09 11:10

Perda No. 07 Tahun 2001

ﬁle:///media/cdrom0/07%20tahun%202001.htm

Home Galeri Foto Galeri Video klip Peraturan Daerah Tahun 2001 Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI GANGGUAN

Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : 1. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraanpenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten; 2. bahwa Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem pemunggutan pajak dan retribusi yang sederhana, efektif dan efesiensi sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka dipandang perlu untuk menertiban Izin Gangguan dalam Daerah Kabupaten Pelalawan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan; Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) STBL Tahun 1926 nomor 226 yang dirubah dan ditambah dengan STBL Tahun 1940 Nomor 14 dan 450; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25); 3. Undang -undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Nomor 3902); 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Linkungan Hidup di Luar Pengadilan; 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1987 tentang Penertiban Punggutan-punggutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Gangguan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah da Retribusi Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemerikasaan di bidang Retribusi Daerah ; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 4. Pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam bidang perusahaan. 5. Perusahaan adalah setiap jenis usaha yang memproduksi, mengelola, memasarkan barang jasa, memproduksi dan merehabilitasi barang-barang/jasa industri untuk tujuan komersial dan atau sosial. 6. Izin Gangguan adalah Izin Tempat Usaha Kepada orang Pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.

1 of 7

02/09/09 11:10


ﬁle:///media/cdrom0/07%20tahun%202001.htm 9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang13 dapat menimbulkan bahaya, kerugian gangguan. 1 2 tertentu atas suatu tempat usahaPasal 3 10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atas pemberian Perusahaan pabrik pengelolaan kelapa Sawit : izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan Rp. 5. 000. 000,a. Besar ( 60 Ton/Jam ke atas) 1. hukum. atau badan Rp. 3. 000. 000,b. Sedang - 60 Ton/Jam ) Retribusi Izin Gangguan dipungut( di30Wilayah Kabupaten Pelalawan. 11. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam rangka pemberian Rp. 2. 000. 000,- izin kepada orang c. Kecil ( kurang daritertentu 30 Ton/Jam ) dan atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan A B IX Perusahaan pengolahan Minyak B Goren g dan Minyak Nilam : pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN a. Besar Rp. 300. 000,2. umum dan menjaga kelestarian lingkungan. kepentingan b. Sedang Rp. 150. 000,RETRIBUSI 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang Pasal 14 bersangkutan . Perusahaan Sortasi Karet : 100. 000,- Perseroan lainnya, 13. Badan adalahRetribusi suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, PerseroanRp. Komanditer, 1. Pemungutan a. Besar tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga atau diborongkan . Rp. 75.Perkumpulan 000,3. Badan Usaha Negaramengunakan atau Daerah dengan atau bentuk apapun Persekutuan, Firma, Kongsi, 2. Retribusi dipungut dengan SKRD ataunama Dokumen lain yang dipersamakan. b.Milik Sedang Rp. 50. 000,-tetap serta bentuk badan Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha c. Kecil Pasal 15 usaha lainnya. 4. Perusahaan Crumber Rubber Rp. 5. 000. 000,14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk 5. pengusaha Perusahaan Remiling 1. 500. 000,1. Terhadap yang memiliki usaha. sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat ( 1 )Rp. dikenakan retribusi. menetapkan besarnya retribusi yang izin terutang 2. Retribusi berdasarkan Gangguanyang yang selanjutnya dimaksud ayat ( Rp. 1 ) 100. dipungut untuk jangka 6. izin usaha Gilingan Getah 000,- sekali 15. Surat Ketetapan Retribusi DaerahUndang-undang Kurang Bayar Tambahan, disingkat SKRDBT, adalah keputusan waktu 1 (7.satu ) tahun. yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan. Moulding Rp. 3. 000. 000 ,-

