PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 17 TAHUN 2AO4 TENTANG PENDIRIAN PERUSAH,,\AN DAERAH AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES,A
BUPATI KATINGAhI
Menimbang
:
a.
Bahwa sebagai implementasi PERDA No' 07 Tahun pendiri BUMD Kabupaten Katingan, 2AA4 tentang Pemerintah Kabupaten Katingan merasa perlu mendirikan pertrsahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan
b.
c.
Mengingat
1.
;
Bahwi, keberadaan Pr;rusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan rne;-upakan upaya Pem.erintah Daerah untuk nremberikan patayanan air bersih kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah; Bahwa untuk n iemenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Undang - Undangn Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pemnentukan rlaeiah Tingkat ll di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negeir Nomor 1820).
2.
Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusairaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10. Penjelasan clalam Tambahan Lembaran
Undang
Negara Nomor 2387) 3.
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Un-ang
lndonesia Nomor 3839). 4.
Undang l*lpmor 5 Tahun 2CI02 Tentang Pembentukan Keurgan Kaiingan antara Pemerintah
Undang
Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor T2,Tambahan Lembarart Negara Nomor 3849)' tahun 2005 Tentang 5. Undang Undang No'ror Pembentukan Kebupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten $ukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murrng Raya Dan Kabupaten Barito Timur Dan Propinsi Kalimantan Tengah.
5
-
-?8?-
6.
Peraturan Pcnerintah Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 200? Tentang Kewenagan Pemerintah Dan
Kewenangar, Propinsi Sebagai Daerah Otonom
Tahun 10,00 Nomor 54, '. (Lembaran Negaral.lr:mor 3952).
Tambahan
Lembaran Negara
Pemerirrtan Republik lndonesia Nomor B Tahunn 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerait (Lenlbaran l'legara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14), 8" Keputusasn Presi<Jern Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengai.lran Kewenangan Kabupaten / Kota 9. Keputusan tVlenteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah No 21 Tahun 2000 Tentang Teknik Penyusutan Dan Menteri Muatan Produk-Produk Hukum Daerah' 10. Peturan Daeral- l'Jonror : 03 Tahun 2003 Tentang Kewer,angan Pererintah Kabupaten Katingan Sebagai Daerah Otonom. 11. Paraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2003 Tantang
7. Peraturan
Ps6flirian Badan Usaha
Milik Daerah
KabuPaten
Katingan. 12
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA.ERAH KABUPATEN KATINGAN MEMUTU$KAN Menetapkan
:
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPA EN KATIhISAN. BAB
AIR
MINUM
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a.
b.
:
Daerah Otonomi Selanjutr:ya disebut Daerah Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang Mempunyai Batas Daerah Tertentu Berwenang Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Menurut Prakasa Sendiri Berdisarkan Aspirasi Masyaraka,t Dalam lkatan Negara Kesatuan Repubiik lndonesia. pemerintah Daerah Adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom Sebagai Badan Eksekutif Daerah'
c. DpRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Selanjutnya Badan
Legislatif KabuPaten Katingan.
-283-
d. e.
Kepala Daerah disebut BuPati
gaoan usaha milik daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan jresar dimiliki oleh Daerah melalui Ui"n" yrng seluruh atau sebagian penyertaan secara langsung yang berasat dari kekayaan Daerah yang
dipisahkan f.
Perusahaan Daerah
Air
Minum selanjurtnya disebut PDAM adalah
perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Katingan g. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten l(atingan Katingan h. Badan Pengawas adalah Badan Pergawas PDAM Kabupaten berupa fang, yang dapat Modal adatih suatu perwujudan kesatuan benda i. tanah, bangunan, dan nat-na yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. BA.B III
NAMA DAN TEMPAT KEDUOUKAN Pasal 3
1. Perusahaan berupa Perusahaan Air Minum Kabupaten Katingan yang berkedudukan dan berkantor pusat di lbu Kcta Kabupaten Katingan'
BAN IV TUJUAN DAN LAPANGAN IJSAHA Pasal 4 Tujuan PDAM ialah turut serta melaksanakan : 1. Pembangunan Daerah nkhususnya dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhin Air Minum bagi masyarakat Kabupaten Katingan dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2. femOingunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka menirrgkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila' Pasal 5 Laporan usul pDAM adalah mengusulkan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan baik iisik, kimiawi dan bakteriologis untuk masyarakat.
