06

P U T U S A N No. 226 K/TUN/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PANITIA

PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

PERBURUHAN

PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : AHMAD SYAHRI, S.Sos, dkk., Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ; melawan: PT. ARIA LESTARI TEGUH ABADI, berkedudukan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km. 37 Gempol – Pasuruan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi

dahulu

sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 52/17/5-9/XIII/PHK/1-2005 tertanggal 17 Januari 2005 tentang

Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Pekerja Sdr.

Masrifah Hidayati dkk. (215 orang) (bukti P.1) ; bahwa keputusan Tergugat tersebut dibuat tanggal 17 Januari 2005 dan keputusan tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 April 2005 dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 April 2005, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; bahwa surat keputusan dikeluarkan Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.226 K/TUN/06

Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum ; bahwa Tergugat adalah suatu badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang oleh Negara/berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha tertentu melalui upaya administrative sebagaimana diatur dalam pasal 48 UndangUndang No. 5 Tahun 1986, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 51 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta

bertugas

dan

berwenang

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan di tingkat I sengketa Tata Usaha Negara ini ; bahwa keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan pencatatan No. 35 tanggal 27 Februari 1992 oleh Notaris Ny. Greta Liestijawatie, SH., Jalan Cideng Barat No. 28 Jakarta yang telah diperbarui tanggal 13 Agustus 1997 dengan pencatatan No. 79 oleh Notaris Susanto Tjiptowijoyo, SH. Jalan Kalianyar No. 15 Surabaya ; bahwa Penggugat berkedudukan kantor pusat di Jalan Parangbarong No. 19 Surabaya dan lokasi pabrik di Jalan Raya Surabaya-Malang Km. 37 GempolPasuruan, bergerak di bidang konveksi dan mempekerjakan karyawan sejumlah 450 orang ; bahwa awal sengketa dari permasalahan di Departemen Cutting tentang adanya dugaan indikasi laporan palsu, penyalahgunaan jabatan, penggelapan barang dan pengancaman terhadap perusahaan oleh Sdr. M. Ilyas sebagai supervisor Departemen Cutting dan secara kebetulan sebagai pengurus unit kerja SPTSK. Yang mana untuk kasus permasalahan tersebut diatas oleh pihak Penggugat telah dilakukan upaya hukum dan terbukti bahwa Sdr. M. Ilyas terlibat di dalam kasus penggelapan barang sesuai dengan petikan putusan oleh Pengadilan Negeri Bangil No. 199/PID.E/2003/PN.Kab.Pas.Bgl. (bukti P.2); bahwa dalam pertemuan bipartide Jum’at tanggal 22 September 2002 yang dihadiri pengurus PUK.SPTSK, para supervisor dan pihak manajemen untuk membahas permasalahan di Departemen Cutting. Hasil pertemuan diatas tidak ada kata sepakat, bahkan ditolak oleh Sdr. M. Ilyas dengan nada emosional

