*
AnalisisGender dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Aplikasi Gender AnalysisPathway(GAp) dan BerhagiPengalaman
DOKUMENTASI & ARSIP
BAPPENAS Acc.No.,QIH:J...:^?{ crass , ......../..?..t8....... Checked , Zi.;./Y=:.?ari BadanPerencanaan Pembangunan Nasiona/(BAppENAS) bekerjasama dengan Deve/opmentPlanningAssistance (DpA) projectlt Canadian I ntern ational DeveIopment Agency (CIDA) Jakarta,November2002
KATA PENGANTAR Penyusunanlaporanini merupakandokumentasipengalamanempat sektor pembangunanyaitu kesehatan,kesejahteraansosial, keluarga berencana,dan lingkunganhidup ketikamenerapkan analisisgenderdenganteknik GenderAnalysis Pathway (GAP) dalam merancangkegiatan program pembangunanyang sensitif gender. Pelaksanaankegiatandiselenggarakan melalui serangkaiandiskusi dan workshop yang penyelenggaraannyamerupakan kerjasama antara Bappenas (Direktorat Kependudukan,Kesejahteraan Sosial,dan Pemberdayaan Perempuan)dan CIDA (melalui ProyekDevelopmentPlatxningAssistanceII-DPA II). Perlu diketahui bahwa kegiatanini merupakankelanjutandari kegiatanyang telah dilaksanakandi 5 (lima) sektor pembangunan lainnya pada tahun anggaran 2001,yaitukoperasidanusahakecil menengah, hukum,pendidikan, ketenagakerjaan, dan pertanian.Padatahun2001,kegiatansemacamini merupakankerjasamaantara Bappenas(melalui Direktorat Kependudukan,Kemasyarakatan,dan Pemberdayaan Perempuan)dengan CIDA (melalui Women's Support Project Phase II-WSP ID. Dengandemikiansampaisaatini, palingtidak,ada9 (sembilan)sektorpembangunan yang telah berupaya untuk melaksanakan pengarusutamaangender dalam perencanaan kegiatanpembangunanmereka. Berbagai upaya pembangunannasionalyang diarahkanuntuk meningkatkan kualitas manusia,baik perempuanmaupunlaki-laki, temyatabelum memberikan manfaatyang setarabagi perempuandan laki-laki. Hal ini tidak saja berarti bahwa hak-hak perempuanuntuk memperolehmanfaat secaraoptimal dari pembanguhan kapasitas belum terpenuhi,tetapi juga karena masih belum termanfaatkannya perempuan,sebagaisumberdayamanusia,secaraoptimal. Disampingitu, rendahnya kualitas perempuanjuga dapat mempengaruhikualitas generasi penerusnya, mengingatbahwa merekamempunyaifungsi reproduksidan sangatbelperandalam mengembangkan sumberdayamanusiamasadepan. Sementaraitu, kesetaraandan keadilan gender belum sepenuhnyadapat diwujudkandi segalabidangkarenamasihkuatnyapengaruhnilai sosialbudyayang patriarki, yang menempatkanlaki-laki dan perempuanpada kedudukandan peran yangberbedadan tidak setara.Di lain pihak,padasaatini masihbanyakkebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan,baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah(propinsi dan kabupaten/kota)yang belum peka gender,yaitu belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, dan kepentingan antala perempuandan laki-laki, seftabelum menetapkankesetaraan dan keadilangender sebagaisasaranakhir dari pembangunan. gendermelaluiaplikasiGAP Harapankami, kiranyaupayapengarusutamaan dapat berkesinambungan secarapasti, sehinggaupaya di 9 (sembilan) sektor pembangunan akan bemanfaat bagi perencanaandi lingkungan sektor yang bersangkutan.
-4.
\
Aplikasi GAP dalam perefrianaanpembangunandi 4 (empat) sektor tersebut tidak mungkin dapat terlaksanatanpa kerjasamayang baik denganberbagaipihak seperti Kementerian PemberdayaanPerempuan,KementerianLingkungan Hidup; DepartemenKesehatan,DepartemenSosial, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,BadanPusatStatistik(BPS),DirektoratPengendalian SumberDaya Alain dan Lingkungan Hidup - Bappenas,Direktorat Kesehatandan Gizi MasyarakatBappenas, Direktorat Kependudukan,KesejahteraanSosial, dan Pemberdayaan Perempuan- Bappenas,seftaperanaktif para fasilitator yaitu, DR. Yulfita Rahardjo dan Dr. NardhoGunawan,MPH. Untuk itu, atasdukungansemuapihak terkait,kami ucapkanterima kasih. Disadaribahwamasihbanyakkekurangan dalamlaporanini. Olehkarenaitu, saran,kritik, koreksi, dan masukandari semuapihak gunapenyempurnaan laporanini akan senantiasakaml harapkan.
Jakarta. November2l02 Daya Manusia dan Bappenas
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr Wb Perubahan dan perkembangan duniabegitucepat.Meningkatnya kesadaran akanhak dan kewajiban bernegara secara global menyebabkanmakin berkembangnyagerakan demokrasiyang berorientasipada perjuanganhak,hak sipil yang mengglobalseperriisu HAM, LingkunganHidup,Hukum,KemiskinandanGender. Perkembanganitu membarvakonsekuensipadamakin terbukanyaprosesakulturasi, asimilasidan difusi lintas budayasecaranasional,regionalmaupunglobal. Alangkah menyedihkanapabilawanitadi luar negarakita telah ditempatkanposisinyasebagaimitra pria sementara di Indonesiagendermasihdiperdebatkan eksistensinya. Keadilan dan kesetaraangender merupakankomitmen global dan nasional. pada pembangunankesejahteraan sosial, tonggak sejarahdimulai denganadanyaPertemuan PuncakPembangunan Sosial(World Summitfor Social Develotrtment) 6-12 MNet 1995di Kopenhagen, dengandeklarasiKopenhagen-nya yangmengandung tiga isu pokok,yaitu:(1) penghapusan kemiskinan,(2) perluasanlapangankerja dan (3) integrasisosial, dengan penekananpada pemudadan kelompokmasyarakatyang kurang beruntung.Selanjutnya, padaPertemuan Perempuan seduniadi Beijingtahun1995,disepakatibahwamasing-masing negara (termasuk Indonesia) akan melakukan pengarusutamaan gender di semua sektor. Komitmentersebutdiperkuatdengankomitmennasional,melaluiPropenas2000-2004dan Inpresnomor 9/2000 tentangPengarusutamaan GenderdalamPembangunan Nasional. Mengacupadakomitmenglobal dan nasionaltersebutselamakurun waktu kurang lebih satu tahun (2002), Alhamdulillah DeparremenSosial telah melakukan kegiatan pengarusutamaan gender. Prosespengarusutamaan gendertelah dilaksanakandimulai dari sosialisasipengarusutamaan gender,pembentukantim sampaipada pelaksanaan analisis gender melalui metode GAP (Gender Analysis Pathway). Melalui GAP ini, Departemen Sosial berhasil melakukan analisis kebUakan responsif gender terhadap Program PengembanganPotensi KesejahteraanSosial (kemiskinan dan anak) menindaklanjuti InstruksiPresidenRepublikIndonesia. Kami berharap untuk kegiatan berikutnya GAP juga mencakupprogram-program lainnya di DepartemenSosial (tidak hanya program kemiskinan..dananak) sehingga pembangunankesejahteraan sosialseluruhnyaakanberperspektifdan responsifgender. Padakesempatanini, kami menyampaikanterimakasih padaBAPPENAS,khususnya Direktorat Kependudukan,KesejahteraanSosial, dan PemberdayaanPerempuan,CIDA (melalui proyek DevelopmentPlanning Assistance(DPA) II dan Hickling sebagaipelaksana proyek), dan DR.Yulfita Rahardjo sebagai fasilitator atas kerjasama dan koordinasinya dengan DepartemenSosial sehinggaberhasil melaksanakanpengarusutamaan gender di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana sektor lainnya sehinggamampu memberikan sumbanganyang positif bagi percepatankeadilandan kesetaraangenderdi Indonesia.
Laporan"Pengarusutamaan Gender dalam PembangunanKesejahteraan Sosial: Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Berbagi Pengalaman" ini merupakan sumbangsih Tim Teknis PengarusutamaanGender, dengan arahan Kelompok Kerja PengarusutamaanGender, bagi pengembanganpengetahuanmengena.ipengarusutamaan Sosial. sosialbagijajaranDepartemen genderdi bidangkesejahteraan Padaakhirnya,kami belharapbahwa setelahdiluncurkannyabuku ini, bukan berarti kerjasamaantaraDepartemenSosial - Bappenas- KementerianPembeldayaanPerempuan juga berakhir. Masih membentangtugas dan tanggungjawab kita untuk menciptakan kesejahteraan sosialdemi tercapainya genderdalampembangunan keadilandan kesetaraan sosial. masyarakatyang berkesejahteraan Semoga buku ini bermanfaatdan dapat memberikankontribusi bagi perwujudan keadilandankesetataangender. Wr Wb Wassalamualaikum
Jakarta,5Nopember2002 KepalaBalatbangSosial
Nip 170007195
DAFTAR ISI BAB 1PENDAHULUAN.......
.....................1
BAB 2 LATAR BELAKANG KEGIATAN ANALISIS GENDER DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.........
................3
2.1
Pengarusutamaan Genderdi TingkatGIobaI.............
2.2
Pengan:sutamaan Genderdi TingkatNasionai................................................5
2.3
Pengarusutamaan GenderdalamPembangunan Kesejahteraan SosiaI.............7
..............3
BAB 3 PROSES PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL......... ..............I1 BAB 4 PENERAPAN ANALISIS GENDER DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL... ............................19 4.1
AnalisisKebijakan danTujuan......
4.2
D a t aP e m b u kW a awasan............
4.3
I s uG e n d e r . . . . . . .
4.4
Reformulasi Kebijakan danProgramAksi.................
BAB 5 PENUTUP..................
............... 19 ..................20 .....................21 ...........24
............,................ 27
DAFTAR SINGKATAN DAFTARPUSTAKA LAMPIRAN: Lampiran I
Matriks RencanaTindak ProgramPembangunan NasionalREPETA 2003
Lampiran2
Matriks Analisis Gender Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial(Anak)
Lampiran3
Matriks Analisis Gender Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial(Kemiskinan)
Lampiran 4
SuratKeputusanMenteriSosialRI Nomor:36AIuk/1999tanggal6 Mei 1999 tentangPola PendataanKesejahteraan sosial.
Lampiran5
Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 07lPeghuV2002 tanggal 26 Februari 2002 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang Kesejahteraan SosialTahun 2002
Lampiran 6
SuratKeputusanKepalaBadanPelatihanDan Pengembangan SosialNomor: 01/PPS/KSM/SK/U02tanggal27 Jantari 2A02 rcnang Tim Teknis Kelompok Kerja Pengarusutamaan GenderBidang Kesejahteraan Sosial
BAB 1
PENDAHULUAN pengalaman Departemen Sosialdalam Maksuddari penulisanini adalahmendokumentasikan melakukan anaiisis gender dengan piranti Gender Analysis Pathway (GAP) yang kesejahteraan sosial yang dikembangkanoleh Bappenasterhadapprograrnpembangunan terdapat dalam UU No.25l2000 tentang PROPENAS 2000 - 2004 yaitu Program PengembanganPotensi KesejahteraanSosial, Kegialan ini mendapatbantuanteknis dari proyek Development Planning Assistance; suatu proyek kedasama antara BAPPENAS (DirektoratKependudukan, Perempuan) danCIDA. Kesejahteraan Sosial,danPemberdayaan Adapun proyek kerjasamatersebutantaralain bertujuan memperkuatkemampuanstaf di DepartemenSosial dalam melakukandan mengembangkankebijakandan perencanaan gender.BersamaDepartemen lainnya programyangberwawasan Sosial,adatiga Departemen dan Badan Kesehatan LingkunganHidup, Departemen dalamproyekini, yaitu Kementerian Nasional. KoordinasiKeluargaBerencana Keterampilanuntuk melakukananalisisgenderdirasakanmenjadisuatukebutuhan,terutama Gender dalam dengan dicanangkannyaInpres No.9/2000 tentang Pengarusutamaan semuasektor pemerintahuntuk melakukan Pembangunan Nasional yang mengharuskan gender.Untuk itu sebagailangkahawal diperlukananalisisgenderdalam pengarusutamaan program;satuperspektif tahapanperencanaan sertaimplementasi kebijakan,dankeseluruhan programyang selamaini terabaikan. pentingdalamkebijakandan perencanaan Dengan memperhitungkandan mengakomodasiperbedaan antara peran laki-laki dan perempuan,maka kebijakan maupun program akan lebih relevandan efektif sehingga menzimbahkualitas dari kebijakanitu sendiri. Selamaini kebijakandan program pada DepartemenSosialRI netraisifatnya,meskipuntidak bermaksuddiskriminatif;akantetapi seringkali dampaknya berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Selama ini hasil pembangunan lebih banyakdinikmatioleh laki-laki daripadaperempuansepertiterlihatdi hampir semlrasegi kehidupansosial, ekonomi dan politik. Karena perempuansering terlupakan,maka dalam beberapahal antaralaki-laki dan perempuanberbedaperandan ini berdampakpadaadanyaperbedaanantara statussertahubungangendemya.Perbedaan laki-laki dan perempuandalam memperolehakses,kontrol, manfaat,partisipasiserta (pengetahuan, informasi,kredit,keterampilan, danlainpenguasaan terhadapsurnber-sumber lain). itu, masihbanyakorangkeliru dalammemahamikonsepgenderdanbelumdapat Sementara ke dalamkebijakandan melihatmanfaatnya.Lebih-lebihlagijika harusmengaplikasikannya pembangunan. perencanaan PengalamanDepartemenSosial melakukananalisis gender ini dirasakanperlu untuk program masih karena:(1) konsep analisisgenderdalam perencanaan didokumentasikan, merupakansesuatuyang baru; sementaraisu gender sendiri masih merupakanisu kontroversial,masih belum banyak dimengertiataupunmasih belum luas diterima: (2) sebagaisesuatuyang baru, dan sekaligusmenyangkutperubahanmind-set maka melakukan analisisgender merupakanusahayangtidak mudah. Apalagi ketikaharusmenerjemahkan
PENDAHULUAN
konsepgender ke dalam programdan rencanatindak;(3) dapatmenjadilessonslenrned bagi kelompokkerjadanjugaunit/sektorlain yangakanmelakukanusahaserupa. Secarakhusustujuandari penulisanini adalah: (1) berbagipengalaman sertamengambilpelajarandalammelakukangenderanalisisdengan menggunakanpiranli GenderAnalysisPathwcty(GAP); (2) mengidentifikasikan (potensi)tantangan yangdihadapiketika dan (potensi)kesempatan prosesanalisisini berlangsung, terutamayang berkaitandenganstruktu|kelembagaan, mekanismedan hubungan-hubungan strategisinternal, dalam usaha pelembagaan pengarusutamaangender. Departemen Sosialcq. Tim Teknis Adapunruanglingkup penulisanini adalahpengalaman dan Kelompok Kerja Gender dalam meiakukan analisis gender terhadap Program PengembanganPotensi Kesejahteraan Sosial. Programyang dibahastersebutterdiri dari Anak (khususnyaanak terlantar,anakjalanan, dua sub-programyaitu: (l) Pemberdayaan bekerja, NAPZA, anakcacat,anakyangorangtr"ranya anak nakal dan kolban penyalahgunaan anak yang diperlakukansalah dan memerlukanperlindungankhusus); dan (2) Kemiskinan (pemberdayaan perempuanrawan sosial ekonomi,keluargamiskin dan komunitasadat terpencil). Organisasipenulisanadalahsebagaibelikut: Bab 1: Pendahuluan, mengtraikantujuandanruanglingkuppenulisanbuku ini. Bab 2: Lttar Belakang Kegiatan Analisis Gender dalam PembangurumKesejahteraun Sosial, yang menguraikan bagaimanakerterkaitan antala kegiatan analisis gender yang nasionalmaupunglobaldalamisu yangsama. dilakukandenganusaha-usaha Bab 3: ProsesPelentbagaanPengarusutamaanGenderdalam PembttngunanKesejahteraan Sosial. Bab 4: Penerapan Analisis Gender dalam PembangunanKesejahteraan Sosial, yang PotensiKesejahteraan Sosial. menguraikan analisisgenderpadaProgramPengembangan Bab 5: Penutup.
