? ,t.,
KE}IENTERIAN II$KUM DAN HAK ASASI MANUSLA RI
BAI}AN PEMBINAAN IIUKTJI}I NASIONAL Jalan Mayor Jenderal Soetayo No. 1$ Cililitan Jakarh Timur 8$919$8, 8$0219: Faximili *21* 8&02265" 8$11752-55 Websitr : www.bphn.so.id Email :
[email protected]
Telepn 92, -
PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUI\{ BAGI ORANG MISKIN/KELOMPOK ORANG MISKIN
ANTARA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DENGAN ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA "OFFICIUM NOBILE"
Nomor : PHN-HN.03.03-31 5,4
Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu empat belas bertempat di Iakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I.
Nama Jabatan
Alamat
: : :
Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ialan Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2Ol3tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PtrIAK PERTAMA.
II.
Nama Jabatan
Nama organisasi
: :
Humphrey Djemat, S.H.
Direktur/I(etua
ASOSIASI ADVOKAT TNDONESIA *OFFICIt]M NOBILE"
Alamat
Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jl. Imam Bonjol No. 76-78
Menteng, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut
PIIIAK LEDUA.
i
PIHAK ppnfafrrfA dan pIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat
1. 2.
dan menyatakan bahwa:
PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan
pekerjaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Kelompok Masyarakat Miskin. pIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana dibawah dimaksud butir 1 diatas, dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut
.
ini: a. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Repub[k Indoriesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5248);
b. peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); c. peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi KJmasyarakatan @erita Negara Republik Indonesia Nomor 222); 22 d. peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42Tahtn20l3 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor Cara Pemberian Banfuan Hukum dan Penyaluran Dana Tentang Syarat Bantuan Hukum @eritaNegara Republik Indonesia Nomor 870);
a* tut
e. Keputusan Menteri Hukum dan HAM R[ Nomor M.filI-02.HN.03.03 Tahun 2013, tentang Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dinyatakan Lulus Dari Verifikasi dan Akreditasinya f. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor M.HH03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; 'Pembinaan Hukum Nasional g. Daftar Isian Pelaksanzum Anggaran (DIPA) Badan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA 013.0-0/AG/2014 tanggal 5 Desember 2013' Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIIIAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Bantuan Hukum Bagi orang Miskin Dan Kelompok Masyarakat Miskin, dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I PENGERTIAN Pasal
1
Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:
1. 2. 3.
secara Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum; Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin; pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan
4. 5. 6. 7. 8.
yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum; Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan; Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur
pengadilan untuk menyelesaikairnya; luar jalur 9. iVoJitiguri adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di pengadilan untuk menyelesaikannya; yang 10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan'dokumen diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum; oleh 11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum; gaaan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang 12. otentik dan dalam hukum diperlalarkan sebagai orimg yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum; 13.
panitia fengawas Pusat adalah Unit Kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaftuurL bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai azas dan tujuan yang ditetapkan undang-undang Bantuan
Hukum; -
14. panitia ir"oguyu. Daerah adalah panitia daerah yang melaksanakan pengawasan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang setanjutnya disingkat APBD, adalah .**u.keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan / Rakyat untuk APBD atau 17. Anggaran Penyelenggaraum Bantuan Hukum adatah alokasi APBN feriy-elenggaraan gaffuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16
."**u
Daerah;
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; 18. Anggaran Bantuan-Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraarl Bantuan Hukum tep-ida Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Banfuan Hukum; 19. Hari Kalender adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan resmi pemerintah termasuk hari libur; 20. Rekomendasi Panitia Pengawas Daerah adalah surat keterangan yang menjelaskan bahw_a usulan pencairan dana telah diperiksa oleh tim Pengawas daerah dan ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris tim Pengawas daerah.
BAB II MAKSUD DAN TUruAN
.
Pasal2
pandla!3gi 1. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dari APBN;
penyelenggafaan
pelaksanaan baniuan n-ukum yang pendanaannya bersumber
2. 3.
adalah untuk mem-berikan kepastian ploses penyaluran dana bantuan hukurn kepada pemberi bantuan hukum; Perjanjian; Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut dengan Kontrak
Tujuan dibuatrya Perjanjian Kerjasama
ini
BAB III PEMBERIAN PEKERJAAN Pasal 3
maka: Untuk mencapai maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini,
1.
dan bukan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdiri sendiri, saling lepas
2.
melaksanakan PIIIAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk Miskin Masyarakat pemberian Bantuan Hukum kepada O.*g Mitti' atau Kelompok yang berlaku; sesuai dengan perjanjian Kerjasama ini dan Peraturan Perundang-undangan
3.
kerjasama d41m PIHAK PERTAMA dan PIIIAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian orang miskin, kelompok bentuk Pemberian Bantuan Hukum kepada o*og miskin atau
merupakanbagian satu sama lain'
dengan ketentuan sebagai berikut
:
KEDUA a. PIHAKIERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK miskin-atau orang kepada menerima tugas melakukan Pemberian Bantuan Hukum kelompok orang miskin; Hukum b. pekerjaan V*E uf.* dilaksanakan meliputi kegiatan Pemberian Bantuan Litigasi dan Non Litigasi; PIHAK c. PIHAK PERTAMA menanggung biaya atas kegiatan yang dilatcukan oleh KEDUA, sesuai dengan stanJar biuyu yang telah ditetapkan; j"klak juknis d. PIH^AK KEDUA melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan serta peraturan perundang=undangan yang berlaku
BAB IV RUANG LINGKUP PEKERJAAN Pasal4
meliputi Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
1.