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang Pengetaman Kayu : Pasal 16 menentukan kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih 8. jumlah a. Besar Rp. 1.atau 000.besar 000,- dari pada Retribusi yang terutang tidak seharusnya terutang b.atau Sedang Rp. yang 500. 000,Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data .baru dan atau data yang belum terungkap menyebabkan penambahan 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD yang selanjutnya menentukan besar jumlahnya jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan Surat Perusahaan Kayu Lapis : Ketetapan Retribusi Tambahan. Rp. 5. 000. 000 ,retribusi yanga.terutang. Besar Rp. 3. 500. 000, tagihan 9. 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan retribusi dan Pasal 17 b. Sedang Rp. 2. 500. 000 ,atau sanksi administrasi c. Kecil berupa bunga atau denda. Semua pungutan Retribusi ke Retribusi Kas Daerah melalui Bendaharawan (BKP) oleh yangPenyidik ditunjukPegawai dengan 19. hasil Penyidikan Tindak Pidanadisetor dibidang Daerah adalah serangkaianKhusus tindakanPenerima yang dilakukan Perusahaan Penggergajian Kayu/Sawmill Rp. dengan 3. 500. 000 ,- itu membuat titik keputusanNegeri KepalaSipil Daerah. yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti bukti a. Besar ( 3 mesin ke atas ) Rp. 2. 500. 000 ,10. pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka. terang tindak b. Sedang( 2 mesin ) Rp. 1. 500. 000 ,Pasal 18 c. Kecil ( 1 mesin ) 11. Pengelolaan serbuk Kayu retribusi izin gangguan diberikan tanda bukti Rp. pembayaran. 50. 000 ,1. Kepada Pengusaha pada setiap kali pungutan BAB II 2. Bentuk, ukuran, dan warna tanda bukti pembayaran Perusahaan sandal / Sepatu P : Esebagaimana R I Z I N A N yang dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Rp. 75. 000 ,a. Besar Pasal 2 Rp. 50. 000 ,b. Sedang Rp. 25. 000 ,c. Kecil 1. Setiap orang atau badan hukum yang akan membukaPasal usaha19harus mendapat izin dari Kepala Daerah. Perusahaan Pembu atandimaksud Motor/ Kapal : 2. Untuk memiliki izin sebagaimana yang ayat Kayu (1), pengusaha harus mengajukan surat permohonan kepada Rp. 100.belum 000,- berjalan dari izin Pengusaha tidak berhak untuk meminta kembali Retribusi Izin yang telah dibayar untuk masa yang a. Besar. Kepala Daerah. Rp. 75. 000,13. tersebut. b. Sedang. 3. Kepala Daerah berwenang meminta keterangan dan atau penjelasan yang diperlukan dari pemohon atau instasi Rp. 50. 000,c. Kecil. pemerintah yang terkait. 12.

BAB X atan Perahu/ sampan: 4. Pemohon Wajib Perusahaan memberikan Pembu Keterangan dan atauADMINISTRASI penjelasan yang diminta secara lisan dan tertulis baik sebagai SANKSI Rp. 75. 000,a. penjelasan Besar keterangan dan tambahan yang berkaitan dengan 14. Pasal 20 perusahaan tersebut. 50. 000,- pendapat, saran dan b. Sedang 5. Sebelum Kepala Daerah menerbitkan Surat Izin Gangguan, terlebih dahulu Rp. dimintakan Rp. 25. 000,c. Kecil pertimbangan Camat dan instansi terkait, antara lain mengenai status tanah, pencemaran danadminisrasi pengrusakan lingkungan Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga Pembu atan Perabot dan Sejenisnya serta sosialPerusahaan ekonomi masyarakat. 2 % (duahidup persen) sebulan dari reribusi yang terutang atau kurang dibayar dan: ditagih dengan mengunakan STRD. Rp. 150. 000,15.

1. 2. 1. 3. 2.

a. Besar. b. Sedang. c. Kecil

Rp. 100. 000,-

PasalXI 3 BAB Rp. 50. 000,TATA CARA PEMBAYARAN Izin hanya diberikan berdasarkan pertimbangan terhadap Perusahaan Batu Bata Batako, Batu Kerawang danyang menyangkut ketertiban/kepentingan umum, Pasal 21 hal-hal keamanan dansejenisnya: kesehatan lingkungan. Rp. 150. 000,Izin sebagaimana yangyang dimaksud pada Pasal 2 ayatsekligus. (1) berlaku selama perusahaan tersebut Rp. 100.beroperasi. 000,a. Besar 16. retribusi Pembayaran terutang harus dilunasi Rp. 75. ayat 000,b.Pengendalian Sedang. dilunasi Dalam rangka dan selambat-lambatnya Pengawasan Izin Gangguan diaturditerbitkan dalam (1) Wajib Ulang Retribusi yang terutang 15 ( limasebagaimana Belas ) hari sejak SKRD atau Daftar dokumen lain Kecil.sekali, dan wajib melapor setiap tahun. setiap 5 (lima c. ) tahun yang dipersamakan. Perusahaan Tegel,tempat Genteng dan sejenisnya Tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran retribusi: diatur dengan keputusan Daerah. Rp.Kepala 250. 000,Pasal 4 a. Besar. 17.

