LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN Nomor : 522.21/IUPHHKHT/VI/2002/001.A Tanggal : 1 Juni 2002 KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN ATAS NAMA CV. RIAU BINA INSANI KETENTUAN I
:
TUJUAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman bertujuan untuk : 1. Meningkatkan produktifitas lahan dan kualitas lingkungan hidup. 2. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa. 3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam IUPHHK Hutan Tanaman melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanamanan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKUPHHKHT) menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kerakyatan, azas keadilan, azas kebersamaan, azas keterbukaan dan azas keterpaduan.
KETENTUAN II
:
PELAKSANAAN CV. RIAU BINA INSANI sebagai PERUSAHAAN usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman yang untuk selanjutnya disebut sebagai “PERUSAHAAN” melaksanakan kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) pada areal kerja yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut : A.
BIDANG PERENCANAAN a.
Potret Udara/Landsat, Inventarisasi Hutan Dan Tata Ruang IUPHHK Hutan Tanaman. a.
Potret Udara atau Citra Landsat. PERUSAHAAN diwajibkan menyerahkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan selambatlambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya Keputusan IUPHHK pada Hutan Tanaman : 1) Potret...
1) Potret udara skala 1 : 20.000 atau Citra Landsat TM Band 542 skala 1 : 50.0000 yang meliputu seluruh areal kerjanya. 2) Indeks potret udara di atas drafting film skala 1 : 250.000 atau lebih besar (apabila tersedia potret udara). 3) Hasil penafsiran potret udara atau citra landsat berupa : a) Buku laporan hasil penafsiran b) Peta Vegetasi skala 1 : 25.000 dan peta vegetasi kompilasi (gabungan) skala 1 : 50.000 – 1 : 100.000 yang diberi warna sesuai keadaan hutannya; c) Peta garis bentuk skala 1 : 25.000 (apabila tersedia potret udara); d) Peta kelas lereng skala 1 : 50.000 – 1 : 100.000 (apabila tersedia potret udara). b.
2.
Inventarisasi Hutan 1)
PERUSAHAAN wajib melaksanakan inventarisasi hutan yang meliputi parameter-parameter lingkungan di dalam dan sekitar wilayah kerjanya untuk memperoleh data/informasi yang akurat dan terbaru mengenai keadaan lahan, flora dan fauna, serta sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitarnya.
2)
Dalam Melaksanakan inventarisasi hutan PERUSAHAAN harus berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
Rencana Kerja Usaha Hutan Tanaman a.
PERUSAHAAN wajib membuat dan meyampaikan Rencana Kerja Usaha Hutan Tanaman RKUPHHKHT, RKL-UPHHKHT, RKT-UPHHKHT untuk dinilai dan disahkan oleh Departemen Kehutanan.
b.
RK-UPHHKHT pada Hutan Tanaman diserahkan kepada Departemen Kehutanan selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini.
c.
RKL-UPHHKHT pada Hutan Tanaman diserahkan kepada Departemen Kehutanan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak RK-UPHHKHT disahkan.
d.
RKT-UPHHKHT diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan selambatlambatnya bulan Agustus sebelum dimulainya tahun berjalan. 3. Rencana...
3.
Rencana Kerja Usaha Hutan Tanaman PERUSAHAAN wajib mengelola seluruh areal kerjanya dan membentuk unit-unit kelestarian pengusahaan hutan/kelas perusahaan berdasarkan RK-UPHHKHT.
B.
BIDANG PENYIAPAN DAN PEMBINAAN 1.
Persemaian a.
PERUSAHAAN harus menyediakan benih dan bibit melalui persemaian yang baik pada areal Hutan Tanaman, dimana saat penanaman selalu tersedia bibit dengan jumlah cukup, tepat waktu dan berkualitas tinggi.
b.
PERUSAHAAN harus membuat persemaian menetap (permanen) pada satu lokasi atau lebih. Memiliki suatu organisasi yang mapan dengan personil pelaksana tetap dan memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Persemaian dapat digunakan selama jangka waktu rotasi tanaman serta dapat mendukung produksi bibit dalam jumlah besar untuk pemenuhan kebutuhan penanaman dengan skala yang luas dan berkesinambungan.
c.
PERUSAHAAN dapat menyiapkan benih dan bibit dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah melalui Pusat Persemaian Permanen yang letaknya tersebar diseluruh Indonesia. Atau PERUSAHAAN dapat mengadakan benih unggul dari yang berlabel dan atau benih yang berasal dari pohon plus maupun dari kebun pangkas.
d.
