-2-
c. Mengingat
:
1.
2. 3.
4. 5.
6. 7.
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
-4LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR : 4/Kpts/002.434801/2015 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2015. BAB I
PENDAHULUAN A. PENDAHULUAN Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 ditujukan untuk menjadi panduan bagi: 1. Penyelenggara Pemilihan dalam membentuk Penyelenggara Ad Hoc;
2. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara Ad Hoc dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.
B. PENGERTIAN
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Toba Samosir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut DPRD Toba Samosir adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Toba Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan
-5-
4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut KPU Sumatera Utara adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan mengendalikan Tahapan, melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, pendampingan, klarifikasi dan pemantauan terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut KPU Toba Samosir, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir yang selanjutnya disingkat Sekretariat KPU Toba Samosir adalah Lembaga Kesekretariatan yang bertugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Toba Samosir dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Toba Samosir untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat kecamatan diwilayah Kabupaten Toba Samosir. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Sekretariat PPK adalah Lembaga Kesekretariatan yang bertugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas PPK dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan diwilayah Kabupaten Toba Samosir yang bersifat sementara. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Toba Samosir untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan diwilayah Kabupaten Toba Samosir. Sekretariat Panitia Pemilihan Suara yang selanjutnya disingkat Sekretariat PPS adalah Lembaga Kesekretariatan yang bertugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas PPS dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat desa/kelurahan diwilayah Kabupaten Toba Samosir yang bersifat sementara. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Toba Samosir untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Toba Samosir. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
-614. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan. 15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas: 1.
mandiri;
4.
kepastian hukum;
2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.
jujur; adil;
tertib;
kepentingan umum; keterbukaan;
proporsionalitas; profesionalitas;
10. akuntabilitas; 11. efisiensi; dan 12. efektivitas.
D. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara Ad Hoc ini adalah :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
-7BAB II TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN A. KOMISI PEMILIHAN UMUM TOBA SAMOSIR
1. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU TOBA SAMOSIR
a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada peraturan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU; c. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Sumatera Utara;
d. Menyusun dan menetapkan tata kerja serta pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada peraturan KPU; e. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan berpedoman pada peraturan KPU;
f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundangundangan dengan memperhatikan kebijakan dan pedoman dari KPU dan/atau KPU Sumatera Utara; g. Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
h. Melakukan supervisi, asistensi, peantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS; i. j.
Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS; Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
k. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Sumatera Utara l.
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Sumatera Utara;
n. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
-8dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Sumatera Utara dengan tembusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
o. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Toba Samosir dan pegawai sekretariat KPU Toba Samosir yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN a.
b. c.
d. e. f.
g. h. i. j.
k. l.
Membantu KPU Toba Samosir dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1; Membantu KPU Toba Samosir dalam menyelenggarakan Pemilihan;
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Toba Samosir; Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Toba Samosir;
Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan; Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan; Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Toba Samosir; Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan; Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
setiap
tahapan
m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan; n.
Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
-9o.
Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Toba Samosir.
2. TUGAS KETUA PPK a.
Memimpin kegiatan PPK;
d.
Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
b. c.
e. f.
g. h. i.
Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK; Mengawasi kegiatan PPS;
Menandatangani laporan hasil kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual;
Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi pasangan calon; Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Toba Samosir; dan Apabila Ketua PPk berhalangan, tugasnya dapat dilaksnakan oleh salah seorang angggota PPK atas dasar kesepakatan anggota.
3. TUGAS ANGGOTA PPK a.
Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
c.
Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
b.
d. C.
Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
1. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS
a. Membantu KPU Toba Samosir dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap serta Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1; b. Membentuk KPPS;
- 10 c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan; d. Mengusulkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kepada KPU Toba Samosir melalui PPK; e. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas pemutakhiran data pemilih;
f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Toba Samosir melalui PPK; g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
h. Melaporkan nama anggota KPPS, Petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Toba Samosir melalui PPK; i.
Mengumumkan daftar Pemilih;
l.
Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkan kepada KPU Toba Samosir melalui PPK;
j.
Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara; m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Toba Samosir dan PPK;
o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
q. Meneruskan kotak suara tersegel dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS; r. Membuat berita acara tentang kronologis keterlambatan penyampaian kotak suara tersegel dan menyampaikannya kepada KPU Toba Samosir melalui PPK dalam hal wilayah kerja PPS mempunyai keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca atau ketersediaan transportasi yang kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dan kotak suara tersegel disampaikan pada kesempatan pertama kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara; s. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU Toba Samosir melalui PPK;
- 11 u. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; v. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Toba Samosir, dan/atau PPK.
2. TUGAS KETUA PPS
a. Memimpin kegiatan PPS;
b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS; c. Mengawasi kegiatan KPPS;
d. Mengambil sumpah ketua KPPS atas nama ketua KPU Toba Samosir;
e. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. Menandatangani Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan; g. Memberikan Salinan Daftar Pemilih Sementara Hasil perbaikan kepada yang mewakili pasangan calon ditingkat Desa/Kelurahan;
h. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman Desa/Kelurahan; i. j.
Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Toba Samosir; Apabila Ketua PPS berhalangan, Tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. TUGAS ANGGOTA PPS
a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ; c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawa kepada ketua PPS.
- 12 D. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
1. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA. a. Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
b. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan Panwas TPS/PPL; c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
d. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-2 kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan Panwas TPS/PPL setelah pemungutan suara selesai; e. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
f. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Panwas TPS/PPL, Peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara;
g. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; h. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas TPS/PPL, dan PPK melalui PPS; i. j.
Menyampaikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara kepada KPU Toba Samosir melalui PPS dan/atau PPK pada hari dan tanggal pemungutan Suara;
Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan pada hari dan tanggal pemungutan suara dan Panwas TPS/PPL;
k. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; l.
Membuat berita acara tentang kronologis keterlambatan penyampaian kotak suara tersegel dan menyampaikannya kepada KPU Toba Samosir melalui PPS dan/atau PPK dalam hal wilayah kerja KPPS mempunyai keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca atau ketersediaan transportasi yang kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan kotak suara tersegel disampaikan pada kesempatan pertama kepada PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara;
m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Toba Samosir, PPK, dan/atau PPS.
- 13 2. TUGAS KETUA KPPS DALAM PERSIAPAN PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA. a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS; b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
c. Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdafdar pada Daftar Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1; d. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
e. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. TUGAS KETUA KPPS DALAM RAPAT PEMUNGUTAN SUARA DI TPS. a.
Memimpin kegiatan KPPS;
d.
Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
b. c.
e. f.
g.
h.
Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
Memberikan penjelasan Tata Cara Pemberian Suara kepada pemilih di TPS secara berulang-ulang.
Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS; Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu
4. TUGAS KETUA KPPS DALAM RAPAT PENGHITUNGAN SUARA DI TPS. a.
Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
c.
Memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, Panwas TPS/PPL dan PPK melalui PPS;
b.
d. e.
Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua Tim Kampanye; Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan pada hari dan tanggal pemungutan suara;
Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK
- 14 -
f.
melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
5. TUGAS ANGGOTA KPPS a.
b.
Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS. BAB III
PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS
1.
Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah: a.
Warga Negara Indonesia;
d.
Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
b. c.
e.
f.
g.
h. i. j. 2.
k.
Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan; Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; Mampu secara jasmani dan rohani;
Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Toba Samosir atau DKPP; Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi Desa/Kelurahan dan TPS yang bersangkutan, maka anggota PPS dan KPPS dapat diambil dari Desa/Kelurahan terdekat.
- 15 3. 4. 5.
Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan. Dalam hal persyaratan syarat huruf k diatas tidak dapat dipenuhi, KPU Toba Samosir dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan. Kelengkapan persyaratan : a.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c.
Surat pernyataan yang bersangkutan:
b.
Fotokopi ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2) tidak menjadi anggota Partai Politik sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Toba Samosir atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan; 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran keputusan ini; 6.
6) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan, KPU Toba Samosir memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.
- 16 BAB IV PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PPK 1.
Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
4.
Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.
PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya
Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat
PPK melalui KPU Toba Samosir mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan keputusan Bupati Toba Samosir. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas: a.
b.
1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 4 (empat) orang anggota.
10. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
B. PEMBENTUKAN PPK 1.
Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Toba Samosir.
3.
Dalam memilih calon anggota PPK Kabupaten Toba Samosir melakukan tahapan kegiatan meliputi:
2.
Anggota PPK dibentuk oleh KPU Toba Samosir paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
a.
mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
d.
melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
b. c.
e. f.
menerima pendaftaran calon PPK;
melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK; melakukan wawancara calon anggota PPK;
pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
- 17 4.
KPU Toba Samosir mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
6.
KPU Toba Samosir menerima pendaftaran calon anggota PPK.
5. 7. 8. 9.
Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau akses publik.
Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap, 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Toba Samosir dan 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK. Dalam hal pendaftar kurang dari 10 (sepuluh) orang setiap kecamatan, KPU Toba Samosir memperpanjang masa pendaftaran.
Dalam hal perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) jumlah pendaftar masih kurang dari 10 (sepuluh), proses dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
10. KPU Toba Samosir melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir. 11. KPU Toba Samosir mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik. 12. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
13. KPU Toba Samosir menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi. 14. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir. 15. Materi seleksi tertulis meliputi: a.
b.
Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; pengetahuan kewilayahan.
16. KPU Toba Samosir menyiapkan materi seleksi tertulis
17. KPU Toba Samosir menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi
18. KPU Toba Samosir mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses. 19. KPU Toba Samosir melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis 20. Materi seleksi wawancara meliputi: a.
b.
rekam jejak calon anggota PPK;
pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon
- 18 -
c.
perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; klarifikasi tanggapan masyarakat.
21. KPU Toba Samosir menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara 22. Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN PPK 1.
Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
3.
Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK
2. 4. 5. 6.
Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak. BAB V
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN 1.
Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan, dibentuk PPS.
4.
Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Pemilihan.
2. 3.
5. 6. 7.
PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf sekretariat PPS. Susunan Keanggotaan PPS terdiri dari: a.
b.
1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 2 (dua) orang anggota.
Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS
- 19 B. PEMBENTUKAN PPS 1.
Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Toba Samosir.
3.
KPU Toba Samosir mengangkat anggota PPS berdasrkan usulan bersama kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.
2.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. C.
Anggota PPS dibentuk paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Usulan bersama berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang.
Calon anggota PPS menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU Toba Samosir melalui Kantor Camat sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1(satu) asli dan 1 (satu) dokumen fotokopi. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan tidak ada yang memenuhi syarat, KPUToba Samosir dapat meminta kepada kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
Dalam hal usulan bersama sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) tidak mencapai 6 (enam) orang, KPU Toba Samosir memperpanjang masa pendaftaran. Kepala desa /lurah dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Toba Samosir dapat menunjuk anggota PPS.
KPU Toba Samosir dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1.
Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
3.
Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS
2. 4. 5.
Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang hadir.
- 20 BAB VI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN 1. 2. 3.
KPPS berkedudukan di TPS. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Anggota KPPS terdiri dari:
4.
Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS
1.
KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Toba Samosir.
3.
Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Toba Samosir.
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 6 (enam) orang anggota.
B. PEMBENTUKAN KPPS 2.
Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
BAB VII
KESEKRETARIATAN A. SEKRETARIAT KPU TOBA SAMOSIR
Tugas, wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Toba Samosir 1.
Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan
3.
Membantu pelaksanaan tugas KPU Toba Samosir dalam menyelenggarakan pemilihan;
2. 4. 5. 6.
Memberikan dukungan teknis administrasi, ketatausahaan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan
Mengadakan dan Mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Toba Samosir; Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Toba Samosir; Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan;
- 21 7.
Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pertanggungjawaban KPU Toba Samosir;
9.
Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
8. 10. 11.
kegiatan
dan
Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Memelihara arsip dan dokumen pemilihan
Mengelola barang inventaris KPU Toba Samosir.
B. SEKRETARIAT PPK 1. 2. 3. 4.
5.
Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat PPK.
Staf sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; b. Independen dan tidak berpihak; c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIb.
Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan :
a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan : 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; 2) Independen dan tidak berpihak;
6. 7. 8.
3) Sehat jasmani dan rohani
b. Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan
PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir melalui KPU Toba Samosir dalam mengusulkan Seketaris dan Staf Sekretariat PPK. PPK melalui KPU Toba Samosir mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati Toba Samosir untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati Toba Samosir. Sekretaris dan staf secretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba Samosir.
- 22 9.
Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi :
10.
Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11.
12. 13. 14.
15.
a.
b.
1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
Tugas sekretaris PPK meliputi: a.
membantu pelaksanaan tugas PPK;
d.
memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
b. c.
memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK; melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi. Dalam melaksanakan tugas staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.
C. SEKRETARIAT PPS 1. 2. 3. 4.
5.
Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
KPU Toba Samosir meminta kepada kepala desa/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; b. Independen dan tidak berpihak; c. Sehat jasmani dan rohani;
Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan : a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; b. Independen dan tidak berpihak; c. Sehat jasmani dan rohani
- 23 6. 7.
8. 9.
Sekretaris dan staf secretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa/Lurah. Pembagian Tugas staf secretariat adalah :
a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan,
Masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS. Tugas sekretaris PPS:
a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS; c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS dan
d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS
10.
Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
12.
Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
11.
13.
Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan
Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui sekretaris PPS. BAB VIII
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 1.
Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Toba Samosir dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
3.
Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Toba Samosir.
2.
Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- 24 4.
5.
Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi: a.
membantu KPU Toba Samosir dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
c.
melakukan pemutakhiran data Pemilih;
b. d. e. f.
g.
menerima data Pemilih dari KPU Toba Samosir melalui PPK dan PPS; melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian; memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
dan
membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Toba Samosir.
KPU Toba Samosir menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota kepada Bupati Toba Samosir. KPU Toba Samosir menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Toba Samosir kepada PPS. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS. BAB IX
PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS
Anggota PPK berhenti antar waktu karena: a.
b.
meninggal dunia;
mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- 25 -
2.
c.
berhalangan tetap lainnya; atau
a.
tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
d.
diberhentikan sementara.
Anggota PPK diberhentikan sementara apabila: b. c.
d. e. f.
g.
melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan Umum;
tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Toba Samosir dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Pemberhentian sementara anggota PPK yang telah memenuhi ketentuan dilakukan oleh KPU Toba Samosir.
5.
Tata Pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dilakukan dengan tahapan meliputi:
4.
Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Toba Samosir dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan. a.
menerima laporan;
d.
melakukan kajian dan mengambil keputusan.
b.
6. 7.
c.
meneliti materi laporan; melakukan klarifikasi;
KPU Toba Samosir meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian Dalam melakukan klarifikasi KPU Kabupaten Toba Samosir dapat: a.
b. c.
d.
menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemaham laporan; memanggil para pihak;
meminta bukti-bukti pendukung; dan
melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten Toba Samosir beserta jajarannya.