Rp. 150. 000,-

b. Sedang.

100. 000,Izin Usaha berdasarkan Gangguan dilaksanakan oleh Kepala Daerah atauRp. Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu c. Undang-undang Kecil BAB XII yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Perusahaan Es Batu : Rp. 100. 000,a. Besar. Pasal 22 Pasal 5 Rp. 75. 000,b. Sedang. Rp. tindakan 50. 000,- pelaksanaan penagihan c. Kecil. surat teguran/ peinggatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal 1. Pengeluaran 18.

1. Apabila dipandang telah melanggar Pasal 3 ayat (1), Kepala Daerah dapat mencabut kembali izn yang telah diberikan. Retribusi yang dikeluarkan segera 7 ( Tujuh ): Hari sejak jatuh tempo pembayaran. Perusahaan Mie Hu n, Miesetelah dan dimaksud Sejenisn ya 2. Terhadap perusahaan/perorangan sebagaimana ayat (1) atau usaha yang tidak Surat Izin dari Kepala Rp. meiliki 100. 000,2. Dalam a. jangka Besar waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringgatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Daerah dapat Rp. 75. 000,19. menutup dan menghentikan kegiatan usaha tersebut. b. Sedang. retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. Rp. 50. 000,Kecil yang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 3. Suratc.teguran 20. 21.

Vulkanisir Ban

BAB III

Pasal 23 Pabrik Plastik NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Rp. 1. 500. 000,Rp. 1. 000. 000,-

Pasal 6 Perusahaan Pembu atanpelaksanan Suku Cadang Dari Bahan Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk penagihan Retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Rp. 500. 000,22. Alumanium Pasal 22 nama ayat ( Retribusi 2 ) ditetapkan Kepala Daerah. Dengan Izinoleh Gangguan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada

Perusahaan sirup / Anggur dan Sejenisnya : orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan, bahaya, kerugian dan gangguan. Rp. 100. 000,BAB XIII a. Besar. Rp. 75. 000,23. b. Sedang. PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN Pasal 7 Rp. 50. 000,c. Kecil PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 24 Sejenisnya: Objek Retribusi meliputi Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan Perusahaan Percetakan/ Penerbitan dan Rp. 300. 000,bahaya, kerugian24. dan gangguan. a. Besar Rp. 150. 000,1. Kepala b. Daerah Kecil. dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. 2. Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan PasalRetribusi 8 Perusahaan Pembu atan Kue/ Roti dan Sejenisnya: Rp. 100. 000,memperhatikan 25 a. Besar. kemampuan Wajib Retribusi. Rp.Kepala 50. 000,Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha. oleh 3. Tata b. cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Daerah. Kecil. 26.

Perusahaan Es Lilin dan Es Crim BAB : IV BAB XIV a. Besar GOLONGAN RETRIBUSI KADALUARSA PENAGIHAN b. Kecil.

Pasal25 9 Pasal

Perusahaan Limun dan sejenisnya :

Rp. 150. 000. Rp. 75. 000. Rp. 100. 000,-

a. Besar. Retribusi Izinuntuk Gangguan termasukpenagihan golonganretribusi, Retribusikadaluarsa Perizinan Tertentu. 1. Hak melaksanakan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Rp. 75. 000. - tahun terhitung sejak 27. b. Sedang. saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila retribusi melakukan tindak pidana dibidangRp. retribusi daerah. 50. 000,c. Kecil V pada ayat ( 1 ) tertangguh apabila. 2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana yangBAB dimaksud CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Perusahaan Tepun g sagu : a. diterbitkannya Surat Teguran,atau; Rp. 250. 000,Pasal 10baik langsung maupun tidak langsung. a. Besar. utang retribusi dari wajib retribusi b. 28. ada pengakuan Rp. 150. 000,b. Sedang.

