09 11:33

Perda No. 12 Tahun 2003

file:///media/cdrom0/12%20tahun%202003.htm

Home Galeri Foto Galeri Video klip Peraturan Daerah Tahun 2001 Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG

Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005

RETRIBUSI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya iklim usaha dan banyaknya investor yang menanamkan modalnya di daerah Kabupaten Pelalawan saat ini telah membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja di Kabupaten Pelalawan; b. bahwa penempatan tenaga kerja adalah upaya yang telah diprogramkan oleh pemerintah dan adanya dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan kesempatan kerja terutama dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan atau keluarga pekerja/buruh termasuk peningkatan sumber daya manusia; c. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang perlu diatur dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap daerah dalam upaya peningkatan tenaga kerja lokal, perlindungan, pengiriman dan alih tekhnologi bagi tenaga kerja Indonesia di perusahaan; d. bahwa untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada pekerja/buruh di perusahaan, perlu diatur standar kesehatan dan hygene perusahaan yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan kemajuan perusahaan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72); 7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal Bagi Perusahaan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 17); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2002 Nomor 29); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan. 5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan 6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 7. Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan /atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 8. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah. 9. Pengusaha adalah: a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan

1 of 8

02/09/09 11:33


file:///media/cdrom0/12%20tahun%202003.htm perusahaan bukan danmiliknya; berkala dipungut setiap tahunnya. Gambar Pertama Berkala 1. Struktur besarnya tarif Keselamatan Kerjaatau : badan hukum yang berada di Wilayah c. dan Orang perseorangan, persekutuan, Negara Republik Indonesia dan Rencana Pengesahan Pelayanan Kapasitas Tahun : BABPelayanan/ VIII atau di luar wilayah Indonesia. (GR) setiap 500. 000,750. 000,Kesehatan a. s/d 100 orang WILAYAH Berka la permohonan, 10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yangPEMUNGUTAN berbadan hukumRETRIBUSI atau tidak yang mempekerjakan Pertama pekerja dengan tujuan 1. 000. 000,1. 250. 000,b. >100 s/d 500 1 Pasal 16 mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badanlantai hukum, swasta maupun milik 000. 000,2. 500. baik 000,-milik2. c. >500 s/d 1000 bangunan, Negara/Daerah. 2. 500. 000,3. 000. 000,d. >1000 Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Pelalawan. jaringan dsb 11. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu Pengesahan Dokter 4. 750. 000,1. 000. 000,tertentu kerja, hak dan kewajiban para pihak. 1 2 maupun untuk waktu 2 tidak tertentu yang memuat syarat-syarat 3 4 5 6 BAB IX Pemeriksa Kesehatan Kerja 12. Hubungan kerja adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik TATA CARA PEMUNGUTAN 100. 000 Dengan luas peman asan: MESIN/PESAWAT/INSTALASI Pedoman Pemeriksaan Menurut jenismengandung Pemeriksaan sesuai untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang unsur pekerjaan, upah dan perintah. a. s/dPasal 50 m217 BAHAN: 100. 000,Kesehatan Tenaga Kerjasistem hubungan kebutuhan dengan potensi Resiko : pelaku dalam proses 13. Hubungan industrial adalah suatu antara para barang 50. 000 100. 000 produksi b. 51 s. yang d 100 terbentuk m2 Ketel uap, air/minyak untuk 200. 000,150. 000,Fisik lengkap atau1jasasetiap yang meliputi pengusaha, pekerjaa. dan 90. 000 150. 000 c. pemerintah. 101 s/d 500 m2 ketel tidak 1. Pemungutan retribusi dapat diborongkan. 