-2&4-
BAB V
MODAL PasaN 6 1.
2. 3.
4. 5.
Nama awal PDAM terdiri atas aktiva dan pasiva; Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan; Dengan persetujuan DPRD, trrodal PDqM dapat ditambah dari penyisihan sebJgian Anggaran Pendapatan & Balanja Daerah Keuangan, penyertaan modal dan atau subsidi dari pemerintah dan atau pemerintah pusat clari pemerintah; b"rr" alat likuid disimpa;r dalam Bank Pembangunan Kalteng Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnYa; Besarnya perhitungan modal a,val ditetapkan dengan Keputusan Bupati'
BAB VI PENGUASAAN DAN CARA PENGURUSAN Pasal 7
1. pDAM dipimpin oleh Direksi yang struktural Organisasi ditetapkan
oteh
Bupati;
2. Anggota Direksi adalah warga Negara
lndonesia (wNl) yang diangkat oan
diberhentikan oleh BuPati; 3. Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas; 4. Anggota biretiS diangkat dalam masa jabatan 4 (empat) tahun, selama mrl, jabatan anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
Pasal
I
1.
Anggota Qireksi berhenti karerre a. Permintaan sendiri; b. Berakhirnya masa jabatan seperti pi.rda pasal 7 ayat (1); c. Tindakan yang merugikan perusalraan; d. Tindakan atau sikap yang berterrtangan dengan daerah dan negara; e. Meninggal dunia.
2.
Diberhentikan dengan tidal< hormat apabila melanggar ketentuan pasal ayat (1) Pada huruf c dan d;
3.
Jika pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf c dan d dilakukan, maka anggota direksi ya;rg bersangkutan diberi kesempatan untuk membola diri dalanfi tenggang waktu satu bulan, setelah anggota direksi yang bersangkutan dilceritahukan teritang rriat pemberhentian itu oleh Bupati;
:
-285-
B
4. Badan pengawas memeriksa perrgajuarr pembelaan diri anggota direksi yang ,krn- diberhentikan climak:ud ayat (3) diatas, dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan clrri tersebut dapat diterima atau tidak;
5.
Selama mengenai pembehentian anggota direksi tersebut pada pasal B ayat (4) belum JA, keputusan maka Bupati dapat memberhentikan untuk sernentara (skorsing) anggota direksi yang barsangkutan;
6. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara
(skorsing) dijatuhkan belum ada keputusan maka peri'lberhentran itu menjadi natal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan . jabatannya tagit<ecuali bilamana keputusan tersebut memerlukan keputusan 'pengadilin dJn hal itu harus diberitalrukan kepada yang bersangkutan;
7. Apabila ternyata Badan Pengawas dapat menerinra pembelaan diri dari anggota Oiret<si yang bersangkutan, kehendak pemberhentian tersebut harus dibatalkan.
I
Pasal
1.
Anggota Direksi tidak boleh mempr-:nye i hubungan keluarga sampai derajat f.*tlga baik menurut garis lurus marrpun garis kesamping, termasuk menantu dan-ipar, kecualijika untuk kepentingan peru$ahaan diijinkan oleh Bupati;
2.
Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan' Pasal 10
1. Direksi Z.
mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan;
Direksi dapat memberikan huasa atas hak tersebut ayat (1) kepada seorang / beberapa orang pegawai perusah'.ran, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
Pasal
11
1. Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
p,)rusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Sadan Pengawas.