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
:
penyampaian laporan pelaftsanaan pemberian Bantuan Hukum baik Litigasi dan Non Litigasi kepada PIHAK PERTAMA;
2. . I 3.
Bantuan Hukum Litigasi meliputi Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara;
4..
Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi:
a) PenYuluhan Hukum; b) Konsultasiti.,t,r*; c) Investigasi Kasus baik
.
secara elektronik maupun non elektronik;
d) Penelitian Hukum; e) Mediasi; f1 Negosiasi; g) Pemberd
ay aalr. MasYarakat;
h) Pendampingan di luar pengadilan;
i) Drafting
dokumen hukum.
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5
bahwa kewajiban maksimum PIHAK KEDUA kepada PIHAK pERTAMA untuk alasan apapun, hanya terbatas pada ruang lingkup pekerjaan yang diatur datam Perjanjian Kerja ini;
1. pARA pIIIAK setuju
berkewajiban melakukan pembayaran setelah PIHAK KEDUA peraturan memenuhi kewajibannya disertai dengan dokumen pendukung, sesuai dengan
2. pIHAK PERTAMA yang ditetapkan;
3. pIHAK pERTAMA
berhak untuk menyimpan dokumen hasil kegiatan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan hasil kegiatan tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA;
berhak melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kepatuhan P_IHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaaq;
4. PIHAK PERTAMA
atas
5. pIHAK KEDUA menerima pekerjaan dan sanggup
melaksanakan hingga selesai dengan hasil yang baik dan didukung dengan data pendukung atau dokumen kegiatan pemberian bantuan hukum;
KEDUA wajib memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada oftulg miskin.atau kelompok oftIng miskin dengan sebaik-baiknya;
6. pIHAK
7. pIHAK KEDUA wajib memberikan laporan semua pelaksanaan kegiatan bantuan hukum .
secara lengkap dan
Uiit
kepada PIHAK PERTAMA secara periodik dan tahunan;
g. pIHAK KEDUA berhak mengajukan
tagihan jasa pemberian bantuan hukum bagi orang
miskin dan kelompok masyarakat miskin kepada PIIIAK PERTAMA berdasarkan prestasi pekerjaan;
g.
Pelaksanaan pekerjaan oleh
PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tidak
dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali apabila terdapat alasan atau pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis menurut ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan dari PIIIAK
PERTAMAI 10.
PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mengalihkan pekerjaan yang telah dituangkan dalam perjanjian dengan PIHAK KEDUA bilamana berdasarkan hasil evaluasi sekurangkurangnya selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan kontrak PIHAK KEDUA belum dapatmelaksanakan minimal 30% (tigapuluh persen) dari nilai kontrak.
11. Biaya Materai untuk penandatanganan Kontrak dibebankan kepada
PIHAK KEDUA.
NI'"?tB,Yi*" Pasal 6 1.
PIHAK PERTAMA menetapkan nilai kontrak perjanjian sebesar sebagai berikut
:
Akreditasi C No
I
-
BANYAKNYAPERKARA LITIGASI NON LITIGASI t7
BIAYA 5.000.000
KETERANGAN
JUMLAH 85.000.000
a.
5.000.000,- Sampai
b.
Apabila sampai tahun akhir anggaran baru sampai pada
dengan incracht;
tahapan
P2l (masuk
sidang) maka Pihak
['
dapat
mengajukan pembayaran sebesar 2
12.390.000
37.170.000
Ro.2.000.000.12.390.000 adalah nilai kumulatif dari kegiatan
Non litigasi sesuai biaya besaran
yang
ditetapkan
oleh
KepMen KUmHAM RI M.HHNomor
03.HN.03.03
Tahun
2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum
Litigasi dan
Non
Litigasi; TOTAL KESELURU}IAN
t22.t70.000 6
penyaluran dana bantuan hukum pada setiap tahapan proses betacata, tidak menghapuskan perkara kewajiban PIHAK KEDUA untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan yurg dit*gani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach)
2.