125. 000,275. 000,b. Kondisi mental 14. Serikat pekerja/buruh adalah organisasi pekerja/buruh yang bersifat mandiri, demokrasi, bebas dan bertanggung jawab 150. 000 250. 000 d. 501 s/d 1. 000 m2 2. Retribusi atautembus dokumen lain yang dipersamakan. 200. 000,175. 000,c. Senar 3 dipungut dengan menggunakan SKRD 175. 000dan 400. 000 e. guna >dalam 1. 000 m2 11, Pasal hak yang pungutan dibentuk dari, oleh,sebagaimana untuk pekerja/buruh memperjuangkan dan kepentingan kaum pekerja/buruh 3. Hasil retribusi dimaksud Pasal 12, Pasal 13, 15 disetorkan ke 225. 000,215.Pasal 000,- 14, Pasal d. Laboratorium darah dan Urine 200. 000 500. 000 keluarganya. Kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 250. 000,Rutin 15. Kesepakatan kerja bersama/perjanjian kerja bersama adalah kesepakatan hasil perundingan yang diselenggarakan oleh Ketel Listrik Dengan kapasitas e. Laboratorium kh usus darah dan100. 000 serikat pekerja/buruh atau gabungan serikatUrien. pekerja/buruh Xdengan yang 100. 000 50.memuat 000 a. s/d BAB 2,5 ton uap/jampengusaha atau gabungan pengusaha syarat-syarat kerja, untuk mengatur dan melindungi SANKSI hak ADMINISTRASI dan kewajiban kedua belah pihak. 150. 000 90. 000 b. >2,5 s/d 5 ton uap/jam 2 10. 000,Rekomendasi Pengu naan Jumlah pemakai pertahun: c. >5Pasal –pengusaha 25 ton 16. Perselisihan industrial adalah perselisihan antara 18 uap/jam atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau 50. 000,15. 000,Pestisida a. s/d 200 ltr/kg d. >25 ton uap/jamkarena tidak adanya persesuaian 250. 000 150. 000 serikat4 pekerja/buruh atau gabungan serikat paham 100. 000,- mengenai 75. 000,b. 201pekerja/buruh s/d 1000 400. 000 200.berupa 000 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada norma waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi pelaksanaan syarat-syarat kerja, pelaksanaan kondisi 000,-kerja. c. > 1000kerja, hubungan kerja, dan/atau50. bunga (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih 17.sebesar Mogok2% kerja adalah tindakan pekerja/buruh secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai 100. 000 Dengan luas peman asan: Bejana uap/pemanas air atau Pemeriksaan Keseh atan dengan menggunakan STRD. akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan a. s/d 20 m2industrial yang dilakukan, agar pengusaha memenuhi tuntutan ekonomis yang berdiri Tenaga Kerja : 30. 000 60. 000 b. 21 s/d 50 m2 sendiri/penguap/sterilizer pekerja/buruh. 3. 500,5. 000,perorang a. Kehilangan daya dengar 50. 000 hak 100. 000 berakhirnya c. hubungan 51 s/d 100kerja m2 karena suatu hal tertentu mengakibatkan 18. Pemutusanb.hubungan kerja adalah pengakhiran 5. 500,6. 500,perorang Kandungan logam dalam BAB XI 90. 000 150. 000 m2 dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha. d. 101 s/d 500 5. 500,6. 500,perorang darah TATAe.CARA 150. 000 250. 000 > 500PEMBAYARAN m2 19. Pelatihan c. kerja adalah keseluruhan memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan 5. 000,6. 000,perorang Kandungan logam dalamkegiatan untuk memberi, 200. 000 400. 000 atau dengan Pasal 19volume: 3 keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan keahlian 1. 500,-tertentu sesuai 2. 000,perorang Urien a. s/d 500 liter 1. 000,1. 500,perorang d. Rontgen paru dengan jenjang dan klasifikasi jabatanharus atau pekerjaan. 30. 000 40. 000 b. 501sekaligus. s/d 1. 000 liter 1. Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi 3. 500,5. 000,perorang e. Pemeriksaan Kesehatan 20. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan tenaga kerja yang secara50. terpadu antara40.pelatihan 000 000 atau c. 1. 001 s/d(lima 5. 000belas) liter diselenggarakan 2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD dokumenlain 1. 500,2. 000,- yang perorang umum dengan bekerja langsung di bawah bimbingand.dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh lebih berpengalaman, 60. 000 80. 000 5. 001 s/d 10. 000 liter yang dipersamakan. 1. 500,2. 