- Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012 PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012 PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012 PERKARA NOMOR 46/PUU-X/2012 PERKARA NOMOR 53/PUU-X/2012 PERKARA NOMOR 58/PUU-X/2012 PERKARA NOMOR 92/PHPU.D-X/2012 PERKARA NOMOR 93/PHPU.D-X/2012 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2012

ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA KAMIS, 13 DESEMBER 2012

PERIHAL -

-

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 42, 43, 45, 46, 53, 58/PUU-X/2012 PERKARA NOMOR 92, 93/PHPU.D-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 Ayat (6a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan pasal 15A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 19] dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 18] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A, dan Pasal 15B] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012

PEMOHON -

Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PEMBELA NKRI), Eddy Wesley Parulian Sibarani, Masyur Maturidi, M. Fadhlan Hagabean Nasution (Perkara Nomor 42/PUU-X/2012) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSPTSK) (Perkara Nomor 43/PUU-X/2012) M. Komarudin dan Muhammad Hafidz (Perkara Nomor 45/PUU-X/2012) Ahmad Daryoko, Muhammad Irzan Zulpikar, dan Mukhtar Guntur Kilat (Perkara Nomor 46/PUU-X/2012) Suharto, Tjuk Kasturi Sukiadi, Ali Azhar Akbar (Perkara Nomor 53/PUU-X/2012) Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) (Perkara Nomor 58/PUU-X/2012) Kusnadi dan Wahid Nurahman (Perkara Nomor 92/PHPU.D-X/2012) Salim Qurays dan Agus Setiawan (Perkara Nomor 93/PHPU.D-X/2012)

TERMOHON -

KPU Kabupaten Probolinggo

ACARA -

Pengucapan Putusan

Kamis, 13 Desember 2012, Pukul 14.05 -16.17 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud MD. Anwar Usman Maria Farida Indrati M. Akil Mochtar Achmad Sodiki Hamdan Zoelva Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi Harjono

Sunardi Cholidin Nasir Mardian Wibowo Dewi Nurul Savitri Fadzlun Budi SN Rizki Amalia Achmad Edi Subiyanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang hadir: A. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012: 1. Eddy Wesley Parulin Sibarani B. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012: 1. Virza Roy Hizzal 2. Hadi. S 3. Suartini C. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: 1. Muchtar Pakpahan 2. Elizabet Imelda D. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012: 1. M. Komarudin 2. Muhammad Hafidz E. PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-X/2012: 1. Ahmad Daryoko F. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-X/2012: 1. 2. 3. 4.

M. Taufik Budiman Harry Samputra Hamzah Fansuri Waluyo Rahayu

G. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-X/2012: 1. Arif Suherman H.PEMERINTAH: 1. Hana SJ. Kartika 2. Linda Andajani I. DPR: 1. Agus Trimorowulan

ii

J. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.D-X/2012: 1. Moh. Sulaiman K. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PHPU.D-X/2012: 1. Fahmi H. Bachdim L. TERMOHON PERKARA NOMOR 92, 93/PHPU.D-X/2012: 1. Gandhi Hartoyo 2. Habullah 3. Islah Yulianto M. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92, 93/PHPU.D-X/2012: 1. Andy Firasadi 2. Anthony L.J. Ratag 3. Martin Hamonangan

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14:05 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan Perkara Sengketa Pemilukada Nomor 92 dan 93/PHPU.D-X/2012, Pengujian Undang-Undang Nomor 43, 42, 45, 46, 58, dan 53/PUUX/2012 dalam Pengujian Undang-Undang tentang PUU APBN, sedangkan PHPU itu PHPU untuk Probolinggo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek saja Probolinggo hadir?

2.

dulu.

KUASA HUKUM PEMOHON X/2012: MOH. SULAIMAN

Pemohon

Nomor

92/PHPU.D-X/2012

PERKARA NOMOR

92/PHPU.D-

Hadir, Yang Mulia, Kuasanya. 3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Pemohon Nomor 93/PHPU.D-X/2012?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON X/2012: FAHMI H. BACHMID

PERKARA NOMOR

93/PHPU.D-

Hadir, Yang Mulia. 5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Hadir. Pemohon Pengujian Undang-Undang Nomor 42/PUUX/2012?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012: VIRZA ROY HIZZAL Hadir, Yang Mulia.

7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Nomor 43, Nomor 45/PUU-X/2012? 1

8.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012: MUHAMMAD HAFIDZ Hadir, Yang Mulia.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Nomor 46/PUU-X/2012?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-X/2012: AHMAD DARYOKO Hadir, Yang Mulia.

11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Nomor 53/PUU-X/2012?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-X/2012: M. TAUFIK BUDIMAN Hadir, Yang Mulia.

13.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Nomor 58/PUU-X/2012, ada hadir Nomor 58, tidak hadir. Baik ditulis untuk Nomor 58 tidak ada … tidak hadir Pemohonnya. Termohon untuk Nomor 92 dan 93/PHPU.D-X/2012 Probolinggo?

14.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92, 93/PHPU.DX/2012: ROBIKIN EMHAS Hadir, Yang Mulia.

15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kemudian Terkait?

16.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 93/PHPU.D-X/2012: ANDY FIRASADI

NOMOR

92,

Hadir, Yang Mulia.

2

17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Terkait. Pemerintah?

18.

PEMERINTAH: HANA SJ KARTIKA Hadir, Yang Mulia.

19.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Probolinggo sudah … enggak yang undang-undang yang PUU, Pemerintah ya dari Departemen Keuangan ya … Kementerian Keuangan. DPR?

20.

DPR: AGUS TRIMOROWULAN Hadir, Yang Mulia.

21.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Jadi semuanya hadir kecuali Pemohon Nomor 58 /PUUX/2012. Ada yang baru datang, Pemohon Nomor 58/PUU-X/2012 atau siapa?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-X/2012: ARIF SUHERMAN Hadir, Yang Mulia, 58.

23.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. 58/PUU-X/2012, berarti hadir semua, baik. Baik kita bacakan karena ini agak panjang jadi supaya diikuti dengan cermat dan tidak akan dibaca semua karena kalau dibaca semua untuk sekian banyak ini lebih dari 700 halaman. Jadi dibaca sendiri nanti kelengkapannya sedangkan yang pokok-pokok untuk memberi pengertian tentang vonis, dan alasan-asalan hukum, serta pendapat mahkamah itulah yang akan dibacakan.

3

PUTUSAN NOMOR 92/PHPU.D-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, yang diajukan oleh: [1.2] 1.Nama : Drs. H. Kusnadi, M. Si. Alamat : Jalan Hayam Wuruk 62 RT 1 RW 16, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo 2.Nama : Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si. Alamat : Utara Masjid Nomor 49 RT 02 RW 01 Desa Selogudig Wetan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Nomor Urut 3; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 November 2012, memberi kuasa kepada Saleh, S.H., M.H., dan Moch. Sulaiman, S.H., para Advokat/Pengacara pada Saleh, S.H., M.H. & Partners beralamat di Gedung Hijau, Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 22, Jagakarsa, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman 440, Kraksaan, Probolinggo; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 609/KPU Kab-014.329863/XI/2012 bertanggal 29 November 2012, memberi kuasa kepada Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsudin Slawat P., S.H., dan Syamsul Huda Yudha, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum ART & Partners, attorneys at law, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Sebagai ---------------------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Hj. Puput Tantriana Sari, S.E. Alamat : Jalan KH. Abdurrahman Wahid Nomor 66 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo 4

2. Nama Alamat

: Drs. H. A. Timbul Prihanjoko : Dusun Krajan RT 15 RW 05, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2012 memberi kuasa kepada Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L. J. Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Mahendra, S.H., M. Hum, dan Susantya C. Widi Paulus, S.H., Advokat yang berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57, Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Sebagai -------------------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon; Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 24.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Pendapat Mahkamah [3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis/surat, cakram padat, keterangan saksisaksi para pihak, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo tidak netral, antara lain, dalam iklan di JTV, Termohon dengan sengaja menyebut kata “HATI” pada iklan “Mari Kita Gunakan Hati Kita Pada Pemilukada Probolinggo” dan adanya dugaan dengan sengaja mengacungkan telunjuk “Satu” oleh Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. Menurut Pemohon ada indikasi kuat pesan peringatan “No. 1” ditujukan kepada penonton padahal angka 1 merupakan Nomor Urut Pasangan

5

Calon Hj. Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko (“Hati”). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-16 berupa cakram padat berisi iklan di televisi lokal Jawa Timur (JTV); Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar Termohon tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo. Bahwa benar Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 melalui media, antara lain sosialisasi yang ditayangkan oleh JTV, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pembuatan dan perekaman gambar dan suara gambar iklan yang ditayangkan oleh JTV dilakukan pada tanggal 27 Juni 2012 jauh hari sebelum pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dan sebelum Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendeklarasikan diri sebagai pasangan “Hati” yang dideklarasikan menjelang masa kampanye. Kemudian penggunaan “telunjuk satu jari” yang dilakukan oleh Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Probolinggo dalam iklan tersebut dimaksudkan sebagai penegasan dalam ajakan untuk menggunakan hak pilih; Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti bertanda T-2 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012, tanggal 24 September 2012, bukti bertanda T-8 berupa rekaman iklan materi sosialisasi Pemilukada Kabupaten Probolinggo, dan bukti bertanda T-9 berupa Surat Perintah Kerja Nomor 35/SPK/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012 dan Surat Perintah Tugas Nomor 110/ST/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012; Setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan para pihak di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum, dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan Termohon dalam menyelengggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo telah terbantahkan oleh bukti bertanda T-9 berupa Surat Perintah Kerja Nomor 35/SPK/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012 dan Surat Perintah Tugas Nomor 110/ST/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012. Menurut Mahkamah, Termohon telah 6

[3.16.2]

