06

P U T U S A N No. 46 PK/TUN/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PT. ARION PARAMITA HOLDING COMPANY, diwakili oleh Ari M. Hutagalung, Presiden Direktur PT. Arion Paramita Holding Company, berkedudukan di Wisma Arion Lt. 4-5, Jalan Pemuda Kav. 17 Rawamangun, Jakarta Timur,

dalam hal ini memberi

kuasa kepada : TAPSIR, SH. dk., Corporate Personalia Staff PT. Arion Paramita Holding Company, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ; melawan : PANITIA

PENYELESAIAN

PUSAT (P4P),

PERSELISIHAN

PERBURUHAN

berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto

Kav. 51, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Menimbang Pemohon

bahwa

Peninjauan

dari

Kembali

surat-surat dahulu

yang

bersangkutan

Penggugat

telah

ternyata

mengajukan

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 364/G/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Juli 2005 yang telah

berkekuatan

hukum

tetap,

dalam

perkaranya

melawan

Termohon

Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut ; bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 810/416/76-10/IX/PHK/ 6-2004 tertanggal 4 Agustus 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Tukatno, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta No. 670/P.332/14/IX/ PHK/XII-2003 tertanggal 16 Desember 2003 sehingga menjadi sebagai berikut : I.

Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Arion Paramita dahulu beralamat di Jalan Pemuda Kav. 17 Rawamangun, Jakarta Timur 131320 dengan Pekerja Sdr. Tukatno dengan alamat kuasa hukumnya Sdr. R. Soeroso Jalan R.S. Polri Rt.003/06 No. 48 Kramat Jati Jakarta Timur, putus terhitung akhir bulan April 2003 (tanggal 30 April 2003) ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 46 PK/TUN/06

II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Arion Paramita di Jakarta tersebut dalam amar I untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Tukatno sebagai berikut : - Uang pesangon 9 x Rp. 900.000,-

= Rp. 8.100.000,-

- Uang penghargaan masa kerja : 4 x Rp. 900.000,- = Rp. 3.600.000,Jumlah

= Rp.11.700.000,-

- Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15 % : 15 x Rp. 11.700.000,-

= Rp. 1.755.000,-

- THR Tahun 2002

= Rp.

900.000,-

- Upah proses sejak bulan Agustus 2002 s/d April 2003 : 9 x Rp. 900.000,-

= Rp. 8.100.000,-

Jumlah

= Rp.22.455.000,-

Terbilang : dua puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah ; III. Putusan ini mengikat Pengusaha dan Pekerja ; IV. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur (bukti P.1) ; bahwa putusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2004 No. 810/416/76-10/IX/PHK/06-2004 dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2004, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; bahwa putusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ; bahwa keputusan Tergugat adalah merupakan banding administratif sehingga berdasarkan pasal 48 jo. pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun

1986,

sehingga

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ; bahwa keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ; bahwa putusan Tergugat tersebut diterbitkan dengan cara melanggar/ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 46 PK/TUN/06

azas umum pemerintahan yang baik seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; bahwa Perusahaan Penggugat adalah salah satu Perusahaan Swasta Nasional yang bergerak dalam bidang jasa tarnsportasi bus pariwisata. Perusahaan ini melayani kepentingan pihak penyewa yang memerlukan jasa transportasi ke dalam maupun ke luar kota. Service serta pelayanan yang baik merupakan motto perusahaan yang harus Penggugat

selalu pertahankan.

Karena hal tersebut merupakan harapan semua pihak khususnya Pemerintah dalam meningkatkan industri pariwisata di Indonesia ; bahwa Sdr. Tukatno adalah pengemudi lepas yang telah menjadi mitra kerja di perusahaan Penggugat semenjak tahun 1990 hingga tahun 2002, dengan

sistem

kerja

tidak

berlangsung

secara

terus

menerus

tetapi

berdasarkan ada tidaknya pemakaian/permintaan dari pihak ke III, sedangkan upah yang diterima berdasarkan sistem komisi yaitu sebesar 13 % dari nilai gross sewa mobil dari pihak ke III, sistem pembayaran komisi yaitu 50 % dibayarkan sebelum mitra kerja melaksanakan perintah kerja dan 50 % setelah pekerjaan dilaksanakan. Melihat kondisi tersebut maka hubungan kerja ini tidak dapat dikategorikan di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 karena tidak menerima upah secara tetap jumlahnya disamping pekerjaannya juga tidak berlangsung

secara

terus

menerus

karena

berdasarkan

ada

tidaknya

permintaan sewa dari pihak ke III ; bahwa

Sdr.