000,perorang f. Pemeriksaan gigi dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan, menguasai keterampilan atau tertentu. 90. 000 120.keahlian 000 e. 10. 001 dalam s/d 50.rangka 000 liter 3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran tretribusi diatur dengan Keputusan 3. 500,5. 000,- Kepala Daerah. perorang g. Fungsi paru 120. 000 160. 000 f. > 50.untuk 000 liter 5 21. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan mempertemukan tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja 1. 500,2. 000,perorang h. Pemeriksaan darah rutin 000 200. 000 serta 150. supaya tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaanBAB sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, pengguna XII 2. 500,3. 000,perorang i. Urien rutin tenaga kerja memperoleh tenaga headier) kerja yang sesuai dengan kebutuhan. TATA CARA PENAGIHAN 1. 500,2. 000,perorang 50. 000 Pengering uap (super Dengan luas peman asan: j. Fungsi jantung 22. Perusahaan Tenaga Kerja adalah badan usaha yang berbentuk terbatas, dan atau 1. 500,2. 000,- perseroan perorang yang berdiri sendiri a. s/dPasal 50 m220 k. Jasa Pemeriksaan Visus Indoensia (PJTKI) serupa dengan itu yang berusaha dibidang b. jasa bertentangan dengan50. ketentuan 500,2. 000, 000 51 penempatan s/d 100perorang m2 tenaga kerja dan tidak 100.1. 000 l. Laboraturium kimia darah 4 500,4. 000,perorang 100. 000 101 s/d 500 m2 sebagai awal tindakan 150.3. 000 m. Surat Antropomentri 1. Pengeluaran peraturan perundang-undangan Teguran/Peringatan/surat yang berlaku.c. lain yang sejenis pelaksanaan penagihan Retribusi 3. 500,4. 000,perorang 150. 000 d. > 500 m2 250. 000 (ergonomi) 23. dikeluarkan Penempatansegera tenagasetelah kerja ilegal 7 (tujuh) adalah hari sejak penempatan jatuh tempo tenaga pembayaran. kerja yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan 000 000 Wajib200. n. Daya Kerja fisik 2. Dalam (calo/pialang) jangka yang waktu tidak 7 (tujuh) sesuaihari dengan setelah ketentuan. tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang 400. sejenis, Retribusi o. Kesegaran jasmani 24. harus Visa kerja melunasi adalah Retribusi ijin masuk yang dantekan terutang. tinggal bagi pekerja berasal 50.untuk 000 bekerja. Dengan Unit:dari/ke suatu negara a. Botol baja/Bejana p. Gizi kerja 25. 3. Tata Retribusi cara pembayaran, penempatan penyetoran, dan hubungan tempat industrial pembayaran tenaga kerja diatur adalahdengan pungutan Keputusan DaerahKepala atas Daerah. pelayanan30. dan 000jasa 30. 000 a. 1 s/d 10Retribusi buah q. Pemeriksaan Kesehatan 50. 000 75. 000 b. 11 s/d 100 buah pemerintahkulit. Kabupaten Pelalawan. 21 buah peraturan Perundang-undangan 000 150. 000 c. 101Pasal s/d 500 26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Retribusi 100. diwajibkan Hiperkas & Keselamatan 150. 000 200. 000 d. 501 s/d 1. 000 atau buahpemotongan Retribusi tertentu. untuk5 melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan Bentuk dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Daerah sebagaimana dalam Pasal ayat Kerja (lingkungan kerja) 150.20 000 000 e. >1. 000 buah 27. formulir Masa yang Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang Retribusi merupakan batas-batas waktu dimaksud bagi300. wajib Retribusi untuk 75. 000,a. Faktor kimia lingkungan (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah. memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas. 75. 000,- 40. 000 100. 000,- 50. 000 Perkomponen / sampel : transport/unit b.kerja Bejana 28. REAP-TK adalah / Evaluasi Adminsitrasi Penempatan 75. 000,- 40. 000 Perkomponen / sampel Tenaga Kerja. 100. 000,- 50. 000 Gas,Rekomendasi uap. c.1) Bejana stasioner/unit B A B XIII 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat/ SKRD yang besarnya 100. 000,- 40. 100. 000,Perkomponen sampeladalah surat Ketetapan Debu 000 50.menentukan 000 d.2) Pesawat pendingin/Unit KADALUARSA jumlah retribusi yang terhutang. 25. 000,150. 000,Perkomponen / sampel 3) Cerbong asap Pasalpemipaan 22 Jaringan 50. 