Rp. 75. 000,1. Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan perkalian c. Kecil. B A antara B XV luas ruang tempat usaha, kapasitas dan indek gangguan/ indek lokasi sertaPerusahaan kesehatan. Sabun deterjen : INSTANSI PEMUNGUT Rp. 100. 000,2. Luas ruang usaha sebagaimana dimaksudPasal pada 26 ayat (1) berdasarkan luas bangunan yang dihitung sebagai 29. tempat a. Besar. Rp. 75. 000,jumlah luas setiap lantai. b. Kecil 3. pemungut KapasitasRetribusi yang dimaksud pada ayatditetapkan (1) dihitung berdasarkan jumlah berat yang dihasilkan. 1. Instansi Izin Gangguan oleh Kepala Daerah. Perusahaan Pembotolan spritus dan Minyak cat : Rp. 100. 000,Golongan yang dimaksud pada ayat diukur berdasarakan ukuran besarpungutan. kecilnya usaha (besar, sedang dan kecil). 2. Uang4.perangsang atas ini(1) ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah 30. a.pungutan Besar retribusi b. Kecil. 31.

2 of 7

Rp. 50. 000,-

Perusahaan Tahu, Tempe, dan sejenisnya BABXVI VI : Rp. 100. 000,BAB a. Besar PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIFRp. 50. 000,PENYIDIKAN b. Kecil

02/09/09 11:10



32.

Perusahaan Cuka Getah : a. Besar.

Pasal 27 11 Rp. 100. 000,-

Prinsip 1. dan Pejabat sasaran pegawai dalam Negeri penetapan Sipil tertentu dan sturktur dilingkungan dan besarnya Pemerintah tarif Daerah Retribusi diberi didasarkan wewenang khusus tujuansebagai untuk menutup Penyidik biaya untuk b. Kecil. Rp.pada 50. 000,penyelenggaraan melakukanpemberian penyidikan izin. Tindak Pidana. Perusahaan Tukan g Kaleng : 2. Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : 33. penyidik a. Besar. Rp. 50. 000,VII keterangan atau laporan a. Menerima, mencari, Mengumpulkan dan BAB meneliti b. Kecil. Rp. berkenan 25. 000,- dengan tindak pidana STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI dibidangPerusahaan perpajakan daerah dan Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan Penjemuran Ikan, Udang, dan sejenisnya : Pasal 12 Rp. 75. 000,jelasa. ; Besar. Rp. 50. 000,b. 34. Meminta keterangan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran b. Sedang 1. Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan dikenakan menurut jenis dan klasifikasi perusahaan. Rp. 25. 000,perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. Kecil. 2. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) ditetapkan sebagai berikut : c. MemintaPerusahaan keterangan dan bahan bukti Pakaian Jadi : dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Rp. 70. 000,perpajakan Daerah dan Retribusi daerah ; a. Besar. Rp.berkenaan 50. 000,- dengan tindak pidana d. 35. Meminta Buku - buku dan catatan - catatan dan dokumen -dokumen lain b. Sedang. Rp. 25. 000,dibidang perpajakan daerah ; c. Kecil. e. Melakukan Pengeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pecatatan dan dokumen-dokumen lain Perusahaan Tekstil : Rp. 100. 000,sertaa.melakukan Besar. penyitaan rerhadap bahan bukti tersebut; Rp. 75. 000,36. f. Meminta b. b. bantuan Sedang. tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang perpajakan Rp. 50. 000,c. dan Kecil. daerah retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meningalkan ruangan dan memeriksa tempat pada sat pemeriksaan Perusahaan Petern akan : sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud Rp. 100. 000,a. Besar. 37. hurufb.e ;Sedang. Rp. 75. 000,Rp. daerah 50. 000,-dan retribusi daerah; c. Kecil. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Perusahaaan Pengilingan Rempah-rempah : Rp. 75. 000,j. 38. Menghentikan a. Besar. penyidikan ; Rp. 50. 000,b. Kecil. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penydikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat 39. Perusahaan Pabrik gas Oksigen dandipertanggung sejenisnya jawabkan. Rp. 1. 000. 000,3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil Perusahaan penimbun Bahan kimia (Pu puk, obat-obatan ) dan penyidikannyasejenisnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Rp. 250. 000,: ketentuan40. yanga.diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Rp. 150. 000,Besar. b. Kecil. 41.