BAB 2
LATAR BELAKANG KEGIATAN ANALISIS GENDERDALAM PEMBANGUNANKESEJAHTERAANSOSIAL 2,1
PengarusutamaanGenderdi Tingkat Global
genderyangdifasilitasiolehCIDA ini antaralain bertujuanuntuk Kegiatanpengarusutamaan memperkuatDepal'temen Sosialdan tiga departemen terpilihlainnya(BKKBN, Departemen Kesehatan, dan KementerianLingkunganHidup) dalammelakukananalisisgender.Upaya tersebuttidak terisolasi dari peristiwa-peristiwa global maupun nasional yang secara sistematikbergulirdari satukonvensike konvensilainnya. Meskipundemikian,Pertemuan PuncakPembangunanSosial (World Summitfor Social Development)yang diselenggarakan di Kopenhagen, padatanggal6 - 12Maret 1995,merupakan tonggakbersejalahdimulainya suatukegiatanbesardi bidangpembangunan sosial. SebanyakllB pemimpindunia hadir dalam pertemuantersebut,dan untuk pertamakali, masyarakatinternasionalsecarajelas menyatakanpersetujuandan dukungannyapada Deklarasi Kopenhagendan program aksi yang dihasilkan dari konpelensitersebut.Tiga isu pokok tertulis di dalamnyayaitu penghapusan kemiskinan,perluasanlapangankerja dan integrasisosial.Dalam Deklarasi Kopenhagenpenekananjuga diberikanpada pemudadan kelompok masyarakatkurang beruntung. Disebutkanjuga bahwa kemiskinan hanya dapat dihapuskanmelalui pemberdayaan masyarakat,yaitu dengan memberikan akses dan kesempatan-kesempatan ekonomi, pelayanansosialsertapemenuhan kebutuhandasar.Ditengaraibahwaaksesdankesempatan untuk mendapatkan itu semua,tidak selaludidapatsecarasamaantaraperempuandan lakilaki, kalenaadanyaperangenderyang berbedadi antarakeduanya.Selamaini kenyataan tersebutsering tidak disadari atau dipertimbangkandalam pembuatankebijakan/ program. Salahsatu programyang disenrjuiadalahpenghapusan kemiskinanmelaluipemberdayaan ekonomiperempuan. Khususmengenaiperlunyapemberdayaan ekonomibagi perempuan disebutkanpada33 halamandari 92 halamanDeklarasiKopenhugen. KonperensimengenaiPembangunan Sosial ini juga memintaperhatiandunia agar akses perempuandalamsemuabidangkehidupandan partisipasiterhadappengambilan keputusan dapatdiperbesar.Dalam konperensitersebut,ditemukenalibahwakemiskinanbukan saja persoalanketidakadilansosial ekonomi,tetapi juga suatu persoalankesenjanganantara perempuandan laki-laki (kesenjangan gender).Dengandemikianisu kemiskinandipelluas, tidak sekedarpersoalan teknisatauekonomisaja.
LATAR BELAKANCi KEGIATAN ANALISIS GENDER DAI}\M PEMBANCUNAN KES)S
Recognize that empowering people, particularly women, to strengthen their own capacities is a main objective of development and its principle resources, Empowerment requires the JuIl participatbn of people in the Jbrmulation, implementation and evaluation of decisions determining the function well-being of our socieq). Strengthening policies and programntes that improve, ensure and broaden lhe pdrticipation oJ'wonten in all spheres of political, economic, social and cultural life. As equal partners, and improve their access to all resources neededJbr the full exe rc is e of the i r fundamental ri g hts. Declttrotion, Purt 1 Purugraph 26
Perspektif ini memberi perhatian pada fakta adanyaperbedaandalam rcalitas kehidupan antaralaki-laki dan perempuan. Perempuanmemainkanperan(secaraeksplisit maupun implisit) di semuabidangkehidupanyaitu peranpfoduktif,reproduktif,sosial,budayadan politik, dalambentukyangberbedadenganlaki-laki (perangender).Perspektifinilah yang selamaini terlupakan,terutamadalam membuatkebijakandan melakukanperencanaan program;sehinggakebijakandanprogramtersebutmenjadinetralgender.Denganperspektif ini maka dianggappenting untuk melakukanAnalisis Genderdalam memformulasikan kebijakan dan merencanakanprogram. Hasilnya adalah kebijakan dan program yang tampaknya netral, tidak bermaksuddiskriminatif, akan tetapi berdampakberbeda antara perempuan dan laki-laki. Setahun sesudahPertemuanPuncak PembangunanSosial di Kopenhagen,Perserikatan Bangsa-Bangsamendeklar-asikan tahun 1996 sebagai Tahun Internasional untuk PenghapusanKemiskinan. Sejakitu disepakatibahwasemuakebijakandan strateginasional ditujukan untuk menghapuskan kemiskinandi negaramasing-masing, dan sudah harus ditbrmulasikanataudiperkuatdalamwaktusesingkat mungkindandengantargetyangjelas. Dengan kenyataanbahwa perempuanmerupakankurang-lebih 70Vo dari total penduduk miskin di dunia, maka kebijakandan strategiharus ditujukan pada hak dan kebutuhan ekonomi perempuan. Karenasifafnyayang lintasisu dan lintas sektor,makaisu kesenjangan antaralakiJaki dan percmpuan(perspektifgender)dalammenanggulangi kemiskinansudahmenjadikepedulian dan prioritasdari komunitasinternasional. paragrafTmenyatakan DeklarasiKopenhagen isu kemiskinandari perspektifgenderini harusmerupakan pusatd;ri pembangunan ekonomidan sosial. Kesepakatanglobal itu tercermindalamberbagaikonperensiinternasional.
LATAR BELAMNG KEGlATAN ANALISlS GENDER DAI"4M PEMBANGUNAN KESOS
KonperensiInternasionalmengenaiLingkungandan pembangunan,Rio de Janeiro(1992)mengakuiperlunyamenghubungkan pembangunan berkelanjutan padatingkatmakrodengankehidupanmasyarakat di tingkatmikro; KonperensiInternasionalmengenaiHak-hakAsasi Manusia,Vienna (1993), mengakuiperlunyamenghubungkan ranahpublik dankehidupansehari-hari; KonperensiIntemasionalKependudukandan pembangunan,Kairo (1994), mengakuiperlunyarnemperhitungkan pemberdayaan perempuan,kesehatandan hak reproduksidi tingkatmikro ketikamemformulasikan kebijakanpadatingkat makro; KonperensiInternasional mengenaiPembangunan Sosial,Kopenhagen (1995), mengakuibahwa kemiskinanjuga merupakanisu ketidakadilangender,oleh sebabitu pemberdayaan perempuandi bidangekonomidan politik diperlukan untukmenanggulangi befiambahnya feminisasikemiskinan; KonperensiIntemasionalPerempuan SeduniaIV, Beijing (1995),menekankan perlunya sfategi untuk mengintegrasikanisu gender ke dalam arus utama denganmelakukanpengarusutamaangenderdi segalabidangpembangunan; Konperensi Dunia Pembangunan Berkelanjutan, Johannesburg (2002), menyatakanbahwa berbagai aspek yang terkait dengan pemberdayaan harusmenjadiprioritas.
2.2
PengarusutamaanGender di Tingkat Nasional
Di tingkatnasional,kesepakatan globaltersebuttelahditindaklanjutidengandikeluarkannya InstruksiPresidenNo. 3 Tahun 1996tentangPembangunan KeluargaSejahtera dalamrangta Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Instluksi ini ditujukan kepada seluruh Depaftemen dan Lembaga Non Departemen, Gubernur dan Bupati/walikota untuk melaksanakanPembangunanKeluargasejahteradalam rangkapeningkatanpenanggulangan Kemiskinansecaramenyeluruhdanterpadusesuaidenganfungsidanperanmasing-mnslng. Dasar Pertimbangan Melaksanakan Pembangunanyang Berkeadilan o
UUD 1945Pasal34 BAB XIV
o
GBHN 1999-2000
o
UU No. 25 Tahun 2000 tentangPropenas2000-2004
o
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
o
Ayat 4, Pasal33 Bab XIV, UUD 1945hasilamandemen tentansperekonomian dan Kesejahteraan Sosial
o
Surat Edaran Menteri Negara PemberdayaanPerempuanNomor 8.55/MEN .IINI/2002 tentangpengukuhanfocalpoinl PUG padasektor
LATAR BELAKAN1 KEj\ATAN
o
ANALts$ GENDER D L M PEMBANGIJNAN KESos
Kepmensos No. 36 Tahun 1999 tentang Pola Pendataan Kesos yang menyiratkanperlunyapendataandilengkapidengandata-dataterpilah,termasuk nama. alamat dan ienis kelamin.
jauh sebelumDeklarasi Kopenhagen,pemerintahRepublik Indonesiasudah Sebenarnya kelompokmiskin. Misalnya,PP No. mempunyaiperaturandan kebijakanuntuk menangani Sosialdan InpresNo.5 tahun1993tentang Kesejahteraan 42 tahun i981 tentangPelayanan Peningkatan PenanggulanganKemiskinan. Selain rnelakukan kegiatan pengentasan kemiskinanmelalui Usaha Sosial EkonomisProduktif (USEP) berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE), DepartemenSosial juga memfasilitasipendampingansosial untuk menyukseskanprogram Inpres Desa Tertinggal (IDT). Para pendampingsosial tersebut terdiri dari PetugasSosial Kecamatan(PSK), PekerjaSosial Masyarakat(PSM) dan Karang Taruna, bersamapendampinglain dari berbagaiinstansidalam rangka memberdayakan Masyarakat(KSM). Sasaran Kelompok-kelompok Namundemikian,program-programtersebutlebih bersifatsektoraldan bersifatnetralgender. Oleh sebab itu, perjalananpanjang memerangikemiskinan dan ketertinggalanini belum semakindalam, tetmasukkesenjangan membuahkanhasil yang maksimal. Kesenjangan denganyangdicapaiolehlaki-laki. dibandingkan antaraapayangtelahdicapaiperempuan Berbagai Keputusan yang terkait dengan penanggulangankemiskinan o
Terasing Masyarakat Pembinaan No. 5/HUI01994tentang. Kepmensos
o
SosialDaerahKumuh No.l0 Tahun 1997tentangRehabilitasi Kepmensos
o
Sosial Kesejahteraan KeppresNo. I 11 Tahun 1999tentangPembinaan KomunitasAdat Terpencil
r
Pemberdayaan KepmensosNo. 6 Tahun 2001 tentangPedomanPelaksanaan KomunitasAdat Terpencil
Krisis moneter pada tahun 1997 yang diikuti dengan berbagai krisis lainnya telah menyebabkankelompok dalam kategori miskin makin bertambahjumlahnya. Muncul berbagaiprogramkhususuntuk menanggulangikemiskinankala inr, sepertiJaringPengaman DampakSosialakibat Krisis Moneter(PPDSKM), Sosial(JPS),ProgramPenanggulangan lahan tidur dengantanamanyang cepat warung murah, parselpeduli sosial,pemanfaatan panen(Quick Yi elding). Banyak kritik terhadap program-programtersebut yang berkaitan dengan isu gender. Misalnya,programJPS yang hanyamenyediakanlapangankerja untuk laki-laki, dengan asumsi bahwa iaki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama (stereotype gender). Padahal banyak perempuan,yang menjadi tulang punggung keluarga karena suaminyaterkenaputus hubungankerja (PHK) di masakrisis yang lalu, luput dari programprogrambantuantersebut.
6
LATAR BEL"/IKANG KEGIATAN ANALISlS GENDER DALAM PEMBANCUNAN
2.3
KESOS
PengarusutamaanGender dalam PembangunanKesejahteraan Sosial
Dalam mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan global dan kebijakan nasionalyang tenulis dalam GBHN dan Propenas2000 - 2004, sefraINpRES No. 9 Tahun 2000 tentang keharusanpengarusutamaan genderdi semuasektor,DepartemenSosialtelahmemulainya denganberbagaicara,antaralain: o
DikeluarkannyaKepurusanMenteri Sosial RI No. 36 Tahun 1999 tenrans pola PendataanKesejahteraan jenis kelamin; Sosialterpilahberdasarkan
o
Dibentuknyafocalpoint yangberfungsimemfasilitasidan membantupengarusutamaan gender dalam sektol dan menjadi penanggungjawab bagi kepentingangender di unitldepartemen Tidak ada sK yang dikeluarkan,namun penunjukanlangsungsecara informal telahdilakukan. Seyogyanya, penunjukantersebutdiformalkan,berdasarkan SK MenPP;
o
Dikeluarkannya SK MensosRI No. 07,PEGHuw2002,tentangpokja pengarusuramaan GenderbidangKesejahteraan Sosial.AnggotaPokjaterdiridari pejabatEselonI, II dan III. Pokjaini berfungsisebagaiPanitiaPengarah; DikeluarkannyasK Kepala BalatbangsosNo. 01/PpJ/KSM/l/Tahun2002 tentang dibentuknyaTim Teknis Pokja Bidang Kesejahteraan sosial yanganggoranyaberjumlah 17 orang,terdiri dari pejabatEselonII, ilI, ry dan peneliti sertawidyaiswara.; Dilakukannyaanalisisgenderuntuk Repeta2003 padaprogrampengembangan potensi Kesejahteraan Sosial.
