LAPORAN IIASIL PENELITIAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS IIUKUM UNTVERSITAS GADJAH MADA MELALUI []NIT PENELITIAN XAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM UNIYERSITAS GADJAH MADA (PPM-FH UGM)
JI]DUL
,
IMPLEMENTASI HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI TEKSTIL DAN SARUNG TANGAN DI KABUPATEN SLEMAN
oleh: Murti Pramuwardhani Dewi NIP. 19720227 1999032001 No. Kontrak I 500/H.01,H-FHAI/20
1
4
FAKULTAS HUKUM T'NIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2Al4
LAPORAN HASIL PENELITIAN
DIAJUKAN I(EPADA FAI(ULTAS HUKI]M I,INTVERSITAS GADJAH MADA }TELALUI LINIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKI]M TINIVERSITAS GADJAII MADA (PPM-FH UGM)
JUDUL
IMPLEMENTASI HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI TEKSTIL DAN SARUNG TANGAN DI KABUPATEN SLEMAN
oleh: Murti Pramuwardhani Dewi NrP. 1 9720227 199903200r No. Kontrak 1 500,H.0 1,H-FH/I{/2O 1 4
FAKIJLTAS HUKUM I]NIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2014
IIALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN U,LJT K{]i KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA IIf,I.*I,I-T.I T}IT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT rLLT LTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA (PPH-FH UGM)
"*I-'DUL PENELITIAN
PENELITI \ama lengkap
IMPLEMENTASI I{AK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI TEKSTIL DAN SARUNG TANGAN DI KABUPATEN SLEMAN Murti Pramuwardhani Dewi, SH., M.Hum.
\IP PangkaVJabatan/Gol. Bidang Spesialisasi
Alamat Rumah -{sisten Peneliti .T.{NGKA WAKTU
197202271999032001 Penata/Lektor/ III c Hukum Perburuhan Gg Waringinsari WC27, Condong Catur, DIY Wahyu Tri Utami (I0l30379lHKl1 85 1 5) Meylani C (t0 1299100/HK/1 0433) 6 (enam) bulan
PENELITIAN
BI-AYA 1
YANG
Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
DIAruKAN
\lengetahui,
Yogyakarta, 21 Juli 2014 Peneliti
{-\"t t, ,l puma, SH.J M.Hurn., LL.M. 95709211988121001-
Murti Prarhuwardhani Dewi, SH., M.Hum NIP. 1 9720221 t999032001
LEMBAR PERSETUJUAN REVIEWER
Penelitian dengan Judul:
IMPLEMENTASI HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAIIAAN INDUSTRI TEKSTIL DAN SARUNG TANGAN DI KABUPATEN SLEMAN Telah direview dan disetujui.
Yogyakarta,
Reviewer I
I
2l Juli 2014 Reviewer II
Dr. emavtan, SH., M.Hum. NIP. 197105311997021001
9610930198803 I 001
ilt
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan - ;;rra1ang, berkat kasih, sayang, dan pertolongan-Nya, laporan akhir penelitian -i-':rean judul Implementasi Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Pada le:usahaan Industri Tekstil Dan Sarung Tangan Di Kabupaten Sleman dapat :. selesaikan dengan baik.
Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang ::lah membantu penyelesaian laporan ini, baik bantuan langsung maupun bantuan :. dak langsung, teristimewa kepada:
1.
Dekan dan Pimpinan Fakultas Hukum UGM yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kebijakan, fasilitas, dan pendanaan.
2.
Koordinator Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Hukum UGM yang telah mernberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan penelitian ini. J. Para reviewer yang telah memberikan banyak masukan untuk penyempurnaan proposal dan hasil penelitian 4. Wahyu Tri Utami dan Meylani C, mahasiswa Sl Hukum UGM sebagai pembantu penggali data di lapangan. 5. Kepala beserta staf Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sleman 6. Para narasumber dari Rumah Bersalin Rachmi Yogyakarta ( dr. Mitta Prana, Sp.OG dan dr.Nurcholid Umam K,Sp.A.,M.So ), narasumber dari PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Cabang Yogyakarta, responden PC GKBI (Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia), PT. ADI SATRIA ABADI (ASA), PT. JAVA PERDANA yang menjadi sampel penelitian dan para pekerja perempuan pada tiga perusahaan yang telah bersedia menjadi responden penelitian. 7. para kolega dosen dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini yang tidak kami sebutkan satu persatu.
Peneliti menyadari bahwa laporan hasil penelitiani
ini sekalipun
telah
diupayakan secara maksimal, namun tentu masih ada banyak kelemahan, unfuk itu kdtik dan saran demi perbaikan sangat diharapkan. Yogyakarta,
Peneliti
IV
2l luli
2014
IMPLEMENTASI HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI TEKSTIL DAN SARUNG TANGAN DI KABUPATEN SLEMAN
INTI SARI
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui filosofi diatumya hak cuti melahirkan yang telah diatur dalam UU KetengakerJaan; (2) Mengetahui implementasi hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan pada industri tekstil dan sarung tangan di Kabupaten Sleman; (3) Merumuskan solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka mewujudkan perlindungan hak cuti melahirkan bagi peke{a perempuan.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan lapangan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Penelitian lapangan dilaksanakan di Kabupaten Sleman dengan melakukan wawancara mendalam dan menyebarkan kuesioner. Analisi s data menggunak an anali
si s
kualitati f.
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Cuti melahirkan
yang diatur dalam
lfU Nomor 13 Tahun 2013 tentang
ketenagakerjaan belum sesuai dengan semangat diaturnya hak reproduksi bagi perempuan. Dikarenakan pengaturan waktu cuti hanya memperhatikan kondisi
si ibu saja, namun belum sesuai dengan ketentuan waktu menyusui yang
2.
dibutuhkan oleh si bayi, mengingat hak reproduksi juga termasuk pula hak untuk menyusui. Implementasi hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan pada induski tekstil dan sarung tangan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, hanya dikarenakan tidak diaturnya masalah pengupahan dan jumlah kelahiran dalam UU Ketenagakujaan maka di lapangan terdapat pengaturan yang beragam.
3.
Solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka mewujudkan perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, yaitu : menyesuaikan ketentuan waktu cuti melahirkan dengan ketentuan standar yang sudah ditetapkan WHO dengan manpertimbangkan waktu pemberian ASI ekslusif dan merumuskan aturan pengupahan dan pemberian tunjangan yang seragam sehingga dapat dipakai sebagai pedoman bagi perusahaan.
Kata kunci: hak cuti melahirkan, pekerja perempuan.
THE IMPLEMENTATION OF MATERNITY LEAVE RIGHTS FOR WOMEN WORKERS IN TEXTILE INDUSTRY AND GLOVES
IN SLEMAN DISTRICT
ABSTRACT The aims of this research are: (1) to know the philosophy of the regulation of the right of maternity leave provided in the Law of Workforce; (2) to know the implementation of Matemity leave for women workers in the textile industry and gloves in Sleman; (3) To formulate a solution that can be offered in order to realize the protection of matemity leave rights for women workers.
This research is literature and field research studies. It intended to obtain primary and secondary data. Field research was conducted in Sleman through indepth interviews and distributing questionnaires. Analysis of the data is using qualitative analysis. Based on the results of research and discussion,
1.
2.
3.
it concluded that:
Maternity leave is regulated in Law Number 13 Year 2013 on Workforce is not in accordance with the spirit of the regulation of reproductive rights for women. Due to the timing of leave only consider the condition of the mother alone, but not in accordance with the provisions of nursing time needed by the baby, given the reproductive rights including the right to breastfeed. The Implementation of maternity leave rights for women workers in the textile industry and gloves in Sleman district is in conformity with the provisions of the workforce Law, the regulation is not only due to wage issues and the number of births in the workforce Law in the application found that there are in a variety of settings. Solutions can be offered in order to realize the protection of matemity leave for women workers, are: adjust time maternity leave provisions with provisions of the World Health Organization (WHO) standards already set by considering the time of exclusive breastfeeding and formulate rules of remuneration and allowances uniform so it can be used as guidelines for the company.
Keywords: right to maternity leave, female workers.
VI
DAFTAR ISI
}L,\LA]W{N JUDUL FIALAMAN PENGESAHAN HALAMAN PERSETUJUAN REVIEWER PRAKATA NTISARI -lBSTRACT DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN A -Latar
1
elakang Masalah B. Rumusan Masalah C.Tujuan Penelitian D.Keaslian Penelitian E. Manfaat Penelitian B
1
1
8
9 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
10
BAB III METODE PENELITIAN
15
A.Jenis dan Sifat Penelitian B. Macam Penelitian 1. Penelitian Kepustakaan 2. Penelitian Lapangan C. Jalannya Penelitian D.Analisis Data
15 15 15
t7 l8 t9
BAB TV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kesesuaian Hak Cuti Melahirkan yang Diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerj aan dengan Filosofi Diaturnya Hak Reproduksi
Perempuan
20
20
B. Implementasi Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Pada Perusahaan Industri Tekstil Dan Sarung Tangan Di Kabupaten Sleman 36 C. Solusi Yang Dapat Ditawarkan Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan 40 Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan BAB V PENUTUP
A.
42 42
Kesirnpulan
B. Saran
43
44 46
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
vlt
BAB
I
PENDAHULUAN
-L Latar Belakang Masalah Seiring dengan adanya semangat globalisasi di seluruh belahan penjuru
dmi4 maka mau tidak mau
arus modemisasi telah turut mempengaruhi pola
kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesi a yang pada awalnya
dikenal sebagai masyarakat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya sebagai petani, maka sebagai dampak dari semakin menyrsutnya lahan pertanian yang ada mulai beralih ke sektor industri. Adanya kondisi tersebut
mau tidak mau turut berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat dari sisi sosial, ekonomi dan budaya.
Sebagai akibat pengaruh dari modernisasi dalam konteks, hubungan gender, modernisasi kemudian tercermin, salah satunya dan perluasan hak Perempuan sebagai manusia merdeka dan kesamaan hak yang
dimiliki perempuan
dalam berbagai aspek kehidupan domestik dan publik, termasuk hak politik, hak pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak kesehatan reproduksi, dan lain-lain.l
Hak, menurut Mertokusumo, adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Hak pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang
dijamin oleh hukum dalam melaksanakantya2. Kondisi tersebut
I 2
sangatlah
Muhadjir Darwin dan Tukiran, 2001, Menggugat Budaya Patriarkhi, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, hlm. 25 Sudikno Mertokusumo , 2005, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar; Liberty, Yogyakarta, hlm. 43.
