08 February 2003 JSC Senior Envoy Committee Komite Senior Envoy JSJ AGREEMENT ON PEACE ZONES KESEPAKATAN TENTANG ZONA DAMAI
The Senior Envoys Committee has agreed the following sub-districts as Peace Zones: Komite Utusan Senior telah menyepakati kecamatan-kecamatan berikut sebagai Zona Damai 1. Kawai XVI, West Aceh (Kawai XVI, Aceh Barat) 2. Peusangan, Bireuen (Peusangan, Bireuen) 3. Sawang , South Aceh (Sawang, Aceh Selatan) 4. Tiro, Pidie (Tiro, Pidie) 5. Simpang Keramat, North Aceh (Simpang Keuramat, Aceh Utara) 6. Idi Tunong, East Aceh (Idi Tunong, Aceh Timur) The Operations Committee will design a plan for implementation. Komite Operasi akan menyusun rencana untuk pelaksanaannya
HDC Senior Envoy
RI Senior Representative
GAM Senior Representative
Date:
Date:
Date:
JSC See Distribution 3300
JOINT SECURITY COMMITTEE OPERATIONS
11 April 2005
Kuala Tripa Hotel, Jln T Abdullah Ujong Rimba No 24 Banda Aceh, Aceh, Indonesia Tel: 0651 33337 Ext 413
References: Referensi: A. Cessation of Hostilities Agreement between Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement. Perjanjian Penghentian Permusuhan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. B. JSC Senior Envoy Committee directive of 17 January 2003 – Agreement on Activities within Peace Zones, including Explanatory Notes dated 4 February 2003. Petunjuk Komite Utusan Senior KKB tanggal 17 Januari 2003 – Kesepakatan tentang Aktivitas di dalam Zona Damai, termasuk Keterangan – keterangan yang bersifat menjelaskan tanggal 4 Februari 2003. PEACE ZONE IMPLEMENTATION
IMPLEMENTASI ZONA DAMAI GENERAL GAMBARAN UMUM 1. Aim. The aim of this document is to define the operational procedures required to establish a secure Peace Zone (PZ). Tujuan. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menjelaskan prosedur operasional yang diperlukan dalam membentuk sebuah Zona Damai yang aman. 2. Overview. The document assumes that a sub-district with the administration boundary of government which enlarged recently has been designated as the PZ by the JSC. Once announced, the implementation of a PZ will take place in 3 phases. These are: Garis Besar. Dokumen ini mengasumsikan bahwa sebuah kecamatan dengan batas administrasi pemerintahan yang dimekarkan terakhir ini telah ditetapkan sebagai Zona Damai oleh KKB. Apabila telah diumumkan, implementasi sebuah Zona Damai akan berlangsung dalam 3 tahap. Yaitu sebagai berikut:
a. Preparation. A period of at least 10 days leading to the public inauguration of the PZ. A suggested planning timeline for the Preparation phase is given at Annex A. Persiapan. Periode ini sekurang-kurangnya 10 hari sebelum peresmian Zona Damai kepada publik. Kerangka waktu yang disarankan bagi tahap persiapan dicantumkan di Lampiran A. b. Implementation. An unspecified period in which the monitoring TMT establish their presence in the PZ, identify problems specific to the PZ and broker agreements to solve these.
Implementasi/Pelaksanaan. Periode ini belum bisa ditentukan dimana TMT memulai kehadiran mereka di Zona Damai, menentukan masalah-masalah yang berkenaan dengan Zona Damai dan menjadi perantara kesepakatan untuk memecahkan masalah-masalah ini. c. Maintenance. The routine implementation of JSC tasks in order to further the PZ objectives detailed in Reference A. Pemeliharaan. Implementasi rutin dari tugas-tugas KKB dengan tujuan untuk mempercepat tujuan-tujuan Zona Damai yang dirincikan di Referensi A. THE PREPARATION PHASE TAHAP PERSIAPAN 3. The preparation phase is to start immediately on agreement of a future PZ by the JSC. The aim of the phase is to ensure that the PZ is established and respected immediately on inauguration. This aim is divided in to component objectives below, and tasks are identified for each objective: Tahap persiapan segera dimulai sesuai dengan kesepakatan Zona Damai mendatang oleh KKB. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa Zona Damai dibentuk dan dipatuhi segera pada saat peresmian. Tujuan ini dikelompokkan ke dalam komponen tujuan di bawah ini, dan tugas-tugas ditetapkan untuk masing-masing tujuan: a.