Dari wID ke GAD. SetelahKonperensiPerempuansedunia pertamayang diadakan di Mexico tahun 1975,Indonesiatermasuknegaraperlamadi Asia pasifik yang membentuk Kementerian khusus untuk perempuan (1978). Mandat kementerian teriebut adalah melakukankoordinasidan memfasilitasiprogram-programpeningkatanperananwanita yang ada di sektor-sektorterkait, termasukDepartemenSosial. Sejak RepelitaII, denganalasanketertinggalan perempuandalampembangunan, berbagai program-program yang secara khusus ditujukan untuk perempuan telah dilaksanakan. Misalnya, program PeningkatanPeranandan Fungsi wanita (ppFw), yang kemudian digabungkandenganprogramPeningkatanPerananwanita menuju Keluargi sehat dan Sejahtera(P2wKSs), di bawahkoordinasiMenteriMuda Urusanperananwanita (Menmud UPW) tahun 19?8. Program-programteisebut menggunakanpendekatanyang dikenal sebagai women in Development(vttrD) atau Perempuandalam pembangunan. pada Departemensosial, unit teknis yang menanganiprogram tersebut adalah Sub-direktorat Bimbingansosial, pada DirektoratPenyuluhandan Bimbingansosial (Dit pBS), dengan DirekturPBS sebagaipenanggung-jawabnya. Dengan dibentuknyaMenteri Negara urusan perananwanita (upw) (197g), seluruh kegiatanyang berkaitandenganpeningkatanperananperempuandikoordinasikanmelalui
KESOS I.ATARBEUKANG KEGIATANANAI.ISISGENDERD/\L'4MPEMBANGUNAN
iokasiprogramtersebutdilakukanoleh MenegUPW melalui programP2WKSS. Penentuan koordinasi P2W di Tingkat Propinsi denganWakil Gubernursebagaiketuanya' Sementala PerananWanitaBidang itu, DepsosmelakukanprogfamPPFWmelaluiproyekPeningkatan Wanita (P2WBKS) di lokasi yangtelah ditentukan. Kesejahteraan Dalam perjalanan selanjutnya, pendekatan wID ini dianggap tidak cukup untuk menghapuskankesenjanganantala perempuandan laki-laki dalam memperolel'rakses' penguasaan/kontrol,partisipasi dan manfaat program pembangunan. Setelah peltemuan WID F"."*puun Seduniadi Beijing (1995)kemudiandisepakatibahwa selainpendekatan yang masih diperlukan untuk memenuhikebutuhan dasar perempuansebagaipefempuan, masih diperlukan suatu pendekatanyang lebih strategisguna menghapuskankesenjangan gender.antalaperempuandan laki-laki. Pendekatantersebutitu kemudiandikenal sebagai Gender ancl Development(GAD) atau Gender dan Pembangunan.Di pertemuanBeijing tersebut disepakati untuk masing-masing negaru, temasuk Indonesia me.lakukan perspektifgenderke dalam genderdi semuasektor,yaitu mengintegrasikan pengarusutamaan siklusprogrampembangunan. keseluruhan Dalammengaplikasikanpendekatangendetini, masih banyakkerancuanterjadi' Kerancuan konsep gender dan itu bertolak dari pemahaman yang belum jeias mengenai'(u|usan) perempuan'; pengarusutamaangender. Gender sering diartikan dengan p"ngu.usutamuangenderdikaitkan denganprogram-programuntuk perempuansepertiBalai KesehatanIbu dan Anak (BKIA), Posyandu serta kegiatan yang ada dalam program P2WKSS. Semua program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakanselamaini denganpendekatanPerempuandalam Pembangunatt(WID). Hal ini juga tercermin dalam REPETA 2002 dan RenstraDepartemenSosial ataupunkegiatan dari Pusat Penyuluhandan Sosial(Puspensos). Dengan dikeluarkannya Inpres No. 9/2000 tentang PengarusutamaanGender dalam PembangunanNasional, didukung oleh staf DepaftemenSosial yang mengikuti kegiatan Perempuan,Dit. KementerianPemberdayaan genderyang d.isosialisasikan pengarusutamaan PBS mulai melakukansosialisasigenderdi unit-unit kerja. Secaraumum masih banyak pegawaiDepartemen Sosialyangkesulitandalammemahamidanmenerimakonsepgender. Sebenarnyabeberapa staf di lingkungan DepartemenSosial sudah mengikuti program pengenalangender dan pelatihan tentang analisis gender yang dikoordinasikanoleh KementerianPemberdayaanPerempuan.Bahkan Menteri Sosial pada waktu itu, Ibu Dra. Inten Soeweno,berkenanuntuk menghadirikonferensiinternasionalperempuanseduniake-4 konsepgender Sosialtelahmenyosialisasikan di Beijing (1995).Sejaksaatiru Departemen kepadi perwakilan unit di lingkunganDepa(emen Sosial melalui proyek Peningkatan PeiananWanita Bidang Kesejahteraa4Sosial(P2WBKS). Seoranggenderfocttl poit?tuntuk Departemenciitunjuk atasdasarsul'attugasDit. PBS dan tergabungdalam Kelompok Kerja oleh KementelianPemberdayaan Gender(KKPG) yang dikoordinasikan Pengarusutamaan Perempuan. SosialdibubarkandanberubahmenjadiBadanKesejahteraan Padatahun 1999,Departemen Sosial' SosialNasionai(BKSN). Padatahun2001,BKSN kembalimenjadiDepartemen
UTAR BEUMNG KEGIATANANALISIS GENDERDALAMPEMBANGUNAN KESos
Program-programpemberdayaanperempuanpascapembubaranmasih tetap termasukpada program Peningkatan Pefan wanita (P2w) dengan pendekatanwID. Baru setelah diterbitkannyaInpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasionaldan lebih-lebihlagi denganadanyakegiatanmelakukananalisisgenderuntuk Repeta2003 yang dikoordinasikanoleh Bappenas,pemahamaninternal mengenaigender lebihtersebar. secaraumum, sepertihalnyadi Departemenlain, sejakdahulusemuaprogramyang adatidak memperhitungkan perspektifgender.Sejakdiperkenalkan, masihterdapatresistensi terhadap perspektif gender. Di kalangan internal departemensendiri masih ada kerancuandalam memahamiperbedaanantara pendekatanwID denganpengarusutamaan gender. pada umumnya program P2W yang sudah sekian lama menjadi program pembangunan kesejahteraansosialdianggapsudahgender mainst rZamed. Ketika plosesrestrukturasiDepsosberlangsung,programanalisisgenderuntuk Repeta2003 baru akan dilaksanakan.oleh karena tidak ada struktur yang secaraformal bertanggung jawab terhadapPUG, maka berdasarkansK Mensos R.I. No. 07/pegHuk/2002,Sekretarii Jenderalmenginstruksikankepada seluruh unit operasionaluntuk melaksanakankegiatan yang responsif gender di bawah koordinasi Kepala Balatbangsos.Keputusanuntuk menugaskanBalatbangsosmemfasiljtasi kegiatan ini berdasarkanakses ke daenh yang dimiliki Balatbangsosmeialui ke-6 (enam) Unit PelayananTerpadu (Upr)-nya, sehinggi mempunyaijangkauankerja propinsi. Adapun sebagaipenanggungjawab adalahpusat Pengembangan KetahananSosialMasyarakat. Resistensiterhadapdigunakannyaperspektif gender dalam program pembangunan,masih dirasakan,baik secaraimplisit maupuneksplisit.Padaumumnyapenolakan-penolakan itu lebih atasdasarpemahaman(isu) genderyang keliru dan apriori. Advokasi dan sosialisasi untuk kesadarangenderyang dilakukan selamaini rupanyakurang cukup 'menggapai'para pejabatpengambilkeputusan,perencana,dan pelaksana.Boleh jadi karenapelaksanaannya tidak cukup waktu atau dilaksanakansepotong-sepotong, kurang dibuat relevan ataupun kurangdianggappenting. Sebab-sebabPenolakan Perspektif Gender o
masihkentalnyastereotipegender
o
memandangkonsepgenderberasaldari kebudayaanbarat
o
kesalahpahaman dalammemahamigenderdan kodrat
o
suatukegiatanyangmengada-ada
o
masih kuatnyaketidakadilanbagi wanitabermasalah.
BAB 3
PROSESPELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAANGENDERDALAM PEMBANGUNANKESEJAHTERAANSOSIAL Kegiatananalisisini diawali padaakhir November2001,bertempatdi ruangKepalaBadan Pelatihandan Pengembangan Sosial,DepsosRI, Jl. SalembaRaya No.28 Jakartapusat, dengan diadakannya brainstorming anrata Bappenas cq. Direktorat Kependudukan, KesejahteraanSosial, dan PemberdayaanPerempuan(Direktorat KKSpp) dengan Badan Pelatihandan Pengembangan sosial (Balatbangsos), Departemen SosialRI. pertemuanawal tersebutmembahastentangrcncanauntuk memulai kegiatanpilot projecl pengarusutamaan genderdi Departemen Sosial,yangdikoordinasikan olehDit. KKSPPataskerjasama dengan CIDA, sebagairealisasidari InstruksiPresidenNo.9 Tahun2000 tentangPengamsutamaan GenderdalamPembangunan Nasionaldi semuasektor. Bulan-bulanpertamadimulainyakegiatanini, DepartemenSosial masih dalam proses restrukturisasi,setelahtahun 1999 sempatdilikuidasi. SebelumDepartemenSosial RI kembali muncul, yakni masih sebagaiBadan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN), kegiatanyang berkaitandengananalisisgenderada pada PusatPenyuluhanSosial yaitu setingkateselonII pada Deputi IV. SetelahDepartemenSosialhidup kembali dan selesai restrukturisasi padabulan November200I, pelaksanaan kegiatananalisisgenderada dalam tanggungjawab BadanPelatihandan Pengembangan Sosialkhususnyadi bawahkoordinasi Sekretariat Badan dengan menunjuk Kepala Pusat PengembanganKetahanan Sosial Masyarakat sebagai ketua Tim Teknis Pokja PUG dengan SK Kepala Badan Larbang DepaftemenSosialRI No.0I/PPS/KSM/SWI/02tenrangTim TeknisKelompokKerja pUG bidangKesostanggal2l J anuari2002. Menindaklanjuti pertemuanNovember,pertemuanberikutnya dalam rangka brainstroming diadakanpada awal bulan Desember2001, juga di Ruang Kepala Badan pelatihandan Pengembangan. Pada pertemuantersebuthadir Bappenas,fasilitator,dan CIDA. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa BAPPENAS dengan dukungan dari CIDA akan memberikan bantuan teknis memfasilitasi kegiatan assessment dalam kerangka pengarusutamaangender terhadap program-programpembangunanbidang kesejahteraan sosialsebagaimana yang terdapatdalamPropenas2000-2004(UU No. 2512000). Padaperlemuantersebutdisepakati bahwapadatahapini akandilakukananalisisgenderpada porensi kebijakan Depsosyang ada di Propenas2000-2004,yaitu program Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Dari programtersebutdisepakatiuntuk melakukananalisispadadua sub programyaitu : anak dan kemiskinan. Kesepakatanlain yangdihasilkanadalahrencana Departemensosial yang dalam hal ini disampaikanoleh KepalaBadanLatbangsosuntuk segeramembentuk2 (dua) tim untuk mendukungkomitmen tersebut.Tim pertamayaitu POKJA yang terdiri dari paraeselonI dan II sebagaipenanggung jawab programdan Tim Teknis sebagaipelaksanaGAP untuk dua sub program,sekaligusjuga disusunmekanisme kerja dan agendakerja, serta keluaran dari kegiatan ini. Kegiatan analisis ini, yang dikoordinasikanoleh Bappenasdalam prosesnya,juga melibatkan instansi terkait seperti BadanPusatStatistik (BPS) dan KementerianPemberdayaan Perempuan(MenPP).
PROSES PELEMBAGAAN
ANALIS$ GENDER DALAM PEMBANGUNAN KESOS
Tujuan kegiatanini difokuskanpadaupayauntuk memperkuatstaf DepaftemenSosialdalam melakukananalisisgender'telhadapplogram-plogramyangadasebagaibagian darikegiatan proses pengarusutamaangender. Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai adalah mengintegrasikanpefspektif gendef ke dalam program-programyang terkait dengan sosialuntuk Repeta2003. Menyadariketerbatasan-keterbatasan pembangunankesejahteraan yang ada, terutama yang berkaitan denganketerampilanuntuk melakukan analis gender kegiatantahap kegiatananalisisgenderini adalahpadapelaksanaan iecarabenar,penekanan demi tahapdan memahamimaksudnya.Diharapkandi akhir kegiatandua sub programanak dan kemiskinan pada Repeta 2003 sudah berperspektifgender. Sebagaisebuahproses, kegiatan analisis gender ini dimaksudkan sebagai learnirtg by doing untuk penguatan kapasitasstaf DepafiemenSosialRI dalammelakukananalisisgender.BadanPelatihandan SosialRi yangmemiliki unitSosialsebagaiunit penunjangdari Departemen Pengembangan kegiatananalisisgenderini. unit di daerahdianggapstrategiksebagaipenyelenggara Suatu rencanakegiatansosialisasisekaligusadvokasiuntuk pejabateselonI dan II di genderdan khususnyamengenaikegiatan lingkungan Depsos,mengenaipengarusutamaan analisisgenderuntuk Repeta2003juga dibicarakan. Kegiatantersebutdiadakanpadaakhir Januari 2002, diikuti oleh selufuh pejabateselon I dan II Depsos' bertepatandengan kedatanganseorangpakar genderdari Filipina' Dr. Linda Miranda. Mengambil kesempatankedatanganDr. Linda Milanda, langsung dilanjutkan dengan semilokadua hari untuk anggotatim teknis dari ke-empatsektorterpilih (sosial,kesehatan, keluarga berencanadan lingkungan hidup) di Hotel Salak Bogor. Acara utamanyaadalah genderdan penggunaanpiranti GAP (alat menyamakanpefsepsitentangpengarusutamaan oleh Bappenas),sertamembahastentangalur analisis analisisgenderyang dikembangkan genderpida masing-masingprogramdari 4 sektortersebut. Untuk prosespenyusunanalur analisisgenderdalam bentukmatrik dilakukan beberapakali lokakarya bersamaempat sektor di Hotel Treva dan Hotel Cemara,dan disempurnakandi sektor masing-masing.Salah satu lokakarya yang diadakandi Hotel Treva menghasilkan dokumen Repeta 2003 untuk program PengembanganPotensi KesejahteraanSosial yang responsif gender.Kegiatan pokok yang tertuangdaiam Repeta2003 tersebutmerupakan besarankegiatan yang perlu dirinci. Lokakarya bersamadenganempat sektor berikumya diadakan di Hotel Cemara pada pertengahanJuni 2002, dengan maksud melakukan konsolidasipenyelesaiananalisisgenderdenganmemasukkankegiatanyang lebih rinci dan konklet dari masing-masingprogramyangdipilih. Pertemuanberikutnyadi akhir Juni 2002 di Hotel Millenium Jakarta,diadakanseminarsehar-i gender yang dilakukan oleh Bappenas. the state of the arts dari upaya pengarusutamaan Seminartersebutdiikuti oleh sembilansektor,diwakili oleh masing-masingfocalpoint-nya, yang menyajikanapa yang sudahdan apa yang sedangdilakukan di masing-masingsektor, iengan cerita keberhasilanmaupun hambalannya.Kelima sektor yang telah melakukan analisis gender tersebut adalah: Tenaga Kerja, Pendidikan, Kehakiman, Pertanian, dan Koperasidan UsahaKecil Menengah(lebih dikenaldengansebutan"MEJAC" singkatandari Manpower, Etlucation,Justice,Agriculture, cooperatives& sMD. Sedangkanempatsektor
PR2SESPELEMBACAAN ANALISISGENDERDAuM PEMBMGUNANKgsos
y_angpada saat iru tengah melakukan analisis gender adalah Sosial, Lingkungan Hidup, 1 Kesehatandan KeluargaBerencana. Dalam rangka konsolidasi_penulisan akhir dari kegiatananalisisgender,suatulokakarya diadakandi Hotel Novus, puncak, seramadua hari er 2002). Lokakarya ini lawal Septemb dihadiri oleh 3-5 ang}ota tim inti dari masing-masingsektor, Bappenas, Kementerian _ PemberdayaanPerempuan, dan fasilitator. peitemuan tersebut menghasilkan draft I "pada penulisan, yang kemudian dibawa ke peftemuan rokakarya sehari pertengahan September2002 di Hotel cemara untuk mendapatkanmasukandari seluruh anggotatim. Hasil dari serangkaianlokakaryatersebutadarahiraft II penulisan,yangakandibai,a ke Tim Pokjayangterfungsisebagaipengarah danjajaranpenentukebijakanliinnya di Departemen sosial untuk mendapatkan masukan.Berdasarkan masukan-masukun ,"rr"iut lapor.anakan diperbaiki menjadilaporanfinal dan siap dicetak. Program y ang Dianalisis. Mengingatwaktu yang tersediasertapemahaman konsepgendermasihbaru bagi sebagian besarstaf di l)epartemensosial, sertabanyaknyasub-subprogram/kegiatan(adaslbanyak 32 program)maka disepakatiuntukmembatasiprogramyangakandigarap. pihak departemen memutuskanprogramyang akan digaraplebih dulu untr-rknepeta zb03 adalahprogram PengembanganPotensi KesejahteraanSosial dengan 2 (dua) sub programnyayaltu kenriskinandan pemberdayaananak terlantar(termaiuk anakjalanan). p"*ilihon'progru* tersebutdidasarkanataslima prioritas programDepartemenuntuk menanganipermasalahan sosialdampakkrisis yaitu: kemiskinan,kecacatan, ketunasusilaan, keterlantaran dan korban bencanaalam/sosial.oleh sebabitu pelaksanaan analisisgenderuntuk Repeta2003 ini, diawali oleh unit-unitdi DirektoratPelayananSosialAnak dan DirektoratBantuanSosial Fakir Miskin dan Direktoratpemberdayaan KomunitasAdat Terpencil,yang mempunyar kegiatantergabungdalam program pengembanganpotensi KesejairteraanSosial. program tersebut akan dipakai sebagaientry point unruk proses pengarusutamaan gender bidang kesejahteraansosial dan penguatankapasitas staf DepartemenSosial dalam melakgkan analisisgender. Program Pengembangan Sistem Informasi Masalah-masalah Sosial yang juga t91pl" dilakukan analisis gendernyapada Repeta 2003, bar-udalam taraf penyusunun,"n"uno kegiatannya.
t Bappenas, sampai dengantulisan ini dibuat, aelahmelakukananalisisgenderdi 9 sektor pembangunan menghasilkan32 program pembangunanyang responsifgender.