000 Instalasi pemipaan 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang 35. 000,4) Limbah cair Indu stri KurangPersampel 40. 000 50. 000 a. Jaringan pipa uap 5)Retribusi, Bau-bauan menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok administrasi dan jumlah yang 1. Penagihan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 Retribusi,besarnya ( tiga ) tahun terhitung sejak 40. 000 50. 000 saat terutangnya b. Jaringan pipa air 6 Persampel 4 m buju r sangkar masih harus dibayar. Retribusi, apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. 40. 000 50. 000 c.kecuali Jaringan pipa min yak 15. 000,Radius sumber b. Faktor Fisika 31. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan selanjutnya SKRDKBT adalah Surat 2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tertangguh apabiladisingkat : 40. 000 50. 000 d. Jaringan pipa gasDaerah 35. 000,20. 000,a. s/d 10 titik pengu kuran 6 1) Tingkat kebisingan Ketetapan yang menentukan tambahan jumlah yang telah ditentukan. a. Diterbitkan Surat Teguran danatas ataub. ; 11 s/d 100. 000,50. 000,40 titik 50. 000 Dapur atau tanur Dengan kapasitas: 32. Suratb.Setoran Retribusi utang Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah suratmaupun yang digunakan oleh wajib retribusi untuk Ada pengakuan retribusi daric.Wajib Retribusi baik langsung tidak langsung. 150. 000,- 75. 000 > 40 50. 000 a. s/dtitik 25 ton melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang 100.150. 000 000,- 75. 000 b. > 25 s/d 100 ton 7 ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIV 200. 000,- 150. 000 perc.100 m2 s/d 100. 000 > 100 200 ton 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya MASA disingkat RETRIBUSI STRD DAN adalah SAAT surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau 7. 500,Pertitik pengukuran : 2) Cahaya penerangan 125. 000 200. 000 d. > 200 ton sanksi administrasi berupa bunga atau RETRIBUSI denda. 20. 000,10. 000,1. s/d 2 titikTERHUTANG 3) Tekanan panas iklimdan kerja 50. 000 Pesawat pembangkit gas karbit, 2. 3Dengan kapasitas 000,- kerja dan 25. 000,s/dpegawai 6 34. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pasal 23pengawas, ahli keselamatan kerja, dokter100. kesehatan dengan kapasitas pengisian 4. 500,000,3. pengisian; > 6 kesehatan titik pegawai tekhnis di bidang hygene perusahaan dan keselamatan kerja150. untuk melakukan penilaian dengan 15. 000 25. 000 a. s/d 10 kg 4. 500,000,Pertitik Masa Retribusi jangka waktu tertentu yangfaktor-faktor lamanya ditetapkan oleh Kepala sebagai dasar untuk menetapkan 8 adalah melalui pengukuran-pengukuran terhadap lingkungan kerja, gizi Daerah kerja5.dan pemeriksaan tenaga 20. 000 40. 000 kesehatan b. > 10sampel s/d 500 kg 5. 000,Titik dan Getaran (vibrasi) besarnyakerja. Retribusi 4) Terhutang. 30. 000 60. 000 c. > 500 s/d 1. 000 kg 50. 000 100. 000 d. > 1. 000 kg Pasal 24 Pelatihan : 100. 100. 000 000,Dengan Pesawat B A daya: B II Ý Dokterpembangkit Hiperkes listrik 7 (generator) Retribusi terhutang terjadi pada saatdigerakkan diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 50. 000 60. 000 a. s/d 100 tk yang 75. 000,perusahaan NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 75. 000 100. 000 b. > 100 s/d 500 tk turbin (uap, air,perusahaan gas atau motor Ý Paramedis Pasal 2 100. 000 150. 000 c. > 500 s/d 1. 000 tk diesel) 9 Bahan-bahan kimia 150. 000 250. 000 d. > B 1. 000 tk s/d 10. 000 tk A B XV Dengan nama Retribusi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja dipungut Retribusi atas kegiatan penempatan tenaga kerja berbahaya selain Pestisida: e. > 10. 000 tk PENGURANGAN, KERINGANAN DAN hubungan kerja dan diluar hubungan kerja serta pembinaan pengembangan terhadap tenaga kerja yang bekerja di dalam 1. s/d 500 ltr/kg 150. 000,- 400. 000 8 dan 200. 000 PEMBEBASAN RETRIBUSI yang dilakukan oleh2.Pemerintah Daerah. 501 s/d 1000 ltr/kg 250. 000,Pasalsatuan 25 Lokomotif yang digerakkan Dengan unit 100. 750. 000 000,75. 000 50. 000 3. > 1000 ltr/kg 10 mesin uap atau motor diesel Pasal 3 5) Radiasi

