Perda No. 17 Tahun 2001
file:///media/cdrom0/17%20tahun%202001.htm
Home Galeri Foto Galeri Video klip Peraturan Daerah Tahun 2001 Tahun 2002
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG
Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005
RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN PERAIRAN UMUM DAN USAHA PERIKANAN LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : 1. bahwa Retribusi Daerah mengarah pada sistem pemungutan Retribusi Daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien, sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan; 2. bahwa Wilayah Kabupaten Pelalawan dilalui oleh sungai-sungai, baik yang besar maupun yang kecil yang bisa dimanfaatkan untuk usaha perikanan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Perairan Umum dan Usaha Perikanan Lainnya; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraTahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN PERAIRAN UMUM DAN USAHA PERIKANAN LAINNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pelalawan. 5. Perairan umum adalah bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi air, baik air tawar maupun air laut mulai dari pasang surut terendah ke arah daratan dan badan air tersebut terbentuk secara alami atau buatan meliputi sungai (sungai mati/oxbow lake, lebak lebung/floodpalin, saluran irigasi, kanal dan estuasi) danau, waduk, rawa, goba (lagoon) dan genangan air lain (telaga, embung, kolong-kolong dan lagokan-lagokan). 6. Budi daya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, membiakkan ikan dan atau memanen hasilnya. 7. Kolam adalah suatu lingkungan peraiaran yang terbatas dan dibuat oleh manusia dan digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya. 8. Keramba adalah suatu kurungan yang dibuat oleh manusia yang berbentuk sangkar yang dilengkapi dengan kerangka dan tertutup serta digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya. 9. Pon system adalah suatu lingkungan perairan umum yang diisolasi dengan menggunakan pagar/empang yang digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya. 10. Jaring apung adalah suatu kurungan yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan jaring tanpa tutup dan digunakan untuk memelihara ikan dan biota air lainnya. 11. Penangkapan ikan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendistribusikan, mengolah atau mengawetkan. 12. Alat penangkap ikan adalah sarana atau perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
1 of 7
02/09/09 11:46
Perda No. 17 Tahun 2001
file:///media/cdrom0/17%20tahun%202001.htm 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan Perairan Umum dan Usaha Perikanan Lainnya dipungut retribusi izin pemanfaatan perairan umum dan usaha perikanan lainnya. Pasal 3 Obyek Retribusi Izin Pemanfaatan Perairan Umum dan Usaha Perikanan Lainnya meliputi pemberian izin pemanfaatan perairan umum dan usaha perikanan lainnya. Pasal 4 Subyek Retribusi Izin Pemanfaatan Perairan Umum dan Usaha Perikanan Lainnya adalah orang atau badan hukum yang memanfaatkan perairan umum dan uasaha perikanan lainnya. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pemanfaatan Perairan Umum dan Usaha Perikanan Lainnya termasuk Golongan Perizinan Tertentu. BAB IV JENIS PEMELIHARAAN DAN PENANGKAPAN IKAN PADA PERAIRAN UMUM Pasal 6 Jenis penangkapan ikan di perairan umum dapat dilakukan dalam bentuk : a. b. c. d. e.
Penangkapan dengan jarring insang; Penangkapan dengan Pole and Line; Penangkapan dengan Long Line; Penangkapan dengan Purse Sine; Kegiatan perikanan jenis penangkapan lainnya yang dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 7
Jenis budidaya ikan di perairan umum dapat dilakukan dalam bentuk: a. b. c. d. e. f.
