilai untuk peningkatan: ŸŸ Pengembangan konsep produk ŸŸ Penelitian dan pengembangan ŸŸ Sertifikasi ŸŸ Manufaktur dan produksi ŸŸ Pemasaran dan promosi ŸŸ Distribusi penyimpanan dan pasokan ŸŸ Penggunaan dan layanan ŸŸ Pembuangan, penggunaan kembali, atau daur ulang

223

BAGIAN 4

Indikator G4-PR1 PERSENTASE KATEGORI PRODUK DAN JASA YANG SIGNIFIKAN YANG DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN YANG DINILAI UNTUK PENINGKATAN a. Laporkan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampak kesehatan dan keselamatannya yang telah dinilai untuk ditingkatkan.

PANDUAN Relevansi Pengukuran ini membantu mengidentifikasi adanya dan cakupan upaya yang sistematis untuk menangani kesehatan dan keselamatan di seluruh siklus hidup produk atau jasa. Pelanggan mengharapkan produk dan jasa menjalankan fungsinya yang dituju secara memuaskan, dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan. Tanggung jawab ini bukan hanya harus tunduk pada hukum dan peraturan, tetapi juga ditangani dalam koda standar sukarela seperti Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional73. Upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mereka yang menggunakan atau mengirim

produk atau jasa memiliki dampak langsung terhadap reputasi organisasi, risiko legal dan finansial organisasi karena penarikan kembali, perbedaan pasar sehubungan dengan kualitas, dan motivasi karyawan. Penyusunan Idenfitikasi kategori produk dan jasa signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan dinilai untuk peningkatan. Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal dan penjualan organisasi, serta dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas.

224

BAGIAN 4

G4-PR2 TOTAL JUMLAH INSIDEN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KODA SUKARELA TERKAIT DAMPAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN DARI PRODUK DAN JASA SEPANJANG DAUR HIDUP, MENURUT JENIS HASIL a. Laporkan jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa dalam periode pelaporan, menurut: ŸŸ Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau penalti ŸŸ Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan pemberian peringatan ŸŸ Insiden ketidakpatuhan terhadap koda sukarela b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap peraturan dan koda sukarela, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

PANDUAN Relevansi Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan merupakan tujuan yang diakui dalam banyak peraturan nasional dan internasional. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum menunjukkan sistem dan prosedur pengelolaan internal tidak memadai atau penerapan tidak efektif. Selain konsekuensi finansial langsung (lihat G4-PR9), ketidakpatuhan yang terus berlangsung meningkatkan risiko finansial karena rusaknya reputasi dan motivasi karyawan.

Insiden ketidakpatuhan yang dipastikan bukan kesalahan organisasi tidak dihitung dalam Indikator ini.

Indikator ini membahas daur hidup produk atau jasa setelah produk atau jasa tersebut tersedia untuk digunakan dan oleh karena itu wajib mematuhi peraturan dan aturan sukarela berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Jenis ketidakpatuhan

Tren yang diungkap oleh Indikator ini mungkin menunjukkan peningkatan atau penurunan keefektifan pengendalian internal. Penyusunan Identifikasi jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa selama periode pelaporan.

Insiden terkait pelabelan ditangani dalam G4-PR4. Indikator ini mengacu pada Insiden ketidakpatuhan dalam periode pelaporan. Jika sejumlah Insiden terkait dengan kejadian pada periode sebelumnya, identifikasi Insiden tersebut.

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, kesehatan dan keselamatan kerja, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan (litbang) organisasi, serta dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas.

225

BAGIAN 4

Aspek: Pelabelan Produk dan Jasa Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan: DMA Generik hlm. 64-65; khusus Aspek hlm. 225

G4-DMA

INDIKATOR

G4-PR3

Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis Panduan hlm. 226

G4-PR4

Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil Panduan hlm. 227

G4-PR5

Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan Panduan hlm. 228

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

PANDUAN - PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan spesifik-Aspek untuk G4-DMA­-b. Jelaskan praktik yang diterapkan di seluruh organisasi untuk menilai dan menjaga kepuasan pelanggan. Hal itu dapat mencakup: ŸŸ Frekuensi pengukuran kepuasan pelanggan ŸŸ Persyaratan standar berkenaan dengan metodologi survei ŸŸ Mekanisme bagi pelanggan untuk memberikan masukan

226

BAGIAN 4

Indikator G4-PR3 JENIS INFORMASI PRODUK DAN JASA YANG DIHARUSKAN OLEH PROSEDUR ORGANISASI TERKAIT DENGAN INFORMASI DAN PELABELAN PRODUK DAN JASA, SERTA PERSENTASE KATEGORI PRODUK DAN JASA YANG SIGNIFIKAN HARUS MENGIKUTI PERSYARATAN INFORMASI SEJENIS a. Laporkan apakah informasi produk dan jasa berikut diharuskan berdasarkan prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa: YA

TIDAK

Sumber komponen produk atau jasa Konten, terutama yang berkaitan dengan bahan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan atau sosial Penggunaan produk atau jasa dengan aman Pembuangan produk dan dampak terhadap lingkungan/sosial Lainnya (jelaskan)

b. Laporkan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dicakup oleh dan dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur tersebut.

PANDUAN Relevansi Informasi yang mudah diakses dan memadai mengenai dampak keberlanjutan produk dan jasa (positif maupun negatif ) penting bagi pelanggan dan pengguna akhir untuk menentukan pilihan pembelian yang tepat, dan agar preferensi tersebut dapat tecermin di pasar. Pemberian informasi dan pelabelan yang sesuai terkait dengan dampak keberlanjutan dihubungkan langsung dengan kepatuhan terhadap jenis perundang-undangan dan aturan tertentu (seperti peraturan nasional atau Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional73) dan, secara potensial, dengan strategi untuk pembedaan merek dan pasar. Indikator ini mengungkapkan sejauh tingkatan mana informasi dan pelabelan menangani dampak produk atau jasa terhadap keberlanjutan.

Identifikasi apakah informasi produk dan jasa berikut diharuskan oleh prosedur organisasi terkait informasi dan pelabelan layanan produk: ŸŸ Sumber komponen produk atau jasa ŸŸ Konten, terutama yang berkaitan dengan bahan yang mungkin menimbulkan dampak terhadap lingkungan atau sosial ŸŸ Penggunaan produk atau jasa dengan aman ŸŸ Pembuangan produk dan dampak terhadap lingkungan atau sosial terkait ŸŸ Lainnya (jelaskan)

Penyusunan Identifikasi jumlah total kategori produk atau jasa yang signifikan.

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal dan penjualan, serta dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Informasi dan pelabelan produk dan jasa

227

BAGIAN 4

G4-PR4 JUMLAH TOTAL INSIDEN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KODA SUKARELA TERKAIT DENGAN INFORMASI DAN PELABELAN PRODUK DAN JASA, MENURUT JENIS HASIL a. Identifikasi jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut: ŸŸ Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau penalti ŸŸ Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan peringatan ŸŸ Insiden ketidakpatuhan terhadap koda sukarela b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap peraturan dan koda sukarela, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

PANDUAN Relevansi Tampilan dan penyediaan informasi dan pelabelan untuk produk dan jasa diatur dalam banyak peraturan dan undangundang. Ketidakpatuhan menunjukkan sistem dan prosedur pengelolaan internal tidak memadai atau penerapan tidak efektif. Selain konsekuensi finansial langsung, seperti penalti dan denda (lihat G4-PR9), ketidakpatuhan berisiko terhadap reputasi serta kesetiaan dan kepuasan pelanggan.

Insiden ketidakpatuhan yang dipastikan bukan kesalahan organisasi tidak dihitung dalam Indikator ini. Indikator ini mengacu pada Insiden ketidakpatuhan dalam periode pelaporan. Jika sejumlah Insiden terkait dengan kejadian pada periode sebelumnya, identifikasi Insiden tersebut.

Tren yang diungkap oleh Indikator ini mungkin menunjukkan peningkatan atau penurunan keefektifan pengendalian internal.

Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Informasi dan pelabelan produk dan jasa ŸŸ Jenis ketidakpatuhan

Penyusunan Identifikasi jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang informasi dan pelabelan produk dan jasa selama periode pelaporan.

Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal dan teknis organisasi, serta dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas.

228

BAGIAN 4

G4-PR5 HASIL SURVEI UNTUK MENGUKUR KEPUASAN PELANGGAN a. Laporkan hasil atau kesimpulan utama dari survei kepuasan pelanggan (berdasarkan ukuran sampel yang relevan secara statistik) yang dilakukan dalam periode pelaporan terkait dengan informasi tentang: ŸŸ Organisasi secara keseluruhan ŸŸ Kategori produk atau jasa utama ŸŸ Lokasi operasi yang signifikan

PANDUAN Relevansi Kepuasan pelanggan merupakan satu ukuran dari sensitivitas organisasi terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggannya dan, dari perspektif organisasi, penting untuk keberhasilan jangka panjang. Dalam konteks keberlanjutan, kepuasan pelanggan memberikan wawasan mengenai bagaimana organisasi melakukan pendekatan pada hubungannya dengan satu kelompok pemangku kepentingan (pelanggan). Hal ini juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan ukuran keberlanjutan lainnya. Kebutuhan dan preferensi pelanggan mungkin berbeda berdasarkan gender dan faktor keberagaman lainnya.

Kepuasan pelanggan dapat memberikan wawasan mengenai pada tingkatan mana organisasi mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan yang lain. Penyusunan Untuk hasil survei apa pun yang dilaporkan, identifikasi kategori produk atau layanan, atau pada lokasi operasi mana hasil tersebut berlaku Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian hubungan pelanggan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan (litbang) organisasi.

229

BAGIAN 4

Aspek: Komunikasi Pemasaran Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-PR6

G4-PR7

Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan Panduan hlm. 230 Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil Panduan hlm. 231

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

Referensi ŸŸ Kamar Dagang Internasional (ICC), Consolidated Code of Advertising and Marketing Communication Practice, 2011.

230

BAGIAN 4

Indikator G4-PR6 PENJUALAN PRODUK YANG DILARANG ATAU DISENGKETAKAN a. Laporkan apakah organisasi menjual produk yang: ŸŸ Dilarang di pasar tertentu ŸŸ Menjadi subjek dari pertanyaan pemangku kepentingan atau debat publik b. Laporkan cara organisasi menjawab pertanyaan atau kekhawatiran mengenai produk tersebut.

PANDUAN Penyusunan Identifikasi, dengan meninjau portofolio produk organisasi, apakah organisasi menjual produk yang: ŸŸ Dilarang di pasar tertentu ŸŸ Menjadi subjek dari pertanyaan pemangku kepentingan atau debat publik Identifikasi mekanisme yang digunakan organisasi untuk menelusuri hubungan dengan pemangku kepentingan

mengenai masalah tersebut dan bagaimana organisasi menjawab pertanyaan atau kekhawatiran mengenai produk tersebut. Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, penjualan, dan pemasaran organisasi.

231

BAGIAN 4

G4-PR7 JUMLAH TOTAL INSIDEN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KODA SUKARELA TENTANG KOMUNIKASI PEMASARAN, TERMASUK IKLAN, PROMOSI, DAN SPONSOR, MENURUT JENIS HASIL a. Laporkan jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut: ŸŸ Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau penalti ŸŸ Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan pemberian peringatan ŸŸ Insiden ketidakpatuhan terhadap aturan sukarela b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap peraturan dan koda sukarela, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

PANDUAN Relevansi Komunikasi pemasaran mencakup iklan, promosi, dan sponsor untuk produk dan jasa diatur oleh banyak peraturan dan undang-undang. Ketidakpatuhan menunjukkan sistem dan prosedur pengelolaan internal tidak memadai atau penerapannya tidak efektif. Selain konsekuensi finansial langsung, seperti penalti dan denda (lihat G4-PR9), ketidakpatuhan berisiko terhadap reputasi serta kesetiaan dan kepuasan pelanggan. Tren yang diungkap oleh Indikator ini mungkin menunjukkan peningkatan atau penurunan keefektifan pengendalian internal. Penyusunan Identifikasi jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan aturan sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, selama periode pelaporan.

Insiden ketidakpatuhan yang dipastikan bukan kesalahan organisasi tidak dihitung dalam Indikator ini. Indikator ini mengacu pada Insiden ketidakpatuhan dalam periode pelaporan. Jika sejumlah Insiden terkait dengan kejadian pada periode sebelumnya, identifikasi Insiden tersebut. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Jenis ketidakpatuhan ŸŸ Komunikasi pemasaran Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian legal, penjualan, dan pemasaran organisasi.

