( Diterima tanggal 15 Nopember 2013, disetujui 7 Januari 2014) Abstract

Spirit Publik Volume 9, Nomor 1 Halaman: 37 - 50

ISSN. 1907 - 0489 Oktober 2014

IMPLEMENTASI MODEL PENYULUHAN KB BERBASIS GENDER DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN PURBALINGGA (Implementation of Gender-based Family Planning Extension Model to Increase the Family Resilience in Purbalingga District) Dyah Retna Puspita, Rin Rostikawati, Lilis Sri Sulistiani Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman [email protected]

( Diterima tanggal 15 Nopember 2013 , disetujui 7 Januari 2014) Abstract

This second year research was the implementation of the model obtained in the first year wich purpose: (1) to understand the impact of the establishment of many hair factories built in Purbalingga regency which absorb thousands of women labour to the existence of their family And to promote family empowerment programs are integrated and sustainable, (2) to increase the competence of family planning extension agent in family planning conseling with gender-perspective, and (3) to increase the competence of family planning social workers in family planning conseling with gender-perspective. The target of this research were: (1) policy makers related to family empowerment program in the Regency Purbalingga, (2) family planning extension agent and family planning cadres. Strategy for achieving the first goal was sharing and discussion activities, while strategy for the second and third one were presentation and discussion. It was concluded that: (1) not all policy makers understand about the fenomenon of shifting of gender role in family and the increase of divorce and there was not integrated program in family empowerment, (2) the mastery of family planning extension agent and the family planning cadres were needs to be increased, particularly in technical matter Keyword: Gender-based Family Planing Extension, family recilience, shiftting of genderrole in family.

(“serabutan” ) atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Salah satu kabupaten yang mempunyai

1. Pendahuluan Tantangan penyuluhan KB setelah

banyak keluarga yang mengalami alih peran

program ini didesentralisasikan ke tingkat

gender tersebut adalah Kabupaten Purbalingga.

kabupaten/kota semakin berat seiring dengan

Hal ini diperkirakan muncul sekitar tahun

semakin kompleksnya permasalahan keluarga.

2005-an

Di samping masih cukup tingginya jumlah

perusahaan rambut (membuat bulu mata dan

kelahiran, juga adanya pergeseran/peralihan

rambut palsu) yang menyerap ribuan pekerja

peran gender dalam keluarga di mana istri-lah

perempuan. Dari sinilah kemudian muncul

yang menjadi pencari nafkah utama. Hal ini

istilah lokal “pamong praja” (papa momong

biasanya disebabkan suami bekerja tidak tetap

mama kerja).

semenjak

berdirinya

puluhan

Fenomena ini menarik dan 37

Spirit Publik Vol. 9, No. 1, Oktober 2014 Hal. 37 – 50

penting untuk dikaji agar diketahui dampaknya

menjadi kader kesehatan dan KB yang dikenal

terhadap relasi suami-istri, orangtua-anak serta

dengan Sub Klinik Desa (SKD).

dengan lingkungan di sektiar mereka. Di

Data dikumpulkan melalui wawancara

samping itu juga agar diketahui sejauhmana

individual yang didukung dengan diskusi

kebijakan Pemerintah kabupaten (Pemkab)

terarah (Focus Group Discussion/FGD) yang

setempat telah berorientasi pada fenomena

kemudian dianalisis menggunakan pendekatan

tersebut. Kajian terhadap fenomena ini juga

kualitatif berperspektif gender. Dari proses ini

perlu dilakukan mengingat belum adanya

diperoleh empat temuan penting.

kajian tentang hal ini. Untuk itu, kajian awal

Pertama,

fenomena

keluarga

tahun pertama (Puspita, dkk., 2012) telah

“pamong praja” memang ada di sekitar

dilakukan untuk menggali informasi tentang:

lingkungan

(1) fenomena

keluarga “pamong praja”

diketahui pasti jumlahnya. Paling tidak di

tersebut, (2) pandangan pejabat-pejabat terkait

wilayah terdekat mereka (Rukun Tetangga/RT)

tentang

terdapat

masalah

ini,

(3)

pelaksanaan

informan,

sekitar

meskipun

10-20

belum

keluarga

yang

penyuluhan KB, dan (4) model penyuluhan KB

mengalami alih peran gender tersebut. Istrinya

berbasis gender dalam upaya meningkatkan

bekerja di “PT”, sedangkan suaminya biasanya

ketahanan keluarga.

adalah buruh bangunan, buruh tani, tukang

Penelitian tersebut dilaksanakan di

becak

atau

menganggur

(tidak

jelas

empat kecamatan (Kecamatan Purbalingga,

pekerjaannya). Di satu sisi, bekerja di “PT”

Kalimanah, Padamara dan Bojongsari) yang

telah meningkatkan ekonomi keluarga mereka.

warga

di

Akan tetapi, dengan adanya kesenjangan

perusahaan-perusahaan rambut yang banyak

penghasilan, menyebabkan mereka rentan

berdiri

Mengingat

mengalami disharmoni keluarga, terutama

penelitian

yang terkait dengan relasi suami-istri. Hal ini

sebelumnya, maka sasaran penelitian yang

tampak dari beberapa kasus perceraian yang

dipilih adalah para Kader KB Desa/Kelurahan

terjadi di beberapa wilayah di sekitar informan.

