Perda No. 05 Tahun 2002
file:///media/cdrom0/05%20tahun%202002.htm
Home Galeri Foto Galeri Video klip Peraturan Daerah Tahun 2001 Tahun 2002
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG
Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72); 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902 ); 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan. 2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000. 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. 7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. 8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. BAPPEDA adalah Badan Perencaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan. 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. BAB II PEMBENTUKAN
1 of 5
02/09/09 11:04
Perda No. 05 Tahun 2002
file:///media/cdrom0/05%20tahun%202002.htm Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA) Kabupaten Pelalawan. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 1. Bappeda adalah unit pelaksana daerah yang lansung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati; 2. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 4 BAPPEDA mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menetukan kebijaksanaan dibidang perencanaaan pembangunan di Kabupaten serta penilaian atas hasil pelaksanaannya. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4. BAPPEDA mempunyai fungsi : a. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Menengah, Propeda dan Renstra; Penyususnan Program Pembangunan Daerah sebagai pelaksana dari rencana-rencana pembangunan tersebut huruf a.; Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah; Pemantauan pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten; Koordinasi perencanaan dengan instansi-instansi dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; f. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan pembangunan sesuai dengan petunjuk Bupati; g. Pelaksanaan urusan tata usaha sekretariat b. c. d. e.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 1. Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pendataan dan Penelitian; d. Bidang Fisik dan Prasarana; e. Bidang Sosial Budaya; f. Bidang Ekonomi; g. Kelompok jabatan Fungsional. 2. Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 7 Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi dilingkungan Bappeda. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi : a. Menyusun Rencana Kegiatan tahunan Bappeda; b. Mengelola urusan Umum; c. Mengelola urusan Keuangan. Pasal 9 Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum Pasal 10 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan Rencana Kegiatan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. 2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun Anggaran serta melakukan pengolahan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan 3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketata usahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan Bagian Keempat Bidang Pendataan dan Penelitian Pasal 11 Bidang Pendataan dan Penelitian mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, penyususnan laporan, penyusunan statistik dan dokumentasi serta penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Bidang Pendataan dan Penelitian mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan analisa data serta pembinaan statistik hasil pembangunan di Kabupaten; b. Penilaian dan bimbingan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten; c. Pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan pemberian informasi tentang rencana dan program serta hasil pelaksnaan pembangunan di Kabupaten; d. Penyususnan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten; e. Melakukan penelitian tentang rencana dan program pembangunan di Kabupaten Pelalawan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bappeda. Pasal 13 Bidang Pendataan dan Penelitian terdiri atas : a. Sub Bidang Analisa Penilaian dan Pelaporan b. Sub Bidang Pengumpulan Data
2 of 5
02/09/09 11:04
Perda No. 05 Tahun 2002
file:///media/cdrom0/05%20tahun%202002.htm c. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi d. Sub Bidang Penelitian Pasal 14 1. Sub Bidang Analisa Penilaian dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunann dalam rangka analisa, penilaian dan pelaporan. 2. Sub Bidang Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan. 3. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi hasil-hasil pembangunan. 4. Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas melakukan penelitian dan menyusun laporan hasil penelitian . Bagiam Kelima Bidang Fisik dan Prasarana Pasal 15 Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan Pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwiata, tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup; b. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan Pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber daya Alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh instansi-instansi, satuan organisasi lain, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten; c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang fisik serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; d. Penyelenggaraan dan atau pelaksnaan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumer alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah Kabupaten, ataupun proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan kedalam program Pemerintahan Daerah dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional. Pasal 17 Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas : a. Sub Bidang Pengairan b. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah c. Sub Bidang Lingkungan Hidup d. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata Pasal 18 1. Sub Bidang Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan fisik/prasarana di bidang pengairan. 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas Mempersiapkan bahan penyusunannrencana dan program pengaturan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah. 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan Rencana dan Program pemanfaatan Lingkungan hidup yang serasi. 4. Sub Bidang Perhubungan dan pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan Rencana dan Program pembangunan Fisik/Prasarana pehubungan yang meliputi jalan, Jembatan dan Prasarana Perhubungan lainnya serta mengembangkan Pariwisata. Bagian Keenam Bidang Sosial Budaya Pasal 19 Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, pendidikan, mental spiritual dan pemerintahan, pers dan komukasi serta kependudukan dan KB. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan mental spiritual dan pemerintahan, pers dan komukasi serta kependudukan dan KB; b. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi rencana pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, mental spiritual dan pemerintahan, pers dan komukasi serta kependudukan dan KB yang disusun oleh innstansi – instansi dan satuan organisasi lain, Kecamatan-kecamatan dan Badan – badan lain yan berada dalam Daerah Kabupaten; c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang sosial Budaya serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; d. Penyelenggaraan dan atau pelaksnaan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang Sosial budaya yang meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan mental spiritual dan pemerintahan, pers dan kumikasi serta kependudukan dan KB dalam rangka pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah , Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah Kabupaten, ataupun proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam program Pemerintahan Daerah dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional Pasal 21 Bidang Sosial Budaya terdiri atas : a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial b. Sub Bidang Pendidikan, mental spritual dan pemerintahan c. Sub Bidang Pers dan Komunikasi d. Sub Bidang Kependudukan dan KB Pasal 22 1. Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. 2. Seksi Pendidikan, mental spritual dan pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, agama dan pemerintahan. 3. Seksi Pers dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pers dan komunikasi, penerangan dan kehumasan. 4. Seksi Kependudukan dan KB mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kependudukan dan KB. Bagian Ketujuh
3 of 5
02/09/09 11:04
Perda No. 05 Tahun 2002
file:///media/cdrom0/05%20tahun%202002.htm Bidang Ekonomi Pasal 23 Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Pertanian , pengembaangan dunia usaha, industri dan jasa serta Koperasi. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dibidang pertanian, pengembangan dunia usaha, industri dan jasa serta Koperasi; b. Penyelenggaraan dan menyusun perencanaan pembangunan Pertanian, pengembangan dunia usaha, industri dan jasa serta koperasi; c. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi rencana pembangunan pertanian, pengembangan dunia usaha, industri dan jasa serta pengembangan dan koperasi. yang disusun oleh innstansi – instansi dan satuan organisasi lain, Kecamatankecamatan dan Badan – badan lain yan berada dalam Daerah Kabupaten; d. Penyelenggaraan dan atau pelaksnaan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang Ekonomi yang meliputi pertanian, pengembangan dunia usaha, industri dan jasa serta koperasi dalam rangka pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah , Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah Kabupaten, ataupun proyekproyek yang diusulkan kepada pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam program Pemerintahan Daerah dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional Pasal 25 Bidang Ekonomi terdiri atas : a. Sub Bidang Pertanian b. Sub Bidang Pengembangan dunia usaha c. Sub Bidang Industri dan jasa d. Sub Bidang Koperasi Pasal 26 1. Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian dalam arti luas. 2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengembangan dunia usaha dalam arti luas 3. Sub Bidang Indutri dan Jasa mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri dan jasa dalam arti luas. 4. Sub Bidang Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25 1. Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan. 4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. 5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA - KERJA Pasal 26 1. BAPPEDA dipimpin oleh Kepala BAPPEDA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan. 2. Sekretaris BAPPEDA dipimpin oleh Sekretaris, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA. 3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA. 4. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris BAPPEDA sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan BAPPEDA wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik. 7. Setiap unit kerja dilingkungan BAPPEDA wajib meyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya. 8. Setiap unit kerja dilingkungan BAPPEDA wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan. 9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 27 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
4 of 5
02/09/09 11:04
Perda No. 05 Tahun 2002
file:///media/cdrom0/05%20tahun%202002.htm Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 11 Jan 2002 BUPATI PELALAWAN, Dto. T. AZMUN JAAFAR
5 of 5
02/09/09 11:04