PRosES PELEMBAAAAN ANALISlS GENDER DALAM PEMBANGUNAN KESOS
Keteladanan (B est Practices) KerangkaLegal o
Dikeluarkannya SK Mensos R.L No. 07/PegHuk/2002,tentang Pokja Sosial. GenderBidangKesejahteraan Pengarusutamaan
o
DikeluarkannyaSK Kepala BalatbangsosNo. 0l/PPJ/KSM/l/Tahun2002 tentang dibentuknya Tim Teknis Pokja PengarusutamaanGender Bidang Sosial. Kesejahteraan
o
Instruksi Sekletaris Jenderal kepada seluluh unit operasional untuk melaksanakankegiatanyangresponsifgender. untukFocal Point di daerahterutamadi Pusdiklatdan SK KepaiaBalatbangsos genderdi daerah. sosialisasi Balaiyangakanmelaksanakan
o o
Sosial serta PotensiKesejahteraan Dua program yaitu programPengembangan Sosial yang program PengembanganSistem Informasi Masalah-masalah if gendersudahmasukRepeta2003. re
Anggota Tim Anggotatim dibedakanantaraTim Pokja dan Tim Teknis.AnggotaTim Pokja terdiri dari para pengambilkepurusandari pejabateselonI dan II. Tim Pokja ini berfungsisebagai Panitia Pengaralt(steering cttmmittee).BebelapaeselonI yang tidak termasukdalam Tim telsebut diwakili oleh para SekretarisDitjen dan SekletarisBadan yang tercantumdelam suratKeputusanMensosatauKepalaBadan. terdifi dari pejabateselonII, III, IV dan anggotanya Tim Teknisberfungsisebagaipelaksana, dan dari unsur peneliti, widyaiswara,perencana(Bidang Program dan Informasi) dari seluruhunit EselonI unit operasional. Keterlibatan unsur perencanadianggapsangatpenting, karena terkait denganperencanaan progfam dari unit operasional,dimana mereka akan merancangprogram yang berada di programsudah lingkup pekerjaannya.Dengandemikiandiharapkansejaktahappefencanaan, program gender.Demikianjugakeinginanuntukmelibatkanpenanggungiawab berwawasan dan pelaksanaprogramdalam kegiatananalisisgenderini. Oleh karenaitu semuaunsur ikut terlibatdalam di lingkunganunit.operasional sekretariat perencana dari masing-masing Tim. DengandibentuknyaTim Pokja dan Tim Teknisyang terdiri dari unsurpejabat,pengambil keputusan,perencanapada lingkup struktural serta dari unsur pelaksanadan pejabat karenadiharapkandapat dianggapsangatins1rumental, fungsional,padalingkupoperasional, informalmengenaikegiatan salingmengisi. MisalnyamelaluikeduaTim tersebutsosialisasi kepada genderdiharapkandapat dilakukandalam berbagaikesempatan pengarusutamaan pertemuandan pelatihan para pejabatstrukturallainnyadan pelaksanasetiapdiadakannya kepadapetugas.
lJ
<
PR2SESPELEMBAGAAN ANALtstsGENDERDAAM pEMBANGUNAN KESos
Dalam kenyataannyaterdapathambatanyaitu kurang intensifnyapertemuanantaraTim pokja dengan Tim Teknis dalam melaksanakanproses pengarusutamaan gender. Hal ini dikarenakanpadatnyakegiatandari masing-masing anggolaTim khususnyaTim pokja. Untuk menanggulanginyamaka kegiatankonsultasisecaraformal maupun informal antara anggotaTim Pokja danTim Teknis retapdilakukan.
Belajar Bersama Pada awal kegiatandiadakansemacamassessment mengenaipengetahuandan pemahaman mengenaikonsep gender dan isu yang berkaitandengannya.Hampir semuaanggotaTim Teknis mengakuisudahmendengartentanggenderbahkansebagiansudahada ying paham dan pernahmengikutipelatihan-pelatihan analisisgender.Akan tetapihampirsemuaanggota tim merasapengetahuandan keterampilan1'angdipunyainyaitu masih terbataspadawacana. Belum ada pengalaman dalammelakukankegiatanlangsungdenganprogramnyata. oleh sebabitu para anggotatim merasaantusiasuntuk terlibatdengankegiatananalisisgender untukRepeta2003 yangdikoordinasikan oleh Bappenas ini. Dalam kenyataannya, potensi selamaproseskegiatanmenganalisa programpengembangan Kesejahteraan SosialuntukRepeta2003,tidak selaludapatdihadiriolehseluruhinggo,o,rm Teknis secara lengkap. Berbagai alasan teknis yang mengganggukebersamaantersebut sepertimisalnya:kesibukanrutin, menghadirirapat,adanyarestrukturisasi, adanyasebagian anggotayang mengikuti jenjang pendidikan,kadangjuga terputuskarena adanyaanggota yang haruspergi ke lapangan.Kadang-kadangsebagiananggdtadari satuunit karenaalasan tadi kemudiandiwakili oleh orangyang berbeda-beda sehinggamengalamikesulitandalam konsistensikarenaberkaitandenganmateriyang telahdibahassebelumnya. Sebagaigambaranproses penyusunanalur analisis gender denganmenggunakanGender Analysis Pathway (GAP) dilakukan denganalat bantu berupamatriks yang harus diisi satu per satu. Matriks tersebutteldiri dari 8 (delapan)kolom yangharusdiisi: (l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
KegiaranPokok DaIa PembukaWawasan Isu Genderdalam Kebijakan Isu Genderdalam KegiatanInternalLembaga Isu GenderdalamPeliksanaanKegiatan ReformulasiTujuan RencanaAksi Indikator.
Banyak kejadianmenarik selamaprosespengisiankolom-kolomtersebut,yang kadangkadang membuatanggotatim merasalucu sekaligusmalu, malu karena padi awalnya sebagianbesarmerasasudahpahamtentanggenderbahkanadabeberapaanggotaTim Teknis yang sudahbeberapakali ikut pelatihanmaupunsosialisasi.Akhirnya Tim menyadaribahwa "mengisi kolom demi kolom tersebut" itu tidaklah mudah. sebagai contoh, ketika Tim mencobamengisi kolom ke-2 tentangData Pembukawawasan,satukali pertemuanternyata tidak cukup untuk menyelesaikankolom tersebutkarenabetapasulitnya mencari data yang dapatmembantuanggotatim memahamipermasalahan secarautuh. Tidak kurang dari 4 kali
KESOS PRoSEsPELEMBAGAANANALISISGENDERDAUM PEMBANAUNAN
pertemuandiperlukanuntuk satukolom saja,itupun setelahTim Teknis dipecahmenjadidua yaitu menjadi Tim Kemiskinan dan Tim Anak. Cara lain yang ditempuh oleh Tim Teknis yaitu dengan mengadakanpertemuanberkala setiap Hari Kamis dengan fasilitator agar perkembangannya terpantau,dengancatatananggotaTim Teknis yang terdiri dari dua tim kecil tersebutharusmengadakanpersiapandenganmelakukankonsolidasisetiaphari Rabu. Demikianterusprosesyang dilalui, tahapdemi tahapdicobasampaikolom-kolomtersebut dapatterisi denganbenar.Jika dilihat dari rentangwaktu yang dilalui, maka setidaknyaada 16 kali pertemuanyang dilakukan. Setiapkali tim menghadapikesulitandicoba dicari denganbantuanfasilitator. penyelesaian di antaraanggotatim, ataujika perludiselesaikan dilakukan di luar kantor' Bcbcrapa Mengenaitempat, pertemuanTim kadang-kadang di luar kantor, sehinggalebih mcmungkinkanbokerja dan pertcmuandiselenggarakan berdiskusisertaberbagiinformasidalam tim yang utuh, scsuatuyang sangatdibutulrkan dalam keseluruhanproseskegiatan, Dalam pertemuandi luar kantor terscbut,seperti selamadua hari, Tim Teknis dapatbeke{a misalnyalokakaryaintensifyang dilaksanakan dengau lebih konsentrasidan dengan target yang jelas. Lokakarya tersebutbiasanya lainnyasehinggaTim Tcknis Depsos dengantiga departemen dilaksanakanbersama-sama Proses seperti ini, dapat berinteraksidan mgmbagi pengalamandan penanganannya, Tim, sangatbermanfaatkarcna meskipundampaknyabervariasiterhadapmasing-masing memudahkanpenoapaianpemahamanserta kcterampilan menggunakanGAP untuk yangdirasakanolehanggotatim' yaitu pada Meskipundemikianadakesamaan menganalisa, umumnya merasa pemahamanmcngenai konsep gcndor serta keterampilan melakukan mengikutikcgiatanini. Hal ini dapat analisisgenderderiganpirantiGAP meningkat,sesudah tcrlampir, sobagaimana hasil self-assessnxent dibuktikan denganmelihatdokumen-dokumen
Mekanisne Kerja Secara organisasidi lingkungan DepaltemenSosial belum ada struktur khusus yang gcnder, sehingga Kepala Pusat PengembanganKetahanan menangani pengarusutamaaR SosialMasyarakatditunjuk sebagaipenanggungjawab kegiatanini. Dcngan dukungandari Sosial salahsatu proyekGenderyangadadi SekctariatBadanPelatihandanPcngembangan tangtatr yang ditempuh antara lain mcngadakansosialisasikepada UPT Depsos untuk dijadikan sebagaifoeal point PUG di daerah, Untuk kelancaranmekanismeke{a, dalam suaturapat di btrlanDesembcr2001 diusulkan agar suatuSuratKeputusan(SK) Mensosmengcnaikegiatanini dapatditerbitkan,Dengan demikiananggotatim dapatbekerjadenganbobot legal dan terlembaga,Lebih-lebihlagi karenakegiaianini akandilakukansecaraintcnsifdcnganmelibatkanstaf dari unit-unitlain dalam lingkungan intemal Departemen,Respon dan dukungan dari Departemen,sangat positif, Tercermindari dikeluarkannyadalamwaktu singkatdan secaraberturut-turut(Januari itu adalah Surat 2002 dan Februari 2002,) dua Surat Keputusan,Kedua Surat Keputr.rsan GenderBidang tentangPokjaPsngarusutamaan KeputusanMensosRI No, 07/PcgHuW20Q2, No, 01/PPJ/KSM/liTahun Kesejahteraan Sosial,sertaSuratKcputusanKepalaBalatbangsos GcnderBidangKesejahteraan Tim TeknisPokjaPengarusutamaan 2002tentangdibentuknya Sosial.
16
PR2SES PELEMB^GAAN ANALISIS GENDERDA^M PEMBANGUNAN KEsoS
Mekanismekerja lain yang disepakatiadalahperanlangsungdan aktif yang harusdimainkan oleh Tim Teknisdalamkeseluruhan proseskegiatanini, denganbantuanfasilitator.Dengan cara demikian, selain menciptakanrasa tkepemilikan' yang lebih besar,diharapkanproses pembelajaranakanlebih intensif. Komunikasi dengan fasilitator selain melalui pertemuan-pertemuan rutin ataupun yang bersifat ad hoc, bertempatdi DepartemenSosial RI Jl. SalembaRaya No.2g Jakana, .Juga memanfaatkankemajuanteknologi komunikasi sepertimisalnyae-mail, yang dirasakanikut membantukelancarankomunikasi. Kendala Di tingkat individu: o
pemahamanmengenaikonsep gender belum merata,demikianjuga dalam aplikasinya.
o
partisipasi anggota Tim Teknis dalam pertemuanrutin kurang lancar diakibatkankesibukananggotatim dengan tugas pokok serta fungsinya masing-masing.
o
wawasanserta wewenanganggotatim tentangprogramDepsosdan gender masihterbatas,
Di tingkat lembaga: o
belum ada sfuktur formal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta wewenanguntuk menanganipengarusutamaan gender.
o
masih adakerancuandalampemahamanpendekatanWID dan GAD. konsep gender, yang sering masih rancu dipahami sebagai ,kodrat, atau 'masalahyang adaurusannya denganperempuan';
o o
keterbatasanpadaperangkatpendukungsepertidatadan infbrmasi sertatenaga r ahli di
Agenda Kerja selain bertujuanrnenghasilkan Repeta2003 yang berperspektifgender,kegiatanini sekaligus bertujuan manperkuat kapasitasstaf departemendalam analisisgender. Kedua tujuan tersebut ditekankandi dalam agendakerja, bahwakesempatanmelakukananalisisgenderprogramterpilih Pengembangan PotensiKesejahteraan SosialuntukRepeta2003,juga di pakaisebagaientrypoint penguatan kapasitasstaf departemen dalammelakukananalisisgender,Sebabitu agendapeflama dalam kegiatankelompokadalahsosialisasitentangkonsepgender,perlunyapengaxlsutamaan genderdanbagaimana mengaplikasikan pilanti GAP, langsungdenganmemakaikasus-kasus subprogramkemiskinandan anak,Disada'ijuga bahwapemahaman mengenaikcinsepgenderdan pengarusuJamaan genderjuga diperlukanbaikbagiindividumaupunkelornpokdalamunit lainnya,di rrlarl|m leKnls.
PRoSES PELEMBAGMN
ANALISIS GENDER DALAM PEMBANGUNAN KESOS
Unnrk tahapawal dilaksanakanadvokasibagi para pejabatEselonI dan II termasukTim Pokja, sekaligus sebagaisosialisasidari kegiatan analisis gender program-FogramPembangunan KesejahteraanSosial untuk Repeta2003. Perlemuanserupaberikutnyadimzrksudkansemacam laporankemajuandari apayangtelahdilakukanolehTim Teknis. Peftemuantersebutdiadakanpada BPS, SosialRI, Bappenas, akhirJanuari2002yangdiikutiseluruhpejabateselonI danII Departemen danMenPP,bertepatandengankedatangankonsultanGenderdari Filipina, Dr. Linda Miranda. internal.Dari catatandua denganTim Pokja,masihadaresistensi-resistensi Dari duakali pertemuan gender.llal lain masihdi sekitarkonsepgenderdanpengarusutamaan kali peftemuan itu resistensi adalahhasil analisisgenderyang dilakukanoleh Tim Teknis masihbelum optimal dan belum acuananalisisgender.Realitasnya kurangvalidnyadatayangdipakaisebagai sempumadiantaranya demikiankarenadatayangterpilahataupunyangmengarahpadaanalisisgendersukardidapatkan. Namundemikian,Tim Teknistelahberusahaseoptimalmungkinuntukmenganatsisgenderdengan bertitik tolak padadatayangadayangdianggapvalitl.
