RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR-RI DENGAN KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Masa Persidangan Tahun Sidang Jenis Rapat Rapat Dengan Sifat Rapat Hari/tanggal Waktu Ketua Rapat Sekretaris Rapat Tempat Acara Hadir
: : : : : : : : : : :
II 2014-2015 Rapat Kerja Menteri Negara PP & PA dan Kepala BNPB Terbuka Selasa, 10 Februari 2015 10.00 WIB s/d Selesai DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA Yanto Supriyanto, SH Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Membahas Alokasi APBN-P Tahun 2015 hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI. : 42 Anggota 2 izin
JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT< Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta jajarannya. Sebagaimana lazimnya dilakukan di Komisi VIII ini, sebelum kita memulai rapat kerja kita pada hari ini, mari sama-sama kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa seraya berdoa dengan 1
membacakan ummul kitab dan bagi yang memiliki agama dan kepercayaan yang lain kami harapkan untuk menyesuaikan. Al fatihah. (MEMBACA SURAH AL FATIHAH) Berdoa selesai. Hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini atas nama Komisi VIII DPR RI kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta selruuh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri dan mengikut rapat kerja pada hari ini. Sesuai dengan agenda rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun 2014-2015 yang telah disahkan dalam Rapat Konsultasi sebagai ganti rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 2 Desember 2014 serta sesuai dengan Keputusan Rapat Panja BPIH Komisi VIII DPR RI pada tanggal 14 Januari 2015, maka pada hari ini Selasa, 10 Februari 2015, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dengan agenda pembahasan alokasi APBNP tahun 2015 hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada rapat kerja kali ini telah hadir 22 Anggota dari 44 Anggota Komisi VIII DPR RI. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1), kuorum telah tercapai. Atas persetujuan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka dengan ini rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB) 1. 2. 3. 4. 5.
Adapun acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut: Pengantar dari ketua rapat; Penjelasan tentang pembahasan alokasi APBN-P tahun 2015, masih pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Tanya jawab, Kesimpulan, dan terakhir Penutup. Apakah acara tersebut bisa kita sepakati? Bisa kita setujui?
F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Belum. Bisa Pak Samsu Niang? KETUA RAPAT: Silakan.
2
F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak ketua Komisi yang saya hormati dan teman-teman Anggota DPR yang saya hormati dan Badan Penanggulangan Bencana dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang saya hormati. Barangkali Pak ketua, sebelum barangkali kita buka ini, perlu kejelasan apakah kedua badan penanggulangan bencana dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada penambahan anggaran atau tidak? Kalau tidak ada, buat apa kita rapat karena kita akan membahas ini kalau ada pembahasan. Kemarin kita sudah evaluasi anggaran 2014-2015, kalau tidak ada penambahan, hanya copy paste untuk itu, saya kira buat apa kita ada rapat ini, tidak ada guna-gunanya Komisi VIII ini. Kita sudah mendorong untuk penambahan anggaran terus Badan Anggaran tidak merespon, berarti kita tidak ada guna-gunanya ini kita membahas di Komisi VIII. Buat apa kita tiap hari ini meminta anggaran dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja semua badan ini kalau tidak ada penambahan Pak. Saya kira ini distop saja ini pembahasan. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Samsu Niang. Ini belum apa-apa sudah mulai sedikit bersemangat. Pak Samsu dapilnya mana Pak? Tadi belum dijelaskan, Sulawesi Selatan I ya Pak? Oh II. Baik. Hadirin yang saya hormati. Saya pikir nanti akan dijelaskan Pak disini bahwa tugas DPR ini termasuk kalaupun misalnya tidak ada penambahan sebetulnya kan alokasi yang sudah ada itu mau ditaruh dimana? Itu harus dibicarakan disini Pak. Tidak mungkin Kementerian Lembaga itu tidak punya program, tidak punya anggaran, tutup mereka Pak besok. Karena itu tetap ada alokasi anggaran yang ada, yang jelas kan penambahannya mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak, nanti kita dengarkan. Setelah saya bicara nanti dan kasih pengantar nanti Ibu Menteri dan Kepala Badan akan menyampaikan pertanyaan bapak tadi. Jadi Pak Samsu nanti bisa mempertanyakan. Yang kedua, mungkin soal anggaran sebesar itu mau ditaruh kemana mungkin nanti kita dengarkan juga dari mereka. Yang jelas itu ada anggaran untuk yang akan dijelaskan kepada kita sehingga Anggota DPR bisa memantau, mengawasi dan melihat penggunaan anggaran tersebut. Sepakat ya? F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Cuma barangkali Pak ketua saya harus klarifikasi bahwa jangan juga seenaknya Badan Anggaran menentukan anggaran padahal semua keputusan-keputusan itu ada di komisi. Jadi usulanusulan komisi itu juga harus direspon di Badan Anggaran sebagai penjewantahan hasil rapat kita di 3
komisi. Bayangkan rapat jam 10 sampai tengah malam, baru tidak dinilai disana, itu yang menjadi perhatian saya. Terima kasih Pak ketua. KETUA RAPAT: Saya minta kepada kawan-kawan, inikan kita dari representasi fraksi-fraksi yang ada dan masing-masing kita ada Anggota kita di Badan Anggaran itu. Usulan Pak Samsu ini tidak boleh disampaikan disini, tidak pas, nanti disampaikan di fraksi masing-masing untuk disampaikan di Badan Anggaran Pak. Saya kira itu betul, kalaupun ada misalnya tadi, pembicaraan yang tidak dibicarakan dengan komisi, saya sepakat tapi nanti mohon disampaikan di fraksi supaya disuarakan di Badan Anggaran Pak. Saya kalau tidak salah, Fraksi PDIP punya salah satu Pimpinan di Banggar, nanti mohon disampaikan, demikian juga kawan-kawan dari yang lain. Sepakat ya itu ya, disetujui ya supaya kita lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Samsu Niang yang sudah mulai dengan agak semangat dan berapi-api. Saya lanjutkan. Hadirin yang saya hormati. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang MD3. Oh ya, belum tadi ya. Tadi kita setujui ya yang agenda kita hari ini? Setuju ya? (RAPAT: SETUJU) Baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang MD3, jo. Peraturan Tata Tertib DPR RI tahun 2014 Pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa tugas Komisi adalah: a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi rencana kerja pemerintah serta rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga dalam ruang lingkup, tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah. b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran Kementerian dan lembaga yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah. c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi. d. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi. e. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran. f. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk bahan akhir penetapan APBN, dan g. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan. Jadi pembicaraan kita ini tetap saja sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. 4
Lalu berikutnya berdasarkan ketentuan tersebut maka sebagaimana yang disampaikan oleh ibu menteri pada rapat kerja pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 bahwa alokasi pagu tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp217.719.899.000,. Yang terdiri dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp92.360.499.000,-. Yang kedua, program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp67.466.600.000,- dan yang ketiga program perlindungan anak sebesar Rp57.885.800.000,-. Kemudian dari total pagu tersebut, alokasi untuk dana dekonsentrasi sebesar Rp20 miliar yang akan diberikan kepada 28 provinsi. Adapun dana dekonsentrasi tersebut dialokasikan: 1. Untuk dana dekon program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp10 miliar. 2. Dana dekon program perlindungan anak sebesar Rp10 miliar. Selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penangggulangan Bencana juga telah menyampaikan penjelasannya pada Raker tanggal 19 Januari 2015 bahwa alokasi anggaran tahun 2015, pagu awal adalah sebesar Rp1.681.081.850.000,- yaitu untuk program: 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB sebesar Rp210.353.950.000,2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur BNPB sebesar Rp423.497.700.000,3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB sebesar Rp21.475.000.000,4. Program penanggulangan bencana sebesar Rp1.026.255.200.000,-. Selanjutnya sesuai dengan penjelasan tertulis yang disampaikan pada rapat kerja hari ini, adanya self blocking terhadap biaya perjalanan dinas sebesar Rp118 miliar sehingga DIPA tahun 2015 menjadi Rp1.681.581.880.000,-. Sesuai dengan agenda pembahasan rapat kerja pada hari ini maka Komisi VIII DPR RI yang mempunyai tugas konstitusional dalam bidang anggaran, pengawasan dan legislasi ingin mengetahui beberapa hal berikut ini. 1. Perkembangan mengenai anggaran Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk perubahan APBN tahun 2015. 2. Sejauhmanakah rencana perubahan RKA/KL tahun 2015 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi, jenis, program dan kegiatan, sasaran dan target yang hendak dicapai, besaran anggaran serta lokasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. 3. Apa prioritas pelaksanaan program dalam tambahan anggaran pada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan sejauhmana prioritas program dalam APBN-P tahun 2015 mampu merespon kondisi objektif permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan penanggulangan bencana. 4. Bagaimana prediksi dan antisipasi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menyikapi peluang, kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap implementasi programprogram prioritas untuk APBN-P tahun 2015. Saudara Menteri dan Kepala Badan yang saya hormati. Mungkin ini saja pengantar yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini dan beberapa pertanyaan yang kami sebutkan diatas mungkin kita dapat diskusikan lebih lanjut. Untuk itu untuk 5
mempersingkat waktu kami persilakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan penjelasan dan diikuti oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kepada ibu menteri kami persilakan. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Yang terhormat Pimpinan Sidang, Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Hadirin yang berbahagia. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, Shaloom, dan Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat Wal „afiat. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh jajaran Komisi VIII DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan tentang pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara, perubahan APBN tahun 2015. Sebagaimana yang telah disampaikan pada rapat tanggal 20 Januari 2014 bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan dua program teknis. Saya tidak akan membaca secara rinci, ikut dalam infocus yang sudah saya siapkan. Anggaran yang ada, tak ada perubahan yang jelas tetap sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pimpinan Sidang. Rinciannya itu dicantumkan di dalam handout yang kita kasih dan saya langsung ke, F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Interupsi Pimpinan. Boleh bicara dulu? KETUA RAPAT: Sebentar ibu menteri. Ini soal apa? Soal apa Pak? F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Ada penambahan? MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Tidak ada.
6
F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Tidak ada? MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Tidak ada penambahan sama sekali. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Berarti sama saja waktu evaluasi. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Tetap sama, akan ada penambahan kemungkinan besar di 2016 Pak. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Buat apa dibahas kalau begini, inikan kita disuguhkan lagi yang berikutnya, copy paste. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Saya kembalikan ke Pimpinan sidang kira-kira bagaimana Pak. KETUA RAPAT: Inikan Pak Samsu ini sebetulnya ingin, saya kira memang ada sesuatu yang mengganjal di hatinya beliau ini. Jadi mungkin kita coba pertanyakan kepada kawan-kawan kan tidak enak juga ini, ini mesti harus disahkan Pak. Kemarin itu kita masih memahami, ingat itu ya. Kesimpulan rapat kita yang lalu itu kita memahami penjelasan ibu menteri. Kita memahami penjelasan Kepala Badan tetapi belum kita sahkan. Kalau belum kita sahkan, tidak bisa mereka berkerja Pak. Jadi kalau misalnya Pak Samsu, okelah ini tidak usah lagi dibahas yang kemarin juga, kan sepertinya persis seperti yang kemarin bu menteri ya? Tidak jauh berbeda karena itu kalau memang tidak ada atau misalnya bapak mau tidak mau mengkritisi beberapa program yang lain misalnya, kan tadi ada beberapa. Alokasinya memang sebesar ini tetapi apakah bapak menyetujui bahwa nanti diperuntukkan untuk ini sekian, untuk yang sana sekian, kalau itu ya kita selesaikan. Kalau bapak setuju atau kawan-kawan yang lain sudah setuju itu. Berarti kalau belum setuju, ya sudah kalau misalnya dianggap penjelasan ibu menteri sudah cukup yang lalu itu saja, lalu kita minta tanggapan lanjutan, nanti saya buka lagi tanggapan lanjutan untuk alokasi itu. Ini soal apa ibu? F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH): Ini jadi kemarin itukan juga sudah kita pertanyakan beberapa persoalan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samsu Niang. Jadi memang untuk dana dekon kemarin kan kita pertanyakan alasannya kenapa ada daerah yang dapat dan tidak, alasan itu juga disini kita lihat juga belum ada. Barangkali kita ingin komisi ini mem-push tetapi sesuai dengan program yang ada tetapi program itu juga tidak jelas. Oleh karena itu saya setuju kalau nanti perlu jawaban lanjutan yang kemarin ternyata tidak jelas sehingga kita tahu. Mungkin rekan-rekan juga akan 7
tahu bahwa pengalokasian dana dekon di satker-satker ini alasannya memang sudah tepat kenapa diberikan di daerah A, di daerah B itu memang sudah tepat sasaran dan tepat guna, itu saja. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi begini, inikan. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Pimpinan. Saya interupsi dari Partai Golkar. Saya Fraksi Partai Golkar. KETUA RAPAT: Ya, silakan bu. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Nama saya Endang Srikarti Handayani. Saya baca disini, sama halnya dengan yang kemarin. Kalau sama itu tidak ada artinya hari ini kita ikut membahas. Ini kalau boleh saya sarankan, jauh lebih baik kalau ini diperbaiki dan kriteria apa khususnya untuk Jawa Tengah, saya baca disini bahkan ibu menteri semoga mengerti, di daerah Jawa Tengah khususnya paling tertinggi. Kenapa tidak ada alokasi sama sekali Dakonnya untuk Jawa Tengah. Terus yang kedua Pimpinan, ini sangat penting sekali untuk perlindungan perempuan, anak dan pemberdayaan perempuan ini semoga juga mengerti unsur-unsurnya apa yang semoga kita ini bisa lancar untuk pembahasan di ruangan ini. Kemarin itu kita sudah sampaikan apa yang temanteman Jawa Tengah pun juga sampaikan tetapi tidak ada sama sekali disini perbaikan. Saya sangat setuju dengan Pak Samsu, dengan Bu Maria iya toh, kalau memang tidak penting tidak perlu, ngampain hari ini kita mesti membahas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak ada artinya Pimpinan. Saya dari Fraksi Partai Golkar, semoga Pimpinan juga mengerti dengan apa yang namanya aspirasi daerah. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya sangat mengerti bu, makanya tadi sebetulnya saya mau menjelaskan dulu duduk persoalannya. Pak Samsu itu sebetulnya beda persoalannya dengan Bu Endang itu, sangat berbeda. Pak Samsu itu ingin ada kalau ada pengurangan jelas pengurangan. Andaikata ada penambahan, kalau ada penambahan berarti kita bicarakan. Kalau ada pengurangan, berarti kita diskusikan kenapa berkurang? Lalu yang mana perlu dikurangi kan begitu maksudnya. Kalau penambahan lalu ditambahkan untuk apa kan begitu? Itu sebetulnya persoalan Pak Samsu itu. Jadi berbeda. Kalau ibu kan aspirasi. Aspirasi itu nanti dijelaskan oleh ibu menteri, itu bisa ditindaklanjuti, itu rapat ini bisa untuk menentukan apa yang diminta. Kemudian perlu saya jelaskan kepada kawan-kawan di Komisi VIII bahwa saya sudah bicara juga khususnya dengan para Pimpinan di Kepala BNPB. Pak BNPB tadi minum kopi dengan saya. Sebetulnya inikan untuk penentuan alokasi kue anggaran inikan ditentukan oleh pemerintah pusat dan Kepala BNPB sudah melakukan diskusi triparted dengan Menteri Keuangan dan juga Bappenas dan 8
ternyata memang tidak ada usulan untuk tambahan itu karena digunakan untuk kementerian/lembaga yang lain karena itu tidak ada usulan untuk penambahan yang disetujui oleh pemerintah. Maka karena itu anggaran yang ada yang diusulkan oleh mereka ya tetap itu tadi yang sesuai yang sudah dijelaskan pada saat kita evaluasi. Demikian juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan itu sudah dilakukan. Karena itu, ketika mereka membahas di Banggar, ini yang dua kementerian/lembaga ini memang tidak termasuk dari yang memperoleh jatah untuk penambahan anggaran di APBN-P perubahan, inikan harus dipahami. Lalu apa gunanya rapat ini? Gunanya rapat ini untuk mencari legitimasi bahwa mereka ini sudah melaporkan, sudah dievaluasi kesini dan mereka sudah menyusun program rancangan kerja 2015 dan karena itu setelah kita sepakati itu barulah mereka bisa berkerja. Nanti tugas kita kalau kita sudah sepakati itu, tugas kita adalah untuk mengevaluasi, mengawasi apakah sesuai atau tidak dengan yang dijanjikan pada hari ini. Kalau ada nanti soal aspirasi ibu minta dialokasikan kesana, dialokasikan kemari, itu nanti bisa disepakati disini. Itulah gunanya rapat ini. Jadi kalau misalnya tidak merasa itu tidak perlu, ya tugas komisi kita, ini tanggung jawab konstitusional kita untuk kedua lembaga ini memang harus tetap. Saya kira interupsi sampai disitu dulu. Pertanyaan kita sekarang kembali kepada ibu menteri, perlu tidak beliau menjelaskan kembali alokasi pagu anggaran yang sudah dijelaskan pada saat evaluasi. Kalau dianggap tidak perlu lagi, kita beri kesempatan Kepala Badan untuk menjelaskan. Kalau misalnya dianggap Kepala Badan juga tidak perlu menjelaskan lagi ya sudah kita silakan untuk menanggapi program yang lalu itu, kan lebih singkat itu masalahnya. Ini kita sepakati sampai jam 12 selesai. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Ibu menteri dan Kepala Badan beserta seluruh jajaran. Saya sangat sepakat dengan Pak Samsu bahwa memang kita perlu mengetahui kenapa anggaran bertambah, untuk apa? Kita perlu mengetahui kenapa anggaran berkurang, kenapa? Dan kita juga harus tahu kenapa tetap. Apakah karena tidak ada progress, inikan perlu juga kita tahu. Minimal hari ini kita dapat pemahaman kenapa anggaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berubah. Jadi maksudnya, untuk ambil jalan tengah, tidak terlalu harus dibahas secara keseluruhan. Paling tidak ibu menteri bisa memaparkan beberapa argumen sehingga anggaran di kementerian ibu tidak berubah untuk menyingkatkan persoalan. KETUA RAPAT: Saya kira bagus, ini bagus usulannya.