Tukatno

disamping

pengemudi

juga

pernah

diberi

kepercayaan oleh Kepala Operasional Perusahaan atas permintaan yang bersangkutan sebagai Mandor Pengemudi di Perusahaan Penggugat melalui Surat Penunjukkan No. 001/ARPG-ABT/SP/I/97 pada tanggal 23 januari 1997. Namun penunjukkan itu bukanlah bukti yang bersangkutan sebagai karyawan tetap, akan tetapi hanya merupakan penunjukkan biasa yang tidak mengikat. Karena sesuai dengan mekanisme Perusahaan, untuk menentukan status seorang menjadi karyawan tetap, Perusahaan Penggugat sudah mempunyai sistem standar yang baku yang dimulai dari : a. Tata

cara

penerimaan

karyawan,

yakni

melalui

surat

persetujuan

penerimaan karyawan ; b. Tata cara pengangkatan karyawan tetap yang harus melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh kantor pusat ; bahwa pada tanggal 27 Juli 2002, Sdr. Tukatno diberi tugas oleh Perusahaan

untuk

melayani

rombongan

darmawisata

Hotel

Mandarin

International, Jalan MH. Thamrin Jakarta, yang mana pada saat melayani

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 46 PK/TUN/06

darmawisata dimaksud, yang bersangkutan telah memaksa pihak rombongan Penyewa untuk memberikan uang komisi pribadi yang jumlahnya cukup besar. Jelas hal ini sudah menyalahi aturan dan ketentuan yang ada di perusahaan Penggugat, karena komisi adalah merupakan tanggung jawab perusahaan dan bukan tanggung jawab Penyewa. Akibat ulah/tindakan yang bersangkutan tadi pihak Hotel Mandarin/Penyewa menyampaikan complain dengan teguran keras kepada Penggugat atas ulah Sdr. Tukatno (bukti P.2). Atas complain tersebut di atas

tindakan Sdr. Tukatno jelas-jelas dan nyata merupakan kesalahan fatal

dan bisa berakibat rusaknya citra perusahaan yang sudah susah payah Penggugat upayakan. Dan bilamana Perusahaan tidak mengambil tindakan atas ulah yang bersangkutan, sudah barang tentu berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Penggugat, dan bisa mengorbankan hidup orang banyak yang bekerja di Perusahaan Penggugat ; bahwa atas dasar tindakan itulah maka Perusahaan melakukan tindakan stop operasi kepada Sdr. Tukatno dengan Perusahaan Penggugat, dimana semua hak-hak yang bersangkutan (sisa komisi yang masih ada) telah Penggugat selesaikan ; bahwa pada tanggal 17 Oktober 2002, Penggugat mendapat surat panggilan dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak atas nama Sdr. Tukatno (bukti P.3) ; bahwa melalui Surat No. 1877/8388 tanggal 7 April 2002 Pegawai Perantara

Kantor Wilayah

Departemen

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

mengeluarkan anjuran kepada Penggugat yang isinya agar Perusahaan membayar pesangon dan ganti rugi kepada Sdr. Tukatno sebesar Rp. 14.490.000,- atas Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Tukatno dan kedua belah pihak diharuskan memberikan jawaban tertulis paling lama 7 hari kepada pegawai Perantara Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta (bukti P.4) ; bahwa pada tanggal 11 April 2003, Sdr. Tukatno menyadari hubungan kerja selama ini dengan Penggugat adalah merupakan mitra kerja. Kalaupun adanya tuntutan yang mengatasnamakan Sdr. Tukatno, menuntut Penggugat berupa pesangon dan uang jasa bukanlah murni berasal dari Sdr. Tukatno. Hal ini dapat Penggugat buktikan dimana yang bersangkutan masih memohon untuk bisa bekerja

kembali sebagai mitra di Perusahaan Penggugat melalui

Surat Permohonan agar diterima kembali sebagai pengemudi tertanggal 11 April 2003 (bukti P.5) ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 46 PK/TUN/06

bahwa pada tanggal 24 April 2003 dengan Surat No. 127/ARPGPERS/UM/IV/2003, Perusahaan menolak anjuran tersebut dan kasusnya dilimpahkan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta (bukti P.6) ; bahwa pada tanggal 1 Oktoebr 2003, Perusahaan mendapat panggilan sidang dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Tukatno (bukti P.7) ; bahwa pada tanggal 27 Oktober 2003 melalui Surat No. 314/APHCPERS/UM/X/2003 Perusahaan membuat kronologis kasus Sdr. Tukatno yang disampaikan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta (bukti P.8) ; bahwa pada tanggal 5 Januari 2004 Perusahaan mendapat salinan putusan Panitia Penyelesaian Perselihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta dengan No. 670/P.332/14/IX/PHK/XII-2003 pada tanggal 16 Desember 2003, yang dalam putusan amarnya berbunyi sebagai berikut : I.