BAB 4
PENERAPAN ANALISIS GENDERDALAM PEMBANGUNANKESEJAHTERAANSOSIAL Dari 4 (empat)program pembangunankesejahteraan sosialyang tercantumdalam propenas 2000-2004,yang dijabarkanke dalam Repera2003, dua dianraranyatelah responsifgender, yaitu (l) Program PengembanganPorensi KesejahteraanSosial, dan (2) piogram Pengembangan Sistem Informasi Masalah-masalah Sosial. Disepakatioleh rim untuk melakukananalisisgenderdenganbantuanpiranti GAp atauGender Analysispathway pada programPengembangan PotensiKesejahteraan sosial (LampiranNo.l). programtersebut mempunyai2 (dua)subprogram:(1) kemiskinandengankegiatanpemberdayaan perempuan rawan sosialekonomi,keluargafakir miskin, komunitasadatterpencil,dan (2) anak untuk kegiatan:anakterlantar,anakbalita,anakjalanan,anakkorbantindakkekerasan, anakcacat dan anakkorbanpenyalahgunaan NAPZA. Analisis genderdilakukan untuk masing-masing sub programtersebut.Hasilnya adalah Policy outlook danPlan of Action (PoPJ sebagaimana tercanrumpadaLampiran2 dan3. 4.1
Analisis Kebijakan dan Tujuan
Proses analisis dimulai dengan mencorrnatidad perspektif gender kebijakan umum pembangunankesejahteraansosial yang ada di Propenas2000-2004dan RencanaStrategis (Renstra)DepartemenSosialuntuk programPengembangan PotensiKesejahteraan Sosial, khususnya untukdua sub-program yaitukemiskinandananak,antaralain: o o o o o o o o o o
Peningkatanprofesionalismepelayanan sosial; Peningkatan danpemerataan pelayanan sosialyanglebih adil; Pemantapan pelayanan manajemen sosial; Peningkatan dan pemantapan peranmasyarakat; Perbaikanrumahdan lingkungandi tanahlegal; Relokasirurnahsusun; Pembentukan KUBE; Bantuanpengembangan usaha; Pemantapankemitraanusaha;dan, Seperangkat peraluranperundang-undangan tentangpembangunan kesejahteraan sosial.
Tujuan kebijakanuntuk masing-masingsub program adalahsebagaiberikut: Sub program "kemiskinan": o Meningkatnyakemampuan,peranandan kedudukanperempuansebagaipenyangga penghidupandan kehidupankeluarga serta berperanserta dalam berbagai usaha keseiahteraan sosial.
PENERAPAN ANAUSIS GENDER DALAM PEMBANGUNAN KESETAHTERAANSOSIAL
o
o
Meningkatnya taraf kehidupan dan penghidupanfakir miskin yang memungkinkan dimilikinya kemampuandan peluang untuk mengembangkantaraf kesejahteraannya secaralayak dan bermaftabat. Meningkatnyakomunitasadat terpencilyang lebih sejahteradalam aspekkehidupandan penghidupan baik jasmani,rohanimaupunsosialbudayadalambingkainegarakesatuan RepublikIndonesia.
Sub program "anak": o Terjaminnya kelangsunganhidup, tumbuh kembang dan perlindungananak sehingga anakdapattumbuhkembangsecarawajar, baik jasmani,rohanimaupunsosial. o Terjamin dan terlindunginyakelangsungantumbuh kembang anak baik sosial, fisik, maupunemosional. o Terjamin dan terlindunginyahak-hak anak untuk tumbuh kembangsecarawajar, serta terentasnyakehidupan anak jalanan sesuaidenganharkat dan martabatmanusiayang berkeadilansosial, o Pulihnya kembali harga diri, rasa percayadiri sertaterlindunginyakelangsunganuntuk tumbuhkembangsecarawajarbaikjasmani,rohanimaupunsosial. Seperti halnya dengan pendekatanpembangunanselama ini, tujuan kebijakan program tersebutdi atas,kecuali satu yang memangdikembangkanuntuk spesifik perempuan(WID) bersifatnetral,tidak adamaksuddiskriminatif.Akan tetapihasil kebijakandan programyang dilancarkanselamaini, masih memperlihatkankesenjanganyang rnerugikanperempuandi hampir semuasegikehidupan(Sumber:Statistikdan Indikator GenderyangdikeluarkanBPS kerjasamadenganUNIFEM dalam5 tahunterakhirini), Para pengambil kebijakan mendapattantanganuntuk memastikanapakahkebijakan atau dan laki-laki. Sebabitu analisis programyangdibuatitu memberikeadilanbagi perempuan gender menjadi amat penting untuk digunakan ketika mengembangkankebijakan dan program,karenaadanyakenyataanbahwaantaraperempuan keseluruhanprosesperencanaan .dan laki-laki bukan sajaberbedadari aspekbiologis,tetapijuga dari perandan hubungan ini dapat berdampakbelbeda penguasaannya(hubungan gender). Perbedaan-perbedaan antarakeduanyadalammemperolehakses,manfaat dari kebijakandan program,partisipasi (dalam pengambilankeputusan),dan atau penguasaan (atas sumber-sumberdaya alam, sosial,politik).
4.2
Data Pembuka Wawasan
itu tercermin dari data pembuka wawasan yang memperlihatkan Perbedaan-perbedaan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki hasil intervensi dalam pembangunan kesejahteraansosial (Lihat Lampiran 3 - Matriks Analisis GenderProgram Pengembangan kolom DataPembukaWawasan)' Sosial(Kemiskinan), PotensiKesejahteraan
PENEMPAN
ANAUSIS GENDER DAUM
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kendala Melakukan Analisis Gender
4,3
o
Kesulitandalammemperolehdataterpilahmenurutjenis kelamin.
o
Kesulitanuntuk mendapatkandataakuratdan mutakhir.
o o
Kesulitanuntuk mendapatkandata,karenaletaknyayang terpencar-pencar. Keterbatasanhasil monitoringdan evaluasiataspelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosialdi lapangan.
o
Kesulitanmengakses datadari daerahdalammekanisme otonomidaerah,
Isu Gender
Keadaantersebutdi atasbisa terjadikarenamemangpenggunaan perspektifgenderdalam pcmbangunan masihmerupakanhal yang relatif bafu. Masih banyakorang,termasukpara pengambilkebijakan,percncanamaupunpelaksana,yang bclum memahiminyadan atau keliru dalam memahaminya, termasukmemahamikonsepgenderitu sendiri. Akibatnya, merekamenjadikurangpekaterhadapisu gender,Pemahaman yangkeliru mengenaikonsep gonder(Lihat halaman9) dapatmelahirkankebijakan,peraruranperundang-undangan dan programyangbiasgender. sebagaihasilnya,kesenjangan gendermasih tetaptajam,yang mempengaruhi kinerja dar.i intervensi program, contoh konket misalnya program rumah singgah yang tidak memperhitungkan kebutuhanyang berbedaantara(anak)laki-laki
PENERAPAN ANALISIS GENDER DALAM PEMBANGUNAN KESEJ^HTERAAN SOSIAL
dengantahun 2001 sebanyak,18.031KK. Ditargetkanpada tahun mendatangbantuan pemberdayaan keluargakomunitasadatterpencilini meningkat,termasukpemberianbantuan bagi KK perempuandari komunitasadatterpencil. Dalam menanganikemiskinan, diberikan bantuan kegiatan dalarn bentuk usEP, KUBE, pemugaran perumahan, perbaikan lingkungan kumuh dan pemberdayaanKAT' Pada umumnya kemampuan perempuan untuk mendapatkan akses sangat terbatas jika dibandingkandengankemampuanlaki-laki.Begitu pula perempuananak-anakterlantardan aksessejakdalamkegiatanseleksi,penyuluhansosial, anakjalananmengalamiketerbatasan jenis bantuansosial. hinggapenentuan bimbinganketerampilan, KUBE, USEP,dan bahwadalamhal pengelolaan Kenyataanselamaini juga memperlihatkan bentuk-bentukpelayanansosial lainnya, keikutsertaanlaki-laki lebih mendominasidalam setiap proses atau tahapankegiatan tersebut. Hal ini terbawadari fungsi genderlakiJaki (bapak) yang dianggapsebagaikepala (keluarga)sehinggapengambilankeputusanmenjad) domain laki-lakl Padahal manfaat yang dituju dari kebijakan program pemberdayaan perempuanrawan sosial ekonomi,keluargafakir miskin, komunitasadat terpencil dan anak terlantar (termasuk anak jalanan) adalah meningkatnya penghasilankeluarga dan gizi keluarga, dalam rangka menciptakangenerasiyang ber*ualitas;namun laki-laki lebih pelayanansosialtersebutbaik hasil memperolehaksesdan manfaatdalamkegiatan-kegiatan dan perempuan.Sebabitu hasilkegiatanpembimbingan USEPmaupunKUBE dibandingkan pendampingan kegiatanKUBE, USEP belum memberikanaksesdan manfaatyang sama antaraperempuandan laki-laki. Demikianpula partisipasiperempuandalam pengambilan keputusanmasihsangatsedikitdandianggapkurangpenting.
Kendala Belum adanya kebijakan yang mengharuskandilakukannya analisis gender mulai dari proses perencanaan,pelaksanaansampai dengan monitoring dan evaluasi. potensikesejahteraan Banyak kebijakan yang berkaitandenganpengembangan sisteminfotmasimasalahsosialyangbelumresponsif sosialdan pengembangan gender. o o
Belumcukupdipahamipentingnyadataterpilahmenurutjeniskelamin. Masih ada yang mempunyaipemikiran bahwa melakukananalisis gender ini hanya wacana yang tidak dapat di
tasikan di lapangan.
Kesenjanganlain masih banyakbelum terungkapkarenaketerbatasandata teryilah menurut jenis kelamin. Pada umumnya data yang tersedia dalarn bentuk jumlah, tanpa teryilah berdasarkanjenis kelamin. Walaupunsudahada instruksi pimpinanDepartemenSosial pada awal tahun 1999,yangberupaKeputusanMenteri SosialNo. 3611999tentangPola Pendataan Kesos berdasarkanjenis kelamin, namun kebijakan ini belum ditindaklanjuti oleh para perencanaprogram sebagaimanamestinya. Meskipun petugas pelaksanasesuai dengan
22
PENERAPAN ANALIS$ GENDER DAaM
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SoSIAL
instrumen pendataantelah mengumpulkandata terpilah berdasarkanjenis kelamin; namun dalam pengolahandan penyajiannya,data terpilah tersebut tidak muncul, karena telah dijadikansatu lagi, data yang terkumpulbukan sajadari Pusdatinrerapijuga dari unit-unit operasionallainnya. Hal ini berkaitandengansistemperencanaanyang belum memilahkan pemberianbantuanyang berbedabaik untuk lakilaki maupun perempuansehinggasemua disamaratakanpadahalkebutuhannyaberbeda. Tenagaprofesionalbelum cukup memahamipentingnyadata terpilah menurutjenis kelamin sehinggadalamprosesperencanaan yangberkeadilangenderbelumnyatanampakhasilnya. Pemilahandata baik untuk perencanaanmaupununtuk indikator amat penting dilakukan. Dengan demikian kebijakan program dapat diformulasikan secaratepat, dan juga dapat terukur sesuai dengan keadilan gender, yaitu keadilan bagi perempuan dan laki-laki memperoleh akses dan manfaat dari dan keikutseftaan dalam intervensi program pembangunan itu. Itu sebabnyasejak mengembangkan kebijakanprogram,perencanaan dan pelaksanaan, seringkalitidak didukung oleh data terpilah menurutjenis kelamin, kar-enaselamaini memangbelum ada kebijakanyang mengharuskannya. Hasilnyabanyakkebijakanseperti kebijakan programpemberdayaanperempuanrawan sosial ekonomi,keluargafakir miskin, komunitas adat terpencil, dan pemberdayaananak terlantar (termasuk anak jalanan), semuanya belumpekagender.Demikianpulahalnyadengankegiatanyarrgberkaitandengan pelaksanaanprogram pembangunankesejahteraansosial belum cukup didukung sarana./ piranti yang peka gendersepertimisalnyapetunjukpelaksanaan, petunjukteknis,pedoman umum, materi dan bahan ajarlpendidikandan pelatihan, kr.iteria pesertapendidikan dan pelatihan,pirantimonitoringdanevaluasi. Kesenjanganjuga dipengaruhioleh faktor sosial budaya.Kesenjanganpaftisipasi menurut jenis kelamin, baik proglam pemberdayaan perempuanrawan sosialekonomi,keluarga/fakir miskin, komunitas adat terpencil maupun pemberdayaananak terlantar (termasuk anak jalanan) lebih banyak dipengaruhi faktor-faktor sosial budaya yang berkembangdalam masyarakatantara lain nilai-nilai dan sikap yang dianut oleh sebagianbesar warga masyarakat. Lakilaki masih dianggap sebagai penopangekonomi keluarga, pengambil keputusan,sedangkanperempuansebagaiibu rumah tangga,meskipun banyak ibu rumah tangga sebagaipenopangekonomi keluarga ataupunkepala rumah tangga terutamadalam situasikrisis ekonomi saatini. Masih banyaklagi bentukkesenjanganyang diakibatkandari masih kentalnyastereotipegender,subordinasidan marjinalisasilerhadapkaum perempuan. Tetapi kenyataanini kurang diantisipasidalamprosespengembangan kebijakanprogramdan dalam prosesperencanaan. Fenomenalain dari anakterlantaradalahmunculnyaanakjalananyangsaalini diperkirakan jumlahnyalebih dari 59 ribu anakyangterdiridari 53,3ribu anaklaki-lakidan6,2 ribu anak perempuan.Dalam menganalisakenyataanini masih dipertanyakanapakah kecilnya persentasianak jalanan perempuanada kaitannyadenganbias genderdalam pendataan mengingat adanya kecenderungansterotipe gender yang menganggapanak jalanan/anak bermasalahidentik dengananak laki-laki. Jika demikianhalnyamaka lebih banyakanak jalananperempuanyang tidak terlayanidalamprogram.Penanganan anakjalanansaal ini baru untuk 26 ribu anak,itupun tanpamemisahkanperlakuanyang sepatutnyaberbedauntuk
PENERAPANANATIS IS GENDER DATAM PEfuIBANGUNANKESEJAHTSRAANSOSIAL
anak perempuandan anak laki-laki, karenakeduanyamemangmempunyaikebutuhanyang berbeda. Namun saat ini telah diupayakanuntuk memberikanperhatiankhususbagi anak jalanan perempuandenganmelakukanuji coba pembinaanbagi anakjalanan perempuandi wilayah Yogyakarta.
BestPractices Suatu program PengembanganSistem Informasi KesejahteraanSosial tengah dibangundan dikembangkanagar mampu menyediakandata dan infbrmasi secara baku, lengkap, akurat dan tepat waktu serta berperspektifgender. Data tersebut perencanaan keputusan, kebijakandanpengambilan dapatdiaksesuntukpenyusunan programdan anggalansertauntuk umum,melaluijaringanwebsiteyang telahada yangmelupakanbagiandarijaring yaitu www.Balatbangsos.net, padl Balatbangsos informasiDepsosyangberadadibawahkenda1iPusdatinyaitu@ Bertolakdari kenyataanobyektif sepertiyangdiperlihatkanoleh datapernbukawawasandi genderdianalisisdenganmelihatsecarakhususdari empatfaktor atas,maka kesenjangan yangditengaraisebagaipenyebab danpenguasaan) (akses,manfaat,keikutsertaan/partisipasi yangmenimbulkanisu langsung.Dari hasil analisisgenderjugaterlihatbahwakesenjangan serla genderitu bisa tersurat dan tersirat dalam kebijakan,persturanperundang-undangan, itn program.Bentuk kesenjangan dan pelaksanaan dalam keseluruhanprosesperencanaan bisa beragam,dari yang eksplisit,sepertiterlihat dari seleksidan kriteria peserta(yang mendapatpelayananatau latihan) sampaidenganyang implisit sepertiyang ada dalam Sosial, Kesejahteraan kebijakanyangnetralgender(PP No.42tahun1981tentangPelayanan tnprls No.3 Tahun 1996 tentang PembangunanKeluarga Sejahtera dalam rangka penanggulangan kemiskinan).