9
F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Kemudian BNPB, ini adalah sesuatu yang agak jangal juga. Ketika intensitas bencana makin tinggi, kemudian pada paparan program 2014 bahwa atensi BNPB untuk bisa mengatasi bencana di Indonesia itu semakin menjadi baik dengan infrastruktur dan lain sebagainya, kenapa kok juga anggarannya tidak berubah? Kita juga perlu tahu juga ini saya kira sehingga dengan pemaparan ini, kita akan evaluasi. Kayaknya kita ini Cuma mendengar tetapi anggarannya sudah diputus begitu saja sementara mungkin dari yang bersangkutan merasa harus ditambah tetapi tidak ditambah. Kalau memang kita Cuma mendengar kemudian bisa memahami dan sebagainya, baru saya anggap rapat ini tidak ada apa-apanya begitu tapi kan sebenarnya apa yang diputuskan di Badan Anggaran itu harus lewat masukan pembahasan kita di komisi, makanya kita perlu dengar. Kalau kemudian Kepala Badan hari ini mengatakan sebenarnya kami hari ini belum bisa beroperasi dengan baik dengan anggaran yang sudah diputuskan, saya kira komisi kita memberi rekomendasi kepada Badan Anggaran itu harus diubah, apakah ditambah, dikurang dan lain sebagainya. Saya kira itu usulan saya Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Syafi‟i. Pak Kus, ini berkaitan dengan, ini usulan berbeda atau sama saja? Sama ya, menambah? Silakan. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Yang pertama, secara umum saya melihat memang kan sama dengan yang dijelaskan kemarin. Kan kemarin kan sudah kita dalami bersama Sekjen dan lain-lain. Barangkali begini, yang pertama kalau memang ada hal-hal yang spesifik, yang baru dari Kepala BNPB maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya kira mesti perlu kita minta untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang menurut saya perlu dijelaskan. Yang kedua, saya sama dengan yang lain. Sekarang yang ketiga, kita tahu memang itukan sudah dibahas bersama Menteri Keuangan, sama Bappenas. Yang kita tahu sekarang perjuangannya beliau-beliau itu sudah sampai dimana? Kirakira kan begitu baik itu dengan Bappenas maupun dengan Menteri Keuangan dan lain-lain karena nanti tentu kan kita masing-masing fraksi kan ada Badan Anggaran dan lain-lain, tentu kan kita juga ikut mendorong. Kita agar diberi penjelasan secukupnya termasuk dengan ibu menteri, apa memang sudah berjuang dengan sekuat tenaga karena kemarin yang dijelaskan kepada kita sesungguhnya kan banyak persoalan-persoalan yang di kementerian inikan juga belum dianggarkan. Kemarin kan kita sudah mendapatkan penjelasan itu. Barangkali sejauhmana perjuangannya untuk kesana? Nanti kalau memang dengan Pak Jokowi juga susah, saya kira kan bisa minta tolong ke Pak Samsu Niang kan kira-kira begitu, beliau yang dekat. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya kira Pak Chairul Muna bukan tidak untuk memberikan kesempatan, saya kira kita akhiri dulu perdebatan soal ini. Jadi begini, saya sudah bisa dapat poin-poin penting dari kawan-kawan ini, semangatnya sudah tahu. Mungkin lebih bagus kita mendengarkan dulu dari Ibu Menteri dan Kepala 10
Badan tentang kenapa anggaran itu masih tetap seperti itu, iya kan? Setelah itu nanti baru kita masuk kepada tanya jawab. Misalnya begini. Saya mau mengingatkan kita semua kawan-kawan, tugas konstitusional kita sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bahwa memang tugas kita itu adalah mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga. Jadi kalaupun anggarannya sudah ada tetapi kita masih punya slot untuk merubah programnya atau mengalokasikan program itu sebesar apa tadi, itu baru masuk Bu Endang tadi. Dia ingin seperti ini, dia ingin seperti ini, nanti kita usulkan lalu dibuat kesepakatan. Kalaupun anggarannya tetap seperti itu tetapi untuk perubahan-perubahan program itu masih tetap ada hak dari komisi, itu yang penting untuk diingat dan karena itu kalaupun tidak ada penambahan, tetap harus ada pembahasan. Ada persetujuan dari kita untuk itu. Jadi saya kira ini dilanjutkan dulu. Kalau memang permintaannya seperti Pak Syafi‟i dan Pak Kuswiyanto itu disepakati, kita minta kepada ibu menteri untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan terkait dengan soal perubahan ini. Kenapa masih tetap seperti itu, kenapa tidak ada perubahan, karena kemarin kan semangatnya kawan-kawan Komisi VIII ini menginginkan ada penambahan untuk mendukung kinerja, begitu juga dengan BPNB. Kita menginginkan kalau BNPB itu lebih banyak dan saya kira semangat Komisi VIII untuk membantu kementerian/lembaga yang ada itu jelas. Karena itu kita dengarkan dulu penjelasan dari bu menteri dan juga Kepala Badan terkait dengan hal ini. Saya persilakan bu tadi, langsung ke aspek itu saja bu. Yang kalau ini sama data yang kemarin kan bu, kalau sama langsung kepada penjelasan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Syafi‟i dan Pak Kus tadi. Silakan bu. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Baik, terima kasih. Mengenai anggaran KPP&PA ini tidak berubah sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui trilateral meeting dengan Kementerian atau Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan pada April 2014 dan alasan mengapa sampai tidak berubah karena tugas pokok dari kementerian ini adalah tetap dalam kluster 3. Yang bukan kementerian teknis tetapi khusus untuk koordinasi dan mengenai kebijakan itu saja. Saya juga pernah mendekati Menteri Bappenas, Menteri Keuangan tetap jawabannya sama. Kemungkinan ke depan akan dinaikkan namun pasti di tahun yang akan datang, naik, kemungkinan sedikit saja. Jadi itu mengapa sampai tidak berubah, itu sudah pendekatan kesana kemari tetapi tetap pada dasarnya tidak berubah karena kita masuk dalam kluster 3 kementerian teknis. KETUA RAPAT: Terima kasih bu, cukup itu ya. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Sekaligus dana dekon yang tadi disampaikan oleh ibu ini, kita akan dibicarakan lagi mengenai dalam trilateral meeting dengan Menteri Bappenas dan Keuangan untuk provinsi-provinsi yang menjadi fokus perhatian kita. Jadi akan dibicarakan kemungkinan dalam dua minggu ke depan. Nanti kami akan pertimbangkan itu, terima kasih atas sarannya. Terima kasih. 11
KETUA RAPAT: Selanjutnya kami persilakan kepada. WAKIL KETUA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc/F-P.GERINDRA): Ibu menteri mohon diberikan informasi kepada kami dengan penegasan bu ya, dengan berubahnya anggaran ini maka otomatis semua program persis tiada perubahan atau misalnya persis sama tapi ada sedikit perubahan-perubahan? MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Jadi kelihatannya tidak ada perubahan Pak. Jadi kita tetap lanjutkan yang sudah dilaksanakan di tahun 2014. Cuma kita lebih fokus lagi, pertajam lagi di dana dekon. WAKIL KETUA (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum/ F-PG): Maksudnya dana dekon ini seperti apa bu? Perubahan alokasinya, perubahan peruntukannya atau seperti apa yang tadi pertemuan trilateral itu bu. Kan angkanya tidak berubah, tetap. Apa yang berubah tadi untuk merespon Ibu Endah. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Jadi ini di refocusion programnya Pak yang akan dibicarakan kemudian. Tadi saya sudah sampaikan akan ada pertemuan khusus untuk membicarakan tentang dana dekon itu Pak. WAKIL KETUA (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum/ F-PG): Sasaran program ke daerah mana saja provinsi begitu, di. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Jadi yang lalu itu kita akan ubah lagi Pak. Sesuai dengan isu-isu yang muncul sekarang Pak kita akan ubah. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Ketua. Jadi begini. KETUA RAPAT: Ini Pak Mustaqim soal apa?
12
F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Inikan tadi tidak ada perubahan saking tidak ada perubahan, pertanyaan tentang alokasi dekon pun masih sama dengan yang evaluasi, itu mau mempertegas itu. KETUA RAPAT: Jadi begini sebetulnya Pak Mustaqim. Ini kan usulannya kementerian tadi seperti yang kemarin, yang kita pahami itu kan kita sudah pahami tapi belum disetujui. Sekarang kalau ada usulan baru, tadi termasuk seperti yang disampaikan tadi kan bisa dibicarakan dengan ibu menteri, dengan jajarannya. Disitu nanti mungkin ada katakanlah untuk program A sekian, apa tidak bisa dikurangi, ditaruhkan kesana sekian, begitu. Jadi anggarannya tetap kepada kementerian/lembaga hanya segitu tetapi kita bisa memforsir misalnya bahwa memindahkan sedikit dipindahkan kesana dan lain sebagainya, itu silakan dibaca lagi yang hasil kesimpulan kemarin, nanti diusulkan di dalam rapat ini sebelum kita menetapkan. Saya kira itu ya soal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai disitu dulu nanti kalau ada pertanyaan lanjutan kita persilakan. Ini soal apa Pak? Sebelum Pak Romzi bisa tidak dijawab ibu. Jangan-jangan jawaban ibu ini sudah. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Saya bisa apakah kita tetap mempergunakan KGB ini, Kartu Giliran Bicara atau kita langsung begini saja. KETUA RAPAT: Sebetulnya begini Pak, sebetulnya ini harus pakai kartu ini tetapi karena ini ada interupsi tentu kita beri kesempatan. Jadi ini sekarang ibu menteri sudah menjawab pertanyaan interupsi tadi dan sudah ditindaklanjuti langsung ibu menteri menjawab. Sekarang kalau sudah cukup itu, kita gilir dulu dengan Kepala Badan BNPB. Ada nanti sekali lagi ibu menteri kalau misalnya ada pertanyaan lain setelah dijelaskan oleh Kepala Badan silakan, sebelum kita mengambil keputusan. Ini Pak Nanda soal apa ini? Yang terkait ibu menteri? Silakan Pak. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Terima kasih. Yang terhormat bapak Pimpinan dan Anggota Komisi serta ibu menteri, khususnya ibu menteri yang menangani tentang perempuan dan juga Kepala BNPB. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari Komisi VIII ini tentunya kegiatan kami bukan di Dewan saja disini. kami juga punya aspirasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tentunya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk masyarakat, kami pun ingin terlibat disana karena terutama masukan-masukan itukan banyak juga. Contohnya dana dekon yang ibu akan berikan, saya lihat kan dua program untuk gender sama dengan untuk perlindungan anak, jadi totalnya Rp20 miliar. Seyogyanya Pimpinan Komisi kalau 13
bisa mengalokasikan lagi memperjuangkan menjadi Rp30 miliar minimal, kalau Rp30 miliar, Rp10 miliar itu aspirasi yang bisa dilakukan obyeknya dari kita, aktivitas kegiatan sehingga bisa kerjasama dengan baik, Rp33 miliar katanya. Kata Pak Kus, tinggal nanti dari menteri seperti apa. Yang kita harapkan ada perjuangan yang bisa dilakukan karena kita khawatir yang sudah diplotting angka Rp20 miliar ini untuk dua kegiatan, itu mereka sudah terencana sehingga kalau ada kegiatan yang ingin dilakukan atas masukan-masukan dari aspirasi kita di dapilnya masing-masing, ini tidak bisa terserap sehingga semakin banyak kegiatan, semakin banyak yang kita lakukan diberikan kepada masyarakat, mungkin ini akan menambah artinya hasil kinerja kita juga. Untuk itu mohon kepada Pimpinan Komisi, tolong diperjuangkan tadi sampai Rp33 miliar. Barangkali itu. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Pak Nanda. Ini perlu saya jelaskan juga untuk kawan-kawan satu Komisi yang lain. Bahwa APBN-P di Banggar besar, itu sudah diketok tadi malam itu. Jadi ada sekitar 13 kementerian lembaga yang sudah mendapatkan alokasi tambahan perubahan. Sebetulnya kalau ada kawan-kawan di Banggar itu, ya Pak Lutfi atau Pak Bisri, itu bisa menjelaskan dulu supaya yang lain mengerti, iya kan? Mana Pak Lutfi tadi yang agak paham. Pak Bisri mungkin silakan Pak kalau memang bisa menjelaskan. Tadi malam itukan sudah diketok itu. Kementerian/lembaga kalau tidak salah ada 13 yang sudah mendapat alokasi tambahan. F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Tadi malam yang ikut Pak Lutfi Pak, saya transfer daerah. Jadi semua anggaran kecuali sosial, itu semua sesuai dengan permintaan dari Komisi VIII. KETUA RAPAT: Tidak ada perubahan kan? F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM): Ya, kecuali sosial. Itu Pak Lutfi tadi, Pak Lutfi ada di dalam habis ketemu itu. Daerah. KETUA RAPAT: Atau ibu ini deh, Ibu Ruskati. F-P.GERINDRA (DRA. Hj. RUSKATI ALI BAAL): Jadi terima kasih Pak ketua. Memang saya sama Pak Lutfi transfer daerah yang membidangi tentang DAU untuk semua daerah tapi tadi malam yang dari komisi kita yang hadir adalah Pak Lutfi dengan Ade yang memang tugasnya adalah transfer daerah tetapi sudah diketok tadi malam, semua anggaran-anggaran 14
kementerian Pak ketua. Jadi untuk menganggarkan kembali atau menambah anggaran-anggaran, saya kira agak susah untuk dibicarakan hari ini, saya kira hanya itu Pak ketua tambahan. Terima kasih. WAKIL KETUA (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum/ F-PG): Mitra Komisi VIII ini apa saja yang berubah dan kemudian yang tetap ini apa saja begitu atau semua kecuali Kementerian Sosial barangkali. KETUA RAPAT: Saya jelaskan saja jadi supaya jangan larut-larut. Yang akan berubah disini adalah anggaran Kementerian Sosial, itupun bukan penambahan tetapi pengurangan. Kementerian Sosial kan mengajukan anggaran Rp20 triliun, yang disepakati di Banggar tadi malam itu menjadi Rp9,6 triliun itu bisa nanti kita bicara, itu tetap penambahan namanya. Dari usulan 20, yang disetujui 9,6, ada penambahan 9,6. Kalau mau diskusi panjang soal itu nanti disitu bisa itu, di Kementerian Sosial, iya kan? Jadi kalau untuk kementerian yang lain yang ada dengan mitra kita itu tidak ada penambahan itu. Bahkan ada pengurangan. Kementerian Agama kalau tidak salah dikurangi juga. Bisa ya dipahami ya. Inikan pertanyaannya kenapa sih kok tidak ada penambahan segala macam, itu pemerintah yang mengurus itu. Tidak ada urusan dengan Ketua Komisi. Ketua Komisi harus perjuangkan bagaimana wong anggarannya dari sana saja Cuma dibicarakan seperti itu kuenya. Tidak bisa kita kecuali kalau dari kemarin itu hasil diskusi kita ini dijadikan referensi untuk Banggar besar. Ternyata kan Banggar besar ini belum selesai kita disini sudah diketok disana karena memang menurut asumsi mereka karena tidak ada perubahan disini, usulan pemerintah tidak ada perubahan, maka karena itu diskusi disini juga tidak bisa dijadikan sebagai referensi karena dananya Cuma sebegitu itu besarnya. Ini yang menurut saya, inikan sebetulnya kesalahannya bukan di kita, ini pemerintah sendiri. Ini kalau ditanya ini jawaban ibu menteri sudah jelas. Berdasarkan pembicaraan trilateral mereka itu, Kementerian/lembaga, Menteri Keuangan dan Bappenas memang tidak ada penambahan. Saya kalau ditanya nanti Pak Sestama atau Pak Kepala Badan langsung kita tanya, ingin tidak ada penambahan, pasti ingin tetapi kalau memang tidak bisa bagaimana? Ini yang saya kira perlu kita pahami politik anggarannya dulu. Politik anggaran itu harus kita pahami secara bersama-sama. Untuk itu saya kira untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Kepala Badan menjawab yang tadi dulu Pak. Kenapa sih kok BNPB diam-diam saja begitu tidak mau ditambah anggarannya sesuai dengan rekomendasi daripada pertemuan evaluasi yang lalu. Kan semangatnya kemarin seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kepala Badan atau yang mewakili Kepala Badan. Silakan Pak. KEPALA BNPB (SYAMSUL MA’ARIF): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Pak ketua dan seluruh Pimpinan. Bapak/ibu sekalian yang terhormat, ibu menteri, dan Seluruh hadirin yang kami hormati. Terima kasih atas undangannya Pak ketua dan langsung hangat di tengah-tengah banjir ini suasanya. Jadi saya cerita dulu Pak. Bahwa diskusi-diskusi selama ini tentang bencana itu Pak, Komisi 15