[3.16.3]

melaksanakan sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Termohon di persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2012, pembuatan dan perekaman gambar dan suara gambar iklan yang ditayangkan oleh JTV dilakukan jauh hari sebelum pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dan sebelum Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendeklarasikan diri sebagai pasangan “Hati” yang dideklarasikan menjelang masa kampanye. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Terhadap dalil Pemohon mengenai proses Pemilukada Kabupaten Probolinggo berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga tidak beralasan menurut hukum; Bahwa Pemohon mendalilkan ada pemilih ganda sebanyak 1010 pemilih dan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yakni adanya DPT yang tidak bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih yang dilakukan oleh Termohon; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-32, bukti P-35, dan bukti P-36 antara lain berupa Daftar Pemilih Tetap pada Kabupaten Probolinggo; Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon bahwa telah terjadi pemilih ganda sebanyak 1010 pemilih dan manipulasi DPT. Menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci kecurangan dan pelanggaran apa, bagaimana cara Termohon melakukannya dan apa yang dimaksudkan dengan bukti pengakuan yang dilakukan oleh Termohon dan Panwaslu, serta apa hubungannya dengan 1010 pemilih ganda. Benar terdapat dugaan adanya pemilih ganda dalam DPT Pemilukada Kabupaten Probolinggo sebanyak 372 pemilih. Namun, terhadap dugaan tersebut Panwaslukada Kabupaten Probolinggo telah memberikan rekomendasi kepada Termohon dan Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi faktual ulang terhadap nama-nama pemilih dalam DPT yang diduga ganda tersebut. Terkait dengan adanya DPT yang tidak bernomor induk 7

kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih, menurut Termohon tidak benar terdapat 52.802 DPT tanpa NIK. Memang benar, di dalam DPT terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK, namun hanya berjumlah 18.023 pemilih yang tersebar di 325 desa dan 5 kelurahan di 24 kecamatan atau tersebar di 1700 TPS se-Kabupaten Probolinggo. Realitas adanya pemilih yang tidak memiliki NIK tersebut sama sekali bukan merupakan manipulasi DPT, melainkan setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap DPT tanpa NIK tersebut, ternyata benar-benar tidak memiliki NIK. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti bertanda T-10 berupa jumlah daftar pemilih tetap ganda Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bukti bertanda T-11 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 571/KPU.Kab 014.329863/XI/2012, tanggal 5 November 2012 perihal tindak lanjut rekomendasi Panwaslukada, bukti bertanda T-12 berupa laporan pelaksanaan kegiatan pemutahiran data dan daftar pemilih Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bukti bertanda T-13 berupa jumlah DPT yang tidak ber-NIK, dan bukti bertanda T14 berupa surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh beberapa kepala desa di 24 kecamatan seKabupaten Probolinggo; Setelah mencermati bukti dan keterangan Termohon di persidangan serta bukti-bukti Termohon sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah meskipun Pemohon dalam dalil permohonan a quo mengajukan bukti bertanda P-32, bukti P-35, dan bukti P-36 antara lain berupa Daftar Pemilih Tetap pada Kabupaten Probolinggo, namun bukti-bukti Pemohon tersebut hanya merupakan daftar pemilih tetap yang tidak membuktikan adanya pemilih fiktif dan penambahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Seandainya pun benar ada pemilih fiktif dan penambahan suara, berdasarkan fakta di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah pemilih yang dinyatakan fiktif tersebut. Pembuktian jumlah pemilih fiktif yang dinyatakan tidak sah oleh Pemohon tersebut menjadi penting untuk mengetahui signifikansi perolehan suara Pemohon. Menurut Mahkamah terdapat perbedaan selisih suara yang sangat besar antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara 8

[3.16.4]

25.

Pihak Terkait yaitu sebanyak 76.296 suara, sehingga seandainyapun ada pemilih fiktif maka tidak mencapai selisih suara Pemohon tersebut. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak signifikan untuk mengubah peringkat suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; Terkait dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan Termohon kepada pasangan calon tertentu dan Termohon membiarkan adanya pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo yang menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah sehingga dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM [3.16.5]

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya acara peresmian SMK Pertanian di Kecamatan Sumber dan acara Selamatan Desa dan Petik Laut yang dihadiri oleh jajaran birokrasi dan adanya pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh santri di bawah umur dari Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Falah Desa Sumber Kedawung Leces, Kabupaten Probolinggo. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-12 berupa cakram padat berisi acara Peresmian SMK Pertanian, bukti bertanda P-18 berupa cakram padat berisi acara Selamatan Desa dan Petik Laut, bukti bertanda P-32 berupa Daftar Pemilih Tetap TPS 08 dan saksi bernama Abdullah dan Abdul Wahid yang pada pokoknya menerangkan ada keikutsertaan jajaran birokrasi dalam kedua acara tersebut serta saksi bernama Salama yang pada pokoknya menerangkan anak-anak di bawah umur ikut memilih dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dan Termohon menolak dengan tegas. Peresmian SMK Pertanian dan acara Selamatan Desa dan Petik Laut di Desa Curah Sawo berlangsung secara wajar dan sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Pihak Terkait maupun dengan Pemerintah Daerah Probolinggo. Kemudian saat pemungutan suara di TPS 08 Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, sama 9

[3.16.6]

sekali tidak ada permasalahan. Hal ini terbukti tidak adanya keberatan dan atau kejadian khusus yang dicatat oleh KPPS. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-8 berupa Surat Undangan dari Kepala Desa Curah Sawo kepada Camat Gending Nomor 005/85/651.05/2012, tanggal 25 Oktober 2012; Setelah mencermati bukti dan bantahan Pihak Terkait, jawaban Termohon di persidangan serta bukti-bukti Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah meskipun Pemohon mendalilkan adanya kampanye dalam acara peresmian SMK Pertanian di Kecamatan Sumber dan acara Selamatan Desa dan Petik Laut yang dihadiri oleh jajaran birokrasi Kabupaten Probolinggo tidak dapat disimpulkan sebagai ajang kampanye karena acara tersebut merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh Kepala Desa Curah Sawo sebagaimana dibuktikan dengan surat Kepala Desa Curah Sawo kepada Camat Gending Nomor 005/85/651.05/2012, tanggal 25 Oktober 2012 (vide bukti PT-8). Berdasarkan fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; Bahwa Pemohon mendalilkan kemenangan Pihak Terkait dilakukan dengan memanfaatkan jajaran birokrasi dan keuangan daerah Kabupaten Probolinggo dimulai dengan perencanaan mengadakan deklarasi istri Bupati Probolinggo, yaitu Hj. Puput Tantriana Sari, sebagai calon Bupati Probolinggo pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Probolinggo selama 9 Tahun kepada masyarakat Probolinggo di alun-alun Kraksaan Probolinggo. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-7 berupa video peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan bukti bertanda P-8 berupa video pemasangan gambar Hj. Puput Tantriana Sari, sebagai calon Bupati Probolinggo di kantor instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan saksi yang bernama Budiono dan Yefi Nurcahyono yang pada pokoknya menerangkan ada acara deklarasi istri Bupati Probolinggo, yaitu Hj. Puput Tantriana Sari, sebagai calon Bupati Probolinggo pada acara Maulid Nabi 10

[3.16.7]

Muhammad SAW dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Probolinggo selama 9 Tahun; Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Menurut Pihak Terkait penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan kegiatan tersebut tidak dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Probolinggo; Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-1 berupa Surat Undangan Nomor 003-M/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Panitia Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin, M. Si., dan keterangan saksi bernama H. Ahmad Rifai, Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin yang pada pokoknya menerangkan tidak ada deklarasi Hj. Puput Tantriana Sari sebagai calon Bupati pada acara Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin; Setelah mencermati bukti-bukti tertulis dan keterangan Pihak Terkait di persidangan serta keterangan saksi Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon telah terbantahkan dengan bukti Pihak Terkait berupa Surat Undangan Nomor 003-M/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 dan keterangan saksi Pihak Terkait bernama H. Ahmad Rifai. Meskipun saksi-saksi Pemohon bernama Budiono dan Yefi Nurcahyono menerangkan adanya deklarasi Hj. Puput Tantriana Sari sebagai calon Bupati pada acara Peringatan Maulid Nabi dan 9 Tahun Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin, menurut Mahkamah keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut hanya berupa kesimpulan dan asumsi para saksi Pemohon. Lagipula jikapun benar ada pernyataan untuk deklarasi maju menjadi Bakal Calon Bupati Probolinggo, hal tersebut dilakukan pada bulan Februari 2012 dan belum masuk tahapan Pemilukada. Dengan demikian, menurut Mahkamah berdasarkan fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait dalil Pemohon a quo tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum; Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melibatkan PNS se-Kabupaten Probolinggo dan jajaran birokrasi pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai 11

tingkat rukun tetangga dalam pemenangannya dan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi antara lain bernama Abdullah, Sunarko Mulud, dan Abdurakhman yang pada pokoknya menerangkan adanya keterlibatan Pejabat Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo dan saksi bernama Budiono yang pada pokoknya menerangkan adanya intimidasi terhadap Rumah Sakit Anak dan Bersalin Siti Fatimah Kraksaan; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa tidak benar dalil Pemohon a quo. Menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya mengklaim adanya intimidasi dan adanya pelanggaran oleh jajaran birokrasi secara menyeluruh tanpa menyebutkan bentuk keterlibatan jajaran birokrasi yang berbuat untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012. Pihak Terkait bukan sebagai pejabat pemerintahan sehingga sama sekali tidak memiliki kewenangan secara hierarki terhadap aparat birokrasi. Bahwa Bupati Kabupaten Probolinggo telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 860/1100/426.307/2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, tanggal 23 Juli 2012; Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-3 berupa Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 860/1100/426.307/2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, tanggal 23 Juli 2012; Setelah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya keterlibatan jajaran perangkat pemerintahan Kabupaten Probolinggo dari tingkat rukun tetangga, PNS, dan pejabat birokrasi pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Probolinggo untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012. Menurut 12

[3.16.8]

Mahkamah apabila ada keberpihakan secara pribadi dari pemilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan mengintimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Bahwa Pemohon mendalilkan Tim Pemenangan Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang antara lain di Desa Bucor Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Pembagian uang tersebut dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait dengan membagikan uang masing-masing sebanyak Rp 5.000 kepada masyarakat dan meminta untuk memilih Pihak Terkait; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-24 dan bukti P-38 berupa cakram padat, serta saksi-saksi bernama Sholehuddin, Mulyadi, dan Musthafa Ibrahim yang pada pokoknya menerangkan Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang dan sembako kepada masyarakat antara lain di Kecamatan Gending dan Kecamatan Pakuniran; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan uang karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas berapa orang yang menerima uang. Jikapun benar dalil Pemohon a quo, maka kejadian tersebut bersifat sporadis yang jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon; Setelah mencermati bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon. Buktibukti yang diajukan oleh Pemohon yang antara lain, hanya berupa kliping koran, cakram padat serta keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan adanya politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo, namun pelanggaran politik uang yang 13

dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis dan tidak sebanding dengan selisih perolehan suara Pemohon dari Pihak Terkait yang sebanyak 76.296 suara. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orang pun boleh mengetahui pilihan pemilih. Pelanggaran pidana politik uang dalam perkara ini, jika ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.17] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum; 26.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