yang pada umumnya telah sangat mengenal

Hal ini mendukung data dari Pengadilan

kondisi dan permasalahan PUS di sekitar

Agama setempat yang menunjukkan tingginya

mereka disebabkan masa kerja mereka yang

tingkat perceraian di kabupaten ini.

perempuannya

di

terbatasnya

lokasi data

banyak

tersebut. dan

hasil

bekerja

lama dalam membantu program KB. Di samping itu, pada umumnya mereka juga

Kedua, meskipun fenomena tersebut

menjadi kader untuk bidang-bidang lain seperti

telah berjalan lebih dari lima tahunan, akan

kesehatan dan PKK. Dengan demikian, mereka

tetapi keberadaan keluarga “pamong praja” ini

merupakan salah satu tokoh informal di

belum

lingkungan mereka. Untuk itulah mereka

Pemkab Purbalingga. Hal ini tampak dari hasil

kemudian menjadi mendapat tugas untuk

wawancara dengan para pejabat di beberapa instansi

38

banyak

yang

mendapat

terkait

perhatian

dengan

dari

program

Dyah Retna Puspita, Rin Rostikawati, Lilis Sri Sulistiani : Implementasi Model Penyuluhan KB Berbasis Gender Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Purbalingga

pemberdayaan

keluarga

seperti

BKBPP,

seperti kesetaraan dan keadilan gender, KDRT

Bappeda, Kementerian Agama dan Dinas

dan permasalahan remaja. Hal ini disebabkan

Ketenagakerjaan.

terbatasnya

Bahkan

pejabat

di

kemampuan

mereka

tentang

lingkungan BKBPP yang sasaran utama

materi-materi tersebut. Forum bulanan yang

instansinya adalah keluarga juga belum terlalu

diadakan

oleh

BKBPP

paham dan menyadari munculnya persoalan

setempat

pada

umumnya

pergeseran peran gender dan tingginya angka

pemberian informasi dan tugas yang terkait

perceraian. Rendahnya pemahaman tentang

dengan pemotivasian untuk menggunakan alat

permasalahan

di

kontrasepsi jangka panjang, pencarian akseptor

lingkungan Tim Penggerak PKK Kabupaten

untuk jenis tersebut serta pendataan keluarga.

yang programnya sangat jelas ditujukan bagi

Materi gender dan KDRT pernah diberikan,

keluarga. Hal inilah yang menyebabkan tidak

akan tetapi sangat singkat dan hanya diberikan

adanya grand design kebijakan Pemkab dalam

materinya untuk dipelajari sendiri. Dengan

upaya penanganannya.

jenis arahan dan keterbatasan informasi ini,

kader

tersebut

juga

ditemui

Unit

Kecamatan

hanya

berupa

Ketiga, penyuluhan KB oleh para

mereka hampir tidak pernah memberikan

KB

materi

Desa/Kelurahan

di

keempat

yang

keluarga

masih diskriminatif gender, disebabkan pada

banyaknya keluarga pamong praja.

hanya

termasuk

Keempat, kondisi keterbatasan para

perempuan/istri. Alasannya adalah karena

kader tersebut juga disebabkan kurangnya

mereka menganggap bahwa urusan KB lebih

penguasaan PKB (sebagai tenaga formal

merupakan urusan kaum perempuan/isri. Di

penyuluh dan “atasan” para kader) disebabkan

samping itu juga karena pendekatan terhadap

sangat jarangnya pelatihan/refreshing bagi

istri dianggap lebih mudah baik dilihat dari

mereka

waktu

Semenjak

desentralisasi

kesempatan

PKB

Penyampaian

cara

dapat

kepada

mereka,

para

maupun

diberikan

sekitar

permasalahan

kecamatan yang menjadi lokasi penelitian

umumnya

di

menyangkut

penyampaiannya. dilakukan

kepada

karena

keterbatasan

anggaran.

program

mendapatkan

ini,

pelatihan

kelompok (pada saat pertemuan rutin bulanan

tersebut menjadi sangat terbatas. Beberapa

di tingkat RtT dan RW) maupun pendekatan

pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat KB

personal/konseling.

di wilayah Banyumas biasanya hanya diikuti

Di

samping

diskriminatif

oleh beberapa PKB yang ditunjuk secara

gender, materi penyuluhannya pun masih

bergiliran. Adapun forum pertemuan rutin

terbatas tentang KB dalam arti sempit yakni

bulanan di tingkat BKBPP lebih sering diisi

berupa

menggunakan

dengan pemberian informasi kegiatan-kegiatan

metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

pelayanan KB yang akan diikutkan disertai

Sangat jarang dilakukan penyuluhan tentang

pemberian tugas untuk menginformasikannya

issue-issue yang terkait dengan keluarga

kepada para SKD di wilayah mereka.

pemotivasian

masih

untuk

39


Berdasarkan hasil kajian pada tahun

sejak

tahap

awal

pembuatan

kebijakan

pertama tersebut, perlu dilakukan revitalisasi

program KB hingga teknis penyuluhannya.

model penyuluhan KB yang berbasis gender

Dari hasil kajian tersebut, diperoleh model

agar pendekatan dan materi yang diberikan

revitalisasinya yang dapat disederhanakan

sesuai dengan kondisi, permasalahan dan

sebagai berikut:

kebutuhan PUS setempat. Revitalisasi

ini

melibatkan keseluruhan proses penyuluhan KB Gambar 1. Model Penyuluhan Berperspektif Gender dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Komitmen Pembuat Kebijakan dlm program KB & pemberdayaan

Ketahanan Keluarga “Pamong Praja”

Kompetensi PKB ttg Penyuluhan Berperspektif gender

Ketahanan Keluarga Purbalingga

Kompetensi Kader KB ttg Penyuluhan Berperspektif gender

pemberdayaan keluarga di kalangan para Pada tahun kedua, model tersebut diujicoba di lokasi penelitian.