VIII ini mengharapkan agar dana untuk bencana itu minimal 1% dari APBN, minimal, keputusan rapat Komisi VIII. Jadi kalau 1% dari APBN berarti kan paling tidak Rp20 triliun dan itu kami setujui Pak, artinya kami senang kalau sampai segitu itu. Sekarang persoalannya sekali lagi, pemerintah masih katakanlah setuju itu tetapi belum sangguplah mengadakan Rp20 triliun untuk kami Pak. Yang kedua, kami juga dibatasi tentang penyerapan. Kalau seandainya kamu dikasih Rp20 triliun, tidak mampu menyerap, kami juga disalahkan sedangkan membagi itu kan belum tentu habis kalau ada keperluannya. Bagaimana menghabiskannya? Tidak mudah begitu. Yang ketiga adalah pengalaman yang secara statistik kami laporkan kepada bapak, rata-rata atau rerata kebutuhan untuk kebencanaan Pak. rerata kebutuhan kebencanaan yang biasa-biasa saja, yang tidak kayak tsunami Aceh dan sebelumnya, itu untuk dana tanggap darurat atau istilah on call Pak kalau kejadian kita langsung membuat itu, rerata adalah Rp1,2 triliun tetapi pada saat kita perkenalkan pertama, kami sudah menunjukkan bahwa tren bencana itu semakin naik. Oleh karena ini sekaligus itu menjawab pertanyaan Pimpinan tadi bagaimana pandangan ke depan. Kalau tren ke depan maka kami berusaha menambahkan Pak. Jadi dari Rp1,2 triliun itu kami tambahkan jadi Rp2,5 triliun. Saya ulangi lagi. Dari rata-rata Rp1,2 triliun untuk on call yang bisa membantu ke daerah-daerah itu pada saat awal kejadian, itu kami prediksikan, kami tambahkan Rp2,5 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari pengalaman kebencanaan setelah terjadinya bencana dan akan dikembalikan lagi, itu mekanismenya adalah ada sharing Pak. Sharing antara daerah, kabupaten kemudian provinsi kemudian pusat. Pusat ini dibagi lagi Pak. Pusat itu antara BNPB dengan kementerian/lembaga yang lain yang jumlahnya waktu itu 37, sekarang kita hitung saja tinggal berapa nanti. Itu rata-rata yang dikeluarkan oleh kami Pak setiap tahunnya adalah sekitar Rp1,5 triliun untuk pasca bencana, dari kami Pak. Kebutuhannya bisa sampai Rp25 triliun Pak, hanya bedanya kalau kami diberikan lewat mekanisme rehab-rekon itu, yang tersedia diberikan keuangan, sedangkan untuk kementerian yang lain yang sharing tadi, itu diberikan lewat langsung DIPA mereka Pak. Saya ulangi lagi, kalau kami tadi jadi jumlahnya Pak yang akan datang kami prediksi Rp2,5 triliun untuk on call, Rp1,5 triliun untuk rehab-rekon, berarti jumlahnya Rp4 triliun. Rp4 triliun itu judul nomenklaturnya adalah dana cadangan yang sudah diketok oleh Menteri Keuangan dan dimasukkan dalam DIPA kami. Jadi ini sebetulnya sudah diketok tetapi seperti tambahan. Jadi kami akan mendapat tambahan dana cadangan Rp4 triliun. Cukupkah itu? Tidak cukup. Siapa yang mencukupi? Kalau misalkan masalah bibit, maka dia harus Menteri Pertanian Pak. Kalau misalnya masalah jembatan, jalan, Menteri PU. Sodetan air dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cisadane dan seterusnya, PU Pak. Dulu pernah terjadi, contohnya yang di Merapi. Yang di Merapi itu membangun jembatan Rp450 miliar itu berasal dari dana cadangan yang dikelola oleh BNPB tetapi dikerjakan oleh PU tetapi seandainya PU sudah punya Pak, dia tidak mengambil uang itu. Akhirnya yang terjadi sekarang adalah “perebutan” dana Rp4 triliun ini milik siapa. Sekarang ini sudah diketok Menteri Keuangan, ini milik BNPB. Artinya apa? Misalnya di tempat Pak Syafi‟i terjadi sesuatu, harus segera dibangun, PU belum menganggarkan untuk DIPA tahun ini Pak, itu bisa mengambil uang ini tetapi yang mengerjakan tetap PU. Untuk diketahui sesuai undang-undang, rehab-rekon itu bukan komando Pak, itu koordinasi. Kami tidak bisa memaksa mereka dan ini jelek Pak. Terus terang saja pengalaman kami di Padang, semua sudah setuju Pak, begitu mau dibangunkan ternyata sampai sekian tahu belum tentu dianggarkan oleh kementerian itu. itu sebabnya kemudian waktu itu kami menyarankan bagaimana kalau masalah itu pintunya lewat BNPB, tetapi yang mengerjakan tetap kita kembalikan kepada menteri-menteri bersangkutan. Ini perjanjian berikutnya ini mohon tidak dicatat apa-apa karena saya dulu dicurigai saya mentang-mentang saya Anggota DPR saya mengadu. Jadi duit-duit yang tadi itu Pak, itu juga berada di Komisi lain Pak. Misalnya dananya PU, itu Komisi V Pak yang minta. Jadi waktu sodetan banjir tahun 2013 itu yang besar itu kita tentukan harus ada sodetan, dananya tadi masuk Komisi VIII, akhirnya dengan, saya tidak tahu di internal maksudnya di DPR juga akhirnya masuklah ke PU, pakai dana cadangan ini. Artinya bahwa uang Rp4 triliun yang 16
tadi milik BNPB terkurangi lagi ke tempat lain. Inilah yang mungkin nanti akan menjadi pembicaraan ketika diadakan perubahan undang-undang. Kalau bapak-bapak setuju semuanya kepada kami, saya sudah bilang waktu itu, tapi mohon jangan mengurangi dana kementerian lain Pak, supaya kami tidak dibonsai Pak. Saya kan perlu juga dibantu teman-teman Pak. Kalau semua saya ambil, ah, kerjakan saja sendiri, itu terjadi di daerah lho Pak. Di daerah begitu lahir BPPD kemudian diberikan kewenangan yang sangat powerfull, itu SKPD yang lain mutung Pak. Ah, sudah kamu urus saja sendiri padahal kan tidak mungkin kami Pak. Saya akan bicara tentang Ebola, tidak ada kemampuan saya Pak padahal Ebola termasuk bencana Pak. SAR kemarin, memang saya bisa mengerjakan? Saya anggota saya 400 orang termasuk tukang sapulah katakan begitu. Jadi artinya bahwa mari kita melihat bahwa bencana ini memang ada di berbagai sektor sesuai dengan kepentingannya Pak. Kalau teman-teman di Sinabung minta di jeruk, itu pertanian. Bahwa uangnya dari Rp4 triliun, terserah bapak-bapak, kalau dari bapak/ibu sekalian kalau mengizinkan uang Rp4 triliun ini masuk juga kementerian lain, demi rakyat kita juga, ya monggo. Tapi kalau kita ingin mempertahankan itu, tidak apa-apa juga. Iya toh? Makanya itu. Jadi kalau misalnya ke kita, itu yang terjadi begitu kan? Pasti tidak mungkin komisi yang menangani pertanian itu mengizinkan terus semuanya kita ambil alih. Jadi saya ulang lagi kalau begitu dalam hal lalu bagaimana dengan program yang sekarang? Yang sekarang ini secara jumlah tidak ada perubahan bu/bapak tetapi ada pengalihan yaitu berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S794 MK 022014 tentang tindak lanjut penghematan anggaran perjalanan dinas, maka BNPB telah dilakukan self blocking terhadap biaya perjalanan dinas sebesar Rp118 miliar. Sekarang saya ceritakan dulu. Apa itu perjalanan dinas BNPB? Yang berbeda dengan perjalanan dinasnya kementerian yang lain. Kalau perjalanan dinas kami adalah apabila terjadi bencana maka kami wajib datang kesana Pak, itulah perjalanan dinas kami bahkan sampai menyewa pesawat. Bapak/ibu bayangkan kalau kejadian itu di Papua, maka kami harus berangkat malam untuk datang besok pagi, berarti saya menyewa pesawat, berarti besar menyewa pesawat itu. Satu jam terbang itu sekitar US$3000, yang naik Cuma 4 orang ditambah pilot 5 orang, kadang-kadang malah pernah berangkat tanpa co pilot karena kita ingin cepat-cepatan yang penting save. Kalau dana-dana itu dikurangi ibu/bapak sekalian, itu artinya kami mengandalkan hubungan jarak jauh yang kita sudah mempunyai alat untuk itu, teknologi yang namanya tele conference itu. Tetapi ini juga ada kendala. Kendala apa? Kan beda Pak ya, orang datang dari jauh, artinya ngomong banyak gambar sehingga kami betul-betul masuk di dalam situasi kondisi tapi ini sudah setiap Menteri Keuangan Pak, terpaksa kami akali begitu kasarnya. Jadi dana 158 miliar perjalanan dinas tadi itu, jadi nanti mohon maaf, ini bukan untuk excuse, bahwa kalau terjadi bencana ya kami terpaksa mengambil uang cadangan tadi yang sebetulnya bisa kami bantukan ke daerah. Uang cadangan kan untuk daerah Pak sebenarnya, bukan untuk perjalanan kami. Jadi kembali bahwa menurut saya, pertama adalah seberapa besar resource kita, kue kita. Lalu seberapa besar juga keikutsertaan teman-teman yang memang mempunyai katakanlah semacam portofolio tentang kebencanaan yang dihadapi bersama ini, mereka juga berperan Pak. Kalau namanya kita di Jogja, di Klaten butuh air, itu yang mengerjakan itu jelas, ESDM. Saya bisa mengadakan itu tetapi ESDM juga punya tugas dan dia ditanya presiden. Apa tugasnya ESDM? Atau ditanya juga oleh Komisi yang lain, dia harus ada peran. Itu tinggal 2. Pakai uang kita, cadangan atau pakai uang DIPA mereka. Kalau uang DIPA mereka berarti kejadian pada bulan ini harus diperbaiki tahun depan oleh para kementerian yang lain karena dia pakai DIPA tapi kalau kami harus segera memperbaiki di Klaten, maka harus pakai duit ini tapi yang tercatat. Jadi ini ada satu tawaran untuk kita sekalian. Kalau sih menawarkan satu pintu. Setelah itu yang mengerjakan masing-masing. Tinggal ibu dan bapak sekalian mengerjakannya ini dengan komisi yang lain. Saya titik, tidak saya koma. Koma ke belakang ibu/bapak tahu maksud saya. Titik sampai disini. 17
Kembali ke yang tadi itu. Jadi perjalanan dinas mohon maaf bapak/ibu sekarang, mohon jangan dianggap kami hanya menghabiskan perjalanan dinas di akhir tahun, tidak pernah. Kami menghabiskan perjalanan dinas karena teriakan, jeritan kabupaten yang memerlukan kami harus datang. Kalau dikurangi ini, ya sudah kami nanti akan tambahkan ini untuk membuat mobil yang bisa berhubungan langsung dengan kami dan dengan presiden. Saya menjelaskan, kami butuh ini, butuh ini sehingga kami tidak perlu datang kesana karena ini di blok, 118 miliar. Ini sebenarnya bukan perjalanan dinas karena bahasa ini nomenklaturnya Cuma satu Pak. Ini adalah sebetulnya perjalanan kemanusiaan dan ini kami bisa berangkat bersama Anggota DPR ini. Jadi perjalanan dinas ini kami datang dengan Anggota DPR, hayo bersama-sama dengan kami, perjalanan kemanusiaan tetapi karena nomenklatur itu belum ada, namanya perjalanan dinas sehingga ketika ... dipotong, semua dipotong, begitu lho Pak, begitu ceritanya tapi tidak usah khawatir. Kami dipotong sampai 18 miliar tapi kami masukkan di kolom yang H, itu dari penghematan yang di E, kami pindahkan kesana Pak. Kami tambahkan kepada program-program yang lain tetapi tidak mengubah unit kerjanya. Jadi kami tidak menambah program unit kerja yang lain, tetap 5 itu tapi dari kantor sini ke kantor lain dan ini sudah diketok, disetujui Pak. Jadi tetap sama tapi saya alihkan yang tadinya hanyalah untuk penghematan perjalanan dinas saja, sekarang kami pindah menjadi 118 tadi itu menjadi program dukungan manajemen, program peningkatan sarana dan prasarana termasuk ke daerah-daerah, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, program penanggulangan bencana sendiri. Artinya duit 118 tadi tidak hilang dari BNPB, itu yang ... Yang kedua, alhamdulillah karena kami tahun yang lalu dan beberapa tahun ini penyerapan kami cukup bagus Pak. Itulah yang kemarin Pak Samsu Niang agak marah juga waktu itu. Saya bilang jangan ditambah tapi jangan ditambah di akhir Pak, kalau di akhir berat Pak kita. Kita berhadapan dengan BPK, KPK, polisi segala macam karena kan untuk tender 40 hari begitu. Kalau tambah tolong sebelum bulan Novemberlah Pak sebab kalau tidak, waduh kami keberatan betul kecuali kalau untuk dana yang langsung kepada masyarakat. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami selalu diatas 95% penyerapannya setiap tahun sehingga kami selalu mendapatkan istilahnya reward, anggaran reward. Tahun ini kami juga mendapat anggaran tambahan karena reward terhadap penyerapan kami itu 26 miliar, sudah diketok berarti ini tambahan juga. Tambahan ini nanti akan kita gunakan di tempat lain. Yang kedua, ini juga sudah diketok karena berdasarkan reformasi birokrasi Pak, kami mendapatkan nilai B atau baik. Konsekuensinya adalah dengan B itu diberi remunerasi yaitu tunjangan kinerja. Kami mohon maaf baru diakui 40%, kalau saya nilai sih sudah 100% Pak tapi kan kita dinilai orang lain. Karena 40% maka sudah disetujui berdasarkan surat BNPB tentang usulan alokasi dana tunjangan 2015 sebesar Rp21,23 miliar. Ini juga sudah diketok oleh Menteri Keuangan tetapi masuknya di DIPA Menteri Keuangan tidak di DIPA kami karena dia kasih kita kan Pak, dia kan kasih reward kepada kinerja kami. Lalu nanti semakin baik, mohon dukungan dari bapak/ibu sekalian, karena personil kami juga tambah Pak, mudah-mudahan akan semakin naik sehingga remunerasi anak buah kami juga baik karena dia istilahnya cukup bekerja tapi memang ini kan masalah misalnya begini Pak yang dihitungkan kehadiran, pakai finger print itu. kadang-kadang anak-anak ini kan masih di Makasar, di Sulawesi di segala macam bolak-balik itu tapi nanti bisa kita atur juga dan itu ada pengecualiannya. Bapak, Ibu sekalian, Yang perlu saya minta persetujuan dan sebenarnya sudah dijudul oleh Menteri Keuangan adalah dana yang 4 triliun tadi ini kami bagi. Kalau dulu itu 1,2 triliun dengan 3 koma sekian maka dana cadangan bantuan bencana mengingat trend-nya semakin naik tadi saya laporkan 1,2 triliun dinaikkan menjadi 2,5 triliun tapi ini dana cadangan Pak yang sudah di-dipa-kan milik kita. Sekarang pertanyaannya lalu dana penanggulangan bencana pasca bencana itu menjadi tinggal 1,5 triliun. Pertanyaannya bagaimana nanti kalau terjadi bencana besar kalau ada tamu minta bantuan persiapan 18
untuk minta lagi, tambah dana cadangan itu. Memang kalau misalnya dana cadangan 15 triliun itu Mentawai cepat selesai, Aceh cepat selesai, ini cepat selesai karena bagaimana pun butuhnya 3,5 triliun yaitu kira-kira 1 tempat loh Pak, itu ya 3 tahun anggaran Pak sebab kalau kita kasihkan, terus kejadian misalnya di Sumatera Utara, kejadian di Makasar segala macam tidak bisa kami bayar, habis. Jadi ini sebagai catatan tapi secara statistik, ditambah dengan do‟a Komisi VIII ini supaya tidak terjadi bencana Pak. Kalau sampai dengan yang kemarin ini cukup untuk dana cadangan. Yang penting jangan diambil oleh kementerian lain karena cadangan nasionalnya cuma ini Pak, 4 triliun ini. Sekarang diperuntukkan kepada bencana. Saya kira itu yang kami lakukan. Jadi ada perubahan tapi perubahan tempat dan juga perubahan alokasi, mohon persetujuan apakah Bapak-bapak setuju 2,5 triliun ini untuk dana on call cepat kalau kita ada apa-apa lalu kita bantu atau tetap kayak dulu? Saya kira karena tadi Pak Pimpinan menyampaikan apa yang dilihat kedepan. Lah, kita lihat semakin hari semakin baik. Saya kira itu saja dulu, selebihnya saya kasih catatan sedikit bahwa bukan semua kabupaten itu mau dibantu ini mohon untuk diketahui dulu. Tidak semua kabupaten mau dibantu, saya sebutkan saja satu karena kebetulan bupatinya sudah tidak ada, Sinabung dulu tidak mau dibantu. Saya sudah cukup, sudah, kami mampu. Dan ada beberapa daerah yang lain juga atau kalau kita mau bantu harus pakai sopan santun tata cara tertentu. Jadi tidak berarti kalau ada uang terus kita raih dan saya bersyukur alhamdulilah ternyata uang bukan segala-galanya tapi tanpa uang segala-galanya tidak bisa kita kerjakan. Hanya itu saja tapi tidak semuanya kita bisa kasih. Mohon maaf ini betul ini terjadi. Jadi bagi Bapak-bapak yang Dapilnya butuh monggo silakan, kita bersyukur. Yang penting Pak jangan sampai intervensi kita membuat daerah itu menjadi sangat tergantung. Kita harus juga menyampaikan kepada mereka bahwa apakah ada RPJM di anda itu sudah menempatkan perlindungan pada masyarakat karena daerah anda itu terkena bencana. Ada pertanyaan dari kami kok Pak sudah kami kirimkan kepada mereka. Tahu bahwa daerah saya itu tidak ada bencana. Sekarang pertanyaannya kalau Bapak, Ibu reses mohon kami dibantu mengapa kok dana sedikit? Terus dia jawabnya apa? Karena saya punya bapak, ibu, wakil saya minta ke Komisi VIII, ya monggo kalau memang kondisi itu kita kembangkan terus. Artinya bahwa semuanya terpusat balik lagi, keinginan kita desentralisasi menjadi tetap sentralistik karena selalu saja dari kami, dari kami tidak ada masalah Pak kalau uang banyak itu baginya lebih gampang Pak kalau uangnya sedikit sulit baginya. Itu pengalaman saya selama hidup ini begitu Pak. Jadi kalau mau silakan saja, tidak ada masalah. Cuma masalah itu kita kasihan Pak kalau daerah itu menjadi tidak mandiri sampai kapan otonomi daerah itu kita bangun gitu loh. Tapi kalau memang kurang kita bantu Pak, saya siap. Jadi jangan salah paham bahwa saya tidak mau bantu ya Pak, saya mau bantu tetap terus akan membantu. Tapi kita step by step gantian pimpinan daerah juga harus menyadiri bahwa rakyat itu perlu perlindungan. Oleh karena itu juga masalah mungkin harus menjadikan prioritas, indikatornya adalah APBD, apalagi? Indikator terhadap apakah mereka concern terhadap bencana apa tidak, APBD kalau kita juga APBN wong sudah jelas negara kita itu. Gempa itu Pak perhari kami laporkan lebih dari 20 ribu kali Pak setiap hari Pak gempa itu cuma kecil-kecil tapi ada gempa Pak berarti bumi masih hidup. Tetapi itu juga suatu saat menjadi bencana juga, Pak. Jadi saya kira cukup penjelasan saya bahwa ada perubahan, kemudian sedikit banyak juga ada pengaruh terhadap faktor-faktor yang tadi saya sampaikan. Prinsipnya saya manut saja kepada DPR, gimana enaknya. Kami hanya menyampaikan Bapak, Ibu yang akan mendorong kami. Terima kasih atas bantuan selama ini. KETUA RAPAT : Ini mau menanggapi yang mana Pak, ini nanti ada gilirannya kan? Nah, saya kira saat disampaikan bergiliran udah ada daftar penanya disini banyak sekali di meja saya. Ini yang soal apa Pak Nanda ini? Nanti ditanyakan pada saat ditanyakan giliran Bapak saja, sudah mengajukan ini kan? Oke. 19