Kolam; Tambak; Keramba; Jaring Apung; Pen System; Kegiatan perikanan jenis lainnya yang dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 8
Setiap orang atau badan hukum yang telah maupun akan memanfaatkan perairan umum untuk kegiatan pemeliharaan ikan atau kegiatan penangkapan ikan diwajibkan mendapatkan izin dari Bupati cq. Kepala Dinas Perikanan. BAB V SYARAT-SYARAT PEMANFATAN PERAIRAN UMUM Pasal 9 Kepada setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pemanfatan perairan umum untu membudidayakan ikan atau penangkapan ikan, maka perairan umum tersebut harus memenuhi syarat—syarat sebagai berikut : a. Harus merupakan saluran pembuangan yang cukup dalam yang tidak berfungsi sebagai saluran irigasi ( pengangkut ) dan saluran sanitasi ( pengelontoran ) sehingga tidak mengganggu saluran air. b. Tinggi batas ( waking ) dari permukaan air harus bereukuran minimal 75 cm. c. Sepanjang 20 (dua puluh) meter sebelum dan sesudah bangunan-bangunan pengairan dan jembatan harus dibebaskan dari pemanfatan perairan umum. d. Lebar dasar saluran pembuang / sungai harus mempunyai ukuran minimal 100 cm. e. Keramba, jaring apung dan pen system atau pembudidayaan ikan sejenaisnya tidak dibenarkan di Kota Kabupaten, Kecamatan, dan daerah lainnya yang berpenduduk padat. f. Kegiatan di perairan umum tidak mengganggu arus lalu lintas air. BAB VI CARA MEMPEROLEH IZIN Pasal 10 1. Bagi setiap orang / badan usaha yang akan berusaha dibidang perikanan dalam pemanfatan peraiaran umum, harus mendapat izin dari Kepala Derah. 2. Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Perikanan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. Gambar situasi perairan dengan mencantumkan bentuk dan jenais usaha; b. Surat pernyataan warga setempat sekurang-kurangnya 5 (lima) Kepala Keluarga dari tempat tinggal yang berlainan dan tidak ada hubungan keluarga. BAB VII MASA BERLAKU PERIZINAN Pasal 11 Jangka waktu berlakunya izin pemanfatan perairan umum untuk usaha perikanan dapat diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun. Pasal 12 Surat Izin berakhir, apabila : a. Surat Izin Usaha dikembalikan oleh pemegang izin; b. Si pemegang izin meninggal dunia; c. Pembatalan atau pencabutan izin oleh Kepala Daerah demi kepentingan umum dan atau tidak dipenuhi persyaratan yang
2 of 7
02/09/09 11:46
Perda No. 17 Tahun 2001
file:///media/cdrom0/17%20tahun%202001.htm telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; d. Si pemegang izin tidak melanjutkan usaha; e. Habis masa berlaku izin yang bersangkutan. BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 13 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas kolam, jumlah alat tangkap, benih dan ikan komsumsi yang diperjualbelikan. BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF Pasal 14 Prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan biaya penyelenggaraan pemberian izin. BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 15 1. Setiap pemegang izin pemanfaatn perairan umum untuk usaha perikanan di wilayah Kabupaten Pelalawan dikenakan biaya administrasi dan retribusi. 2. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut : a. Budidaya : 1. Kolam a. Kolam dengan luas 0 – 200 meter persegi permukaan air laut Rp. 21.000,-/tahun; b. Kolam dengan luas 201 – 1.000 meter persegi permukaan air laut Rp. 26.000,-/tahun; c. Kolam dengan luas 1.001 – 5000 meter persegi permukaan air laut Rp. 36.000,-/tahun; d. Kolam dengan luas 5001 – 10.000 meter persegi permukaan air laut ………….. Rp. 55.000,-/tahun; e. Kolam dengan luas lebih dari 10.000 meter persegi permukaan air laut ………. Rp. 110.000,-/tahun 2. Keramba Jaring Apung sebesar Rp. 6.500,- per meter persegi permukaan air per tahun. 