4.4
Reformulasi Kebijakan dan Program Aksi I
itulah suatu sasalankebijakan program yang peka gender di Melalui tah;pan-tahapan formulasikan atau di-refoimulasikan. Dalam (re)fonnulasi kebijakan program dinyatakan memberikankeadilanbagi pelempuandan lakisasarannya secaraeksplisityangnuansanya laki dalam memperolehakses,manfaat, keikutsertaan,dan penguasaanterhadapsumbermenjadi sumbet'.Karenaketidakadilandi keempatbidanginilah yangmembuatkesenjangan yangeksplisitini implikasinyaadalah(l) duaprogramaksidalam tajam. Denganpernyataan Potensi RLpeta2003 DepaftemenSosia'ltelah berperspektifgender(ProgramPengembangan Sistem Informasi Masalah-masalah KesejahteraanSosial dan Program Pengembangan Sosial) lengkap PotensiKesejahteraan Sosial);dan satu Kebijakan Program(Pengembangan denganRencana Aksi (Policy Outlook and Plun oJ'Action); (2) dihasilkannyasejumlah dalamhal mengurangi, indikatorgenderuntuk mengukurintervensiprogrampembangunan kesenjangan. mempersempitataumenghapuskan Analisis genderyang dilakukantelahmembawaperspektifgendertahapdemi tahapke dalam dan laki-laki. Dimuiai yangberkeadilanbagi perempuan keseluluhanprosespembangunan '24
PENEMP^N
ANALISIS GENDER DALAM PEMBANGI]NAN KESEJ^HTERA^N SoSIAL
dari perumusankebijakan (termasukmereformulasikebijakan yang sudahdan yang belum berwawasangender),sampaidenganrencanatindak dan indikatornya,harus mencerminkan cara untuk memberi keadilan tersebut.Dari analisis gender ditengaraidimana letak permasalahannya dan bagaimana pemecahannya melaluikebijakanprogramsertabagarmana mengukurnya.
BAB 5
PENUTUP Depaftemen Sosial telah memulai suatu langkah baru yaitu dengan melakukan genderterhadapsalahsatukebijakanprogrampembangunan.Melalui satu pengarusutamaan program ini, diharapkantelah terbuka suatu entrj point menuju usaha yang besar, yaitu pengarusutamaan genderdi bidangkesejahteraan sosial.Olehsebabitu, merupakansuatuhal yang pentinguntuk dipikirkan agar usahayang sudahdirintis dapatberkelanjutan, yakni gender di bidang kesejahteraansosial ini dapat berlanjut dan inisiatif pengarusutamaan terlembagadalam sistemyang ada,bahkanuntuk selanjutnyadapatdilaksanakantanpaperlu bantuanektemal. Berikut ini beberapa faktor penting yang dapat dipertimbangkanuntuk pelembagaan pengarusutamaan genderdalamlingkunganDepartemen Sosial.
Di tingkat SistemOrganisasi: o
Keteladanankepemimpinan.Sepertiterlihatdari dukunganpolitik yangdilakukansecara terbukadan konkret terhadapinisiatif pengarusutamaan genderdari pucuk pimpinan, para pengambilkeputusanatauyang sailtlevel dengannya;
o
Kebijakanpengarusutamaanyang eksplisit Contoh:dikeluarkannyaInpresNo.9 Tahun 2000 yang mengharuskansemuasektor untuk melakukanpengarusutamaan gender;SK Mensos R.l. No. 07/PegHuk/2002,tentangPokja Pengarusutamaan Gender bidang Kesejahteraan No. 0I/PPJ/KSM/1/Tahun Sosial;SK KepalaBalatbangsos 2002 tentang Tim Teknis Pengarusutamaan Gender;dan Instruksi SekretarisJenderalkepadaseluruh unit operasional untukmelaksanakan kegiatanyangresponsifgender. Targetyangdituju genderini, dinyatakansecaraekspiisit; dari pengarusutamaan
o
Tim Pokja dan Tim Teknis yang handal dan proaktif. Pembaharuanpengetahuan mengenaiisu yang berkaitandengangender,antaralain melalui pertemuan-pertemuan (internal maupun dengansektor lain dan ahli di bidang gender),dan membahasserta mengevaluasi pengarusutamaangender dalam proses secara periodik. Penentuan langkahJangkah,dibantu oleh pakar genderatau orang yang ahli di bidangnya(dari dalammaupundari luar departemen);
o
t)nit/Bagian yang bertanggungjawab. Sangatpenting untuk menentukansiapa,/bagian mana yang bertanggungjawab atas proses pengarusutamaan gender di Departemen Sosial (Focal Point). Disamping itu, dukunganpara ahli, termasukahli genderjuga diperlukan;
o
Sosialisasi dan Advokasi. Adanya Inpres, berbagai Surat Keputusanyang berkaitan gender maupun konsep gender itu sendiri, belum diketahui dengan pengarusutamaan secaramerata,terutamakepadamereka yang bertanggungjawab membuatkebijakan, perencanaandan pelaksanaan.Sebab itu pada awalnya, sosialisasidan advokasi diperlukan,termasuksosialisasiuntuk meningkatkankesadarangenderdan relevansinya
PENUTUP
gender untuk pelbaikan kualitas kebijakan dan analisis gender/pengarusutamaan et'ektivitaskebijakanprogram; 'menedemahkan' visi Peran Eselon1/. EselonII sebagaipengelolaprogramberperan parapengambilkebijakan(Inpres,SK MenteridanEselonI) ke dalamtujuanyangnyata EselonIi mengenaikonsep dan yangkiranyadapatdicapai. Oleh sebabitu pemahaman genderini menjadi sangat gender dan mengapaharus melakukanpengarusutamaan menentukan.Staf di bawahnya (Eselon III dan IV) diharapkan sudah dapat akan tetapitanpadukungandan asistensidari pimpinan, mengoperasionalisasikannya, 'ditinggalkan'; makainisiatifyangsudahdirintisini, denganmudahdapat Transpuransi dan akuntabilitas. Memper*uat sistem suasana transparansi dan akuntabilitas pengarusutamaangender dalam semua tingkatan. Dengan demikian menjadikondusifuntukmelakukansesuatuyangbaru,sepertiprosesmelakukan suasana gender; pengarusutamaan Terstruktur dalam sistem. TerlembaganyamekanismePUG yang didukung struktur prosespertemuan secaraberkala,menyusunpanduan, sebagaiwadahyangmemfasilitasi kinerja. Hal ini menyusunpiranti dan laporan sampaidenganpertanggungjawaban merupakansuatusistemberlanjutuntuk mekanismekebijakanprogramyang responsif genderberikutnya; Jaringttn informasi sistem. Tersedianyadata mutakhir dan efektifnya bank data dan informasi yang sudah berperspektif gender, piranti dan prosedur melakukan gender,keharusairmendepositdata dan informasi pada jaringan, pengal'usutarnaan informasisistemdan seterusnya; Masuk rlalam agendaDepartemen.Pengaru*ltamaangenderrnasihmerupakanhal yang baru, sehinggabelum belsifatrutin dan melembaga.Oleh sebabitu untuk sementara, atau sekelompokorang sebeiummenjadirutin dan melembaga,diperlukanseseorang jawab untuk memastikan (dapatdari Tim Pokja atau Tim Teknis) yang bertanggung gendermasukdalam agendaDepartemendi bawah koordinasiBiro pengarusutamaan Contohnyadalammembuattargetuntuk Repeta2003 dan Repeta2004, Perencanaan. perencanaan; Tim PokjadanTim Teknisdapatberperandalampenyusunan Membangunjaringan kerja denganstakefutlders.Institusi pelaksanadi lapanganharus baik di tingkatpemikir dan pelaksana sudahmengetahuiGAP sehinggaberkelanjutan dengan membangunjejaring kerja dengan mengadakanpertemuanberkala di semua propinsi yang melaksanakanprogram-programDepartemenSosial dengan menunjuk focal point di daerah; Monitoring dan Evaluasi. Mengikuti sistem yang ada, hanya memasukkanperspektif gender,denganmenekankanpada apa dampakintervensiplogram terhadapperempuan dan laki-laki. Monitoring dan evaluasi juga diberikan pada proses jaiannya genderdi Departemen.Hasilnya secaratefatur harus diinformasikan pengarusutamaan genderdi Departemen' atasjalannyapengarusutamaan padaunit yang bertanggungjawab untuk dibicarakandenganTim Pokja;
28
PENUTUP
o
Kesiapansumberdayadimasing-masing unit operasional dalam bentukkegiatanyang lain selainprogramanakdankemiskinanagarterjagakesinambungan.
Di tingkat Individu: Perluasdan perkuat Tim Teknts. Untuk operasionalisasinya, sebaiknyaanggotaTim Teknis diperluas,sehinggatidak hanya yang mengkhususkan diri pada isu anak dan kemiskinan. Diharapkan sebagai perencanaprogram di Pusat maka setiap unit jawab padasetiapprogrammempunyaitim teknissen
29
'r'fi
f R ( P.,k
- ( ' " ) < / At
LAMPIRAN 1
MATRIKS RENCANATINDAK PROGRAMPEMBANGUNANNASIONAL REPETA2OO3
7:A.O
I
n
t/^
rro'{
at
\
z E= 'EY':'
N H
g ggs g gs ig.i aa3igg i iu igs, F
z
Bi il
lI i:
ii
#'€"eEsaEEs E$$g=?; e*g€i €i-u*EE,
gE€s E3E sEi EE iEiFEiE Eg s€EE€Eg €igi6 gE gg gEi gg;Fags g$s S;eea5: EggF sgi EE
iF
:ii::::: a:;:.=: iti::tit:::
rlld i* 5H ^eP
:!=
b€ {* flbtLr
lntl
i6
€H € 99E
.E..9 E E*i' ix& ca ?CE
s &-d b g -E-E s
E A; F € E9F S+
3i$5$e
F
i N
rH FF 5:
s4
X 6 E
!
z
1
EE E .qE3 i E+ 3
Z
iA! <, i :
s € E
€N= E?.8
ezv
e
:-
6
-4 -e:;
e -d
-F
iq
p4
z= i.i ggt EE
F"€ g€
A d . E Eq I
g4
*E &'
F E ig €Ee:sg*
I Etr
{
9F E=
kg
A
ftE
.gF t e= a
E-v egF *U
E E E . i EE ;
* = EE ^ H ; 1 E EE E #i i ;
a^o
g.E E *E I
st pEEEe E*$€g E$
:7=
Ei bEegEa-iiz,F5?
#*-
h
xE 6S0 : E
ge$
peE uEE fi;EHre'u eH
E
t
EFA
9r
9.q
* $
E8E
l9rdeR
il
E:re? F1;€E iEr ica-. eE, EE F!
F
g€E flEEEE EqgEi €g€IgiEE
*c
auE
€ gE-j
ss 'E€
gEEESE EE€Eg E$E $E EiEiE EEEEa i gEg{ g€FEE ga€€E E€B €€E B€€EE€ a:90;
*
3E
19
=
99
5
I
P
i
o{
'6P
I
cE
;
>E
H EABE
;
l . EE i
.i
E
e d? F6
ix
z.::::: En f
>;
F 9€ F": g,E!H-! F 3€ F 3
ll.ttttl.r
:ld
I'j,i
I Fu€asgiigiE i€;,i3EEEi$gngg E!€ ir E,i E; jE l' $ssg ssFg E€Eg= E;*ga EF IE t? E;
*9 s c
g E-E i.!F*
! :
5g
5
€E
Er
e!9
It : :l.r t:H
l ,lsi E s ,:l€ E 5X 2E
E
r-"6n:
5;eE ;;
c'4
;,:"9
li EE E"?
Fi
z-Z
S i-?{ o;!:
#3. LE.E:
EE! EHEeEF
j6i.i+hod
d\dts
*F
Hl .e* ig{ua*E l',,.
ti: lil IL
lBr t€ Fr d
e,
=fr4
:::1';,:g :ti:li : 4I s
e
*s
*.aZg,a
gi E*EEg$E
iFsgg€t i fe'ut aEig iFgg ilgeFg;€Hg,g g€fag$g acEgu E.eEgsF FS€E il'sa;sgg;iEsg !gEHEEJ Egie;EE ieAEE iHga; ii
4 = t; E E i , r
Eq €€ HFEfE
,il,i;l
j6idi+d
:':!= aa= F.0.
FF
sr bf rf
X!; E:
E
ts-9 s1 fJ33
;;f
zl
5
x{ t r ts5
E.r e
:
d :
:i{ti
F" N
d
F c
+
i-a
3.
4
!
Ei
"
t r
: e
€ E * Ug B. 3 E Sg. : F tE - - - r €; 4E? ; .E ,EF 4U E' 9E E;J
E
z
AB€g5EH EE EE FE 5: SJE
gE3* EPEEg
F g
F I
F
t r
F
C
q
qioiEi
gEEEEig geEiEa igEe sE? ESEE ggggEgEEiE€ giEEg FgiE E$ E$EEES$
F
6
tr:.. EN E:< c*z
FE .EE
s:t
if
.,.4,
Ir i5
,N E
F
E,E*ii=
Al
;d,i
N
F.FE E E E
F
E " E E E!
r
9r
i
E
:
H E H }B E
2
E
&"
S A5 ; FPEF g F E E E i 5 ;E o?a? a.? .E
!;Ac €5 s s
z
9;65
ts-E
d
!!
;,8 E B F_cEE
ff f= E, iae* : E E . E , P 3 ,F C F H
M
j.iai*
=E"
a
EE€fr E;€ "E t E*! i 3E;: E
EEStr EEl;= F
F
,gi: EIf lE €:E gE:flE
i€iEE E gAaFa iif iEa= ; C . EE . g : E . E: E 9 E jaidd
F,i a2
HE= * F:d
7)*
i;.t i E
tj
is !
:E:.
LAMPIRAN 2
MATRIKS ANALISIS GENDER PROGRAMPENGEMBANGANPOTENSI KESBJAHTERAANSOSIAL(ANAK)
g
:,i,1
s,r 5 E E 5E.:--I
I
i f E: s
9 !
E
.2 q
q,*
!"8:
5*.iZ
E;
€
{ + i rd iHFE H €;E E
I FEE."
8':E
E e, =
\
se
-F.E; :€:i
&[E
E *= \==
iig'? EeegEag i*'ci*5? FgEga* ;eeiii ,:ii
I
-a 7 r 3E
i*gCs:€it$e
a
'6.
Ii-il :j-iE*$Es*cgs €:. g?Fag*r i"ge-€sae 2,1:l
d"s
'1t
ggf;tEggggg 3Eg i ;E€,;rs** #;asFg
dr
,:111:l
::rlli;,
E= g'3 iF=c5-aga+t=
:.&::J < Zl E
t
FE z:-
ge?*, rcaEi E*€F:g f*Ee :eA, Ee;a giiA gJEEEc EEHEf, fflEEEEflgasFEE I'EE^;3a s3-!EEE
--l
..$
=- EE
B"E
lirii,,, iiirii
rill
::,Ei *
i.ia$!i!
'-
$I
eiEgBse ;ga€ag€se s$saEE a3sEs g= { * F e**
g
* = E = 3= e F x E " ^ E = *ljs* *E*€;aEliie€gzc $: €sigi -Frg6Ea *!i!;= 3Ee EEE t=siEiiEr
fin
Esgee t* €g:!-i,! il:*€5 i3l;: 3c?€Ra:: .44y NrEE;E FIiig:agiF€; sgEiEi f,tE?E EIEEI
i:till
'lii,lI
i ,is Pg,
H;;€aE€cl;Fi'fft€: E *ivEE
s
EtF..* :"8*iE
I
a'
(-
at
A
i
BsggE€*gaEs il ;aaeE* g€: e?eg;aFag ;Ei' ie?e* Fig3 ll
;
aX -(v,,,,, DV
q
82,
b
x <..: 6tr -r ':: :i,
'd
:
rjjir
=
iiiillr
V:O
",al lLE
d*:..', xs
F8
A
re:i:ia: l::.:]]]
*,
E ! q".-F !E E E E i€
Jr<
:|:z:
E2 FE z1
rii.
,lrii
!
P E :
E*i E u '&: E = z6 E HE D
L.6
9
E. E.;O
:;i..r.