2. Tata tertib dan cara menjalankan
Pasal 12
1. Direksi memerlukan persetujuan Bupati Kepala Daerah untuk melakukan hal-hal sebagai h:erikut . a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga; b. Meminjam uang atas nama perusahaan sebagai peminjam; c. Mengikat perusahaan sebagai perninjam;
-286-
dapat
d.
2.
Memperoleh, memindalrkan atau membebankan benda-benda tetap / benda tidak bergerak.
Bilamana direktur utame berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang direksi. BAB VII
BADAN PENGAWAS Pasal 13
'
1. Badan Pengawas dibentuk clan diketuai oleh Bupati dan anggota-anggota terdiri dari unsur-unsur, irrstansi-instansi yang berhubungan dengan masalah penyediaan air minum dan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan;
1 I
2.
Pengangkatan dan pemberhentian B.:dan Pengawas ditetapkan dengan SK Bupati;
3.
Masa tugas Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun;
4.
Badan Pengawas menetapkan kebij;rksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
5.
Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap direksi;
6.
Direksi wajib memberikan se3ala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas;
7.
Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa Vang diatur oleh Bupati dan dibebankan pada anggaran perusahaan.
BAB VIII
.
KETENTUAN TARIF
Pasal 14
Tarif air minum ditentukan oleh Bupati atas usul direksi, dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud Calan pasal 11 ayat (1) Peraturan Dacrah ini.
-?87 -
BAB IX
TANGGUNGJAWABDANTUNTUTANGANTIRUGIPEGAWAI Pasal 15
2
.) !).
direksi tidak dibenarkan $ernua pegawai perusahaan, ter nasuk anggcta perintah direksi; lnenyimpan uang, *u',t berharga kecuali artas pegawai daerah berlaku Ketentuan-ketentuan tentang ga;rii rugi terhadap sepenuhnya terhadap pegawai perLlsahaan;
tu.93s penyimp_anan Semua pegawai perusahaan yang dibeLrani milik perqsahaan dan pembayaran atau penyerahan. urn[, rlr", berharga.
yang disimpan didalam gudang barang-barang persediian milik perusahaan digulnakan untuk atau tempat penyimpanan yang khuisus dan sernata-mata jawabpn tentang
keperluan
itu
diwajibkan memberi pcrtanggung
peiaksanaan tugas kepada badan yang ditunjuk oleh Bupati; 4
sifatnya fermasuk semua surat bukti dan surat larnnya yang menurut. di, tempat bilangan taia nuXu dan administrasi perusahaan disimparl, jika untuk kecuali perusahaan atau berupa lain yanS ditrrnjuk oleh B.upati dianggap ["munta6 dipindahkan ke Badan- dimaksud ayat (3) dalam hal perlu untuk kepentingan pemerintah
5.
penetapan pajak dan Untuk keperluan pemeriksa yan!, berlain dengan
lainnya termasuk pemeriksaan akunian pada umumnya surat bukti dan surat Negara; ayat (5) untuk sementara dipindahxan ke Akuntan
dari ketentuan Dengan Peraturan Daerah dapat ditentukan penyimpang?n daerah pggawai rnengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi struktpr organisasi dan pegawai termasuk ayat (3i ya,rg OJsesu,aiXan dengan perusahaan. BAB X TAHUN BUKLI Pasal 16 Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin
288
.
BAB XI ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 1.
selambat-lambatnya
Jii"[si
17
3 (tiga) bulan se :elum tahun buku mulai berlaku
mengajukln neniana Angga;an Perusahaan kepada
Badarr
Pengawas; 2. Bupati mengesahkan anggaran perusahaiart; 3.