Jadi sudah jelas ya jadi saya kira penjelasan Pak Kepala Badan ini sudah sangat jelas sekali gitu bahwa sebetulnya ada perubahan realokasi kesana-kemari. Jadi hanya itu sebetulnya yang mau didiskusikan. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menjelaskan. Jadi sebetulnya Komisi VIII dengan komposisi seperti itu tidak bisa banyak berbuat, hanya mungkin berbuat pada saat pelaksanaan implementasi programnya saja yang bisa diawasi atau mungkin bisa diusulkan oleh kawan-kawan untuk supaya itu bisa dikerjakan oleh kementerian lembaga ini. Nah, karena itu mungkin supaya lebih detail lagi kalau nanti kita ya diskors sekarang? Ini tadi kan belum disepakati sampai jam berapa? Bagaimana kalau kita sepakati sampai jam 12.30 dulu kita selesaikan pertanyaan ini atau kalau kita sepakati 10 penanya pertama dulu karena kalau semua bertanya tidak selesai ini, langsung ya kita kasih kesempatan nanti disilakan tanggapan kalau kita mau break dulu, tidak apa-apa. ANGGOTA…: Saya kira lebih bagus, perwakilan per fraksi saja Pak Ketua. KETUA RAPAT : Baik. Ada usulan dari fraksi-fraksi, silakan untuk memberikan tanggapan gimana? Kita sepakati itu dulu untuk melihat ini atau 10 yang pertama. 10 yang pertama? Oke, baik. Yang pertama Ibu Endang Maria. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH): Terima kasih Pimpinan. Jadi untuk dua-duanya ya Pimpinan? Jadi yang pertama untuk Pak Syamsul Maarif mengenai pertanyaan saya yang dulu ini belum terjawab dan dipertanyaan juga tidak ada Pak. Jadi dulu saya menanyakan mengapa dana on call itu susah terakses oleh daerah? Nah, ini yang belum terjawab meskipun kemarin ada beberapa yang belum terjawab disini saya cari tidak ada. Itu satu untuk BNPB. Kemudian untuk Kementerian PP&PA itu tadi sudah kita tanyakan mengenai dana untuk Satker ya yang dana dekon. Apa sih pertimbangannya daerah ini mendapat sekian, daerah itu tidak dapat. Kemarin sudah saya tanyakan misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kok tidak dapat? Oleh Bu Sesmen dijawab karena IPM. Kalau pertimbangannya IPM Jawa Tengah itu termasuk IPM-nya urutan ke-15 kalau tidak 14 nah ini tapi kenapa kok tidak dapat begitu. Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan jawaban sehingga ketika rekan-rekan di Jawa Tengah bertanya jawabnya sudah tahu karena di Jawa Tengah kemarin tanya kok kita tidak dapat dekon begitu? Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan. KETUA RAPAT : Bu, yang sudah dijawab oleh Bu Menteri, saya kira ga usah ditanyakan lagi tadi kan soal itu sudah dijawab. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH): Meskipun itu nanti kan ada pengalihan cuma gini jawabnya ternyata ini kan belum dijawab kemarin, Pimpinan. 20
KETUA RAPAT : Tadi sudah dijawab Ibu belum? F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH): Belum, dulu juga belum. Tadi belum dijawab. Ya, oke. Kemudian padahal diantara yang mendapat itu ternyata ada yang menolak. Di satu sisi daerah lain membutuhkan tidak dapat tapi daerah lain mendapatkan tapi justru ditolak padahal di daerah yang memerlukakn tapi tidak dapat, ini dapat kesulitan yang luar biasa. Nah, ini nanti kalau memang bisa dialihkan mohon bisa dijadikan pertimbangan kalau memang yang ditanyakan rekan-rekan dialihkan itu bisa. Itu saja. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu. Yang kedua, Ibu Itet. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Ibu Menteri, Bapak Kepala BNPB, Mungkin saya kalau boleh sekali ini saya punya pantun Pak karena kita ini, saya selalu dimana-mana saya mengatakan komisi ini, komisi kemanusiaan. Sesuai dengan Bapak tadi mengatakan perjalanan dinas ini adalah perjalanan biasa. KETUA RAPAT : Pantunnya mana Bu? F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Perempuan juga kita perempuan Pak tentang kemanusiaan. Jadi sekali ini saya tidak pernah berpantun tapi pantun ini saya kira perlu kita hayati. Ada pantunnya begini. “Indah itu cantik Tapi cantik tiada indah tanpa cinta Dengan cinta segalanya menjadi indah” Artinya kita ikhlas lah dengan penuh cinta karena ini kemanusiaan. Itu saja Pak. Terima kasih. Sekarang saya mau bertanya. 21
KETUA RAPAT : Sebentar Bu, saya ingin meluruskan. Itu bukan pantun, itu mungkin puisi ya kan harus dibedakan,Bu. Itu puisi, betul ga Pak Romzi? Kita sepakati kita setujui puisi ya. ANGGOTA... : Bukan puisi Pak Ketua, kata hati. KETUA RAPAT : Lanjut Bu. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Ya, memang saya katakan saya tidak bisa berpantun tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal kita bekerja Pak karena kita adalah komisi kemanusiaan. Nah, saya bertanya kepada Ibu Menteri begini Bu. Walaupun sudah dikunci Bappenas susah, Menkum susah. Ada ga bahwa ada minimal yang anggaran dan maksimal berapa Bu? Kalau sudah tahu itu kita berjuangnya bagaimana, ini kan cermin dari perjuangan Ibu disana. Kemudian yang kedua ada kata kunci disini bahwa Ibu sudah dikunci hanya untuk membuat penyusunan kebijakan tapi didalam Satkernya saya lihat ada tugas-tugas lain. Nah, didalam tugastugas lain itu apakah tidak bisa diselipkan Bu program-program yang diluar ini? Karena kalau itu ada tugas lain itu sangat luas loh Pak Pimpinan, bisa Bapak, Ibu mengajukan macam-macam gitu loh. Nah, kemudian mengenai saya sekarang beralih ke Pak Syamsul Ma‟arif. Saya setuju Pak satu pintu, ini juga terjadi di Komisi Pendidikannya 4 20% yang hanya hampir 400 triliun, pendidikan itu cuma 70 triliun misalnya itu dibagi-bagi. Nah, kalau saya tidak salah ingat Pemerintah mengatakan mulai kita dari satu pintu. Nah, bagaimana Komisi VIII ini melalui Panjanya nanti mendorong ini supaya dana ini satu pintu, saya setuju. Yang kedua, Bapak itu program-program ini saya belum baca betul,ada ga sih penelitian atau teknologinya? Itu anggarannya besar Pak, ini saya belum lihat disini karena semakin canggih ini bencananya. Kemudian kita harus bagaimana mengatasi secara teknologi ini Pak. Nah, ini tolong program-programnya kedepan dimajukan. Nah, yang ketiga bahwa Bapak ada takut dengan rasa penyerapan. Kalau ada penyerapan dengan dana yang besar Bapak takut. Apakah ketika mau menyusun program itu tidak melalui kajian dan sebagainya jadi ga usah takut Pak. Ini hal yang bisa diajukan. Jadi kalau pun dikasih berapa, kita maju kita bisa bertahan, kita bisa berdebat ini adalah perlu karena tadi tidak di, ini sudah diberi penjelasan lain-lain. Saya kira cukup dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Menurut daftarnya berikutnya ini Pak Samsu Niang, masih perlu bicara ga Pak? Masih? Silakan Pak. 22
F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Sebenarnya sih saya sedih ini saya tidak mau bicara karena sebenarnya tapi ada beberapa hal yang perlu kita luruskan dalam rangka untuk penetapan anggaran dari kedua kementerian ini. Yang pertama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemarin pada pembahasan anggaran evaluasi tahun 2014 kalau saya tidak salah anggarannya Rp217.719.899.000,- Kemudian mungkin saya akan langsung saja dari pagu alokasi untuk dana dekonsentrasi yaitu 20 milyar akan diberikan kepada 28 provinsi. Ini barangkali yang perlu kita pertegas nanti penyebarannya dimana? Karena kalau sudah ditetapkan kita Komisi VIII tidak tahu misalnya disebarkan Sulawesi Selatan, saya ini kan daerah Sulawesi Selatan II, saya tidak tahu dimana penyebarannya itu. Mungkin nanti sebelum itu ada gambaran dari situ supaya saya paham terkait dengan gender 10 milyar dan perlindungan anak 10 milyar. Itu barangkali yang harus kita pahami dari saya. Kemudian untuk Penanggulangan Bencana. Menurut saya problem terus yang harus dihadapi oleh BNPB ini adalah tidak hanya aspek anggarannya dan kelembagaannya serta kinerja dan menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana, perlu agar BNPB ini kreatif memiliki berbagai terobosan program terutama diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar berbagai hambatan yuridis dapat diatasi dengan cepat seperti tadi yang diinginkan itu. Jadi saya kira Komisi VIII ini secepatnya akan mendorong ke Prolegnas untuk perubahan anggaran ini karena kalau kita tidak dorong ini saya kira BNPB ini apa yang dikatakan tadi Pak Kepala Badan tadi itu seperti itu lah adanya. Olehnya itu mungkin memang harus didorong perubahannya ini. Kedua, dilakukan perubahan pradigma peran BNPB dalam berbagai program kegiatan, pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim. Ketiga kemampuan fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga serta penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pertanyaan saya adalah sejauhmana kajian-kajian atau hasil monitoring serta evaluasi dijadikan dasar dalam penyusunan program dan anggaran dan apa yang menjadi hambatan yang menyebabkan dalam APBN-P tahun anggaran 2015 tidak mendapat tambahan anggaran yang signifikan. Walaupun tadi sudah dijelaskan dengan baik tapi harapan saya jangan lagi terulang untuk 2016 ini, 2015 mungkin bisa kita pahami dengan argumentasi-argumentasi seperti itu tapi 2016 kalau tidak ada lagi penambahan-penambahan dan perubahan-perubahan undang-undang ini berarti inovasi dan kreatifitas dalam kementerian dan badan ini saya anggap tidak kreatif dalam mencoba mengantisipasi perubahan paradigma untuk kedepan ini. Terutama di Pemberdayaan Perempuan ini memang karena begitu banyak persoalan-persoalan disitu saya kira memang kedepan ini harus lebih agresif, lebih inovatif meyakinkan ya kalau perlu Menteri Jokowi diyakinkan itu. Kita sama-sama karena saya dari PDIP Perjuangan Bu, Insya Allah dalam rangka karena ini persoalan yang sangat besar. Saya mesti bertanya Bu kemarin Ibu Sekretaris, sudah berapa orang ditangkap Bu? Ini kan seperti Ibu Menteri Susi ya itu sudah ada perahu yang ditembak. Kemudian Kejaksaan sudah ada yang dihukum mati. Sekarang Menteri Pemberdayaan Perempuan sejauhmana ini perannya ini menangkap mafia-mafia itu, mafia penjualan anak.
23
KETUA RAPAT : Pak Samsu, bisa ga fokus ke anggaran saja? F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Anggarannya tadi penyebarannya saja yang 10 milyar, 2 penekanan itu yang gender dan perlindungan anak, 28 provinsi itu. Itu yang perlu disepakati karena kalau tidak disepakati disini. Kalau sudah ditetapkan Pak, kita tidak tahu penyebarannya dimana gawat kita ini langsung Menteri ......sudah disepakati Komisi VIII, kita tidak tahu, yang mana yang disepakati. Jadi olehnya itu sebelum kita sepakati mungkin saya minta itu yang mana itu yang 28 provinsi itu. Terima kasih. KETUA RAPAT : Oke, baik. Nanti dijawab oleh Ibu Menteri. Yang berikutnya Ibu Endang Srikarti Handayani. Tapi saya kira sudah disampaikan tadi. Kan sudah disampaikan soal Jawa Tengah Bu ya dekon tadi, apa mau dipertanyakan itu juga? mau lagi? Ya, sudah jadi saya ini saya berikan kesempatan tapi tetap 3 menit ya, Bu. silakan F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Njeh Pak Ketua, ini kalau sama Endang Srikarti Handayani ini seperti itu. Bismillahirrahmannirrahim. Terima kasih Pimpinan dan kawan-kawan Komisi VIII di ruangan ini atas kesempatannya. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Yang saya banggakan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga Pak Syamsul Ma’arif, Kepala BNPB dan jajarannya yang saya muliakan. Pertama-tama yang saya ingin sekali dengan Ibu Menteri, yang saya banggakan, Ibu Menteri dan Jajarannya sebetulnya saya sangat mendukung sekali dengan motivatornya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, supaya perempuan itu bisa mandiri. Karena kemasan Ibu Menterinya supaya ibu Menteri ayo semangat, saya akan bantu dan perdayakan sayalah untuk bersama-sama. Karena Menteri Perempuan dan Pemberdayaan Anak itu menjadi mitra kami, ayolah bu, ibu cantik, ibu bisa memberikan motivasinya kepada perempuan-perempuan supaya bisa mandiri. KETUA RAPAT: Langsung ke anggaran, kita ini bicara tentang anggaran bukan program lagi, anggarannya, silakan bu.
24
F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Pimpinan, ini sangat penting, utama dan pertama ini supaya saya tidak bisa menghilangkan kesempatan bisa ketemu dengan Ibu Menteri dan jajarannya. Mohon luangkan waktu untuk perempuan, pak ketua itu keluar dari perempuan. KETUA RAPAT: Kita meluangkan waktu tapi dengan anggarannya dulu bu, fokus ke anggarannya. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Baik, Kalau begitu saya langsung saja dengan sasaran, saya sangat prihatin sekali dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Begitu anggarannya hanya sekian miliar dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang lain T, T, T, itu yang saya prihatinkan. KETUA RAPAT: Bu disini itu tidak ada anggarannya itu Kementerian Perempuan, disini tidak ada anggaran, anggaran itu disana, langsung tanyakan langsung ke menterinya atau bagaimana? F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Baik Pak. Terima kasih, Ini tadi pagi minum pil apa sih pak? Ibu Menteri mungkin saat ini kami sudah tidak mungkin akan penambahan anggaran ya, padahal anggaran itu menentukan rencana dan pelaksana, kita bersama untuk perempuan dan perlindungan anak. Tapi apalah daya ya to? Karena ibu menteri juga baru berapa bulan ya, untuk menyesuaikan ini, sehingga walaupun 200 miliar sekian, tidak mencukup saya yakin nanti dengan Ibu Menteri yang saya banggakan bisa lakukan bersama-sama. Dan nanti tahun 2016 jangan terjadi dengan mengajukan anggaran yang sedikit ini, ya tentunya tidak akan mencukup sepertinya hidup tak mau matipun segan, jadi saya tidak inginkan itu ya. Jadi kalau memang nanti 2016 tetap anggaran itu tetap sama lebih baik, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibubarkan saja. itu saya setuju. Tetapi alangkah baiknya kalau itu ada perbaikan, saya malu sebagai Anggota Dewan yang perempuan punya anggaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan hanya sekian saya malu, jujur saya. Terus yang terakhir adalah, ibu yang saya banggakan, di Solo ini di Dapil saya itu ada ditemukan lagi ya, ini sekedar info, mungkin ibu belum dapat datanya, semoga yang saya berikan info kepada ibu ini menjadikan data yang untuk pelaksana ibu. Hari Senin kemarin itu mayat orok ditemukan tetap di RSUD dulu di Kostati juga, tapi ini sekali, ini masih ditemukan lagi, ini yang sekian kali di Solo. Padahal di Solo itu ada yang namanya Pak Presiden kita asli Solo, kita tidak boleh kecolongan seperti ini. Terus yang kedua lagi pembuangan bayi, ternyata itu juga tetap di Rumah Sakit Kostati itu tanggal berapa, Selasa minggu yang lalu. Jadi sepertinya setiap hari ada korban-korban seperti ini. KETUA RAPAT: Kaitannya dengan anggaran apa bu? 25
F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Tidak pak, ini kesempatan, kesempatan ini harus saya sampaikan ini info pak, ini tunas bangsa yang dijadikan, KETUA RAPAT: Sebentar-sebentar ini saya interupsi sedikit bu ya, kita ini kan masih banyak yang mau tanya, sebentar ibu sebentar dulu, saya yang mengatur jalannya sidang, saya kasih tahu. Ini agendanya RAPBNP, nanti soal keluhan, soal orok dan lain sebagainya itu nanti bisa dibuat seminar diskusi atau langsung disampaikan ke Ibu Menteri dan seluruh jajarannya. Ini kita fokus pada anggaran dulu, kalau kesana kemari saya harus mengatur jalannya sidang ini supaya fokus. ya saya kasih waktu 1 menit lagi, silakan bu, sudah lebih 5 menit dari jatah 3 menit, saya kasih 1 menit lagi silakan bu. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Pak saya sedih kalau kaya gini, ini adalah manusia yang mati pak, ini baru seminggu yang lalu demi Tuhan ini seminggu yang lalu, saya nangis kalau begini rasanya. ANGGOTA….: Di televisi banyak itu berita itu, kalau mau menyampaikan ditelevisi. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Ini adalah manusia, bapak punya anak bukan? Saya mau tanya Ibu menteri punya data Solo tidak? saya yakin belum punya ini baru beberapa hari yang lalu, saya mohon dengan sangat hormat, saya minta waktu untuk menyelesaikan menyampaikan ini. KETUA RAPAT: Lanjutkan 1 menit lagi. Nah satu lagi bayi menyemplung disumur, yaitu baru kemarin, baru kemarin bu, baru kemarin hari ini ya saya ini difax tadi pagi gitu ya di Boyolali. Ini nanti saya berikan sama Ibu, terus yang kedua saya hormati, saya muliakan dari BNPB itu juga sama, saya mendukung saja karena BNPB sangat profesional saya yakin sebagai Anggota juga baru, tentunya rencana dan pelaksana yang disampaikan itu saya percaya penuh dengan anggaran yang 4 triliun dan sebagainya untuk nasional seluruh Indonesia dan itu dukungan saya. Dan yang kedua adalah saya mau tanya apakah bapak sudah beli helikopter? Kemarin saya sampaikan kepada bapak bahwa dengan dana itu bisa untuk memfasilitasi bapak, karena Sabang sampai Meraoke bahkan ya to, untuk fasilitas untuk juga masyarakat, sebetulnya bisa kenapa tidak? begitu. Terus yang terakhir pak, ini yang terakhir baru kemarin longsor di desa Cepogo, mohon saya yakin bapak juga belum dapat datanya. Di Cepogo baru kemarin karena hujannya begitu banyak itu Cepogo itu daerah Boyolali ya, terus 25 KK di Boyolali itu tanah longsor itu daerah Kemusu itu bapak masih bapak juga belum punya datanya, terus juga di Kemusu retak, ini hanya retak di Kemusu, ya longsor juga, termasuk kalau di Klaten adalah di Woro banjir hujan itu di Woro Klaten, mungkin bapak, ibu sudah pirso ya itu saja terakhir terima kasih, dan nama saya Endang Srikarti Handayani, Dapil dari Jawa Tengah V dari Fraksi Golkar, ini jangan dihitung ketua. 26
Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Bu Endang ini perlu juga saya ingatkan untuk yang kedepan, Ibu Cuma jatah waktu konstitusional ibu disampaikan 3 menit, kalau ibu berlebihan kasihan yang lain, kan nggak adil ibu sama yang lain, bukan sama saya. Kalau saya Cuma mengatur sidang ini, ya mohon fokus, yang lain juga yang mau menanggapi berikutnya saya harapkan fokus. kalau tidak begitu ini sebentar lagi selesai ini sudah habis waktunya sudah jam 12.30 WIB seperti yang kita sepakati tadi jam 12.30 WIB kalau sudah habis begini mau diapakan? Setelah ini nanti jam 14.00 WIB kita ada acara dengan kementerian yang lain, yakan? Jadi ini saya minta kesepakatan sekali lagi, apakah kita lanjutkan sampai jam 13.00 WIB dulu karena kalau diskors sekarang masuk lagi tanggung itu. Diselesaikan ya, ini tinggal sekitar 6 orang lagi, jadi mohon dipersingkat supaya ada kesempatan ibu menteri dan Kepala Badan untuk menjawab. Berikutnya Pak Hasan Aminuddin, nanti bersiap-siap pak Agus Susanto. F-P.NASDEM (DRS. HASAN AMINUDDIN, M.Si): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Hasan Aminuddin Dapil II Jawa Timur, Probolinggo, Pasuruan. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bunda Yohana, Kepada Kepala BNPB Prof. DR. Syamsul Ma’arif al mukarom dan segenap jajarannya, dan Hadirin sekalian yang saya hormati, Dua menit konsekuensi dari dipakainya waktu oleh Bu Endang, yang pertama bu Menteri karena anggarannya sebagaimana yang telah disampaikan, saya minta sebagaimana awal saya bicara kepada Ibu Menteri ini, isi yang ada dikementerian yang pernah saya lontarkan, ini kan gelas ini dimana-mana kan bu? Di Mensos, di Kementerian Kesehatan, dan seterusnya. Saya tidak akan mengulanglah. Yang saya inginkan agar supaya teman-teman ini puas terhadap kinerja ibu selanjutnya ada inovasi baru, dana yang sudah ada itu bagaimana ada program baru. sebagaimana semangat Presiden kita ini, kerja, kerja dan kerja. Yang kedua kepada BPNB tadi sudah terbuka pak Pimpinan kan itu, anggaran ada dan dimasing-masing Dapil ini terjadi banyak bencana. Saya mohon dengan hormat kepada al mukarom Bapak Syamsul Mu‟arif agar supaya kemitraan ini saling mendukung sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berilah, beri peluang bagaimana mekanisme untuk mendapatkan alokasi anggaran paska atau saat bencana, dan dana oncall. Barangkali cukup hanya 1,5 menit pimpinan yang saya sampaikan, jelas tidak bertele-tele dan insyaallah ini kan jadi harapan semua anggota Komisi VIII termasuk Pimpinan. Kan itu. Terima kasih yang menjadi catatan prioritas Bromo itu menjadi wisata internasional bukan milik Hasan Aminuddin keluarga masyarakat Probolinggo pak Syamsul Ma‟arif dulu al mukarom ini pernah janji bagaimana jalan menuju wisata internasional ini tebing pinggir kiri dan kanan itu bagaimana nyaman dan aman? Warga masyarakat Indonesia dan internasional mengunjungi obyek wisata Bromo yang bukan milik Hasan Aminuddin tapi milik seluruh warga bangsa Indonesia. sekian terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
27
KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Hasan, Nanti rekan-rekan Komisi VIII diundang kesana pak supaya berwisata juga supaya lebih tenang, lebih teduh. Yang berikutnya Pak Agus Susanto setelah itu siap-siap Ibu Sarah, silakan pak. F-PDIP (AGUS SUSANTO): Bissmillahirahmanirahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Yang saya hormati Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR-RI, Yang saya hormati Kepala BNPB beserta rombongan, Yang saya hormati Ibu Menteri PP-PA beserta staf. Pertama sesuai dengan undangan ketua, kita diundang dan sudah ketiga kalinya kita temu muka dengan para menteri dengan para Sesmen, dan dengan para Kepala Badan. Dan pada hari ini kita diundang sebagai Anggota DPR-RI Komisi VIII itu membahas anggaran 2015 dan sampai hari ini kita hanya disuguhkan gambaran anggaran ini hanya makro ketua. Dan saya bingung apakah kita hanya di seperti-seperti ini, disuguhkan oleh para menteri sebagai mitra kerja kita Komisi VIII atau perlu tidak seperti ketua baca tadi, suratnya itu meminta RKA. Dan hari ini kita hanya disuguhkan seperti BNPB tidak lebih dari 3 lembar, jadi bagaimana kita menelisik anggaran mereka 2015 ini? dan termasuk kemarin sewaktu Kepala BNPB termasuk dengan Sesmenya tentang pertanggungjawaban 2014 dan Prognosis untuk 2015 kita tetap disuguhkan dengan angka makro. Jadi saya rasa sebagai Anggota DPR-RI kita berlatar belakang dari Dapil ketua, dan kita perlu melihat penyebaran ini, penyebaran anggaran. Saya sering keseleo-keseleo karena berasal dari Anggota DPRD, jadi perasaan saya, saya DPRD juga. Jadi saya bingung seperti begini-begini rapatnya ya memang kita tidak bisa menelisik kedalam, apa sih kerjaan BNPB selama ini? 2014 bagaimana sih program 2015? Kalau hanya dengan angka maka hanya 4 program ini kan hanya 4 program. Dan saya lihat disini tidak melihat dikementerian ini semangat seperti apa semangat penghematan, efisiensi. Kalau serius dengan 4 program ini, dari 1,6 triliun anggaran BNPB, itu 60% sebenarnya untuk aparatur, yang hanya dinikmati oleh rakyat itu tidak lebih dari 50% ini gambaran ini saja yang saya lihat. 4 dari program itu Aparatur, 1 untuk bencana, didalam perenanaan ini penanggulangan bencana inipun masih ada kebutuhan aparaturnya. Jadi tidak ada semangat yang sebenernya untuk penghematan disini. jadi saya harap ketua kalau kita mau rapat ini, apakah bisa kita hari ini kita mendapatkan RKAnya kementerian itu atau tidak? kalau tidak kapan kita bisa mempelajari seperti ini. KETUA RAPAT: Baik Pak sudah dapat poinnya pak, F-PDIP (AGUS SUSANTO): Jadi maksud saya begini harapan kiranya kalau kita mau rapat ini mohon kiranya rencana kerja anggaran itu, RKA setiap kementerian dan lembaga, supaya kita bisa berbicara anggaran. kalau hari ini saya tidak bisa membaca ini pak, kita hanya disuguhkan seperti BNPB hanya 3 lembar apakah kita berbicara makro dulu, dulupun kita sudah berbicara makro sudah 2 kali, rapat kerja dengan kepalanya sudah 1 kali dengan Semennya begitu-begitu juga. 28
KETUA RAPAT: Sudah dapat poinnya pak, ini sudah yang kedua kalinya bapak jelaskan tentang RKA ini, nanti dijelaskan oleh Ibu Menteri sama kepala Badan. F-PDIP (AGUS SUSANTO): Jadi saya minta itu saja sebagai Anggota DPR-RI hak konstitusional saya, saya minta RKA setiap lembaga kalau kita mengadakan rapat berbicara anggaran. itu saja terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Agus, harus keras begitu pak Agus kalau tidak gimana? Kan gitu, yang berikutnya Ibu Saras, selanjutnya nanti Pak Ahmad Mustakim mohon dihematin sedikit, jangan anggaran saja yang dihemati, waktu juga silakan bu. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Terima kasih Pimpinan, saya akan usahakan, Pimpinan yang saya hormati, Rekan-rekan Komisi VIII dan tentunya Ibu Menteri beserta jajarannya, dan juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang saya hormati beserta jajarannya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salom, hom swasti hastu, name budaye Salam sejahtera bagi kita semua Saya Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Tengah IV, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri Sebenarnya saya minta ijin pimpinan, bahwa saya harus membicarakan sedikit tentang program-program yang diberikan kepada kami pada hari ini, karena berhubungan dengan anggaran. Mungkin banyak dari rekan-rekan saya yang frustasi, saya pun juga hari ini betul-betul mencoba untuk menjaga emosi, karena memang kita semua disini itu kemarin mati-matian waktu Pilpres untuk mendapatkan kekuasaan supaya bisa membawa perubahan untuk masa depan bangsa. Seharusnya dengan pemerintahan yang baru, visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang baru programprogramnyapun ada perubahan. Kalau memang tidak ada perubahan aneh pertanyaan, sebagai aktivis untuk anti perdagangan orang mengenal betul permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anakanak di Indonesia. Memang saat ini kami hanya diberikan program-program yang ini seperti saya bacakan mewujudkan motivator, inspirator untuk pencegahan dan penanganan TPPU sebagai campion-campion di kementerian lembaga dan daerah serta lintas organisasi dan seterusnya. Caranya tidak diberitahukan bagaimana, bahkan KPInya itu seperti apa, pencapaiannya akan seperti apa? meningkatan perlindungan anak dari tindakan eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Oke, apa bedanya? Ya kami mungkin berharap ada sedikit inisiatif yang berbeda misalnya sudah mengetahui Indonesia sekarang mungkin menjadi nomor 1 dari ASIA untuk ……. Karena Thailand sekarang sudah bukan lagi nomor 1 karena mereka sudah melakukan tahap-tahap, langkah-langkah yang mencegah masuknya seks openders dalam negara. Apakah sudah ada pembicaraan dengan imigrasi, dengan kementerian yang terkait berhubungan dengan lies of seks ovenders yang kita dapatkan dari negara lain. Mikro financing for womens kenapa harus LSM yang mengerjakan? 29
Sedangkan itu bisa dari kementerian yang terkait yang memang nomenklaturnya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? Kerja sama dengan India misalnya, dimana mereka ada door fote colage disana, mendidik tanpa harus ada namanya kesamaan bahasa dimana perempuan-perempuan dari desa-desa tanpa pendidikan sama sekali mereka bisa belajar bagaimana caranya membuat soltenose? Lalu kerja sama dengan Peradi ini, ini mohon maaf ini hanya beberapa program-program yang saya rasa sebenarnya belum ada disini, atau mungkin ini sudah dijelaskan atau belum kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas? Kalau memang itu kan bagian dari pemerintah yang baru, seharusnya oke kita disini prioritaskan adanya perubahan pencegahan sebelum adanya harus ada perlindungan, jangan sampai hanya kartu-kartu saja yang dicampionkan seolah-olah satu kartu dalam keluarga itu sudah menjadi jawaban untuk semuanya. Kementerian Sosial bahkan mau meningkatkan yang namanya 20 triliun, 20 triliun, Kementerian PP-PA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dapatnya 80 miliar lebih sedikit daripada Badan Pengembangan wilayah selama 1 wilayah dapatnya lebih dari satu kementerian yang menghendel satu negara. Saya gemetar ini, ini sudah dijelaskan atau belum pada saat baeatromeeting itu terjadi? kalau itu dilakukan saya rasa mosok sih mereka tidak menyadari kebutuhan kita untuk adanya perubahan. Jadi kemarin itu sudah dijawab oleh Sekretaris Kementerian, sudah dijawab, bahwa masalahnya ada di Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 yang mengekang dan membatasi karena kementerian PP-PPA walaupun bukan kementerian negara tetapi kementerian teknis yang hanya klaster III. Berarti supaya kita bisa membawa perubahan jangan menunggu sampai dead linenya kami berharap ada rencana atau pengajuan untuk revisi Undang-undang tersebut, yang bisa membawa perubahan untuk kementerian PP-PA. kami disini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru jangan samakan kami dengan inkamben atau sebelumnya yang waktu itu belum berhasil membawa perubahan Undang-undang tersebut. itu yang saya harapkan mohon maaf kalau sedikit panjang bapak. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Bu Sarah tapi yang betul ini bu Menteri jangan selalu berlindung pada Undang-undang itu terus. Jadi kan kemarin kita Cuma tugas koordinasi saja, ya kalau begitu bubarkan saja kementeriannya untuk apa wong koordinasi saja kok. Kasih saja itu kan sudah ada dikementerian pendidikan, sudah ada dikementerian agaman, sudah ada program ini dikementerian ini, ya sudah berarti sudah cukup, berarti ya tidak perlu ada kementeriannya. Itu, jadi kalau memang itu alasannya saya memang betul-betul bukan karena ibu Sarah ini dia dari hati bicaranya itu. Bukan ada kepentingan apa-apa, tidak tahu persis ibu Sarah itu dia konsen untuk itu jadi saya minta suara hatinya ibu Sarah itu diperhatikan betul itu bu. Jadi jangan sampai tidak ini, berikutnya Pak Ahmad Mustakim, nanti Pak Fauzan. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih pada Pimpinan sidang, dan kepada Ibu Menteri, Kepala BNPB dan seluruh rombongan, termasuk juga rekan-rekan Komisi VIII. Saya Ahmad Mustakim dari Dapil Jawa Tengah VIII, Kabupaten Cilacap dan Banyumas dari Fraksi PPP. Saya to the poin saja terkait dengan anggaran yang ada di BNPB ini ada beberapa yang mau saya soroti. Pertama saya mengapresiasi karena biasanya dari Kementerian lain rata-rata saya blokir itu dia hanya berharap pasti untuk menerima tambahan saja. Tetapi ternyata disini rada-rada nakalin, 30
nakal sedikit okelah, nyatanya tidak melanggar sehingga nilai netnya itu sama dengan pagu awalnya, itu saya apresised karena secara keuangan berarti rada-rada cerdik pak. Yang kedua adalah terkait dengan cash reself tadi, karena ada kurang lebih 4 triliun, dimana alokasinya 2,5 dan 1,5 dan kalau berbicara record kita sama-sama paham karena waktu dengan Pak Dalmonte di Sinabung saja pengajuannya 1 triliun, sudah habis dong. Oleh karena itu memang ini perlu dan terima kasih buku yang dikirimkan karena indeks resiko itu juga sudah kami terima. sehingga saya yakin sekalipun mungkin seperti tadi bahasanya kurang kalau kita berbicara force mikture untuk seluruh kejadian secara bersamaan tentunya dengan ada bahan yang sama, maka kita bisa ikut misalnya mohon maaf seperti didaerah saya, karena sekarang ada potensi longsor untuk di Cilacap. Nah itu ternyata dari sisi pendanaan bisa kita ikut memperkirakan, itu terima kasih. Yang ketiga terkait dengan usulan berapa waktu lalu pada saat kita RDPU yang lalu bahwa dimungkinkan untuk diarahkan menjadi sebuah kementerian, maka saya mungkin menjadi bagian yang ikut berpikir karena ternyata dilihat dari statistik terkait dengan bencana didalam periode kultur dari 80 kita hitung, itu di 25 tahun itu ternyata trendnya meningkat. Karena trendnya meningkat maka sesungguhnya penanganannya itu sudah tidak bisa lagi sekelas badan. Oleh karena itu butuh ada sebuah badan, butuh sebuah power tambahan. Oleh karena itu mungkin itu bagian yang saya mohon didalam alokasi anggaran itu karena lebih banyak kepada internal, itu bisa menjadi bagian minimal wacana untuk didiskusikan sehingga beberapa tahun kedepan itu bisa diwujudkan. Kepada Pemberdayaan Perempuan, itu saya terus terang mendapat berkaitan sama anggaran KPAI khususnya, karena saya melihat kalau dilihat KPAI dan perlindungan anak yang dari internal itu, itu malah lebih besar perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Sementara KPAI saya lihat suportingnya itu kalau dilihat dari lintas kegiatan untuk jangka 1 tahun hanya 12 saya pikir memang sangat minim. Dan yang lalu saya sempat menanyakan seberapa jam tingkat koordinasinya karena kelihatan sekali bahwa dibanding program internal ini justru sangat rendah sekali. Sementara dia juga punya lumayan gerakan yang saya beberapa kali dikirimi data oleh Sekjen KPAI terkait dengan kejadian-kejadian. Oleh karena itu saya mohon jawaban pertanyaan saya yang lalu, ternyata nanti bisa dilakukan semacam justmen, sehingga ada penanganan yang bisa lebih baik lagi, antara pihak Kementerian ibu dengan pihak KPAI yang dilapangan itu sering melakukan penanganan masalah. Itu saja terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Ya berikutnya Pak Nanda, he sorry Pak Fauzan, nanti setelah itu Pak Nanda, Pak Fauzan dulu silakan. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ketua Komisi VIII, Para Pimpinan Komisi, Para rekan-rekan anggota Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya, Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana beserta jajarannya. 31