There should be conducted briefing and training activities to the TMT where the peace zone is established. The training will be conducted by training cell and supervised by Operation Committee. Sebaiknya dilakukan kegiatan briefing dan pelatihan kepada TMT dimana Zona Damai akan dibentuk. Pelatihan akan dilakukan oleh bagian pelatihan dibawah pengawasan Komite Operasi.
b.
To inform all RI SF and GAM troops in Aceh of the PZ location, date of inauguration and the regulations applicable to it. Untuk memberitahukan seluruh personil aparat keamanan RI dan pasukan GAM di lokasi Zona Damai, tanggal peresmian dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Zona Damai tersebut. i. JSC Operations Committee will prepare the material for the JSC to give a written brief to all levels of the respective troop chains of command to all respective units of the PZ sub district. These should include neighbouring unit troop commanders from both sides as appropriate. Komite Operasi akan menyiapkan bahan untuk KKB untuk memberikan penjelasan singkat tertulis untuk semua tingkat jalur komando pasukan masing – masing kepada semua kesatuan masing – masing di kecamatan Zona Damai tersebut. Hal ini harus mencakup komandan-komandan pasukan satuan dari kedua belah pihak di kawasan sekitarnya. ii. Key Briefing Details. Written briefing packs should include the following as a minimum: Rincian Briefing Inti. Susunan briefing tertulis sekurang-kurangnya terdiri dari : (1)
PZ Location. Lokasi Zona Damai
(2)
Implementation timetable. Jadwal Implementasi
(3)
Reference A with PZ references highlighted. Referensi A dan referensi Zona Damai yang dipertegas.
(4)
Reference B. Referensi B
c. To ensure that all levels of Government in the District in which the PZ is located (and any immediately adjacent) are fully informed about all details and all phases of PZ Implementation. Untuk memastikan agar semua tingkat pemerintahan di kabupaten di tempat Zona Damai tersebut (dan di kawasan sekitarnya) mendapat informasi lengkap tentang rincian dan tahap-tahap Implementasi Zona Damai. i. The PZ parent TMT HQ is to organise an implementation meeting in liaison with the JSC Ops Committee at least 10 days before the PZ inauguration date. This should be chaired by sub district Head and held in the local sub-district office. The following should be invited to attend: Markas TMT di kabupaten Zona Damai tersebut harus mengatur pertemuan implementasi tersebut dengan mengadakan hubungan dengan Komite Operasi KKB sekurang-kurangnya 10 hari sebelum tanggal peresmian Zona Damai tersebut. Pertemuan ini sebaiknya dipimpin oleh Camat dan diadakan di kantor kecamatan setempat. Pejabat-pejabat berikut ini harus diundang pada pertemuan tersebut. (1). Camat of PZ and neighbouring sub districts. Camat di Zona Damai dan Camat-camat di sekitar Zona Damai tersebut. (2). Danramil of PZ and neighbouring sub districts. Danramil di Zona Damai dan Danramil-Danramil di sekitar Zona Damai tersebut. (3). Kapolsek of PZ and neighbouring sub districts. Kapolsek di Zona Damai tersebut dan para Kapolsek di sekitar Zona Damai tersebut. (4). TNI Commanders of PZ and neighbouring sub districts. Para komandan pasukan TNI yang berada di Zona Damai dan disekitar Zona Damai tersebut. (5). Key personalities from any other sub-district immediately adjacent to the PZ. Tokoh utama dari berbagai kecamatan lainnya yang berdekatan dengan Zona Damai. (6). GAM Commanders of PZ and neighbouring sub districts. (in separate meeting). Para komandan GAM di Zona Damai dan para komandan GAM di sekitar Zona Damai tersebut (dalam pertemuan yang terpisah). ii.
