W ALIKOT A KEDIRI P E R ATU R AN W AL I K O T A K E D I R I NOMOR 4 TAHUN 2009 T E N T A N G PEDOMAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAL AM RANGKA PEL AKS AN AAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH WALIKOTA KEDIRI, Menimbang :a.bahwa untuk memperlancar proses, pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah, perlu adanya, keputusan kepala satuan
kerja perangkat daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman. Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Penetapan Pejabat Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 19976 Nomor 41,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan. Keuangan Daerah sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tabun 2007;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tabun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
18.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tabun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tabun 2006 Seri A tanggal 19 December 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahuun 2007
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tabun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;
20.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekreatriat Daerah Kota Kediri dan. Sekretariat DPRD Kota Kediri;
21.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tabun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;
22.Peraturan Daerah Kota Kedin Nomor 6 Tabun 2008 tentang Organism dan Tata Kerja Dinar Daerah Kota Kediri;
23.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tabun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
24.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tabun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB I PENDAHULUAN Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota, ini, yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kota Kediri. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 3. Walikota, adalah Walikota Kediri. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Kediri.
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kedi
6. Pejabat Pelaksana APBD di SKPD yaitu Pegawai Negeri Sipiil yang bertugas di SKPD tersebut yang diberikan amanah untuk melaksanakan dan menatausahakan keuangan SKPD BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan ditetapkannya. Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pembuatan keputusan Kepala SKPD dalam menetapkan Pejabat untuk pelaksanaan APBD.
BAB III PEJABAT PELAKSANA APBD DI SKPD Pasal 3 (1)
Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan program dan kegiatan menunjuk Pegawai Negeri Sipil (H SKPD tersebut untuk menjadi pejabat pelaksana APBD di SKPD.
(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD BAB IV KEPUTUSAN KEPALA SKPD Pasal 4 (1) Keputusan Kepala, SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibuat pada. bulan Januari setup tahun anggaran. (2) Keputusan Kepala. SKPD sebagaimans, dimaksud pads ayat (1) dapat dilakukan perubahan bilamana, diperlukan. (3) Format pembuatan Keputusan Kepala, SKPD sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota,
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Peraturan Walikota. Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.
Ditetapkan di Kediri pada tanggal 20 Juli 2009 WALIKOTA KEDIRI, Ttd H. A. MASCHUT
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR
: 4 tahun 2004
TANGGAL
: 20 JANUARI 2009
PEMERINTAH KOTA KEDIRI (Nama SKPD) (Alamat)
KEPUTUSAN KEPALA (Nama SKPD) NOMOR…………TAHUN.............................................. T E N T A N G PENETAPAN PEJABAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBD TAHUN…………DI LINGKUNGAN (Nama SKPD) Menimbang
a. dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun ........, diperlukan pejabat di lingkungan (Nama SKPD) yang diangkat untuk mengendalikan dan menatausahakan keuangan SKPD; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala (SKPD) tentang Penetapan Pejabat Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Tahun ... di Lingkungan (SKPD).
Mengingat
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 10); 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor .........Tahun ..tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .... 4. Peraturan Walikota Kediri Nomor ....... Tahun ... tentang Penjabaran
Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Menetapkan pegawai sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam kolom 5 (lima) pada lampiran keputusan ini.
KEDUA
: Tugas dan tanggungjawab masing-masing adalah sebagai berikut: 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), bertugas: a.Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan bendahara pengeluaran dan disetujui oleh PPTK; b.Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPP-LS
Gaji dan Tunjangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c.Melakukan verifikasi SPJ; d.Menyiapkan SPM; e.Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan g.Menyiapkan Laporan keuangan SKPD.
2. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) bertugas membantu PPK-SKPD : a.Meneliti kelengkapan SPP; b.Menyiapkan SPM;
c. Melakukan verifikasi atas SPJ;
d. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan. 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bertugas sebagai berikut: a.
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b.
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c.
Menyiapkan
dokumen
anggaran
atas
beban
pengeluaran
pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk mempersiapkan SPP LS atas pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pihak ketiga). 4.
Pembantu
Pejabat
Pelaksana
Teknis
Kegiatan
(PPTK)
bertugas membantu PPTK: a. Mengendalikan b.Melaporkan
pelaksanaan kegiatan;
perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan
dokumen
anggaran
atas
beban
pengeluaran
pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran. 5. Pembantu Bendahara Penerimaan bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan fungsi kasir, pembuat dokumen penerimaan. (bagi Dinas Penghasil) 6. Pembantu Bendahara Pegeluaran bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuatan dokumen pengeluaran uang dan pengurusan gaji. KETIGA
: Seluruh biaya yang timbul dari keputusan ini menjadi beban APBD Kota Kediri Tahun…………
KEEMPAT
: a.
Keputusan ini beriaku pada tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Kediri Pada tanggal………….Januari Kepala (Nama SKPD),
N a m a pangkat NIP
Tembusan : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asst; 2. Kepala Bagian Pembangunan; 3. Inspektur Inspektorat 1.
_________________________________________
WALIKOTA KEDIRI, Ttd H.A MASCHUT
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR
: 4 TAHUN 2009
TANGGAL
: 20 JANUARI 2009
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA "NAMA SKPD" Pangkat/Golongan No.
Nama
(1) (2) 1. Drs. ........ NIP 510 000 000
Jabatan (3) Penata TK. I/ III d
(4) Kepala Bidang ...
Tugas dan Kedudukan dalam Pengelolaan keuangan SKPD (5) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) atas kegiatan 1. Kegiatan A 2. Kegiatan B ………………….
Keterangan (1)
Kepala (Nama SKPD) Nama NIP WALIKOTA KEDIRI, Ttd H.A MASCHUT