'+,,:,:), : l :
v:
:4::::
s ,E:i
ll rEc E8, lg,gger 3$E Es; Esg::e*a, 3E
l:j a::aa::::
!f,,
=ag ;tEEEE '1Eu i i=i=i i? 5;E5HE
g?E t lEE ?3E s'E i'Ei;=E ;au =EE?-
uril j:iiiit
,=I Hi
ij:: :::::ir l
riill ,,i. iitiri
""EE-E.= ! sEuE, - sE*gE-
i::,'llli'
r[F 'lj
aEEl3CiE"E*F 535sEc* e5iiEF
d
I
'6-:
!AsS
i
'6;i
!:i
*
Z t s . E R E ] c .z&& E 9 E E . E E E E 3 E . € = T g E
E ,- 5 - r * E € c p E I
E: ilil Erc=Ecc;if, eig*,E,:=Eu n#i .:i3l XE€$gCa:t+* 5,p€ i:Ea
8:E€
s v)
't
",
t' 3n,i.i .'#E fr
lii;]tl g:,4 I
iiii;
!.o -<:H *:.!a
il
-:
li* i#xii
l:
l
ffir
ffi #$ --i ffi x\
ii+
:
-
',:2|::
g{ <::
;9oF
ii.i, :'::.:|..|:i
^::
.ioi
ag<
9.-
i
B
E i.Es
s
ia;E !a 3 EEEEFE ?rsg"eEEft *=3,
r;f,5;=FEF ;;s;iEEB; iFit ;fEecE=
FiE;E igE igE FEj, EEg lEsgEE{ ffis;g ;1-:L:i:lll ii*ii-i t: \i :a:
ll
:j:::::,: ,.1',,
ffi E,i
iEBEE{EggEiEe
2.:::
.,:,,..i
;,,i:1
'':'''',v :':' t ' : '2
'' 9' .:z3: :
=FsEaei5 ;iaEer{?
.,'i
iiiiiLn'iiirii .,.l
o *..1',.i IV. , ah
€
frz. t,
L A.i ae: ilj-:::::.:
::t:,.,,,.z :t,tl:il:ll:1 z
i.',
a$ iiiiili ;x ,l
il
,l i ir!i:i,rii
t.',,l.ltt! &l:l
::
,::2.
ilEi
EH i,$llt ll$:ti
ril
-F
*ir,i) :::,:Z rllll= :; v< r.{ :,ll,l:lrt
4=
.=
i
nEt
,t:;gE e -:;5sre*e e al;:E;I i.ii;iii sf+?igE, *€Eg?:EIEgi EgE;;tE gl r.t...'E€ {gaB nEFE€gg?flElEH s€;E f€F L
irlil
= E**
Ea*** .*o E=-$s=E-<*a
gtE l;* ;Eta5;,
rFgEg s;*ircI ti i-E$i* gEEEEE €EE?E i:+EEa3 EEE:E?A E*gEaFE 5 g E N iE T q t . H E € €A sE E EE d € E ! EE ! I E 8 . 1 9E
lljLij
fiffi
L
5 E-9 9E i
td E !q
E d .<"
* € isE
E =*3
EE., 'EFiE
gEE$5' ,EE-F :*Eege" "i€r:";ti3, gE+Ss"i+ *ac"EEEE :3EEE ;f;f +85!EE$ i 3 . 9 E B . e s , € 8 . 8 5 r d B - E 2 E E 3 - . . 3 - 3 _ 93 i 3 . € R B . 2 ::ijl
t:::.:
o
Y::l:
'c ,li-llljli 7, irii:::
6
ts
1",,4=, ,i:ifi
$ii
I
g3
:.H:::r J
z
i=.
Yg
rriiiiiilil H' ijl:"trtl iiiiiiili S,.,, 6
::::a:i1
;
F E z1 i-
,:i,i
:lt:|.
ti,i) z
v{ , IA I g
t::::::4
,i',1
i * qE^ E =;F=t Ei Eti* E;g,1; g€tiE$E€ g;€*s'iiEa:r i .,:::,.:fi E'ir;Ei=, 3 E=,
|:::::
r] l
< X ::::pz
*EE€ SaEiEEEEa 5EiEfEf Eirp€ai aAEE=
ffi
SRK$s
'.
i..iiijiiiiililil I
,i,'f;, E ,; z: :::
.'gI
:+
ii:$Lil ilil$rt
3il
E... q
fra 'iii#rjlfli iijjiiiilt
'd ;L
:::illlitl
E
u
iN
siT
,ErH EE
e3 il
L
iililiiii iLltiii:l
L. Ii
rllr+1 '|+,:::
iijillli .i
iti lt'
jili:::.
es;=siBc [;e*egaB r3€a,
lilliti lll ;,:: i:l::
=,' ::rl:i:l
;iriiil ,i;:I
'
a;sga 9E* E5€gE ec3tsiEtE
l .',.ri.g ii,Tiiii EH.r .:
J6i
LAMPIRAN 3
MATRIKS ANALISIS GENDER PROGRAMPENGEMBANGANPOTENSI KESEJAHTERAANSOSIAL(KEMISKINAN)
E,n+4A
Io-V (r*.tht)
l;','r ,
txill.iililL 'll!,
EosH
t EcE $;s =E:
C Aq.=
l@
ii:,.1 P3 z '* E€iE"f
,;:::;
:E ; -E ' c:e+ ==.* ii€= E;r ; Ee :E;Es*E"EE
;3i' E:is cFEE€iE"Fi#
6
x
*€'Fg? ;iaflgs s€E s?EEHga* sE' ;$€Egg
.l
3 z
,.,#:X 3X ' , r : : l l : , 1 1 .l
;c
E q FF, 'a
FFEEs FF;egEea3gEc ,FEEEEgEis
zA <;:, ::::::
q
i
:::::2
g?u ;g,j€E €Eu Agis*€€E'g s€Es€egEEi
*r
lii1'ri
ll iH dr
t
gg€Fg;i is€ fggB€' iFgei, sgEa $egea
.!l$ 2
!f.
f,g izE -
ffi
,ili',ii
f, i;re-'ei'i2ui*s*€E €€E;gE'EE
.z :d
-t ::<:]
i;EEsE r; EFa:E€r€rE se**lAgi;EE;€EFEE
i :Xi
gEs gc€;iE€€a aaga EEri$€gE$ E€ Egsigi!/t
$$ g aE E * iti
F'E E E c P q o E o E9
E; E ililEg EE 3Cs-e E'
='s
Ji::::i
r-[ E€A
lF'*
gic€E ;cE iiie3a;;
<:...! .Y;:;:::l ::l::::Z 1..
=g,$.${c ;" EEi$*8;uF-Es, ili;=tE€€
fa;rEE iEgEjE EE FEFgAerssEgifl EE
lnr
!
*V
'
O
>!/ frz x<
$
ERI
!
E-c
.Et- i1*;=." EEEFi ;EE€H*g
eiltsiFEe igigFtE!; 6
'd
o* !.; H:;ii, H;i.-.EF (,i
5
lililli I 1
zX E:
Fi
EE
d
'
Ese
sEE=,*=3;Ei3 ;i;g
EE;tiEtcera F€screF eEr raEAEsc FEEff*i
tfi
::if E E s
hEe€=E,,i
€€,4;E
g€af€ :,E€-u ia;e;= €;EE*€E*sFgE
$x
rE
{
e
:"riit,'l i E E
Zll ll:ii:! lill:j;!
il
,;i;iljiiiill iz iiiiii r{ iri
agE, fiE EgF AEuu' ?'€s$*agg ?'rgE x**$,
Y
tt
i.iii
E- * Ecs.i: =-€^ -;€cggErFEEsesn:ag ""
rrii:
*;
g*EfEuE?s gFgiggfr' i fiffgEEEE €EEE?=
:=
E
€-9
e-:E=
{l < .:::l z:'t:'l
*,,',""
z &
E
i*i€!
EsFgE Fa;EE cAEIItE rg€iEE$Fa
iir,
Y:,
F"E
r:c$=-[=-is*:]:E*i
'dE .gq
F"g
:i
e
- - *X
6E FE
E'e.H E5!i Pie Htic
ef,uF 5cE s,H*t*g;€
=
E+:!E.?-
vE:iEe!
a.i7+i.=.s
= nEE B - s :
a,Xl;,j 1V'
6
:::::! x 'ltiz V)
' E €i 1=,
'a
i 1'::r
il:iE
7 Z
C F
4.:4
5+;<
4;
ETEEiEg?€.gE
1a E.5[E EEgicr I :tr
iil
'ill' t { e a \riilr !::ill
:l
3 : z|7
nril$
rui
;dx
E
{
-E
2*3E
€P
5
c,F;Eig E:;; E:EqE E E + E E EA A = E F C € i € t Ees88g
Yr
il
]:e#6
iSEEeJ
3Egg $€i€eE:is;es aEe €augs
fl = k 54. i ..,..g.9,ues f€€t'eut ,.,,,,$
ErriEBE'gA $Eg5 EAE3 \\
E
::
g.s:.;
i
€5nE
'g H
d6YN r)\
gg i
ir
.F
t.:,i
frE
6
{rr ix
na :,lllitil li,li'$ ug3 g ri.i+!l
;t
z
N F;EE i.:.:l
i$ ;,4:;
iiiil lllltri tl zi,,
-F^
9-5
E EP
*A
#f;F F*r Eft
H
a
=
:::lrli
iT'
liN
rir:il
iltLl,
i$
j,', E iil
I i.iii.,3
. E6 . v
6-E*
LAMPIRAN 4
SURATKEPUTUSANMENTERI SOSIAL NO. 36/HUWL999TENTANG POLA PENDATAANKESEJAHTERAANSOSIAL
MENTERI SOSIAL REPUBIIK INDONESIA MENTERI SOSTAL REPUBLIK INDONESIA KEPI".TTUSAN NOMOR
, 36/tIlJK/1999
T ENTANG por-A PENDATAAN KESEJAHTERAANSOSIAL
MENTERI SOSIALREPUBLIKINDONESIA Mcnimbang
bahwaunnrk mengantisipasiproses pernbangunankesejahteraan sosialyurg berkembangsemakin cepar diperlukanmanajemen pelayanansosialyang andalyang didukung oleh kerenediaandara dan informasiyang balcq lenglsp, akurat dan tepat walctu;
b.
bahwa unn:k kaersediaan data dan informasi renebut oerlu dilaln*an upeya pengumpulan, pengolahan dan pelaporan administrasi data sebagai zuatu sisrem dan mekanisme yxrg teratur dan berkesinambungan;
bahwaunnrk maksudtersebut,dipandangperlu menetapkanpolr pendaraankesejahteraan sosialdalam suatu Kepu$san Menteri Sosial;
Undang.- nndang Nomor 6 tahun L974 tenrng KetencuanKetencua.'rPokok Kesejahteraan Sosial (Lenibaran N"gor. Tahrrn 1974Nomor 53, TambahanLembarar'.NegaraNomor
Mengingat
303e);
2, Undang-undangNomor 15 tahun 1997 rentang Statisdk pembaranNegaraTahun 1992Nomor 39, Tambahankmbaran NegaraNomor 3683); 3.
Kepuusan PresidenRI Nomor 44 Tahun 1974tentangPokokpokok Organisasi Departemen;
Keputusan Presiden RI Nomor 61. Tahun 1998 renrang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Deoanemen;
KepurusanPresiden RI Nomor t22/M Tah,,xt1998tenra.rg Pembenrukan Kabina ReformasiPembangunan; KepurusanMenteri SosialRI Nomor 16 Tahr:n 1984 tenrang Organisasidan Tata Kerja Kantor \Yy'rlayah DepanemenSosiaidi Propinsidan Kantor DeparternenSosialKabupaten/Kotamadya;
7. KepurusanMenteri Sosial N Nomor 27/TllJVl995remng OrganisasidanTata Kerja DepanemenSosial;
KepurusanMenteri SosialRI Nomor 23,/FI(IK./ 1996tenrang PolaDasarPembangunan Kesejahteraan Sosial;
KeputusanMenteri SosialRI Nomor 24/HUK,/1996 tenrang SistemKesejahteraan SosialNasional.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA
Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial sebagaimanatercafltum
dalambmpiran I, tr dan Itr Kepurusanini.
KEDUA
dimaksud Pola PendataanKesejahteraanSosialsebagaima.ra pada Dikrum PIRTAMA merupakan pedoman bagi semua jajaranpembangunankesejahteraan sosial dalam koordinasi Sosial. PusatData dan InformasiKeseiahteraan
:
Pelal<sanaanteknis lebih lanjut yzng berls,itan dengan pendataan akan ditetapkan tersendiri dengan Kepurusan MenteriSosid.
KNEMPAT
:
Kepun.aanini mulai berlakupada.ranqgal diryqltan dTgan ketcrruanapabil*di ltemuoranbrn terdaparter..-tur"n d":'rm pcnaapanrrya alcan dibeftlkansebagairnana mesdnye
Dtctepkan di Jakarra Prda t-rnggal 6 Mei 1999
Mi:
\"1 \4I
$.n
\r*
' D A l - l A R S i A ll .l ,1 s c
SalinanKepurusanini disampaih.rkepadaYrh. : 1"
Negara Koordiaaror Eidang Kesejahreraan Ralryc dan peagenrasan Y*t.:. Kemiskinan. 2. MenteriDalamNegeri, KepalaBadanPusarSratisdk lam Glb.emur{ epalaDaeralTingkat I Proplui selrruh krdonesiaParaPejabarEselonI di linghrnguiDepand,en Sosial. ParaPejabu Eselontr di lindcunganDlparremeoSosial. Para Kepala Ka.rtor wrlqlah D.prn*,.r, sosial/Dinas Sosial Tingkar i serun:h 8, Parr Bupari,r$(dikoun,rdyaKepalaDaenh Trngka!tr seluruhIndonesia9. ParaKepalaunir Pelaksana Tel*ris Eselontr di lingJ$nganDepanemensosiar. tO.lffi$:lj" Kanror Depanun'enSosialKabuparen/DinasSosialTingkat tr seluruh 11.Kepala Baglan,Ta-lilal$ana.d'. Perpustalo:n Badan penditian d". peagembanga' Kescjahteraan SosialDepaninen Sosiri. 12, KepalaBagianDokumentasi&n Infon:rasiHuhr.r DepanemenSocial,
(78
s/'!r)
/
p4:
('Arr.n
lili,,,
N. h\
LAMPIRAN 5
SURATKEPUTUSANMENTERI SOSIALRI TENTANG NO. O7IPEGHUIV2OO2 KELOMPOK KERIA PENGARUSUTAMAANGENDER BIDANG KESEJAHTERAANSOSIALTAHUN 2OO2
M E N T E R IS O S I A L B E P U B L I KI N D O N E S I A
KEPUTUSAN MENTEzu SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 07 /PEGHUK/2002 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHIIN 2OO2 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
permasalahan genderdi bidang bahwadalamrangkapenanganan kesejahteraansosial, perlu disusunkebijakanPengarusutamaan Sosial; GenderBidang Kesejahteraan
Menimbang
h
upayatersebutdan pelaksanaannya bahwauntuk merealisasikan dapat dilakukan secaralebih efektif perlu dibentuk Kelompok Kerja Penger.rsutancaan Sosial; GenderBidang Kesejahteraan bahwa para pejabatyang namanyatercantum dalam lampiran keputusanini, dipandangmemenuhipersyaratanuntuk diangkat sebagaiPembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja StrukturaldanTim sertaSekretariat;
Mengingat
l . Undang-UndangNomor 6 Tahun 1974 tentang Ketenirran-
Sosial; KetentuanPokok Kesejahteraan Undang-UndangNomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai PenghapusanSegalaBentuk Diskriminasi TerhadapPerempuan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pro.eram Pembangunan Nasional(Propenas)Tahur,2000-2004;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 228M Tahun 2001 tentang PembentukanKabinetGotong Royong; 5. KeputusanPresiden RI Nomor 102 Tahun 200i tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi,SusunanOrganisasidan Tata Kerja DePartemen; 6. KeputusanPresidenRI Nomor 109 'tahun2001 tentangUnit Organisasidan TugasEselonI Departemen; 7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/I{UIV2001 tentang OrganisasiCanTata Kerja DepartemenSosial' : Memperhatikan "
Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Nasional' GenderDalamPembangunan Pengarusutamaan
MEMUTU
SKAN :
Menetapkan
PERTAMA
Gender Bidang Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan yangterdiri dari Sosialdengansusunankeanggotaan Kesejahteraan tercantum Pembina,Ketua, Sekretarisdan Anggota sebagaimana padaLampiranKeputusanini.