!
:::reda dengan kondisi sosial budaya keseluruhan masyarakat Indonesia yang :.;:upakan masyarakat patriarkis di mana masih menempatkan laki- laki pada
:
srsi penentu, contohnya dalam hal mencari nafkah.
Seiring perjalanan waktu budaya patriarkhis sudah tidak berjalan kaku di
:..ra
semakin banyak kaum perempuan mulai merambah sektor industri sebagai
'.:"rat kesadaran akan semakin sulitnya beban biaya hidup. Adanya perubahan :::sebut terlandasi dalam pasal 27 ayat ..,,
.2
UUD Negara RI 1945 bahwa "setiap
arga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak".
Trdak adanya deskriminasi kesempatan dalam segala aspek kehidupan baik laki-
:aki maupun
perempuan, khususnya dalam
hak memperoleh
pekerjaan
nemunculkan adanyapertanyaan bagaimana dengan perbedaan kondisi phisik dan
:sikis antara laki- laki dan perempuan. Adanya perbedaan itu jelas berpengaruh :erhadap kinerja dan kesehatan, dimana
fisik
perempuan secara kodrati
nempunyai reproduksi meliputi, antara lain haid, hamil, melahirkan, dan nenyusui3.
Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pasal 49, ayat
2
dan 3 UU HAM juga menyebutkan
bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan
pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan
3
Op.cit. Hlm. 67.
-::" jl.lu kesehatannya berkenaan ,
.:.
melekat pada
dengan fungsi reproduksi wanita. Hak khusus
diri wanita dikarenakan fungsi
reproduksinya dijami dan
::-.:Jungi oleh hukum. Perempuan, sebagai suatu kelompok dalam masyarakat
di
suatu negara,
:--::upakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang
::=ihkinya secara asasi. Dekalarasi Universal HAM (DUHAM l94g) memang :-Jak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap r'elompok perempuan secara khusus, namun dalam pasal
2 DUHAM dimuat
:ahn-a hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, :ermasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.a
Menurut Anton Bakker, jaminan yang diberikan oleh negata atas hak-hak
:ersebut tidak dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah negara
meratifikasi suatu konvensi internasional tentang HAM atau mengeluarkan peraturan apapun yang dijamin hak asasi warga negaranya, namun lebih merupakan tanggungjawab negara dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati dan memperlihatkan penghargaan negara atas hak-hak tersebut.s
sebagai wujud kepedulian negara terhadap kondisi kodrat perempuan. pemerintah memberikan bentuk perlindungan hukum yang termuat dalam aturan hukum positif di bidang ketenagakerjaan. Wujud perlindungan tersebut terealisasi I
i
dalam pencantuman hak- hak yang bersifat khusus dalam UU No 13 Tahun 2003 :
Saparinah Sadli, 2000, HakAsasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahainya, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta,hlm. l. Anton Baker, dalam Niken Savitri, 2008, HAM perempuan, Kririk reori Hukum Feminis terhadap
KUH| RefikaAditama,
Bandung, hlm.
l.
::eliputi hak cuti haid, cuti melahirkan, cuti gugur kandungan, dan hak menyusui.
P::al 81-83). Dengan tertuangnya hak-hak yang memang hanya khusus hanya :-reruntukkan bagi pekerja perempuan menunjukan sekilas adanya kepedulian
::n
pemahaman dari pemerintah adanya perbedaan kodrati tersebut, namun
-:rplementasi dari isi ketentuan tersebut tidak mudah dilaksanakan karena ad.anya : erbedaan faktor kepentingan.
Disamping
itu
adanya ketidaktegasan dari pemerintah sendiri terkait
iengan pembuatan regulasi menjadikan implementasi dari hak-hak khusus itu
:elum berjalan sebagaimana mestinya. Endang Rahayu Sedyaningsih dalam seminar bertema, "Kesehatan Reproduksi di rempat Kerja,,' menyatakan bahwa
dari 200.000
perusahaan
di
Indonesia hanya
20
perusahaan yang
nenyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi dengan baik6. Bahkan dalam
Koran Tribun Jogya, tanggal 16 September 2ol3 dikabarkan adanya larangan rekeq'a perempuan hamil pada
pr
JTT (Jogja Tugu Trans). Akibatnya,
-reorang pekerja perempuan yang tengah
salah
hamil 'dirumahkan' dengan status yang
:rdak jelas.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai payung sekaligus nukum positif konsistensi
di
di bidang ketenagakerjaan belum menunjukkan
ketegasan dan
dalam pengaturan mengenai hak-hak khusus bug, pekerja
perempuan.
Prinsip-prinsip objektif dari sistem hukum (konstitusi) sering dicemari
oleh kepentingan-kepentingan subjektif penguasa politik untuk memperkokoh
5
Harian Kompas,
I Maret2}l2.
r j.:. politiknya, sehingga prinsip-prinsip
konstitusi jarang terwujud menjadi apa
-:. ' seharusnya, bahkan sering dimanipulasi dan diselewengkan.T Pada Pasal
82 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa pekerja
-;:;:rlpuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum
-
=.::lrrkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Pada bagian penjelasan Pasal 82
-..,. '-
saat
i 1) dijelaskan bahwa lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat
-'i3r3n-E&n
dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun
-.e.ahirkan. Pada Pasal
setelah
82 ayat (2) juga disebutkan bahwa pekerja/buruh
: -':empuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperolah istirah 1,5
:-ian
atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Lebih
.'r-iut pada Pasal 84 disebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang mengambil
-:ti
melahirkan berhak atas upah penuh. Kententuan cuti melahirkan selama 3 bulan mendasarkanpada Konvensi
:3ntang Perlindungan Kehamllan (Pregnant Protection Convention) yang asli :.:sefujui oleh organisasi Buruh Internasional pada tahun 1919 yang kemudiaan ;.perbaharui pada bulan Juni 1952. Isi konvensi itu juga memperpanjang periode
r.rti kehamilan dari enam minggu menjadi dua belas minggu (3 bulan)
dan
r: eningkatkan kelenturan pengambilannya.
Apabila ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003, tentang lama
;uti melahirkan Pemberian
Air
3 bulan tentang kita kaitkan dengan PP No. 33 tahun 2012 tentang Susu Ibu Eksklusif akan menjadi tidak sejalan. Hal
ini dikarenakan
l rng dimaksud dengan ASI Eksklusif menurut PP No. 33 tahun 2012 Pasal
Ahmad Muliadi, 2013, Politik Hukum, Akademia, Padang, hlm. 16.
1
r:'r'a 2 adalahASl
yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam)
: --an' tanpa menambahkan dan
Dengan mendasarkan
/
atau mengganti dengan makanan atau
itu
minuman
semua rasanya sulit bahkan tidak mungkin
:ekerja/buruh perempuan dapat memberikan
ASI Eksklusif bagi
bayinya,
::iarenakan masa cuti setelah melahirkan hanya 1,5 bulan.
Dokter anak yang juga pakar laktasi, Utami Roesli, Sp. A., IBCLC., F-{BM menegaskan , pemberian ASI secara eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan
:san menjamin tercapainya pengembangan potensi anak antara lain kecerdasan
'nak secara optimal. Dengan demikian tentunya akan ada pengaruhny a
antara
seorang ibu yang bekerja di luar rumah dengan kualitas pemberian ASI-nya.
Selanjutnya mendasarkan pada pasal
tentang
HAM,
"
49
ayat
(2) UU No. 39 Tahun 1999
wanita berhak untuk mendapat perlindungan khusus dalam
pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap
hal-hal yang
mengancam
keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.,,
Pada bagian penjelasan atas pasal
49
ayat (2), dijelaskan bahwa ada
2
aspek
perlindungan khusus yang diberikan kepada wanita, yaitu pelayanan kesehatan Vang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk
menyusui. Mendasarkan pasal tersebut jelas bahwa pekerja atau buruh perempuan
berhak mendapatkan perlindungan terkait pelaksanaan fungsi reproduksinya. Dengan demikian tentunya tidak ada pembatasan bagi pekerja perempuan berapa kali melahirkan. Hanya saja, apabila hal
ini dikaitkan
dengan program
Pcmerintah tentang Keluarga Berencana, idealnya
Keti.lnkjelasan akan ketentuan
Kceaagakerjaan
2x
kelahirar/persalinan.
dari uu No. 13 tahun 2003 tentang
yang di dalam pasal-pasalnya sama sekali
tidak
menl'ebut/mengatur tentang berapa kali persalinan yang diperbolehkan dengan
ctni melahirkan dan dibayar penuh, menjadikan implementasi hak-hak tsb di l4angan sangat mungkin terjadi penyimpangan. Apalagi bila pengaturannya henva mendasarkan pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, di mana mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak (pasal 1338
KUHPer, asas konsesnualisme (pasal 1320 KUH Perdata), dan pasal 52 ayat (1)
huruf a UU No. 13 tahun 2003 di mana disebutkan perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Jelas pekerja /buruh perempuan berada pada
posisi tawar yang kurang diuntungkan.
Apabila terkait dengan pelaksanaan hak cuti melahirkan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, bahwa cuti melahirkan diberikan untuk persalinan pertama, kedua, dan ketiga. Persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan
pertama sejak yang bersangkutan menjadi PNS. Selanjutnya unhrk persalinan
yang keempat dan seterusnya kepada PNS wanita diberikan cuti
di
luar
tanggungiawab negara untuk persalinan atau memanfaatkan cuti yang diberikan selama 12hat'. dalam 1 tahun. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi negara
untuk mernberikan hak gaji apabila ybs cuti di luar tanggungjawab negara. Pada Pasal 153, ayat (1) huruf e,
tfU
Ketenagakerjaaan menyebutkan
bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan
pekerja/buruh perempuan hamil, melahirka, guru kandungan atau menyusui
bayinya- contoh fakta
di
lapangan, karyawati
--pr
Jogfa Tugu Trans-- yang
tengah hamil dirumahkan dengan status yang tidak jelas. Larangan hamil di
hngkungan manajemen PT JTT
ini tidak tertulis
dengan jelas, dan hanya
dijelaskan melalui selebaran (Tribun Jogja, 16 Septemb er 2013)
Lebih lanjut menurut Simbolon dalam harian Kompas 19 Maret 2014 disebutkan bahwa dari 200.000 perusahaan di Indonesia, baru 12.000 perusahaan 1'ang sudah membuat perjanjian kerja bersama.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang peflnasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut
:
1. Apakah cuti melahirkan yang diatur dalam uU
sudah sesuai dengan
filosofi diaturnya hak reproduksi perempuan?
