rrst''ti3Aii';'
Yy,'c"u "'"" .-'-
-i4i##.! 4<'*u;533 *rrr.zfiffir
j(j gl,uo,^,,,,^ rvyA
r
A
I*REMBAMI
..Q*ry - rUl{
PEMERINTAH I(ABUPATEN REIVIBANG
UP
IZIN USAHA PERTAMBANGAN Nomor t5,4.$ I 1363 l2,OL4
a I
I
r
NAMA
DIBEzuKAN KtrPADA : Budhi Setiawan
UNTUK DAN ATAS NAMA
ALAMAT KEGIATAN
:
PT. BUMI RE.IO TIRTA KENCANA
: JI. Raya Sulfat IIl88 Malang : Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian
KOMODITAS : LOKASI
:
:
Batuan GamPing Desa Sendangmulyo, Kec. Sluke.
BUPATI REMBANG KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
NOMOR 545 I 1363 / 2014 TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) OPERASI PRODUKSI KHUSUS UN'I'LIK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BATUAN GAMPING KEPADA PT. BUMI REJO TIRTA KENCANA
BUPATI REMBANG,
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan Surat Permohonan PI. Bumi Rejo
Tirta Kencana tanggal 22 September 2074 perihal permohonan baru Izin Usaha Pertambangan (lUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
b.
bahwa berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama pemasok barang;
c.
bahwa berdasarkan hasil kajian teknis dari Dinas
Energi dan Sumber Daya lt4ineral Kabupaten Rembang, Nomor 679 Tahun 2A14, tanggal 24
September 20L4, menyatakan bahwa PT. Bumi Rejo Tirta Kencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan baik secara teknis dan "--.-administrasi; d.
Mengingat
:
1.
2.
bahwa berdasarkan perLimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c perlu memberikan lztn Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian kapada PT. Bumi Rejo Tirta Kencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
a .J.
Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007
tentang
Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OO9 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O7O, tentang Wilayah Pertambangan;
4.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlA, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2OI4 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaarr Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 8.
55 Tahun 2OlO, Pengawasan Pembinaan dan
Peraturan Pernerintah Nomor
tentang
Penyeleng6laraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; L
Pe::aturan Pemerintah Nomor
78 Tahun 2OlO,
tentang Reklamasi dan Pascatambang; 10,
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tl2 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perrgelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten /
11 t r.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pemberian lzin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
T2,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Kota;
1 Tahun
2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13.
Peraturan lUenteri Energi dan Sumber f)aya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melaiui Kegiatan Pongolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Remtrang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daera.h Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 201,2 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; t6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5
Tahun 2AlI
tentang Perlgelolaan Usa.ha
Pertambangan mineral dan Batubara;
\7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang; 18.
Keputusan Bupati Rembang Nomor: 660. 1 / 535 /29ll tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Diiengkapi Dengan UKL-UPL
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan
Usaha Pertambangan ( IUP ) Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian Batuan Gamping kepada PT. Bumi Rejo Tirta I(encana dengan keterangan sebagai berikut Budhi Setiawan Nama Pimpinan Jl. Raya Sulfat II/88 Malang Alamat ka.ntor pusat
Memberikan
KESATU
lzin
:
Jangka waktu berlaku
3 (Tiga) Tahun
IUP Lokasi Kegiatan
Desa Sendangmulyo, Kec. Sluke, Kabupaten Rembang khusus untuk pengolahan Produksi Operasi IUP Pemegang kesatu dalam diktum tersebut pemurnian dan Teknis, Ketentuan sesuai harus melaksanakan kegiatan
KEDUA
Hak dan l(ewajiban,
sebagaimana dalam lampiran
keputusan ini; KETIGA
IUP Operasi Produksi tersebut diktum kesatu tidak bc.rleh dipindahkan kepada pihak lain kecuali izin dari Bupati;
KEEMPAT
I{JP Operasi Produksi khusus Pemegang -
untuk pengolahan
dan pemurnian tersebut diktum kesatu
dalam
melaksanakan kegiatan dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP; KELIMA
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dlterbitkannya Keputusan ini, Pemegang IUP Operasi dan Pemurnian Produksi Khusus untuk Pengolahan 'memulai operasi tersebut diktum kesatu sudah harus produksi;
KBENAM
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Rembang pada tanggal, 29 SePtember 201'4 PIt. BUPATI REMBANG
Tembusan:
Yth
:
1.