Nama saya H. Ahmad Fauzan Harun, dari Dapil DKI I Jakarta Timur, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terutama untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini anggarannya sangat kecil, sehingga kawan-kawan dari Anggota Komisi VIII ini menginginkan anggarannya tambah pak Ketua. Karena dengan anggaran tambah dari APBNP maka anggota Komisi VIII ada harapan untuk bisa meyakinkan dimasyarakat. Terus terang para Anggota Komisi VIII ini terutama Pak Syamsul, Pak Syamsu Niang kemudian Pak Kus itu galau pak, galau mendengar kementerian pemberdayaan perempuan tidak dapat APBNP. Sehingga tidak bisa meyakinkan dimasyarakat kiprahnya, oleh karena itu ibu harus bisa menjual program di Bappenas dan di Kementerian Keuangan. Kemudian meyakinkan terutama dengan SDM-SDM yang ada, sehingga Bappenas dan Kementerian Keuangan itu bisa meluluhkan memberikan anggaran, bukan berarti tidak ada program, ternyata di Dapil-dapil lain banyak yang tidak kebagian anggaran yang mustinya ada dari kementerian Pemberdayaan Perempuan, tapi ternyata tidak ada. Ini mohon agak kenceng ibu meyakinkan orang-orang yang punya kewenangan itu, karena didalam bahasa agama didalam Al Qur an, Innallaha layughayiru maa bi qaumin hatta yughayirru maabi a’fushihiim jadi kita memang merubah nasib itu harus betul-betul jangan menyerah kepada keadaan kata Komisi tadi jangan berlindung kepada Undang-undang saja, tapi nanti tidak berkembang. Oleh karena itu kemarin kita berusaha dengan keras. KETUA RAPAT: Itu pesan saja pak ya, saya kira sudah bagus ya, pencerahan saja, kalau misalnya belum terkait dengan anggaran ini waktunya sudah mepet pak. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Ya ya, ada anggarannya gini pak, ini dana on call ibu ini bisa dijelaskan yang terdiri dari, KETUA RAPAT: Itu on call ke bapak bukan ke ibu, F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Oh maaf-maaf dikonfrentasi ya, ya yang 20 miliar ini, tolong diterangkan sebagaimana pertanyaan yang lain juga kepada siapa akan diberikan? Dan siapa-siapa saja pelakunya? Tolong dijelaskan kepada kita sehingga yang 20 provinsi itu apakah termasuk DKI Jakarta? baik untuk pemberdayaan perempuan sudah selesai tinggal BNPB. Pak Syamsul Kepala Badan Penanggulangan Bencana, sebagaimana jawaban yang disampaikan secara tertulis, memang sudah cukup meyakinkan, dan Bapak sudah cukup aspiratif kepada kita semua, sudah dijelaskan kepada kawan-kawan bahwa nanti kalau kita mengadakan Kunker ada reses kelapangan bisa mengajak dari staf bapak atau pejabat bapak, sehingga kita di Dapil tidak kehilangan muka itu memang betul pak, banyak pendahulu-pendahulu kita yang dilapangan itu ketika menjelaskan tidak membawa apa-apa sehingga tidak kepilih lagi pak ini kekawatiran dari mereka. Oleh karena itu semua Anggota Komisi VIII ingin menggandeng bapak terutama pada Dapilnya masing-masing. Sekian terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 32
KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Fauzan sudah memberikan pencerahan, yang berikutnya Pak Nanda yang terakhir ini dari 10 yang kita sepakati tadi. F-P. GERINDRA (H. ANDA, S.E., M.M.): Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang terhormat Pimpinan Komisi dan seluruh Anggota Komisi VIII, dan Yang terhormat Kepala BNPB, dan Yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta seluruh staf dan jajarannya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pertama saya sangat prihatin dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, harusnya Ibu bisa mengemukakan risen yang bisa diterima oleh mereka. 1 contoh bahan evaluasi dana dekon yang diberikan kepada kabupaten, atau kepada 28 provinsi itu Rp20 miliar ini kalau kita bagi rata-rata per 28 itu hanya kurang lebih Rp714 miliar per provinsi. Kalau dibagi per kabupaten sangat miris sekali, ambil contoh Banten, Banten alokasinya hanya dapat 550 juta saya bagi per 8 kabupaten dan kota dapatnya per kabupaten dan kota hanya Rp68 juta, kalau dibagi 12 miris tidak ada untuk kegiatan. Ini kan risensi yang jelas harusnya dibantu oleh pihak anggaran politik anggaran yang ada di DPR Cuma sekali lagi ini adalah mungkin kekurangan dari kami. Jadi risens alasan pada saat pembedahan pagu anggaran harusnya pada saat awal perubahan yang disodorkan oleh pemerintah misalnya Rp50 triliun dikepada seluruh komisi yang ada dibagi pada departemen yang ada harusnya disitu berjuang. Tapi ini adalah kekurangan dari kami, kalau pemerintah pada saat dikasih dia tidak bisa ngotot, pasti dia menerima saja, beda dipolitik anggaran, maka harusnya tadi sekali lagi kami tidak bisa memperjuangkan ini sangat prihatin. Harusnya risens buat ibu, kalau satu kabupaten dan kota satu tahun hanya 68 ribu buat bayar gajinya saja mungkin cukup kagak? Ini kan risens, risens yang bisa diterima oleh akal pikiran sehat, jadi sekali lagi selama ibu bisa menemukan risens alasan yang jelas mungkin bisa di terima, kalau begitu ya buat apa diadakan kementerian pemberdayaan perempuan kalau tidak bisa bekerja, obyek yang harus dilakukan bukan dipusat menyebar diseluruh kabupaten dan kota. Kalau satu kabupaten dan kota satu tahun Cuma dapat 68 apa yang bisa saya lakukan di Banten? Untuk mereka saja tidak cukup, nah ini harusnya risens yang bisa diterima oleh mereka, presentasikan itu semua. Sehingga yangmungkin sekali lagi kamipun karena membedah kemarin ya politik-politik anggaran yang dari kami risens disini pada saat pembagian alokasi seolah-olah kami hanya dicekokin, pemerintah punya perubahan 50 triliun dibagikan a, b dan c politik anggaran Cuma diam saja, sudah masing-masing komisi tidak bisa memperjuangkan lagi, itu yang harus dilakukan buat apa kita bahas dikomisi. Itu untuk perempuan, ya sekali lagi saya sangat prihatin bu, jadi tidak ada yang bisa dilakukan oleh kami di Dapil, dan ini sangat prihatin. Mudah-mudahan kedepan reasoning ini ya minimal ibu bisa maju terima kasih. Yang kedua kepada Bapak atau Ketua BNPB, anggaran yang teralokasi di sini totalnya adalah 1,6 triliun. Pertanyaan saya, program penanggulangan bencana ini berarti ini adalah bukan pasca. Jadi 33
ini tidak bisa diprediksi a. provinsi, a. kabupaten, sekian-sekian, karena ini saya baca program penanggulangan bencana. Berarti mungkin saat accident saja ini bisa dialokasikan. Ini dana anggaran dari 1,6. Di dalam tambahan anggaran tadi kata Bapak dapat 26 miliar, 26 miliar ini dimasukan di posting dimana jumlahnya? Karena saya lihat di 1,68 triliun ini tidak termasuk ada tambahan 26 yang disebutkan tadi. Yang kedua, Bapak di sini catatan di saya hanya mengusulkan Pak, tapi apa yang dibicarakan oleh Bapak tadi seolah-olah ini sudah menjadi DIPA nya Bapak. Apakah kata-kata ini yang salah, maksudnya kalau memang ini sudah menjadi DIPA, tidak usah menyebutkan mengusulkan ya penggalokasian dana cadangan atau on call ini 2,5 triliun. Untuk pasca ini Bapak mengusulkan 1 koma triliun. Sementara dari paparan Bapak tadi ini sudah menjadi DIPA Bapak, bukan demikian? Jadi seharusnya di sini bukan mengusulkan lagi, itu menjadi pagu anggaran dana cadangan untuk yang ada di BNPB ini. Sekarang teknisnya Pak, Bapak bilang tadi bisa diambil oleh departemen lain pada saat dibutuhkan. Karena di sana tidak ada yang namanya mungkin dana on call itu. Sementara kami di kabupaten dan kota misalkan daerah kami daerah miskin, Bapak minta kemandirian wong APBD-nya saja buat gaji tidak cukup. Hanya mengandalkan DAU, hanya mengandalkan DAK, hanya minta belai kasihan dari pusat. Jadi bagaimana bisa mandiri. Anggaran itu sangat terbatas, pada saat ada bencana pasti ada kerusakan. Irigasi, jembatan gantung terutama. Maksud kami, janganlah diberikan kepada departemen lagi dana itu. Tetap kita pertahankan, lebih baik diberikan kepada BNPB daerah nanti mereka bekerja sama dengan dinas-dinas terkaitnya. Itu harus kita dukung. Sebab kalau diberikan kepada departemen, departemen sudah punya anggaran besar. Coba lihat PU berapa. Jadi kalau menyangkut dana ini untuk digunakan on call, lebih baik kita berikan kepada daerah, daerah bekerja sama dengan dinas yang terkaitnya. Bukan lagi diberikan kepada departemen-departemen yang ada di pusat. KETUA RAPAT: Ya Pak sudah dapat pointnya Pak. F-P. GERINDRA (H. ANDA, S.E., M.M.): Saya harapkan inilah sekali lagi yang bisa kita gunakan untuk ya sebagai aspirasi kita untuk membangun di daerah. Barangkali sekian, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak H. Anda. Jadi tadi kita sepakati 10 orang pertama sudah selesai. Ini Pak Sodik mau bicara sekitar 1 menit ya Pak? Silakan Pak. Sebelum Kepala Badan dan Ibu Menteri menjawab. WAKIL KETUA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc./ F-P. GERINDRA): Terima kasih Pimpinan. Dua menit mungkin. 34
Bapak Kepala BNPB dan Sekretaris, Dari pengamatan kami mitra-mira yang datang ke Komisi VIII ini saya kira mungkin temanteman setuju, BNPB ini paling kreatif di dalam proses pelaporan. Kreatif, visional, inovatif. Satu sisi Pak, kita melihat kemarin sepakat kita ingin meningkatkan sosialisasi mitigasi, pencegahan bencana. Itulah Pak Al Mukaram saya kira jangan kepalang tanggung ilmin yuntafau-nya Pak saya suka Bapak bikin film-film komik animasi untuk reses sosialiasi kesadaran terhadap bencana. Itu bagian yang bersejarah mungkin Pak dalam proses BNPB dan juga akan sangat bermanfaat. Kemarin kita pernah mendengar ada anak bunuh diri hanya karena nonton film kan Pak, karena komik. Begitu efektifnya dalam merubah mental, maka kesadaran bencana pun saya usulkan semacam itu, termasuk kepada Ibu Kementerian Bu, saya kira juga menyangkut anak, perempuan, dan stafnya juga banyak wanita saya kira jangan kalah kreatif dengan BNPB yang biasa di lapangan dalam proses intralisasi karena saya lihat program-program di sini itu akan banyak sekali hal-hal yang menyangkut proses sosialisasi, intralisasi, dari subyek kita bencana atau perempuan dan anak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih. Saudara-saudara peserta rapat yang saya hormati, Ibu Menteri dan Kepala Badan, Kita tadi sepakati tadi jam 1, ini jam 1 lewat 8 menit. Sementara Ibu Menteri dan Kepala Badan belum menjawab. Kira-kira apakah kita kasih alokasi waktu sedikit waktu untuk menjawab ini atau diskors dulu atau bagaimana. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG M.Pd.): Skors dulu Pak Ketua. Skorsing dulu, kita shalat. KETUA RAPAT: Yang lain? Inikan nanti jawaban ya, habis itu kesimpulan lagi. Dilanjut ya. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG M.Pd.): Skorsing dulu Pak Ketua. KETUA RAPAT: Diskors atau dilanjut? Tidak 20 menit lagi. Nanti setelah ini Kementerian Sosial. Ini Pak Khatibul Umam bagaimana? Mau bicara kan?
jam 2 kita ada dengan
35
F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.): Ya kalau dikasih waktu. KETUA RAPAT: Kaji dulu Pak soal waktu. Apakah kita skors atau lanjut. F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.): Fleksibel saja kalau saya sih. Kalau yang mau shalat dan makan silakan. Sambil pada saat yang sama rapat berlangsung bisa juga. Terserah Pimpinan saja, Pimpinan bagaimana, ketok palu saja kok. KETUA RAPAT: lagi.
Kalau begitu begini, inikan soal waktu dulu. Nanti kita lanjut saja dulu, ya kasih waktu 20 menit
F-PDIP (AGUS SUSANTO): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. F-PDIP (AGUS SUSANTO): Saya rasa kita skors saja. Nanti kita rapat ini mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu tidak murah Pimpinan, ini kita bicara Pimpinan mengundang kami untuk berbicara anggaran. Kalau kita hanya menuruti ini saja anggaran, mana, apa fungsi kita di sini? KETUA RAPAT: Pak Agus, ini bukan berarti menuruti. Ini cuma mengalokasikan waktu untuk menjawab. Kalau persoalan Bapak setuju atau tidak setuju dengan itu, nanti kan belum ada kesimpulannya. F-PDIP (AGUS SUSANTO): Jadi kita butuh waktu. KETUA RAPAT: Sebentar Pak Agus, saya jelaskan. Kalau nanti sudah dijawab oleh Pak Kepala Badan dan Ibu Menteri, lalu Bapak tidak setuju, nanti kita bisa skors lanjut lagi. Kan masih ada waktu yang lain.
36
F-PDIP (AGUS SUSANTO): Karena kita akan membuat kesimpulan persoalan anggaran, tentu kita butuh waktu untuk kita tanya jawab. Jadi harapan kita bagusnya kita skors. Nanti kita ulangi lagi. Nanti kalau kita lanjutkan hanya dengan 20 menit, kesimpulannya tidak memuaskan, apa artinya Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Agus begini, saya ini hanya usulan dari sebagian kawan. Ini dilanjutkan sampai jam 13.30 untuk memberikan jawaban. Bukan berarti setelah jawaban itu selesai. Kalau Bapak belum puas dengan itu nanti bisa diskors. Nanti jam 2 kita mulai lagi dengan Menteri Sosial karena kita sudah undang mereka. Nanti itukan bisa diskors lagi kapan misalnya Bapak ada waktu kita sepakati waktu lagi untuk menyepakati ini dengan kepala badan dan Ibu Menteri. Saya kira Kementerian dan lembaga ini tidak ada masalah dengan itu Pak. Tapi kita beri kesempatan dulu untuk dijawab yang tadi yang 10. Itu saja sudah kita korting pertanyaan itu, mestinya ada 14 orang tapi hanya 10. Bagaimana Pak Hasan? F-P. NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.): Diskors saja. Nanti jawabannya itu setelah Rakor Pimpinan dengan Kepala Badan dan Ibu Menteri. Itu mungkin bijak Pak. Biar shalat, biar makan, kan begitu. KETUA RAPAT: Sebenarnya sudah paham kita, kalau begini kan jelas barang itu. Baik, kalau begitu Pak Agus begitu ya kita skors untuk kita kembali pada pukul berapa ini. Diskors berapa lama? Saya usul begini, kita skors 20 menit atau 30 menit nanti kita balik ke sini lagi untuk mendengar jawaban, setelah itu kita langsung masuk ke Menteri Sosial. Setuju ya? (RAPAT : SETUJU) Baik, dengan demikian rapat ini saya skors 20 menit. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. (RAPAT DISKORS PUKUL 13.12 WIB) KETUA RAPAT: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Atas izin Ibu Menteri dan Kepala Badan, skors saya cabut kembali. (SKORS DICABUT) Baik, berikutnya tadi kita sudah mendapat pertanyaan dan respon dari Anggota Komisi VIII DPR RI terkait usulan-usulan program yang disampaikan. Berikutnya kita beri kesempatan kepada Ibu 37