1. Kepala Daerah dapat memberi5an pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. 100. 000 Jalan/jaringan rel in dustri Den gan panjang: Pemberian pengurangan dan orang keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Objek2.Retribusi adalah kegiatan setiap pribadiretribusi atau badan, 45. 000 60. 000 a. s/d 2 kmunit/satuan kerja berkenaan dengan: 11 Retribusi. 75. 000 100. 000 b. > 2 km s/d 5 km 3. a. Tata Kegiatan carapenempatan pengurangan, tenaga keringanan kerja oleh: dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. 150. 000 100. 000 c. > 5 km 1. Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI), kantornya, baik kantor pusat maupun kantor perwakilan 50. 000 Conceyor B A Bkapasitas: XVI berkedudukan di Kabupaten Pelalawan;Dengan 500 000 a. PIUTANG s/d 25 kg jam PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KEDALUARSA UsahaCARA Swasta dan/atau Badan-badan usaha lainnya yang telah mendapat ijin50. operasi dan 37. yang tidak 122. BadanTATA 50. 000 75. 000 b. > 25 s/d 50 jam Pasal 26 kg bertentangan dengan ketentuan perundan-undangan yang berlaku; 25. 000 100. 000 c. > 50 kg jam 3. Proyek-proyek yang telah disahkan oleh pemerintah dan bantuan Luar Negeri. 1. yang tidak mungkin hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat 13 Retribusi Escalator per unit 100. 000 50. 25. 000 b. Piutang Pembinaan dan pengembangan terhadapditagih tenaga lagi kerjakarena yang bekerja di dalam hubungan kerja dan di 000 luar hubungan kerja dihapus. yang dilakukan oleh perkakas/mesin Pemerintah Daerah yaitu: Dengan daya: 50. 000 1. Mesin 2. Kepala menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerahkerja yangserta sudah kedaluarsa sebagaimana 1. Daerah Perencanaan kerja,motor informasi dan lowongan pendidikan/pelatihan tenaga 15. 000 25. 000 a.ketenagakerjaan, s/d 6 tk produksi yangtenaga digerakkan dimaksudkerja padayang ayat (1). dilaksanakan oleh Perusahaan/Badan Usaha dan mendapat rekomendasi dari40. Dinas 20.Kerja 000 . 000 Tenaga b. > 6 s/d 20 tk listrik/motor bensin /motor 30. 000 60.dengan 000 > 20 s/d 50penyediaan tk gas tenaga un tuk kerja setiap pk. c. 2. diesel/motor Pendayagunaan secara optimal serta tenaga kerja yang sesuai pembangunan 40. 000 80. 000 d. > 50 s/d 100 tk berskala makro sampai mikro. AB 50. 000kerja 100. 000 e. yang >B100 tkXVII dengan bakat dan minat, dan kemampuan tenaga kerja sesuai tenaga 143. Pelayanan penempatan PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN pekerjaan yang tepat. Pasal 27 50. 000 Dengan kapasitas: 2. Mesin perkakas/mesin 4. Penciptaan hubungan yang harmonis dan terpadu antara pelaku proses produksi barang dan jasa yang 15. 000 30. 000 produksi yang digerakkan dengan a. s/d 5 ton diwujudkan dalan hubungan industrial. 1. Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib b.Retribusi dapat kepada Kepala 30. 000 60. 000 > 5 s/d 20 ton mengajukan permohonan pengembalian hidrolik (pnematik) dengan 5. kapasitas Perlindungan terhadap tenaga kerja c. dan serta memberikan sanksi kepada90. pekerja Daerah. 45. 000 000 dan perusahaan > perusahaan 20 s/d 50 ton sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan kerja bersama bila menyimpang dari 60. 000 120. 000 d. > 50 ton 2. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan pembayaran peraturan yangpada berlaku. Retribusiketentuan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) harus memberikan keputusan. 3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) Pasal 4