Agenda. The agenda for the meeting is to include the following: Agenda. Agenda untuk meeting harus berisikan hal yang berikut :
(1)
Implementation timetable./Jadwal Implementasi
(2)
Issue of References A and B./Pokok persoalan referensi A dan B.
(3) Policing policy: weapon carriage, liaison with JSC over contentious investigations / sensitive areas. Kebijakan penjagaan ketertiban, pembawaan senjata, hubungan dengan JSC mengenai investigasi yang mengundang perdebatan/daerah sensitive. (4) JSC plans: any base location required, level of routine activity, out of hours contact plans (“Hotline”). Rencana JSC : setiap lokasi dasar yang dibutuhkan, tingkat aktifitas rutin, rencana diluar jam kontak ( hotline ). iii.
The JSC through the respective Senior Envoys should send written information to the followings: KKB melalui Utusan Senior masing – masing harus mengirimkan informasi tertulis ke personal sebagai berikut : (1)
Governor of NAD Province (Gubernur NAD)
(2)
Kapolda of NAD Province (Kapolda NAD)
(3)
Regional Military Commander (RI) (Pangdam)
(4)
The youth Commander (GAM) (Panglima Muda)
d. To identify and manufacture border signage requirements. This should be initiated immediately on designation of the PZ. The minimum requirement for inauguration is: Untuk mengidentifikasi dan membuat persyaratan penandaan perbatasan. Hal ini sebaiknya dimulai dengan segera dalam penunjukkan Zona Damai. Persyaratan minimum untuk penetapan adalah : i.
TMT District Leader to assist SRSA in identifying signage requirements through map study and visit to the area as necessary. Pimpinan TMT distrik harus membantu SRSA dalam mengindentifikasi persyaratan penandaan melalui studi peta dan bila perlu mengunjungi daerah yang bersangkutan.
ii.
SRSA to procure signs according to the patterns at Annex B and the requirements identified in paragraph i, above. SRSA harus mendapatkan tanda-tanda yang terkait dengan pola-pola di lampiran A dan persyaratan yang teridentifikasi dalam paragraph i diatas.
e. To inform the local civil population of the PZ location, date of inauguration and regulations. Memberi informasi kepada masyarakat setempat di lokasi Zona Damai, tanggal penetapan dan berbagai peraturan.
After the implementation meeting, the District TMT leader is to liaise with the PZ Camat and arrange a briefing with all village heads. The TMT should chair the meeting and the District PIU should be present, but all local official elements, Camat, Chief of Police and Danramil should be represented the meeting. Setelah rapat implementasi, pimpinan TMT distrik harus berhubungan dengan Camat di Zona Damai dan mengatur sebuah pertemuan briefing dengan semua kepala desa. TMT sebaiknya memimpin pertemuan tersebut dan PIU kabupaten harus hadir, namun unsur pejabat setempat seperti Camat, Kepala Polisi dan Danramil juga harus terwakilkan dalam pertemuan tersebut. ii.
Each village leader is to be issued with a PZ sign as at Annex B. Setiap Kepala Desa harus dibagikan semua tanda-tanda zona damai sebagaimana yang ada dalam lampiran B.
f.
To ensure the maximum possible PR benefit is gained by wider broadcast of the PZ inauguration details. Untuk menjamin manfaat Hubungan Masyarakat maksimum dapat diperoleh dengan adanya penyiaran detail - detail penetapan zona damai yang lebih luas. i. The JSC Information Committee should liaise with the PIU and Senior Envoy’s Committee to discuss appropriate coverage. Komite Informasi JSC sebaiknya berhubungan dengan PIU dan Komite Utusan Senior untuk membicarakan cakupan yang tepat.
g.
To identify and brief the implementation orders specific to the peace zone. The ops and the information committee must identify as early as possible: Untuk mengidentifikasi dan mengulas susunan implementasi khususnya Zona Damai. Komite Operasi dan komite informasi harus mengidentifikasikan hal tersebut sesegera mungkin. i.