Menteri dan Kepala Badan untuk memberikan tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan dan respon yang diberikan oleh Anggota Komisi VIII. Saya persilakan. MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Ini saya hanya ringkas-ringkas saja Pak atau merangkum apa yang tadi ditanyakan kepada saya. Saya secara pribadi mungkin juga jajaran saya termasuk iri juga melihat Pak Syamsul yang dananya lebih besar dari saya dan juga kementerian lain. Namun apa boleh buat ya Pak, ini saya juga baru masuk dan setelah saya masuk juga memang sudah diprogramkan anggaran untuk tahun 2015. Jadi betapa kita jalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan, namun diharapkan tahun 2016 ke depan akan dinaikan. Sebab sekarang ini kami sedang membuat pemetaan sesuai dengan isu-isu yang terjadi di lapangan dan ke depan isu-isu itu akan kami pakai untuk membuat terobosan-terobosan baru untuk menaikan anggaran kami ke depan. Yang berikut tentang dana dekon ini tadi banyak yang bertanya tentang dana dekon. Tadi saya sudah katakan bahwa akan kami kaji kembali. Jadi dari jumlah 20 miliar itu tidak akan berubah tapi daerah-daerah pasti akan berubah dan kami sedang membuat baseline survey pemetaan sesuai dengan 34 provinsi ini sesuai dengan needs, sesuai dengan wants, jadi akan ada need analysits, need assessment untuk melihat need and want setiap daerah, karena ada daerah-daerah prioritas yang perlu diperhatikan. Dan juga ada daerah-daerah mungkin yang sudah tidak membutuhkan karena badan pemberdayaan perempuannya sudah dengan dana yang cukup tinggi. Jadi itu akan ditetapkan kemudian. Namun dana dekon ini kami akan mengarahkan lebih banyak ke implementatifnya. Jadi khusus GP2TP2HA akan jadi perhatian khusus dalam dana dekonsentrasi itu. Dan yang berikut tentang revisi undang-undang menteri yang tadi diperhatikan revisi UndangUndang Menteri Negara kami akan berusaha mengkaji itu lagi biar ada revisi terhadap kementerian negara, siapa tahu bisa berubah nanti untuk bisa jadi menteri teknis. Dan ada beberapa terobosan yang sementara kami buat karena memang kami merasa setelah kami mengadakan survey kemanamana, saya baru mulai dari Indonesia Timur dan survey mengatakan ada beberapa isu seperti KDRT paling tertinggi di sana. Dan saya sudah memulai di sana. Saya sampai masuk ke gereja-gereja, masjid-masjid, untuk memberikan pemahaman karena kami dari kementerian sudah membangun mitra dengan organisasi agama untuk menangani kasus seperti itu. Bagian dari koordinasi dan advokasi. Saya juga sudah berusaha untuk membangun kerja sama dengan CSR untuk menangkap isu yang berkembang tentang TKI yang pemulangan TKI dan TKW dari luar negeri. Kami bekerja sama sedang membangun satu wacana untuk bekerja sama dengan Tahir Foundation untuk membuat balai pemberdayaan perempuan khusus untuk TKW di 33 provinsi dan ini sudah berjalan. Jadi kami tidak mengharap sepenuhnya dana dari kementerian, kalau dana ini kita harapkan sedikit tidak mungkin akan mencapai. Oleh karena itu kami membangun mitra dengan luar termasuk membuat satgas Srikandi Indonesia untuk membantu kami melaporkan apa saja yang terjadi di lapangan. Jadi mempermudah kami untuk menangani kasus-kasus kekerasan dan perempuan. Itu dua hal yang sedang kami buat untuk dilaksanakan di tahun 2015 mendukung yang tadi kami sudah jelaskan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR. Hanya itu yang bisa kami sampaikan Pak Pimpinan Sidang yang kami muliakan. Kami pada dasarnya menerima yang ada, namun pasti terobosan kami ke depan pasti tetap akan ada sesuai dengan visi misi presiden sebab kami baru saja dilantik, baru saja ada perubahan pemerintahan baru, jadi kami belum bisa menerobos masuk tanpa harus ada ya proses ke arah itu karena ini betul-betul adalah kita harus merubah mindset dan betul-betul revolusi mental yang harus kita buat. Jadi kami tetap ke depan akan berusaha agar kalau bisa anggaran kita dinaikan. Karena dimana-mana saya berjalan seolah-olah isu perempuan dan anak ini mereka tidak melihat Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, atau menteri ini, yang mereka melihat bahwa Menteri Perempuan Anak. Pasti isu-isu, 38
kasus-kasus, tentang perempuan dan anak itu menurut masyarakat dijawab oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan itu satu tantangan besar untuk kementerian kami ke depan untuk melihat itu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pimpinan Sidang. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Menteri. Selanjutnya Bapak Kepala Badan. KEPALA BNPB: Terima kasih Pimpinan. Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, Pertama saya ucapkan terima kasih atas berbagai masukan dan itu tentu memberi dorongan pada kami. Misalnya saja ada laporan dari Ibu Endang Maria Astuti bahwa dana on call sulit terakses oleh daerah. Ini mohon nanti disampaikan saja Bu. Karena di RKAKL yang pernah kami serahkan dulu, mudah-mudahan terdistribusi oleh Sekretariat. Tadi Pak Agus kok mengatakan belum ada RKAKL. Ini misalnya ada per provinsi Bu Endang, ini yang lama ya yang waktu kita RDP kemarin ya. Jawa Tengah saja pada tahun lalu menerima Rp74.162.412.600,- ini untuk on call. Mungkin Ibu nanti menanyakan kabupaten mana saja gitu ya. Kemudian juga misalnya Sumatera Utara Rp131 miliar dan seterusnya. Tentu ini diberi tidak sama rata seperti dana dekon tadi, tapi berdasarkan kebutuhan pada saat itu kita hitung. Ini semua ada dari NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, semua provinsi. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan tempat Pak Syamsu Rp10,763,749.000,- ini untuk dana on call yang tahun lalu Pak. Jadi on call ini kejadian, baru mengajukan ya kan. Kejadian, kami datang, lalu kami caranya begini Pak ada bencana lalu kami datang, nanti kalau rekan-rekan Anggota DPR bersama kami, kita kasih dulu pertama kali dana untuk semacam modal awal lah untuk membantu bupati setempat. Sambil jalan sambil kita menghitung berapa kebutuhannya kalau ada pengungsian sampai lama segala macam kalau dia ajukan baru kita berikan. Itu pada saat terjadi bencana saja. Setelah itu baru kita menghitung pada saat yang sama juga untuk … yang nanti akan kami bawa ke komisi ini. Jadi Bu Endang begitu mekanismenya untuk dana on call. Kalau nanti ada yang terjadi bencana, tidak dikasih, tolong kasih tahu kami. Cuma sekali lagi ya jangan sampai misalnya dulu pernah terjadi ya hanya genteng jatuh 5 biji itu saja harus ke kita. Ini benar, tidak guyon. Sampai saya bilang janganlah terlalu begitu. Ya benar-benar nanti harus sesuailah mana yang bisa diatasi oleh daerah, mana yang provinsi. Tadi yang disampaikan Pak Anda tadi memang ada yang minim saya tahu. Memang dana itu merupakan perjuangan kami bahwa ada satu daerah itu yang untuk menggaji pegawainya saja itu lebih dari 50% itu ada. Jadi agak repot juga. Ibu Itet terima kasih atas dukungannya satu pintu Bu untuk dana. Jadi mekanismenya bahwa uang 4 triliun itu masuk ke DIPA nya keuangan sebenarnya. Tapi direvisi masuk ke kita, begitu Bu. Sehingga kita tidak dikasih 4 triliun brek begitu tidak. Seperti sekarang ini kami baru mengajukan berapa miliar dikasih, tapi jatah kita adalah 4 triliun. Kalau itu kita terserap semua, ya bagus. Tapi yang saya sampaikan rata-rata untuk dana on call tahun lalu dan sebelumnya hanya 1,2 triliun, sekarang saya mau untuk 2,5 triliun. Sehingga kalau Bapak/Ibu setuju untuk 2,5 triliun itu saya lanjutkan. Yang 1,5 triliun itu untuk dana RR. Sekali lagi ini untuk ya istilahnya ya rata-rata bencana ya. Saya tidak 39
berani mengatakan, karena bencana walaupun seringan apapun tetap saja merupakan tragedi. Tapi kalau misalnya seperti Sinabung, Merapi, kan memang sampai 500 ribu orang Bu. Berarti itu harus ada tambahan lagi dana sendiri. Yang kedua, untuk program penelitian dan teknologi ini saya terima kasih atas dukungannya karena sampai saat ini kami tidak punya Litbang. Jadi kami tidak punya organisasi Litbang. Jadi nanti pada saat kita akan mengubah undang-undang dan sekaligus nanti saya akan ajukan, nah pakai mana, saya bekerja sama dengan universitas. Dana dari kami mereka yang mengadakan penelitianpenelitian termasuk dengan Ristek. Dananya kita ambil untuk kepentingan penelitian. Tetapi kami belum punya organ Litbang. Jadi Pak Sutopo ini sebenarnya sudah APU (Ahli Peneliti Utama) harusnya profesor, tapi karena di tempat kami tidak ada Litbang jadi tidak bisa. Boleh jadi profesor agar keluar dulu. Jadi begitu formalistiknya kita punya negara ini, dia keluar dulu jadi profesor, balik lagi, kan tidak mungkin hanya seperti ecek-ecek. Jadi beliau itu sebenarnya sudah cocok dibilang prof. Kalau lihat dari batuknya itu sudah cocok. Hanya karena tidak punya Litbang saja di tempat kami. Awalnya dulu memang kita dibatasi. Nanti cerita tentang pertumbuhan BNPB ini nanti cerita yang lain, tidak tahu nanti acara apa. Supaya Ibu tahu bagaimana ketika lahir itu tidak langsung besar. Ada juga keinginan untuk membonsai juga dulu Pak. Jadi perjuangan itu yang Bapak/Ibu menanyakan tentang apakah perjuangan, kamu sudah berjuang. Dan sekarang Alhamdulillah bisa menerobos itu. Kemudian tentang penyerapan tadi Bu, saya tidak takut ada tambahan. Cuma tadi saya bilang kalau bisa nambahnya itu jangan bulan November, tok benar itu bulan September. Karena kalau itu yang terjadi saya harus menyerap 500 miliar dalam 1 bulan, itu sama saja bohong karena kita untuk tender saja 40 hari. Loh kok ngomongnya di Komisi VIII, ya itu ada ceritanya juga. Tapi artinya penambahan-penambahan itu yang nanti pasti ditambahi nanti. Makanya kenapa saya kasih dana 1,6, supaya nanti ada ruang untuk menambah terus. Begitu saja. Kemudian Pak Samsu Niang terima kasih sekali. Jadi yang pertama betul Pak bahwa apa yang kami lakukan ini masih jauh dari, ini ada data, monitoring kami untuk data kita memperkuat itu. Jadi untuk peralatan ini baru terpenuhi 40% dari 460 kabupaten/kota. Sedangkan untuk logistic itu baru 0,2% yang ke daerah, tapi tentu ada alasannya. Dan nanti sekaligus saya mohon juga kalau Ibu/Bapak berkenan mampir ke BPBD tolong dicek juga. Ada cerita yang namanya perahu karet yang begitu mahal itu ditaruh di taman kanak-kanak. Karena tidak ada gudang. Ada cerita dari Ibu Itet di dapilnya Ibu, nanti dicek lagi, mobil itu bannya diganti. Makanya sampai ketika Pemda ada yang minta bequ itu saya batalkan. Nanti dikasih bequ tidak bisa merawat malah yang alat utamanya itu yang dicuri orang, dia tinggal keple begitu saja tidak bisa ditegakan. Biar pun pakai berapa pil itu tidak bisa. Itu ada obatnya. Mesinnya itu loh Pak. Bapak/Ibu sekalian kita harus bicara tentang fakta, bahwa apakah daerah yang membutuhkan itu ketika kita kasih itu dia mau merawat? Kan ada janjinya Pak. Kita pernah kasih kapal, dikasih latihan, 2 bulan jebol. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.): Pak, izin interupsi sedikit. Kalau kasus-kasus seperti itu kasus ya Pak. Tapi apakah tidak ada pengawasan sampai terjadi demikian. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ini yang mana, soal yang tidak bisa tadi?
40
F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.): Soal yang bannya diganti, kemudian ini bagaimana. KEPALA BNPB: Apalah daya awak ini mengawasi se-Indonesia ini. Itukan ada irjenprov, ada Irwilprow, kalau semuanya dari kami berat lah Bu. Beratlah itu, susah pengawasan seperti itu. Artinya seharusnya pak bupati atau pak gubernur yang diberikan itu juga harus memanfaatkan perangkat-perangkat di situ. Ini kita bicara jangan yang itu, kenyataannya seperti itu. Yang kedua, logistik itu mempunyai masa kadaluarsa. Jadi kalau kita berikan ke daerahdaerah, lalu kadaluarsa, itu terjadi di Jatim. Mohon maaf ini Jatim daerah saya pun bisa begitu. Di Jatim itu termasuk dapil sana, daerah Banyuwangi waktu itu, itu kejadian ternyata sudah kadaluarsa. Padahal sudah dikasih tahu. Sebelum kadaluarsa tolong dipakai latihan. Jadi makanan-makanan entah itu supermie, atau makanan siap saji kalengan itu kan ada expired datenya, itu kita bilang menjelang kadaluarsa orang bikin latihan. Latihan mereka sendiri saja, makan saja itu tidak apa. Tapi tetap saja begitu pas bencana dikasihkan, stempelnya BNPB. Masuk koran bahwa BNPB kasih makanan kadaluarsa. Ini juga kita hati-hati sekali Pak. Yang ketiga, logistik di simpan di gudang provinsi yang mana provinsi tidak punya dana yang cukup untuk mendorong ke daerah. Ini terutama ke daerah-daerah Ibu Prof kita ini di Papua. Itu dari satu tempat ke tempat lain untuk mendorongnya itu tidak kuat. Ini berarti saya minta dukungan. Apakah dorongan ini harus kami dorong dari Jakarta sampai ke kabupaten itu atau bagaimana atau kita tetap ada hirarki. Kalau selama ini kami ke provinsi. Kalau Ibu/Bapak mengatakan dorong saja Pak sampai kabupaten, ok berarti uang untuk itu harus kita tambahkan hanya untuk dorong saja. Dan itu apakah baik atau tidak nanti kita lihat. Kalau untuk daerah oklah tidak usah kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah ini Pak pergantian pejabat, itu 1 tahun bisa 4 kali. Ini juga menyebabkan pengetahuan tentang ini juga berpengaruh. Sehingga faktor-faktor ini akan, dan tentang monitoring memang sudah ada. Jadi selalu kalau kami ada ke sana gantian kita nitip, diberi satu datang, dititipi, begitu juga dengan yang lain. Tapi terima kasih Ibu Itet. Pak Samsu Niang terima kasih. Kemudian untuk Ibu Endang Srikarti Handayani, helikopter waduh belum terpikir Bu. Kalau helikopter itu, Ibu pernah naik helikopter atau belum? Belum ya? Nanti sekali-sekali lah kita naik helikopter itu. Sudah? Oh nanti ya, supaya adrenalinnya bisa dirasakanlah. Apalagi kalau bawa helikopter ke Papua. Sementara ini kami belum memikirkan itu Bu, alasannya karena kami bisa memanfaatkan TNI yang dia sudah standby beberapa helikopter di beberapa provinsi. Tetapi kami tidak mengurangi jam terbang mereka, kita beli jam terbangnya. Jadi jam terbang itukan berarti satu kali jam terbang untuk pesawat 3.000 USD, kalau yang helikopter berapa itu kita beli. Dan itu diizinkan karena kami sudah punya MoU dengan TNI. Jadi sementara ini kami masih ke sana. Tapi untuk helikopter pemadam kebakaran kita belum punya ahlinya Bu. Jadi terpaksa ini kita sewa ke luar negeri terus. Saya sudah menyampaikan ke TNI bisa tidak dilatih dimana, nampaknya belum ada pelatihan untuk ini. Karena membawa air sampai 5 ton itu membawa helikopter itu memang diperlukan kemahiran sendiri. Belum lagi dia di atas api yang sangat luas ya Bu. Jadi selama ini memang betul Ibu Endang sangat kritis untuk itu. Seandainya ada helikopter, pilotnya belum ada. Jadi helikopter ini bukan sekedar untuk mengirim logistic tetapi juga untuk pemadam kebakaran. Cuma itu diperlukan kemampuan yang khusus. Kemudian untuk data-data longsor dan seterusnya. Alhamdulillah tiap hari kami… F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.Sg., M.H.): Interupsi, 1 detik saja. 41
Apakah kebakaran juga tercover BNPB ya? Terima kasih. KEPALA BNPB: Jadi kebakaran hutannya sendiri itu urusannya kehutanan dan pertanian. Tetapi kalau presiden mengatakan itu sebagai bencana asap, his problem, maka itu bisa diserahkan kepada kami tapi atas perintah Bapak Presiden. Itulah yang kami sering koordinasi dengan kehutanan. Jangan akhir-akhir baru diserahkan ke kami. Karena sewa pesawatnya saja Bu itu bisa antri sampai 6 bulan. Karena di dunia ini pesawat untuk pemadam kebakaran tidak terlalu banyak. WAKIL KETUA (DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M./ F-PG): Maaf Pak, melalui Pak Ketua. Kalau Riau ini bagaimana kategorinya? KEPALA BNPB: Riau yang sekarang ada 30 hot spot, yang mana Pak yang sekarang atau yang dulu? Kalau yang dulu masuk ke kami Pak. Jadi kami dana on call untuk itu karena sudah menjadi persoalan diplomasi Pak karena Singapura sudah mulai teriak-teriak sehingga mengamankan itu, kami harus bergerak cepat dan kami mengamankan lebih dari 3.500 pasukan dari Jakarta. Mengapa harus dari Jakarta? Ya supaya tidak terkontaminasi juga orangnya. Pak Hasan Aminuddin, ok jadi beliau mengharapkan agar Komisi VIII, kita kan namanya mitra ya Pak. Ya mitra ditambah sejati Pak. Jadi mitra sejati itu, jadi kalau kebencanaan kita bisa samasama, tidak hanya mitra tapi mitra sejati. Kemudian Pak Agus Susanto, jadi RKAKL yang lama ini cuma yang 118 M tadi yang berpindah tadi itu memang belum ada, tetapi setidak-tidaknya kami sudah melaporkan bahwa itu masuk ke program-program yang sudah disepakati sebelumnya. Kami tidak menambah program. Ibaratnya tadi kami menanak telur 10 biji sekarang saya tambahi 3 biji, waktunya sama. Hanya itu tadi, kalau telur 10 biji 20 menit, tambah 10 ya tetap 20 menit. Hanya itu saja, saya tidak menambah, tiba-tiba saya akan merebus singkong, tidak. Tetap telur itu. Jadi Pak Agus Susanto tidak ada, mohon disampaikan kalau memang beliau memerlukan informasi lebih lanjut. Ibu Saras tidak tanya pada saya. Sudah mahfum saya kira. Kalau tanya pada saya lebih nangis lagi. Ibu tahu orang-orang yang kena bencana itu adalah pola kelompok rentan. Perempuan hamil, anak-anak, orang tua. Tetapi itu juga harus dilakukan dengan cara yang Indonesia, Indonesia ways. Kalau menurut PBB orang tua harus dipisahkan, di sini dipisahkan mati dia. Karena dia ingin dipijat oleh cucu, jadi cara kami adalah cara Indonesia. Yang kami juga ingin mendapat masukanmasukan. Pak Ahmad Mustakim, jadi apakah kepala badan itu setingkat menteri atau tidak. Bagi kami enaknya itu tidak setingkat menteri, kalau setingkat menteri nanti kita rapat terus Pak. Sidang-sidang kabinet saya rapat, harus hadir kan. Kalau badan ini ya ada bencana kita harus berangkat, tidak usah menunggu. Soalnya kalau kita harus sudah sampai di Riau, ke Aceh, tahu-tahu ada rapat kementerian wah itu berat juga. Saya kira asal didukung Komisi VIII, badan pun itu cukup power full. Bagaimana caranya, kami pernah di sini rapat bersama Menteri Keuangan. Jadi yang setelah rapat ini saya disuarakan oleh Ibu/Bapak sekalian, diketok oleh Menteri Keuangan di sini, berarti saya yang mendapat untung. Itukan namanya mitra sejati itu ya kan.