2.
Bagaimana implementasi hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan pada industri tekstil dan sarung tangan di Kabupaten Sleman?
3.
Solusi apayangdapat ditawarkan dalam rangka mewujudkan perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan?
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:
1.
Mengetahui filosofi diatumya hak cuti melahirkan yang telah diatur dalam
UU Ketengakerjaan.
2.
Mengetahui implementasi hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan
pada industri tekstil dan sarung tangan di Kabupaten Sleman.
3. Merumuskan
solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka mewujudkan
perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan.
D. Keaslian Penelitian Sampai saat ini, peneliti belum menemukan adanya penelitian dengan terna
)'ang sama. Untuk penelitian terkait hak reproduksi memang sudah pernah dilakukan penelitian oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah
\{ada dengan Ford Foundation, tahun 2001, dengan populasi penelitian pada penxahaan swasta
di
Lampung. Sekalipun demikian, penelitian
ini berbeda
dengan penelitian tersebut, sebab penelitian tersebut masih mendasarkan pada
peraturan
UU
dikeluarkannya
Ketenagakerjaan yang
UU No. 13 Tahun
lama (penelitian dilakukan
sebelum
2OO3). Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan lebih sesuai dengan peraturan terbaru dengan mendasarkan pada situasi dan kondisi terbaru di Kota Yogyakarta.
E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran,
teori dan konsep dalam mewujudkan hak-hak dasar bagi pekerja perempuan lndonesia khususnya
dan dalam rangka pengembangan ilmu
hukum
ketenagake q aaan pada umumnya.
9
BAB
II
TINJAUAN PUSTAKA
Secara keseluruhan masyarakat Indonesia adalah masyarakat patriarkhis.
-.:eologi patriarkhis merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni, suatu
-:eologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok -.:nr,'a. Hegemoni kelompok laki-laki dalam masyarakat tampaknya merupakan
:.nomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di
:unia. Secara tradisional manusia di berbagai belahan dunia menata diri
atau
:ertata dalam bangunan masyarakat patriarkhis. Dalam konteks hubungan gender,
Ji
era modernisasi tercermin salah satunya da/r perluasan hak perempuan sebagai
nanusia merdeka dan kesamaan hak yang dimiliki perempuan dalam berbagai aspek kehidupan domestik dan publik, termasuk hak
politik, hak pendidikan, hak
n.remperoleh pekerjaan, hak kesehatan reproduksi, dan lain-lain.8 Masuknya perempuan secara besar-besaran ke dalam lapangan kerja kadang kala disajikan sebagai contoh tentang perempuan yang berintegrasi ke dalam pembangunane.
Perempuan adalah aset bangsa oleh karena itu, jumlah perempuan yang
lebih dari separuh penduduk Indonesia seyogianya diarahkan menjadi potensi bangsa bukan menjadi masalah bangsa. Kesadaran tentang pentingnya pengembangan peranan perempuan harus datang dari semua pihak, baik dari perempuan, dari pihak laki- laki dan masyarakat.l0
8 9
Muhadjir dan Tukiran, op. Cit., hlm.24-25.
Julia Cleves Mosse, 2003, Gender dan Pembangunan,PtstakaPelajar, Yogyakarta. Hlm. 89. 10 Zoor'aini Djamal lrwan,2009, Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia, Gramedia, J akarta, hlm. 57.
l0
Banyak orang percaya bahwa beban ganda perempuan adalah kodrat yang
,..:.h
ada sejak manusia diciptakan karena
r:r',\ r
beban ganda perempuan adalah sesuatu yang alamiah pada saat
:::..;lk
perempuan bekerja
itu orang
cenderung mengatakan
ini
setelah
di luar rumah, beban ganda perempuan dirasakan
::-gat berat bagi perempuan. Beban ganda perempuan juga dilandasi pemikiran -;r',\
i
secara biologis
laki- laki dan perempuan berbeda. Menurut Simone De
3:euvoir perdebatan tentang perbedaan biologis maupun psikologis antara laki.=^i dan perempuan pada dasarnya berputar pada dua teori besar yaitu teori Nature
r::r Teori Nurture. Teori Nature mengatakan
bahwa perempuan dapat
::ensandung, melahirkan, dan menyusui menjadi alasan bahwa perempuan harus
:enjadi "ibu". Karena konsep "ibu" adalah alami (Nature).
Sedang
teoi Nurture
:rengatakan bahwa perempuan dapat mengandung, melahirkan, dan meny'usui
rukan menjadi alasan bahwa perempuan harus menjadi "ibu" melainkan karena :danya sosialisasi atau kontruksi sosial (nurture).rl Membicarakan hak asasi dan nasib kaum buruh perompuan dapat diletakan
dalam dua kerangka perspektif yakni yang bersifat kondisional terhadap buruh perempuan menyangkut analisis terhadap nasib kaum buruh keseluruhan (buruh
laki-laki dan perempuan) baik secara fisik bersifat jangka pendek seperti melihat upah rninimum, diskriminasi upah antara buruh laki-
laki dan perempuan, kondisi
kerja yang menyangkut keselamatan kerja, maupun hak untuk berorganisasi.
.{nalisis struktual lebih menekankan pada posisi buruh perempuan dalam keseluruhan struktur formasi sosial yang ada. Pada dasarnya kedua analisis
ll
AgusWidanti,2005,HukumBerkeadilanGende4Kompas,Jakarta,hlm. 110-lli.
11
:.isebut tidak bisa. Artinya analisis
terhadap kondisi buruh perempuan harus
::letakan dalam perspektif struktual dalam kerangka jangka panjangl2. Kesetaraan gender (gender equality) atau pandangan bahwa perempuan
::n
laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama di segala bidang, bukan
:erarti perempuan harus menjadi sama dengan laki- laki karena secara kodrati :srempuan memang berbeda dengan laki-laki. Kesetaraan gender lebih berarti :egara melakukan tindakan untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama :agi laki- laki dan perempuan. Pada tahun 1981 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi terhadap Wanita (convention on the elimination of diskrtmtnation agrarist women
disingkat dengan
CEDA\
mengakui perbedaan biologis atau kodrati antara
perempuan dan laki-laki. Dalam konvensi ini dimuat beberapa kewajiban negara
unluk secara umum mengeliminasi deskriminasi terhadap perempuan, memberdayakan perempuan, melakukan percepatan tercapainya kesetaraan gender, melakukan revisi dan penyusunan peraturan perundang- undangan yang menundukan perempuan secara sama dalam haknya sebagai w arga.regara.
di
depan hukum, dalam ketenagakerjaan,
"
Semakin meningkatnya jumlah pekerja wanita
di lingkungan
perusahaan
menuntut pemikiran akan perlunya peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan
bagi mereka khususnya kesehatan reproduksi. Menurut rumusan Konferensi Kependudukan dan Pembangunan
di Kairo tahun 1994 kesehatan
reproduksi
t2 Mansour Fakih, 2001, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarla,
hlm. 117-118. t3 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum krhadap Anak dan Perempuan, RefrkaAditama, Bandung, tim.73-74.
t2
.lalah keadaan sehat fisik, mental, sosial, untuk dan bukan hanya tidak
adanya
:en.,akit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem, :erroduksi, fungsi, serta proserrrya'0. Sistem reproduksi adalah proses kehidupan yang berkemampuan untuk ::.emproduksi keturunan atau generasi berikutnya dan mempunyai dua komponen
.::risah yaitu laki- laki dan pe.empuan.lt Akibat dari perbedaan hormoral dalam tubuh dalam banyak spesies, seperti
::::khluk menyrsui, termasuk manusia, jenis jantan / laki- laki lebih agresif dari
::da jenis betina/
perempuan. Kalangan ahli genetika menyimpulkan bahwa
:engaruh hormon testoteron menyebabkan jenis jantan lebih agresif dari pada
-elis betina. Hasil penelitian W.O. Joshlm membuktikan bahwa ketika monyet :etrna berusia muda diberikan unsur testoteron maka monyet itu menjadi lebih
:gresif. (Joslyin, 1973: 137-145). Penelitian yang manusia oleh
L. Kreut dan Rose hasilnya
sama
juga dilakukan terhadap
sama: tingkat testoteron berbanding
iurus dengan perilaku agresif ( Kreuts and Rose, 1972: 321). Dengan demikian, secara fisik biologis,
fisik laki- laki dan perempuan tidak saja dibedakan oleh
identitas, jenis kelamin, bentuk dan anatomi biologis lainnya, melainkan juga komposisi kimia dalam tubuh, perbedaan yang terakhir ini menimbulkan akibat
akibat fisik. Biologis seperti laki- laki mempunyai suara yang lebih 'cerkumis,
besar,
berjenggot, pinggul lebih ramping, dada yang datar. Sementara
perempuan mempunyai suara lebih bening, buah dada menonjol, pinggul umumnya lebih lebar, dan organ reproduksi yang amat berbeda dengan lakiStudi Wanita UGM, 2007, Pengembangan Model Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Orang Tua, Yogyakarla,hlm.2.
1-1 Pusat
i
5 Ibid, hlm.2l
.
13
Puda pekega perempuan yang sedang mengalami menstruasi fttaid, hamil,
ft
mrsrr*s*i pada umumnya orang menganggap yang kemudian diyakini pula
ff
prmpuan sendiri
h*rrcrlsi m$m
bahwa permasalahan yang dialaminya sudah merupakan
menjadi perempuan, sehingga apapun yang teq'adi mereka tetap diam
sebenarnya betulrbetul mengalami masalah. Hal
pun
ini menunjukan bahwa
kesehatan reproduksi berkaitan erat dengan rendahnya status
FrmFnL
Bagi golongan perempuan miskin, meski hamil, mereka tetap bekerja
fu rutsa mereka miskin mereka tidak bisa merubah pola kehidupannya hn
hanya
hemil-I7
l5 Nasaruddin Umar, 2001, Argumentasi Keseteraan Gender, paramadina, Jakarta,4l-42. l7 Susilastuti, dalam Fauzie Rijal, 1993, Dinamika Gerakan Perempuqn Indonesia, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 58.
t4
BAB III METODE PENELITIAN
\.