2. Kepala Dina.s Energi
dan Sumber Ddya Mineral Prop' Jawa
Tengah; Kepala KPPI KabuPaten Rembang; 4. Kepata tsagian Hukum Set"da Kabupaten Rembang' J.
LAMPIRAN
:
Keputusan Bupati Rembang Nomor :545 11.363/2014 Tanggal : 29 September 2014
KETENTUAN _ KETENTUAN TEKNIS, HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
I.
Ketentuan-Ketentuan Teknis Dalam Pengolahan Dan Pemurnian
Areal/iokasi usaha Pengolahan dan Pemurnian harus diberi pa.gar pembartas untuk menghindari konflik dengan tetangga yang
1.
bersebelahan dengan lokasi;
Dalam melaksanakan kegiatan operasi produksi ini diharerpkan
2.
memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya; 3.
Dalam melaksanakan kegiatan dilarang mr:lakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP;
4.
teknis Pengoiahan dan Pemurnian harus diperhatikan sehingga mengurangi/mencegah resiko kecelakaan tambang;
5.
Selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan
II. Hak dan Kewajiban A. Hak 1. Melaksanakan kegiatan iUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan ketentuan p€,raturan
perundang-undangan;
2. 3.
4. 5.
Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian; Dapat menghendkan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dengan alasan kegiatan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan Pemurnian setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; Dapat melakukan kery'asama dengan peruserhaan lain dalam rangka pengunaan setiAp fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lainbaik yar,€ beraliliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan l<etentuan peraturan perunang-undangan i
B. Kewajiban 1. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
2. 3.
setelah ditetapkannya keputusan ini,pemegang iUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati c.q. Kepala Di:nas ESDM; Hubungan antara Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab Pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan; Melaporkan rencana investasi;
4. 5.
Menyampaikan rencana reklamasi Menyampaikan rencana pemantauan dalam rangka menjamin Penerapan lingkungan;
6.
Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati c.q. Kepala Dinas ESDM; Menyampaikan Laporan Produksi dan Pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas ESDM; Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
7. 8. g.
perundan gan - undangan
i0.
dan pengelolaan lingkungan standar dan baku mutu
;
Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan sesuai dengan peraturan perunclangundangan;
Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas-kelatan IUP bperasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan PemurnLn, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan; L2. Permohonan perpanjangan IUP Operasi produksi harus diajukan 2 (dua) tahun seUetum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan PersYaratan; 13. pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh F,emerintah/ Pemkab; 14. pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolaha.n dan Pemurnian membolehkan dan menerima apabila pemerintah/Pemkab. sewaktuwaktu melakukan Pemeriksaan; 15. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik; 16. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala; 17. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 18. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 19. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Opeiasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Jawa 1
1.
Tengah;
20. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegalan yang terg"rgg, akibit kegiatan IUP Operasi Produksi khusus untuk 21. 22. 23.
pengolahan dan Pemurnian; Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sesuai ketentuan per4turan Perundang-undangan; Penjualan hasil pengolahan harus mengacu kepada harga pasar; kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati dan dilaporkan kepada Menteri ESDM dan G-ubernur Jawa Tengah;
24.
pemegang IUP wajib meningkatkan pengolahan dan pemurnian;
nilai tambah dalam pelaksanaan
25. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri.
RLtl'di';:{r,
/l' -l i+',
{/ qL-
'h t\
"htr