3. Penangkapan Ikan 1. Empang Pen System sebesar Rp. 6.500,- per meter persegi permukaan air per tahun. 2. Jaring Insang sebesar Rp. 5.800,- per meter persegi permukaan air per tahun. 3. Pole and Line sebesar Rp. 6.500,- per meter persegi permukaan air per tahun. 4. Long Line sebesar Rp. 8.500,- per meter persegi permukaan air per tahun. GOLONGAN A 1. a. Pukat Pantai Kecil dari 500 m tanpa motor , Rp. 13.000,- / tahun; b. Bermotor 0 – 5 GT ……. Rp. 19.000,- / tahun. 2. a. Moro Ami Kecil dari 500 m tanpa motor. Rp. 38.000,-/ tahun; b. Bermotor 0 – 5 GT ……. Rp. 78.000,-/ tahun. 3. a. Pukat Bilis Kecil dari 500 m tanpa motor………… . Rp. 12.000,-/ tahun; b. Bermotor 0 – 5 GT …... Rp. 18.000,- / tahun. 4. a. Purse Seine / Pukat Lingkar kecil dari 300 m tanpa motor Rp. 22.000,-/ tahun; b. Bermotor 0 – 5 GT …. Rp. 68.000,- / tahun. 5. a. Pukat Cincin Bilis Kecil dari 300 m tanpa motor …… Rp. 15.000,- / tahun; b. Bermotor 0 – 5 GT …. Rp. 68.000,- / tahun. 6. a. Gilmet Kecil dari 300 m tanpa motor,……………………… . Rp. 4.000,- / tahun; b. Bermotor 0 – 5 GT ... Rp. 12.000,- / tahun. 7. Bagan Perahu / Rakit a. tidak pakai lampu 1. tanpa motor …….. Rp. 12.000,- / tahun; 2. Bermotor 0 – 5 GT Rp. 22.000,- / tahun. b. Pakai lampu : 1. tanpa motor ……… Rp. 12.000,- / tahun; 2. bermotor 0 – 5 GT … Rp. 20.000,- / tahun. 8. Kelong : a. Kelong betawi : 1. tanpa motor ……… Rp. 13.000,- / tahun; 2. bermotor 0 – 5 GT Rp. 20.000,- / tahun. b. Kelong kotak : 1. tanpa motor ………. Rp. 17.000,- / tahun; 2. bermotor 0 – 5 GT Rp. 21.000,- / tahun. c. Kelong bilis : 1. tanpa motor ………. Rp. 16.000,- / tahun; 2. bermotor 0 – 5 GT Rp. 24.000,- / tahun. d. Kelong pantai kecil dari 300 m : 1. tanpa motor ………. Rp. 12.000,- / tahun; 2. bermotor 0 – 5 GT Rp. 18.000,- / tahun. 9. Sangko : a. tanpa motor …………… Rp. 13.000,- / tahun; b. bermotor 0 – 5 GT …. Rp. 35.000,- / tahun. 10. Tangkul biasa : a. tanpa motor …………… Rp. 12.000,- / tahun; b. bermotor 0 – 5 GT … Rp. 14.000,- / tahun. 11. Tangkul bagan : a. tanpa motor …………… Rp. 16.000,- / tahun; b. bermotor 0 – 5 GT … Rp. 22.000,- / tahun. 12. Rawai kecil dari 500 meter : a. tanpa motor …………… Rp. 12.000,- / tahun; b. bermotor 0 – 5 GT …. Rp. 13.000,- / tahun. 13. Pancing Tonda : a. tanpa motor ……………. Rp. 10.000,- / tahun; b. bermotor 0 – 5 GT …. Rp. 20.000,- / tahun. 14. Jermal : a. tanpa motor …………… Rp. 20.000,- / tahun; b. bermotor 0 – 5 GT … Rp. 30.000,- / tahun. 15. Bubu tiang kecil dari 30 kantong Rp. 40.000,- / tahun Lebih dari 30 kantong ditambah Rp. 2.000,- per kantong
3 of 7
02/09/09 11:46
Perda No. 17 Tahun 2001
file:///media/cdrom0/17%20tahun%202001.htm Bermotor 0 – 5 GT Rp. 80.000,- / Tahun 16. a. Bubu labuh Ris kecil dari 100 m : 1) tanpa motor ……… Rp. 20.000,- / tahun; 2) bermotor 0 – 5 GT… Rp. 30.000,- / tahun. b. Bubu labuh Ris besar dari 100 m : 1) tanpa motor ……… Rp. 20.000,- / tahun; 2) bermotor 0 – 5 GT Rp. 30.000,- / tahun. 17. Cici / Gombang : a. Kecil dari 10 kantong : 1) tanpa motor ……… Rp. 12.000,- / tahun; 2) bermotor 0 – 5 GT Rp. 32.000,- / tahun. b. Besar dari 11 - 20 kantong : 1) tanpa motor ………… Rp. 22.000,- / tahun; 2) bermotor 0 – 5 GT…. Rp. 44.000,- / tahun. c. Besar dari 21 - 30 kantong : 1) tanpa motor ………… Rp. 27.000,- / tahun; 2) bermotor 0 – 5 GT…. Rp. 52.000,- / tahun. 18. Ambai / Togok : a. Kecil dari 10 kantong : 1) tanpa motor ………… Rp. 12.000,- / tahun; 2) bermotor 0 – 5 GT…. Rp. 18.000,- / tahun. b. Besar dari 11 - 20 kantong : 1) tanpa motor ………… Rp. 13.000,- / tahun; 2) bermotor 0 – 5 GT…. Rp. 22.000,- / tahun. c. Besar dari 21 - 30 kantong : 1) tanpa motor …………. Rp. 15.000,- / tahun; 2) bermotor 0 – 5 GT…. Rp. 25.000,- / tahun. Setiap kelebihan 1 (satu) kantong dari 30 (tiga puluh) kantong dikenakan pajak Rp. 2.000,- / kantong 19. Bubu karang a. Kecil dari 30 tanpa motor Rp. 4.000,- / tahun; b. bermotor 0 – 5 GT …… Rp. 8.000,- / tahun. 