Jenis dan Sifat Penelitian
Metode penelitian merupakan bagian dari yang terpenting dari suatu
:;:.e1itian, karena akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitianl8.
:;:elitian implementasi cuti melahirkan bagi pekerja perempuan ini merupakan :;:-e,itian yang bersifat normatif dan empiris.
B. \Iacam Penelitian Penelitian normatif atau hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang
-
-i::kan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,le yang
- =.-::ti penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum,
taraf
:-.:lnisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum2O. penelitian hukum
:--r.r.:S adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang
:-::--:rr hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya :
--:::r
.
dengan hukum.
data yang digunakan berasal dari data primer.21
Penelitian Normatif / Kepustakaan Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan
---
--,- :.r-juan menganalisis hukum yang berlaku (Soekamto dan Mamuji, 2010: 13)
' -'.:- FajardanAhmadYulianto,2013,DualismePenelitianHukumNormati,f i -.:<: Pelajal Yogyakarta, hlm. 104.
-:
danEmpiris,
':-::La soekamto dan Sri Maruji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan singkat, . J=findo Persada, Jakarta, hlm. 13.
.' ,
.: : ::.n, 14. : i - iiS dan Erlies Septiana .:-
Nurbani, 2013, Penerapan Tbori Hukum pada Penelitian
- ..;rtasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.
ksis
87.
i5
-.*\-lrr pnmer adalah
\ecara RI tahun 1945
-
- :::.--undsng -
bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:
No. l3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
-,:,-:-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
' -.:.:-undang No 36 Tahun 2009 tentang
-r:.-rln ..
:
-
-
Pemerintah No. 33 Tahun 2072 tentang PemberianAir Susu Ibu
-:+-
.:" :ukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
.:-
- r::::n hukum primer, meliputi
'-
*
"- r'-
-:
Kesehatan
buku tentang ketenagakerjaan, gender,
::::oduksi, dan perlindungan pekerja perempuan.
-::l-.-\
unruk mengkaji dan mengumpulkan kedua bahan hukum itu yaitu
r-::.
srudi dokumenter yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai
. ., *:'*:'. ::-(
1,ang berkaitan dengan perafuran maupun dokumen
*-.* : --rr-' :enelitian normatif ini
l
yang sudah
dipergunakan untuk menjawab permasalahan
''.:r1 penelitian empiris, sumber data berasal dari data lapangan yang
r t.; -:iarr menjadi dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder. Data
::-rakan --.* -,--:,:: -- *a :
;r
data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari para
J.an responden. Data sekunder merupakan data tingkatan kedua, yang
-:r:-
untuk melengkapi data utama. Data yang didapat dalam penelitian
-:- r -::- iiipergunakan unfuk menjawab permasalahar'ke
2.
t6
t
?trclitian Lapangan
t-
lrtrsi
penelitian
Paelitian dilakukan di Kabupaten Sleman wilayah DIy
dengan
f'm!.m'rrcgan di rvilayah ini banyak terdapat kegiatan perekonomianyangbanyak
nmril&r
lasa pekerja perempuan.
L Tclilik pengambilan sample Unfuk pengambilan sampel dalam penelitian
dm
ini
digunakan teknik non
sampling, artinya pengambilan sampel dengan tidak memberikan
heril-n
yang sama pada anggota populasi yang dipilih. populasi adalah
;*-tqot
atau sekumpulan orang- orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu
pg
hertaitan dengan masaah penalitian, sampel adalah contoh. Jenis sampel
p
diteliti diambil
qI
berdasarkan purposive sampling, dalam
arti penentuan
didasarkan atas kriteria-kritera tertentu, yaitu industri di bidang tekstil dan
q
tanean
pumnaa
di
wilayah Kabupaten Sleman dan pekerja perempuan pada
tersebut yang sudah pemah mengambil hak cuti melahirkan.
Nrasumber dalam penelitian ini yakni:
!-
f,xms Tenaga Ke{a sosial dan Transmigrasi Kabupatens Sleman
a
Fcrkrmpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) cabangyogyakarta
A
Dokter Spesialis Anak
{
Dolter Spesialis Kandungan Responden dalam penelitian
l-
ini yakni
:
Pagusaha atau pimpinan perusahaan tekstil dan garment di wilayah
I7
Kabupaten Sleman
2.
Pekerja perempuan pada perusahaan tekstil dan sarung tangan di Kabupaten Sleman
c.
Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer yaitu dengan mewawancara mendalam (depth inteniew) untuk para responden dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada responden
tentang masalah yang diteliti. Sementara itu instrumen yang
di
gunakan untuk
melakukan wawancara itu adalah panduan wawancara. Selanjutnya juga dilakukan observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap subyek penelitian. Instrumen
lain berupa kuesioner yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, tujuannya untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos22.
C. Jalannya Penelitian Jalanrryapenelitian ini terbagi dalam tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan
dan penyelesaian akhir. Pada tahap persiapan dilakukan penyusunan proposal, presentasi, persetujuan dan penyempumaan proposal penelitian. pada tahap pelaksanaan meliputi penyiapan instrument pengambilan data, pengambilan, dan
pengolahan data. Pada tahap akhir berupa penyajian, presentasi, penyempurnaan dan publikasi dan dokumentasi hasil penelitian.
22 lbid.,hlm.26-2'7.
l8
D. Analisis Data Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis kulitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan
gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu / kualitas dari data dan bukan kuantitas.23
23lbid., hlm.19.
t9
D. Analisis Data Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis kulitatif merupakan analisis datayang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan
gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu / kualitas dari data dan bukan kuantitas.23
23 lbtd.,hlm.
19.
19
BAB IV
HASIL PENBLITIAI\ DA}[ PEMBAHASAN
A. Kesesuaian Hak Cuti Melahirkan yang Diatur dalam
Undang-Undang
Ketenagakerjaan dengan Filosofi Diaturnya Hak Reproduksi Perempuan
Wilayah Kabupaten Sleman merupakan bagian wilayah
di
Daerah
Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat perekonomian nomor 2 setelah
kota yogyakarta. Sebagai salah satu pusat perekonomian
di DfY, di wilayah
kabupaten Sleman banyak berdiri perusahaan-perusahaan besar dan sedang. Menurut data dari kantor Disnakersostrans Kabupaten Sleman per 30 April2014, jumlah perusahaan besar dan sedang yang terdaftar sejumlah 478 perusahaan, dari
total jumlah perusahaan 1095, yang terdiri dari berbagai jenis usaha, termasuk
industri tekstil dan sarung tangan yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Jumlah industri tekstil besar dan sedang di Kabupaten Sleman per 30 April2014
sejumlah
3 pausahaan,
sedangkan industri sarung tangan per
30 April 2014
sejumlah 13 perusahaan.
Industri tekstil dan salung tangan merupakan jenis usaha yang banyak menyerap tenaga kerja termasuk perempuan.
Hal ini dikarenakan pekerja
perempuan dikenal memiliki tingkat kecermatan dan ketelitian yang tinggi, sehingga banyak tenagakerja perempuan yang terserap dalam bidang industri.
Dalam penelitian
ini, perusahaal
yar,g dijadikan sample sebanyak
3
perusahaan, yaitu 1 industri tekstil dan 2 industri sarung tangan. Minimnya jumlah
20
p€rusahaan yang dijadikan sample dikarenakan adanya beberapa hambatan,
seperti tidak bersedianya perusahaan untuk dijadikan sample ataupun karena alasan kesibukan para staff perusahaan. Dengan demikian meskipun dengan sample yang sangat terbatas, peneliti berusaha untuk dapat menganalisis untuk manjawab permasalahan yang ada.
sebagai wilayah dengan jumlah perusahaan yang relatif banyak yaitu sekitar 1095 perusahaan, termasuk perusahaan besar dan sedang sejumlah 478 perusahaan, tentunya perusahaan tersebut diharapkan dapat memenuhi ketentuan
sebagaimana
telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Hanya saja dalam prakteknya ternyata harapat tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Menurut data
di kantor Disnakersostrans per april 2013 saja dari jumlah 1095 perusahaan terdaftaq baru sebagian saja yang telah mempunyai perangkat hubungan kerja, yaitu: perjanjian kerja 182 perusahaan, peraturan perusahaan 295 perusahaan dan perjanjian kerja bersama 727 perusahaan.
Masih minimnya jumlah perusahaan yang sudah mempunyai perangkat hubungan kerja seperti, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
bersama menunjukan bahwa pelaksanaan terkait hak-hak peke{a maupun perlindungan hukumnya belum terlaksana dangan baik. Selama
ini
perusahaan
yang sudah mempunyai perangkat hubungan kerja masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga bagi perusahaan yang sama sekali belum
mernpunyai perangkat hubungan kerja sangat dimungkinkan terjadinya beberapa penyimpangan.
21
Mendasarkan pada ketentuan KetenagakeqaanPasal 2 ayat
pasal 108 ayat (1) dan (2) UU
(1) disebutkan bahwa
"
pengusaha yang
mernpekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib
manbuat perafuran perusahaan." Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila dalam kenyataannya masih banyak pengusaha yang melalaikan kewajiban
tersebut merupakan suatu pelanggaran yang semestinya mendapatkan sanksi hukum.
Terkait dengan kewajiban pengusaha dalam memberikan hak reproduksi bagi pekerja/buruh perempuan, khususnya hak cuti melahirkan dan hak cuti gugur kandungan, menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Industrial
dan Syarat Kerja maupun hasil wawancara dengan pengawas ketenagakerjaan di Disnakersostrans Sleman, disebutkan bahwa sosialisasi pada dasarnya sudah dilakukan secilra umum dan telah disesuaikan dengan apa yangtelah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, berikut aspek-aspek
lain yang penting dalam
pengaturan perjanjian kerja, peraturan perrrsahaan maupun perjanjian kerja bersarna. Hal
ini dikarenakan pada dasarnya Peraturan Perusahaan
Kerja Bersama suatu
perusahaan haruslah didaftarkan
dan Perjanjian
pada
kantor
Disnakesostrans dan untuk mendapatkan pengesahaan ata:u Surat Kepufusan dari Disnakersoskans bahwa perusahaan tersebut telah memiliki Peraturan Perusahaan
dan atau Perjanjian Kerja Bersarna, maka isi dalanr PP dan atau PKB tersebut haruslah mernuat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang atau bahkan juga memuat hal-hal lain yang belum diatur dalam undang-undang
ketenagakerjaan,atau prosedur pelaksanaan lainnya. pada dasarnya semua
22
buruh/pekerja hak-haknya telah dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, dan dalam prakteknya terkadang isi dalam pp dan atau pKB juga merujuk pada isi
undang-undang ketenagakerj aan.