The requirements stuff to be deployed to the PZ. The TMT must be permanently represented in the PZ during the 10 days preparation phase. Actual manning will depend on various factors including distance of the PZ from the TMT District HQ and the availability of accommodation. Kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan untuk ditempatkan di Zona Damai. TMT harus terwakilkan secara permanen didalam Zona Damai selama 10 hari tahap persiapan. Jumlah personil yang akan ditempatkan tergantung pada beberapa faktor termasuk jarak Zona Damai dari Kantor Pusat Kabupaten dan juga tersedianya akomodasi.
ii.
Any changes to the generic implementation tasks given in paragraph 7 below. Setiap perubahan tugas – tugas umum dalam mengimplementasikan yang diberikan dalam paragraph 7 dibawah.
iii.
The operating base of TMTs in the peace zone. If there is to be a permanent presence, JSC through the Secretariat should contact the Bupati and the local GAM commander to discuss suitable locations and the TMT should be tasked to inspect these at the earliest opportunity. Ideally this procedure should conducted well in advance of the Camat’s conference (paragraph 3b), allowing TMT location details to be announced publicly as part of the conference and minimum disruption to the Implementation Phase. Basis operasi TMT adalah didalam zona Damai. Jika terdapat keharusan untuk menetap, KKB melalui Sekretariat sebaiknya menghubungi Bupati untuk membicarakan lokasi yang sesuai dan TMT sebaiknya diberi tugas untuk memeriksa bila terlihat ada kemungkinannya. Idealnya, prosedur ini sebaiknya dilakukan dengan terlebih dahulu dengan mengadakan rapat dengan Camat ( paragraf 3b), yang memungkinkan detail lokasi TMT diumumkan kepada publik sebagai bagian dari konferensi dan gangguan minimum terhadap fase implementasi.
THE IMPLEMENTATION PHASE/TAHAP IMPLEMENTASI 4.
Aim. The aim of the phase is to establish a stable security environment in the PZ. Tujuan. Tujuan dari fase ini adalah untuk menetapkan sebuah lingkungan keamanan yang stabil dalam zona damai.
5. Timing. If enough notice is given of the PZ formation much of this phase could be conducted concurrently with the preparation phase. No formal timings can be given to the phase itself; it will end when the aim is achieved. Jadwal Waktu. Apabila pengumuman yang cukup telah berikan tentang formasi Zona Damai kebanyakan dari tahap ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan tahap persiapan. Tidak ada jadwal waktu yang dapat diberikan untuk tahap tersebut; setiap tahap akan berakhir jika tujuan tahap tersebut telah dicapai.
6.
Personnel Requirements. It is essential to create the secure environment as soon as possible. An armed clash as a result of misunderstanding, or the apparent breaking of PZ rules could have escalatory effect in the PZ. The Operations Committee should therefore consider deploying permanently Minimum 1 TMT in each PZ. Kebutuhan – kebutuhan personil yang diperlukan. Diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sesegera mungkin. Kontak senjata sebagai akibat dari kesalahpahaman, atau karena pelanggaran – pelanggaran terhadap aturan –aturan Zona Damai yang dapat memberi efek terhadap Zona Damai itu sendiri. Komite Operasi selanjutnya perlu mempertimbangkan penempatan secara permanen minimal 1 TMT didalam Zona Damai. 7. Responsibility. While the preparation phase had input from all JSC levels, the implementation phase is the responsibility of the TMT Leader. He is to complete the following orders, but should bear in mind that these are generic and that direction from the Ops Committee will be required throughout the process. Tanggung jawab. Walaupun fase persiapan telah mendapat input dari semua tingkatan JSC, fase implementasi masih merupakan tanggung-jawab dari pimpinan TMT. Dia harus melengkapi susunan lanjutan, namun harus diingat bahwa semuanya bersifat umum dan pengarahan dari Komite Operasi akan diperlukan selama proses.