Perusahaan Pengilingan ( ubi kayu ) dan sejenis nya : BAB XVII a. Besar. KETENTUAN PIDANA b. Kecil.

Rp. 250. 000,Rp. 150. 000,-

Pasal 28

Perusahaan Penimbunan beras, gula, dan sejenisnya :

Rp. 250. 000. -

a. Besar. 1. Barang siapa ini000,diancam dengan Pidana Rp. 150. 42. yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah b. Sedang. 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 ( lima juta Rupiah ), dengan Kurungan selama-lamanya Rp. 100. 000. c. Kecil tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang. Perusahaan Kelapa : 2. Tindak Pidana yang dimaksud Parut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. Rp. 15. 000,43.

44.

a. Besar. b. Kecil

Rp. 7. 500,-

BAB XVIII Perusahaan Pengilingan Cabe dan sejenisnya : a. Besar. KETENTUAN PENUTUP b. Sedang. Pasal 29 c. Kecil.

Rp. 50. 000. Rp. 30. 000,Rp. 20. 000,-

Perusahaan Penimbunan Bahan Bakar Minyak :

Hal-hal yang belum cukup diatur(SPBU) dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Rp. 1. 000. 000,a. Besar 45. Kepala Daerah sesuai peraturan Rp. 500. 000,b. Sedangperundang- undang yang berlaku. c. Kecil. 46.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 47.

Rp. 250. 000,-

Perusahaan Pemimbunan Minyak Tanah dan Minyak Goren g. Rp. 150. 000,Pasal 30 a. Besar. Rp. 100. 000,b. Kecil. Perusahaan Venor

Rp. 200. 000,-

Agar setiap orang mengetahuinya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Log Pondmemerintahkan : Rp. 5. 000. 000,a. Besar. Daerah Kabupaten Pelalawan. 48.

Rp. 2. 500. 000,Rp. 1. 000. 000,-

49.

Penimbunan Barang Harian (Sembako)

Disahkan di Pangkalan Kerinci Rp. 100. 000,-

50.

Usaha Pemotongan Hewan

Rp. 50. 000,-

51.

Usaha Pemintalan Benang

Rp. 25. 000,-

52.

Perusahaan Pembuatan Lilin

pada tanggal 2 Juli 2001 BUPATI PELALAWAN,

Rp. 25. 000,-

d.t.o.

53.

Perusahaan Pengilingan Kopi : a. Besar. b. Kecil.

Rp. 50. 000,-T. AZMUN JAAFAR Rp. 25. 000,-

54.

Gudang Penyimpan an Bahan Bangunan (Besi, Logam, Semen, dan sejenisnya) : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.

Rp. 150. 000,Rp. 100. 000,Rp. 75. 000,-

55.

Pergudangan vim.

Rp. 75. 000,-

56.

Penimbunan Kayu, Papan dan hasil hu tan lainnya : a. Besar. b. Sedang. c. kecil.

57.

Penimbunan batu kali, batu Granit, batu Karang, dan sejenisnya : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.

58.

Penimbunan pasir / galian Golongan C : a. Besar. b, Sedang. c. Kecil.

Rp. 100. 000,Rp. 75. 000,Rp. 50. 000,-

59.

Penjualan bahar bakar cair dan Gas : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil

Rp. 100. 000,Rp. 75. 000,Rp. 50. 000,-

60.

Penimbunan Besi tua : a. Besar. b. Kecil

61.

Perusahaan Penjemuran, Pengepingan, Pengeraman, Pengulitan, dan pen gupasan bahan - bahan asal dari Kulit

62.

63.

3 of 7

b. Sedang. c. Kecil.

Perusahaan Kaca Perusahaan Pertambakan ikan : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.

Rp. 200. 000,Rp. 150. 000,Rp. 100. 000,Rp. 100. 000,Rp. 75. 000,Rp. 50. 000,-

Rp. 100. 000,Rp. 50. 000,Rp. 25. 000,Rp. 100. 000,Rp. 100. 000,Rp. 75. 000,Rp. 50. 000,-

02/09/09 11:10



64.

