ZâuxÜÇâÜ cÜÉÑ|Çá| WtxÜt{ ^{âáâá \uâ~Éàt ]t~tÜàt PERATURAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diserahkan satuan kerja, porsonil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi kepada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b, bahwa guna kesinambungan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4058 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Kelembagaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta sambil menunggu penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukcta Jakarta, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur. Mengingat
: 1, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
Perkembangan
2. Undang-undang Nornor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ORGANISASl DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris
Masyarakat
adalah
Asisten
Kesejahteraan
6. Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;' 7. Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Badan Koordinasi Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BKKB adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Kepala Badan adalah Kepaia Badan Koordinasi Keluarga Berencana Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kotamadya yang selanjutnya disingkat BKKB Kotamadya adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Kepala BKKB Kotamadya adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Kecamatan adalah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPLKB Kecamatan adalah Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta; 17. Kelurahan adalah Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta; 18. Lurah adalah Lurah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) BKKB merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan keluarga berencana. (2) BKKB dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) BKKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat. Pasal 3 (1) BKKB mempunya! tugas melaksanakan tugas pemerintahan dl bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di daorah Propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKB mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan operasional di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi; b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKB; c. palancaran dan pengkoordinasian terhadap kegiatan instansi Pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan masyarakat di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di Daerah; d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) BKKB terdiri dari ; a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Kepala Badan; Sekretariat; Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program; Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; Bidang Pemantauan Program; Balai Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kotamadya; PPLKB Kecamatan; Kelompok Jabatan Fungsionai.
(2) Bagan susunan Organisasi BKKB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 5 Kepala Badan mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan' Pembangunan Keluarga Sejahtera, BKKB Kotamadya, serta Kelompok Jabatan Fungsionai. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya di lingkungan BKKB. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelplaan keuangan; b. pelaksanann urusan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana; c. pelaksanaan urusan ketatausahaan; d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan perbekalan. (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 7 (1) Sekretariat terdiri dari: a. Subbagian Umum; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Kepegawaian; d. Subbagian Perlengkapan. (2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat. Pasal 8 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan. (2) Subbagian Kauangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan. (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pembinaan pegawai. (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengurusan administrasi perlengkapan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian barang serta pemeliharaan dan perawatan. Bagian Keempat Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program Pasal 9 (1) Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana dan pernbangunan keluarga sejahtera. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan pengolahan data dan pengololaan teknologi informasi dan pelayanan informasi serta pengelolaan dokumentasi di bidang informasi program keluarga berencana dan pernbangunan keluarga sejahtera; b. polaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana dan pernbangunan keluarga sejahtera; c. pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan statistik di bidang informasi program keluarga berencana dan pernbangunan keluarga sejahtera. (3) Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
Pasal 10 (1) Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program terdiri dari: a. Subbidang Pengoiahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; b. Subbidang Analisis dan Evaluasi Program; c. Subbidang Pelaporan dan Statistik. (2) Tiap Subbidang dipimpin oleh soorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program. Pasal 11 (1) Subbidang Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data, pengelolran teknologi informasi, pelayanan informasi dan telematika serta dokumentasi informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. (2) Subbidang Analisis dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. (3) Subbidang Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas melakukan ponyusunan laporan dan pengelclaan statistik program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. Bagian Kelima Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pasal 12 (1) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi: a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduKsi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; b. pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jarninan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
(3) Bidang Pongondalian Koluarga Borencana dan Kesehatan Reproduksi dipipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 13 (1) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari; a. Subbidang Peningkatan Partisipasi Pria; b. Subbidang Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi; c. Subbidang Jaminari dan Pelayanan Keluarga Berencana; d. Subbidang Penanggulangan Masalah Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
Kesehatan
Reproduksi
dan
(2) Tiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Pasal 14 (1) Subbidang Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan periimusan kobijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. (2) Subbidang Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, (3) Subbidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. (4) Subbidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak mempunyai, tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bay! dan anak. Bagian Keenam Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Pasal 15 (1) Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi: a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta,
pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; b. pengendalian penyelenggaraan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonorni keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pembordayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. (3) Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 16 (1) Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari: a. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; b. Subbidang Institusi dan Peran Serta; c. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; d. Subbidang Pengembangan Ketahanan Kualitas Lingkungan Keluarga.