Terkait dengan apabila terdapat perusahaan yang belum memberikan hak
cuti
melahirkan bag, buruhlpekerjanya, mengingat
hak cuti
melahirkan
merupakan hak yang sangat krusial bagi seorang perempuan karena berhubungan
dengan kodratnya, maka apabila dalam draf
pp ataupun pKB nya belum
memenuhi ketentuan ketika didaftarkan, maka akan diberikan catatan yang menunjukan adanya aspek yang belum diatur. Selanjutnya untuk draf pp yang
belum memenuhi ketentuan tersebut akan dikembalikan dengan notifikasi atau catatan aspek-aspek apa saja yang perlu dilengkupi untuk diatur, sehingga draf pp
maupun PKB yang masuk ke Disnakersostrans telah dilakukan pengujian secara
materiil. Selanjutnya setiap tahunnya perusahaan-perusahaan tersebut
harus
melakukan pelaporan status dan posisi perusahaannya serta, serta PP dan atau PKB yang perlu dilakukan pembaharuan.
Mengenai peran pengawasan ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan dan penegakan hak cuti melahirkan, diutarakan bahwa, hak cuti melahirkan selama 3
bulan yang sesuai ketentuan Pasal 82 ayat
(l) UU Ketenagakeqaan
diberikan
selama 1,5 bulan sebelum HPL (hari perkiraan lahir) dan 1,5 bulan setelah
melahirkan,
di dalam prakteknya terdapat beberapa perusahaan
yang
menggunakan praktek yang sama dengan ketentuan undang-undang, namun banyak juga yang memberlakukan secara fleksibel. Dalam hal ternyata pekerjanya
23
tidak mengambil cuti tersebut, maka hak cuti melahirkan tersebut dianggap hangus. Dalam kondisi seperti
ini
pengawasan dan penegakan yang dilakukan
oleh pihak Disnakersostrans hanya meminta pihak perusahaan untuk wajib mengingatkan pekerja tersebut apabila telah berdekatan dengan waktu hak cuti melahirkan. Apabila temyata pihak pekerja tersebut memang masih mau bekerja
sampai waktu melahirkan dan hanya mengambil hak setelah melahirkan saja,
sedangkan
waktu 1,5 bulan sebelum melahirkan dianggap hangus oleh
perusahaan, maka pihak Disnakersostrans mensyaratkan yangbersangkutan untuk
rnenunjukan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peke{a bahwa, yang bersangkutan memang menyadari apa yafig telah dia putuskan dan resiko yang
akan dihadapi nantinya. Selanjutnya dalam hal cuti hamil diberlakukan secara
fleksibel maka harus diberikan ketetapan waktu atau tanggal pekerja yang mengambil cuti. lntinya baik hendak dilaksanakan sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan, yaiht
l,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah maupun
secara
fleksibel, pihak penrsahaan harus diwajibkan untuk mengingatkan akan hak cuti melahirkan yang telah muncul, dengan kejelasan syarat dan hak-hak apa saja yang
nantinya akan diberikan perusahaan kepada para pekerj
a yang mengambil cuti
tersebut, Hak-hak tersebut terkait dengan hak biaya persalinan yang ditanggung berapa prosen oleh perusahaan dan sampai anak ke berapa, berikut besaran upah yang nantinya akan pekerja terima selama masa cuti tersebut.
Diakui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan
di
Kabupaten Sleman sangat sulit dan pelu upaya keras. Hal
jumlah pengawas yang sangat terbatas hanya
6
ini
dikarenakan
orang padahal yang diawasi
24
seribuan lebih perusahaan di Kabupaten Slernan.
Berdasarkan
hasil wawancara dengan Ibu Arista Kurniawati
dari
Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman, disebutkan bahwa memang
terkadang terdapat masalah-masalah yang terjadi seperti masalah pengupahan termasuk tunjangan, namun biasanya hal perusahaan
ini hanya terjadi
pada perusahaan-
kecil yang merupakan perusahaan jasa cutting, making dan trimming
yang biasanya diserahkan oleh perusahaan besar ke perusahaan kecil yang menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan besar. Satu perusahaan besar mungkin saja memiliki beberapa perusahaan cutting,making dan
trimming yang mengerjakan proses tersebut.
Apabila ditanyakan mengapa perusahaan cutting,making dan trimming tersebut seringkali bermasalah, alasannya adalah karena keuangan dari perusahaan
kecil yang merupakan perusahaan jasa cutting,making dan trimming ini sangatlah tergantung dari orderan yang berhasil dia kerjakan sesuai dengan keinginan dari perusahaan besar, sehingga pembayaran dapat saja dilakukan setelah pekerjaan selesai. Oleh karena itu terkadang perusahaan dengan permodalan yang tidak kuat
akan sangat goyah dengan permasalahan pengupahan. Dalam situasi ini biasanya
pihak disnakersostrans akan melakukan tindakan mediasi dan menyarankmr agar perusahaan mengurangi jumlah orderan, atau mengurangi jumlah pekerja agar dapat membayar upah pekerja yang tertunda.
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dr. Mitta Prana,Sp.OQ
pengaruh ibu bekerja pada saat hamil terhadap kesehatan janin pada dasarnya
25
:.dak ada, meskipun ibu hamil pada kandungan antara 7-9 bulan pengaruh pada s':at ibu hamil bekerja terkadang akan berdampak pada tubuh ibu hamil apabila
:erlalu banyak duduk atau terlalu banyak berdiri, sehingga tubuh ibu hamil akan
:rengalami pembengkakan pada bagian tertentu. Pembengkakan tersebut tidak
'kan berdampak pada janinnya, namun apabila ibu hamil terlalu capek bekerja, ;apat disebabkan karena banyak jaran, angkat beban berat maka akan berdampak kontraksi pada rahim yang cepat pada perut ibu tersebut. Cara untuk meredakan
kontraksi tersebut dengan beristirahat, sehingga kontraksi akan cepat hilang. -{pabila dengan cara beristirahat tetap juga terjadi kontraksi, bahkan semakin sering frekuensinya dan semakin kuat, itu menunjukkan tanda adanya gangguan pada kehamilan atau janin, sehingga secepatnya harus diperiksakan ke dokter.
Setelah perempuan melahirkan, sesuai hak
cuti pekery'a yang
dapat
diberikan selama 1,5 bulan, pada dasarnya tidak ada dampak bagi tubuh ibu yang
bekerja. Pemulihan terhadap rahim ibu setelah melahirkan adalah selama 6
minggu atau 42 hari. penentuan waktu 1,5 bulan atau 45 hari dianggap cukup untuk pemulihan rahim. Akan tetapi, apabila ibu melahirkan dengan cara operasi caesar, dan setelah melahirkan langsung bekerja yang banyak menguras fisik, maka akan berakibat merasakan tegang pada rahim. Apabila jahitan bekas operasi
tidak bagus maka dapat robek. Sebenarnya lamanya waktu 1,5 bulan setelah melahirkan yang diatur oleir panerintah masihkurang, apabrla dilihat dari waktu
ibu setelah melahirkan yang harus memberikan asi ekslusifnya sesuai program pemerintah selama
6 bulan. Apabila waktu 1,5 bulan
setelah melahirkan itu
dikaitkan dengan masa nifas, maka dasar dokter menentukan masa nifas yaitu
26
keluarnya darah setelah ibu melahirkan. Keluamva sisa-sisa darah rkar-r
itu hanya membutuhkan waktu 2 minggu, dan itu sudah seiesai
sudah tidak keluar lagi. Akan tetapi, masa nifas
.:
.
itu merupakan
igan reproduksi, seperli rahim, ke ukuran semula yaitu ukuran
-.:r-..,. Lkuran rahim sebelum hamil itu sebesar telur ayam atau bebek,
::,':
saat hamil, rahim akan membesar, dari ukuran 60 gram sampai
,..lktu rahim berisi bayi. Waktu pemulihan kembalinya ukuran rahim '.
arrs dinamakan masa nifas. Ituterjadi selama 6 minggu atat 42
-;ah *-'
.
ada patokannya.Penenfuan masa nifas antara medis dengan
- t;rr31t dengan
- - .:r--:t
penentuan cuti melahirkan setelah melahirkan selama
menurut narasumber penentuan pemerintah terkait hak cuti
--- :ekerja perempuan selama
:--
,r '
"-
:.elahirkan,apabila
"," - -:i.
Al-
1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5
hal tersebut dilihat dari sudut pandang
:.pat. Ibu yang melahirkan itu tidak mesti tepat waktunya d hari
i,'|"' ..' - : -.PL ) yang diperkirakan oleh dokter. Perhitungan HPL itu 40 r , . : -. . = terakhir ibu mengalami menstruasi setelah berhubungan. : " . -.:._l berusia 37 minggu sudah dapat lahir, artinya 3 minggu nili'!"iit-'--P - -r'r sudah dapat lahir. Patokan yang selama ini diberlakukan lrun:riir
,,,. ,.,.--
rtflrrLilrm-
lr..
':,--
:erhirungan 1,5 bulan sebelum melahirkan berarti telah
:' ,- r . - - : ::.iggu sebelum HPL. Dengan demikian 40 minggu dikurangi
,
.
".- :-.-regu si ibu sudah mulai cuti, itu sudah ideal. Hanya
saja
27
'
:
-
seteiah melahirkan harus menyusui secara ekslusif selama 6 bulan,
,.:.rtu setelah melahirkan itu menjadi kurang, padahal sisa cuti apabila
-
-" t;.:a diambil
sebelum melahirkan sisanya menjadi tinggal 1,5 bulan.