Perusahaan Pembu atan Batu bata : a. Besar. b. Sedang . c. Kecil

Rp. 100. 000,Rp. 75. 000,Rp. 50. 000. ,-

65.

Perusahaan Bengkel las / Terali : a. Besar. b. Sedang. c. Kecil.

Rp. 200. 000,Rp. 100. 000,Rp. 50. 000,-

66.

Perusahaan Pencu ci Kendaraan Bermotor : a. Besar b. Sedang c. Kecil

Rp. 100.000,Rp. 75.000,Rp. 50.000,-

67.

Perusahaan Reparasi Kendaraan Bermotor Roda 4 ( empat ) : a. Besar b. kecil

Rp. 250.000,Rp. 150.000,-

68.

Perusahaan reperasi kendaraan bermotor Roda 2 ( dua ) : a. Besar b. Keci.

Rp. 100.000,Rp. 75.000,-

69.

Perusahaan Reperasi Mesin-mesin : a. Besar b. Sedang c. Kecil

Rp. 200. 000,Rp. 150. 000,Rp. 100. 000,-

70.

Perusahan Pengelolaan Listrik Umum bersifat : a. Besar (11 KWT ) b. Kecil ( 6 s/d 10 KWT ) Perusahaan pengelolaan listrik Keperlu an Sendiri : a. Besar. ( 10 KWT ) b. Sedang. ( 6 s/d 9 KWT ) c. Kecil ( 5 KWT )

Rp. 100. 000,Rp. 75. 000,Rp. 50. 000,-

72.

Gilingan Padi : a. Besar b. Kecil

Rp. 50. 000,Rp. 30. 000,-

73.

Perusahaan Pengelolaan Rotan : a. Besar b. Sedang c. Kecil

Rp. 100. 000,Rp. 60. 000,Rp. 40. 000,-

74.

Pengelolaan Madu : a. Besar b. Kecil

Rp. 50. 000,Rp. 25. 000,-

75.

Pabrik Kertas dan sejenisnya : a. Besar b. Sedang c. Kecil

Rp. 5. 000. 000,Rp. 3. 000. 000,Rp. 2. 000. 000,-

76.

Reperasi alat-alat eloktronik (Radio, TV, Kulkas) dan sejenisnya : a. Besar b. Sedang c. Kecil

77.

Perusahaan Rumah makan dan atau Restoran : a. Besar ( lebih dari 5 meja) b. Sedang (3 s/d 5 meja) c. kecil (kurang dari 3 meja)

78.

Usaha Pembatikan : a. Besar b. kecil

71.

79.

4 of 7

Rp. 2. 500. 000,Rp. 150. 000,-

Usaha Meja Bilyard (per meja)

Rp. 100. 000,Rp. 75. 000,Rp. 50. 000,-

Rp. 150. 000,Rp. 100. 000,Rp. 50. 000,Rp. 100. 000,Rp. 50. 000,Rp. 1. 500. 000,-

80.

Catering : a. Besar b. Sedang c. Kecil

Rp. 50. 000,Rp. 30. 000,Rp. 20. 000,

81.

Perusahaan Dok/ Galangan Kapal : a. Besar b. Sedang c. kecil

Rp. 200. 000,Rp. 150. 000,Rp. 75. 000,-

82.

Bioskop/ Taman Hiburan : a. Besar b. Sedang c. Kecil

Rp. 250. 000,Rp. 200. 000,Rp. 150. 000,-

83.

Penumpukan baran g-barang bekas ( Besi dan lain-lainya ) : a. Besar b. Sedang c. Kecil

Rp. 75. 000,Rp. 50. 000,Rp. 25. 000,

84.

Klinik : a. Besar b. Kecil

Rp. 1. 500. 000,Rp. 1. 000. 000,-

85.

Perusahaan Arang

Rp. 500. 000,-

86

Perusahaan lainnya yang menimbulkan gangguan

Rp. 150. 000,-

02/09/09 11:10


5 of 7


02/09/09 11:10


6 of 7


02/09/09 11:10


7 of 7


02/09/09 11:10

09 11:10

Recommend Documents