a. Complete peace zone sign marking. This is to be completed in accordance with Annex B. Menyelesaikan pencirian tanda zona damai. Hal ini harus diselesaikan menurut lampiran B. b. Identify all RI and GAM base locations through liaison with the JSC Ops Committee, Dandramil and GAM sub district Commander. Mengidentifikasi semua lokasi basis RI dan GAM melalui hubungan dengan komite Operasi JSC, Danramil dan komandan sagoe GAM. c. Arrange separate meetings with all RI and GAM base commanders in order to socialize the PZ regulations. Mengatur rapat dengan semua komandan basis GAM dan RI dalam rangka mensosialisasikan peraturan – peraturan yang berlaku didalam Zona Damai. d. Visit all villages in order to build trust and confidence through high profile TMT presence. This should be combined with standard IR collection. Mengunjungi semua desa dalam upaya untuk membangun kepercayaan dan keyakinan terhadap profil TMT. Hal ini sebaiknya dikombinasikan dengan pengumpulan informasi standar yang diperlukan. THE MAINTENANCE PHASE/TAHAP PEMELIHARAAN 8. Aim. The aim of the Maintenance Phase is to enable the implementation of the further objectives of the PZ as defined in Reference A. Tujuan. Tujuan dari tahap pemeliharaan ini adalah untuk memungkinkan implementasi sasaran selanjutnya dari zona damai sebagai mana yang definisikan dalam referensi A. 9. The TMT will conduct standard tasks during the Maintenance Phase, although there will be a greater emphasis on IRs than investigations. At all times the TMT must be working towards the future development of the PZ rather than incidents in the past. If security is considered an issue then it may be viewed that a situation regression to the Implementation Phase has occurred and further development of the tasks of paragraph 7 will be required.
TMT akan melakukan tugas standard selama tahap pemeliharaan, walaupun akan didapatkan penekanan yang lebih besar pada informasi yang diperlukan daripada investigasi. Sepanjang waktu TMT harus bekerja kearah pengembangan kedepan Zona Damai daripada insiden dimasa lalu. Jika keamanan dianggap sebagai sebuah topic masalah, maka kemudian hal tersebut dapat dilihat bahwa sebuah kemunduran implementasi tengah terjadi dan pengembangan selanjutnya dari tugas paragraph 7 akan diperlukan. LOGISTIC SUPPORT DUKUNGAN LOGISTIK 10. All financial needs (such as meals on survey activity, office and accommodation of TMTs, the means for workings and communication) in preparation, implementation and maintenance phases of PZ will be fully responsible by HDC.
Segala kebutuhan dana (seperti makanan pada saat survey, kantor dan akomodasi TMT, sarana untuk bekerja, dan alat komunikasi) dalam rangka persiapan, implementasi dan pemeliharaan Zona Damai ditanggung oleh HDC sepenuhnya. Annexes:/Lampiran A. B.
Preparation Phase Planning Time Line./Kerangka waktu tahap Persiapan. Peace Zone Sign Requirements./Persyaratan tanda Zona Damai.
Signitures (Tanda tangan): HDC Senior Envoy Utusan Senior HDC
RI Senior representative Wakil Senior RI
GAM Senior Representative Wakil Senior GAM
Signiture Tanda tangan
Signiture Tanda tangan
Signiture Tanda tangan
Date Tanggal
Date Tanggal
Date Tanggal
Distribution: (Distribusi) Action: (Tindakan) JSC Members – 15 Copies (Anggota - anggota KKB 15 kopi) District TMT Leaders - 8 Copies (Pimpinan – pimpinan TMT Kabupaten 8 kopi) Operations Advisors – 2 Copies (Penasehat Operasi 2 kopi) Training Advisor (Penasehat Pelatihan) SRSA Team Leader (Pimpinan Tim SRSA) Information (Informasi) Chief Financial Officer (Kepala bagian Keuangan) HDC Project Leader (Pimpinan Proyek HDC)
Senior Technical Advisor (Penasehat Teknis Senior) Information Advisor (Penasehat Informasi)