Dengan

demikian, tujuan penelitian tahun kedua ini adalah:

(1)

menumbuhkankan

sensitivitas

gender di kalangan para pembuat kebijakan yang

terkait

dengan

program

KB

dan

pejabat dari berbagai instansi yang terkait, (2) meningkatnya pemahaman dan penguasaan PKB tentang penyuluhan berbasis gender, dan (3) meningkatnya pemahaman dan penguasaan para Kader KB Desa tentang penyuluhan berbasis gender.

pemberdayaan keluarga, (2) meningkatkan penguasaan dan keterampilan para PKB

2. Kajian Literatur

tentang penyuluhan KB berbasis gender dan ((3)

meningkatkan

penguasaan

dan

keterampilan para Kader KB Desa tentang penyuluhan KB berbasis gender. Manfaat yang dihasilkan

adalah:

(1)

meningkatnya

sensitivitas gender dalam program KB dan 40

Penyuluhan

KB

adalah

kegiatan

penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat

guna

mewujudkan

keluarga

berkualitas (BKKBN, 2004). Adapun gender adalah

“interpretasi

mental

dan

kultural


terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki

Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas

dan perempuan”. Gender biasanya digunakan

Perempuan - BKKBN, 2007:39).

untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap

hhtepat

bagi

laki-laki

dan

KIE yang responsif gender adalah salah satu pendekatan dalam komunikasi yang

perempuan” (Umar, 1999). Dapat dikatakan

bertujuan

bahwa gender adalah “jenis kelamin (yang

pengetahuan, sikap dan perilaku. Ini diukur

ditentukan secara ) sosial” (Fakih, 1995;

dari berbagai saluran komunikasi, di mana

Mosse, 1996).

penyampaian

Jadi, penyuluhan yang berbasis gender

mempercepat

dan

memperhatikan

perubahan

penerimaan

kepentingan

pesannya

laki-laki

dan

adalah proses pendidikan nonformal yang

perempuan. Tujuannya adalah: (1) mengubah

bertujuan di samping memenuhi kebutuhan

pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang,

praktis gender dari kelompok sasarannya, juga

keluarga dan masyarakat agar mempunyai

memenuhi kebutuhan strategis gender mereka.

pemahaman tentang adanya kepentingan antara

Kebutuhan praktis gender adalah pemenuhan

laki-laki dan perempuan; (2) mendorong

kebutuhan individu jangka pendek yang

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender,

bertujuan

melalui

(3) mengurangi atau menghilangkan segala

kebutuhan pasar, akan tetapi tidak mengubah

bentuk diskriminasi gender yang berkembang

posisi perempuan yang subordinat. Adapun

di masyarakat, dan (4) mendorong tersusunnya

kebutuhan strategis gender adalah pemenuhan

kebijakan/program/peraturan yang responsif

kebutuhan gender agar perempuan dan laki-

gender. Caranya adalah dengan melalui lima

laki dapat berbagi adil dalam pembangunan.

tahap yakni: (1) analisis situasi, (2) desain

Contoh kegiatannya adalah perubahan dalam

strategi, (3) pengembangan rencana, ujicoba

pembagian

bahan

mengubah

kehidupan

kerja

gender,

perbaikan

dan

produksi,

kesempatan untuk memperoleh pekerjaan,

monitoring,

perlindungan

(BKKBN, 2007).

hukum

dan

jaminan

kesejahteraan tenaga kerja wanita

(Astuti,

2002).

dan

(5)

(4)

pelatihan

kegiatan

dan

evaluasi

Dari uraian di atas tampak bahwa komitmen untuk menerapkan penyuluhan KB

Sebetulnya,

telah

berbasis gender sebetulnya sudah ada sejak

memiliki konsep penyuluhan berperspektif

lama, akan tetapi seringkali tidak diterapkan.

gender melalui konsep Komunikasi, Informasi

Untuk itulah perlu dilakukan banyak kajian

dan Edukasi (KIE) responsive gender. KIE

tentang

adalah proses penyampaian dan penerimaan

kendalanya,

pesan

dan

solusinya. Salah satu syarat menerapkan

dan

pendekatan ini adalah dengan melibatkan

perilaku masyarakat, dan mendorongnya agar

kaum laki-laki/suami. Rendahnya partisipasi

secara sadar menerima program KB (Pusat

laki-laki dalam program KB dimungkinkan

dalam

memanfaatkan

BKKBN

rangka

juga

meningkatkan

pengetahuan,

sikap

hal

ini

agar

sehingga

dapat dapat

diketahui diupayakan

41


disebabkan mereka

karena

dalam

“terdiskriminasikannya”

proses

KB.