42
Anggaran yang tadi saya lihat tidak ada yang mempersoalkan apakah 2,5 atau 1,5 jadi saya anggap itu kita lanjut saja ya Pak. 2,5 untuk on call, 1,5 untuk rehab rekon. Bila ada bencana yang besar tentu saja melalui Komisi VIII juga kami minta agar rehab rekonnya dibesarkan, ditambahkan. Pak Ahmad Fauzan, ok tadi sudah. Kemudian Pak H. Anda, yang 26 M itu nanti akan kami masukan ke program logistik yang dapat hadiah atau reward dari Menteri Keuangan tadi itu jumlahnya masuk tidak? Sudah masuk sini? Dana cadangan setuju. Yang terakhir Pak Sodik, untuk sosialisasi mitigasi, film-film dan seterusnya saya kemarin saya salah Pak. Kami menyampaikan pada Bapak bahwa 2 hari lalu ada pemutaran film yang judulnya nyanyian musim hujan. Memang bencana itu agak puitis kadang-kadang Pak. Badai besar begitu namanya Catherina, persoalan kekeringan El Nino Lanina, jadi agak dibikin begitu sepertinya. Saya ingat waktu saya di Timtim dulu juga begitu, jelas perang seperti itu timnya namanya tim susi, tim umi, tim tuti, jadi gaya-gaya tidak tahu itu. Semakin kritis seseorang atau semakin keras pekerjaan itu semakin romantis orang itu, contohnya saya. Jadi ada film yang dulu adalah kabar dari samudera, pesan dari semua tahun lalu Pak, tahun sekarang adalah nyanyian musim hujan. Padahal banjir begitu katanya nyanyian. Jadi kami kerja sama dengan teman-teman sineas Riri Riza, saya kira Bapak kenal, saya malah belum kenal. Kemudian untuk buku-buku itu kami juga kerja sama dengan Kemendikbud Pak. Tapi kami sendiri terima kasih atas peringatan Bapak ini nanti kami akan wujudkan dalam film-film animasi. Paling tidak di youtube. Saya kira cukup Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya kira sudah dijawab semua. Karena ini kita masih ada rapat seharusnya mulai pukul 14 tadi dengan Menteri Sosial, ini sudah lebih dari 40 menit. Saya kira kalau tidak ada lagi ini kita masuk kepada draf kesimpulan rapat, karena kita juga dikejar oleh waktu. Saya mohon Sekretariat untuk menampilkan dan membagikan draf kesimpulan rapat. F-P. GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DHIRAKARYA DJOJOHADIKUSUMO): Maaf Pimpinan, selagi menunggu. Ini tadi kan ditanya kenapa saya tidak menanyakan. Bukan saya tidak peduli dengan BNPB Pak karena ada Panja nanti bisa panjang lebar dalam semuanya kita bahaslah Pak. KETUA RAPAT: Jadi mungkin termasuk soal regulasi tadi Pak Kepala. Tadi kan Bapak Kepala bicara soal regulasi. Mungkin kawan-kawan di Panja nanti bisa membicarakan soal hal-hal lain. Jadi kami minta masukan dari eksekutif ya terkait hal itu. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa memperbaiki. Karena memang undang-undang itu kalau sudah beberapa tahun dipakai itu sudah harus diperbaiki karena tantangan bencana kan dari waktu ke waktu berubah. Apalagi kalau intensitas bencana kan makin tahun makin banyak, tentu itu harus disesuaikan dengan itu. Saya kira itu Pak. Silakan Pak. KEPALA BNPB: Untuk Ibu Saras dan juga Ibu-ibu Panja yang lain, kalau bisa saya juga bicara sebagai Kepala BNPB tapi saya juga bisa seperti RDPU. Karena saya juga bagian dari anggota ahli kebencanaan Indonesia. Kalau diizinkan, jadi saya tidak hanya bicara formal saja, bahkan saya bisa bicara beberapa 43
pendekatan teoritis, sekaligus juga tuntutan global tentang kebencanaan ini dari sisi-sisi yang kami punya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Prof. Syamsu Ma‟arif inikan profesor ya jadi sudah ahli di situ. Dan yang paling penting sebetulnya dari situ adalah pengalaman. Saya tidak tahu ini sampai, kita kan berharap Pak Syamsul ini InSya Allah akan tetap jadi Kepala Badan sampai pada periode ini. Tapi andaikata tidak kan harus meninggalkan legacy, meninggalkan warisan yang bagus supaya nanti bisa dilanjutkan oleh siapa pun yang duduk disitu dan tidak jauh berbeda kebijakannya. Jadi mudah-mudahan itu bisa didukung. Kalau Ibu Menteri Pemberdayan Perempuan ini kelihatannya sudah pasrah saja kelihatannya Bu ya, tinggal nanti bagaimana kita usulkan untuk perubahan peraturan undang-undang tadi itu. Jadi mudahmudahan ada secercah harapan lah untuk Ibu dari Ibu Sarah tadi. Ibu Sarah ini harus bicara dengan fraksi, Bu. Jadi jangan dimarah-marahi Ibu Menterinya, beliau itu sebetulnya tidak anu juga jadi. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Maaf Pimpinan, Tadi saya sudah jelaskan, saya tidak marah-marah sama Bu Menteri pun tidak, cuma kita sama-sama frustasi sebenarnya itu, sama sebenarnya kita. KETUA RAPAT : Yang boleh marah-marah disini Ibu Endang Srikarti Handayani, kalau yang lain ya saya kira tidak perlu ya. Ibu Endang ini kalau sudah senyum ke saya itu tapi kalau dia itu begini yang terhormat Bapak Kepala Badan, yang saya cintai Ibu Menteri tapi kalau ke Pimpinan ga pernah itu. Jadi agak lucu juga begitu. Kalau dengan Pimpinan Sidang, Pimpinan Sidang saya mau nah gitu. Nanti ngomong sama Kapoksinya Bu ya supaya jangan berkepanjangan cerita kita ini. Saya langsung saja karena waktunya sudah mepet, ini ya yang terakhir ini. Yang terakhir mana? Baik, izinkan saya membacakan draft kesimpulan rapat Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana masa persidangan II tahun sidang 2014/2015, Selasa 10 Februari 2015. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang agendanya adalah pembahasan alokasi APBN-P tahun 2015, hasil pembahasan anggaran dari Badan Anggaran DPR RI dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp217.719.899.000,- yang dialokasikan untuk : a. Program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp92.360.499.000,b. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp67.466.600.000,c. Program perlindungan anak sebesar Rp57.885.800.000,Dari total anggaran tersebut diatas dialokasikan untuk dana dekonsentrasi sebesar Rp20 milyar yang akan diberikan kepada 28 provinsi. Adapun dana dekonsentrasi tersebut dialokasikan untuk 44
a. Dana dekon program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp10 milyar. b. Dana dekon program perlindungan anak sebesar Rp10 milyar. Selanjutnya dalam menentukan persebaran program dan alokasi anggaran untuk dana dekonsentrasi tersebut dilakukank dengan mengakomodasi dan memperhatikan aspirasi daerah. 2. Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pagu anggaran tahun 2015, pagu awal adalah sebesar Rp1.681.581.850.000,- yang dialokasikan a. Program pendukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp210.353.950.000,b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB sebesar Rp423.497.700.000,c. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB sebesar Rp21.475.000.000,d. Program penanggulangan bencana sebesar Rp1.026.255.200.000,Selain itu Komisi VIII DPR RI juga menerima dan menyetujui self blocking terhadap biaya perjalanan dinas sebesar Rp118 milyar sehingga dipa tahun anggaran 2015 menjadi Rp1.681.581.880.000,Selanjutnya dalam menentukan persebaran program dan alokasi anggaran untuk dana dekonsentrasi tersebut diatas, dilakukan dengan mengakomodasi serta memperhatikan aspirasi daerah. 3. Dalam rangka meningkatkan kinerja BNPB tahun 2015 maka Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan hendak memperjuangkan usulan tambahan anggaran tahun 2015 yang meliputi : a. Usulan alokasi dana tunjangan kinerja BNPB tahun anggaran 2015 sebesar Rp21,23 milyar. b. Usulan perubahan komposisi dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp4 triliun yang telah tersedia di Kementerian Keuangan RI dengan rincian : 1) Rp2.500.000.000.000,- sebagai dana siap pakai sampai dengan akhir tahun 2015. 2) Rp1.500.000.000.000,- sebagai dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta kepada Kepala BNBP untuk secepatnya menyampaikan rincian usulan anggaran tersebut. Nah, ini draft dan kesimpulan rapat kita. Saya mohon tanggapan dari kawan-kawan Komisi VIII sebelum kita meminta tanggapan dari Ibu Menteri dan Kepala Badan. Apa sudah dianggap cukup? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Yang nomor 2 mungkin itu pagu awal itu, angka-angka yang ditampilkan itu pagu awal. Kalau pagu akhir sesuai tadi dengan disampaikan semula memang kan 210 itu kan menjadi 186. Kemudian yang 423 itu kan tetap, kemudian yang C itu dari 21.475 itu menjadi 12. Kemudian yang berikutnya yang D itu dari 1 triliun 26 menjadi 1.058 itu pagu awal yang ditampilkan. KETUA RAPAT : Yang dibacakan tadi pagu awal. Jadi yang benarnya? 45
F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Yang benar pagu akhir sesuai dengan buku halaman 4 itu mestinya. Dari 210 menjadi 186.991.374 yang 423 tetap. Kemudian yang 21 itu menjadi12.508.677 kemudian yang D dari 168 menjadi 1058. Kenapa tidak langsung saja, itu kan pagu akhir? Kalau pagu awal kan disepakati ketika diajukan oleh Pak SBY. KETUA RAPAT : Yang lain? F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Bapak Pimpinan, poin 3. Poin 3 itu bukan mengusulkan karena kalau mengusulkan berarti kan belum persetujuan. Pagu anggaran perubahan tahun 2105 ini sudah disetujui pagunya. Jadi waktu bikin kita itu laporan disini bukan diusulkan, kita menyetujui alokasi tunjangan kinerja misalnya segitu. Begitu juga menyetujui perubahan a dan a. Jadi bukan perubahan, jadi dana cadangan yang 4 milyar itu terbagi 2, prinsipnya kita menyetujui bukan mengusulkan, menyetujui sehingga memberikan suatu support kekuatan kepada BNPB, beliau sudah melaporkan ke kita, kita sudah menyetujui karena prinsip pagu anggarannya sudah disetujui mereka punya dana cadangan 4 milyar. KETUA RAPAT : Baik. Poinnya sudah dapat, Pak. Tolong diperbaiki itu Pak Sekretariat itu. Jadi dalam rangka meningkatkan kinerja BNPB tahun 2015 maka Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan tahun anggaran 2015. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Termasuk yang terakhirnya itu poin 2 dibawahnya juga sama itu. Selanjutnya Komisi VIII DPR Ri meminta kepada BNPB untuk secepatnya menyampaikan rincian usulan, tidak ada lagi Dirjen usulan, ga ada usah usulan-usulan lagi, prinsipnya kita menyetujui anggaran. KETUA RAPAT : Dihapus usulannya. Sudah dihapus nanti Pak Nanda berbalik pikiran bisa ribut lagi, coba dihapus segera itu usulan. Baik, yang lain? Kesempatan yang lain? Waktu kita tinggal mungkin 5 menit lagi ini sebelum selesai. Ini jangan BNPB saja, ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan bagaimana? F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Kalau bisa surat ini, persidangan ini dibagi 2. Masing-masing lembaga BNPB dan juga menteri, jangan digabung seperti ini sebab kalau digabung seperti ini seolah-olah Pak Profesor 46
Syamsul Ma‟arif bertanggung jawab juga dengan ini anggaran perempuan. Ibu Yohanna bertanggung jawab juga dengan BNPB. Sebaiknya dipisahkan saja Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik, Prof. Kebetulan ini soal teknis tulisan ya. Ini kan rapat gabungan Prof, jadi kesimpulannya pun gabungan. Kemudian yang kedua, yang menandatangani di bawah yang bertanggung jawab juga gabungan jadi tentu karena rapat gabungan pasti akan mudah dipahami bahwa pertanggungjawabannya itu tentu pertanggungjawaban masing-masing lembaga dan kementerian. Saya kira itu jawabannya Prof. Kalau dibuat 2 ini biasanya kita juga rapat gabungan dengan beberapa Dirjen, semua ikut tanda tangan Pak. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Kalau dirjen-nya satu kementerian boleh tapi ini lain. KETUA RAPAT : Coba tanggapan yang lain bagaimana? Kalau dirjen itu semua gabungan boleh tapi ini kalau ini menurut saya tidak bisa begini sebab seolah-olah tanggung jawab Ibu Yohanna bertanggung jawab juga dengan anggaran-anggaran BNPB gitu. Sebaiknya dipisah. WAKIL KETUA (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum/F-PG): Barangkali begini Pak Ketua. Jadi ini kan sudah menjadi Protap prosedur tetap yang tentu saja ini penjabaran dari UndangUndang MD3 begitu. Nah, jadi yang bisa menjelaskan dan preseden-nya selama ini seperti apa? Mungkin dari Sekretariat ya, dari Sekretariat Komisi. Jadi ini sudah berjalan memang, tidak masalah karena pertanggungjawaban ini masing-masing. Peristiwanya saja, tapi usulan ini bisa dipertimbangkan begitu. Jadi tidak salah tetapi barangkali bisa dipisah walaupun rapat gabungan. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Rapatnya bisa gabungan tapi pertanggungjawabannya bukan gabungan, Pak. Pertanggungjawaban bukan anggaran. Rapat boleh gabungan kecuali kalau dirjen di satu kementerian misalnya : Menteri Agama 4 dirjen gabung bisa tapi ini beda kelembagaan kementerian ini. Saya kira boleh tinggal misahkan ga terlalu susah toh teknisnya. WAKIL KETUA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc/F-P.GERINDRA): Pak Ketua, ini dapat informasi dari Sekretariat. Pertama, Profesor tidak ada aturan khusus yang melarang penggabungan, dan yang kedua adalah hal ini sudah biasa berlaku seperti itu dan yang ketiga dari segi pelaporan juga tampaknya akan lebih efektif dan bertanggung jawab karena sama-sama saling mengetahui dalam laporan, dalam kesimpulan seperti halnya sama-sama saling mengetahui dalam proses diskusi dan tanya jawab ini. Begitu Pak dari segi hukumnya saya terima dari Sekretariat. 47
KETUA RAPAT : Pak Nanda, itu mic-nya dimatikan Pak. Cukup Pak Prof penjelasan dari Pak Sodik ya? F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Cukup, saya dengar tapi saya tidak mengerti kalau 2 badan berbeda bertanggung jawab untuk satu lembaran anggaran. Mana dasar hukumnya itu? KETUA RAPAT : Jadi begini Prof. Ini kan hasil rapat ini gabungan, kesimpulan gabungan. Nanti untuk RKAKL-nya itu ini kan belum final ini nanti ada lagi rincian yang Bapak-bapak tadi minta rinciannya akan diajukan lagi kepada kita dan itu nanti pasti akan terpisah soal pertanggungjawabannya itu pasti akan terpisah. Kemudian berdasarkan sejarahnya memang rapat gabungan ini usulan dan kesimpulannya juga gabungan dan ini akan disampaikan kepada Banggar besar dari apa yang kita bicarakan ini dan mereka sudah mengerti soal bagaimana pengalokasikannya dan sudah disetujui sebetulnya sebelum kita menyetujui disini. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Saya dengar tapi saya tidak cocok. KETUA RAPAT : Yang lain, ada ga ini pendapat yang lain ini supaya ini selesai, ini kita minta tanggapan dari Bapak Kepala dan Ibu Menteri. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Ini kan soal teknis. Yang penting asal dipahami oleh Bapak Kepala Badan dan Ibu Menteri kalau beliau bisa menerima, saya kira tidak ada masalah. KETUA RAPAT : Yang paling utama sebetulnya bukan dipahami ya, tidak melanggar ketentuan Pak kecuali ada aturan itu kalau dalam kaidah ushul fiqih itu Prof ya kan itu kan kalau ada larangan. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Saya bertanya dulu apa salahnya dipisah? KETUA RAPAT : Nanti dipisah saja kalau begitu.
48
F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Dipisah 1 menit, 2 menit bisa ini. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Interupsi Pimpinan. Pilmpinan, sebaiknya sangat bijaksana kalau kita tanyakan kepada Ibu Menteri dan Kepala BNPB supaya juga ada yang namanya take dan give-nya juga memberikan kemerdekaannya walaupun kita ini sudah sering gabungan juga gitu loh karena ini kan antara teman juga kelihatannya tidak sinkronisasi. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Bagaimana Ibu Arzetty, Ibu Arzetty kayaknya hijau sekali pagi ini jadi pusing juga kita melihatnya. Hijau kan karena dia PKB. Baik begini. Ibu Endang, itu ketentuannya disini kalau kita sudah sepakat minta tanggapan, ini kan belum sepakat itu. Nanti setelah disepakati disini saya minta tanggapan dari Pihak Pemerinta. Ini sudah bolak balik ini rapat ini masih Bu Endandg bertanya itu jadi masih rapat itu, jadi repot kita. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Iya, ini mungkin kita melihatnya dari administratif. Memang tidak sulit untuk hanya memisahkan saja supaya sama-sama senang. Win-win solution-nya itu saja saya kira ga masalah. Itu kan tergantung dari TA komisi atau sekretariat. Terima kasih. KETUA RAPAT : Sudah dikerjakan? Sudah cocok Prof? Sudah dipisah. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Ini kan ini masing-masing akan ada arsip nanti untuk masing-masing perempuan, ini juga BNPB juga bisa memang rapatnya gabungan tapi arsipnya kan harus. KETUA RAPAT : Baik. Sudah dipisah Prof. Sudah selesai kan berarti? Supaya saya minta tanggapan dari Pemerintah. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Silakan.
49
KETUA RAPAT : Baik. Saya minta tanggapan dari Ibu Menteri dari yang kesimpulan tadi, ada tanggapan? MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Kami tidak ada tanggapan apa-apa, kami setuju saja. KETUA RAPAT : Baik. Terima kasih. Berikutnya Kepala Badan? KEPALA BNPB (SYAMSUL MA’ARIF): Kalau untuk teknis tadi sudah dipisah Pak ya? Oke. KETUA RAPAT : Atau ada tanggapan, Pak? KEPALA BNPB (SYAMSUL MA’ARIF): Redaksional berarti ini yang dialinea yang 2, alinea terakhir. Selanjutnya dalam menentukan persebaran program dan alokasi anggaran untuk dana dekonsentrasi tersebut diatas ini masuk ke beliau. Saya kira betul Profesor tadi kalau ga ini bisa rancu. Jadi kami tidak ada di dekonsentrasi. Jadi ini tidak tahu, apakah dihilangkan atau kalau saya dihilangkan untuk saya tapi untuk Ibu saya kira tetap masuk. Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik. Itu tolong yang untuk BNPB itu dihilangkan, yang untuk pemberdayaan perempuan dipertahankan. Cukup Prof? Cukup. Baik. Apakah kesimpulan rapat ini dapat kita sepakati? Bismillahirrahmannirrahim. (RAPAT : SETUJU) Baik. Sebelum saya mengakhiri rapat ini, tadi kita sudah membacakan kesimpulan dari rapat. Selanjutnya saya minta kata akhir dari baik Ibu Menteri maupun Kepala Badan untuk, gimana Pak? Oh ya, kami minta kata akhir dari pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
50
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (YOHANA YEMBISE): Saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili BNPB juga mengucapkan terima kasih atas Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR yang sudah selama ini bersama-sama dengan kami membicarakan, mendiskusikan tentang khususnya masalah anggaran. Dan akhirnya sudah selesai Pak, saya mohon kedepan kita akan tetap bergandengan tangan to work hand in hand kedepan supaya apa pun aspirasi atau pun keinginan dari kementerian kami maupun dari BNPB bisa berjalan baik kedepan. Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik. Demikian tadi kita sudah mendengarkan. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Sebentar, Pak Ketua. Ini kan konsekuensi logis dari usul Profesor karena terpisah maka closing statement-pun sebagai wujud etika berkelanjutan juga kan akan menjadi begitu. KETUA RAPAT : Silakan. Jadi begini, Pak Mustaqim. Kalau kita kasih kesempatan Kepada Badan untuk kata akhir, ini seolah-olah akhir pertemuan sementara ini InsyaAllah 5 tahun kedepan masih bersama kita. Silakan Prof. KEPALA BNPB (SYAMSUL MA’ARIF): Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, Sekali lagi ucapan terima kasih. Setiap saya ketemu Bapak dan Ibu sekalian ada tambahan energi positif sehingga dengan demikian kami siap untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan dan saya selalu mohon pendampingan dari Ibu dan Bapak sekalian. Ini waktunya banjir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu akan reses. Kalau nanti seandainya Ibu dan Bapak akan berkenan juga mendatangi tempat-tempat kebencanaan, menyapa rakyat kita yang kebetulan juga merupakan Dapil Ibu, Bapak sekalian silakan kontak kepada kami nanti kita sama-sama kesana. Sebenarnya jawaban terhadap Pak Hasan Aminuddin tadi bisa kita realisasikan. Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik. Terima kasih Bapak Kepala Badan. Demikian para peserta rapat yang berbahagia, hari ini kita telah mengambil sebuah kesimpulan yang cukup besar terutama untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mudah-mudahan apa yang kita bisa bicarakan, 51
yang kita simpulkan kita sepakati hari ini bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian apa yang bersama-sama kita inginkan bisa dapat ridho dari Allah SWT. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat, atas izin Bu Menteri dan Kepala Badan maka dengan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabil’alamin, rapat ini saya nyatakan ditutup. Nasrumminallahi wa fathun qareeb wa basyiril mukminin. Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 15.15 WIB)
52