Apabila dalam waktu
2 (dua) bulan lr:rlritung
sejak tanggal penerimaart
Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusarl rnengenai peidesanan atau penolakan se;ragai termaksud ayat (2) maka anggararl perulahaan termaksud diarrgg rp telalr disahkan,
ffiil;;;
yang apabila Bupati mengemukakan keberatanlmenolak rencana baru dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku tahui^r maka A.nggaran Perusafraan teisebut h:erpedoman pada anggaran
4. Kecuali
lalu; 5.
tahL'rt Anggaran tambahan atau perubahan mfiEgaran yang teriadi dalam Pengawas; nuk',] yang bersangkutan diajukan keparla Badan
perubahan anggaran yarr(.] 6. Bupati mengesahkan Anggaran Tam[:;:1" art atau terjadi dalam tahun buku yarrg bersangl"i ttan I
I
I
BAB XII LAPORAN PERHITUNGP.N HASIL I-!I$AHA DAN KEGIATAI{ PERUSAI-{AAN
Pasal
1&
direl'lsi Laporan Perhitungan hsil usaha dan kegiatarr perusahaan oleh bulan.
disampaikan kePada BuPati nrelalui Badan Pengawasan setiap
BAB XIII LAPORAN PENHITUNGAN TAHUNAN
:rasal 19 tJisampaikan perhitungan laba ,-ui3i Pengawas selambat-lambatnya 3 ferusahaan t<epaOa Bupati melalui Badr.n (tiga) bulan sesudah tahun buku;
1. Untuk tiap tahun buku cleh direksi
?Bq
2.
harus dijelaskan oleh direksi cara penilaian pos dalam perlritungan tahunan
3.
oieh Bupati' Perhitungan termaksud ayat (1) disahkan
4.
bulan setelah 2engajuan perhitungan termasuk Jiuka dalam waktu 3 (tiga) '*"*lutri Baclan Pengawas tidak diajukan keberatan ayat (,1) oleh eu;aii t.i.trf il. maka perhitungan itu dianggap telan disahkan' BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI Pasal 20
1.
Cadangandiamataurahasiatidakbolehdiacaitan
2.
dikurangi dengan Penggunaan laba bersih, seteiah terlebil-r dahuludalam perusahaan' penyusutan dan p"ngL,"ogun lain yang wajar ditetapkan sebagai berikut a. Untuk anggaran Belanja :
b
Daerah 40% (empat puluh persen) peningkatan Untuk peningX"ian jiringan ciistribusi serta
pelayanan
masyarakat25%(duapuluhlimapersen) 15 (lima belas pergen) c. Untut< cadangan umum 10% (sep'-rlu persen) ; Untrk produlisi e. Untuk kesejahteraan l<aryawan '10% (sepulu persen)
J.
telah mencapal Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana dengan Keputusan tuluarinya dapat dialihkan kepada penggunaan lain Bupati dan PimPinan Dewan;
4.
Caramengurusdanmenggunakandanapenyusutanserta,.dana oleh Bupati atas (2) p"ngetuur",i lrin yang wajar teimasuk ayat
ditetapkan
usul Badan Pengawas.
BAB XV KEPEGAWAIAN Pasal 21
1.
pegaawai / pekerja I(edudukan Hukum Pegawai, gaji, pensiun, direksi dan perusanaan, diatur Oen-gan sriai Keputusan Bupati dengan memperhatikan 'ketentuan poXot< kepegJwaian dan gaji pegawai daerah yang berlaku;
1C)n
_
lain diatur oleh Cireksi dengan persetujuan Badan Pengawas yanb U"rtrkunya setelah mendapat pengesahan dari Bupati;
2. Tunjangan
3.
Daerah mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut peraiuran kepegawaia dengan persetujuan Badan Pengawas dan ditetapkan dengan Surat Keputrrsan Bupati.
BAB XVI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 22
1. struktur organisasi dan Tata l(erja PERUMDA Air Minum Kabupaten Katingan diatur de.ngan Keputusan Bupati;
2.
Pembentukan UPT.PERUMDA Air Minum Kabupaten Katingan akan diatr.lr dengan KePutusan BuPati BA.B XVII
PENGAWASAN Pasal 23
Akuntan negara berwenarrg n;elakukan pemeriksaan atas pengurusan perusahaan.