mental spiritual, guna hidup mandiri serta

Sebagaimana ditemukan Imroni et al. (2009),

mampu mengembangkan diri dan anggota

dukungan

dalam

keluarganya untuk hidup harmoni, sejahtera

meningkatkan penggunaan implant ibu-ibu di

lahir dan batin. Ukuran ketahanan keluarga

Indramayu.

yang sahih adalah yang menunjukkan kapasitas

suami

penyuluhan

ketangguhan, baik secara fisik maupun psikis

ikut

andil

Penyuluhan KB tidak berhenti pada tujuan untuk perencanaan jumlah dan jarak

keluarga dalam memenuhi ketahanan fisik, ketahanan psikologis dan ketahanan sosial.

kelahiran anak saja, melainkan harus terus berlanjut

pada

tahap

yang

para petugas yang secara resmi diberi mandat

tantangannya justru semakin berat. Setelah

untuk itu. Penyuluh KB (PKB) adalah Pegawai

melahirkan,

Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung

orangtua

serangkaian

tugas

masih

memiliki yakni

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh

mendidik dan mengasuh anak dengan penuh

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

kasih sayang serta menerapkan hak-hak anak

kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan

lainnya (pendidikan, kesehatan, pengembangan

pengembangan Keluarga Berencana Nasional.

potensi

bukti

Dengan kata lain, PKB adalah PLKB yang

menunjukkan adanya hubungan positif antara

berstatus sebagai pejabat fungsional (BKKBN,

pengasuhan dengan tumbuhkembang anak

2002).

dan

dan

berikutnya

Penyuluhan KB dilaksanakan oleh

kewajiban

lainnya).

Banyak

pada tahap-tahap berikutnya, terutama remaja

Mengingat

keterbatasan

jumlah

dan dewasa. Dalam proses tumbuhkembang

PKB/PLKB yang tidak seimbang dengan luas

anak, Myers (1992) mengukuhkan peran

wilayah dan jumlah kelompok sasaran, maka

sinergis antara aspek psikososial, gizi dan

dalam program KB, dikembangkan konsep

kesehatan yang merupakan satu kesatuan

“Kader KB”. Kader KB dikenal juga dengan

tumbuhkembang

(1989)

nama kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan

menambahkan bahwa kompetensi sosial dan

(IMP). Mereka adalah anggota masyarakat

emosional pada anak-anak akan mengurangi

yang secara sukarela membantu pelaksanaan

resiko perilaku negatif seperti mengunsumsi

program KB. Mereka yang menjalankan tugas

alkohol dan penggunaan narkoba. Kompetensi

di tingkat desa tergabung dalam Pembantu

sosial dan emosional yang baik dalam masa

Pembina KB Desa (PPKBD), di tingkat RW

anak-anak

dikenal dengan Sub PPKBD dan di tingkat RT

akan

anak.

Wallender

meningkatkan

kesehatan

sepanjang siklus hidupnya.

dikenal dengan kelompok-kelompok akseptor.

Penyuluhan KB berbasis gender juga bertujuan

untuk

meningkatkan

ketahanan

Peran mereka sangat besar, yakni mempromosikan KB, mengadakan pertemuan,

keluarga. Sunarti (2001) menyebutkan bahwa

menyediakan

ketahanan keluarga adalah suatu

pengumpulan dana, membantu tabungan dan

keluarga 42

yang

memiliki

kondisi

keuletan

dan

informasi,

mengorganisasi

kredit, mengumpulkan data serta membantu


aktivitas sosial lainnya (Utomo et al., (2006).

perubahan dalam menjaga ketahanan keluarga

Di sisi lain, tantangan kerja mereka semakin

di masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan,

berat seiring berkurangnya dukungan media

karena mereka adalah penduduk setempat,

massa sebagaimana tampak dari hasil Survei

sehingga mengetahui dan memahami dinamika

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

kebutuhan dan permasalahan yang terjadi pada

tahun 2007 (BKKBN online, 30 Maret 2009).

keluarga-keluarga

Di

tinggalnya.

samping

itu,

juga

karena

tingkat

di

lingkungan

tempat

pengetahuan para tokoh agama tentang KB masih belum mendalam (BKKBN online, 17 Februari 2008).

3. Metode Penelitian Penelitian tahun ke-2 ini menggunakan

Meski tidak digaji, militansi mereka

pendekatan kualitatif karena ”lebih mampu

cukup tinggi. Bahkan, dalam kondisi krisis

menjelaskan, memberikan pengertian serta

ekonomi tahun 1998 di mana mereka sendiri

menggali penyebab, alasan-alasan hingga ke

sebenarnya ikut terkena imbas krisis, sebagian

akar-akarnya” (Sriyuningsih, 2003). Fokus

besar kader KB dan kesehatan di wilayah

penelitian pada tahun kedua ini adalah pada

Ciputat masih bertahan. Mereka membantu

kegiatan:

PKB dan petugas Puskesmas menjalankan

tentang permasalahan keluarga bagi para

program penanggulangan krisis, yang berarti

pembuat kebijakan dan organisasi-organisasi

menambah beban kerja mereka

kemasyarakatan yang terkait dengan program

(Puspita,

(1)

meningkatkan

2000). Hasil kajian Revitalisasi Penyuluhan

pemberdayaan

KB pada tahun pertama (Puspita, dkk., 2012)

pelatihan penyuluhan KB berperspektif gender

memperkuat kesimpulan tingginya militansi

di kalangan para PKB, dan (3) refreshing

kader. Kader-kader KB Desa di empat

pelatihan penyuluhan KB berperspektif gender

kecamatan

Kalimanah,

di kalangan para Kader KB Desa/kelurahan.