20. Empang / bulat a. Kecil dari 300 m 1. tanpa motor ……… Rp. 4000,- / tahun; 2. bermotor 0 – 5 GT … Rp. 8.000,- / tahun. b. Besar dari 300 m 1. tanpa motor ………… Rp. 6.000,- / tahun; 2. bermotor 0 – 5 GT ….. Rp. 14.000,- / tahun. GOLONGAN B Kapal motor Perangkat ikan / Hasil laut lainnya Bermotor 0 – 5 GT Rp. 22.000,- / Tahun GOLONGAN C Usaha Pengumpulan Ikan : 1. Terasi ………………………… Rp. 8.000,- / tahun. 2. Ikan Asin / Teri ………………. Rp. 11.000,- / tahun. 3. Ikan Segar ……………………. Rp. 10.000,- / tahun. 4. Udang Kering ………………… Rp. 26.000,- / tahun. 5. Abuk Udang …………………. Rp. 6.500,- / tahun. 6. Udang Segar …………………. Rp. 14.000,- / tahun. 7. Tripang ………………………. Rp. 11.000,- / tahun. 8. Ubur-ubur Kering ……………. Rp. 10.000,- / tahun. 9. Kerang Hidup ………………… Rp. 8.000,- / tahun. 10. Tepung Ikan …………………. Rp. 10.000,- / tahun.
Golongan D Usaha Perikanan Daerah Setiap usaha perikanan daerah diwajibkan menyetor 20 % (dua puluh persen) dari hasil yang diperoleh untuk retribusi daerah, dan 80 % (delapan puluh persen) untuk opersional kegiatan tersebut. 3. Setiap kolam/ tambak, jarring apung, pen system, alat tangkap ikan yang telah mempunyai izin akan dibubuhi label yang bentuknya akan ditentukan oleh Bupati . Pasal 16 Kepada setiap pemegang izin dipungut retribusi sebagai berikut : a. Kolam dipungut sebesar Rp. 200,- / meter persegi permukaan kolam setiap pungutan hasil. b. Keramba sebesar Rp. 100,- / meter persegi permukaan setiap pungutan hasil. c. Benih ikan sebesar 5 % (lima persen) dari harga penjualan per ekor. BAB XI SYARAT-SYARAT TEKNIS PEMELIHARAAN DAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM Pasal 17 1. Pemeliharaan ikan di kolam / tambak : a. Pembuatan kolam / tambak dengan konstruksi dari tanah atau semen dengan luas minimal 200 meter persegi; b. Harus dibuat pintu pemasukan dan pengeluaran dengan konstruksi permanen dan dapat diukur airnya; c. Tidak dibenarkan merubah saluran air yang telah ada; d. Debet air yang masuk ke kolam tidak boleh melebihi 3 liter / detik / meter permukaan air; e. Lokasi kolam harus berada di tempat yang tidak mengganggu alur air bila dilakukan pengeringan. 2. Pemeliharaan dalam keramba, jarring apung dan pen system: a. Pemeliharaan ikan dalam keramba harus diusahakan dengan konsruksi rangka kayu kelas I, kelas II besi, plastik, aluminium atau tali politheline yang dibuat seutuh mungkin denga dilengkapi dinding dan tutup yang jarang serta dibuat dari kayu, bamboo, plastik polytheline yang ditempelkan dengan ikatan tali atau paku yang kuat tidak mudah rusak; b. Jarak belahan kayu / lobang-lobang air di kerambah berkisar antara 0,5 sampai dengan 5 Cm, sehingga aliran air tidak terganggu; c. Pemasangan permukaan keramba harus ditetapkan 1/3 h (tinggi air normal) di bawah permukaan air normal; d. Jarak antara keramba yang satu dengan yang lainnya minimal 50 Cm, sedangkan ukuran keramba disesuaikan dengan teknologi yang digunakan dan permukaan perairan umum yang digunakan; e. Jaring apung dibuat dari bahan polytheline dengan ukuran mata jarring (meter sisa) minimal 1 Cm; f. Jaring apung dipasang pada hamparan rakit yang terbuat dari bamboo, kayu besi atau plastik dengan pelampung dari drum atau pelampung lainnya;
4 of 7
02/09/09 11:46
Perda No. 17 Tahun 2001