Menyatakan antara PT. Arion Bus Tour/Divisi Transportasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 7 – 9 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Pekerja Sdr. Tukatno dengan alamat Sdr. R. Soeroso Jalan RS. Polri Kramat Jati Rt.013/06 No. 48 Jakarta Timur tidak ada hubungan kerja seperti dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 ;

II. Menolak tuntutan Pekerja ; III. Putusan mengikat bagi Pekerja maupun Pengusaha seperti dalam tersebut pada amar I (bukti P.9) ; bahwa pada tanggal 3 Februari 2004, Perusahaan mendapat surat dari Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta tentang penyerahan persoalan Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Tukatno dengan PT. Arion Paramita Holding Company/Divisi Transportasi ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)/Tergugat, karena Kuasa Hukum Sdr. Tukatno mengajukan banding kepada Tergugat (bukti P.10) ; bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara di sini adalah putusan Tergugat No. 810/416/76-10/IX/PHK/6-2004 tertanggal 4 Agustus 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Sdr. Tukatno dengan pertimbangan bahwa keputusan Tergugat berasal dari keterangan yang diperoleh secara tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundangudangan yang berlaku sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 46 PK/TUN/06

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

memberikan putusan

sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 810/416/ 7610/IX/PHK/6-2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Arion Paramita Holding Company/Divisi Transportasi dengan Sdr. Tukatno ; 3. Menguatkan

kembali

Keputusan

Panitia

Penyelesaian

Perselisihan

Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta No. 670/P.332/14/IX/PHK/XII-2003 tertanggal 16 Desember 2003, yang dalam amar putusannya berbunyi : I.

Menyatakan antara PT. Arion Bus Tour/Divisi Transportasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 7 – 9 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Pekerja Sdr. Tukatno dengan alamat Sdr. R. Soeroso Jalan RS. Polri Kramat Jati Rt.013/06 No. 48 Jakarta Timur tidak ada hubungan kerja seperti dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 ;

II. Menolak tuntutan Pekerja ; III. Putusan mengikat bagi Pekerja maupun Pengusaha seperti dalam tersebut pada amar I ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

No.

364/G/2004/PT.TUN.JKT.

tanggal

21

Juli

2005

yang

telah

mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 364/G/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Juli 2005 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tatai Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Januari 2006, permohonan mana diikuti dengan alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Januari 2006 ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 46 PK/TUN/06

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah tidak diajukan jawaban ; Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut : I.

Prosedur dan jangka waktu pengajuan Pemohonnan Peninjauan Kembali : 1. Bahwa pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah sesuai dan menurut hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan sebagai berikut : “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung” ; 2. Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat terima pada tanggal 21 Juli 2005 dan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu : “Tenggang

waktu

pengajuan

Permohonan

Peninjauan

Kembali

didasarkan atas alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 hari” ; II. Adanya bukti baru (novum) : Bahwa

Pemohon

Peninjauan

Kembali/Penggugat

menyampaikan

Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut : a. Bahwa

Pemohon

menemukan

adanya

Paninjauan surat-surat

Kembali/Penggugat bukti

yang

baru

melihat yang

dan

bersifat

menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu adanya pernyataan secara tertulis berupa Pernyataan tertanggal 19 Juli 2002 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang isinya sebagai berikut : - Pengemudi adalah Pengemudi harian lepas dengan status sebagai mitra kerja PT. Arion Bis Tour ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 46 PK/TUN/06