Bojongsari dan padamara) adalah kader-kader

Untuk itulah, sasaran penelitiannya adalah: (1)

senior, baik dari segi umur maupun “masa

para pembuat kebijakan yang terkait dengan

kerja”. Pada umumnya mereka berusia 50

program pemberdayaan keluarga di lingkungan

tahun dengan masa kerja 15 tahun yang nyaris

Pemkab Purbalingga, (2) para Penyuluh KB

tanpa pernah berhenti/DO.

(PKB) di 4 kecamatan lokasi penelitian dan (3)

Untuk menurunnya

(Purbalingga,

itulah, jumlah

penyuluhan didesentralisasikannya

seiring

PKB

dan

KB program

keluarga,

(2)

pemahaman

refreshing

dengan

Kader KB Desa/Kelurahan (yang disebut

anggaran

dengan SKD) di keempat kecamatan tersebut.

semenjak

Strategi pencapaian tujuan pertama adalah

KB

dan

melalui sharing kegiatan dan diskusi. Adapun

semakin kompleksnya permasalahan keluarga

strategi pencapain tujuan kedua dan ketiga

di masyarakat, maka mereka dapat diberikan

adalah pemaparan materi dan tanya jawab.

peranan yang lebih strategis sebagai agen 43


4. Hasil dan Pembahasan

tingkat urbanisasi (ke Jakarta dan kota-

4.1 Diskusi dengan Para Pejabat dari

kota besar lainnya) kebanyakan perempuan

Instansi

Pemberdayaan

KB&

Keluarga

(SMP/SMA). Bekerja di sektor ini juga

Fenomena “Pamong praja” yang mulai

Purbalingga yang berpendidikan rendah

menggejala

Purbalingga,

meningkatkan

status

sosial

mereka

dengan

bekerja

sebagai

di

Kabupaten

dibandingkan

khususnya

kecamatan-

pembantu rumah tangga maupun pekerja di

kecamatan yang di wilayahnya banyak

sektor informal lainnya.

berdiri perusahaan rambut tidak terlepas

Kedua, cukup banyak instansi yang

dari kebijakan “pro investasi” Pemkab

memiliki program pemberdayaan. BKBPP

Purbalingga. Untuk itulah, tanggal 25 Juni

misalnya, memasukkan program ini di

2013 telah dilakukan diskusi dengan 20

bawah

perwakilan dari

Kegiatannya

terkait

dengan

pemberdayaan

berbagai instansi yang program keluarga

Bidang Keluarga Sejahera/KS. antara

lain

memberikan

KB

dan

bantuan modal melalui program Usaha

serta

dari

Peningkatan

Pendapatan

Keluarga

perwakilan organisasi kemasyarakatan dan

Akseptor (UPPKA) sebesar Rp5 juta per

media.

kelompok.

Tujuannya

adalah:

(i)

Namun

demikian,

sasaran

mendiseminasikan hasil penelitian yang

programnya tidak dikhususnya kepada

telah dilakukan, (ii) menggali kebijakan

keluarga “pamong praja”, tetapi para istri

yang telah dilakukan dan (iii) menggagas

yang

terbentuknya forum Ketahanan Keluarga.

membuat rempeyek, membuka warung dan

Hasil

diskusi

tersebut

adalah:

telah

memiliki

usaha

seperti

sebagainya.

pertama, sebagian besar peserta belum

Adapun

untuk

penguatan

mengetahui issue “pamong praja” dan

ketahanan psikis dan sosial diwadahi

tingginya angka perceraian di Purbalingga

dalam program Bina Keluarga Balita

ini. Kebanyakan mereka tidak menduga

(BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

bahwa kebijakan pro investasi yang telah

Sasarannya adalah keluarga yang memiliki

berhasil mendorong masuknya investor

anak

luar negeri ternyata memiliki dampak

Materinya adalah adalah tentang tumbuh

negatif. Yang kebanyakan dipahami adalah

kembang anak dan berbagai persoalan

bahwa kebijakan ini telah menignkatkan

remaja. Materi ini diberikan pada saat

kondisi perekonomian warga Purbalingga

pelaksanaan Posyandu yang dilaksanakan

dengan bekerja di perusahaan-perusahaan

setiap bulan di tingkat Rukun Warga

rambut tersebut. Hal ini juga menurunkan

(RW). Namun demikian, program-program

44

balita

dan

atau

anak

remaja.


inipun

sekarang

oleh

keluarga teladan dari tingkat kecamatan

menurunnya jumlah PKB yang tinggal 44

hingga kabupaten. Program lainnya adalah

orang

mereposisi

untuk

terkendala

mengurus

239

desa.

peran

Badan

Penasehat

Sementara itu, dukungan kader KB di

Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian

tingkat

(BP4)