14

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, selesai diucapkan pukul 14.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

15

PUTUSAN NOMOR 93/PHPU.D-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Salim Qurays, S.Ag. Pekerjaan : Wakil Bupati Probolinggo Alamat : Dusun Krajan RT.007 RW.002, Desa Branikulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo 2. Nama : Agus Setiawan, S.Hut. Pekerjaan : Swasta Alamat : Perum Wirojayan Asri III/Nomor 22-24C, RT.007 RW.004, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Nomor Urut 2; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 November 2012 memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Imam Asmara Hakim, S.H., Agus Prijono, S.H., Zaenal Fandi, S.H., dan H. Achmad Yulianto, S.H., M.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “Fahmi H. Bachmid & Rekan” beralamat di Jalan Ikan Buntek Nomor 8, Perak Barat, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman 440, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang diwakili oleh Gandhi Hartoyo, S.E., M.M., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Nomor 611/KPU Kab-014.329863/XI/2012 bertanggal 29 November 2012 memberi kuasa kepada Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsudin Slawat P., S.H., dan Syamsul Huda Yudha, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Art & Partner, attorneys at law, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C16

2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, 12940, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Sebagai ------------------------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Hj. Puput Tantriana Sari, S.E. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Jalan K.H. Abdurrahman Wahid Nomor 66, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo 2.Nama : Drs. H.A. Timbul Prihanjoko Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Alamat : Dusun Krajan RT. 15 RW 05, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Nomor Urut 1; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2012 memberi kuasa kepada Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L. Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Susantya C. Widi Paulus, S.H., para Advokat yang berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur beralamat di Jalan Kandangsari Industri 57, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Sebagai ---------------------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon; Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 27.

HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Pendapat Mahkamah [3.21] Menimbang bahwa Mahkamah akan menilai dan mempertimbangan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon 17

dan Pihak Terkait sehingga memengaruhi hasil perolehan suara, yaitu: [3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya petugas KPPS di TPS 4, Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar mencoblos surat suara sendiri pada tanggal 8 November 2012. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti cakram padat bertanda P-28; Terhadap dalil a quo, Termohon pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon a quo tidak jelas, apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah mencoblos surat suara milik orang lain yang dilakukan sendiri oleh Petugas KPPS, maka itupun juga tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebut secara rinci kapan, dimana, serta bagaimana petugas KPPS tersebut mencoblos surat suara a quo dan berapa jumlah surat suara yang dicoblos sendiri tersebut, serta untuk kepentingan pasangan calon siapa. Faktanya, selama berlangsung pemungutan suara hingga selesai di TPS 4 Desa Sukorejo tidak ada masalah dan atau tidak ada kejadian khusus yang dicatat di dalam formulir keberatan (Model C-3); Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang cukup meyakinkan, petugas KPPS di TPS 4, Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar melakukan pelanggaran dengan mencoblos surat suara milik orang lain. Kalaupun benar dalil tersebut, Pemohon juga tidak dapat membuktikan kepada pasangan calon mana suara tersebut diberikan. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. [3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kotak suara yangtidak bersegel di Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk pada tanggal 7 November 2012. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda P-27; Terhadap dalil a quo, Termohon pada pokoknya mengemukakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 November 2012, bukan tanggal 7 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sekitar pukul 14.00 bertempat di Pendopo Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk, telah diselenggarakan penyerahan logistik Pemilukada dari KPU Kabupaten Probolinggo melalui PPK Kecamatan Besuk kepada PPS Sindetlemi, antara lain: (i) 6 (enam) buah kotak surat suara dengan isinya dalam keadaan terkunci dan disegel; (ii) 1 (satu) buah kotak surat suara 18

kosong untuk PPS Sindetlemi; dan (iii) 12 (dua belas) set bilik suara. Pada saat penyerahan terdapat kotak suara TPS II dan TPS III yang kuncinya tidak dalam keadaan tersegel (segelnya rusak), namun kotak suaranya masih dalam keadaan terkunci. Setelah diperiksa secara teliti dengan disaksikan oleh Panwas Lapangan setempat, disimpulkan bahwa rusaknya segel a quo bukan karena faktor kesengajaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Wilayah Kecamatan Besuk; (vide bukti T-26) Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan Termohon telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon a quo. Kalaupun benar dalil tersebut, Pemohon juga tidak dapat membuktikan keterkaitan antara kotak suara yang tidak bersegel yang ditemukan di TPS II dan TPS III Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk dengan penambahan ataupun pengurangan perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi faktanya setelah diadakan pemeriksaan dengan disaksikan Panwas Lapangan setempat, disimpulkan bahwa rusaknya segel a quo bukan karena faktor kesengajaan dan hal tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Wilayah Kecamatan Besuk. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang BILIK dilakukan oleh anggota KPU bernama Habibullah yaitu pada tanggal 9 Maret 2012 telah membagi-bagikan kaos bergambar Hj. Tantri kepada para korban banjir di Kabupaten Probolinggo serta pada hari pencoblosan telah memberikan uang kepada Bapak Nuh sebanyak Rp. 150.000,-. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan satu orang saksi yaitu Mansyur Efendi; Terhadap dalil Pemohon a quo, Habibullah (Anggota KPU Kabupaten Probolinggo), pada pokoknya mengemukakan bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2012, Habibullah memberikan bantuan mie instan dan telur kepada para korban banjir di Kabupaten Probolinggo namun tidak membagikan kaos bergambar Hj. Tantri. Kemudian pada hari pemungutan suara, Habibullah memang benar memberikan uang sebanyak Rp 100.000,-, bukan Rp 19

150.000,- sebagaimana dalil Pemohon, kepada Bapak Nuh karena Bapak Nuh telah bekerja di rumah Habibullah, bukan agar Bapak Nuh memilih pasangan “Hati”; Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Habibullah terkait pembagian kaos bergambar Hj. Tantri kepada para korban banjir di Kabupaten Probolinggo dan pemberian uang kepada Bapak Nuh agar memilih pasangan “Hati”. Kalaupun benar dalil tersebut, Pemohon tidak juga dapat memberikan kepastian bahwa para pemilih akan memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon. Terlebih lagi hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan dana APBD Tahun 2012 Kabupaten Probolinggo melalui lima mata anggaran dan bantuan BUMD (Bank Jatim) serta BUMN (Bank Mandiri dan BNI) terkait percetakan buku tulis yang digunakan untuk kepentingan kampanye Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-11, P-17, P-19, P-23 s.d. P-26, P-36 s.d. P-39 serta delapan orang saksi yaitu M. Ruhullah, Sunarto, Suhendra, Mahad, Niwi, Syaroni, Ahmad Yasin, dan Yusuf; Terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan:  bahwa kegiatan “Maulid Nabi dan 9 Tahun H. Aminuddin Mengabdi dan Melayani Rakyat Kabupaten Probolinggo” tidak menggunakan dana APBD Kabupaten Probolinggo melainkan menggunakan dana yang dikumpulkan secara swadaya oleh organisasi kemasyarakatan “Nasional Demokrat”;  bahwa program “Cangkruk’an Nyare Tretan” adalah suatu program yang rutin diadakan mulai tahun 2010 guna mensosialisasikan program-program pembangunan daerah dan menampung aspirasi masyarakat berkaitan dengan kinerja Pemerintahan Daerah. Pendanaan untuk kegiatan tersebut dianggarkan dari APBD berjalan dan pelaksanaannya diserahkan kepada LSM Permasa;

20

 bahwa terkait pembagian buku tulis bergambar Bupati dan Hj. Tantriana (TP PKK Kabupaten Probolinggo), berlogo Pemkab Probolinggo, logo BUMD (Bank Jatim), dan logo BUMN (Bank Mandiri dan Bank BNI) bukan merupakan kegiatan kampanye karena buku tulis tersebut dibagikan kepada siswa sekolah yang belum masuk kategori usia pemilih;  bahwa DPRD telah menyerahkan rekomendasi atas LKPJ Bupati Probolinggo sehingga tidak ada persoalan penggunaan dana APBD sepanjang Pemerintahan Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.; (vide bukti PT-1, PT-5, PT-15 s.d. PT-18, PT-23 dan keterangan saksi H. Ahmad Rifai); Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah DPRD Probolinggo telah menyerahkan rekomendasi atas LKPJ Bupati Probolinggo Tahun 2012 telah diterima dan tidak ada persoalan mengenai penggunaan dana APBD Tahun 2012 Kabupaten Probolinggo. Jikapun ada penggunaan dana APBD di luar yang seharusnya dan penggunaan bantuan BUMN serta BUMD untuk kepentingan kampanye pasangan calon, hal itu tidak serta merta membatalkan hasil Pemilukada jika tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa akibat perbuatan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara bagi Pemohon. Jika terjadi penyimpangan penggunaan anggaran daerah, hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lainnya. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.21.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pihak Terkait dengan melibatkan aparat birokrasi. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda P-13 s.d. P-20, P-22, P-22.1, P-28, P-28.1, P-30, P-33, P-34, dan sepuluh orang saksi yaitu Mahad, Riyono, Niwi, H.Yakub, Chandra Kirana, Ahmad Yasin, Sutarji, Abdul Hayyi, Yusuf, dan Ali Zaenal Abidin; Terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan:

21

 bahwa dalil Pemohon terkait adanya kegiatan yang dilakukan Pihak Terkait yang melibatkan aparat birokrasi pada kegiatan sosialisasi adalah tidak benar. Bahwa tidak benar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Rasyid Subagio, menyerukan kepada Pegawai Negeri Sipil/Guru-Guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang benar adalah berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/634/426.23/2012 tertanggal 18 Oktober 2012, kegiatan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Pendopo Kabupaten Probolinggo dengan agenda penyerahan Honorarium Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan Taman Pendidikan Alqur’an (TPQ) Semester II Tahun 2012. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan reguler dan sudah terjadwal, sama sekali bukan kegiatan kampanye pasangan “Hati”;  bahwa berkaitan dengan kegiatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Dra. Erlin Setyawati, dalam penyerahan Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang dibiayai oleh APBN melalui Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Paiton kepada 1.697 keluarga, pada tanggal 16 Oktober 2012, dihadiri oleh Hj. Tantriana sekaligus memberikan sambutan karena Hj. Tantriana selaku Pengurus PKH Kabupaten Probolinggo. Kegiatan pemberian Bantuan PKH di Kecamatan Besuk dan Kecamatan Pakuniran, sama sekali tidak dihadiri oleh Hj. Tantriana;  bahwa berkaitan dengan kegiatan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (Kabag Pemerintahan) pada tanggal 31 Oktober 2012 melakukan Rapat Koordinasi dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo adalah rapat rutin bulanan Kasi Pemerintahan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur kecamatan;  bahwa Bupati Probolinggo tidak pernah mengeluarkan surat tanggal 30 Oktober 2012, sehingga dalil keterlibatan Camat Sumberasih dan Camat Leces pada tanggal 1 November 2012 dalam pemenangan salah satu calon tidak relevan;  bahwa acara “Cangkruk’an Nyareh Tretan” yang dihadiri Bupati Probolinggo bersama Pasangan “Hati”