PERUSAHAAN dalam awal kegiatan dari pembuatan persemaian harus mempertimbangkan perencanaan yang mantap, meliputi : 1). Pemilihan atau penentuan lokasi persemaian harus mempertimbangkan : sumber air, sumber media, kondisi tempat, sarana jalan, luas persemaian, luas penanaman dan lainlainnya. 2). Penataan ruang persemaian dalam areal kerja Hutan Tanaman harus dapat menciptakan kegiatan yang efisien dan efektif serta secara langsung akan ikut menentukan kualitas bibit yang dihasilkan.
2.
Penanaman a.
PERUSAHAAN harus melaksanakan silvikultur Tebang Habis Permudaan (THPB).
sistem Buatan
b. Jatah...
b.
Jatah penanaman ditetapkan sesuai RKUPHHK pada Hutan Tanaman yang dibuat PERUSAHAAN, setelah disahkan oleh Departemen Kehutanan. Dikelola dengan sistem silvikultur THPB yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan kemampuan serta realisasi PERUSAHAAN dalam melaksanakan pembuatan tanaman, pemungutan tahun sebelumnya, sistem silvikultur THPB sesuai dengan tujuan, PERUSAHAAN jenis tanaman pokok, rotasi tebangan, potensi (standing stock) dan pertumbuhan volumenya (riap/growt).
c.
Pembangunan Hutan Tanaman didahulukan pada areal kosong dan/atau semak belukar.
d.
PERUSAHAAN harus melaksanakan cara-cara penanaman (pemasangan ajir, jarak tanam, ukuran lobang tanaman) sesuai dengan keadaan wilayah kerjanya serta tidak meninggalkan azas manfaat, kelestarian dan lingkungan.
e.
Semua kegiatan izin pengusahaan Hutan Tanaman industri dilaksanakan dengan cara yang tidak mengakibatkan adanya pemborosan dan kerugiankerugian sumber daya alam.
f.
PERUSAHAAN tidak dibenarkan menebang jenis kayu yang dilindungi tanpa izin khusus yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan.
g.
PERUSAHAAN tidak dibenarkan membuka (land clearing) melampui jatah penanaman, pemungutan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Karya Tahunan (RKT) pada Hutan Tanaman.
h.
PERUSAHAAN pembangunan lahan (land ditetapkan di disahkan.
i.
PERUSAHAAN dilarang melaksanakan kegiatan penebangan Hutan Tanaman dengan membuka lahan (land clearing) dengan cara dibakar.
j.
PERUSAHAAN dilarang melaksanakan kegiatan Usaha Hutan Tanaman di luar areal IUPHHKHT Hutan Tanamannya.
k.
PERUSAHAAN tidak diperkenankan untuk menanam/mengganti jenis tanaman yang telah ditetapkan dalam Studi Kelayakan dan atau RKTUPHHKHT.
dilarang melaksanakan kegiatan Hutan Tanaman dengan membuka clearing) di luar areal yang dalam RKT-UPHHKHT yang telah
l. Kegiatan...
l.
3.
C.
Kegiatan Tumpang sari harus menyesuaikan dengan kemajuan kegiatan pembangunan tanaman pokok Hutan Tanaman yang tercantum dalam RKT-UPHHKHT.
Pemeliharaan a.
PERUSAHAAN harus melaksanakan pemeliharaan tanaman dengan cara penerapan atau tindakan sistem silvikultur untuk menstimulasikan pertumbuhan tanaman dengan menentukan tempat tumbuh dan ruang tumbuh yang optimal, mencegah serangan hama dan penyakit.
b.
PERUSAHAAN wajib melaksanakan pemeliharaan tanaman pada tahun berjalan/tahun pertama dengan cara penyulaman, penyiangan, pendangiran, pencegahan hama penyakit; tahun ke 2 (dua), tahun ke 3 (tiga) dengan kegiatan penyiangan, pendangiran, pencegahan hama penyakit dan pemeliharaan selanjutnya dengan jenis kegiatan disesuaikan dengan jenis tanaman sesuai ketentuan yang berlaku.
BIDANG PEMANFAATAN 1.