232

BAGIAN 4

Aspek: Privasi Pelanggan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-PR8

Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan Panduan hlm. 233

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

233

BAGIAN 4

Indikator G4-PR8 JUMLAH TOTAL KELUHAN YANG TERBUKTI TERKAIT DENGAN PELANGGARAN PRIVASI PELANGGAN DAN HILANGNYA DATA PELANGGAN a. Laporkan jumlah total keluhan yang terbukti yang diterima tentang pelanggaran privasi pelanggan, yang dikategorikan menurut: ŸŸ Keluhan yang diterima dari pihak luar dan terbukti terkait dengan organisasi ŸŸ Keluhan dari badan regulator b. Laporkan jumlah total kebocoran, pencurian, atau hilangnya data pelanggan yang teridentifikasi. c. Jika organisasi tidak mengidentifikasi keluhan yang terbukti, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

PANDUAN Relevansi Perlindungan privasi pelanggan merupakan tujuan yang umum diterima dalam peraturan nasional dan kebijakan organisasional. Ketidakpatuhan menunjukkan sistem dan prosedur pengelolaan internal tidak memadai atau penerapannya tidak efektif. Indikator ini memberikan evaluasi mengenai keberhasilan sistem dan prosedur manajemen yang berkaitan dengan perlindungan privasi pelanggan. Selain konsekuensi finansial langsung, seperti penalti dan denda, ketidakpatuhan berisiko terhadap reputasi serta kesetiaan dan kepuasan pelanggan. Tren yang diungkap oleh Indikator ini menunjukkan peningkatan atau penurunan keefektifan pengendalian internal. Penyusunan Identifikasi jumlah total keluhan tentang pelanggaran privasi pelanggan selama periode pelaporan.

Jika sejumlah besar pelanggaran ini terkait dengan Insiden pada tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut harus ditunjukkan. Definisi Lihat Daftar Istilah di Panduan Penerapan, hlm. 244 ŸŸ Keluhan yang terbukti ŸŸ Pelanggaran terhadap privasi pelanggan ŸŸ Privasi pelanggan Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup bagian yang bertanggung jawab pada masalah layanan pelanggan, hubungan masyarakat, atau masalah hukum.

234

BAGIAN 4

Aspek: Kepatuhan Jika Aspek ini diidentifikasi sebagai material, Pedoman membuat Pengungkapan Standar dan Panduan berikut tersedia:

Gambaran Umum* PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN Panduan hlm. 64-65

G4-DMA

INDIKATOR G4-PR9

Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa Panduan hlm. 235

*Semua nomor halaman dalam ikhtisar ini merujuk pada Panduan Penerapan.

235

BAGIAN 4

Indikator G4-PR9 NILAI MONETER DENDA YANG SIGNIFIKAN ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN PRODUK DAN JASA a. Laporkan total nilai moneter dari denda yang signifikan untuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait dengan penyediaan dan penggunaan produk dan jasa. b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

PANDUAN Relevansi Tingkat ketidakpatuhan dalam organisasi merupakan indikator kemampuan pengelolaan untuk memastikan bahwa operasional sesuai dengan parameter kinerja tertentu. Dari perspektif ekonomi, memastikan kepatuhan membantu mengurangi risiko finansial yang terjadi baik secara langsung melalui denda atau tidak langsung melalui dampak terhadap reputasi. Kekuatan catatan kepatuhan organisasi dapat juga memengaruhi kemampuannya untuk memperluas operasi atau memperoleh izin. Penyusunan Identifikasi sanksi administratif atau hukum yang dikenakan

terhadap organisasi karena kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan, termasuk deklarasi internasional, konvensi, dan perjanjian, serta peraturan nasional, subnasional, regional, dan lokal berkenaan dengan penyediaan dan penggunaan produk dan jasa organisasi. Informasi yang relevan untuk Indikator ini mencakup data dari G4-PR2, G4-PR4, dan G4-PR7. Sumber dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup hasil audit atau sistem pelacakan pengaturan yang dijalankan oleh bagian legal. Informasi mengenai denda moneter dapat ditemukan di bagian akuntansi.

PEDOMAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

BAGIAN 5

237

5

REFERENSI

Apabila terjemahan resmi judul dari suatu publikasi tersedia, terjemahan tersebut digunakan. Jika tidak, judul tetap dalam bahasa Inggris. 1.

Piagam Uni Afrika, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Bangsa, 1981

2.

Konvensi Basel, ´Amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya´, 1995.

3.

BirdLife International, Kawasan Penting Burung, http://www.birdlife.org/action/science/sites/index.html, diakses 1 Mei 2013.

4.

Departemen Kehakiman Inggris, The Bribery Act 2010 Guidance, 2011.

5.

British Standards Institution (BSI), Assessing the Life-Cycle Greenhouse Gas Emissions of Goods and Services PAS 2050, 2011.

6.

7.

12. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Climate Change 1995: The Science of Climate Change, Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 1995. 13. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. 14. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 12 Pajak Penghasilan, 2001.

Carbon Disclosure Project (CDP), Guidance for companies responding to the Investor CDP Information Request, diperbarui setiap tahun.

15. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 18 Pendapatan, 2001.

Carbon Disclosure Project (CDP), Investor CDP Information Request, diperbarui setiap tahun.

16. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 19 Imbalan Kerja, 2001.

8. Ceres, The Ceres Aqua Gauge: A Framework for 21th Century Water Risk Management, 2011. 9.

11. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, ‘Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental’, 1950.

Climate Disclosure Standards Board (CDBS), Climate Change Reporting Framework – Edition 1.0, 2010 dan Climate Change Reporting Framework Boundary Update, Juni 2012.

10. Criminal Division of the U.S. Department of Justice and Enforcement Division of the U.S. Security and Exchange Commission, A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, 2012.

17. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IAS 20 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah, 2001. 18. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), IFRS 8 Segmen Operasi, 2006. 19. Kamar Dagang Internasional (ICC), Consolidated Code of Advertising and Marketing Communication Practice, 2011. 20. International Code of Conduct for Private Security Service Providers, 2010.

238

BAGIAN 5

21. Lembaga Keuangan Internasional (IFC), International Guidance Document: Environmental Management Accounting, 2005. 22. Lembaga Keuangan Internasional (IFC), Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, 2012.

36. Konvensi 135 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Perwakilan Pekerja’, 1971. 37. Konvensi 138 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Batas-Batas Usia Minimum’, 1973. 38. Konvensi 140 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Paid Educational Leave Convention’, 1974.

23. Lembaga Keuangan Internasional (IFC), Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets, 2007.

39. Konvensi 142 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Human Resources Development Convention’, 1975.

24. Konvensi 29 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kerja Paksa’, 1930.

40. Konvensi 154 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Perundingan Bersama’, 1981.

25. Konvensi 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi’, 1948.

41. Konvensi 155 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja’ dan Protokol 155 yang terkait, 1981.

26. Konvensi 98 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama’, 1949.

42. Konvensi 156 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Workers with Family Responsibilities Convention’, 1981.

27. Konvensi 100 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Kesetaraan Remunerasi’, 1951. 28. Konvensi 102 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum)’, 1952. 29. Konvensi 105 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Penghapusan Kerja Paksa’, 1957.

43. Konvensi 157 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Maintenance of Social Security Rights Convention’, 1982. 44. Konvensi 158 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Pemutusan Hubungan Kerja’, 1982. 45. Konvensi 161 Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ‘Konvensi Pelayanan Kesehatan Kerja’, 1985.

30. Konvensi 107 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Penduduk Pribumi dan Masyarakat Adat’, 1957.

46. Konvensi 168 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention’, 1988.

31. Konvensi 111 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)’, 1958.

47. Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Masyarakat Adat dan Suku’, 1991.

32. Konvensi 121 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Employment Injury Benefits Convention’, 1964.

48. Konvensi 182 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak’, 1999.

33. Konvensi 128 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Invalidity, Old-Age and Survivors’ Benefits Convention’, 1967. 34. Konvensi 130 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Medical Care and Sickness Benefits Convention’, 1969. 35. Konvensi 132 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Libur dengan bayaran (yang diperbaiki)’, 1970.

49. Konvensi 183 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Perlindungan Maternitas’, 2000. 50. Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) , ‘Declaration Concerning the Aims and Purposes of the International Labour Organization (Declaration of Philadelphia)’, 1944.

239

BAGIAN 5

51. Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) , ‘Declaration of Social Justice for a Fair Globalization’, 2008.

64. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial’, 1977.

52. Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar dan Hak-hak di Tempat Kerja’, 1998.

65. Konvensi Organisasi Maritim Internasional (IMO), ‘Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter’ (Konvensi London), 1972.

53. Rekomendasi 91 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi tentang Perjanjian Kerja Bersama’, 1951. 54. Rekomendasi 94 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Co-operation at the Level of the Undertaking Recommendation’, 1952.

66. Konvensi Organisasi Maritim Internasional (IMO), ‘International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol)’, 1973, sebagaimana diubah oleh Protokol 1978.

55. Rekomendasi 163 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Rekomendasi tentang Perundingan Bersama’, 1981.

67. Serikat Antarbangsa bagi Konservasi Alam (IUCN), Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, 2008.

56. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Code of Practice on Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases, 1996.

68. Serikat Antarbangsa bagi Konservasi Alam (IUCN), Red List Spesies Terancam Punah, http://www.iucnredlist.org/, diakses 1 Mei 2013.

57. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report III - Information and reports on the application of Conventions and Recommendations, diperbarui setiap tahun.

69. Liga Negara-Negara Arab, ‘Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia’,1994.

58. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Committee on Freedom of Association, Freedom of association - Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO. Edisi kelima (revisi), 2006

71. Konvensi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ‘Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions’, 1997.

59. Organisasi Buruh Internasional (ILO) ), ‘Kerja Layak’, 1999. 60. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILOOSH 2001), 2001. 61. Organisasi Buruh Internasional (ILO), Key Indicators of the Labour Market (KILM), http://kilm.ilo.org/kilmnet, diakses 1 Mei 2013. 62. Organisasi Buruh Internasional (ILO), LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/m accessed on diakses 1 Mei 2013. 63. Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Resolution concerning the International Classification of Status in Employment (ICSE)’, 1993.

70. Konvensi Liga Bangsa-Bangsa, ‘Konvensi untuk Menghapus Perbudakan dan Perdagangan Budak’, 1926.

72. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance, 2010. 73. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, 2011. 74. Prinsip-prinsip Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan’, 2004. 75. Rekomendasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), ‘Recommendation of the Council on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying’, 2010.

240

BAGIAN 5

76. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, 2006. 77. Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), ‘Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia’, 1969. 78. Konvensi Ramsar, ‘Konvensi Internasional untuk Konservasi dan Pemanfaatan Lahan Basah Secara Berkelanjutan’, 1994. 79. Transparency International, ‘Business Principles for Countering Bribery’, 2011. 80. Transparency International, Corruption Perceptions Index, http://www.transparency.org/research/cpi/ overview, diakses 1 Mei 2013. 81. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Anti Korupsi’, 2003. 82. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)’, 1979. 83. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati ’, 1992. 84. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam (CITES)’, 1979. 85. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas’, 2006. 86. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi tentang Hak-hak Anak’, 1989. 87. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1965. 88. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya’, 1990. 89. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik’, 1966. 90. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi bagi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan

Intoleransi yang Didasarkan atas Kepercayaan atau Agama ’, 1981. 91. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial’, 1963. 92. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan’, 1986. 93. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Hak-hak Setiap Orang untuk Memiliki Kebangsaan, atau Etnis, Agama dan Bahasa Minoritas’, 1992. 94. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan’, 1992. 95. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Masyarakat Adat’, 2007. 96. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa’, 2000. 97. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia’, 1948. 98. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Wina dan Program Aksi’, 1993. 99. Konferensi Perempuan Sedunia Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing’, 1995. 100. Konvensi Rerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Rerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsa tentang Perubahan Iklim’, 1992. 101. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) International Bill of Rights: Ÿ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia’, 1948 Ÿ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik’, 1966 Ÿ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya’, 1966 102. Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Protokol Kyoto terhadap Konvensi Rerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim’, 1997.