file:///media/cdrom0/17%20tahun%202001.htm g. Pen system harus dibuat dari kayu kelas I, kelas II bamboo plastik , besi dan bahan lainnya yang tahan dalam air; h. Pen system dibuat pada lingkungan perairan umum daerah pasang surut, rawa atau perairan danau. 3. Penangkapan ikan di perairan umum: a. Usaha penangkapan dilakukan di perairan umum dan tidak menghambat lalu liontas kenderaan air; b. Menggunakan alat penangkapan jarring insang, pola and line, long line, purse sine; c. Penangkapan dilakukan dengan motor. 4. Segala akibat yang disebabkan oleh adanya kegiatan pemeliharaan ikan dan penangkapan ikan di perairan umum menjadi tanggung jawab pihak pemohon izin. 5. Pemeliharaan dan penangkapan ikan di perairan umum : a. Harus memelihara keadaan lingkungan perairan itu sendiri; b. Tidak melakukan perubahan keadaan perairan yang mengakibatkan berkurangnya volume air; c. Harus mencegah timbulnya penangkapan ikan dengan mempergunakan racun, bahan peledak atau bahan laqinnya yang dapat menimbulkan kematian ,baik langsung maupun tak langsung terhadap populasi ikan dan biota air lainnya. d. Dalam hal pemanfaatan perairan umum untuk usaha perikanan tersebut harus pula keadaan/pengelolaan lingkungan hidup sesuai perundangan-undangan yang berlaku. BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 18 Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Pemanfaatan Perairan Umum dan Usaha Perikanan Lainnya adalah Kabupaten Pelalawan. BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 19 1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang. 3. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya dikenakan denda sebesar 2 persen (%) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 21 1. Pembayaran retirbusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 2. Retrtibusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan. 3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 22 1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. 3. Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XII KADALUARSA Pasal 23 1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 2. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran atau ; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 24 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25 1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. 2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. 3. Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan. 4. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 26 1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. 2. Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) . BAB XX INSTANSI PEMUNGUT Pasal 27 1. Instansi pemungut Retribusi Izin Pemanfaatan Perairan Umum dan Usaha Perikanan Lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh jumlah pungutan.
5 of 7
02/09/09 11:46
Perda No. 17 Tahun 2001
file:///media/cdrom0/17%20tahun%202001.htm BAB XXI PENGAWASAN Pasal 28 Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. BAB XXII P E N Y I D I K AN Pasal 29 1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana. 2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meinggalkan dan memeriksa tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi; i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XXIII KETENTUAN PIDANA Pasal 30 1. Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terutang. 2. Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) ini adalah pelanggaran. BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.
Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 2 Juli 2001. BUPATI PELALAWAN, d.t.o. T. AZMUN JAAFAR
6 of 7
02/09/09 11:46
Perda No. 17 Tahun 2001
7 of 7
file:///media/cdrom0/17%20tahun%202001.htm
02/09/09 11:46