dan

disertai

kata-kata

mengancam

yang

berbunyi

“apabila


permasalahan diteruskan secara hukum, maka menajemen akan dihancurkan dalam kurun waktu (2) bulan” (bukti P.3) ; bahwa untuk merealisasikan ancaman tersebut diatas, pada tanggal 17 April 2003 karyawan/karyawati melakukan mogok kerja dengan aksi slow down/ memperlambat pekerjaan dan setelah diselidiki pada jam 9.00 wib ditemukan adanya selebaran gelap yang berisi tuntutan-tuntutan Pekerja yang bersifat tidak normative dan mengada-ada yaitu adanya salah satu tuntutan yang berbunyi “cabut permasalahan Bapak. M. Ilyas (bukti P.4) ; bahwa Pekerja melakukan aksi mogok kerja dari tanggal 17, 19, 21 April dan dilanjutkan tanggal 22, 23, 24 April 2003, dilakukan tanpa prosedur/mogok liar dan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 pasal 6 dan tidak ada ijin dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Surabaya (bukti P.5) ; bahwa pada tanggal 12 Mei 2003 telah diadakan pertemuan tripartide di tempat Disnakertrans Pasuruan, namun tetap tidak menghasilkan kata sepakat, bahkan para Pekerja dengan cara menekan, memaksa dan mengancam perusahaan atas nama Ivan Sugandi (bukti P.6) ; bahwa menyikapi hasil dari pertemuan tripartide tanggal 12 Mei 2003 di Disnakertrans, pihak para Pekerja semakin arogan, yang membuat situasi menjadi tidak terkendali, suasana perundingan tripartide menjadi tidak konduksif dan mengarah kepada tindakan anarkis, sehingga perusahaan mengambil kesimpulan sekaligus keputusan bahwa perusahaan sudah tidak percaya lagi dan tidak mampu membina karyawan dalam melaksanakan hubungan kerja. Untuk itu pihak perusahaan mengambil ketegasan sikap dengan menskorsing M. Ilyas dkk. (71 orang) untuk diproses menuju Pemutusan Hubungan Kerja. Karena pihak perusahaan beranggapan M. Ilyas dkk. (71 orang) telah melakukan tindakan provokasi yaitu menuntut pimpinan perusahaan atas nama Ivan Sugandi turun ; bahwa proses skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja atas nama M. Ilyas dkk (71 orang) sudah mendapat keputusan dari Tergugat No. 1827/1738/315-9/XIII/PHK/9-2003 tertanggal 29 September 2003 (bukti P.7) dan telah mendapat kepastian hukum tetap (inkracht) oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 38/8/2004/PT.TUN.JKT tanggal 25 Oktober 2004 (bukti P.8) ; bahwa pada tanggal 13 Mei 2003 dikarenakan situasi dan kondisi yang sangat tidak kondusif dan berlarut-larut, guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka perusahaan dinyatakan tutup sebagai akibat dari gagalnya perundingan tripartide hal mana penutupan perusahaan (lock out) adalah hak


Pengusaha dan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 146 tentang Ketenagakerjaan (bukti P.9) ; bahwa aksi penekanan disertai dengan pengerahan massa oleh para Pekerja dilanjutkan dengan aksi pendudukan pada perusahaan yang mana Pekerja melakukan tindakan penutupan/memblokir pintu masuk perusahaan dan melakukan penguncian pada pintu-pintu produksi dan mendirikan tenda di jalan masuk perusahaan, sehingga terpaksa pihak perusahaan pada tanggal 19 Mei 2003 meminta bantuan aparat Kepolisian Sektor Gempol agar membongkar paksa tenda yang menghalangi jalan masuk dan membongkar kunci pintu produksi (bukti P.10) ; bahwa

pada

tanggal

26

mei

2003

perusahaan

mengeluarkan

pengumuman dengan No. 170/ALTA/V/2003 yang isinya ditujukan kepada seluruh karyawan yang tidak diskorsing pada tanggal 2 Juni 2003 diperintahkan agar masuk bekerja seperti biasa ; bahwa pengumuman pemanggilan masuk kerja tanggal 26 Mei 2003 dilanjutkan dengan pemberian Surat Panggilan Perintah Kerja I tertanggal 2 Juni 2003, Surat Panggilan Kerja II tertanggal 4 Juni 2003, Surat Panggilan Kerja III (terakhir) tertanggal 6 Juni 2003, dikirimkan kepada setiap karyawan yang tidak diskorsing ; bahwa tanggal 4 Juni 2003 diberikan pengumuman No. 884/ALTA/VI/ 2003 yang berisi bila karyawan tidak mengindahkan Pengumuman Perintah Kerja tertanggal 2 sampai dengan 6 Juni 2003 pada pukul 24.00 wib maka dianggap

karyawan/karyawati

telah

memutuskan

diri

dalam

pelaksanaan

hubungan kerja dengan Penggugat (bukti P.13) ; bahwa menanggapi panggilan perintah kerja oleh Pengusaha, ternyata tidak mendapat tanggapan/respon yang baik dari pihak Pekerja dan terbukti hanya sejumlah 150 orang karyawan yang bersedia melanjutkan hubungan kerja, sisanya sejumlah 215 orang atas nama Masrifah Hidayati dkk. (215 orang) tetap bersikukuh tidak mau masuk kerja dan menanggapi panggilan perintah

kerja

dengan

menerbitkan

Surat

Menolak

Masuk

Kerja

No.