2 of 8

02/09/09 11:33


file:///media/cdrom0/12%20tahun%202003.htm Subjek retribusi bulan. adalah pribadi dan/atau dan badan yang Dengan menurutkapasitas: Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar Pesawat angkat/erane retribusi. 4. Apabila wajib retribusi lainnya, retribusi sebagaimana dalam 30. 000 100. 000 50. 000 dimaksud alat-alat beratmempunyai utang retribusi a. s/d 5 ton kelebihan pembayaran ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu 50. 000 75. 000 b. >terlebih 5 s/d 10 ton retribusi tersebut. 75. 000 100. 000 50.ayat 000 (1) dilakukan c. > 10 s/d 30 tondimaksud dalam 5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dalam jangka waktu 15 BA B50 III ton 100. 000 150. 000 d. > 30 s/d paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimannya SKRDLB. 125. 000 200. 000 e. > 50 s/d 100 ton KETENTUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERIJINAN 6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah 150. 000 250. 000 f. > 100 s/d 5 500 ton Pasal memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. 300. 000

g. > 500 ton

175. 000

1. Setiap tenaga untuk bekerja atau magang baik dalam wilayah Kabupaten BAB XVIII 16 penempatan Gondola per u nit kerja Kabupaten Pelalawan 40. 000 30. 000 Pelalawan, di luar wilayah Kabupaten Pelalawan, di dalam Negeri atau di luar Negeri wajib mentaati semua ketentuan INSTANSI PEMUNGUT 50. 000 Pelalawan. Fork-lift Dengan kapasitas: yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasal 28 20. 000 40. 000 a. s/d 5 ton 2. Lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri dari: 25. 000 50. 000 b. > 5 s/d 20 ton 17 pemungut Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. 1. Instansi a. PJTKI; 30. 000 60. 000 c. > 20 s/d 30 ton 2. Uang b. Instansi perangsang pemerintah atasatau pungutan Badan retribusi Usaha Swasta ini d. ditetapkan sah; sebesar 35. 000 70. 000 >yang 30 s/d 50 ton 5 % dari jumlah pungutan. c. Proyek-proyek swasta dan/atau Pemerintah e. sesuai yang ditetapkan; 45. 000 90. 000 > 50ketentuan ton B A B XIX d. Perusahaan impresariat atau sponsornya. 18 Sky lift per un it 25. 000 20. 000 P E N G AW AS AN Pasal Pasal 29 6 bidang: 100. 000 Perancah Dengan luas 50. 000