Pemanenan atau penebangan hasil hutan kayu : a. Kegiatan pemanenan atau penebanganhasil hutan kayu dilaksanakan dengan cara yang tidak mengakibatkan adanya pemborosan dan kerugiankerugian sumber daya alam. b. PERUSAHAAN tidak dibenarkan melakukan kegiatan pemanenan atau penebang kayu pada areal dengan tujuan konservasi/lindung. c. PERUSAHAAN tidak dibenarkan melakukan pemungutan hasil melampaui jatah pemungutan yang telah ditetapkan dalam RKT-UPHHKHT. d. PERUSAHAAN tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung di areal kawasan lindung.
2.
Pengolahan Hasil PERUSAHAAN wajib berperan serta dalam penyediaan bahan baku bagi industri pengolahan dan menjadi Bapak Angkat bagi Industri pendukung/terkait.
D.
BIDANG INVESTASI, KETENAGAKERJAAN DAN PERALATAN.
1. Investasi...
1.
2.
3.
Investasi a.
Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman, PERUSAHAAN akan menginvestasikan dananya sebesar Rp. 116.278.398.990 (seratus enam belas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
b.
PERUSAHAAN wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan investasi setiap tahun dalam bentuk isian yang telah ditentukan dan laporan keuangan akhir tahun yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan berpedoman kepada Persyaratan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 32 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 581/Kpts-II/1994 tanggal 16 Desember 1994 kepada Departemen Kehutanan selambatlambatnya pada akhir semester pertama tahun berikutnya.
Ketenagakerjaan a.
PERUSAHAAN diwajibkan mempekerjakan tenaga teknis dan tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.
b.
PERUSAHAAN diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga-tenaga ahli kehutanan yang memenuhi persyaratan di bidang Perencanaan Hutan, Silvikultur dan Pengelolaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c.
PERUSAHAAN diwajibkan menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja Indonesia sesuai kebutuhan, disamping itu PERUSAHAAN diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerja pada setiap Pendidikan dan Latihan yang dilakukan oleh Pemerintah sepanjang menyangkut bidang kegiatannya.
d.
Pada setiap terjadinya pemutusan hubungan kerja, karyawan harus diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peralatan a.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di areal kerjanya, PERUSAHAAN diwajibkan untuk membuat rencana pengadaan/pemanfaatan dan laporan realisasi tentang jenis, jumlah serta keadaan per jenis alat berat yang ada di lapangan kepada Departemen Kehutanan. b. Setiap...
b.
E.
Setiap pemindahan peralatan yang digunakan ketempat lain diluar areal kerjanya perlu mendapat persetujuan Departemen Kehutanan dengan Rekomendasi dari Kepala Dinas kehutanan Propinsi Riau.
BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM 1.
Perlindungan Hutan a)
PERUSAHAAN bertanggung jawab penuh atas terjadinya kebakaran hutan di areal UPHHK Hutan Tanamannya.
b)
Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, PERUSAHAAN wajib : 1)
Menyediakan sarana pemantau, pencegahan dan pemadam kebakaran yang memadai, baik dalam jumlah maupun kualitasnya disesuaikan dengan luas dan kondisi areal kerjanya dalam bentuk sekat bakar (jalur kuning, jalur hijau atau kombinasi), menara pengawas kebakaran dan lain-lainnya.
2)
Aktif melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran didalam dan sekitar areal kerjanya antara lain dengan mengamankan bahan-bahan yang mudah terbakar.
3)
Segera melaporkan pada instansi kehutanan setiap terjadinya kebakaran di areal kerjanya.
c)
PERUSAHAAN harus menghidarkan terjadinya tindakan pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya, antara lain : perladangan berpindah, perambahan lahan hutan dan pencegahan erosi.
d)
Apabila terjadi perambahan hutan dan atau tebangan liar oleh pihak ketiga atau pihak lain sebagai akibat dibangunnya jalan angkutan oleh IUPHHK Hutan Tanaman, maka pemegang IUPHHK Hutan Tanaman bertanggung jawab membayar denda atas kerusakan hutannya.
e)
Untuk melaksanakan perlindungan hutan, PERUSAHAAN wajib membentuk satuan pengamanan (SATPAM) dengan kualifikasi terdidik dalam jumlah memadai f) PERUSAHAAN...
f)
2.
PERUSAHAAN segera melaporkan setiap terjadi gangguan keamanan hutan dan atau kerusakan akibat bencana, hama dan atau penyakit terhadap tegakan di areal kerjanya.
Pelestarian Alam a.
Perusahaan tidak dibenarkan menebang pohonpohon dan memungut tumbuhan lain yang ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
b.