241

BAGIAN 5

103. Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Rekomendasi tentang Pengangkutan Barang Berbahaya’, 2001. 104. Konvensi Tambahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Konvensi Tambahan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Lembaga-lembaga dan Praktek-praktek Sejenis Perbudakan’, 1956. 105. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Composition of macro geographical (continental) regions, geographical subregions, and selected economic and other groupings, http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm, diakses 1 Mei 2013. 106. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Penerapan Kerangka Kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011. 107. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan: Kerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2008. 108. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Isu Hak Asasi Manusia dan Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya, John Ruggie, 2011. 109. Divisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan Berkelanjutan (UNDSD), ‘Environmental Management Accounting Procedures and Principles’, 2001. 110. Konvensi Komisi Ekonomi untuk Eropa Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNECE), ‘Geneva Protocol concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes’, 1991. 111. Konvensi Komisi Ekonomi untuk Eropa Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNECE), ‘Gothenburg Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone’, 1999. 112. Konvensi Komisi Ekonomi untuk Eropa Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNECE), ‘Helsinki Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes’, 1985. 113. Konvensi Komisi Ekonomi untuk Eropa Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNECE), ‘Sofia Protocol concerning

the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or their Transboundary Fluxes’, 1988. 114. Deklarasi Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), ‘Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Ras’, 1978. 115. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Biosphere Reserves, www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecological-sciences/biospherereserves/, diakses 1 Mei 2013. 116. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Situs Warisan Dunia, http://whc.unesco.org/en/list, diakses 1 Mei 2013. 117. Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) and Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Prinsipprinsip Pemberdayaan Perempuan’, 2011. 118. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone, 2011. 119. Konvensi Program Lingkungan Perserikatan BangsaBangsa (UNEP), ‘Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)’, Annex A, B, and C, 2009. 120. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), ‘Protokol Montreal tentang Zat yang Menguras Lapisan Ozon’, 1987. 121. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Standards and Codes of Practice to Eliminate Dependency on Halons - Handbook of Good Practices in the Halon Sector, 2001. 122. Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGC) dan Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PRI), Guidance on Responsible Business in Conflict-Affected and High -Risk Areas: A Resource for Companies and Investors, 2010. 123. Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGC) dan Transparency International, Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption, 2009.

242

BAGIAN 5

124. Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGC) LEAD dan Principles for Responsible Investment (PRI), Integrating ESG issues into Executive Pay, 2012. 125. Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGC) LEAD, A New Agenda for the Board of Directors: Adoption and Oversight of Corporate Sustainability, 2012. 126. Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGC), Global Compact Business Guide for Conflict Impact Assessment and Risk Management, 2002. 127. Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGC), ‘Sepuluh Prinsip’, 2000. 128. Voluntary Principles on Security and Human Rights, http://voluntaryprinciples.org/, diakses 1 Mei 2013. 129. Bank Dunia, Indikator Tata Kelola Global (WGI), Control of Corruption, http://info.worldbank.org/governance/wgi/ mc_countries.asp, diakses 1 Mei 2013. 130. World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’, Edisi Revisi, 2004. 131. World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’, 2011. 132. World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol for Project Accounting’, 2005. 133. World Resources Institute (WRI) and World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard’, 2011. 134. World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ‘Greenhouse Gas Protocol Accounting Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard Amendment’, 2012.

135. Referensi berikut menjelaskan definisi dari ‘Bahan terbarukan’ dalam G4-EN1: Ÿ European Environment Information and Observation Network (EIONET), GEMET Thesaurus – Renewable Raw Material, http://www.eionet.europa.eu/gemet/ concept?ns=1&cp=7084, diakses 1 Mei 2013 Ÿ  National Non-Food Crops Centre (NNFCC), Glossary - Renewable Materials, http://www.nnfcc.co.uk/glossary, diakses 1 Mei 2013 Ÿ  Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Resource Productivity in the G8 and the OECD – A report in the Framework of the Kobe 3R Action Plan, http://www.oecd.org/env/waste/47944428.pdf, diakses 1 Mei 2013 Ÿ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Eropa (EC), Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Bank Dunia, Integrated Environmental and Economic Accounting – Handbook of National Accounting, 2003

PEDOMAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

BAGIAN 6

244

6

DAFTAR ISTILAH

DEFINISI ISTILAH PENTING Aspek Kata Aspek digunakan dalam Pedoman ini untuk merujuk pada daftar subyek yang dicakup oleh Pedoman. Aspek Boundary Mengacu pada uraian tempat dampak terjadi untuk setiap Aspek Material. Dalam menetapkan Aspek Boundary, organisasi harus mempertimbangkan dampak di dalam dan di luar organisasi. Aspek Boundary bervariasi berdasarkan pada Aspek yang dilaporkan. Aspek Material Aspek Material adalah aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan; atau yang secara nyata memengaruhi asesmen dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Analisis kualitatif, asesmen kuantitatif, dan diskusi diperlukan untuk menentukan penting tidaknya suatu Aspek. Cakupan Rentang Aspek yang dicakup dalam laporan. Dampak Dalam Pedoman ini, kecuali dinyatakan sebaliknya, istilah ‘dampak’ merujuk pada dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan yang bersifat: positif, negatif, aktual, potensial, langsung, tidak langsung, jangka pendek, jangka panjang, direncanakan, tidak direncanakan. Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan didefinisikan sebagai entitas atau individu yang cukup dapat diperkirakan secara signifikan terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan layanan organisasi; dan mereka yang tindakannya diperkirakan cukup dapat

memengaruhi kemampuan organisasi dalam keberhasilannya menerapkan strategi dan mencapai tujuannya. Juga termasuk entitas atau individu yang hak-haknya, berdasarkan hukum atau konvensi internasional, dapat mengajukan klaim yang sah kepada organisasi dan sebaliknya. Pemangku Kepentingan dapat mencakup siapa saja yang berkomitmen dalam organisasi (seperti karyawan, pemegang saham, pemasok) serta siapa saja yang memiliki hubungan lainnya dengan organisasi (seperti kelompok rentan dalam masyarakat lokal, masyarakat sipil. Pengungkapan Standar Khusus (Specific Standard Disclosure) Pengungkapan Standar Khusus memberikan informasi mengenai manajemen dan kinerja organisasi terkait dengan Aspek Material. Pengungkapan Standar Umum (General Standard Disclosure) Pengungkapan Standar Umum memberikan uraian tentang organisasi dan proses pelaporan. Prinsip Pelaporan Konsep yang menjelaskan hasil yang harus dicapai oleh laporan dan yang memandu keputusan yang dibuat selama proses pelaporan, seperti Indikator yang harus direspon dan cara memberikan respon. Topik Kata topik digunakan dalam Pedoman ini untuk merujuk pada semua kemungkinan subjek keberlanjutan.

245

BAGIAN 6

DAFTAR ISTILAH* Anak Istilah ini berlaku untuk semua orang yang berusia di bawah 15 tahun atau di bawah usia penuntasan wajib sekolah (manapun yang lebih tinggi), kecuali di negara-negara dengan ekonomi serta fasilitas pendidikan yang belum berkembang secara memadai dan usia minimum 14 tahun mungkin berlaku. Negara-negara yang dikecualikan tersebut disebutkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagai tanggapan untuk penerapan khusus oleh negara yang bersangkutan dan konsultasi dengan organisasi representatif pemberi kerja dan pekerja. Perhatikan: Konvensi ILO 138 ‘Konvensi Usia Minimum’37 mengacu pada pekerja anak dan pekerja muda. Lihat definisi ‘pekerja muda’ di hlm. 254 pada Panduan Penerapan. Anti persaingan Tindakan organisasi atau karyawan yang dapat menimbulkan persekongkolan dengan calon pesaing untuk menentukan harga; mengoordinasikan tawaran; membuat pembatasan pasar atau hasil; membebankan kuota geografis; atau mengalokasikan pelanggan, pemasok, area geografis, dan lini produk, dengan tujuan membatasi pengaruh persaingan pasar. Anti-trust dan praktik monopoli Tindakan organisasi yang dapat menimbulkan persekongkolan untuk mendirikan rintangan pada pintu masuk sektor; praktik bisnis yang tidak adil; penyalahgunaan posisi pasar; kartel; merger anti-persaingan; penetapan harga; dan tindakan kongkalikong lainnya yang mencegah adanya persaingan.

Bahan perusak ozon (BPO) Segala zat yang memiliki potensi penipisan ozon (ODP) lebih besar daripada 0 yang dapat menipiskan lapisan ozon stratosfer. Sebagian besar BPO dikendalikan berdasarkan UNEP ‘Protokol Montreal mengenai Zat yang Menguras Lapisan Ozon’120 dan perubahannya, serta termasuk CFC, HCFC, halon, dan metil bromida. Bahan tak terbarukan Sumber daya yang tidak diperbarui dalam jangka waktu singkat, seperti mineral, logam, minyak, gas, atau batu bara. Bahan terbarukan Bahan terbarukan adalah material yang berasal dari sumber daya yang berlimpah yang tergantikan dengan cepat melalui siklus ekologi atau proses pertanian sehingga layanan yang diberikannya dan sumber daya terkait lainnya tidak terancam dan tetap tersedia untuk generasi mendatang.135 Bantuan finansial Imbalan finansial langsung atau tidak langsung yang tidak mewakili transaksi barang dan jasa, namun yang merupakan insentif atau kompensasi atas tindakan yang dilakukan, biaya aset, atau pengeluaran yang terjadi. Penyedia bantuan finansial tidak mengharapkan imbal balik finansial langsung dari bantuan yang ditawarkan. Cedera Cedera yang tidak fatal atau fatal sebagai akibat dari atau pada saat melaksanakan pekerjaan.

Badan tata kelola Komite atau dewan yang bertanggung jawab atas panduan strategis organisasi, pemantauan manajemen yang efektif, dan akuntabilitas manajemen terhadap organisasi yang lebih luas dan para pemangku kepentingannya.

Clawback Pengembalian kompensasi yang telah diterima sebelumnya yang wajib dilakukan oleh seorang eksekutif kepada pemberi kerjanya dalam hal kondisi pemberian kerja tertentu atau target tidak terpenuhi.

Badan tata kelola tertinggi Kelompok orang yang dibentuk dengan beban tanggung jawab kewenangan tertinggi di dalam organisasi. Dalam hal bila badan tata kelola tertinggi terdiri dari dua tingkatan, kedua tingkatan tersebut harus dilibatkan.

Cuti melahirkan Cuti yang diberikan kepada pekerja laki-laki dan perempuan atas dasar kelahiran seorang anak.

Bahan input daur ulang Material pengganti bahan yang belum diolah sama sekali, yang dibeli atau diperoleh dari sumber internal atau eksternal, yang bukan produk sampingan atau output non-produk (NPO) terproduksi oleh organisasi.

Dampak ekonomi Perubahan pada potensi produktif perekonomian yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan dan prospek perkembangan jangka panjang dari masyarakat atau pemangku kepentingan.

*Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik “alt” + panah kiri.

246

BAGIAN 6

Dampak ekonomi tidak langsung Konsekuensi tambahan dari dampak langsung transaksi finansial dan arus uang antara organisasi dan pemangku kepentingan. Dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati Dampak yang dapat memengaruhi secara negatif integritas kawasan atau wilayah geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini terjadi melalui perubahan substansial karakteristik, struktur, dan fungsi ekologisnya di seluruh kawasan dan selama jangka waktu yang lama. Ini berarti bahwa habitat, tingkat populasinya, dan spesies tertentu yang menjadikan habitat tersebut penting tidak dapat dilestarikan. Pada tingkat spesies, dampak yang signifikan menyebabkan kemerosotan populasi atau perubahan dalam penyebaran sehingga pengerahan alami (reproduksi atau imigrasi dari wilayah yang tidak terpengaruh) tidak dapat mengembalikan ke tingkat sebelumnya dalam jumlah generasi terbatas. Dampak yang signifikan juga dapat memengaruhi penggunaan sumber daya penghidupan atau komersial pada tingkatan ketika kesejahteraan pengguna terpengaruh selama jangka waktu panjang. Daur ulang dan penggunaan kembali air Tindakan memproses air yang sudah digunakan dan air limbah melalui siklus lain sebelum dibuang ke pengolahan akhir dan dibuang ke lingkungan. Secara umum, ada tiga jenis daur ulang dan penggunaan ulang air: ŸŸ Air limbah didaur ulang kembali dalam proses yang sama atau penggunaan air daur ulang yang lebih tinggi dalam siklus proses tersebut ŸŸ Air limbah didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses yang berbeda, namun di fasilitas yang sama ŸŸ Air limbah digunakan kembali di fasilitas yang lainnya dalam organisas Diskriminasi Tindakan dan akibat dari memperlakukan orang lain secara tidak sama dengan menentukan beban yang tidak sama rata atau meniadakan imbalan, alih-alih memperlakukan setiap orang secara adil atas dasar jasa dari setiap individu. Diskriminasi juga dapat mencakup pelecehan, didefinisikan sebagai serangkaian komentar atau tindakan yang tidak disukai, atau seharusnya secara wajar sudah diketahui sebagai tidak disukai, kepada orang yang dimaksud. Eksekutif senior Anggota manajemen tingkat teratas dari suatu organisasi yang mencakup Chief Executive Officer (CEO) dan individu yang melaporkan langsung kepada CEO atau badan tata kelola

tertinggi. Setiap organisasi menentukan siapa saja anggota tim manajemen mereka yang menjadi eksekutif senior. Emisi GRK energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi yang dihasilkan dari produksi listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dibeli atau didapatkan yang dipakai oleh organisasi. Emisi GRK langsung (Cakupan 1) Emisi yang berasal dari pengoperasian yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. Emisi GRK Langsung (Cakupan 1) berasal dari sumber (satuan fisik atau proses yang melepaskan GRK ke atmosfer) yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. Emisi GRK Langsung (Cakupan 1) mencakup, namun tidak terbatas pada emisi CO2 dari konsumsi bahan bakar yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN3. Emisi GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3) Emisi GRK tidak langsung lainnya adalah semua emisi tidak langsung (yang tidak termasuk dalam Cakupan 2) yang terjadi di luar organisasi, termasuk emisi hulu dan hilir. Emisi udara yang signifikan Emisi udara yang diatur berdasarkan konvensi internasional dan/atau undang-undang atau peraturan nasional, termasuk yang tercantum dalam izin lingkungan untuk aktivitas operasional organisasi. Gaji pokok Jumlah minimum tetap yang dibayarkan kepada karyawan karena telah melaksanakan tugas-tugasnya. Jumlah ini tidak termasuk remunerasi tambahan, seperti pembayaran uang lembur atau bonus. Garis dasar Titik awal yang digunakan untuk perbandingan. Untuk Indikator G4-EN6, G4-EN7, dan G4-EN19, garis dasar adalah konsumsi energi yang diproyeksikan sewaktu tidak ada aktivitas pengurangan energi. Hari hilang Waktu (‘hari’) yang kerja tidak berjalan (dan oleh karena itu ‘hilang’) sebagai konsekuensi dari seorang atau beberapa pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan mereka seperti biasa karena kecelakaan atau sakit akibat pekerjaan. Pengembalian ke tugas terbatas atau pekerjaan alternatif untuk organisasi yang sama tidak diperhitungkan sebagai hari yang hilang.

*Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik “alt” + panah kiri.

247

BAGIAN 6

Imbalan Imbalan mengacu pada imbalan langsung yang diberikan dalam bentuk kontribusi finansial, perawatan yang dibayar oleh organisasi, atau penggantian biaya yang dikeluarkan oleh karyawan. Pembayaran redundansi selain jumlah minimum yang sah, kompensasi PHK, santunan tambahan kecelakaan kerja, santunan penyintas, dan tunjangan ekstra liburan digaji juga boleh disertakan. Imbalan non-uang seperti penyediaan fasilitas olahraga atau penitipan anak, makanan gratis selama jam kerja, dan program kesejahteraan karyawan umum yang sejenis tidak termasuk dalam Indikator G4-LA2.

Insiden Tindakan hukum, keluhan yang diajukan kepada organisasi atau otoritas yang kompeten melalui proses resmi, atau peristiwa ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh organisasi melalui prosedur yang ditetapkan, seperti audit sistem manajemen atau program pemantauan resmi.

Imbalan standar Imbalan standar mengacu pada imbalan yang lazim ditawarkan kepada mayoritas karyawan purnawaktu. Imbalan semacam itu tidak perlu ditawarkan kepada setiap karyawan purnawaktu perusahaan. Tujuan dari Indikator G4-LA2 adalah mengungkapkan apa yang dapat diharapkan secara wajar oleh karyawan purnawaktu.

IUCN Red List Spesies Terancam Punah Inventarisasi status konservasi global dari spesies tanaman dan hewan yang disusun oleh Serikat Antarbangsa bagi Konservasi Alam (IUCN)68.

Indikator Informasi kualitatif atau kuantitatif tentang hasil atau akibat yang dikaitkan dengan organisasi yang dapat dibandingkan dan menunjukkan perubahan seiring dengan waktu. Indikator keranekaragaman Indikator keranekaragaman yang datanya dikumpulkan oleh organisasi dapat mencakup kewarganegaraan, asal nenek moyang dan etnik, kepercayaan, dan kecacatan. Informasi dan pelabelan produk dan jasa Informasi dan pelabelan digunakan secara sinonim dan menggambarkan komunikasi yang diberikan bersama produk atau jasa yang menjelaskan karakteristiknya. Infrastruktur Fasilitas (seperti fasilitas pasokan air, jalan, sekolah, atau rumah sakit) yang dibangun terutama untuk memberikan layanan publik atau tujuan baik alih-alih untuk tujuan komersial, dan organisasi tidak berusaha untuk mendapatkan keuntungan ekonomi langsung dari hal tersebut. Inisiatif konservasi dan efisiensi Modifikasi organisasi atau teknologi yang memungkinkan proses atau tugas yang ditetapkan dilakukan dengan menggunakan lebih sedikit energi. Ini mencakup perancangan ulang proses, konversi dan peningkatan peralatan (seperti lampu hemat energi), atau penghapusan penggunaan energi yang tidak perlu akibat perubahan perilaku.

Insiden korupsi yang terbukti Insiden korupsi yang telah dibuktikan. Ini tidak termasuk Insiden korupsi yang masih dalam penyelidikan tatkala periode pelaporan.

Jasa Tindakan suatu organisasi untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan. Jasa dukungan Layanan yang memberikan manfaat bagi publik baik melalui pembayaran langsung biaya operasional atau melalui penyediaan staf pada fasilitas atau layanan dengan karyawan dari organisasi. Manfaat publik juga dapat mencakup layanan publik. Jenis ketidakpatuhan Keputusan pengadilan atas ketidakmampuan untuk bertindak sesuai dengan peraturan atau hukum, yang dikategorikan berdasarkan sifat dari hukum atau peraturan yang dilanggar. Jenis pekerjaan Purnawaktu: ‘Karyawan purnawaktu’ didefinisikan sesuai dengan perundang-undangan dan praktik nasional yang berkenaan dengan waktu kerja (sebagaimana perundangundangan nasional mendefinisikan bahwa ‘purnawaktu’ berarti bekerja minimal sembilan bulan per tahun dan minimal 30 jam per minggu). Paruh waktu: ‘Karyawan paruh waktu’ adalah karyawan yang memiliki jam kerja per minggu, bulan, atau tahun kurang dari ‘purnawaktu’ seperti didefinisikan di atas. Karyawan Individu yang, berdasarkan hukum atau praktik nasional, diakui sebagai karyawan dari organisasi.

*Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik “alt” + panah kiri.

248

BAGIAN 6

Karyawan lokal Individu yang lahir atau yang memiliki hak sah untuk tinggal tanpa batas (seperti warga negara naturalisasi atau pemegang visa permanen) di pasar geografis yang sama dengan lokasi operasi. Definisi geografis dari ‘lokal’ mungkin mencakup masyarakat di sekitar lokasi operasional, wilayah di dalam suatu negara, atau suatu negara. Kategori karyawan Pengelompokan karyawan berdasarkan tingkatan (seperti manajemen senior, manajemen menengah) dan fungsi (seperti teknis, administratif, produksi). Informasi ini berasal dari sistem sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Kategori produk Kumpulan produk terkait yang berbagi sekumpulan karakteristik umum dan terkelola yang memenuhi kebutuhan spesifik dari pasar pilihan. Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi Area yang tidak termasuk mendapatkan perlindungan hukum namun diakui sebagai karakteristik keanekaragaman hayati yang penting oleh sejumlah organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Ini mencakup habitat yang merupakan prioritas untuk konservasi (kerap dijabarkan dalam Strategi dan Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati Nasional yang disusun berdasarkan ‘Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati’ PBB 83). Beberapa organisasi konservasi internasional telah mengidentifikasi kawasan tertentu dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Kawasan lindung Kawasan yang ditentukan secara geografis yang ditunjuk, diatur, atau dikelola untuk mencapai tujuan konservasi yang spesifik. Kawasan yang dilindungi Kawasan yang dilindungi dari kerusakan selama kegiatan operasional, dan lingkungan tetap dalam kondisinya semula dengan ekosistem yang berfungsi dengan baik. Kawasan yang dipulihkan Kawasan yang digunakan selama atau terkena dampak kegiatan operasional, dan tindakan remediasi telah memulihkan lingkungan tersebut kembali ke keadaannya semula atau ke keadaan dengan ekosistem yang baik dan berfungsi. Kebebasan berserikat Hak pekerja dan karyawan untuk mendirikan dan bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri tanpa perlu izin sebelumnya.

Keberlanjutan Kerja Adaptasi terhadap permintaan yang selalu berubah dari tempat kerja melalui perolehan keahlian baru. Kelompok rentan Kelompok rentan adalah kumpulan atau subkumpulan orangorang dengan kondisi atau karakteristik fisik, sosial, politik, dan ekonomi tertentu yang membuat kelompok tersebut berisiko lebih tinggi untuk menanggung beban, atau berisiko menanggung beban yang tidak seimbang dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan dari aktivitas organisasi. Kelompok rentan dapat mencakup anak-anak dan remaja, orang lanjut usia, orang-orang dengan disabilitas, mantan pejuang, pengungsi dalam negeri, pengungsi atau pengungsi yang kembali, rumah tangga yang terinfeksi HIV/AIDS, masyarakat adat, atau etnis minoritas. Kerentanan dan dampak mungkin berbeda berdasarkan gender. Kelompok sosial yang kurang terwakili Populasi yang, dibandingkan dengan jumlahnya dalam masyarakat tertentu, memiliki sedikit kesempatan untuk menyatakan kebutuhan dan pandangan ekonomi, sosial, atau politiknya. Kelompok tertentu yang termasuk dalam definisi ini tidak sama untuk setiap organisasi. Organisasi menentukan kelompok yang relevan berdasarkan konteks pengoperasiannya. Keluhan yang terbukti Pernyataan tertulis dari badan pengatur atau badan resmi sejenis yang ditujukan kepada organisasi, yang mengidentifikasi pelanggaran terhadap privasi pelanggan, atau keluhan yang diajukan kepada organisasi yang telah diakui sebagai sah oleh organisasi. Kematian Kematian pekerja yang terjadi dalam periode pelaporan saat ini, yang diakibatkan oleh cedera karena pekerjaan atau penyakit yang diderita atau tertular, tatkala dipekerjakan oleh organisasi. Klausul hak asasi manusia Ketentuan spesifik dalam perjanjian tertulis yang mendefinisikan ekspektasi minimum dari pelaksanaan sehubungan dengan hak asasi manusia sebagai persyaratan investasi. Komite formal ‘Komite formal’ adalah komite yang keberadaan dan fungsinya diintegrasikan dalam struktur organisasional dan struktur kewenangan organisasi, dan yang beroperasi sesuai dengan aturan tertulis tertentu yang disepakati.

*Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik “alt” + panah kiri.

249

BAGIAN 6

Komunikasi pemasaran Kombinasi strategi, sistem, metode, dan aktivitas yang digunakan oleh organisasi untuk mempromosikan reputasi, merek, produk, dan jasanya kepada khalayak sasaran. Komunikasi pemasaran dapat mencakup aktivitas seperti periklanan, penjualan langsung, promosi, hubungan masyarakat, dan sponsor. Konflik kepentingan Situasi ketika seorang individu dihadapkan dengan pilihan antara tuntutan pekerjaannya dan kepentingan pribadinya. Kontrak kerja Kontrak kerja sebagaimana yang diakui menurut hukum atau praktik nasional yang mungkin dibuat secara tertulis, lisan, atau implisit (yakni, bila semua karakteristik pekerjaan terpenuhi namun tanpa kontrak tertulis atau kontrak lisan yang disaksikan). Kontrak tak terbatas atau permanen: Kontrak kerja permanen adalah kontrak dengan karyawan untuk pekerjaan purnawaktu atau paruh waktu selama jangka waktu yang tidak pasti. Kontrak jangka waktu tetap atau sementara: Kontrak kerja jangka waktu tetap adalah kontrak kerja sebagaimana didefinisikan di atas yang berakhir pada saat jangka waktu tertentu telah berakhir, atau saat tugas tertentu yang memiliki estimasi waktu telah selesai dikerjakan. Kontrak kerja sementara berlaku selama jangka waktu terbatas dan berakhir karena Insiden tertentu, termasuk berakhirnya proyek atau fase pekerjaan atau staf yang digantikan telah kembali. Kontribusi politik Segala bentuk dukungan finansial atau non-uang secara langsung atau tidak langsung kepada partai politik, perwakilan terpilih mereka, atau orang yang menginginkan jabatan politik. Kontribusi finansial dapat mencakup donasi, pinjaman, sponsor, komisi, atau pembelian tiket untuk acara pengumpulan dana. Kontribusi non-uang dapat mencakup iklan, penggunaan fasilitas, desain dan percetakan, sumbangan peralatan, atau penyediaan keanggotaan dewan, pemekerjaan atau konsultasi untuk politikus terpilih atau kandidat yang memperebutkan jabatan. Kontribusi politik tidak langsung Segala bentuk dukungan finansial atau non-uang kepada partai politik, perwakilan mereka, atau kandidat yang

memperebutkan kedudukan yang dilakukan melalui organisasi perantara seperti pelobi atau badan amal atau dukungan yang diberikan kepada organisasi seperti wadah pemikir atau asosiasi dagang yang terhubung dengan atau mendukung partai politik atau prakarsa sosial tertentu. Korupsi Korupsi adalah ‘penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkan demi keuntungan pribadi’X dan dapat dipicu oleh perorangan atau organisasi. Dalam Pedoman, korupsi meliputi praktik seperti suap, pembayaran pelicin, penipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang. Ini juga mencakup penawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, komisi, upah, atau keuntungan lainnya untuk atau dari siapa pun sebagai bujukan agar melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau melanggar kepercayaan dalam menjalankan bisnis perusahaanXI. Ini dapat mencakup imbalan tunai atau non-uang, seperti barang gratis, hadiah, dan paket liburan, atau layanan pribadi khusus yang diberikan untuk tujuan keunggulan yang tidak patut atau yang dapat mengakibatkan desakan moral untuk menerima keunggulan tersebut. Lokasi operasi Suatu lokasi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan produksi, penyimpanan, dan/atau distribusi dari barang dan jasanya, atau untuk tujuan administratif (seperti kantor). Dalam satu lokasi operasi, mungkin terdapat beberapa lini produksi, gudang, atau aktivitas lainnya. Misalnya, satu pabrik mungkin digunakan untuk beberapa produk atau satu outlet ritel mungkin berisi beberapa aktivitas ritel yang berbeda yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi. Lokasi operasional dengan dampak negatif signifikan aktual dan potensial pada masyarakat lokal Ini mengacu terutama pada operasional yang dipertimbangkan tersendiri atau sehubungan dengan karakteristik masyarakat lokal, yang memiliki lebih tinggi dari rata-rata potensi dampak negatif, atau dampak negatif aktual, terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, atau lingkungan masyarakat lokal (misalnya, kesehatan dan keselamatan masyarakat lokal). Manajemen keterampilan Kebijakan dan program yang berfokus dalam mengembangkan keterampilan karyawan untuk memenuhi kebutuhan strategis organisasi atau industri yang semakin berkembang.