22

adalah kegiatan murni masyarakat, tidak ada hubungannya dengan Camat Tongas;  bahwa tidak ada kampanye terselubung dalam Acara Petik Laut dan “Cangkruk’an Nyare Tretan” yang melibatkan Camat Gending beserta jajarannya berikut kepala desa di Kecamatan Gending;  bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 di Kecamatan Gading, sama sekali tidak ada kegiatan kampanye, kegiatan tersebut hanyalah acara Pementasan Kesenian Okol dan Gerakan Pramuka serta Pementasan Drumband yang bertujuan melestarikan budaya lokal;  bahwa di Kecamatan Leces pada tanggal 7 November 2012 sama sekali tidak ada keterlibatan aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;  bahwa di Kecamatan Lumbang tanggal 6 November 2012, tidak ada kegiatan mengundang seluruh kepala desa se-Kecamatan Lumbang untuk hadir pada tanggal 7 November 2012 untuk memenangkan Pihak Terkait; (vide bukti PT-3, PT-4, PT-6 s.d. PT-8, PT-19, dan PT20) Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah jikalaupun benar kegiatan sosialisasi pemerintahan di luar jadwal kampanye dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk melakukan upaya meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan tidak cukup meyakinkan bahwa hal tersebut terjadi dan memberi pengaruh yang signifikan yang mengancam kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya sehingga memilih Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.21.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang dan intimidasi yang dilakukan Pihak Terkait kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan cakram padat yang bertanda bukti P-23 s.d. P-26, P-28, P-38 dan sepuluh orang saksi yaitu Suhendra, Mahad, Riyono, Niwi, H.Yakub, Chandra Kirana, Syaroni, Ahmad Yasin, Abdul Hayyi, dan Ali Zaenal Abidin; Terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan bahwa bantuan untuk guru mengaji selama ini sudah diberikan secara rutin sehingga 23

tidak benar ada intimidasi apabila tidak memilih pasangan “Hati” dan uang bantuan guru mengaji sebagaimana dalil Pemohon telah dicairkan dan diterima pada saat bulan puasa atau pada bulan Juli 2012; (vide bukti PT-17) Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah kalaupun terbukti telah terjadi politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya. Jikapun benar, hal tersebut terjadi hanya secara sporadis, terjadi di beberapa tempat saja, hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan lembaga peradilan lainnya yang berwenang mengadilinya. Selain itu adanya politik uang dan intimidasi dalam Pemilukada, belum membuktikan bahwa orang yang diberikan uang dan yang diintimidasi tersebut akan memilih sesuai dengan keinginan orang yang memberikan uang dan yang mengintimidasi sehingga menambah perolehan suara calon pasangan yang memberikan uang dan yang mengintimidasi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.22] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaranpelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum; [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya; 28.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

24

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [4.4] Pokok permohonan tidak terbukti; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, selesai diucapkan pukul 14.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/ kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya Saudara untuk dua putusan ini putusannya bisa diambil sekarang di lantai 4 karena ada putusan-putusan lain yang naskahnya panjang mungkin Saudara tidak perlu dan tidak ingin menunggu. Dengan catatan bahwa pelanggaran-pelanggaran tadi yang dibacakan itu memang ada yang terbukti terjadi tetapi tidak signifikan dan tidak bisa dibuktikan itu 25

berpengaruh terhadap pemilih. Sehingga kalau ada soal-soal pidana dan soal administrasi negara bisa dilanjutkan ke peradilan pidana, bukti-bukti lain itu, tapi ya bukti terhadap pemilukadanya itu sendiri tidak ada. Di skors 3 menit. KETUK PALU 1X Baik, sidang atau skors dicabut dan sidang dimulai kembali. KETUK PALU 1X PUTUSAN NOMOR 43/PUU-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] I.Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Ir. H. Said Iqbal, M.E Jabatan : Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Alamat : Jalan Lestari RT. 009/RW. 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur Nama : Muhamad Rusdi Jabatan : Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Alamat : Jalan Pengadegan Timur IV, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Pemohon I; II.Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Andi Gani Nena Wea, S.H Jabatan : Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)

26

Alamat

: Jalan Anggur Barat II/18 Kav. D 1, RT. 005/RW. 003 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan Nama : Subiyanto, S.H Jabatan : Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Alamat : Jalan Danau Poso V Nomor 59 RT. 006/RW. 005 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Pemohon II; III.Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Mudhofir, S.H Jabatan : Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Alamat : Jalan Kampung Rawa Panjang, RT. 03/RW. 004, Kelurahan Gepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Nama : Togar Marbun Jabatan : Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Alamat : Jalan Komplek Susi, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kota Tangerang Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------- Pemohon III; IV. Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Bayu Murniyanto Jabatan : Presiden Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) Alamat : Jalan Kampung Bulak Gg. D/17, RT. 004/RW. 017, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara Nama : Ade Mulyadi Jabatan : Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) Alamat : Jalan Sukapura, RT. 10/RW. 001, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------- Pemohon IV; V.Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSPTSK), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : H. Muhammad Rodja, S.H Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSPTSK)

27

Alamat

: Jalan Tulodong Atas Nomor 11 A, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Nama : Indra Munaswar Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSPTSK) Alamat : Jalan Kampung Balimatraman, RT 012/RW 006, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 21 Mei 2012 memberi kuasa kepada 1) Dr. Muchtar Pakpahan, S.H; 2) Sabinus Moa, S.H; 3) Budiyono, S.H; 4) Ahmad Fauzi, S.H.I; 5) Ari Lazuardi, S.H; 6) Andriko. S. Otang, S.H; 7) Nurdin S., S.H., M.H; 8) Surya Tjandra, S.H., LL.M; 9) Kambusiha, S.H; 10) Gindo L. Tobing, S.H; 11) Saut Pangaribuan, S.H; 12) M. Fandrian Hadistianto, S.H; 13) Siti Rahmah, S.H.I; dan 14) Elisabeth Imelda Jachja, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung dalam TIM PEMBELA BURUH UNTUK ANGGARAN PRO-RAKYAT yang berdomisili hukum di Jalan Mesjid III Nomor 1, Pejompongan, Jakarta Pusat dan Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah 29.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian formil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303, selanjutnya disebut UU 4/2012) dan pengujian materiil Pasal 7 28

[3.2]

[3.3]

[3.4]

[3.5]

[3.6]

ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A UU 4/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. pengujian formil undang-undang; b. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; c. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Pengujian Formil Undang-Undang Menimbang bahwa tentang pengujian formil Undang-Undang, Mahkamah dalam putusan Nomor 27/PUU-VIII/2009, tanggal 16 Juni 2010 khususnya paragraf [3.34] mempertimbangkan, “... Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang ...”; Menimbang bahwa UU 4/2012 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2012 dengan Nomor 87, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang ke Mahkamah adalah 45 hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara (tanggal 31 Maret 2012) adalah dimulai tanggal 1 April 2012 dan berakhir pada tanggal 15 Mei 2012; Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 164/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang; Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 29

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.7] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A UU 4/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UndangUndang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

30

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan sebagai konfederasi dan federasi serikat buruh di Indonesia, yang secara bersama-sama mewakili setidaknya tiga juta buruh terorganisasi yang meliputi sekitar 10% dari total buruh/pekerja formal di Indonesia yang hak dan kepentingan para Pemohon dan seluruh anggotanya, terpaut erat dengan proses pembahasan Undang-Undang a quo yang bukan hanya dilaksanakan atas biaya negara, yang sebagian berasal dari pemasukan pajak yang telah dibayarkan oleh para Pemohon dan anggota yang diwakilinya, tetapi para Pemohon dengan seluruh anggota yang diwakilinya juga merupakan warga negara pengguna BBM bersubsidi, sedangkan harga BBM bersubsidi tersebut berkaitan erat dengan implementasi Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012; [3.11] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon dikategorikan sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dari UU 4/2012 yang dimohonkan pengujian dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permononan a quo; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan

31

Pendapat Mahkamah Dalam Provisi [3.13] Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan provisi agar dilakukan dengan acara cepat karena masa berlaku UndangUndang a quo tidak lebih dari satu tahun, menurut Mahkamah, permohonan putusan provisi a quo tidak tepat menurut hukum dengan alasan sebagai berikut: i. dalam pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret; ii. putusan Mahkamah tentang norma dalam perkara Pengujian Undang-Undang (judicial review) bersifat erga omnes; iii. putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang; Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama keterangan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon, serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 30.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Pengujian Formil [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian formil terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dalam rapat paripurna DPR RI yang dianggap telah melewati batas waktu masa sidang. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”;  Rancangan Undang-Undang a quo telah diajukan oleh Presiden dan dibahas bersama DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 32

(2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap rancangan undangundang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”;  Pasal 22A UUD 1945 menentukan, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”;  Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU MD3);  Pasal 161 ayat (4) UU MD3 menyatakan, “Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang, setelah rancangan undang-undang tentang perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR”. Kemudian dalam Pasal 157 ayat (1) Tata Tertib Anggota DPR-RI Tahun 2009 2014 menyatakan, “Pembahasan terhadap Perubahan atas APBN dilakukan oleh Badan Anggaran dan komisi terkait dengan pemerintah paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR”.  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN 2012 diajukan oleh Pemerintah kepada DPR pada tanggal 29 Februari 2012;  Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) Tata Tertib DPR RI menyatakan: Pasal 130 (1) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran membahas rancangan undang-undang berdasarkan penugasan Badan Musyawarah. (2) Penugasan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan setelah mempertimbangkan: a. pengusul rancangan undang-undang; b. penugasan penyempurnaan rancangan undang-undang;