KEDUA
Tugas Kclorrpoh Kerja sebagaimanadimaksud dalam Dikttrnr PERTAMA adalah: 1. Pembina, bertugas memberikan arahan, petunjuk serta menentukankebijakanyang secarakeseluruhanakan dijadikan pedoman di dalam penyusunanKebijakan Pengarusutamaan Sosial. GenderBidangKesejahteraan 2. Ketua, bertugasmenyusunjadwal kegiatandan mengadakan koordinasidenganparaAnggota/perumus. 3. Wakil Ketua, bertugas membantu tugas dalam penyiapan pelaksanaantugas koordinasi dan pelaksanaanpenyusunan kebijakan. datadariberbagaipihakuntull bertugasmenghi;:rpun 4. Sekretaris, guna kepadapara anggota.iperumus' kemudiandiinformasikan dijadikanmasukandalammenlusuni(ebijakanPengarusutamaan Sosial. GenderBidangKesejahteraan
pengumpulan 5. Anggota,bertugasmelakukan bahanreferensidan mengolahdata serta menyusunKebijakanPengarusutamaan Sosial. GenderBidangKesejahteraan KETIGA
Dalam melaksanakan tugasnyatersebutpada Diktum KEDUA Kelompok Kerja bertanggungJawab menyiapkanbahan yang datayangdapatdipersiapkan untuk berkaitandengankelengkapan mendukung materi penlusunan Kebijakan Pengarusutamaan Sosial. GenderBidangKesejahteraan
KEEMPAT
denganpelaksanaan Senua biaya yang dikeluarkansehubungan tugas dibebankanpada Anggaran Proyek PeningkatanKualitas Sosial. Pengarusutamaan GenderBidangKesejahteraan
KELIMA
Keputusanini berlaku padatanggalditetapkandenganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruanakan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakana padatanggal
AMSYAH, SE. kep SalinanSuratKeputusanini disampaikan
RakyatN. 1. MenteriKoordinasiBidangKesejahteraan 2. MenteriKeuanganRI. BAPPENAS. 3. MenteriNelara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua 4. Ketur BadanPemeriksa Keuangan(BPK). 5. KepalaBadanPengawasan KeuangandanPembangunan @PKP). 6. ParapejabatEselonI di lingkunganDepartemen SosialR.I. 7. ParapejabatEselonII di lingkunganDepartemen SosialRI.
LAMPIRAN I{EPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
07lPEGHUK/2002
:
TANGGAL :
26 PEBRUARI 2OO2
TENTANG : KELOMPOK KBP.JA PBNGARUSUTAMAAN GENDBR BIDANG KDSDJAI.ITERAANSOSIALNO
NAMA
JAEATAN DALAM KEDINASAN
JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
KET
0l
02
03
04
05
1 . H. BachtiarChamsyah, SE
MenteriSosialRI
2 . Drs. ChusnanYusuf
KepalaBadanLatbangsos
^
Pembina Ketua
DR. CarolinaNitimiharja
Staf Ahli Menteri Bidang Wakil KetuaI IntegrasiSosial.
Dra.Umi RatihSantoso
KapusBangtansosmas
Wakil KetuaII
5 . Dra. SitaWidyawati
KabagPI Balathangsosmas
Sekretaris.
6.
KaroPerencanaan
Angg0ta
Karo Keuangan
Ansonfq
D[s. Abdul Vatii, Sg.U.St
7 . Sri Kusbiayanti,S.Sos 6.
Dra. Sri Rahayu
Karo Kepegawaian dan Hukum
Anggota
Dra. Irla Kurniasih
Dir. Pelayanan SosialAnak
Anggota
Drs.PurnomoSidik
Dir. Bantuan Sosial Fakir Miskin
Anggota
Dls. Hadi Carito
Sekretaris Bal
A n oontq
Drs.AgusPriyono
Kapusdiklat Pegawai
"bangsos Angqnfn
01
03
02
04
Drs. Sarrvono
KapusdiklatTenagaKesejahteraanSosialMasyarakat
Anggota
14. Drs.\4.R.Siahaan
Kapuslitbang UsahaKesejahteraanSosial
Anggota
1 5 . Drs. RobinsonSaragih
Kcnrrcdefirr
Anggota
lJ.
lo.
Dls. BambangIpuyono
Talimbo,M.Si 1 7 . Dls. Charles
Kccnq
KeseKapuslitPennasalahan jahteraan Sosial
Anggota
Kapuspensos
Anggota
Jakarta26 Pebruari
2002
AMSYAH, SI]
05
LAMPIRAN 6
SURAT KEPUTUSANKEPALA BALATBANGSOS TENTANG NO. 01,/PPS/KSI4/SK/UO2 TIM TEKNIS KELOMPOK KERIA PENGARUSUTAMAANGENDER BIDANG KESEJAHTERAANSOSIAL
DEPARTEMEN SOSIALR.I
BADAN PELATIHANDAN PENGBMBANGANSOSIAL RayaNo. 28 Jakarta10430Telp. 021-3103740 Jl. Salcmba
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL NOMOR : 0 I /PPS/KSM/SK/|/ 02 TENTANG TIM TEKNIS KELOMPOK KERJA PBNGARUSUTAMAAN BIDANG KESBJAI{TERAAN SOSIAL
GENDER
TAHUN 2OO2 KEPALA BADAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
Menimbang
:
SOSIAL.
a. bahwa dalam rangka penangananpermasalahangender di bidang kesejahteraansosial, perlu disusun kebijalian Pengarusutamaan GenderBidangKesejahtcraan Sosial. b. bahwa untuk merealisasikanupaya tersebut dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih efektif perlu dibentuk Kclompok Kcrja Pengarusutamaan GenderBidangKesejahteraan Sosial. c. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang memenuhi persyaratanuntuk diangkat scbagai Ketua, Seketaris dan Anggota Tim Teknis Kelonrpok Kerja sertaSeketariat.
Mcngingat
;
1. Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat RI Nonior: IVA4PR/1999TentangGaris-GarisBesarHaluanNcgam. 2. Undang-undangNornor 6 Tahun 1974 tentang KetenruanKetentuanPokokKesejahteraan Sosial. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Progranl Pembangunan Nasional(Propenas) Tahun2000- 2004 4. InstruksiPresidenNomor 9 I ahun2000TentangPengarusutamaiin GenderDalamPembangunan Nasional
Memperhatikan
:
Undang-UndangNomor 7 Tahun 1984 Tentang l)engesahan Konvensi Mengenai PenghapusanSegala Bentuk Diskrinrinasi TerhadapPcrcmpuan
IMc'..:tapkan PERTAMA
Membcntuk Tim Tcknis Kelompok Kerja Pcngarusutannan Ccnder Bidang Kesejahtcraan Sosial dcngan susunankcanggotaan yang terdiri dari Kctua, Sckrctaris, Anggota dan Sckrctariat scbagaimana tercantumpadalanrpirankcputusanini.
KEDUA
Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah: l. Ketua" bertugas menyusun jadwal kegiatan dan mengadakan koordinasidenganparaAnggota. 2. Sekretaris,bertugasmenghimpundata dari berbagaipihak untuk kemudian diinformasikan kepada para anggota/perumus'Suna dijadikan masukandalam menyusun kebijakan pengarusutamaan GenderBidang KesejahteraanSosial. 3. Anggota, bertugas melakukan pengumpulan bahan referensi, mengolah dat4 serta men)rusun dan merumuskan kebijakan GenderBidang KesejahteraanSosial' Pengarusutamaan 4. Seketariat, bertugas memberikan pelayanan kesekretariatan kepadakelompokkerja.
KETIGA
:
Dalam melaksanakantugasnya tersebut pada diktum KEDUA 'Kerja bertanggungjawab menyiapkan bahan yang Kelompok berkaitandenganketengkapandata yang dapat dipersiapkanuntuk mendukung materi penyusunan kebijakan Pengarusutamaan GenderBidang KesejahteraanSosial.
KEEMPAT
:
Semua biaya yang dikeluarkan sehubungandengan pelaksanaan tugas dibebankanpada Anggaran Proyek PeningkatanKualitas GenderBidang KesejahteraanSosial. PJngarusutamaan
KELIMA
:
Keputusanini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan upubilu dik.tudian hiri terdapat kekeliruan akan dibetulkan mestinya. sebagaimana
kepadaYthSalinanSuratKeoutusanini disampaikan 1. MenteriSosialRl (BPKP) Keuangandan Pembangunan 2. KepalaBadanPengawasan Rl Departemen Sosial lingkungan ldi Eselon 3. ParaPejabat SosialRl 4. ParaPejabatEselonll di lingkunganDepartemen 5. Yangbersangkutan.
DAFTAR SINGKATAN Anak Balita Balatbangsos Bappenas BKIA BKKBN BKSN CIDA CRC Depsos Dit GAD GAP HAM HIV/Aids IDT II-O INPRES JPS Juklak Juknis KAT Kepmen Kesra KK KKPG KSM KTT KUBE LANSIA Meneg PP Menmud UPW Monev NAPZA PBB PBP
Anak berusiadi bawahlima tahun Sosial BadanPelatihandanPengembangan Nasional Pembangunan BadanPerencanaatt Balai KesehatanIbu dan Anak BadanKoordinasiKeluargaBerencanaNasional SosialNasional BadanKesejahteraan Canadianlnternational DevelopmentAgency(BadanPembangunan InternasionalKanada) Conventionon the Rights of the Child DepartemenSosial Direktorat Genderand Development(Genderdan Pembangunan) GenderAnalysisPathway(Alur Kerja Analisis Gender) Hak AsasiManusia Human lmmunodeficiencyVirus/AcquiredImmunodeficiency Syndrome InpresDesaTertinggal lnternational I'abour Organization(Organ\sasiPerburuhan Internasional) Instruksi Presiden Sosial JaringPengaman Petunjukpelaksanaan Petunjukteknis KomunitasAdat Terpencil KeputusanMenteri Kesejahteraan Sosial KepalaKeluarga Gender Kelompok Kerja Pengarusutamaan Kelompok-kelompokSasaranMasyarakat KonperensiTingkat Tinggi KelompokUsahaBersama Lanjut usia Perempuan Menteri NegaraPemberdayaan Menteri Muda UrusanPerananWanita Monitoring & evaluation Narkotika,Psikotropikadan Zat Adiktif Perserikatan Bangsa-bangsa Pengungsi Penanggulangan Bencanadan Penanganan
D^rtAR STNGKATAN
PBS PHK PI PMKS POP Posyandu PPDSKM PPFW P2W P2WBKS P2WKSS Propenas PSKS PSW PUG Pusdatin Puspensos Repeta Renstra RI SDM STKS TKSM TOR TPA UPT USEP WID WRSE
Penyuluhan dan BimbinganSosial PemutusanHubunganKerja Programdan Informasi Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial Policy Outktok danPIan of Action Pos PelayananTerpadu ProgramPenanggulangan DampakSosialAkibat Krisis Moneter Peningkatan PeranandanFungsiWanita ProgramPeningkatanPeranWanita Peningkatan PerananWanitaBidangKesejahteraan Wanita Peningkatan PerananWanitamenujuKeluargaSehatdanSejahtera ProgramPembangunan Nasional PotensiSosialKesejahteraan Sosial PusatStudiWanira Pengarusutamaan Gender PusatData dan Informasi Pusat Penyuluhan dan Sosial RencanaPembangunan Tahunan RencanaStrategis RepublikIndonesia Sumberdaya Manusia SekolahTinggi Kesejahteraan Sosial TenagaKesejahteraan SosialMasyarakat Termsof Reference(KerangkaAcuan) TempatPenitipanAnak Unit PelayananTerpadu UsahaSosialEkonomisPloduktif (WanitadalamPembangunan) Womenin Development WanitaRawanSosialEkonomi
DAFTAR PUSTAKA --------- 2000. Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004.Jakata --------- 2000. GenderAnalisysPathway,Jakarta:Bappenas-CIDA 1999. Naskah Rencana Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Departemen SosialRI ---------2000. Panduan Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pentbangunan Nasional. Jakarta: KementerianPembeldayaan Perempuan --------- 2000. Program PembangunanNasional 2000-2004. Jakarta:Bappenas --------- 1999. Profil PembangunanKesejahteraanSosial. Jakarta: PusdatinKesejahteraan SosialDepsosRI. --------- 2000. RencanaPembangunanTahunan2002. Jakarta:Bappenas
TIM TEKNIS PENYUSUN ANALISIS GENDER DALAM PEMBANGUNANKESEJAHTERAANSOSIAL Penanggung-jawab: l. Drs. ChusnanYusuf,KepalaBadanPelatihandan Pengembangan Sosial (Balatbangsos), Departemen Sosial 2. DR. CarolinaNitimiharja,SrafAhli MenteriBidangIntegrasiSosial, DepartemenSosial 3. DR. Yohandarwati, MA, DirekturKependudukan, Kesejahteraan Sosial,dan Pemberdayaan Perempuan,Bappenas Ketua: Dra. Umi RatihSantoso Anggota: 1. Dra. SitaWidyawati 2. Drs. SuharnoSaroyo 3. Drs. Priantoro 4. Drs. AchmadiJayaputra 5. Dra. EndangKironosasi,Msi 6. Drs. PepenNazaruddin, Msi 7. Dra. DedehYuliah,Msi 8. Dra. Dumonda 9. Dra. Latri Mumpuni, Msi Fasilitator: DR. Yulfita Rahardjo Koordinator: LennyN. Rosalin,SE, MSc. - Bappenas Narasumber: 1. Dra. Nina Sardjunani, MA - Bappenas 2. Prof. Linda Miranda,PhD 3. Staf Direktorat Kependudukan,Kesejahteraan Sosial,dan Pemberdayaan - Bappenas Perempuan 4. Staf KantorDeputiMenteriBidangKesetaraan Gender(DeputiII) KementerianPemberdayaan Perempuan 5. Staf Direktor'atStatistikKeseiahteraan Rakvat- BadanPusarStatistik
D
.t*
r'f,rr
At
Lampiran 1 . TIMTEKNISKELOMPOKKERJAPENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANGKESEJAHTERAAN SOSIAL
NO
NAMA
UNIT
o1
o?
03
1
Dra.UmiRatihSantoso
z
Dra. SitaWidvawati Crs.Toto UtomoBS Dra. LuarniLappi
JABATAN 04
Pusbanqtansosmas Setbalatbanqsos
Ketua Sekretaris
BiroPerencanaan
Angqota
BiroKeuanoan
Anqqota
Dra. Sri lsmiadi
Dit. PelayananSosial Anar<
Anaoota
t)
Herawati,SE
Dit.BantuanFakirMiskin
Angqota
7
Imron Rosadi.S.Sos.M.Si
PusdiklatTKSM
Anqqota
a
9
Drs.AchmadiJavaoutra Dra. EndanqKironosasi.M.Si
10
Drs. Priantoro Drs. Bennv Setia Nuoraha.M.Si
12 13
Drs.Sutaat Et Muiiadi.A4SW
Pusbanqtansosmas
Anaqota
PuslitbanoUKS
Anqqota
Pusdatin
Anaqota
Puspensos
Anqqota
Peneliti
Anaqota
Peneiiti
14
Drs. SuharnoSarovo
15
Drs. Pepen Nazaruddin,M.Si
16
Dra. Dedeh Yuliah,M.Si
Pusbanqtahsosmas
Sekretariat
Dra.Dumonda
Pusbanqtansosmas
Sekretariat
Widvaiswara Setbalatbangsos
Sekretariat
Jakarta. 21 Januari2OO2
170007195