--..* :len\,rtsui itu tidak semuanya menghasilkan asi yang melimpah,
-
.
-
-
-
-:.
i
rnasih kurang, sedangkan ASI sangat dipengaruhi oleh kondisi
-- :.i.is
.
ibu, jadi karena terlalu sempit sisa rvaktu cuti menjadi kendala
..1- :ekerj'a. sehingga tidak dapat memberikan ASI ekslusif. Biasanya .
:.rk
sempat rnenyediakan stok
ASL
Seharusnya perusahaan
-.>, nva. kalau tidak perusahaan memberikan fasiiitas kurir ASI,
-
_
.r:rg bekerja dapat memompa
. , ' .::: ."--
.
,,,,ir,,,
dapat juga perusahaan menyediakan lemari es untuk tempat
'.-S..
: --' ,.:... !'-'
ASI nya, selanjutnya diantarkan ke
pengaruh pekerja perempuan yang sedang hamil, yang oleh
. - -.;' - ":-.li.an untuk memakai sepatu highheel
," "I ,
--.1 ,,,,,,ilil
-.- r.,r.sUrnenseharusnyajugadikecualikan. Struktursepatu highheel
' ':,- ::.^ :erutama pada otot-otot tubuh ibu hamil atau bagian tumit "'.-^
- - ** , :::utnya
"".
r
-'l .:--- - . -;
iu,11il,ilililrr,
1"'
" *-
membesar, di dalam perutnya adabayi yang
memiliki
:-.r._._i: otomatis tubuh akan tertumpu pada tumit. Akibat
,'vn..sj ,riiilff''r'rir""
ataupun kewajiban berdiri
-:
: -::::
pada saat hamil, maka bagian hrmit akan merasa sakit
s:rrpai merasa kram atau kesemutan. Struktur highheel_yang :ien\.ebabkan ibu hamil terjatuh.
28
Selanjutnya sering adanya larangan bagi pekerja dalam masa percobaan
untuk tidak boleh hamil, akan memiliki dampak apabila dilakukan dalam waktu
yang lama. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki masa
kesuburan
reproduksi yang terbatas, namun apabila larangan untuk hamil hanya kurang dari
1 tahun bahkan hanya selama 3 bulan tidak berdampak pada si ibu. waktu kesuburan perempuan
1 minggu sebelum menstruasi atau 1 minggu
setelah
menstruasi. Sel telur yang dihasilkan perempuan hanya 1 buah, sedangkan sperma
laki-laki ada ratusan ribu pada saat berhubungan. Keterbatasan inilah yang dapat memberikan dampak apabila penundaan dilakukan terlalu lama. Selanjutnya bagi perusahaan yang menerapkan masa penundaan kehamilan dengan realita yang ada, pekerja perempuan yang sudah menikah harus pintar-pintar memilih alat KB
yang sesuai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dr.Nurcholid Umam K,
Sp.A.,M.Sc
,
terkait waktu men1rusui, apabila dilihat dari sudut
pandang
kedokteran ,lama waktu yang tepat untuk menyusui sebenarnya dapat dilakukan kapan saja. Pemberian ASI Ekslusif secara umum dilakukan pada usia 0-6 bulan,
selanjutnya dilanjutkan dengan memberikan
ASI beserta makanan
sampai usia 2 tahun. Pemberia ASI dilakukan pertama 1
tambahan
kali pada 30 menit hingga
jam setelah ibu melahirkan. Pemberian ASI tersebut sebagai imun yang kuat
bagi daya tahan tubuh Pemberian
bal.
Sebaiknya ibu tidak perlu mernbatasi pernberian ASI.
ASI dapat dilakukan kapan saja, dan jangka waktu yang lama
sekalipun. Pemberian ASI dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan pada tubuh bayi maupun perkembangan otak bayi. Dengan demikian apabila dilihat I
I I
t9
dari sudut pandang kedokteran, apabila semakin lama pemberian ASI, maka akan
berdampak positif
bagi bayi,
sehingga penentuan mengenai lamanya
waktumenyusui itu menjadi hak bagi ibu unruk menentukan lamanya.
Menurut narasumber, pengaturan dan pemerintah mengenai keharusan pemberian ASI selama 6 bulan sudah tepat. Bahkan pemerintah sudah mengatur
pemberian ASI pada PP Nomor 33 Tahun201l. Pemerntah telah mewajibkan pemberian ASI oleh ibu kepada bayinya khususnya 1'ang berusia kurang dari 6
bulan, sangat tepat, dikarenakan pada usia tersebut bayi belum memiliki sistem pencemaan yarrg sempurna. Bayi belum mampu menerima makanan dan minuman selain ASI. Enzim pada tubuh manusia yaitu enzim pemecah berupa
protein, amylase, pepsin, lipase dsb, belum diproduksi secala sempurna di usia kurang dari 6 bulan. Pada usia 6 bulan ke atas bayi telah mampu untuk menerima asupan makanan pendamping selain
ASI. Keberadaan ASI sangat penting,
sehingga sangat tepat pemerintah mengatur demikian. Menurut WHO yang merupakan organisasi kesehatan lnternasional, ASI merupakan makanan yang bagus bagi bayi sampai sampai berusia 4 bulan.
Apabila lamanya waktu menyrsui dikaitkan dengan pemberian cuti melahirkan bagi pekerja perempuan belum tepat. Dikarenakan pemberian cuti setelah melahirkan selama
ini yaitu
1,5 bulan belum cukup, begitu juga meskipun
cuti melahirkan diambil seluruhnya selama 3 bulan setelah melahirkan. Idealnya waktu cuti melahirkan diberikan selama 4 bulan sampai 6 bulan, sehingga bayi yang baru dilahirkan mendapatkan ASI ekklusif dari ibunya. Apabila dilihat dari
30
sudut pandang kedokteran, pemberian ASI sebaiknya
4 atau 6 bulan
dikarenakan
setelah usia 6 bulan gigi bayi akan mulai tumbuh. Setelah usia 6 bulan bayi
mampu memakan makanan pendamping. Pada usia tersebut, baY
dapat
menggunakan gigr untuk mengunyah, sehingga dapat melatih otot mulut bayi'
Terkait dampak terhadap bayi yang diberikan susu formula
sebagai
pengganti ASI, akibat dari si ibu yang sudah masuk kerja setelah habis masa
cutinya, menurut narasumber dapat memberikan efek samping yang dapat mengganggu kesehatan bayi. Susu formula secara genetik berasal dari hewan, sehingga protein yang berasal dari hewan masuk ke dalam tubuh manusia. Tubuh
bayi
khususnya usus halus belum mampu menerima protein selain ASI. Susu
formula dapat menyebabkan alergi terutama pada dinding usus halusnya' Dikarenakan sistem imunitas bayi berbeda-beda. Imunitas bayi tergolong rendah,
sulit menerima protein hewani yang terkandung dalam susu formula. Hal ini dapat menyebabkan diare pada bayi. Tubuh bayi dapat menolak adanya benda asing yang masuk dalam tubuh. Satu kali pemberian susu formula sama dengan merusak
hasil pematangan
fili
dinding usus yang terbentuk selama dua hari. Selain
mengandung protein yang tinggi, ASI memiliki perbandingan antara
Wei
dan Ca
sein yang sesuai untuk bayi. Rasio Wei dan Casein merupakan salah
satu
keunggulan ASI dibandingkan dengan susu sapi. ASI mengandung Whei leblh
banyak yaitu 65:35. Komposisi
ini
rnenyebabkan protein
ASI lehih
mudah
:
Casein
diserap, sedangkan pada susu sapi mempunyai perbandingan Whey 20:80, sehingga tidak mudah diserap.