X Transparency International XI Definisi ini didasarkan pada Transparency International, ‘Prinsip-prinsip Bisnis untuk Melawan Penyuapan ‘, 2011. *Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik “alt” + panah kiri.

250

BAGIAN 6

Mangkir Karyawan yang tidak masuk kerja karena ketidakmampuan, apa pun jenisnya, bukan hanya sebagai akibat dari cedera atau sakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Mangkir karena cuti yang diizinkan seperti cuti liburan, studi, melahirkan, atau cuti kelahiran (bagi suami), serta cuti duka cita tidak termasuk. Masyarakat adat Masyarakat adat adalah mereka yang keadaan sosial, budaya, politik, dan ekonominya membedakannya dari bagian masyarakat nasional yang dominan lainnya, atau yang dianggap sebagai pribumi karena merupakan keturunan dari populasi yang mendiami negara atau wilayah geografis tempat negara tersebut berada, pada saat penaklukan atau kolonisasi atau pembentukan batas negara yang ada saat ini, dan mereka yang, terlepas dari status hukum mereka, mempertahankan sebagian atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka sendiri. Masyarakat lokal Orang-orang atau sekelompok orang yang tinggal dan/ atau bekerja di kawasan yang secara ekonomi, sosial, atau lingkungan terdampak (secara positif atau negatif ) oleh aktivitas organisasi. Masyarakat lokal dapat mencakup mulai dari orang-orang yang tinggal berdekatan dengan aktivitas operasi sampai permukiman terpencil yang jauh dari aktivitas yang mungkin mengalami dampak dari operasional tersebut. Mekanisme pengaduan resmi Sistem yang terdiri dari prosedur, peran, dan aturan yang ditentukan untuk menangani keluhan serta mengatasi perselisihan secara sistematis. Mekanisme pengaduan resmi diharapkan logis, mudah diakses, dapat diprediksi, adil, sesuai dengan hak, jelas dan transparan, serta berdasarkan dialog dan mediasi. Mekanisme untuk melaporkan permasalahan tentang perilaku tidak etis atau melanggar hukum dan masalah yang terkait dengan integritas Sistem dan proses yang dapat digunakan individu atau organisasi untuk melaporkan permasalahan tentang praktik ilegal, tidak lazim, berbahaya, atau tidak etis terkait dengan aktivitas organisasi. Individu dapat termasuk anggota badan tata kelola, karyawan, mitra bisnis, atau pemangku kepentingan lainnya dari organisasi tersebut. Metode pembuangan limbah Metode yang digunakan untuk menangani atau membuang limbah, termasuk pembuatan kompos, penggunaan kembali,

daur ulang, pemanfaatan kembali, pembakaran, penimbunan, sumur injeksi/ sumur dalam, dan penyimpanan di lokasi. Mitra bisnis Mitra bisnis mencakup, di antara yang lainnya, pemasok, agen, pelobi dan perantara lainnya, mitra usaha ventura dan konsorsium, pemerintah, pelanggan, dan klien. Dalam Pedoman, pemasok mencakup makelar, konsultan, kontraktor, distributor, penerima waralaba atau penerima lisensi, pekerja dari rumah, kontraktor independen, pabrikan, produsen utama, subkontraktor, dan pemborong. Pekerja Istilah umum untuk orang yang melakukan pekerjaan, apa pun hubungan kontraktualnya. Pekerja muda Orang yang berusia di atas usia bekerja minimum yang berlaku dan lebih muda dari 18 tahun. Pekerja Paksa atau Wajib Kerja Semua pekerjaan dan layanan yang diminta dari orang yang berada dalam ancaman hukuman, dan orang yang dimaksud tidak menawarkan dirinya secara sukarela untuk melakukannya (Konvensi ILO 29 ‘Konvensi Pekerja Paksa’24). Contoh yang paling ekstrem adalah pekerja budak dan pekerja terikat utang, namun utang juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan pekerja dalam status pekerja paksa. Contoh pekerja paksa mencakup: ŸŸ Menahan surat-surat identitas ŸŸ Mengharuskan setoran wajib ŸŸ Memaksa pekerja, di bawah ancaman pemecatan, agar bekerja di luar jam kerja yang tidak mereka sepakati sebelumnya Pelanggaran terhadap privasi pelanggan Meliputi segala ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum dan standar (sukarela) yang ada terkait dengan perlindungan privasi pelanggan. Pelatihan Mengacu pada: ŸŸ Semua jenis pelatihan dan instruksi kejuruan ŸŸ Cuti studi yang dibayar yang diberikan oleh organisasi untuk karyawannya ŸŸ Pelatihan atau edukasi yang diikuti secara eksternal dan dibayar secara keseluruhan atau sebagian oleh organisasi ŸŸ Pelatihan mengenai topik tertentu seperti kesehatan dan keselamatan Pelatihan tidak termasuk pembinaan di lokasi oleh pengawas.

*Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik “alt” + panah kiri.

251

BAGIAN 6

Pemasok Organisasi atau orang yang menyediakan produk atau jasa yang digunakan dalam rantai pasokan dari organisasi pelapor. Pemasok dapat memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan organisasi. Contoh pemasok antara lain: ŸŸ Makelar: Orang atau organisasi yang membeli dan menjual produk, jasa, atau aset untuk orang lain, termasuk agen kontraktor yang memasok tenaga kerja ŸŸ Konsultan: Orang atau organisasi yang memberikan saran ahli dan layanan berbasis profesional dan komersial yang diakui sah secara hukum. Konsultan secara hukum diakui sebagai wiraswasta atau secara hukum diakui sebagai karyawan organisasi lain ŸŸ Kontraktor: Orang atau organisasi yang bekerja di lokasi atau di luar lokasi atas nama organisasi dalam hubungan yang ditentukan berdasarkan kontrak. Kontraktor dapat merekrut stafnya sendiri secara langsung atau merekrut subkontraktor atau kontraktor independen ŸŸ Distributor: Agen yang memasok produk kepada pihak lain ŸŸ Penerima waralaba atau penerima lisensi: Orang atau organisasi yang diberikan waralaba atau lisensi oleh organisasi pelapor. Izin waralaba dan lisensi mengizinkan aktivitas komersial yang ditentukan (seperti produksi dan penjualan suatu produk) ŸŸ Pekerja dari rumah: Orang yang berada di rumah atau di tempat lain yang mereka pilih, selain tempat kerja karyawan, yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan remunerasi dan yang menghasilkan produk atau layanan seperti yang ditentukan oleh perusahaan pemberi kerja, terlepas dari siapa yang memberikan peralatan, material, atau masukan lain yang digunakan ŸŸ Kontraktor independen: Orang atau organisasi yang bekerja untuk organisasi, kontraktor, atau subkontraktor, dalam hubungan yang ditentukan berdasarkan kontrak. Kontraktor independen tidak memiliki hubungan kerja dengan organisasi ŸŸ Pabrikan: Orang atau organisasi yang membuat produk untuk dijual ŸŸ Produsen utama: Orang atau organisasi yang memelihara, memanen, atau mengekstrak bahan mentah. ŸŸ Subkontraktor: Orang atau organisasi yang bekerja di lokasi atau di luar lokasi atas nama organisasi yang memiliki hubungan kontraktual langsung dengan kontraktor atau subkontraktor tetapi belum tentu dengan organisasi. Subkontraktor dapat merekrut stafnya sendiri secara langsung atau merekrut kontraktor independen ŸŸ Pemborong: Penjual produk dalam jumlah besar untuk diecerkan oleh pihak lain

Pemasok lokal Organisasi atau orang yang menyediakan produk atau jasa kepada organisasi pelapor dan yang berbasis di pasar geografis yang sama dengan organisasi pelapor (yaitu, tidak ada pembayaran trans-nasional kepada pemasok yang dilakukan). Definisi geografis dari ‘lokal’ mungkin mencakup masyarakat di sekitar lokasi operasional, wilayah di dalam suatu negara, atau suatu negara. Pembayaran uang pesangon Semua pembayaran yang dilakukan dan santunan yang diberikan kepada eksekutif yang keluar atau anggota badan tata kelola tertinggi yang penugasannya telah berakhir. Ini melampaui pembayaran berupa uang hingga pemberian properti dan pemberian otomatis atau vesting yang dipercepat dari insentif sehubungan dengan seseorang meninggalkan perusahaan. Pembelajaran seumur hidup Mendapatkan dan memperbarui kemampuan, pengetahuan, kualifikasi, dan minat sepanjang hidup, mulai dari tahun-tahun pra-sekolah sampai pasca-pensiun. Penapisan hak asasi manusia Proses formal atau terdokumentasi yang menerapkan sekumpulan kriteria pelaksanaan hak asasi manusia sebagai salah satu faktor dalam menentukan apakah akan melanjutkan hubungan bisnis atau tidak. Pengawas/mandor Individu yang melakukan pekerjaan rutin di lokasi untuk, atau atas nama, organisasi namun tidak diakui sebagai karyawan menurut hukum atau praktik nasional. Pengeluaran perlindungan lingkungan Seluruh pengeluaran untuk perlindungan lingkungan oleh organisasi, atau atas namanya, untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan, dan mendokumentasikan aspek, dampak, dan bahaya terkait lingkungan. Pengeluaran ini juga mencakup pengeluaran untuk pembuangan, perawatan, sanitasi, dan pembersihan. Pengendalian risiko penyakit Praktik yang berusaha untuk membatasi kontak dengan penyakit dan penyebaran penyakit.

*Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik “alt” + panah kiri.

252

BAGIAN 6

Pengurangan energi Jumlah energi yang tidak lagi digunakan atau diperlukan untuk melakukan proses atau pekerjaan yang sama. Istilah ini tidak mencakup pengurangan secara keseluruhan dalam konsumsi energi dari pengurangan kapasistas produksi atau pengalihdayaan aktivitas organisasi. Penurunan GRK Penurunan emisi GRK atau peningkatan pembuangan atau penyimpanan GRK dari atmosfer, relatif terhadap emisi garis dasar. Efek utama akan mengakibatkan penurunan GRK, begitu pun beberapa efek sekunder. Penurunan GRK total pada permulaan diukur sebagai jumlah efek utamanya yang terkait dan efek sekunder yang siginifikan (yang mungkin mencakup penurunan atau peningkatan pengimbang pada emisi GRK). Penyakit akibat kerja Penyakit yang timbul akibat situasi atau aktivitas pekerjaan (seperti stres atau rutin terpapar kimia berbahaya), atau akibat cedera yang terkait dengan pekerjaan. Penyakit serius Gangguan kesehatan yang berhubungan atau tidak berhubungan dengan pekerjaan dengan konsekuensi serius bagi karyawan, keluarga mereka, dan masyarakat. Ini dapat mencakup HIV/AIDS, diabetes, cedera regang berulang (RSI), malaria, dan stres. Perekrutan karyawan baru Karyawan baru yang bergabung dengan organisasi untuk pertama kalinya. Periode pelaporan Periode pelaporan adalah jangka waktu tertentu yang dicakup oleh informasi yang dilaporkan. Perjanjian formal Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyatakan niat bersama untuk mematuhi apa yang terkandung dalam dokumen tersebut. Perjanjian ini dapat mencakup, misalnya, perjanjian perundingan bersama lokal serta perjanjian kerangka kerja nasional dan internasional. Perjanjian kerja bersama Perjanjian kerja bersama yang mengikat mencakup perjanjian yang ditandatangani oleh organisasi itu sendiri atau oleh organisasi-organisasi pemberi kerja di mana organisasi menjadi anggotanya. Perjanjian tersebut dapat berlangsung di tingkat sektor, nasional, regional, organisasi, atau tempat kerja.