130/ORG/PUK. SPTSK/PT ALTA/V/2003 (bukti P.14) ; bahwa

pada

tanggal

2

Juni

2003,

sejumlah

karyawan

bernama

Juwariyah, Kumalawati, Sri Rahayu, Masrulah, Rismiati, Winarsih, Susan Kusumaningsih, Evi Kristina, Indri Mellani, Barokah, Siamah, Endang Wijayanti, Arif Piaturochman, Nuril Isnaini, Yuliatin, Sulifah, Nurul Asya Dewi, Sumak’inah, Harum

Masruroh,

Ernawati, Wiwik

Lusiana,

Ina

Diana,

Sumariyah,

Siti

Khosiyah, Istinah, Ami Rahmania, Sugiarti, Rosul, Anik, Sumarsih, telah


mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan sepakat menerima hak-haknya yaitu sisa uang cuti tahunan yang belum diambil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

No.

13

Tahun

2003

pasal

168

ayat

(3)

tentang

Ketenagakerjaan (bukti P.15) ; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan segala daya upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mempekerjakan mereka kembali tidak mendapatkan tanggapan dari pihak para karyawan, maka perusahaan berpendapat bahwa para karyawan tidak berkehendak untuk melanjutkan hubungan kerja lagi dengan Penggugat, sehingga perusahaan beranggapan para Pekerja melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 pasal 168 ayat (1), (2), (3) jo. Kep.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok tidak sah ; bahwa pada tanggal 11 Juni 2003, pihak perusahaan melalui Surat No. 954/ALTA/VI/2003 telah mengajukan permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja kepada Masrifah Hidayati dkk. (215 orang) kepada Tergugat melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasuruan (bukti P.16) ; bahwa tanggal 17 Juli 2003 telah diadakan pertemuan bipartide bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pasuruan dengan hasil tidak ada kata sepakat ; bahwa pada tanggal 23 Juli 2003 telah diadakan perundingan tripartide atas panggilan Pegawai Perantara Disnakertrans Pasuruan, pihak perusahaan tidak hadir ; bahwa pada tanggal 28 Juli 2003 telah diadakan perundingan tripartide II atas panggilan Pegawai Perantara Disnakertrans Pasuruan, juga tidak dihadiri pihak perusahaan, disebabkan pihak perusahaan berpendapat permasalahan tersebut adalah dikualifikasi pengunduran diri secara sepihak dan pihak karyawan telah melakukan pelanggaran wanprestasi ; bahwa pada tanggal 23 September 2003 pegawai perantara telah menerbitkan Surat Anjuran No. 3326/424/668/2003 yang pada pokok surat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Masrifah Hidayati dkk (215 orang) dan dianjurkan : 1. Agar kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja ; 2. Agar pihak pengusaha memberikan hak Pekerja berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) kepada Pekerja sebanyak 215 orang ;


3. Agar pihak pengusaha memberikan sisa cuti tahunan tahun 2002 dan 2003 apabila masih ada ; 4. Agar pihak pengusaha membayar upah selama proses secara penuh (100%) beserta hak lainnya dibayar seperti biasanya terhitung bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2003 ; 5. Agar kedua belah pihak bersedia menerima isi anjuran ini ; bahwa pada tanggal 13 Oktober 2003 melalui Surat No. 979/ALTA/JAB/ X/2003 Penggugat menyatakan menolak dan tidak bisa menerima anjuran Pegawai

Perantara

Disnakertrans

Pasuruan

dan

meminta

permasalahan

ditingkatkan ke Tergugat ; bahwa pada tanggal 23 Januari 2004 bertempat di kantor ruang sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Timur telah diadakan sidang Enquette oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Surabaya ; bahwa tertanggal

17

Tergugat Januari

melalui 2005

Keputusan

telah

No.

memutuskan

52/17/5-9/XIII/PHK/1-2005 hubungan

kerja

antara

Penggugat dengan Pekerja atas nama Masrifah Hidayati dkk (215 orang) ; bahwa keputusan Tergugat tersebut amarnya adalah sebagai berikut : 1. Memberi izin kepada Pengusaha PT. Aria Lestari Teguh Abadi (ALTA) dengan alamat Desa