PERUSAHAAN perlu menyediakan fasilitas koridor untuk pergerakan satwa.
c.
Perlindungan objek-objek bernilai Ilmiah dan Budaya.
d.
1)
PERUSAHAAN harus mencegah terjadinya kerusakan terhadap objek-objek yang bernilai ilmiah dan atau budaya yang terdapat di areal kerjanya.
2)
PERUSAHAAN wajib segera melaporkan kepada instansi yang terkait apabila menemukan objek yang bernilai ilmiah dan atau budaya.
Pengamanan Kawasan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam. 1)
Untuk pengamanan objek-objek tersebut PERUSAHAAN wajib membuat daerah penyangga dengan lebar sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter dari batas persekutuan/batas areal kerjanya.
2)
Sarana pengusahaan hutan yang diperbolehkan diadakan penyangga hanyalah pembuatan jalan angkutan setelah mendapatkan izin Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan.
e.
Upaya-upaya penanggulangan dampak lingkungan harus dilaksanakan sesuai hasil AMDAL yang telah disetujui.
f.
Lain-lain. Tenaga dan sarana perlindungan hutan dan pelestarian alam lain yang harus disediakan oleh Perusahaan, antara lain : a. Tenaga Satpam dalam jumlah yang memadai. b. Pos jaga dan portal dijalan masuk areal kerja. c. Rambu-rambu larangan dan peringatan.
F.
BIDANG PENELITIAN Dalam...
Dalam rangka mencegah, mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul, dan meningkatkan dampak positif dari kegiatan pengusahaan Hutan Tanaman industri, PERUSAHAAN wajib menyediakan petak permanen (permanen plot) untuk pengamatan pertumbuhan tegakan (kualitas dan kuantitas). KETENTUAN III
:
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN A.
B.
BIDANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 1.
PERUSAHAAN wajib memperhatikan atau mengambil langkah-langkah secara maksimal untuk menjamin kesehatan dan keselamatan umum karyawan dan atau orang lain yang berada di dalam areal kerjanya.
2.
Didalam hal terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang menimpa karyawan PERUSAHAAN atau orang lain yang berada di dalam areal kerjanya, maka kepada mereka harus diperlakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
BIDANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1.
Fasilitas Pembangunan Masyarakat. PERUSAHAAN diwajibkan membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerjanya yang antara lain meliputi : a. b. c.
2.
Pengadaan tempat-tempat ibadah. Pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan. Pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan.
Kesempatan Kerja PERUSAHAAN harus memberi kesempatan kerja dan pelatihan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di sekitar areal kerjanya.
3.
Fasilitas Pengobatan. a.
PERUSAHAAN harus mendirikan klinik dengan kapasitas minimum 6 (enam) tempat tidur lengkap dengan tenaga medis yang bekerja penuh untuk PERUSAHAAN.
b.
PERUSAHAAN harus menyediakan pelayanan pengobatan kepada seluruh karyawannya dan isterinya.
c.
Anggota masyarakat setempat walaupun bukan karyawan PERUSAHAAN dapat turut menggunakan fasilitas klinik tersebut dengan biaya seringan mungkin.
d.
PERUSAHAAN harus menyediakan pos-pos pertolongan pertama pada tempat-tempat yang diperlukan. 4. PERUSAHAAN...
C.
4.
PERUSAHAAN diwajibkan melaksanakan pembinaan masyarakat yang ada di dalam/sekita areal UPHHK Hutan Tanaman.
5.
PERUSAHAAN diwajibkan memberikan izin kepada masyarakat hukum adat/masyarakat tradisionil dan anggota-anggotanya untuk berada di dalam areal kerjanya untuk memungut, mengambil, mengumpulkan dan memungut hasil hutan ikutan serperti rotan, madu, sagu, damar, buah-buahan, rumput-rumputan, getah-getahan, bambu, kulit kayu dan lain sebagainya untuk memenuhi atau menunjang kehidupan sehari-hari.
6.
PERUSAHAAN diwajibkan membina dan mengembangkan Koperasi Karyawan dan atau KUD dan atau Koperasi Primer lainnya yang ada disekitarnya serta wajib memberikan kesempatan kepada Koperasi tersebut untuk memiliki saham PERUSAHAAN.
7.
PERUSAHAAN diwajibkan menyisihkan dana maksimal 5% (lima persen) dari keuntungannya untuk pembinaan dan pengembangan golongan lemah/koperasi.