BAB XVIII
PEMBUBARAN Pasal 24 1.
Pembubaran perusahaan
dan penunjukan likuidasi ditetapkan
dengan
perusahaan daerah;
2.
Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
3.
Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian apabila t<,erugian itu disebabkan oleh karena Vrng diderita oleh pihak ketiga neraca dan peihitrngan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya'
1C)1 - L./. t
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25
diatur kemudian Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturarr Daerah inr akan dengan Surat KePutusan BuPati. BAB XX
.
KETENTUAN PENIITUP Pasal 26 atau Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tidak keteituan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan berlaku.
Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah Pengundangan Peraturan Dierah ini dengJn penLmpatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Katingan,
DitetaPkan
Di
Kasongan
Pada Tanggal 03 Juli 2AA4 BUPATI KATINGAN A
Di Undangkan di Kasongan Pada tanggal 09 Juli 2OO4
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Y*-4l
KATINGAI,I,
DUWEL RAWING
lr. GATIN RANGKAI Pembina Utama Muda NlP. 080 063 389 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OO4 NOMOR. 17 SERI . E
ar\n
Pi:NJELASAN PERATURAN DAEI{AH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 16 TAHUN 2004 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KATINGAN
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam pelaksanaan otonon';i yang nyata dan bertanggungjawab dan dalam rangka alih status Badarr Pengelola Air Minum Kabupaten katingan menlaOi Perusahaan Umutn Daerah Air Minum Kabupaten Katingan perlu ditetapkan dasar-dasar untuk pendiriannya guna menjamin kehidupan serta memenuhi kebutulran dan pelayanan kepada masyarakat akan penyediaan air min':m.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PA$AL
Pasal
I
Pasal
2
Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Pasal
6
'.
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
:
Cukup Jelas
Ayat
(
)
yang ciimaksud dengan alat Likuid adalah uang tunai hasil usaha
perusahaan dan surat * surirt berharga lainnya seperti Sertifikat Deposito, Sertifikat Penyertaan Modal lainnya. Pasal
7
Ayat (1)
perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama yattg bantu oleh 2 (dua) orang Direktur yaitu Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik dengan uraran tugas berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang l-rerlaku.
_ ?q1
Pasal
7
AYat (2)
syarat pengangkatan anggola Direksi berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku' syarat
1.
-
Syarat-syarat umum anggota Direksi FDAM : a. Warga Negara lndonesia b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Mana Esa
-
c.SetiadantaatkepadaPancasilasertaUUDl945
2.
PKI d. Tidak terlibat dalam organisasi partai terlarang dan G 30 S / e. BersikaP jujur Syarat-syarat khusus bagi Direktur Utama a. Pegawai Negeri b. pendidikan Jekurang-kurarigflla Sar;ana/Sarjana Muda Teknik atau Ekonomi c. Mempunyai pengalaman dalam bidarrg air minum sekurang:
kurangnYa 3 tahun
3.
4.
Pasal
d. Tidak'merangkap jabatan lain pada suaiu instansi baik struktural mauPun fungsional Syarat-syarat khusus bagi Direktur Umu'r' : a. Pegawai Negeri -sekurang-kurangnya sariana Muda Ekonomi /sLTA b. Pendidikan (lPs/sMEA) c. Berpengalaman dala,n bidang air minum minimal 3 tahun d. Tidak rierangkap jabatan lain paoa suatu instansi baik struktural mauPun fungsional Syarat-syarat khusus Direktur Teknik: a. Pegawai Negeri b. pendidikan lekurang-kurangnya Sarjana Muda Ekonomi /SLTA (lPS/SMEA) c. berpengalaman dalam bidang air minum minimal 3 tahun d. Tidak rierangkap jabatan lain pada suatu instansi baik struktural mauPUn fungsional
7
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8 s/d Pasal 27 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATFN KATINGAN TAHUN 2CI44 NOI\4OR : 17 SERI : E
-294"