a. s/d 5. 000 m2

40. 000

Kepala 1. Daerah PJTKI, Badan usaha pejabatdan tertentu perusahaan untuk melakukan pemagangan pengawasan terhadap sah terdaftar pada Peraturan DinasDaerah Tenaga dengan 100. 000ini. Kerja 50. 000 b. > 5. 000yang s/d 10. 000wajib m2pelaksanaan 19 menunjuk menunjukan job order asli atau demand letter c. yang minimal masih berlaku surut selama 1 (satu) tahun dan memperoleh > 10. 000 m2 Keputusan pendaftaran maupun Ijin operasional dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja 150. 000 . 60. 000 2. Pelaksanaan pemagangan wajib mendapat persetujuan Pemerintah Daerah dan Menteri Tenaga Kerja yang hasil Tangki apung/tangki Dengan kapasitas: B A B XX pelaksanaan dan kemajuannya dilaporkan kepada Gubernur 45. 000 60. 000 penampung a. s/d 10 ton Riau. 20 PENYIDIKAN 3. Pendaftaran PJTKI, Badan usaha Perusahaan pemagangan setelah 75. 000 100.diperpanjang 000 b. > 10 s/d 30 tonberlaku 1 (satu) tahun, dan dapat Pasal diadakan evaluasi kinerja. 90. 000 150. 000 c. > 30 ton 30 4. Calon TKI maupun peserta magang sebelum ke tempat pelatihan/magang atau ke luar negeri, wajib mengikuti orientasi 75. 000 100. 000 khusus100. 000 penyidik Instalasi listrikSipil tertentu dilingkungan a. s/dPemerintah 100 kva 1. Pejabat Pegawai Negeri Daerah diberi wewenang sebagai untuk pra pemberangkatan (OPP) atau pembekalan akhir pemberangkatan ( PAP). 150. 000 200. 000 101 s/d 500 kva melakukan penyidikan tindak pidana di bidangb.Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara 225. 000 300. 000 c. 501 s/d 1. 000 kva 21 Pidana yang berlaku. 300. 000 400. 000 d. 1. 001 s/d 10. 000 kva 2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: Pasal 400. 000 500. 000 e. > 10. 000 7 kva a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Alat pemadam api ringan Pertabung 000 Tenaga 10. 000 Setiap PJTKI22dan bidang perusahaan Retribusi, pelaksana agar keterangan pemagangan atau wajib laporan menyampaikan tersebut menjadi laporan lebih tertulis lengkap kepada dan Kepala jelas;15.Dinas Kerja setiap bulan, triwulan b. (APAR) Meneliti, dan tahunan. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan sehubunganTiap dengan tindak Instalasi yang alarmdilakukan kebakaran zone ataupidana tiap 20Retribusi; titik 100. 000 100. 000 100. 000 23c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang B A B pribadi IV atau badan sehubungan denga tindak pidana di bidang otomatic GOLONGAN RETRIBUSI Retribusi; Instalasi Hydrant Tiap Pasal box hydrant/Hydrant 100. 000 100. 000 100. 000 8 24d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pilar Retribusi; Retribusi Penempatan dan Perlindungan Perizinan Instalasi Springkler Tenaga Kerja termasuk Tiap pipaGolongan pembagi atau Max Tertentu. 100. 000 10. 000 10. 000 25e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain 48 titik serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; B AB V f. Meminta bantuan tenaga dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 15. 000 100.tindak 000 pidana di 20.bidang 000 Retribusi; Hydro static hydran t ahli a. TINGKAT Tiap unit springkler CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang ruangan atau tempat30.pada 20. 000 000 saat pemeriskaan b. Tiap pompa meninggalkan Pasal 9 hydrant 26 5.dimaksud 000 000 Systemorang penyediaan air dokumen yang dibawa10. sedang berlangsung dan memeriksac.identitas dan/ atau sebagaimana hydrant/unit pada huruf e); diukur berdasarkan jenis Tingkat penggunaan jasa retribusi dan klasifikasi. h. Memotret seseorang yang berkaitan denga tindak pidana Retribusi; Instalasi pemadam otomatic Tiap unit 500. 000 50. 000 25. 000 27i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya B A B VIdan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; integrate sistem j. Menghentikan penyidikan; PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR 28 Kipas tekanan udara Tiap unit 25. 000 15. 000 k. Melakukan tindakan lain yang DANperlu BESARNYA untuk kelancaran TARIF RETRIBUSI penyidikan tindak pidana Retribusi menurut hukum yang Alat pemadam api ringan TiapPasal pembuatan sample 100. 000 50. 000 50. 000 bertanggung jawab. 10 29 sampai dengan 200 unit 3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil Prinsip dan sasarankepada dalam penetapan Struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuksesuai menutup sebagian atau penyidikan penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan 30 Instalasi pemancar radio Dengan satuan unit 100. 000 60. 000 50. 000 seluruh biaya pemberian izin. yang penyelenggaraan diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku. 31

Instalasi men ara kontrol

100. 000

60. 000

50. 000

B A Bsatuan XXI unit Instalasi pelayanan medie per Dengan 100. 000 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI KETENTUAN PIDANA unit

Dengan satuan unit

60. 000

50. 000

60. 000

50. 000

BAB VII

32 33

Pesawat antena pen erima

Pasal 31 11 Pasal

Dengan satuan unit

100. 000

gelombang elektron ik 1. Barang Setiap tenaga kerja yang diterima dan telah bekerja pada perusahaan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 25.000,00 1. siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan per 34 orang per tahun diluar tenaga kerja AKAD. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,dengan tidak Instalasi petir per unit 50. 000 (lima juta 40.Rupiah) 000 30. 000 2. mengurangi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya dibebankan kepada pihak perusahaan. kewajiban untuk membayar Retribusi yang terhutang. 35 Lift per unit 50. 000 40. 000 25. 000 2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Instalasi per 50. 000 40. 000 25. 000 3. Atau36sesuai denganpengolah ketentuan limbah perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 unit B A B XXII 37 Instalasi radiasi per unit 50. 000 40. 000 25. 000 Struktur dan besarnya tariff Retribusi Penempatan Tenaga Kerja: PENUTUP KETENTUAN 7. 500 10. 000 Bahan kimia berbah aya a. s/d 500 kg Pasal 32 a. Legalisasi surat-surat ……………………………….Rp5.000,00 38