Rincian besaran biayakegiatan Non Litigasi
a
-
juta tujuh ratus empat puluh ribu Penyuluhan Hukum sebesar Rp. 3.740.000,- (tiga rupiah) per kegiatan; . rorrsott*i Hukum sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)per kegiatan; puluh ribu Investigasi perkara sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima rupiah) per kegiatan; .,\ juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan; Penelitian Hukum ,"b.ru. Rp. 2.500.000,- (dua Mediasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan; Negosiasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan; per kegiatan; Pemberdayaanmasyarakat sebesar Rp. 2.000.000,- (duajutarupiah) ribu rupiah) per ratus Pendampingan diluar pengadilan t.b"t* Rp. 500.000,- (lima
-
kegiatan; per kegiatan; Drafting dokumen hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
-
5.
6.
:
per item penggunaannya Rincian besaran biaya yang dimaksud dalam ayat (3) di atas, Republik lndonesia berdasarkan Keputusan'MJnteri Hukum Oan Uaf Asasi Manusia Bantuan Hukum Litigasi Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya danNon Litigasi; pada maksimum Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan oleh PIHAK KEDUA didasarkan rincian jumlah kegiatan yang telah ditetapkan dalam kontak.
BAB VII TATA CARA PENGAruAN TAGIHAN PEMBAYARAN Pasal 7 1.
persetujuan pembayaran kegiatan oleh PIHAK PERTAMA didahului dengan pemeriksaan prostn dan kegiatan dokumen p"nguj"* tagih; PIHAK KEDUA tentang kelayakan yang diusulkan, setehf, mendapat rekomendasi dali Tim Pengawas Daerah Propinsi **lrrg-**ing yang ditandatangani oleh ketua atau sekretaris tim;
2.
pembayaran oleh pIHAK PERTAMA ditatcukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pengaj;n tagihan PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
J.
pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran -berdasarkan
kepada PIHAK KEDUA dilakukan
prestasi pekerjaan yang
sudah
dilaksanakan disertai dengan dokumen berupa: a. Surat keputusan p.ogJruh* berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat yang masih berlaku; Fotokopi Nomor Rekening Organisasi Bantuan Hukum; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Organisasi Bantuan Hukum; Berkas-bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan; Dan dokumen lairurya sesuai dengan juklak juknis'
b. c. d. e. f.
7
4.
Batas wakfu pengajuan pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal28 November 2074,
5. .
Pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap (setiap triwulan) berdasarkan prestasi pekerjaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah c.q Kantor Perbendaharaat dan Kas Negara (KPPN) Jakarta V melalui transfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA (bukti rekening terlampir).
6.
Khusus untuk pengajuan pembayaran prestasi kerja bulan Desember 2014 (perkara litigasi yang sudah inkracht) dilakukan ditahun anggaran 2015 dengan tidak melampaui pagu anggaran 201 4 yangtelah ditetapkan;
7.
Pembayaran prestasi pekerjaan bulan Desember 2014 (perkara litigasi yang sudah inkracht)
yang dibayarkan tahun anggaran 2015 dilakukan setelah mendapa&an rekomendasi hasil verifftasi nilai tagihan dari Tim Penilai (Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM dan/atauBPKP).
BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 8 1.
PIHAK PERTAMA mela(rkan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaksariaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin oleh PIFIAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama melalui Panitia Pengawas Daerah;
2.
Dalam ha1 terjadi pelanggaran atau penyimpangan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, PIHAK PERTAMA dapat menghentikan perjanjian kerjasama dengan PIFIAK KEDUA, baik untuk sementara waktu maupun untuk waktu tertentu sesuai hasil laporan Tim Pengawas Daerah;
J.
Pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat2 (dua) di atas adalah segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran hukum diluar kaedah atau ketentuan yang berlaku dan ketertiban sosial.
BAB Ix KEADA.AN KAHAR (FORCE MAJEURE) Pasal 9
1.
. 2.
PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi pgrjanjian Kerjasama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force Majeure, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti perubahan peraturan, bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huruhara,terorisme, wabah/epidemic dan diketahui secara luas;
Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian
Kerjasama ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Force Majeure, maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure;
34.
Hat-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak dapat digolongkan sebagai Force Maieure; Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadinya -Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, demikian pula sebaliknya.
.
BABX
JANGKA WAKTU PERIANJIAN KEzuA Pasal 10 1.
2. 3.
Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terhitung sejak I Januari 2014 sampai dengan 28 Novemb er 2014. Bagi Organisasi Badan Hukum yang SK Badan Hukumnya terbit pada tahun 2014, Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak awal bulan di bulan berikutnya; Bagi Organisasi Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum sebelurn tahun 2014, Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014;
BAB )il PENYELESAIAN PERSELIS IHAN Pasal 11
t.
PARA PIHAK dalam perjanjian Kerjasama
ini
tunduk dan sepenuhnya mengikuti
peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2.
Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan .pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk verifikasi dan akreditasi penyaluran bantuan hukum tahun berikutnya.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
. 1.
2.
Pasall2
Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (&n), bermaterai cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan'yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak; Hal-hal laiir yang belum.diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk tahapan implementasiltransisi akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasarna ini.