Keluarga
dan
Peningkatan
(2) Tiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Pasal 17 (1) Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. (2) Subbidang Institusi dan Peran Serta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi dan peran serta di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. (3) Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga. (4) Subbidang Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga di bidang keluarga.
Bagian Ketujuh Bidang Pemantauan Program Pasal 18 (1) Bidang Pemantauan Program mernpunyai tugas metaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di lingkungan BKKB. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), Bidang Pemantauan Program mempunyai fungsi: a.
pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan ketenagaan;
b.
pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan keuangan dan perbekalan, administrasi umum keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
(3) Bidang Pemantauan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 19 (1) Bidang Pemantauam Program terdiri dari: a. Subbidang Pemantauan Program dan Ketenagaan; b, Subbidang Pemantauan Keuangan. (2) Tiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang. yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemantauan Program, Pasal 20 (1) Subbidang Pemantauan Program dan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaiuasi pelaksanaan program dan ketenagaan dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera BKKB. (2) Subbidang Pemantauan Keuangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaiuasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan perbekalan serta administrasi BKKB dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. Bagian Kedelapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 21 (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan Unit Pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan.
Pasal 22 (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Balai ; b. pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. Pasal 23 (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Penyelenggaraan. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Pasal 24 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahlera. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program keluarga berencana dan pembangunan keiuarga sejahtera. (3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dan tenaga program di bidang program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
Bagian Kesembilan BKKB Kotamadya Pasal 25 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk BKKB Kotamadya. (2) BKKB Kotamadya dipimpin oleh seorang Kepala BKKB Kotamadya. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala BKKB Kotamadya bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Badan dan secara taktis cperasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 26 (1) BKKB Kotamadya mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di Kotamadya . (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKB Kotamadya mernpunyai fungsi: a. koordinasi kegiatan Kotamadya;
fungsional
dalam
pelaksanaan
tugas
BKKB
b. pelancaran dan pengkoordinasian terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan masyarakat di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di Kotamadya; c. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 27 (1) BKKB Kotamadya terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Informasi Keluarga dan Analisis Program; c. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; d. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan keluarga, (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BKKB Kotamadya. Pasal 28 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, serta urusan perlengkapan dan perbekalan. (2) Seksi Informasi Koiuarga dan Analisis Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan pelaksanaan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kotamadya.
(3) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kotamadya. (4) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Kotamadya. Bagian Kesepuluh PPLKB Kecamatan Pasal 29 (1) Disetiap Kecamatan dibentuk PPLKB Kecamatan. (2) PPLKB Kecamatan adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKB Kotamadya. (3) PPLKB Kecamatan mempunyai tugas rnelakukan koordinasi kegiatan operasional pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera bersama instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat di wilayah Kecamatan. Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 30 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi BKKB sesuai dengan keahliannya masingmasing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya yang terdiri dari Auditor, Peneliti, Pranata Komputer, Statistisi, Penyuluh Keluarga Berencana, Widyaiswara, Arsiparis, Pustakawan dan Jabatan Fungsional lainnya. (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah subkelompok rnaupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 31 (1) Dalam melaksanakan tugasnya BKKB menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya. (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan BKKB maupun dalam hubungan dengan instansi lain balk Pemerintah maupun swasta. Pasal 32 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKKB wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 33 Kepegawaian BKKB diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
BAB VI ESELON Pasal 34 (1) Jabatan struktural pada BKKB diberikan persamaan eselon sebagai berikut : a. Kepala Badan adalah eselon II-A; b. Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Balai, dan Kepala BKKB Kotamadya adalah eselon III-A; c. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan PPLKB Kecamatan adalah eselon IV-A. (2) Persamaan eselon sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kenaikah pangkat/golongan.
BAB VII KEUANGAN Pasal 35 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan BKKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VllI KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 4058Tahun 2003 tentang Penetapan Status Kelembagaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 37 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2005 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2005 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RITOLA TASMAYA NIP. 140091657 BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2005 NOMOR 1.