RT/RW

juga

tidak

dapat

tidak

lagi

berada

Departemen

kompetensi

Agama), tetapi sejak tahun 2009 menjadi

dan

terbatasnya

Sementara itu, issue kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditangani oleh Bagian

Pemberdayaan Perempuan

yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi-instansi lain yang terkait sebuah

wadah

Tim

Hapus

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (“Harapan”). antara

Instansi-instansi

lain

Kepolisian,

tersebut Kejaksaan,

Pengadilan, Pengadilan Agama, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat. Selama ini tim ini mampu membantu menangani kasus-kasus KDRT dan kasus kekerasan

Kementerian

organisasi profesional sosial keagamaan yang

jumlahnya.

dalam

(kini

bawah

diandalkan disebabkan lemahnya kualitas mereka

Agama

di

terhadap

perempuan

secara

umum yang masuk/dilaporkan. Namun demikian, upaya pencegahannya cukup terkendala antara lain oleh keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antar-

menjadi mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah. Jadi peran dan fungsinya tidak

sekedar menjadi lembaga penasihat, tetapi juga sebagai mediator dan advokasi. Salah satu

kegiatannya

adalah

dengan

memberikan penasihatan calon pengantin melalui program terintegrasi dan terukur yang

mengacu

kepada

kurikulum

sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) dan Tim PKK pun memiliki banyak program pemberdayaan keluarga. Di antaranya adalah program-program Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri. Namun demikian, diakui bahwa sasaran program-

anggota.

program tersebut tidak secara khusus Instansi

lain

yang

memiliki

program pemberdayaan keluarga adalah Kementerian

Agama

Purbalingga dengan Sakinah

yang

Kabupaten

program Keluarga

menyeleksi

keluarga-

diberikan

kepada

keluarga

“pamong

praja”, tetapi kepada kelompok-kelompok perempuan/istri kelompok

maupun laki-laki/suami

kelompokyang

mengajukan. Permasalahannya adalah para 45


suami “pamong praja” tersebut belum

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari

terwadahi dalam kelompok, sehingga tidak

Rabu, 17 Juni 2013 jam 09-14.00 di Aula

terdeteksi dan tidak diprioritaskan untuk

BKBPP

mendapat bantuan keterampilan, modal

Pesertanya adalah 16 orang PKB di empat

kerja dan sebagainya.

kecamatan lokasi penelitian di mana empat

Ketiga, sebetulnya selama ini telah dibentuk

Forum

Kemiskinan

yang

Penanggulangan melibatkan

banyak

Kabupaten

Purbalingga.

di antaranya adalah laki-laki. Materinya adalah: (1) Gender dan Permasalahan Gender, (2) Konsep dan Isu Gender dalam

instansi terkait dan langsung dipimpin

Kesehatan Reproduksi,

Wakil Bupati. Akan tetapi, forum ini tidak

dalam Rumah Tangga dan (4) Kompetensi

berjalan karena baru pernah mengadakan

kader PKB. Pada topik “Gender dan

pertemuan

sekali.

Permasalahan

Ketahanan

Keluarga

tampaknya

tidak

Adapun

Forum

tidak

ada

mudah

(3) Kekerasan

Gender”,

dijelaskan

dan

pengertian gender dan bedanya dengan

untuk

jenis kelamin serta mengapa gender perlu

membentuknya.

dipermasalahkan. Materi “Gender dan

Dari diskusi tersebut disimpulkan

kesehatan Reproduksi” menjelaskan bahwa

bahwa evaluasi terhadap suatu kebijakan

faktor

Pemkab yang telah dibuat (termasuk

kekuasaan antara laki-laki dan perempuan

kebijakan pro investasi) perlu dilakukan

merupakan faktor penting yang berperan

agar dapat dianalisis dampak positif dan

dalam

negatifnya

dasar

kesehatan seseorang. Materi “Kekerasan

Forum

dalam Rumah Tangga” mengungkapkan

yang

kebijakan

menjadi

berikutnya.

Penanggulangan menjadi

akan

Kemiskinan

wadah

untuk

dapat

sosial

budaya

mendukung

pengertian

KDRT,

dan

atau

hubungan

merugikan

jenis-jenisnya,

mengatasi

kontradiksi dalam fenomena KDRT serta

permasalahan munculnya pergeseran peran

upaya penanganan dan pencegahannya.

gender dalam keluarga dan tingginya

Adapun materi “Kompetensi Kader KB”

perceraian

memrioritaskan

menjelaskan tentang makna kompetensi,

pemberian pelatihan/modal kepada suami-

jenis-jenis kompetensi dan kompetensi

suami yang masih pengangguran/setengah

yang harus dimiliki oleh kader KB.

dengan

pengangguran.

Dari diskusi yang muncul dapat diketahui belum meratanya penguasaan

4.2 Refreshing Penguatan Kompetensi

peserta tentang materi yang diberikan. Hal

PKB dalam Meningkatkan Ketahanan

ini terutama tampak pada pemahaman

Keluarga di Purbalingga

tentang

46

penyuluhan

dan

konseling


berperspektif gender. Masih cukup kuat

maupun

pemahaman bahwa KB hanyalah urusan

Untuk itulah perlu disiasati agar waktu

kaum perempuan/istri. Hal ini juga terjadi

yang tersedia tersebut dapat dimanfaatkan

di kalangan penyuluh laki-laki. Forum-

juga

forum sosial bagi kaum laki-laki yang

terkait.

untuk

masih berjalan di masyarakat (misalnya forum

RT/RW)

nyaris

tidak

pernah

Metode

Operasi

pendalaman

Pria/MOP).

materi-materi

Rendahnya kinerja PKB dalam era otonomi

daerah

juga

ditemukan

di

digunakan untuk menyosialisasikan issue

beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat.