b. 501 s/d 1. 000 kg

20. 000

15. 000

b. yang Ijin mendirikan PJTKI,LLS……….Rp250.000,00. 30. 000 000 lanjut oleh > 1. 000 kg Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini c. sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur40. lebih Kepala c. Rekomendasi ijin lowongan kerja………………….Rp 50.000,00 Daerah . 39 Pengujian tah anan isolasi 50. 000 25. 000 d. Rekomendasi Penempatan tenaga kerja: Pengujian pentanah an 30. 000 20. 000 1. Dalam negeri antar Daerah……...………………Rp50.000,00. Pasal 33 40 2. (grounding) Antar daerahtanah lokal ……………………………….Rp .15.000,00. Peraturan e. Rekomendasi Daerah ini mulai pelatihan/pemagangan berlaku pada tanggal tenaga diundangkan. kerja: 1. Dalam Daerah propinsi Riau ………………..……Rp .25.000,00. Agar setiap orang dapatNegeri mengetahui, memerintahkan pengundangan50.000,00. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 2. Di Luar ……………………………………..Rp Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. per orang Rp. 50.000,00 f. Evaluasi/Uji administrasi/program Pasal 13 Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 1 Oktober 2003 a. Pelayanan pemerantaraan Pemutusan Hubungan Industrial (PHI) per kasus sebesar BUPATI Rp 150.000,00. PELALAWAN, b. Pelayanan pemerantaraan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per orang sebesar Rp. 60.000,00. c. Pengesahan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB) terdiri dari: Dto. 1) Penelitian ………………………………Rp. 25.000,00 2) Pengesahan PP/PKB: T. AZMUN JAAFAR (a) Perusahaan skala besar (di atas 200 orang TK) …..…..….….Rp. 250.000,00 (b) Perusahaan skala menengah (di atas 100 orang TK) …………………Rp. 150.000,.. Diundangkan di Pangkalan Kerinci (c) Perusahaan skala kecil (di atas 25 orang TK) …………………………….50.000,.00 pada tanggal 1 Oktobert 2003 kerja untuk waktu tertentu (PKUWT): d. Pembuatan perjanjian SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, 1) PKUWT sampai dengan 1 (satu) tahun: MARWAN IBRAHIM (a) Penelitian ………………………..Rp. 15.000,00 (b) Pendaftaran perusahaan skala besar (di atas 200 orang TK) per orang...Rp. 25.000,00 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 12 Rp. 10.000,00 (c) Pendaftaran perusahaan skala sedang (di atas 100 orang TK) per orang (d) Pendaftaran perusahaan skala kecil (di atas 25 orang TK) per orang …Rp. 7.500,00 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Hubungan Industrial:

2) PKUWT melebihi 1 (satu) tahun: (a) Penelitian ……… .……………….Rp. 10.000,00 (b) Pendaftaran perusahaan skala besar (di atas 200 orang TK) per orang …Rp. 15.000,00 (c) Pendaftaran perusahaan skala sedang (di atas 100 orang TK) per orang …………………………………Rp.

3 of 8

02/09/09 11:33


file:///media/cdrom0/12%20tahun%202003.htm 10.000,00 (d) Pendaftaran perusahaan skala kecil (di atas 25 orang ) per orang…… Rp. 5.000,00 e. Ijin kerja malam wanita dalam Kabupaten Pelalawan……………………………..…Rp. 125.000,00 f. Ijin penyimpangan waktu kerja ……...Rp. 100.000,00 g. Akte pengawasan ketenaga kerjaan…….. Rp. 150.000,00 Pasal 14 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kesehatan dan Lingkungan Kerja:

4 of 8

02/09/09 11:33


5 of 8


02/09/09 11:33


6 of 8


02/09/09 11:33


7 of 8


02/09/09 11:33


8 of 8


02/09/09 11:33

09 11:33

Recommend Documents