Pertanggungan penuh Aset rencana yang memenuhi atau melampaui kewajiban rencana. Perubahan operasional yang signifikan Perubahan pada pola pengoperasian organisasi yang memiliki konsekuensi positif atau negatif yang penting bagi karyawannya. Perubahan semacam itu dapat mencakup, misalnya, restrukturisasi, pengalihdayaan pengoperasian, penutupan, ekspansi, pembukaan baru, pengambilalihan, penjualan semua atau bagian dari organisasi, atau merger. Petugas pengamanan Individu yang dipekerjakan untuk tujuan melindungi properti milik organisasi; pengendalian massa; pencegahan kerugian; dan mengawal orang, barang, dan harta berharga. Potensi pemanasan global (GWP) Nilai GWP menggambarkan dampak pemaksaan radiasi dari satu satuan GRK tertentu yang relatif terhadap satu satuan karbon dioksida selama jangka waktu tertentu. Nilai GWP mengonversi data emisi GRK untuk gas non-CO2 menjadi satuan setara CO2. Prinsip Kehati-hatian Prinsip Kehati-hatian adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi potensi dampak lingkungan. Lihat Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ‘Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan’, 1992. ‘Prinsip 15: In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation’ (Untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuan mereka. Bila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat diubah, tidak adanya kepastian ilmiah penuh tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan yang hemat biaya untuk mencegah degradasi lingkungan’). Privasi pelanggan Hak pelanggan atas privasi dan perlindungan pribadi, termasuk hal-hal seperti perlindungan data, penggunaan informasi/data hanya untuk tujuannya semula yang dimaksudkan (kecuali secara khusus disepakati sebaliknya), kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, dan perlindungan dari penyalahgunaan atau pencurian. Pelanggan dipahami sebagai mencakup pelanggan akhir (konsumen) serta pelanggan bisnis ke bisnis.

*Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik “alt” + panah kiri.

253

BAGIAN 6

Produk Barang atau zat yang ditawarkan untuk dijual atau merupakan bagian dari layanan yang diberikan oleh organisasi.

lembur, utang waktu dari perusahaan kepada karyawan, dan tunjangan tambahan lainnya (seperti tunjangan transportasi, biaya hidup, dan perawatan anak).

Program imbalan pasti Program imbalan pascakerja selain program iuran pasti.

Reviu hak asasi manusia Proses asesmen formal atau terdokumentasi yang menerapkan sekumpulan kriteria pelaksanaan hak asasi manusia.

Program iuran pasti Program imbalan pascakerja di mana suatu entitas membayarkan kontribusi tetap ke dalam entitas terpisah (dana), dan tidak akan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayarkan kontribusi lebih lanjut jika dana tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh santunan karyawan yang terkait dengan masa kerja karyawan dalam periode saat ini dan sebelumnya. Program pengembangan masyarakat Rencana yang memerinci tindakan untuk meminimalkan, mengurangi, dan mengimbangi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, serta untuk mengidentifikasi peluang dan tindakan untuk meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut terhadap masyarakat. Purna bakti Pensiun karena mencapai usia pensiun wajib nasional atau pemutusan hubungan kerja. Rantai pasokan Rangkaian aktivitas atau pihak yang menyediakan produk atau layanan kepada organisasi. Reklamasi Merujuk pada pengumpulan, penggunaan kembali, atau daur ulang produk dan bahan kemasannya pada akhir masa pakainya. Pengumpulan dan pengerjaan mungkin dilakukan oleh produsen produk atau oleh kontraktor. Ini merujuk pada produk dan bahan kemasannya yang: ŸŸ Dikumpulkan oleh atau atas nama organisasi ŸŸ Dipisahkan menjadi bahan mentah (seperti baja, kaca, kertas, beberapa jenis plastik) atau komponen mentah ŸŸ Digunakan oleh organisasi atau pengguna lain Remunerasi Gaji pokok ditambah jumlah tambahan seperti yang didasarkan pada lama masa kerja, bonus termasuk uang tunai dan ekuitas seperti saham, pembayaran santunan,

Reviu rutin kinerja dan pengembangan karir Target dan reviu kinerja didasarkan pada kriteria yang sudah diketahui karyawan dan pengawasnya. Reviu ini dilakukan dengan sepengetahuan karyawan setidaknya sekali setahun. Ini dapat mencakup evaluasi oleh pengawas langsung karyawan, rekan, atau sekumpulan karyawan yang lebih luas. Reviu juga dapat melibatkan staf dari bagian sumber daya manusia. Seleksi pemasok Proses formal atau terdokumentasi yang menerapkan sekumpulan kriteria pelaksanaan sebagai salah satu faktor dalam menentukan apakah akan lanjut berhubungan dengan pemasok atau tidak. Setara CFC-­11 Setara CFC-11 adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan berbagai zat berdasarkan potensi perusakan ozon relatif zat-zat tersebut. Tingkat referensi 1 adalah potensi CFC-11 dan CFC-12 menyebabkan penipisan ozon. Setara karbon dioksida Setara CO2 (karbon dioksida) adalah satuan pengukuran universal yang digunakan untuk membandingkan emisi dari berbagai GRK (Gas Rumah Kaca/Green House Gas) berdasarkan potensi pemanasan global (GWP, Global-warming Potential) mereka. Setara CO2 untuk suatu gas ditentukan dengan mengalikan metrik ton gas tersebut dengan GWP (Globalwarming Potential/ potensi pemanasan global) yang terkait. Sistem dewan dua tingkat Sistem tata kelola yang ditemukan di sejumlah wilayah hukum terbatas di mana pengawasan dan manajemen dipisah atau di mana undang-undang setempat menentukan dewan pengawas yang diangkat dari non-eksekutif guna mengawasi dewan manajemen eksekutif.

*Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik “alt” + panah kiri.

254

BAGIAN 6

Sumber energi tak terbarukan Sumber energi yang tidak dapat tergantikan, diproduksi kembali, ditumbuhkan, atau dibuat dalam jangka waktu singkat melalui siklus ekologi.

Tingkat mangkir Mengacu pada ukuran hari mangkir aktual yang hilang, yang dinyatakan sebagai persentase total hari tenaga kerja terjadwal bekerja untuk periode yang sama.

Sumber energi tak terbarukan mencakup: ŸŸ Bahan bakar yang disuling dari minyak bumi atau minyak mentah (seperti bensin, bahan bakar diesel, bahan bakar jet, minyak pemanas) ŸŸ Gas alam (seperti gas alam terkompresi (CNG), gas alam cair (LNG)) ŸŸ Bahan bakar yang diekstrak dari pemrosesan gas alam dan penyaringan minyak bumi (seperti butana, propana, gas minyak bumi yang dicairkan (LPG)) ŸŸ Batu bara ŸŸ Tenaga nuklir.

Tingkat penyakit akibat kerja Frekuensi penyakit akibat kerja relatif terhadap total waktu bekerja dari total tenaga kerja dalam periode pelaporan.

Sumber energi terbarukan Sumber energi yang dapat tergantikan dalam waktu singkat melalui siklus ekologi. Sumber energi terbarukan mencakup: ŸŸ Panas bumi ŸŸ Angin ŸŸ Tenaga surya ŸŸ Air ŸŸ Biomassa Tahun dasar Datum historis (seperti tahun) yang digunakan untuk menelusuri konsumsi energi suatu organisasi dari waktu ke waktu. Tindakan kolektif untuk memerangi korupsi Tindakan kolektif adalah keterlibatan sukarela dengan prakarsa dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan lingkungan operasional yang lebih luas dan budaya memerangi korupsi. Tindakan ini dapat mencakup kolaborasi proaktif dengan sejawat, pemerintah, dan sektor publik yang lebih luas, serikat dagang, dan organisasi masyarakat sipil. Tingkat cedera Frekuensi cedera relatif terhadap total waktu bekerja dari total tenaga kerja dalam periode pelaporan. Tingkat hari hilang Dampak kecelakaan dan sakit akibat pekerjaan seperti yang terlihat dalam jangka waktu tidak bekerja dari karyawan yang bersangkutan. Ini dinyatakan dengan membandingkan total hari yang hilang dengan jumlah total jam tenaga kerja terjadwal bekerja dalam periode pelaporan.

Total air yang dibuang Jumlah efluen yang dilepaskan selama periode pelaporan ke air bawah permukaan, air permukaan, selokan yang mengarah ke sungai, laut, danau, rawa, fasilitas pengolahan, dan air tanah baik melalui: ŸŸ Titik pembuangan yang ditentukan (pembuangan sumber titik) ŸŸ Di atas tanah secara menyebar atau tidak menetap (pembuangan non-sumber titik) ŸŸ Air limbah yang dibuang dari organisasi dengan menggunakan truk. Pembuangan air hujan yang dikumpulkan dan limbah rumah tangga tidak dianggap sebagai pembuangan air Total kompensasi tahunan Total kompensasi tahunan meliputi: ŸŸ Gaji ŸŸ Bonus ŸŸ Bonus saham ŸŸ Bonus opsi saham ŸŸ Kompensasi program insentif non-ekuitas ŸŸ Perubahan pada nilai pensiun dan penghasilan kompensasi tangguhan yang tidak memenuhi syarat ŸŸ Semua kompensasi lainnya Total pengambilan air Jumlah seluruh air yang dimasukkan ke dalam batas area organisasi dari semua sumber (termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan pasokan air kota) untuk penggunaan apa pun selama periode pelaporan. Total tenaga kerja Jumlah total orang yang bekerja untuk organisasi pada akhir periode pelaporan (yaitu jumlah seluruh karyawan dan pengawas/mandor. Tujuan logistik Aliran maju atau aliran balik serta penyimpanan barang dan jasa antara titik asal dan titik konsumsi.

*Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik “alt” + panah kiri.

255

BAGIAN 6

Transportasi Tindakan memindahkan sumber daya dan barang dari satu lokasi ke lokasi lain (antara pemasok, pabrik produksi, gudang, dan pelanggan), menggunakan mode transportasi yang berbeda, termasuk transportasi penumpang (seperti perjalanan pulang-pergi dan perjalanan bisnis karyawan). Transportasi anggota tenaga kerja organisasi Transportasi yang digunakan untuk berangkat ke atau pulang dari tempat kerja oleh anggota tenaga kerja atau perjalanan untuk tujuan bisnis termasuk pesawat, kereta, bus, dan bentuk perjalanan dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor lainnya. Tumpahan Pembuangan zat berbahaya secara tidak sengaja yang dapat memengaruhi kesehatan manusia, tanah, vegetasi, badan air, dan air tanah. Tumpahan yang signifikan Semua tumpahan yang disertakan dalam laporan keuangan organisasi (seperti akibat kewajiban yang timbul) atau dicatat sebagai tumpahan oleh organisasi. Turnover karyawan Karyawan yang meninggalkan organisasi secara sukarela atau karena pemberhentian, pensiun, atau meninggal saat masih dalam tugas.

Undang-undang dan peraturan lingkungan hidup Mengacu pada peraturan yang terkait dengan semua jenis masalah lingkungan (yaitu, emisi, pembuangan, dan limbah, serta penggunaan material, energi, air, dan keanekaragaman hayati) yang berlaku untuk organisasi. Ini mencakup perjanjian sukarela yang mengikat yang dibuat dengan otoritas pengaturan dan dikembangkan sebagai pengganti untuk menerapkan peraturan baru. Perjanjian sukarela dapat diterapkan jika organisasi secara langsung ikut serta dalam perjanjian tersebut atau jika lembaga-lembaga pemerintah membuat perjanjian tersebut diberlakukan terhadap organisasi-organisasi di wilayah mereka melalui perundangundangan atau peraturan. Upah minimum regional Upah minimum adalah kompensasi per jam atau satuan waktu lainnya untuk pekerjaan yang diizinkan berdasarkan hukum. Karena beberapa negara memiliki banyak sekali upah minimum (seperti menurut negara bagian atau provinsi atau berdasarkan kategori pekerjaan), identifikasi upah minimum yang sedang digunakan. Upah pegawai pemula (entry level) Upah pegawai pemula (entry level) adalah upah purnawaktu yang ditawarkan kepada karyawan yang berada pada kategori pekerjaan paling rendah. Upah praktik kerja atau magang tidak diperhitungkan.