KB dan kesehatan kepada kaum laki-laki.

Hal ini disebabkan karena rendahnya

Pemahaman dan kurangnya keberanian

motivasi kerja, lingkungan kerja dan

untuk berinovasi ini antara lain disebabkan

kompetensi mereka. Rendahnya motivasi

karena

ditandai

berkurangnya

motivasi

kerja

dari

rendahnya

dorongan

mereka mengingat kebanyakan penyuluh

berprestasi dan dorongan untuk memiliki

saat ini hampir memasuki usia pensiun (55

kompetensi memadai. Faktor lingkungan

tahun).

kerja ditandai oleh kurangnya dukungan lingkungan sosial (para tokoh masyarakat Sementara itu, proses komunikasi

dan

sosialisasi

materi-materi

dan

tokoh

agama)

serta

dukungan

tersebut

Pemkab/Pemkot (pemahaman tentang KB

kepada para Kader KB Desa/kelurahan di

dan kependudukan dari para pejabat di

wilayah

belum

instansi lain yang tekait, adanya visi dan

optimal disebabkan keterbatasan waktu

misi pembangunan yang berpihak kepada

pertemuan.

issu KB dan kependudukan serta adanya

masing-masing

Pada

juga

umumnya

forum

pertemuan dengan para Kader perwakilan

alokasi

dari masing-masing desa/kelurahan ini

(Puspita, 2011). Adanya hubungan antara

hanya

rendahnya

dilakukan

sebulan

sekali

dan

anggaran

yang

mendukung)

dukungan

komitmen

berjalan selama 2-3 jam. Untuk itu, forum

Pemkab/Pemkot terhadap program KB

ini

untuk

baik secara politis maupun operasional

menyosialisasikan kegiatan-kegiatan KB di

juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara

tingkat kabupaten yang akan diadakan

(Rangkuti, 2007).

yang

lebih

banyak

membutuhkan

digunakan

partisipasi

kader.

Misalnya, mencari akseptor yang akan

4.3 Refreshing Penguatan Kompetensi

diikutkan

Kader KB Desa/kelurahan

dalam

pelayanan

gratis

dalam

(misalnya Metode Operasi Wanita/MOW 47


Meningkatkan Ketahanan Keluarga di

kawin yang dalam waktu satu bulan

Purbalingga

sebelum

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal

wawancara

mendengar/melihat

pernah

pesan

KB

dari

23 Juli 2013 jam 09.00-14.00 yang diikuti

radio/TV/koran/majalah/poster/pamphlet.

55 Kader KB Desa/Kelurahan di 4 lokasi

Adapun pada SDKI 2007, persentasenya

penelitian. Kesemuanya adalah perempuan

menurun menjadi 33,3 persen (BKKBN

yang kebanyakan berusia sekitar 50 tahun

online, 30 Maret 2009). Di samping itu,

dengan “masa kerja” lebih dari 10 tahun.

juga karena tingkat pengetahuan para

Hal ini memperkuat temuan bahwa kader

tokoh agama tentang KB masih belum

KB dan kesehatan memang memiliki

mendalam (BKKBN online, 17 Februari

“militansi” yang tinggi, termasuk dalam

2008). Untuk itulah, forum refreshing bagi

kondisi krisis ekonomi sekalipun (Puspita,

kader ini juga mengikutkan 8 orang laki-

2000). Peran mereka tidak saja terkait

laki

dengan upaya memromosikan program

masyarakat dan agama di ke-4 lokasi

KB,

penelitian.

melainkan

pertemuan,

mengadakan

menyediakan

mengorganisasi membantu

juga

mengumpulkan

informasi,

pengumpulan

tabungan data

dan serta

perwakilan

dana, kredit,

dari

kalangan

Mempertajam

tokoh

materi

pada

pembekalan bagi PKB, isu gender yang ditampilkan

dalam

acara

ini

lebih

membantu

dikhususkan pada masalah gender dalam

aktivitas sosial lainnya (Utomo et al.,

perspektif Islam. Hal ini dianggap penting,

2006). Peran Kader KB semakin penting

karena baik kader dan PUS mayoritas

dalam era otonomi daerah seiring dengan

beragama Islam. Dari hasil diskusi dan

berkurangnya jumlah PKB, sebagaimana

tanya jawab melalui teknik permainan dan

juga ditemukan Puspita di Kota Bogor dan

pemberian door price tampak bahwa

Depok serta kabupaten Cianjur (2011).

tingkat pemahaman peserta tentang gender,

Tantangan kerja para PKB dan

gender dari perspektif Islam serta teknik

kader KB semakin berat seiring dengan

konseling

menurunnya dukungan media massa. Hasil

rendah.

Survei

pemberian materi secara lebih intensif.