-1
I
yaitu Manfaat men-tusui pada bayi dapat pula dilihat dari beberapa aspek, neurologi, aspek gizi, aspek inttutologi. aspek psikologi, aspek kecerdasan, ,
sangat bermanfaat ekonomis dan aspek penundaan kehamilan. Pemberian ASI
zat kekebalan khususnl,a pada kolostrtml yang terkandung dalam ASI, sebagat Kandungan untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare'
lahir, meskipun kolostruttt pada ASI harus diberikan pada bayi sejak bayi baru bayi' hanya sedikit. Disamping itu ASI memiliki komposisi untuk mencerdaskan
yang diberi Menurut penelitian, seperti disampaikan narasumber, IQ pada bayi 4-6 point ASI akan memiliki IQ point 4,3 point lebih tinggi pada usia 18 bulan,
8'5 tahun, lebih tinggi pada usia 3 tahun, dan 8.3 point lebih tinggi pada usia apabila masa dibandingkan dengan bay yang tidak diberi ASI- Dengan demikian
melahirkan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang hanya 1,5 bulan setelah awal perlumbuhan bayi sama saja meniadakan kesempatan masa emas bagi masa
itu sendiri, padahal dimasa mendatang kita
sangat membutuhkan generasi penerus
yang sangat potensial sebagai tulang punggung bangsa dan negara'
jumlah anak Apabila dikaitkan dengan ketentuan pembatasan terhadap ibu yang mendapatkan tunjangan dan santunan dari perusahaan, sehingga si melahirkan memiliki berusaha untuk menunda kehamilan, maka menyusui setelah
ASI eksklusif dampak terhadap penundaan kehamilan, dikarenakan pemberian digunakan sebagai dapat mentmda haid dan kehamilaq deirgan demikian dryat alat kontrasepsi alamiah yang dikenal sebagai metode amenored
lahasi (MAL)'
yang Terkait dengan masalah adanya pembatasan pada jumlah anak
-')
_
diberikan tunjangan dan sanrunan pada perusahaan yang biasanyahanya sampai pada anak kedua, UU Ketenagakerjaan memang sama sekali tidak menentukan, sehingga hal
ini
diserahkan kepada kebijakkan perusahaan. Apabila batasan ini
dikaitkan den-qan pro_eram KB pemerintah yang sudah ada sejak zaman orde 1ama, kemudian dilanjutkan dengan orde baru, dimana kemudian dibentuk lembaga
BKKB\ (
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
menurut hasil wawancara dari narasumber PKBI
(
), maka
Perkumpulan Keluarga
Bereircana Indonesia ), tujuan dan KB di IndonesiapadazaTrrafi orde lama tidak
lain
adalah untuk mengulangi banyaknya perempuan meninggal karena
melahirkan. Banyaknya kematian ibu melahirkan pada tahun 1950an faktor penyebabnya adalah karena akses kesehatan yang sulit, usia kehamilan pada perempuan yang masih terlalu muda atau terlalu tua, rentan atau jarak kehamilan
yang terlalu dekat, jumlah anak yang terlalu banyak karena perempuan terlalu sering melahirkan. KB pada saat
itu sifatnya bukan
pembatasan tetapi lebih
mengatur jangan sampai perempuan mengalami kehamilan yang terlalu sering. Jadi tujuannya lebih pada menekan angka kematian ibu melahirkan. Setelah orde
baru muncul maka tujuan dari KB melalui BKKBN lebih kepada pembatasan
untuk menekan jumlah laju penduduk, dan tujuan inilah yang sampai sekarang
masih dipakai. Padahal laju pertumbuhan penduduk bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan saja. Seolah-olah perempuan yang salah
atas
kelahiran anak. Memang secara medis harus ada pembatasan karena tubuh perempuan butuh istirahat, karena kaitannya juga dengan waktu pemberian ASI selama 2 tahun. Jadi apabila hal
ini dikaitkan
dengan pembatasan tunjangan dan
-l
-a
santunan yang dibenkan oleh perusahaan pada pekerjanya lebih karena alasan ekonomis dari perusahaan itu sendiri'
Mengenai masalah prog:ram KB itu sendiri masih menjadikan perdebatan diantara para aktir ts perempuau ataupun LSM sepeti PKBI, dikarenakan hamil
dan melahirkan merupakan hak yang melekat pada diri perempuan yaitu hak kesehatan reproduksi dan seksual. Mereka beranggapan bahwa tubuh perempuan
harus dihargai, karena tubuh punya hak untuk dipenuhi oleh pemerintah, jadi
fokusnya adalah lebih bagaimana cara menghargai tubuh perempuan, jangan sampai perempuan hanya menjadi pabrik bayi yang melebihi haknya. Dengan demikian memang terdapat perbedaan cara pandan g antara BKKBN dengan PKBI
yang berdiri sejak tahun 1957, PKBI lebih mendasarkan pada hak reproduksi perempuan, sedangkan BKKBN lebih kepada pembatasan untuk menekan jumlah
laju penduduk. Cara-cara yaflg dilakukan oleh orde baru yang PKBI tidak setuju waktu itu adalah dengan penggunaan kekerasan represif. Waktu itu adanya aturan
2
atak, penegakkannya sampai PLKB ( Petugas Lapangan Keluarga Berencana )
sampai turun ke desa. Pemasangan KB melibatkan pihak militer, tentara datang kemudian memastikan perempuan-perempuan sudah ber KB. Menurut PKBI caracara tersebut tidak menghargai hak pada tubuh perempuan. Sebaiknya KB lebih pada himbauan saja jadi tidak harus ada sanksi. PKBI ingin merubah paradigma di
masyarakat tontang
KB
sebagai pembatasan yang bersifat hormonal yafig
membebankan pada pihak perempuan, namun lebih sebatas himbauan. Seharusnya
pemerintah dalam membuat aturan harus atas dasar hak perempuan. Memang
benar, apabila perempuan tiap tahun hamil, maka perempuan tidak akan a.! -{
-1
mempunyai waktu untuk bekerl'a. tidak ada waktu untuk istirahat. PKBI setuju
apabila pemerintah mengatur. akan tetapi atas dasar tubuh perempuan butuh istirahat.
Penentuan jumlah anak dalam
KB yang hanya 2 orang, menurut PKBI juga
tidak sejalan dengan kebijakkan pemerintah yang mengatur penentuan hak cuti melahirkan bag: PNS max 3 kali. Pemerintah memberikan aturan pembatasan akan tetapi tidak memberikan bantuan kepada pasangan usia matang yang karena
tuntutan ke4a di perusahaan yang kian berat sehingga berpcngaruh terhadap sulit
mempunyai anak, karena pada usia rentan
ini
apabila ingin punya anak
membutuhkan waktu lama dan biaya yang banyak.
Mengenai hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan selama ini belum memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Hasil survei PKBI, masih banyak pelanggaran yang dilakukan terhadap UU ketenagakerjaan. Adanya larangan bagi pekerja untuk hamil tidak dapat dibenarkan, karena manusia sesuai hak dasamya
diperbolehkan untuk bekerja, walaupun dalam keadaan harnil. Alasan terbanyak pekerja perempuan yang hamil tetap bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan
hidup diri sendiri dan keluarganya. PKBI pemah melakukan penelitian tentang aborsi yang dilakukan selama masa kontrak, ternyata alasannya karena di kontrak
kerja ada larangan untuk hamil selama bekerja dalam masa tertentu. Padahal usia perempuan dapat hamil itu ada batasnya untuk reproduksi. Perempuan di satu sisi
ingin punya anak, tapi disisi lain butuh pekerjaan. Padahal sekarang ini kecenderungan peke{a perempuan kesulitan mempunyai anak karena penundaan
kehamilan. Sepengetahuan PKBI standar WHO dalam pemberian hak cuti melahirkan adalah 4-6 bulan karena disesuaikan dengan batas min pemberian ASI eksklusif 4-6 bulan, bahkan di negara sosialis pemberian cuti melahirkan selama 9
bulan, pemberiannya 3 bulan sebelum melahirkan dan 6 bulan ASI eksklusif. Pertanyaannya siapkah pemerintah
dan pengUsaha apabila
pengupahannya, mengingat aturan yang berlaku selama belum berjalan maksimal
B.
menanggung
ini 3 bulan saja masih
?
Implementasi Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Pada Perusahaan Industri Tekstil Dan SarungTangan Di Kabupaten Sleman
Terkait implementasi hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang
peneliti lakukan terhadap perusahaan tekstil dan sarung tangan
di
wilayah
Kabupaten Slernan dapat diketahui bahwa ketiga perusahaan ( 1 perusahaan tekstil
dan
2
perusahaan sarung tangan
),
ketiganya sudah mempunyai perangkat
hubungan kerja yang baik, dikarenakan ketiganya merupakan perusahaan besar
bukan merupakan perusahaan CMT perusahaan
( cutting,
making dan trimming), sehingga
ini langsung memenuhi permintaan pasar. Untuk 2 perusahaan sarung
tangan jumlah pekerjanya didominasi oleh pekerja perempuan, dimungkinkan
demikian karena terkait dengan skill yarg dimiliki perernpuan sehingga cocok bekerja pada industri ini, sedangkan untuk perusahaan tekstil masih didominasi oleh pekerja lakilaki karena banyak memakai mesin-mesin berat. Dari masingmasing perusahaan sudah mengatur hak cuti melahirkan sesuai ketentuan dalam
36
UU ketenagakerjaan yaitu 1.5 bulan sebelum dan 1,5 bulan
sesudah melahirkan
dan termuat dalam peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama.
Terkait dengan pelaksanaan cuti melahirkan tersebut ketiga perusahaan sama-sama menentukan u-aktu yang fleksibel, artinya semua diserahkan kepada
pekerjanya mau diambil sesuai ketentuan 1,5 sebelum dan 1,5 sesudah ataupun 1:2 bulan atau bahkan semua diambil setelah melahirkan yaitu 3 bulan. Semuanya
dibebaskan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing pekerja. Bahkan apabila
wakfu 3 bulan itu masih juga kurang pekerja diperbolehkan mengambil hak cuti tahunan sepanjang masih ada, tetapi kalau sudah tidak ada ya tidak diperbolehkan.
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap para pekerja
perempuan pada
3
perusahaan dengan cara mengisi kuesioneq semuanya
menginginkan pemberlakuan hak cuti melahirkan secara fleksibel.
Mengenai proses pengajuan cuti melahirkan pada perusahaan, ketiga perusahaan sama bahwa proses pengajuan cuti atas inisiatif dari peke{a
itu sendiri
dengan cara mengajukan surat cuti dan surat keterangan dokter, kemudian pihak
HRD akan memproses ke pimpinan, apabila sudah disetujui pekerja langsung
dapat melaksanakan cutinya. Persetujuan cuti diberikan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan janin.
Selanjutnya
terkait
dengan perlakuan khusus yang diberikan perusahaan maupun rekan sekerjanya kepada pekerja perempuannya yang hamil, semua responden menyatakan tidak ada perlakuan istimewa dalam batas-batas wajar, hanya memang apabila dalam
kondisi tertentu yang dapat membahayakan si ibu dan janin baik pimpinan
aa JI
pemindahan maupun atas permohonan yang bersangkutan sendiri dapat meminta sementara.
pekerjanya yang Terkait mengenai upah yang nantinya diterimakan kepada
mengambil
cuti melahirkan, ada sedikit
perbedaan pada masing-masing
pertama, pekerja akan perusahaan yang peneliti jadikan sampel. Untuk perusahaan mendapatk
an
60oh
dari upah pokok yang biasanya mereka terima dan masih
yang semuanya ditambah dengan tunjangan biaya melahirkan/biaya rumah sakit berlaku telah dicover melalui program jamsostek, dengan syarat dan ketentuan yang langsung diberikan sesuai plafond dan kelas dan juga ditambah sumbangan
tunjangan ini oleh pihak management sebagai ucapan turut berbahagia. Untuk
yaitu alasan hanya akan diberikan sampai anak kedua, dengan alasan klasik pokok ekonomis. Untuk perusahaan kedua pekerja akan mendapatkan upah (apabila ybs' ditambah dengan tunjangan yang berupa 10 kg beras per bulannya adalah Mempunyai jabatan ditambah tunjangan jabatan ), yang tidak didapatkan
pegawai' bonus uang kehadiran atau prestasi yang diperhitungkan dari absensi semuanya Bagi pekerj ayangmelahirkan atau isteri pekerja nantinya akan tercover
( sesuai dengan syarat dan ketentuan ) dengan jaminan kesehatan sampai dengan anak ketiga, baik persalinan normal maupun ceasar Selain
itu masih
akan
ditambah hadiah dari manajemen sebagai simbol turut berbahagia' Selanjutnya
pokok untuk pertrsahaan ketiga, pekerja nmrtinya akan' r'nendapatkan upah persalinan, ditambah semua tunjangan yang menjadi hak pegawai. Untuk biaya
jumlah atau prosentase perusahaan mernberikan santunan tersendiri dengan plafond/syarat dan tertentu dari total jumlah biaya persalinan dengan sistem
38
ketentuan berlaku. Santunan bial'a persalinan ini hanya diberikan sebanyak 2 kali selama pekerja bekerja
di perusahaan. Berkaitan dengan tunjangan yang menjadi
hak pegawai, tunjangan tersebut diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut,
pada tahun 1 masuk ketja, pekerja hanya akan mendapatkan tunjangan untuk
dirinya sendiri diluar upah pokok. Pada tahun kedua muncul adanya tunjangan bagi suami atau istri. Pada tahun ketiga. Muncul tunjangan bagi anak-anak yang dihitung hanya sebatas dibatasi hanya untuk
2
2
anak. Alasan perusahaan menentukan tunjangan hanya
orang anak dikarenakan alasan ekonomis karena dahulu
pemah memberi sampai anak ketiga, tetapi karena perusahaan dahulu sempat mengalami collapse dan penurunan profit, sehingga kebijakan tersebut dirubah. Berdasarkan hasil kuesioner dari para pekerja dari 3 perusahaan yang kami
jadikan sample, semuanya menyampaikan kalau perusahaan tidak membatasi jumlah kelahiran anak, hanya yang dibatasi tunjangan anak hanya pada jumlah tertentu saja.