Karang Rejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten

Pasuruan, Jawa Timur untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdri. Masrifah Hidayati dkk (215 orang) dengan alamat PUK SPTSK PT. Aria Lestari Teguh Abadi (ALTA) dengan alamat Desa Karang Rejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terhitung sejak tanggal 30 September 2003 ; 2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Aria Lestari Teguh Abadi (ALTA) seperti tersebut pada amar 1 untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdri. Masrifah Hidayati dkk (215 orang), hak-haknya sebagai berikut : a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ; b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ; c. Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ; d. Upah proses sebesar 100 % dari bulan Mei s/d September 2003 ;


e. Pengganti cuti tahunan sebagaimana tersebut di dalam anjuran Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan. Yang nama-nama Pekerja beserta rincian hak-haknya terlampir dalam putusan ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; 3. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Aria Lestari Teguh Abadi (ALTA) seperti tersebut pada amar 1 untuk mengirimkan data Pekerja yang diputuskan hubungan kerja dengan memuat : nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikan, keahlian dan jabatan terakhir Pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan di Pasuruan ; 4.

Pelaksanaan

putusan

Ketenagakerjaan

Dinas

ini

dibawah

Tenaga

pengawasan

Kerja

dan

Pegawai

Pengawas

Transmigrasi

Kabupaten

Pasuruan di Pasuruan ; bahwa atas putusan Tergugat tersebut diatas, Penggugat merasa keberatan sebab tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang ada yang telah disampaikan pada saat sidang Enquette tanggal 23 Januari 2004 di kantor ruang sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur ; bahwa aksi slow down yang dilanjutkan dengan mogok kerja tersebut dengan dasar alasan pelaksanaan cek body adalah bukan tujuan utama melainkan aksi tersebut untuk memaksa perusahaan agar akar permasalahan di Departemen Cutting yang dimotori oleh Sdr. M. Ilyas sebagai tersangka kasus pencurian yang masih dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Bangil agar supaya kasusnya dicabut ; bahwa penggeledahan/cek body yang dilakukan oleh satpam terhadap karyawan dan karyawati yang pulang bekerja sudah sesuai dengan petunjuk teknis cek body oleh Pembina satpam dari Polsek Gempol Pasuruan, dalam hal ini Bapak Edy Waluyo yang pada saat itu Penggugat undang ke perusahaan dan menyatakan tidak berlebihan. Jadi keterangan Pekerja seperti membuka pakaian sampai pembalut wanitanya kelihatan, meraba

payudara Pekerja

wanita di tempat umum yang terbuka adalah tidak benar, terlebih lagi dianggap telah melanggar norma-norma kesusilaan dan hak asasi manusia karena dalam hal ini pemeriksaaan dan pelaksanaan cek body dilaksanakan oleh anggota security putri ; bahwa tindakan pemeriksaan tersebut diatas tidak ada pelanggaran dan sesuai dengan Kesepakatan Kerja Bersama yang ada ;


bahwa Pekerja melakukan slow down pada tanggal 17, 19, 21 April 2003 yang kemudian dilanjutkan mogok kerja pada tanggal 22, 23, 24 April 2003 adalah tindakan yang liar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 pasal 6 ayat (1) dengan hasil penjelasan permohonan penyelesaian slow down/mogok kerja No. 156/1133/112.1/2003 oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur ; bahwa permasalahan kasus pencurian atas tersangka Sdr. M. Ilyas sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangil-Pasuruan sehingga Sdr. M. Ilyas dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman ; bahwa pengusaha berupaya menghindari Pemutusan Hubungan Kerja dan berusaha menjaga kelangsungan hidup perusahaan (proses produksi) sehubungan dengan itu, perusahaan pada tanggal 26 Mei 2003 mengeluarkan pengumuman

No.

170/ALTA/V/2003

dengan

diterbitkannya

pengumuman

tersebut yang sudah jelas menunjuk pada pengumuman No. 167/ALTA/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 yang artinya karyawan diperintahkan masuk kerja seperti biasa kecuali karyawan yang kena skorsing, sehingga pengumuman No. 167/ALTA/V/2003 tertanggal 14 Mei 2003 secara otomatis tidak berlaku dan pengumuman

No.