33

c. keterkaitan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup tugas komisi; dan d. jumlah rancangan undang-undang yang ditangani oleh komisi atau Badan Legislasi. Pasal 131 (1) Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai pengusul rancangan undang-undang, diprioritaskan untuk ditugaskan membahas rancangan undang-undang. (2) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus yang mendapat tugas penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) langsung bertugas membahas rancangan undang-undang.  Berdasarkan Pasal 130 dan Pasal 131 Tata Tertib DPR di atas maka alat kelengkapan DPR bertugas membahas Rancangan Undang-Undang setelah ada penugasan terlebih dulu dari Badan Musyawarah (BAMUS). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tenggang waktu satu bulan pembahasan RUU APBN-P setelah diajukan oleh Pemerintah adalah setelah alat kelengkapan DPR ditugaskan terlebih dulu oleh BAMUS. Dalam perkara a quo dimulainya pembahasan RUU APBN-P 2012 di DPR adalah pada tanggal 6 Maret 2012 (vide keterangan tertulis DPR) sehingga masa berakhirnya satu bulan adalah 4 April 2012. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa UU 4/2012 melewati waktu satu bulan adalah tidak beralasan menurut hukum;  Mengenai dalil para Pemohon bahwa persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN 2012 menjadi Undang-Undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna DPR RI dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2012 yang merupakan hari libur dan bukan hari kerja, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 219 ayat (2) Tata Tertib DPR yang menyatakan “penyimpangan dari waktu rapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan” juncto Pasal 247 ayat (2) Tata Tertib DPR yang menyatakan, “Ketua rapat menunda penyelesaian acara rapat untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara rapat atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 telah berakhir”. Dengan mendasarkan pada Pasal 219 ayat (2) dan Pasal 247 ayat (2) Tata Tertib DPR-RI, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa Undang-Undang APBN Perubahan ditetapkan pada hari libur dan bukan hari kerja adalah tidak beralasan menurut hukum. Hal tersebut sejalan dengan keterangan tertulis DPR, bertanggal Juni 2012, halaman 15 sampai dengan halaman 17; 34

 Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil UU 4/2012 tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; Pengujian Materiil [3.16] Menimbang bahwa dalam UUD 1945 diatur bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang. Artinya APBN disusun atas dasar persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Namun, pembentukan Undang-Undang APBN berbeda dengan pembuatan Undang-Undang pada umumnya, RUU APBN selalu berasal dari Presiden yang kemudian dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan Undang-Undang pada umumnya pengajuan RUU merupakan kewenangan DPR dan juga dapat diajukan oleh Presiden. Undang-Undang APBN mempunyai batas waktu berlaku hanya untuk satu tahun anggaran, hal ini berbeda dengan Undang-Undang pada umumnya yang tidak membatasi jangka berlakunya. UU APBN diperlukan adanya setiap tahun, dan apabila Undang-Undang APBN tidak dapat ditetapkan karena DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Presiden maka Pemerintah menjalankan APBN tahun anggaran sebelumnya. Pemberlakuan APBN sebelumnya dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum, mengingat APBN sangatlah penting untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan. Dari segi substansi, Undang-Undang APBN adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu tahun anggaran. Pilihan kebijakan tersebut menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan. Sebagai Undang-Undang yang mempunyai kekuatan mengikat, Undang-Undang APBN mengikat Pemerintah dalam menghimpun pendapatan baik dari aspek jumlah maupun sumber pendapatan tersebut dan demikian juga halnya dalam pembelanjaannya. Sebagai rencana maka UndangUndang APBN terbuka untuk dilakukan revisi atau perubahan apabila asumsi-asumsi yang digunakan untuk dasar penyusunannya mengalami perubahan, sehingga diperlukan penyesuaian, namun tetap dalam jangka waktu berlakunya APBN, yaitu satu tahun anggaran; [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut: [3.17.1] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya; 35

 Bahwa Pemerintah tidak pernah mempublikasikan secara terbuka kepada masyarakat Indonesia mengenai alasan, dasar, dan mekanisme penghitungan perubahan subsidi pada Pasal 7 ayat (1) UU 4/2012 yang pada faktanya nominal yang dialokasikan bertambah dalam jumlah yang besar. Masyarakat Indonesia hanya mengetahui proses Sidang Paripurna yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2012 yang hanya membahas mengenai Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012, sedangkan perubahan pasal lain dalam UU 4/2012 dibahas oleh Badan Anggaran DPR RI dengan mekanisme Sidang Tertutup untuk umum. Hal ini jelas tidak ada mekanisme keterbukaan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  Bahwa terhadap jumlah alokasi dana yang besar tanpa adanya kejelasan tujuan dan keterbukaan, seharusnya Pemerintah mengalokasikan dana tersebut pada sektor-sektor yang lebih membutuhkan demi kesejahteraan setiap warga negara Indonesia yaitu bidang pembangunan sarana transportasi publik, tunjangan perumahan bagi buruh dan rakyat miskin lainnya, serta pendidikan gratis sampai jenjang perguruan tinggi sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;  Dengan Pemerintah menyandarkan jumlah subsidi BBM pada Mid Oil Platt's Singapore (MOPS) yang merupakan mekanisme pasar dalam penentuan harga dan penghitungan subsidi BBM maka secara jelas Pemerintah telah salah dalam menentukan kebijakan (beleid) dan telah salah urus, karena seharusnya Pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tidak menyandarkan jumlah subsidi dengan mekanisme pasar sehingga frasa “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” tidak akan pernah terwujud. Hal demikian mengakibatkan kerugian bagi buruh dan masyarakat Indonesia pada umumnya karena BBM beserta subsidinya tidak akan pernah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai 36

wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Dari ketentuan tersebut maka proses pembahasan dan penetapan UU 4/2012 menurut Mahkamah telah selaras dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;  Dilihat dari segi substansi UU APBN yang merupakan rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu tahun anggaran, dan UU APBN terbuka untuk dilakukan revisi atau perubahan apabila asumsi-asumsi yang digunakan untuk dasar penyusunannya mengalami perubahan, sehingga diperlukan penyesuaian, namun tetap dalam jangka waktu berlakunya APBN, yaitu satu tahun anggaran. Oleh karena itu perubahan jumlah Anggaran tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair [liquefied petroleum gas (LPG)] tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 yang direncanakan sebanyak Rp. 123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) bertambah menjadi sebanyak Rp 137.379.845.300.000,00 (seratus tiga puluh tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) kilo liter dalam Pasal 7 ayat (1) UU 4/2012 adalah dikarenakan asumsi-asumsi yang digunakan untuk dasar penyusunannya mengalami perubahan, sehingga diperlukan penyesuaian. Adapun perubahan APBN dalam UU 4/2012 memiliki dasar pertimbangan sebagai berikut: i. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2012 sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan; ii. Tingkat inflasi dalam tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 6,8% (enam koma delapan persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2012. Peningkatan laju 37

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

31.

inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan administered price di bidang energi dan pangan; Nilai tukar rupiah dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi berlanjut pada tahun 2012; Harga minyak internasional pada awal tahun 2012 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia; Kenaikan tersebut juga terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2011. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang tahun 2012 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2012 diperkirakan mencapai US$105,0 (seratus lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel; Lifting minyak dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai 930 (sembilan ratus tiga puluh) ribu barel per hari, di bawah target dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Hal ini antara lain terkait dengan menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, dan dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor unplanned shut down dan hambatan non-teknis seperti permasalahan di daerah dan lain-lain; Perubahan pada besaran asumsi dasar ekonomi makro, pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran APBN, dan akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman. (vide keterangan tertulis DPR);

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM  Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 42 Undang38

Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 menyatakan, “Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2012 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2012, apabila terjadi: i. perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2012; ii. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; iii. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau iv. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan”.  Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan hukum;  Keinginan para Pemohon mengenai pengalihan subsidi pada sektor-sektor yang lebih membutuhkan demi kesejahteraan setiap warga negara Indonesia yaitu bidang pembangunan sarana transportasi publik, tunjangan perumahan bagi buruh dan rakyat miskin lainnya sebagaimana didalilkan, menurut Mahkamah adalah keinginan yang wajar, namun tidak berarti bahwa subsidi yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU 4/2012 menjadi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, karena hak yang ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah untuk memenuhinya tetapi juga kewajiban para Pemohon sendiri untuk mengusahakannya. Pasal 7 ayat (1) UU 4/2012 adalah salah satu cara Pemerintah sebagai representasi negara memenuhi Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil para Pemohon adalah tidak beralasan hukum;  Bahwa selanjutnya mengenai dalil para Pemohon bahwa dengan menyandarkan jumlah subsidi BBM pada Mid Oil Platt's Singapore (MOPS) yang merupakan mekanisme pasar dalam penentuan harga dan 39

penghitungan subsidi BBM maka Pasal 7 ayat (1) UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Menurut Mahkamah, sebagaimana diketahui oleh khalayak ramai (notoire feiten), hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah memutuskan untuk memberi kewenangan kepada Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP Tahun 2012. Menurut Mahkamah, justru dengan adanya pembahasan antara Pemerintah dengan DPR tersebut berarti harga BBM bersubsidi tidak diserahkan pada mekanisme pasar atau persaingan usaha, melainkan ditentukan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi karena APBN berkaitan dengan banyak aspek. Dengan adanya pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah berarti penentuan harga BBM bersubsidi tersebut tidak dengan sendirinya mengikuti mekanisme pasar atau persaingan usaha karena penentuan harga BBM bersubsidi telah dimusyawarahkan oleh pembentuk Undang-Undang. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004. Terlebih lagi faktanya, yang dikhawatirkan bahwa harga BBM akan mengalami kenaikan juga tidak terjadi. Dengan demikian, alasan pengujian para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 4/2012 yang telah menyerahkan harga BBM bersubsidi kepada mekanisme pasar merupakan dalil yang tidak beralasan hukum; [3.17.2] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:  Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 mengizinkan Pemerintah menaikkan harga BBM jika ICP (Indonesia Crude Price) naik rata-rata 15% (lima belas persen) dalam enam bulan tanpa persetujuan DPR sebagai wakil rakyat;  Selama Pemerintah menyandarkan penghitungan ICP pada mekanisme pasar maka penggunaan BBM untuk 40

sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak akan pernah terwujud. Pemerintah hanya akan mengutamakan aspek ekonomi, yaitu laba tertinggi dan akumulasi kapital dalam bisnis minyak dan gas bumi ini daripada kemakmuran rakyat. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;  Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat menyangkut naik atau tidaknya harga BBM dan ketidakjelasan kapan dan berapa jumlah kenaikan harga BBM dalam jangka waktu enam bulan. Ketidakpastian hukum itu sendiri telah mengakibatkan ketidakadilan karena rakyat menjadi korban akibat ketidakpastian harga BBM namun harga-harga non BBM sudah terlanjur banyak yang naik, sedangkan pasar justru menikmati ketidakpastian ini dengan menaikkan harga-harga kebutuhan masyarakat sehingga tetap mendapatkan laba tertinggi dan tetap dapat melakukan akumulasi modal;  Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, karena harga minyak diserahkan pada mekanisme pasar yang menyebabkan Pemerintah mengutamakan aspek ekonomi yaitu laba tertinggi dan akumulasi kapital dalam bisnis minyak dan gas bumi daripada kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, harus ada kedaulatan negara dalam menentukan harga tanpa bersandar pada mekanisme pasar demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian keberlakuan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 berpotensi menyebabkan kerugian bagi para Pemohon (buruh) dan masyarakat karena tidak dapat membeli harga BBM dengan harga ekonomis dan mendapatkan fungsi dari BBM yang sejatinya diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 menyatakan, “Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun 41

waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”. Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (6a) dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan harga ratarata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir”. Dari Pasal 7 ayat (6a) dan Penjelasannya, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berarti Pemerintah menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR, karena pemberian wewenang kepada Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dalam pasal a quo adalah berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Waktu enam bulan justru memberikan kepastian hukum, karena Pemerintah harus memperhatikan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu enam bulan sejak UU 4/2012 tersebut diundangkan (31 Maret 2012) baru dapat menyesuaikan harga BBM. Jika dalam kurun waktu enam bulan tersebut harga rata-rata minyak mentah Indonesia tidak mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 maka harga jual eceran BBM bersubsidi tidak disesuaikan. Terlebih lagi faktanya harga eceran BBM bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil para Pemohon adanya pertentangan antara Pasal 7 ayat (6a) dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan hukum;  Mengenai Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang oleh para Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena menyandarkan pada mekanisme pasar, menurut Mahkamah dalil tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam pertimbangan mengenai Pasal 7 ayat (1) UU 4/2012 dalam paragraf [3.17.1], sehingga mutatis mutandis juga berlaku untuk dalil permohonan a quo. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum; [3.17.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15A UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 42

 Pasal 15A UU 4/2012 tidak dibahas dalam Sidang Paripurna tanggal 30 Maret 2012 dan telah ditentukan terlebih dahulu dalam rapat Badan Anggaran DPR RI yang tertutup untuk umum. Hal demikian mengakibatkan tidak adanya keterbukaan dalam proses penyusunan Pasal 15A UU 4/2012;  Pasal 15A UU 4/2012 tentang besaran alokasi dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) menjadi tidak logis dan tidak mempunyai dasar karena telah ditentukan terlebih dahulu sebelum ditentukan masuk atau tidaknya Pasal 7 ayat (6a) dalam UU 4/2012 yang menjadi syarat dari Pasal 15A UU 4/2012. Oleh karena itu, menurut para Pemohon Pasal 15A UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;  Dengan adanya Pasal 15A UU 4/2012 dimana Pemerintah mengalokasikan dana subsidi yang tidak jelas dasar dan tujuan kegunaannya daripada menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut untuk sektor-sektor yang lebih membutuhkan demi kesejahteraan setiap warga negara Indonesia mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon dan masyarakat Indonesia pada umumnya karena tidak dapat merasakan manfaat secara langsung dari APBN 2012. Hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”, menurut Mahkamah frasa “dilaksanakan secara terbuka” adalah terhadap pelaksanaan dari APBN yang setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang, sedangkan yang didalilkan oleh para Pemohon “dilaksanakan secara terbuka” adalah berkaitan dengan proses penetapan APBN. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tafsiran terbuka yang termuat dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 seperti yang didalilkan para Pemohon adalah kurang tepat. Dengan demikian, menurut Mahkamah, keterbukaan yang dimaksudkan oleh para Pemohon tidak ada 43

kaitannya dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;  Mengenai keterbukaan dalam proses pembahasan dan penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana yang diterangkan oleh DPR dalam keterangan tertulisnya bertanggal Juni 2012, bahwa proses pembahasan dilakukan dalam suatu Rapat Kerja yang bersifat terbuka, sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Tata tertib DPR Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 dan berdasarkan risalah-risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dalam pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 bahwa rapat bersifat terbuka dimana masyarakat dapat mengikuti proses rapat dan substansi yang dibahas (vide keterangan tertulis DPR halaman 21). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak beralasan hukum;  Pasal 15A UU 4/2012 menyatakan, “Dalam rangka membantu masyarakat berpendapatan rendah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah akibat gejolak harga, dialokasikan anggaran untuk bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp. 17.088.400.000.000,00 (tujuh belas triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah) termasuk anggaran untuk pengaman pelaksanaan (safeguarding)”. Ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan ketentuan pasal sebelumnya, yaitu Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 karena bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp. 17.088.400.000.000,00 (tujuh belas triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah) diberikan sebagai akibat gejolak harga ketika Pemerintah menaikkan harga eceran BBM bersubsidi. Hal tersebut sesuai dengan keterangan tertulis Pemerintah tanggal 1 Agustus 2012, halaman 17 yang menerangkan bahwa “penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut berpotensi menaikkan harga pangan dan menurunnya daya beli dan tingkat kesejahteraan khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Penyesuaian harga BBM 44

bersubsidi akan mengakibatkan naiknya inflasi menjadi di atas 7 persen, yang berpotensi menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, serta dapat mengganggu keberlanjutan program pendidikan terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 15A UU APBN-P 2012, pembuat undang-undang menetapkan program kompensasi atas penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai langkah antisipasi. Program kompensasi tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat miskin dari kemungkinan kenaikan harga, terutama dari jasa transportasi, serta mengurangi beban biaya hidup rumah tangga dan memberikan kompensasi biaya hidup yang meningkat”; Bahwa Pasal 15A UU 4/2012 adalah pasal tambahan yang sebelumnya tidak terdapat dalam UU 22/2011. Hal demikian dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan, “Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran”. Dalam penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa “Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN yang bersangkutan.” Oleh karena itu, pengalokasian anggaran untuk bantuan langsung sementara masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A UU 4/2012 merupakan bentuk pengeluaran yang dapat timbul akibat adanya kebijakan kenaikan dan/atau penurunan subsidi harga eceran BBM; Menimbang bahwa selain pertimbangan-pertimbangan yang bersifat substantif tersebut, dalam praktik dan faktanya tidak terjadi kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam waktu enam bulan terakhir sejak UU 4/2012 diundangkan sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012. Pemberian wewenang kepada Presiden untuk mengubah harga BBM bersubsidi sesuai dengan Pasal 7 ayat (6a) dan Penjelasannya, sudah terlampaui baik dihitung sejak Januari tahun 2012 maupun dihitung sejak diundangkannya UU 4/2012, tanggal 31 Maret 2012, sehingga pasal tersebut tidak relevan lagi untuk 45

dipertimbangkan. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; 32.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tentang pengujian formil UndangUndang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Menyatakan: Dalam Provisi:

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Anwar 46

Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, selesai diucapkan pukul 15.32 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili PUTUSAN NOMOR 42/PUU-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Muhammad Fadli Nasution, S.H., MH Jabatan : Ketua PMHI Alamat : Jalan Gamprit 2 Nomor 35 RT.007 RW.014, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Sebagai -------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembela NKRI), dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Joko Purboyo, S.H Jabatan : Ketua Pembela NKRI Alamat : Jalan Bukit Indah Dalam Nomor 12 RT.04 RW.07 Kelurahan Ciumbeluit, Kecamatan Cidadap, Bandung Sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Eddy Wesley Parulian Sibarani, S.E Pekerjaan : Aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat Alamat : Jalan Kayumanis V RT.003 RW.003, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur Sebagai ------------------------------------------------------Pemohon III; 47

4. Nama : Mansyur Maturidi, S.T Pekerjaan : Karyawan Alamat : Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 263, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Medan Sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : M. Fadlan Hagabean Nasution, S.T Pekerjaan : Wirausaha Alamat : Jalan Kapten Muslim gg Jawa Nomor 83A Kelurahan Sei Sikambing C2, Kecamatan Medan Helvetia, Medan Sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 25 April 2012 memberi kuasa kepada Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Zenuri Makhrodji, S.H., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Totok Yuli Yanto, S.H., Vicktor Dedy Sukma, S.H., Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fil.I., Syamsul Munir, S.HI., Syafriadi Asri, S.H., M.H., Rr. Wahyu Murni Yulianti, S.H., Hadi Syaroni, S.H., Yuda Sanjaya, S.H., Andre A. Manurung, S.H., Agus Susanto, S.H., Abdul Haris, S.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Eka Rahmawati, S.H., M.Hum., Afriady Putra S. Piliang, S.H., S.Sos., Suartini, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Umum (Publik Defender) yang tergabung dalam “Organisasi Advokat Indonesia (QAI)”, berkedudukan di Gedung Karya Mandiri Pers LT.2, Jalan Awab Dalam Nomor 7, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta, yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemerintah; 33.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pendapat Mahkamah [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dengan alasan pasal dalam Undang-Undang a quo memberi peluang kenaikan harga BBM kapan saja dan waktunya tergantung pada perkembangan ICP yang mengikuti harga pasar minyak dunia. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 48

terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah dinilai dan diputus dalam Perkara Nomor 43/PUU-IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, sehingga mutatis mutandis putusan dalam perkara a quo menjadi pertimbangan dalam perkara ini; Terhadap permohonan para Pemohon a quo mengenai pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 terhadap Pasal 28D UUD 1945 dengan alasan bahwa Undang-Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena kenaikan harga BBM tersebut dapat ditafsirkan sejak disahkannya Undang-Undang a quo, sejak paripurna DPR, maupun dapat berlaku mundur (surut) enam bulan ke belakang, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 43/PUU-IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, sedangkan permohonan Pemohon terhadap Pasal 28D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar permohonannya, oleh karenanya Mahkamah berpendapat sepanjang permohonan para Pemohon terhadap Pasal 28D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel); 34.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303) terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nebis in idem; [4.4] Permohonan pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 49

Indonesia Nomor 5303) terhadap Pasal 28D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, selesai diucapkan pukul 15.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. PUTUSAN NOMOR 45/PUU-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan 50

Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : M. Komarudin Pekerjaan : Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Indonesia Alamat : Koleang RT 06/RW 01 Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor 2. Nama : Muhammad Hafidz Pekerjaan : Kepala Kesekretariatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia Alamat : Jalan Kapuk Kamal, Rawa Melati, RT 05/RW 01 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2012 memberi kuasa kepada i) Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.; ii) Bachtiar Sitanggang, S,H.; iii) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; iv) Nurul Anifah, S.H.; dan v) M. Jodi Santoso, S.H., yaitu advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm“ yang beralamat di Gedung Guru, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengarkan Ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah 35.

HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah Dalam Pengujian Formil [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon memohonkan pengujian formil Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang menyatakan, “Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.” Menurut para Pemohon, 51

ketentuan tersebut melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-I/2003, bertanggal 21 Desember 2004, yang membatalkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Para Pemohon mendalilkan bahwa pada 31 Maret 2012 DPR menyetujui Rancangan Perubahan APBN TA 2012 yang diajukan oleh Pemerintah menjadi UU APBNP TA 2012. Selanjutnya Presiden mengesahkan menjadi UU 4/2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, dan diundangkan pada 31 Maret 2012. Dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU APBNP 2012 tersebut, anggota DPR yang hadir sebanyak 531 anggota dari 560 anggota DPR. Sebanyak 93 anggota walk out, yaitu dari Fraksi Partai Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan. Sebanyak 82 anggota, yaitu dari Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, dan 2 anggota Fraksi PKB, keberatan atau menolak penambahan satu ayat dalam pasal di RUU tersebut. Sebanyak 356 anggota setuju terhadap penambahan satu ayat dalam pasal RUU APBNP 2012, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PPP, PAN dan PKB. [3.15] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan pengujian formil yang diajukan para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menguraikan bentuk pelanggaran prosedur dalam pembentukan UU 4/2012 atau setidaknya dalam pembentukan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012. Para Pemohon hanya menguraikan mengenai kehadiran anggota DPR pada Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan persetujuan rancangan UndangUndang a quo, namun para Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan serta tidak pula membuktikan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi, baik melalui alat bukti tertulis maupun keterangan saksi. Seandainya pengujian formil yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah mengenai proses pengambilan keputusan pengesahan UU 4/2012 atau setidaknya dalam pembentukan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012, Mahkamah menilai proses pengambilan keputusan dalam pengesahan pasal atau UndangUndang a quo telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012 terutama paragraf [3.15]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan pengujian formil terhadap UU 4/2012 atau

52

setidaknya terhadap Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang diajukan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Dalam Pengujian Materiil [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon memohonkan pengujian materiil Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang menyatakan, bahwa “Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”. Para Pemohon mendalilkan bahwa penyusunan Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan, “Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”. Menurut para Pemohon UU APBNP 2012, terutama Pasal 7 ayat (6a), bertentangan dengan asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dan/atau bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. a. Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu melanggar asas keadilan dan kepastian hukum (yang merupakan salah satu asas negara hukum) karena penentuan harga minyak digantungkan secara spekulatif pada harga minyak enam bulan ke depan, yang mengakibatkan ketidakpastian. b. Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, karena pembentukan Pasal 7 ayat (6a) 53

UU APBNP 2012 tidak melalui proses “... secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. c. Bahwa Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu tidak mengakomodasi prinsip “...kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, karena masa depan ekonomi nasional dibuat mengambang dan spekulatif dengan mendasarkan pada harga minyak di pasar dunia. Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP 2012 melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-I/2003 bertanggal 21 Desember 2004, yang membatalkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena bertentangan dengan UUD 1945, sebagai akibat menyerahkan harga minyak untuk ditentukan oleh mekanisme pasar bebas. Rencana kenaikan harga jual BBM telah mendongkrak ekspektasi kenaikan harga barang dan jasa yang dirasakan seluruh golongan, dan kenaikan harga jual BBM akan dijadikan pembenaran untuk menaikkan harga barang dan memecat buruh sewenang-sewenang. Para Pemohon juga membandingkan bahwa harga BBM di Indonesia jauh lebih mahal dibanding harga di Iran, Nigeria, Turkmenistan, dan Venezuela (vide bukti P-13). Selain itu, menurut para Pemohon, pemerintahan SBY telah 3 (tiga) kali menaikkan harga jual BBM (Maret 2005, Oktober 2005 dan Mei 2008) dengan alasan penyelamatan anggaran negara atas kenaikan minyak dunia. Sebagai pengganti kenaikan harga jual BBM, Pemerintah merumuskan kebijakan dana kompensasi (2005) pengganti subsidi BBM melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang ternyata tidak mampu menghambat keterpurukan ekonomi dan menurunkan jumlah penduduk miskin. [3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian materiil tersebut, Mahkamah telah memutuskan dalam Perkara Nomor 43/PUU-X/2012. Walaupun antara Perkara Nomor 43/PUUX/2012 dengan perkara a quo didasarkan pada batu uji berbeda yakni Perkara Nomor 43/PUU-X/2012 diuji berdasarkan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan perkara a quo diuji berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, namun Mahkamah menilai substansi yang dimohonkan 54

[3.18]

36.

pengujian oleh para Pemohon adalah sama dengan substansi Putusan Nomor 43/PUU-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012 sepanjang mengenai Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012, terutama pertimbangan hukum paragraf [3.16], paragraf [3.17.1], dan paragraf [3.17.2] mutatis mutandis berlaku sebagai pendapat Mahkamah dalam pengujian materiil Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang dimohonkan oleh para Pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan dalam pengujian formil dan pengujian materiil tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon; KETUK PALU 1X Demikian

diputuskan dalam Rapat 55

Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, selesai diucapkan pukul 15.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. PUTUSAN NOMOR 46/PUU-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Ir. Ahmad Daryoko Warga Negara Alamat

: Indonesia : Bukit Cimanggu Villa Blok K I/Nomor 6 Bogor 2. Nama : Ir. Kgs. Muhammad Irzan Zulpakar Warga Negara : Indonesia Alamat : Desa Niru Tebet Agung Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31772 3. Nama : Mukhtar Guntur Kilat Warga Negara : Indonesia Alamat : Jalan Panampu Nomor 39 Kota Makassar, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 56

Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon; Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah; 37.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Pendapat Mahkamah [3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 mengenai kewenangan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP 2012, terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945; [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama keterangan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:  Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 maka Pemerintah secara leluasa menaikkan harga BBM, sehingga menimbulkan “multi player effect” terhadap seluruh komponen kebutuhan hidup, terutama kebutuhan transportasi;  Bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM), sehingga negara wajib mengoptimalkan perlindungan warga negara atas kebutuhan hajat hidup orang banyak, namun dengan berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 maka kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya menjadi terabaikan karena penetapan harga BBM dan gas mengikuti mekanisme pasar bebas; [3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa walaupun batu uji permohonan dalam permohonan ini adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 akan tetapi alasan-alasan permohonannya pada hakikatnya sama dengan alasan permohonan dalam perkara Nomor 43/PUU-X/2012 yang telah diputus sebelumnya. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, mutatis mutandis berlaku pula untuk permohonan ini; 57

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; 38.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, selesai diucapkan pukul 15.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dan 58

dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. PUTUSAN NOMOR 58/PUU-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: [1.2] 1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Gunawan Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta/21 Januari 1976 Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Ketua Eksekutif IHCS Alamat : Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 8A, Tegal Parang, Jakarta Selatan Sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Yuna Farhan Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Alamat : Jalan Kalibata Utara II Nomor 78 RT/RW.011/02, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Abdul Waidi Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Sekretaris Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Alamat : Jalan Cililitan Kecil III Nomor 12, Kramatjati, Jakarta Timur Sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon III;

59

4. Prakarsa Masyarakat Untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Setyo Budiantoro Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA Alamat : Jalan Rawa Bambu I Blok A Nomor 8-E RT.010 RW. 06, Kelurahan/Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon IV; 5. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Ramadhaniati Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Sekretaris Eksekutif Nasional ASPPUK Alamat : Jalan Pintu II TMII Nomor 37 A, RT. 015 RW. 03, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur Sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon V; 6. Trade Union Rights Centre (TURC) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Surya Tjandra Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Direktur TURC Alamat : Jalan Masjid III/1, Pejompongan, Benhil, Jakarta Pusat Sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Dalam hal ini diwakili oleh: Nama : M. Riza Adha Damanik Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Sekretaris Jenderal KIARA Alamat : Jalan Lengkeng Blok J Nomor 5, Perumahan Kalibata Indah, Jakarta Selatan; Sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Dani Setiawan Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Alamat : Jalan Abdul Wahab RT.003 RW.003 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok; Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon VIII;

60

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Mei 2012, 30 Mei 2012, 5 Juni 2012, 6 Juni 2012, dan 7 Juni 2012 memberi kuasa kepada 1. Ecoline Situmorang, S.H., 2. Henry David Oliver Sitorus, S.H., 3. Riando Tambunan, S.H., 4. B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., 5. M. Zaimul Umam, S.H., M.H., 6. Priadi, S.H., 7. Tegar Yusuf, S.H., 8. Janses E. Sihaloho, S.H., 9. M. Taufiqul Mujib, S.H., 10. Ridwan Darmawan, S.H., 11. Anton Febrianto, S.H., 12. Arif Suherman, S.H., 13. Dhona El Furqon, S.H.I., dan 14. Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam TIM ADVOKASI KOALISI APBN UNTUK KESEJAHTERAAN, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 8A, Tegal Parang, Jakarta Selatan, 12790, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersamasama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah; 39.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pendapat Mahkamah [3.13] Menimbang, Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan tertulis Pemerintah, keterangan ahli para Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa permohonan pengujian Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 43/PUUX/2012 bertanggal 13 Desember 2012, sehingga permohonan a quo adalah ne bis in idem; [3.13.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15A UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa walaupun batu uji permohonan dalam permohonan ini adalah Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akan tetapi alasan-alasan permohonannya pada pokoknya sama dengan alasan permohonan dalam 61