Demografi

Indonesia menunjukkan berbagai

(SDKI)

dan

tahun

menurunnya media

Kesehatan

massa

berperspektif Untuk

itu

gender

perlu

dilakukan

2007 peranan

5. Kesimpulan dan Saran

dalam

Dari proses penelitian tahun kedua

menginformasikan KB. Tahun 2002/2003,

yang

terdapat 52,0 persen perempuan pernah

disimpulkan sebagai berikut:

48

masih

merupakan

ujicoba

model

ini


(1) Belum semua

pejabat terkait telah

pemberian pelatihan dan modal kepada

memahami permasalahan rendahnya

para

ketahanan

“pamong praja”

keluarga

di

Kabupaten

Purbalingga dan belum ada forum ketahanan

keluarga

yang

suami

(2) Untuk

dari

keluarga-keluarga

memenuhi

kebutuhan

peningkatkan kompetensi PKB dan

menanganinya. Forum Penanggulangan

Kader

KB,

BKBPP

Kabupaten

Kemiskinan yang beranggotakan lintas

Purbalingga perlu secara aktif menjalin

instansi yang dipimpin Wakil Bupati

jejaring dengan Perguruan Tinggi (baik

yang sudah adapun tidak berjalan

sebagai institusi maupun individu-

efektif. Padahal sebetulnya lembaga ini

individu).

cukup strategis sebagai wadah untuk sekaligus

meningkatkan

ketahanan

keluarga di Purbalingga. (2) Tingkat pemahaman PKB tentang gender dan penyuluhan berperspektif gender

masih

perlu

ditingkatkan,

terutama yang menyangkut hal-hal teknis. (3) Tingkat pemahaman kader KB tentang gender dan penyuluhan berperspektif gender juga masih perlu ditingkatkan, terutama yang menyangkut hal-hal teknis. Sehubungan

dengan

temuan

tersebut, disarankan beberapa hal yakni: (1) Pemkab

Purbalingga

perlu

mengefektifkan

Forum

Penanggulangan Kemiskinan agar di samping mempunyai program terpadu dan

berkesinambungan

menanggulangi

guna

kemiskinan,

sekaligus

meningkatkan

keluarga

dengan

juga

ketahanan

memrioritaskan

Daftar Pustaka BKKBN. 2002. Pedoman Kerja PLKB dalam Menghadapi Perubahan. BKKBN. Jakarta. BKKBN. 2007. Pemantauan Pasangan usia Subur (PUS) Melalui Mini Survei di Indonesia Tahun 2007. BKKBN. Jakarta BKKBN online. 17 Februari 2008. “Tokoh Agama = Champion”. http://www.bk kbn.go.id/article_detail.php?aid=91 0. [19 September 2008]. Fakih, Mansour. 1995. Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Imroni M, Fajar N.A., Febry F. 2009. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Implan di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009. Upm.fkm.unsri.ac/id/uploads/files/ u_Absrk3.doc. [3 Oktober 2010]. Moose, Julia Cleves. 1993. Gender dan Pembangunan. Rifka Annisa Women’s Crisis Centre dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Myers R. 1992. The Twelve who Survive: Strengthening Programs of Early Childhood Development in the 49


Thrid World. Publication. London.

Routledge

Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan – BKKBN. 2007. Desain Komunikasi Gender dalam Program Keluarga Berencana Nasional. Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender (PJJPUG). BKKBN. Jakarta. Puspita, Dyah Retna. 2000. “Analisis Kehidupan Kader Posyandu dalam Masa Krisis Ekonomi (Studi Kasus di Desa Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat)”. Tesis. Jakarta. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. --------. 2011. Pengaruh Motivasi, Kompetensi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Aparatur Penyuluh Keluarga Berencana. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 11. Nomor 1, Januari 2011. Hal. 87-96. Riau. Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau bekerjasama dengan Perhimpunan Sarjana Ilmu Administrasi Indonesia Pusat (PERSADI) dan dengan Indonesia Association for Public Administration (IAPA). --------. 2011. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Kader Keluarga Berencana di Tiga Kabupaen/kota di Provisi Jawa Barat. Jurnal Pembangunan

50

Pedesaan Vol. 11 No. 2, Desember 2011. hal. 86-94. Purwokerto. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman. Puspita, Dyah Retna. Rin Rostikawati. Lilis SS. 2012. “Revitalisasi Penyuluhan KB (Model Penyuluhan KB Berbasis Gender dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Purbalingga).” LPPM Unsoed. (Tahun ke-1). Purwokerto. Sunarti, Euis. 2001. “Studi Ketahanan keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan.” Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Umar, Nasaruddin, 1000. Argumen kesetaraan Jender Perspektif Al_Qur’an. Paramadina. Jakarta. Utomo ID, Arsyad SS dan Hasmi EN. 2006. Village Family Planning Volunteers in Indonesia: Their Role in the Family Planning Programme. Reproductive Health Matters. 2006:14(27):73-82. www.rhmjournal.org.uk. [30 Mei 2010]. Wallender JL, Feldman WS dan Varni JW. 1989. Physical Status and Psychosocial Adjustment in Children with Spinn Bufida. Journal of Pediatric Psychology 14, 89-102. [15 Mei 2010].

( Diterima tanggal 15 Nopember 2013, disetujui 7 Januari 2014) Abstract

Recommend Documents