170/ALTA/V/2003

tertanggal

26

Mei

2003

sekaligus

merupakan perintah kerja ; bahwa Pekerja atas nama Sdr. M. Ilyas dkk. (71 orang) yang diskorsing telah diproses melalui Surat Permohonan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja No. 958/ALTA/VI/2003 tertanggal 11 Juni 2003 dan telah diputuskan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan No. 1827/1738/315-9/XIII/PHK/9-2003 tertanggal 29 September 2003 dan telah mendapat kepastian hukum tetap melalui keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 38/G/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Oktober 2004 ; bahwa sedangkan Pekerja atas nama Sdri. Masrifah Hidayati dkk (125 orang)

dipanggil

perusahaan

untuk

masuk

kerja

seperti

biasa

melalui

pengumuman secara tertulis maupun panggilan masuk kerja seperti biasa sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 5 hari berturut-turut, akan tetapi Pekerja tetap tidak mau masuk kerja. Bahkan sebaliknya pihak Serikat Pekerja mempolitisir surat panggilan perintah kerja dari perusahaan yaitu dengan menerbitkan Surat No. 130/ORG/PUK/PTSK/PT.ALTA/V/2003 yang ditujukan kepada perusahaan yang isinya menolak masuk kerja, sehingga pihak perusahaan berpendapat bahwa Sdri. Masrifah Hidayati dkk. (215 orang) telah mengundurkan diri secara sepihak atau memutuskan diri dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan Penggugat secara tidak baik ;


bahwa

berdasarkan

pertimbangan

dan

segala

daya

upaya

yang

dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mempekerjakan mereka kembali ternyata tidak mendapatkan tanggapan dari para Pekerja, sehingga perusahaan berpendapat para karyawan melanggar Kesepatan Kerja Bersama dari PT. Aria Lestari Teguh Abadi pasal 43 ayat (3A) (bukti P.17) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 pasal 168 ayat (1), (2), (3) jo. Kep.232/MEN/2003 (bukti P.18) ; bahwa Tergugat memutuskan agar pihak pengusaha memberikan hak Pekerja berupa uang pesangon sebesar 1 kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (4) kepada Pekerja sebanyak 215 orang adalah suatu putusan yang sepihak dan bertentangan dengan data bukti yang disajikan oleh pihak peruhasaan baik berupa data tertulis maupun kenyataan di lapangan,

khususnya

tim

Equitte

Tergugat

tidak

memperhatikan

dan

mempertimbangkan fakta atas tanggapan pihak pengusaha tentang pendapat dan anjuran Pegawai Perantara Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja dari Penggugat atas nama Sdri. Masrifah Hidayati dkk dan keterangan Pekerja bahwa aksi mogok hingga penolakan masuk kerja adalah aksi solidaritas semata ; bahwa Tergugat memutuskan agar pihak pengusaha membayar upah proses secara penuh (100 %) beserta hak lainnya terhitung dari bulan Mei sampai dengan bulan September 2003 adalah bertentangan dengan data/bukti yang disajikan oleh perusahaan atas kenyataan di lapangan ; bahwa data/bukti yang sebenarnya adalah sebagai berikut : - Perusahaan tidak pernah menskorsing Pekerja atas nama Masrifah Hidayati dkk (215 orang) ; - Perusahaan telah memanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 5 hari untuk masuk kerja akan tetapi tidak mendapat perhatian dan tidak masuk kerja sejak tanggal 2 Juni 2003 sampai dengan sekarang ; - Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 pasal 4 tentang Perlindungan upah yang menyebutkan bahwa upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat berkesimpulan bahwa : 1. Tidak dapat menerima putusan Tergugat tersebut karena tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya ;


2. Mohon agar Ketua Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk meninjau kembali atau membatalkan putusan Tergugat ; 3. Mohon

agar

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

memperhatikan putusan Tergugat No. 1827/1738/315-9/XIII/PHK/9-2003 pada halaman 18 yang menyebutkan untuk jelasnya Penggugat kutip sebagai berikut : Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Panitia Pusat menilai/berpendapat tindakan Pekerja tersebut diatas dimana Pengusaha sudah berusaha semaksimal mungkin menghimbau untuk masuk kerja tapi tidak

diindahkan,

maka

tindakan

Pekerja

tersebut

dinyatakan

telah

mengundurkan diri atas kemauannya sendiri sehingga sesuai ketentuan yang berlaku Pekerja tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak dari Pengusaha, terkait Keputusan Tergugat No. 1827/1738/315-9/XIII/PHK/9-2003, dikarenakan permasalahan ini terjadi merupakan imbas dari permasalahan yang sudah diputuskan dan sudah menjadi yurisprudensi ; bahwa oleh pertimbangan Tergugat dalam putusan aquo ternyata tidak sesuai ketentuan pasal 168 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 pasal 4 tentang perlindungan upah, Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dengan demikian putusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat (2) huruf a beserta penjelasannya, maka adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutuskan untuk menyatakan batal dan tidak sah keputusan Tergugat tersebut dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat No. 52/17/5-9/XIII/PHK/1-2005 tanggal 17 Januari 2005 dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru dengan amar putusan : 1. Menyatakan antara Penggugat dengan Pekerja 30 orang (Juwariyah, Kumalawati,