BIDANG FASILITAS TEMPAT TINGGAL KARYAWAN DAN KEGIATAN PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN. 1.
Base Camp Dalam pelaksanaan pembangunan Base Camp, PERUSAHAAN harus memenuhi ketentuan-ketentuan:
2.
a.
Pembangunan ruang kerja, rumah/barak untuk karyawan harus memenuhi kelayakan ruang tempat yang sehat.
b.
Penggunaan lahan hutan untuk pembangunan Base Camp harus sesuai dengan kebutuhan
c.
Pembangunan Base Camp di areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu lain harus ada persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersangkutan.
Tempat Penimbunan Tanaman
Kayu/Hasil
IUPHHK
Hutan
Tempat penimbunan kayu/hasil IUPHHK Hutan Tanaman harus terpisah dari tempat Base Camp. 3.
Bangunan Lainnya. Bangunan-bangunan lain yang ada dan yang akan didirikan di dalam areal kerjanya harus mendapatkan izin Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. D. BIDANG...
D.
BIDANG PERUBAHAN LUAS AREAL KERJA Perubahan luas areal kerja dimungkinkan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perndang-undangan yang berlaku.
E.
BIDANG HAK-HAK LAIN PERUSAHAAN tidak mempunyai hak-hak lain selain apa yang tercantum di dalam izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman dan kelengkapannya. Hak-hak lain yang dimaksud adalah meliputi hak-hak atas hasil hutan non kayu, mineral, minyak bumi, gas alam, bahanbahan kimia, batu-batu mulia atau setengah mulia, dan sumber-sumber alam lainnya.
KETENTUAN IV
:
PENGAWASAN Pemerintah melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PERUSAHAAN baik mengenai pelaksanaan fisik usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman maupun semua administrasi/pembukuan dan surat menyurat mengenai pengelolaan PERUSAHAAN.
KETENTUAN V
:
PELANGGARAN/SANKSI 1.
Pengertian Pelanggaran : Tidak melaksanakan, tidak mentaati dan/atau tidak memenuhi persyaratan/kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2.
Pengenaan Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN VI
:
KONSEKWENSI TERHADAP HASPUSNYA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN A.
Kewajiban PERUSAHAAN setelah hapusnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman. Dalam hal hapusnya Keputusan ini, kepada PERUSAHAAN tetap dibebankan kewajiban-kewajiban :
B.
1.
Melunasi Iuran-iuran Kehutanan.
2.
Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Siak dan Kepala Dinas Kehutanan dalam rangka hapusnya IUPHHK Hutan Tanaman.
Pada saat hapusnya IUPHHK Hutan Tanaman karena habis masa berlakunya dan atau perpanjangannya, atau penyerahan kembali sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir, atau karena dicabut oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, maka : 1. Segala...
C.
1.
Segala sarana dan prasarana tidak bergerak yang telah dibangun oleh PERUSAHAAN didalam areal kerjanya seperti jalan angkutan, jembatan, bendungan air, dermaga, base camp, gudang, perkantoran, rumah kaca dan sebagainya pada saat hapusnya IUPHHK Hutan Tanaman menjadi milik negara tanpa ada ganti rugi.
2.
Tanaman yang ada menjadi milik Negara tanpa adanya ganti rugi.
3.
Barang-barang persedian yang ada di dalam gudang dan barang-barang bergerak yang dipergunakan PERUSAHAAN sehubungan dengan kegiatan pengusahaan Hutan Tanaman, tetap menjadi milik PERUSAHAAN.
Jika IUPHHK Hutan Tanaman berakhir karena habis masa berlakunya atau dicabut oleh Bupati Siak atau Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, maka : 1.
Segala hak yang dimiliki pemegang IUPHHK Hutan Tanaman berakhir.
2.
Areal hutan yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman kembali kepada Negara.
3.
Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman wajib menyerahkan semua klise dan bahan-bahan serta peta, gambargambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan pengusahaan hutan kepada Dinas Kehutanan Siak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan tidak menerima ganti rugi.
4.
Dalam hal PERUSAHAAN akan menyerahkan kembali IUPHHK Hutan Tanaman sebelum habis masa berlakunya, maka PERUSAHAAN sebelumnya harus sudah menyelesaikan dan memenuhi semua kewajiban-kewajiban baik teknis maupun finansial sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini. BUPATI PELALAWAN,
ttd. T. AZMUN JAAFAR