*Catatan untuk pengguna versi elektronik dokumen ini: Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan klik “alt” + panah kiri.

PEDOMAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

BAGIAN 7

257

7

CATATAN PELAPORAN UMUM

7.1 LAPORAN MENGENAI TREN Informasi harus disajikan untuk periode pelaporan saat ini (seperti tahun berjalan) dan setidaknya dua periode sebelumnya, serta target masa depan, yang telah ditetapkan, untuk jangka pendek dan menengah.

7.2 PENYAJIAN DATA Dalam beberapa kasus, rasio atau data yang dinormalkan berguna dan merupakan format yang tepat untuk presentasi data. Jika rasio atau data yang dinormalkan digunakan, data absolut juga harus diberikan. Catatan yang memberikan penjelasan disarankan.

7.3 PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN DATA Organisasi perlu menentukan tingkat penggabungan untuk menyajikan informasi. Hal ini membutuhkan penyeimbangan upaya yang dibutuhkan terhadap kebermaknaan tambahan dari informasi yang dilaporkan secara terpisah (seperti negara atau lokasi). Penggabungan informasi dapat mengakibatkan kerugian jumlah makna yang signifikan, dan juga dapat gagal menyoroti kinerja yang secara khusus kuat atau buruk di bidang tertentu. Di sisi lain, pemisahan data yang tidak perlu dapat memengaruhi kemudahan untuk memahami informasi. Organisasi harus memisahkan informasi pada tingkat yang sesuai menggunakan Prinsip dan Panduan dalam Panduan Penerapan. Pemisahan mungkin bervariasi menurut Indikator, namun biasanya akan memberikan wawasan lebih banyak daripada satu angka gabungan.

7.4 METRIK Data yang dilaporkan harus disajikan menggunakan metrik internasional yang telah disepakati secara umum (seperti kilogram, ton, liter) dan dihitung menggunakan faktor konversi standar. Bila terdapat konvensi internasional yang spesifik (seperti setara GRK), metrik ini biasanya dicantumkan dalam Panduan Indikator yang disajikan dalam Pedoman Penerapan.

7.5 FORMAT DAN FREKUENSI LAPORAN PELAPORAN PENGUNGKAPAN STANDAR WAJIB DENGAN MENGGUNAKAN REFERENSI Informasi yang terkait dengan Pengungkapan Standar yang diharuskan oleh opsi ‘sesuai’ mungkin sudah disajikan dalam laporan lain yang dipersiapkan oleh organisasi, seperti laporan tahunan untuk pemegang saham atau laporan wajib atau laporan sukarela lainnya. Dalam kondisi semacam ini, organisasi dapat memilih untuk tidak mengulang informasi tersebut dalam laporan keberlanjutannya, dan alih-alih menambahkan rujukan di mana informasi yang relevan dapat ditemui. Penyajian ini dapat diterima selama referensinya spesifik (misalnya, referensi bersifat umum berupa laporan tahunan untuk para pemegang saham saja, tidak dapat diterima, kecuali mencantumkan bagian, tabel, dll.) dan informasi tersebut tersedia secara

BAGIAN 7

umum dan dapat diakses dengan mudah. Hal ini dapat terjadi bila laporan keberlanjutan disajikan dalam format elektronik atau berbasis web dan tautan disediakan ke laporan elektronik atau laporan berbasis web lainnya. MEDIA PELAPORAN Pelaporan elektronik atau berbasis web dan laporan berformat cetakan adalah media yang tepat untuk pelaporan. Organisasi dapat memilih untuk menggunakan kombinasi laporan berbasis web dan laporan cetakan atau hanya menggunakan salah satunya saja. Misalnya, organisasi dapat memilih untuk memberikan laporan yang terperinci dalam situs web, sedangkan ringkasan eksekutif, termasuk informasi strategi dan analisis serta kinerja mereka, disajikan dalam bentuk cetakan. Pemilihan media bergantung pada keputusan organisasi pada periode pelaporan, cara untuk memperbarui konten laporan, pengguna laporan, dan faktor praktis lainnya, misalnya strategi pendistribusian. Setidaknya satu media (web atau kertas) harus dapat memberikan akses bagi pengguna ke informasi yang lengkap pada suatu periode pelaporan. FREKUENSI PELAPORAN Organisasi harus menentukan periode pelaporan yang konsisten untuk menerbitkan laporan. Bagi kebanyakan organisasi, hal ini akan dilakukan setahun sekali, meskipun beberapa organisasi memilih untuk membuat laporan setiap dua tahun sekali. Organisasi dapat memilih untuk memperbarui informasi di antara penerbitan akun kinerja terkonsolidasi. Hal ini bermanfaat dalam hal memberikan akses yang lebih cepat menuju informasi bagi pemangku kepentingan, namun merugikan dalam hal keterbandingan informasi. Namun, organisasi tetap harus mempertahankan siklus yang dapat diprediksi di mana semua informasi yang dilaporkan mencakup periode waktu tertentu. Pelaporan tentang kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat bertepatan atau diintegrasikan dengan pelaporan organisasional lainnya, seperti laporan keuangan tahunan. Periode yang dapat dikoordinasikan memperkuat hubungan antara kinerja finansial dan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. MEMPERBARUI KONTEN LAPORAN Saat menyiapkan laporan baru, organisasi dapat mengidentifikasi area informasi yang belum berubah sejak laporan sebelumnya (seperti kebijakan yang belum diubah). Organisasi dapat memilih untuk hanya memperbarui topik dan Indikator yang telah berubah dan untuk menerbitkan ulang Pengungkapan Standar yang tidak berubah. Misalnya, suatu organisasi mungkin memilih untuk memperbanyak informasi tentang kebijakan yang belum berubah dan hanya memperbarui Indikatornya. Fleksibilitas untuk mengambil pendekatan tersebut sebagian besar akan bergantung pada pilihan media pelaporan organisasi. Beberapa topik seperti Strategi dan Analisis serta DMA dan Indikator, kemungkinan menunjukkan perubahan pada setiap periode pelaporan, sementara topik lainnya, seperti profil organisasi dan tata kelola, mungkin berubah secara lebih lambat. Apa pun strategi yang digunakan, rangkaian lengkap informasi yang berlaku untuk periode pelaporan harus dapat diakses di satu lokasi (baik dokumen kertas atau dokumen berbasis web).

258

PEDOMAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

BAGIAN 8

260

8

PENGEMBANGAN KONTEN PEDOMAN G4

8.1 PROSES WAJIB GRI Semua dokumen dalam Kerangka Kerja GRI harus dikembangkan sesuai dengan prinsip proses wajib yang telah disetujui oleh Dewan Direksi GRI dan dijelaskan dalam dokumen ini. Komite Penasihat Teknis bertanggung jawab mengevaluasi apakah pengembangan Dokumen Rerangka Kerja telah mengikuti proses uji tuntas yang dijelaskan dalam dokumen ini. Uraian Proses Uji Tuntas lengkap dapat ditemukan di www.globalreporting.org. PRINSIP PROSES UJI TUNTAS MENYELURUH 1. Kelompok Kerja GRI merupakan sarana utama dalam mengembangkan dan merevisi teks dokumen Rerangka Kerja GRI. 2. Kelompok Kerja GRI harus terdiri dari banyak pemangku kepentingan dalam komposisi konstituen mereka. Kelompok Kerja yang mengembangkan Dokumen Rerangka Kerja Pelaporan untuk penerapan global, susunan kelompok kerja tersebut juga harus mencakup seluruh dunia. Para pemilih utama untuk kelompok kerja harus: bisnis, lembaga mediasi, buruh, dan masyarakat sipil. 3. Setiap individu dapat berkiprah di Kelompok Kerja GRI. Penunjukan pada kelompok kerja didasarkan pada keahlian individu dan kebutuhan komposisi dari Kelompok Kerja. 4. Sekretariat membentuk Kelompok Kerja GRI berdasarkan arahan Dewan Direksi untuk melaksanakan agenda teknis. Individu yang dilibatkan dalam kelompok kerja diajak dan dipilih oleh Sekretariat yang mempertimbangkan calon peserta dari Dewan Pemangku Kepentingan dan Komite Penasihat Teknis. 5. Keanggotaan kelompok kerja dialokasikan kepada perorangan alih-alih organisasi. Sekretariat GRI bertanggung jawab untuk mengidentifikasi penggantian yang sesuai bila salah satu anggota harus mengundurkan diri dari kelompok kerja sebelum menyelesaikan tugasnya. 6. Kelompok Kerja GRI berusaha untuk mencapai keputusan melalui konsensus. Apabila konsensus ternyata tidak mungkin, opini minoritas harus didokumentasikan untuk pertimbangan Komite Penasihat Teknis selama reviu mereka terhadap hasil kelompok kerja. Penyelesaian masalah tersebut harus dikomunikasikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Pemangku Kepentingan untuk setiap dokumen dalam Rerangka GRI yang selanjutnya diteruskan ke lembaga tersebut untuk mereka tinjau dan putuskan. MENYUSUN PROPOSAL UNTUK REVISI 1. Revisi proposal pada teks Pedoman atau protokol harus dibuat drafnya oleh Kelompok Kerja GRI seperti yang dijelaskan dalam Prinsip Proses Uji Tuntas Menyeluruh. Komposisi para pemilih dari kelompok kerja tersebut harus berupaya untuk menyesuaikan dengan distribusi wilayah pemilihan dalam Dewan Pemangku Kepentingan. 2. Anggota Dewan Pemangku Kepentingan GRI akan dinilai sebagai kandidat untuk Kelompok Kerja GRI atas dasar keahlian individual mereka, ketersediaan mereka, dan kebutuhan komposisi dalam kelompok kerja tersebut. 3. Untuk perubahan kecil pada Pedoman dan Protokol, Komite Penasihat Teknis dapat mengusulkan revisi pada teks Pedoman dan protokol atas dasar hasil dari aktivitas penelitian dan pemantauan Sekretariat jika sudah ada konsultasi yang cukup beragam dalam hal konstituensi dan geografi, dan konsultasi telah cukup luas dalam skala. Proses yang mendasari proposal ini harus dijelaskan kepada Dewan Direksi dan Dewan Pemangku Kepentingan. 4. Komite Penasihat Teknis bertanggung jawab untuk meninjau proposal Kelompok Kerja GRI dan proses konsultatif lainnya. Sekretariat GRI bertanggung jawab untuk menyiapkan “Draf Revisi terhadap Pedoman untuk Komentar Publik”. Draf Revisi dapat mengusulkan perubahan pada hanya satu bagian dari Kerangka GRI atau pada beberapa bagian. 5. “Draf Revisi terhadap Pedoman untuk Komentar Publik” harus disediakan untuk Badan Tata Kelola GRI dan semua pihak eksternal yang berkepentingan selama jangka waktu setidaknya 90 hari. Komentar yang diterima akan dianggap sebagai data publik.

BAGIAN 8

PERSETUJUAN PEDOMAN 1. Komite Penasihat Teknis bertanggung jawab untuk mengawasi penggabungan komentar publik ke dalam draf dokumen. Sekretariat akan menyelesaikan Draf Revisi Pedoman untuk ditinjau oleh badan tata kelola. 2. Dewan Pemangku Kepentingan dan Komite Penasihat Teknis memberikan rekomendasi setuju/tidak setuju dan Dewan Direksi bertanggung jawab terhadap persetujuan akhir. 3. Dewan Direksi GRI akan memutuskan cara dan waktu peluncuran pembaruan pada Pedoman.