Sri

Rahayu,

Masrulah,

Rismiati,

Winarsih,

Susan

Kusumaningsih, Evi Kristina, Indri Mellani, Barokah, Siamah, Endang Wijayanti, Arif Piaturochman, Nuril Isnaini, Yuliatin, Sulifah, Nurul Asya Dewi, Sumak’inah,

Harum

Masruroh,

Ernawati,

Wiwik

Lusiana,

Ina

Diana,

Sumariyah, Siti Khosiyah, Istinah, Ami Rahmania, Sugiarti, Rosul, Anik, Sumarsih) telah ada penyelesaian secara musyawarah dan mufakat ; 2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Masrifah Hidayati dkk (185 orang), terhitung sejak 2 Juni 2003 tanpa


uang pesangon, uang jasa, uang pengobatan dan perumahan, tunjangan apapun ; bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengambil keputusan akhir, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan terlebih dahulu memberikan penetapan berupa Penangguhan/Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang

dikeluarkan

Tergugat

No.

52/17/5-9/XIII/PHK/1-2005

sampai

ada

keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

memberikan putusan sebagai

berikut : DALAM PENUNDAAN : - Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan seluruhnya dari Keputusan Tergugat No. 52/17/5-9/XIII/PHK/1-2005 tertanggal 17 Januari 2005 sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan

batal/tidak

sah

Surat

Keputusan

Tergugat

(Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) Nomor : 52/17/5-9/XIII/PHK/ 1-2005, tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Aria Lestari Teguh Abadi dengan Sdri. Masrifah Hidayati dkk. (215 orang) ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut dan menerbitkan keputusan baru dengan amar putusan sebagai berikut : a. Menyatakan antara Penggugat dengan karyawan 30 orang (Juwariyah, Kumalawati,

Sri

Rahayu,

Masrulah,

Rismiati,

Winarsih,

Susan

Kusumaningsih, Evi Kristina, Indri Mellani, Barokah, Siamah, Endang Wijayanti, Arif Piaturochman, Nuril Isnaini, Yuliatin, Sulifah, Nurul Asya Dewi, Sumak’inah, Harum Masruroh, Ernawati, Wiwik Lusiana, Ina Diana, Sumariyah, Siti Khosiyah, Istinah, Ami Rahmania, Sugiarti, Rosul, Anik, Sumarsih) telah ada penyelesaian secara musyawarah dan mufakat ; b. Meminta Tergugat untuk menerbitkan surat putusan baru yang berisi penetapan hak-hak Pekerja berupa cuti tahunan yang belum diambil sesuai pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KEP.232/MEN/2003 tentang akibat mogok tidak sah ;


c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat No. 52/17/ 5-9/XIII/PHK/1-2005 tanggal 17 Januari 2005 ; 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; bahwa terhadap gugatan Penggugat

tersebut Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 125/G/ 2005/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (P4P) No. 52/17/5-9/XIII/PHK/ 1-2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Aria Lestari Teguh Abadi dengan Sdri. Masrifah Hidayati dkk. (185 orang) ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut dan menerbitkan keputusan baru dengan amar putusan sebagai berikut : a. Menyatakan antara Penggugat dengan karyawan 30 orang (Juwariyah, Kumalawati,