perkara Nomor 43/PUU-X/2012 yang telah diputus sebelumnya. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, mutatis mutandis berlaku pula untuk permohonan ini; [3.13.3] Terhadap dalil para Pemohon mengenai alokasi anggaran untuk bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15B UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, baik Pasal 15A maupun Pasal 15B UU 4/2012, keduanya merupakan bentuk pengeluaran yang dapat timbul akibat adanya kebijakan kenaikan dan/atau penurunan subsidi harga eceran BBM. Bahwa oleh karena Mahkamah telah memberikan pertimbangan terhadap Pasal 15A UU 4/2012 maka pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil permohonan a quo; [3.13.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan anggaran kesehatan yang tercantum dalam UU 22/2011 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 karena mengalokasikan anggaran kesehatan pada APBN 2012 sebesar 3.4% dari APBN 2012 termasuk komponen gaji sebagi variabel perhitungannya, padahal dalam Pasal 171 ayat (1) UU 36/2009 menyatakan, “Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”. Terhadap dalil dan alasan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 28A UUD 1945 merupakan ketentuan yang menetapkan adanya hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terhadap hak asasi tersebut, negara, terutama Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Namun demikian, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara-cara hidup yang sehat, pengutamaan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya 62

akan hak hidupnya sendiri [vide Putusan Mahkamah Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 bertanggal 31 Maret 2010]. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan alokasi anggaran kesehatan yang belum mencapai 5% dari APBN 2012 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) UU 36/2009, hal demikian tidak berarti bahwa hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya menjadi hilang akibat tidak dipenuhinya anggaran kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) UU 36/2009. Lagipula suatu ketentuan Undang-Undang tidak dapat diuji dengan ketentuan Undang-Undang yang lain, dalam hal ini UU 22/2011 tentang APBN 2012 terhadap UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum; Bahwa oleh karena Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon adalah pasal-pasal yang sama yang diajukan dalam permohonan Nomor 60/PUU-IX/2011 yang perkaranya telah diputus dengan Putusan Nomor 60/PUU-IX/2011 bertanggal 28 Desember 2011 maka pertimbangan dalam Putusan Nomor 60/PUU-IX/2011 tersebut mutatis mutandis berlaku pula pada permohonan a quo; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum. 40.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 ne bis in idem; [4.4] Permohonan para Pemohon yang lainnya tidak beralasan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 63

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5303) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan M. Akil Mochtar, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, selesai diucapkan pukul 16.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. PUTUSAN NOMOR 53/PUU-X/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang64

Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Letnan Jenderal Mar. (Purn) Suharto Pekerjaan : Purnawirawan Alamat : Jalan Gading Raya I Blok D/51 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Sebagai ------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Dr. H. Tjuk Kasturi Sukiadi Pekerjaan : Pensiunan PNS Alamat : Jalan Darmokali Nomor 16 I Surabaya Sebagai -------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Ali Azhar Akbar Pekerjaan : Penulis/Peneliti lepas Alamat : Jalan Kebon Kacang XI Blok IV/ Labtai 1 Nomor 2 RT 007/RW 01, Tanah Abang, Jakarta Pusat Sebagai ------------------------------------------------------Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2012 memberi kuasa kepada M. Taufik Budiman, S.H., Hamzah Fansyuri, S.H., Harry Samputra Agus, S.H., Dharma AD Hutapea, S.H., dan Waluyo Rahayu, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara, yang tergabung dalam “Tim Penyelamat APBN Korban Lapindo”, memilih domisili hukum di Gedung Taluson Pembangunan Enterprice, Jalan RP. Suroso Nomor 28-30 Lt. 3F Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Pemerintah; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan ahli para Pemohon dan Pemerintah serta saksi para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah; 41.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Pendapat Mahkamah [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama keterangan para Pemohon, keterangan 65

Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pemerintah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa pokok permasalahan yang diajukan para Pemohonadalah menguji konstitusionalitas Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Kedua pasal tersebut masing-masing menyatakan: Pasal 18 UU 4/2012 (dianggap dibacakan). Pasal 19 UU 22/2011 (dianggap dibacakan). Adapun Pasal yang dijadikan batu uji adalah Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: (1) “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. [3.11.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan, peristiwa Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur adalah murni disebabkan oleh kesalahan dan/atau pelanggaran dalam melakukan teknik pengeboran, sehingga akibat yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut seharusnya menjadi tangung jawab sepenuhnya pihak pelaksana pengeboran yaitu PT. Lapindo Brantas Inc. dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, apalagi kepada negara. Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.3] Menimbang bahwa Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011 pada pokoknya mengatur mengenai dana APBN untuk pos anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang digunakan untuk membayar ganti kerugian atas adanya penambahan cakupan wilayah penanganan masalah sosial pada wilayah yang berada di luar Peta Area Terdampak (PAT) serta penegasan mengenai perlakuan penanganan terhadap tiga kelompok wilayah tidak layak huni di luar PAT dan kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur. Adapun wilayah yang berada di dalam PAT merupakan tanggung jawab dari PT. Lapindo Brantas Inc. selaku perusahaan swasta pemegang Kontrak Production Sharing (KPS) Blok Brantas. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011 ditujukan untuk memperlancar dan meningkatkan upaya 66

penanggulangan lumpur Sidoarjo serta penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo; [3.11.4] Bahwa PAT merupakan peta yang mencerminkan wilayah yang terkena dampak langsung semburan dan luapan lumpur. Wilayah di dalam PAT merupakan wilayah yang ditetapkan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc. selaku perusahaan swasta pemegang Kontrak Production Sharing (KPS) Blok Brantas untuk membayar ganti kerugian dengan melakukan pembelian atas tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak semburan dan luapan lumpur. PAT yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2007 tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan menyeluruh sesuai dengan kesepakatan bersama antara Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan DPRD Kabupaten Sidoarjo. PAT dimaksudkan untuk memberikan kepastian tanggung jawab atas wilayah yang terkena dampak langsung semburan dan luapan lumpur. Namun demikian dalam perkembangannya, semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo ternyata memiliki keunikan tersendiri dengan pergerakan yang lambat dan penuh dengan ketidakpastian serta tidak terduga dan sangat sulit untuk diprediksi. Semburan dan luapan lumpur Lapindo ternyata tidak hanya berdampak terhadap wilayah yang berada di dalam PAT, namun telah berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat yang berada di luar PAT. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan negara dalam penanggulangan semburan lumpur dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang timbul di luar PAT untuk membantu dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di luar PAT. Dengan adanya PAT dan di luar PAT, kebijakan penanggulangan semburan lumpur dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Sidoarjo dapat dilakukan secara terukur dan rasional, serta akan memberikan kepastian tanggung jawab antara pemerintah dan perusahaan terhadap masyarakat; Bahwa Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011 merupakan ketentuan yang menetapkan penambahan cakupan wilayah penanganan masalah sosial pada wilayah yang berada di luar PAT dan penegasan 67

perlakuan penanganan terhadap tiga kelompok wilayah tidak layak huni di luar PAT yang dikaitkan dengan tahapan/progres penyelesaian masing-masing kelompok, serta kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur. Adapun terhadap wilayah yang berada di dalam PAT, tetap merupakan tanggung jawab dari PT. Lapindo Brantas Inc; [3.11.5] Menimbang bahwa menurut Mahkamah alokasi dana APBN untuk mengatasi masalah yang timbul di luar PAT, tidak berarti meniadakan kewajiban dan tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc. atas penanganan masalah sosial kemasyarakatan yaitu membayar ganti kerugian dengan membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo pada wilayah PAT. Dalam hal ini, terdapat pembagian tanggung jawab antara PT. Lapindo Brantas Inc. yang menangani ganti kerugian di areal PAT dan Pemerintah untuk di luar areal PAT. Menurut Mahkamah, alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah yang timbul di luar PAT adalah bentuk tanggung jawab negara untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya yang tidak dapat diselesaikan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. karena berada di luar area PAT yang telah disepakati bersama pada tanggal 22 Maret 2007. Alokasi anggaran tersebut adalah bentuk tanggung jawab negara dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan, “... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Jika Pemerintah tidak ikut memikul tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang diderita oleh rakyat Sidoarjo yang berada di luar wilayah PAT yang sebelumnya tidak ditetapkan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc, maka rakyat Sidoarjo yang berada di luar PAT akan mengalami penderitaan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah di luar PAT, adalah memberikan kepastian hukum dan pilihan yang tidak dapat dihindari oleh negara yang memikul tanggang jawabnya untuk bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi warganya; [3.11.6] Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68

4723, selanjutnya disebut UU 24/2007) khususnya Pasal 5 yang menentukan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”, yang dalam Penjelasannya menyebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial”. Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah termasuk bencana non-alam yang di antaranya adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU 24/2007. Pasal 6 huruf e UU 24/2007 menentukan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai. Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 61 UU 24/2007 yang menentukan bahwa anggaran penanggulangan bencana baik Pemerintah maupun oleh pemerintah daerah harus dialokasikan secara memadai termasuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu, Pasal 7 huruf c UU 24/2007 juga menentukan bahwa penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah adalah termasuk wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah penggunaan keuangan negara dalam Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011 dalam alokasi penanggulangan bencana “peristiwa lumpur lapindo” yang di antaranya untuk biaya pembelian tanah dan bangunan di luar PAT dan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, telah bersesuaian pula dengan UU 24/2007. Dengan demikian, tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945; [3.12] Menimbang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, selanjutnya 69

disebut UU 32/2009) menentukan adanya asas pencemar membayar pada satu sisi [vide Pasal 2 huruf j UU 32/2009] dan asas tanggung jawab negara pada sisi lain [vide Pasal 2 huruf a UU 32/2009]. Asas pencemar membayar mengandung makna bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau yang kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Asas tanggung jawab negara, mengandung makna bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi mendatang. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat [vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945] serta mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan kedua asas tersebut dalam hukum lingkungan Indonesia, selain terdapat tanggung jawab perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, juga terdapat tanggung jawab negara khususnya tanggung jawab negara yang menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehubungan dengan peristiwa lumpur Lapindo yang dipersoalkan dalam permohonan ini, menurut Mahkamah sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.11.5] – terlepas dari apakah peristiwa Lumpur Lapindo diakibatkan oleh bencana alam atau bukan bencana alam – terdapat tanggung jawab perusahaan yaitu PT. Lapindo Brantas Inc. yang mengakibatkan rusaknya lingkungan, yaitu membayar ganti kerugian dengan melakukan pembelian atas tanah dan bangunan milik rakyat yang rusak akibat lumpur Lapindo pada PAT dan tanggung jawab negara di luar PAT. Tanggung jawab negara tersebut, adalah bagian dari pelaksanaan fungsi negara yang harus memberikan perlindungan dan jaminan kepada rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; 42.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 70

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Harjono, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, selesai diucapkan pukul 16.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

71

Sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 16.17 WIB

Jakarta, 13 Desember 2012 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

72