Terkait dengan larangan perusahaan kepada pekerjanya untuk hamil pada saat masa percobaan, dari 3 perrrsahaan terdapat variasi ketentuan, yang
1
:
perusahaan yang melarang pekerja perempuan yang masuk untuk tidak menikah
selama 1 tahun
di awal kerja, apabila
ada yang masuk dalam keadaan sudah
menikah maka ybs tidak diperbolehkan untuk memiliki anak terlebih dahulu. Alasan yang diberikan perusahaan adalah karena alasan ekonomis, agar pekerja dapat bekerja seoptimal mungkin di tahun pertamanya dan semaksimal mungkin dapat berkontribusi bagi perusahaan. Setelah itu pekerja dapat
memiliki anak dan
39
mendapatkan haknya terkait hak
cuti melahirkan. Bagr pekerja yang tidak
mentaati peraturan tersebut, maka akan dikenai sanksi yaitu dikeluarkan dari pekerjaannya. Variasi untuk yang kedua tersirat pada adanya ketentuan bahwa pada tahun perlama ybs masuk,tunjangan hanya akan diberikan pada pekerja ybs,
baru pada tahun yang kedua muncul tunjangan untuk suami/isteri.
Dengan
demikian berarti pada tahun pertama petusahaan memang belum menganggap
pekerja perempuannya menikah dulu, meskipun menurut hasil wawancara perusahaan tidak melarang pekerja untuk menikah atau
memiliki anak dan dalam
pelaksanaannya perusahaan lebih menlukai pekerja yang belum menikah pada saat menjadi pekerja baru
perusahaan
di perusahaan. Selanjutnya untuk perusahaan ke-
3,
itu tidak memberikan larangan menikah sampai tahun tertentu,
perusahaan berpendapat menjadi pekerja tidak harus dalam kondisi single, hal ini
dikarenakan apa yarrg dibutuhkan perusahaan lebih erat kaitannya dengan skill tertentu yang memang dibutuhkan perusahaan.
C. Solusi Yang Dapat Ditawarkan Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan
Terkait solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka mewujudkan perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, yaitu : pemerintah seharusnya
mulai memikirkan langkah untuk menyesuaikan ketentuan yang
mengatur mengenai hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan baik itu pekerja swasta ataupun pemerintah untuk dapat disesuaikan dengan standar yang sudah
diberikan WHO
yaitu 4-6 bulan, yang di dalam penentuannya sudah
40
dipertimbanekan dengan standar medis/kedokteran, mengingat perlindungan hak reproduksi temyata tidak hanya terkait dengan kesehatan reproduksi si ibu tetapi
juga
nantinl,
a akan berpengaruh pula
kepada
si bayi sebagai calon
generasi
penerus bangsa.
Selaniutnya, mengingat adanya perubahan/penyesuaian penentuan waktu
cuti rnelahirkan tersebut
bagaimanapun tentu akan berimbas pada kondisi
keuangan ekonomi perusahaan, perlu kiranya unsur pemerintah, pengUsaha dan
pekeria sebagai pelaku proses produksi duduk bersama untuk merumuskan kembaii aruran pengupahan dan pemberian tunjangan yang seragam bagi pekerja
perempuan
yang mengambil hak cuti melahirkan, tentunya
dengan
memperiimbangkan pula faktor keadilan yang berimbang, sehingga tidak ada
pihak )'ang merasa lebih dirugikan. Hal
ini
dikarenakan baik pengusaha dan
pekerja merupakan mitra yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam hubungan industrial. Pengusaha tidak dapat menjalankan roda usahanya tanpa adan-va pekerja, pekerja
tidak dapat menghasilkan upah tanpa adanya pekerjaan
dari pengusaha.
41
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahu'a
:
l. Cuti melahirkan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan belum sesuai dengan filosofi diatumya hak reproduksi bagi perempuan. Dikarenakan pengaturan waktu cuti hanya memperhatikan kondisi
si ibu saja, namun belum
sesuai dengan ketentuan waktu menyusui yang
dibutuhkan oleh si bayi, mengingat hak reproduksi juga termasuk pula hak untuk menyusui.
2. Implanentasi
hak cuti melahirkan bagi pekerja perompuan pada industri
tekstil dan sarung tangan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan ketentuan
dalam UU Ketenagakerjaan, hanya dikarenakan tidak diaturnya masalah pengupahan dan jumlah kelahiran dalam
UU
Ketenagakerjaan maka di
lapangan terdapat pengaturan yang beragam.
Solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka mewujudkan perlindungan hak
cuti melahirkan bagi peke{a perempuan, yaitu
: menyesuaikan ketentuan
waktu cuti melahirkan dengan ketentuan standar yang sudah ditetapkan WHO
42
dengan mempertimbangkan waktu pemberian ASI ekslusif dan merumuskan
aturan pengupahan dan pemberian tunjangan yang seragam sehingga daPat dipakai sebagai pedoman bagi perusahaan'
B.
Saran Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lanj utan tentang
implementasi hak cuti melahirkan pada perusahaan sedang dan
kecil
sebagai
perbandingan.
43
DAFTAR PUSTAKA
Daftar Buku
Darwin, Muhadjir dan Tukiran, Menggugat Budaya Patriarkhi, Yogyakarta, Pusat Peneiitian Kependudukan UGM, 2001.
Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
Fakih. \{ansour, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,200l.
Gultom. Maidin, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan
Perempuan,
Bandung, Retika Aditama, 2012.
Irwan. Zoor"aini Djamal, Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia, Jakada, Gramedia, 2009.
Muliadi, Ahmad, Politik Hukum, Akademia, Padang, 2013. Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta, Llberty,2005 Mosse, Julia Cleves, Gender dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003. Savitri, Niken, HAM Perempuan, Kritik kori Hukum Feminis terhadap KUHE Refika Aditama, Bandung, 2008.
Pusat Studi Wanita UGM, Pengembangan Model Sosialisasi Kesehatan Rep ro dul<s i Rem aj a b a gi O r an g Tu a, Y o gy akarta, 2007 . Rahardjo, Sadipto, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
Rasyidi, Llli, Filsafot Hukum,Bandung, Remadja Karya, 1988.
Ridjal, Fauzie,
dk,k.
Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia, Yogyakarta,Tiaru
Wacana, 1993.
Salim_HS, H. dan Nurbani, Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,Jakarta, Raja Grafindo Persada,2013-
Sadli, Saparinah, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, 2000.
44
Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sn, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tiniauan Singkat, Jakarta. Raja Grafindo Persada,2010.
Umaq Nasaruddin, Arg
u rn
en Kes etar aan Jender, J akarta, Paramadin a, 2001
Widanti, Agnes, Huhmt Berkeadilan Jender,
Jaka/,lta,
.
Kompas, 2005'
Daftar Peraturan UUD Negara RI tahun 1945
UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara RI No. 114, tahun 2009.
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI No.
13
tahun 2003.
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI No. 165 tahun 1999.
Peraturan Pemerintah Eksklusif
No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu
45
LAMPIRAN-LAMPIRAN A. Jadwal Penelitian
-
KEGIATAN
BULAN
I 1234
l.
Lll
Persiapan
A.
Penyr-rsunan
2.
Er
6
x
proposal
aluasi dan penyempumaan EJf
x x
proposal l
3. Persetujuan proposal
B. Pelaksanaan
1. Penyusunan
Instrumen
Data
2. Pengumpulan data
[. st"ai p"riunu b. Wawancara mendalam c. Pengambilan data dengan Kuesioner
C. Penyelesaian 1. Penyusunan Draft Laporan
2. Evaluasi dan
Penyempumaan
Laporan :
46
B. Personalia Penelitian
1.
Peneliti a.
Nama lengkap
Murti Pramuwardhani Dewi, SH., M.Hum.
b.
NIP
191202271999032001
c. PangkatrJabatan/Gol. d. e.
Penata/Lektor/
Bidang Spesialisasi Alamat Rumah
Asisten
Gg Waringinsari II|C27, Condong Catur,
DIY
08 1 6682486/mpdewi_ugm@yahoo. co.id
Peneliti
a. Wahyu
c
Hukum Perburuhan
f. Telp./HP lEmall.
2.
III
:
Tri Utami (101300319/HIV18515
b. Meylani C. (101299100/HM0433)
C. Rencana Anggaran
L
Honorarium
!__I Peneliti
Ii
a.
b. Asisten
P"*l*
I[- -r.ruru,u., 3.
Bahan habis
300.000,___._,_, $. 1f00.000r1 , *. ><4 bln x @ 100.000,- Rp. g00.000,6
pakai
4. Perjalanan
],
r
bulu, x @ _ Rp. f
- .r-.rrrr*rl
o*i r--^--
I
_l
paket
l paket
paket l'1_ .111"'
5. Lain-lain
I
Total Anggaran
I
Rp.
__l
1.000.000.-
Rp. 2.000.000.)
l
Rp. 1.400.000.-l
i1Tll l_'f j Rp. 8.000.000,-
47
i
Ir:*ii.i' ;.,1i&: ,:::l
;'B::r'