Sri

Rahayu,

Masrulah,

Rismiati,

Winarsih,

Susan

Kusumaningsih, Evi Kristina, Indri Mellani, Barokah, Siamah, Endang Wijayanti, Arif Piaturochman, Nuril Isnaini, Yuliatin, Sulifah, Nurul Asya Dewi, Sumak’inah, Harum Masruroh, Ernawati, Wiwik Lusiana, Ina Diana, Sumariyah, Siti Khosiyah, Istinah, Ami Rahmania, Sugiarti, Rosul, Anik, Sumarsih) telah ada penyelesaian secara musyawarah dan mufakat ; b. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat (Pengusaha) PT. Aria Lestari Teguh Abadi dengan Pekerja Sdri. Masrifah Hidayati dkk. (185 orang) putus terhitung sejak bulan Juli 2003 ; c. Mewajibkan kepada Pengusaha membayar hak-hak Pekerja yang belum diambil sesuai pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : - Cuti tahunan, - Uang pisah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; 4. Menolak gugatan lain selebihnya ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 184.750,- (seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diterima oleh Tergugat pada tanggal

20 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 November 2005 sebagaimana

ternyata

dari

akte

permohonan

kasasi

No.

239/K/2005/

PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara


Jakarta, permohonan kasasi mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 November 2005 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 23 November 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Desember 2005 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak cermat dan tidak obyektif dalam mengambil pertimbangan hukumnya, telah bertindak tidak adil dan berat sebelah, sebab hanya mempertimbangkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan pihak Termohon Kasasi/Penggugat, tanpa mempertimbangkan sama sekali keterangan dan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Tergugat ; Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dalam mengambil pertimbangan hukumnya dengan menyamakan perkara antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Sdri. Masrifah Hidayati dkk. (185 orang) dan Sdr. M. Ilyas dkk (71 orang) yang telah mendapat putusan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 38/G/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Oktober 2004. Hal itu disebabkan kedua perkara tersebut masing-masing berdiri sendiri dan Pemohon Kasasi/Tergugat juga memberikan putusan yang berbeda terhadap kedua perkara dimaksud. Selain itu perkara Sdr. M. Ilyas terkait dengan lingkungan hukum pidana karena adanya tuduhan Termohon Kasasi/Penggugat atas penggelapan barang, sedangkan perkara Pekerja Sdri. Masrifah

Hidayati

dkk.

(185

orang)

murni

masuk

lingkung

hukum

ketenagakerjaan. Bahwa faktor esensial di dalam perkara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Sdri. Masrifah Hidayati dkk. (185 orang) justru terletak pada penggeledahan secara tidak manusiawi yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat dan bukan pada unjuk rasa yang dilakukan Pekerja Sdri. Masrifah Hidayati dkk. (185 orang) yang hanya merupakan reaksi sebab akibat dari tindakan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut ;


Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dalam mengambil pertimbangan hukumnya dengan menyatakan check body yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat telah sesuai Kesepatan Kerja Bersama dan aksi slow down yang dilakukan Pekerja Sdri. Masrifah Hidayati dkk. (185 orang) tidak sesuai prosedur sehingga dianggap sebagai kesalahan berat dan tidak berhak mendapat uang pesangon, hal tersebut disebabkan sebagai berikut : 1. Perkara pemutusan hubunga kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pekerja Sdri. Masrifah Hidayati dkk. (185 orang) berawal dari hilangnya barang perusahaan berupa kemeja dan atas hal itu Termohon Kasasi/ Penggugat telah melakukan penggeledahan terhadap Pekerja Wanita tanpa dikordinasikan lebih dahulu dengan Serikat Pekerja ; 2. Pelaksanaan penggelepan tersebut telah mengurangi jam istirahat Pekerja selama 20 menit dan dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan etika dan moral ; 3. Atas tindakan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut pihak Pekerja telah menyampaikan surat protes kepada Termohon Kasasi/Penggugat karena merasa sudah dilecehkan dan difitnah, namun tidak mendapat respon yang baik dari pihak Termohon Kasasi/Penggugat ; 4. Penggeledahan terhadap Pekerja Wanita yang mendasari aksi slow down telah pula dijelaskan oleh pihak Pekerja dalam sidang angket tanggal 23 Januari 2004 dan atas keterangan pihak Pekerja tersebut pihak Termohon Kasasi/Penggugat tidak membantahnya ; 5. Oleh karenanya wajar apabila pihak Pekerja mengadakan aksi slow down sebagai sebab akibat dari tindakan Termohon Kasasi/Penggugat yang telah melakukan penggeledahan terhadap Pekerja Wanita secara berlebihan tanpa memperhatikan etika dan moral serta tidak adanya hubungan industrial yang baik di dalam perusahaan ; 6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka selayaknya aksi slow down yang dilakukan Pekerja Sdri. Masrifah Hidayati dkk (185 orang) bukan sebagai kesalahan berat, melainkan hanya sebagai kesalahan ringan sehingga masih berhak mendapat uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan hak lainnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan Pemohon Kasasi/Tergugat ; Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dalam mengambil pertimbangan hukumnya dengan menyatakan atau menganggap