- Penghasilan Pengemudi berdasarkan komisi 10 % dari sewa bis oleh pihak ke III (Penyewa bus) ; - Antara Pengemudi harian lepas dengan PT. Arion Bis Tour tidak ada hubungan kerja melainkan sebagai mitra kerja ; - Bersedia menerima tugas-tugas yang dibebankan/diberikan oleh PT. Arion Bis Tour, pemberian tugas tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan kerja antara Pengemudi dengan PT. Arion Bis Tour (bukti PK.1) ; b. Putusan ini dengan jelas memperhatikan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ; Bahwa adapun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Juli 2005 telah memutuskan dalam perkara No. 364/G/2004/PT.TUN.JKT., adalah sebagai berikut : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ; III. Judex Factie telah melakukan kekeliruan berat dalam penerapan hukum di dalam putusannya ; Bahwa putusan Judex Factie telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum yang menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Paninjauan Kembali/Penggugat (selaku Pemohon gugatan), berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut : Bahwa dalam putusannya Judex Factie beranggapan adanya hubungan kerja antara Sdr. Tukatno dengan PT. Arion, tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam hubungan kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 : 3. Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mensyaratkan sebagai berikut : “Unsur

yang

dominan

menentukan

suatu

hubungan

kerja

adalah

ditentukan oleh adanya upah yang bersifat tetap, perintah dan pekerjaan yang berlangsung secara terus menerus” 4. Bahwa faktanya Sdr. Tukatno tidak menerima upah secara tetap dengan jumlah yang tetap pula, disamping pekerjaannya juga tidak berlangsung secara terus menerus karena berdasarkan ada tidaknya kendaraan yang disewakan oleh pihak III ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 46 PK/TUN/06

5. Bahwa dalam putusan Judex Factie beranggapan bahwa Sdr. Tukatno bekerja dengan bersifat ganda yaitu : a. Sebagai si Pemberi Komisi dengan si Penerima Komisi yang sederajat (diatur di dalam Hukum Perdata), sehingga pengakhiran kerjasamapun tidak terikat pada hubungan kerja antara si Pemberi Kerja dengan si Penerima Upah ; b. Bahwa disamping sebagai Penerima Komisi, Sdr. Tukatno juga ditunjuk sebagai Mandor Pengemudi hanya berdasarkan Surat Penunjukkan No. 001/ARPG-ABT/SP/I/1997 tertanggal 23 Januari 1997,

yang

mana

didalam

Surat

Penunjukkan

tersebut

tidak

disebutkan adanya upah tetap yang diterima oleh Sdr. Tukatno serta tidak dapat dibuktikan dipersidangan (P4D, P4P dan Pengadilan Tata Usaha Negara) ; 6. Bahwa dalam faktanya Sdr. Tukatno tidak menerima upah yang tetap dengan jumlah yang tetap. Sehingga putusan Judex Factie tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ; 7. Bahwa dasar perhitungan pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan hak-hak lainnya dengan berpatokan pada upah yang pernah diterima Sdr. Tukatno sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan dengan slip gaji yang dikeluarkan oleh Perusahaan melainkan hanya perkiraan saja, dan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat anggap tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena upah yang diberikan kepada Sdr. Tukatno bukanlah upah tetap yang mempunyai nilai tetap (sebagai mandor) melainkan hanya komisi sebesar 13 % dari nilai gross sewa dari pihak ke III sebagai penerima komisi ; IV. Judex Factie telah melakukan kekeliruan dalam menerapan hukum, karena menerima bukti yang cacat hukum di dalam putusannya ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan adanya novum : bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena surat bertanda PK.I yang diajukan

sebagai

surat

bukti

baru

mengenai

hari

serta

tanggal

ditemukannya tidak dinyatakan di bawah sumpah dan tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 46 PK/TUN/06

dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, oleh karenanya surat bukti PK.I

a

quo

tidak

memenuhi

syarat

sebagai

alasan

permohonan

peninjauan kembali vide pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ; mengenai alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali : bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena permohonan peninjauan kembali atas alasan ini telah melebihi tenggang waktu 180 hari sebagaimana ditentukan pasal 69 huruf c Undang- Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

diatas,

maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Arion Paramita Holding Company tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ; Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Menolak permohonan peninjauan kembali dari : PT. ARION PARAMITA HOLDING COMPANY tersebut ; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam

rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Jum’at tanggal 30 Maret 2007 oleh Prof.DR. Paulus Effendi Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, Prof.DR. Ahmad Sukardja, SH. dan Titi Nurmala

Siagian, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 46 PK/TUN/06

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim-Hakim Anggota ttd. Prof.DR. Ahmad Sukardja, SH. ttd. Titi Nurmala Siagian, SH.

Ketua : ttd. Prof.DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai --------------- Rp.

6.000,-

2. Redaksi -------------- Rp.

1.000,-

ttd. Matheus Samiaji, SH.,MH.

3. Administrasi --------- Rp. 2.493.000,Jumlah

=

Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaah Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 46 PK/TUN/06