8.2 B  ADAN TATA KELOLA GRI, SEKRETARIAT, DAN KELOMPOK KERJA G4 DEWAN DIREKSI Dewan Direksi (BoD) GRI memiliki fidusia pokok, tanggung jawan finansial dan hukum atas GRI, termasuk wewenang pengambilan keputusan akhir pada revisi Pedoman GRI, strategi organisasi, dan rencana kerja. Ketua Dewan Direksi pada saat penerbitan Pedoman G4: Herman Mulder. DEWAN PEMANGKU KEPENTINGAN Dewan Pemangku Kepentingan (SC) adalah forum kebijakan pemangku kepentingan resmi dalam struktur tata kelola GRI. Dewan Pemangku Kepentingan menyarankan Dewan Direksi terkait masalah strategis. Fungsi tata kelola utama Dewan Pemangku Kepentingan mencakup penunjukan anggota Dewan Direksi dan pembuatan rekomendasi terkait kebijakan, rencana bisnis, dan aktivitas mendatang. Hingga 50 anggota duduk dalam Dewan Pemangku Kepentingan. Keanggotaannya berbeda-beda dan diambil dari semua wilayah yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa: Afrika, Asia Pasifik/Oseania, Amerika Latin/Karibia, Amerika Utara/ Eropa/CIS, dan Asia Barat. Para anggotanya mewakili konstituensi inti dalam jaringan GRI: Bisnis, Organisasi Masyarakat Sipil, Buruh, dan Lembaga Mediasi. Dewan Pemangku Kepentingan mengajukan rekomendasi setuju/tidak setuju kepada Dewan Direksi tentang penerbitan semua dokumen pelaporan GRI. Ketua Dewan Pemangku Kepentingan pada saat penerbitan Pedoman G4: Karin Ireton. KOMITE PENASIHAT TEKNIS Komite Penasihat Teknis (TAC) membantu Dewan Direksi GRI dan Sekretariat dalam menjaga keseluruhan kualitas dan koherensi Rerangka GRI dengan memberikan saran dan keahlian teknis tingkat tinggi. Dengan maksimum 15 anggota, TAC merekomendasikan rencana pengelolaan, petunjuk teknis khusus, dan formulir konten teknis GRI. TAC juga memastikan bahwa konten teknis GRI dikembangkan dengan mengikuti proses uji tuntas. Komite Penasihat Teknis mengajukan rekomendasi setuju/tidak setuju kepada Dewan Direksi tentang penerbitan semua dokumen pelaporan GRI. Ketua Komite Penasihat Teknis pada saat penerbitan Pedoman G4: Denise Esdon. SEKRETARIAT GRI Dipimpin oleh Direktur Eksekutif, Sekretariat menerapkan rencana kerja teknis yang disetujui oleh Dewan Direksi. Sekretariat juga mengelola komunikasi jaringan dan komunikasi institusional, aktivitas pembelajaran, layanan dukungan, penjangkauan, hubungan pemangku kepentingan, dan administrasi keuangan. Direktur Eksekutif pada saat pemublikasian Pedoman G4: Ernst Ligteringen.

261

262

BAGIAN 8

KELOMPOK KERJA G4 Kelompok Kerja Anti-Korupsi Ann Marley Chilton, Environmental Resources Management (ERM) Chong San Lee, Transparency International Christiane Meyer, Banarra Daniel Kronen, Siemens Dante Pesce, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Centro Vincular Dayna Linley-Jones, Sustainalytics Dongsoo Kim, Korea Productivity Center (KPC) Eileen Kohl Kaufman, Social Accountability International (SAI) Eileen Radford, TRACE International Jacques Marnewicke, Sanlam Janine Juggins, Rio Tinto Jayn Harding, FTSE Julia Kochetygova, S&P Dow Jones Indices Kirstine Drew, Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD Kris Dobie, Ethics Institute of South Africa Loi Kheng Min, Transparency International Luis Piacenza, Crowe Horwath Olajobi Makinwa, United Nations Global Compact (UNGC) Peter Wilkinson, Transparency International Sabrina Strassburger, Fiat Samuel Kimeu, Transparency International Simon Miller, World Vision International (WVI) Kelompok Kerja Tingkat Aplikasi Amanda Nuttall, Net Balance Foundation Anna-Sterre Nette, SynTao Claire White, International Council on Mining and Metals (ICMM) Dan Sonnenberg, Russell and Associates David Martin Kingma, Holcim Deborah Evans, Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd (LRQA) Grace Williams, Oxfam International Maria Helena Meinert, BSD Consulting Matthéüs van de Pol, Ministry of Economic Affairs Michal Pelzig, Essar Group Oh, SunTae, Korean Standards Association (KSA) Pierre Habbard, Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD Santhosh Jayaram, Det Norske Veritas (DNV) Sonal Kohli, Essar Group

Kelompok Kerja Boundary Andrew Cole, LendLease Ashling Seely, the International Textile, Garment and Leather Workers Federation (ITGLWF) Christian Hell, KPMG Connie L. Lindsey, the Northern Trust Company David Vermijs, David Vermijs Consulting Francesca Poggiali, Ferrero Francis J. Maher, Verasiti Inc. Hariom Newport, Shell Joris Oldenziel, SOMO - Centre for Research on Multinational Corporations Kirstine Drew, Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD Luis Perera, PricewaterhouseCoopers (PwC) Maali Qasem Khader, Schema Mardi McBrien, CDP Michelle Cox, CDP Ornella Cilona, CGIL Nazionale Ralph Thurm, Deloitte Ramesh Chhagan, Exxaro Resources Shikhar Jain, CII-ITC Centre of Excellence for Sustainable Development Yuki Yasui, United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) Kelompok Kerja Pengungkapan Pendekatan Manajemen Bruno Bastit, Hermes Equity Ownership Services Bruno Sarda, Dell, Inc. Carlota Garcia-Manas, EIRIS Dongsoo Kim, Korea Productivity Center (KPC) Dwight Justice, International Trade Union Confederation (ITUC) Glenn Frommer, MTR Corporation Ltd. Milagros L. Zamudio, Electroperú S.A. Paul Davies, Banarra Julia Robbins, Vancity Sandra Cossart, SHERPA Sanjib Kumar Bezbaroa, ITC Ltd. Victor Ricco, Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) William R. Blackburn, William Blackburn Consulting, Ltd.

263

BAGIAN 8

Kelompok Kerja Tata Kelola dan Remunerasi Cyrille Jégu, The Next Step Frank Curtiss, RPMI Railpen Heather Slavkin, AFL-CIO Hugh Grant, Australian Sustainability Leaders Forum (ASLF) Isabelle Cabos, European Investment Bank Jan van de Venis, Stand Up For Your Rights Janet Williamson, Kongres Serikat Pekerja Karen Egger, Transparency International Luiz Fernando Dalla Martha, IBGC - Brazilian Institute of Corporate Governance Marleen Janssen Groesbeek, Eumedion Sarah Repucci, Independent consultant Wesley Gee, Stantec Consulting Ltd. Yogendra Saxena, The Tata Power Company Limited Kelompok Kerja Emisi Gas Rumah Kaca Andrea Smith, CDP Christina Schwerdtfeger, Coto Consulting Guo Peiyuan, Syntao Ian Noble, Global Adaptation Institute (GAIN) Jeong-Seok Seo, Korea Productivity Center (KPC) Jiang Shan, China Minmetals Corporation Kishore Kavadia, Terracon Ecotech Mathew Nelson, Ernst & Young Michael Cass, Shell Nicholas Bollons, Bureau Veritas Olivier Elamine, alstria office REIT AG Pablo Salcido, Ministry of Environment and Natural Resources Patrick Browne, UPS Pedro Cabral Santiago Faria, CDP Peggy Foran, The Climate Registry Peter Colley, The Mining & Energy Division of the Construction, Forestry, Mining and Energy Union (CFMEU) Rudolf Schwob, F. Hoffmann-La Roche Shamini Harrington, Sasol Vince(Yoonjae) Heo, Bloomberg

8.3 PENGAWASAN PROYEK G4 PENGAWASAN UMUM Nelmara Arbex MANAJEMEN PROYEK Bastian Buck Ásthildur Hjaltadóttir DESAIN DAN TATA LETAK Mark Bakker, scribbledesign.nl

Kelompok Kerja Pengungkapan Rantai Pasokan Ang-Ting Shih, Delta Electronics and KPMG Taiwan Clóvis Scherer, DIEESE - Escritório do Distrito Federal Cody Sisco, Business for Social Responsibility (BSR) Dante Pesce, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Centro Vincular Douglas Kativu, African Institute of Corporate Citizenship (AICC) Dwight Justice, International Trade Union Confederation (ITUC) Jane Hwang, Social Accountability International (SAI) Jayson Cainglet, Agribusiness Action Initiative (AAI) José Figueiredo Soares, EDP - Energias de Portugal Juan Carlos Corvalán, Sodimac Mike Lombardo, Calvert Mohamed El-Husseiny, Industrial Modernisation Center (IMC) Ole Henning Sommerfelt, Ethical Trading Initiative Norway Sanjiv Pandita, Asia Monitor Resource Centre (AMRC) Willie Johnson, Procter & Gamble Zhang Long/Yu Ziqiang, Baosteel KOMENTAR PUBLIK Sekitar 2.550 masukan diterima sebagai tanggapan terhadap dua Periode Komentar Publik yang diselenggarakan sehubungan dengan pengembangan Pedoman G4. Periode Komentar Publik tersebut masing-masing berlangsung dari Agustus - November 2011 dan Juni - November 2012.

264

BAGIAN 8

8.4 PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI MEREKA DALAM KONSORSIUM SPONSOR G4 Wim Bartels (KPMG) Krista Bauer (GE) Juan Costa Climent (Ernst & Young) Rodolfo Guttilla (former Natura) Jessica Fries (PricewaterhouseCoopers (PwC)) Eric Hespenheide (Deloitte) Kim Hessler (GE) Andrew Howard (former Goldman Sachs) Kevin Mcknight (Alcoa) Marina Migliorato (Enel) Rupert Thomas (Shell) ATAS SARAN MEREKA DALAM EDISI TEKNIS Roger Adams (Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)), John Purcell (CPA Australia), Kirsten Simpson (Net Balance) dan Matty Yates (Ernst & Young) ATAS KONTRIBUSI KHUSUS MEREKA TERHADAP PROYEK Amina Batool, Jack Boulter, Laura Espinach, Alice van den Heuvel (Ernst & Young), Jennifer Iansen-Rogers (former KPMG), Katja Kriege, Maggie Lee, Youri Lie, Anna Nefedova (Deloitte), Daniele Spagnoli, Anne Spira, Karlien van der Staak, Enrique Torres, Anouk Wentink (PricewaterhouseCoopers (PwC))

Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI dikembangkan dalam bahasa Inggris. Walau pemenuhan kualitas yang ketat diterapkan pada terjemahan ini, namun versi Bahasa Inggris adalah dokumen resmi. Pengembangan lebih lanjut dari versi Bahasa Inggris dari Pedoman Pelaporan Keberlanjutan akan dipublikasikan di laman web GRI (www.globalreporting.org). Terjemahan dan tata letak versi Bahasa Indonesia dikerjakan oleh Strategic Agenda LLP dan diperiksa secara khusus oleh: ŸŸ Ariefin Makaminan, Deputi Direktur Eksekutif, National Center for Sustainability Reporting (NCSR) (Pimpinan Penelaahan Sejawat) ŸŸ Ali Darwin, Direktur Eksekutif, National Center for Sustainability Reporting (NCSR) ŸŸ Ali Rahmadi, Kepala Divisi, Jasa Sustainability Assurance, Mazars Indonesia ŸŸ Ario Tranggono, Spesialis Keberlanjutan, Yayasan Pembangunan Berkelanjutan ŸŸ Chandra Wirman, Spesialis Keberlanjutan, Yayasan Pembangunan Berkelanjutan

Terjemahan disponsori oleh Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO). Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Swiss Confederation Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER State Secretariat for Economic Affairs SECO

TANGGUNG JAWAB HUKUM Dokumen ini, yang dirancang untuk menggalakkan pelaporan keberlanjutan, telah disusun melalui proses konsultatif multi-pemangku kepentingan khusus yang melibatkan perwakilan dari organisasi dan pengguna laporan informasi dari seluruh dunia. Meskipun Dewan Direksi GRI menganjurkan penggunaan Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI (Pedoman GRI) oleh seluruh organisasi, penyusunan dan publikasi laporan yang secara keseluruhan atau sebagian didasarkan pada Pedoman GRI sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembuatnya. Baik Dewan Direksi GRI maupun Stichting Global Reporting Initiative tidak bertanggung jawab atas segala akibat atau kerusakan yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung, dari penggunaan Pedoman GRI dalam penyusunan laporan atau penggunaan laporan berdasarkan Pedoman GRI.

INFORMASI HAK CIPTA DAN MEREK DAGANG Hak cipta dokumen ini dilindungi oleh Stichting Global Reporting Initiative (GRI). Diizinkan memperbanyak dan menyebarluaskan dokumen ini untuk tujuan informasi dan/atau digunakan dalam menyusun laporan keberlanjutan tanpa izin terlebih dahulu dari GRI. Namun, baik dokumen ini maupun ekstraksi dari dokumen ini tidak boleh diperbanyak, disimpan, diterjemahkan, atau ditransfer dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, atau lainnya) untuk tujuan lain tanpa izin tertulis sebelumnya dari GRI. Global Reporting Initiative, logo Global Reporting Initiative, Pedoman Pelaporan Keberlanjutan, dan GRI adalah merek dagang dari Global Reporting Initiative.

KONSORSIUM G4

Global Reporting Initiative PO Box 10039 1001 EA Amsterdam The Netherlands Tel: +31 (0) 20 531 00 00 Fax: +31 (0) 20 531 00 31

Informasi lebih lanjut mengenai GRI dan Pedoman Pelaporan Keberlanjutan dapat diperoleh dari: www.globalreporting.org [email protected]

© 2013 Global Reporting Initiative. Hak cipta dilindungi undang-undang.