Pekerja Sdri. Masrifah Hidayati dkk (185 orang) telah mengundurkan diri, hal tersebut dapat Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan sebagai berikut : 1. Termohon

Kasasi/Penggugat

telah

mengeluarkan

pengumuman

No.

167/PT.ALTA/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 yang pada dasarnya menyatakan perusahaan tidak ada kegiatan produksi maka seluruh Pekerja menunggu penyelesaian di Disnakertrans Kabupaten Pasuruan, P4D Propinsi Jawa Timur dan P4 Pusat Jakarta ; 2. Namun demikian atas pengumuman tersebut Termohon Kasasi/Penggugat tidak memproses penyelesaian perkaranya ke instansi terkait, justru mengeluarkan pengumuman No. 170/ALTA/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 yang menyatakan perusahaan mulai tanggal 2 Juni 2003 berproduksi kembali dan kepada Pekerja yang tidak diskorsing diperintahkan bekerja seperti biasa ; 3. Sebelum dikeluarkannya kedua pengumuman tersebut diatas, Termohon Kasasi/Penggugat telah mengeluarkan pengumuman tanggal 13 Mei 2003 yang menyatakan mulai tanggal 13 mei 2003 perusahaan ditutup (lock out) sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut ; 4. Dengan dikeluarkannya pengumuman No. 170/ALTA/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 tersebut terkesan Termohon Kasasi/Penggugat ingin bermain-main dengan

suatu

kebijakan

yang

tidak

jelas

dan

tegas

sehingga

membingungkan bagi para Pekerja, apalagi Termohon Kasasi/Penggugat tidak mencabut lebih dahulu pengumuman No. 167/PT.ALTA/2003 tanggal 14 Mei 2003 dan tidak memproses penyelesaian perkaranya ke instansi terkait ; 5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka sikap Pekerja tidak memenuhi panggilan Termohon Kasasi/Penggugat telah membuat kondisi menjadi tidak jelas dan tidak ada ketegasan atas status Pekerja ; Bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut,

maka

sudah

sepatunya Pemohon Kasasi/Tergugat mengabulkan permohonan izin yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat untuk memutuskan hubungan kerja Sdri. Masrifah Hidayati dkk (185 orang) dengan mewajibkan Termohon Kasasi/ Penggugat untuk membayarkan secara tunai kepada Pekerja uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan hal lainnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan Pemohon Kasasi/Tergugat a quo ; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon Kasasi/Tergugat berpendirian putusan Pemohon Kasasi/Tergugat No. 52/17/5-9/XIII/PHK/1-2005


tanggal 17 Januari 2005 adalah sudah tepat serta tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

sehingga

wajib

untuk

dilaksanakan ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan tersebut diatas : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi tidak

dilaksanakan

atau

ada

kesalahan

hanya berkenaan dengan dalam

penerapan

atau

pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; Bahwa selain itu para Pekerja sudah dipanggil untuk bekerja kembali, tetapi mereka tidak mengindahkan. Sedangkan mogok kerja yang dilakukan

para

Pekerja

dapat

dikualifikasikan

sebagai

mangkir

sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232/Men/2003 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak

permohonan

kasasi

dari

Pemohon

Kasasi

:

PANITIA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT, tersebut ;


Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E.

Lotulung, SH. Hakim Agung sebagai

Ketua

Sastrohardjono,

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Majelis, Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH. SH.,MSc.

Hakim-Hakim

Agung

dan Widayatno

sebagai

Anggota,

dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

ttd.

ttd.

Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH.

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd. Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Biaya – Biaya : 1. Meterai --------------- Rp.

6.000,-

Panitera Pengganti : ttd.

2. Redaksi -------------- Rp.

1.000,-

Matheus Samiaji, SH.,MH.

3. Administrasi ---------Rp. 493.000,Jumlah =

Rp. 500.000,Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000764


06

Recommend Documents