06

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Telepon ( 0282 ) 534771-534775 Faksimil ( 0282 ) 535222 Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : [email protected]

CILACAP Kode Pos 53223

PENGUMUMAN Nomor : 590 / 5419 /06

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka bersama ini diumumkan : 1.

Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 590/ 479 /06/ TAHUN 2013 tanggal 6 November 2013 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap.

2.

Peta Lokasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap terlampir.

3.

Maksud dan tujuan pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap yaitu untuk mengembangkan Pulau Jawa di Wilayah Jawa Tengah bagian Selatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah antara lain di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan industri dan perdagangan serta pariwisata sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah.

4.

Tanah yang diperlukan untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap seluas ± 67.850 M² terletak di Desa Cisumur, Desa Sidaurip, Desa Bulusari dan Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

5.

Pelaksanaan pengadaan tanah akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

6.

Perkiraan jangka waktu pembangunan akan dilaksanakan selama ± 2 (dua) tahun.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH Selaku Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap

Drs. SUTARJO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600325 198703 1 004

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR : 590/479/06/TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN PROVINSI JAWA TENGAH DI KABUPATEN CILACAP BUPATI CILACAP, Menimbang

: a. bahwa dalam upaya mengembangkan Provinsi Jawa Tengah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya Kabupaten Cilacap, perlu dibangun Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap; b. bahwa untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap di Desa Sidaurip, Desa Cisumur, Desa Bulusari dan Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap harus didahului dengan penetapan lokasi; c. bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota, maka proses penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap yang merupakan kegiatan tahapan persiapan menjadi kewenangan Bupati Cilacap; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 );

3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2106); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak–hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan Penetapan Lokasi kepada : Nama Instansi

: Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Luas Tanah

: ± 67.850 M² (enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi).

Lokasi

: Desa Cisumur, Desa Sidaurip, Desa Bulusari dan Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu.

Peruntukan

: Pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap.

KEDUA

: Areal tanah yang diberikan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : a. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. apabila dilokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah; e. Pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut. KEEMPAT

: Penetapan lokasi sebagaimana dimkasud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM

Ditetapkan di Cilacap Pada tanggal 6 November 2013

BUPATI CILACAP

TTD

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR : 590/479/06/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN PROVINSI JAWA TENGAH DI KABUPATEN CILACAP

U

PETA LOKASI TANAH PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN PROVINSI JAWA TENGAH DI KABUPATEN CILACAP PEMOHON DESA/KEL

SKALA 1: 35.000

KECAMATAN KABUPATEN

Keterangan :

: DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH : CISUMUR, SIDAURIP, BULUSARI, GANDRUNGMANIS : GANDRUNGMANGU : CILACAP

BUPATI CILACAP

TTD Rencana Jaringan Jalan Lintas Selatan TATTO SUWARTO PAMUJI