W MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang i a. bahwa dalam rangka pengembangan karier
dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penilaian kompetensi manajerial pada bidang manajemen kepegawaian, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun I974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonbsia Nomor 3890);
2. Peraturan ...
-2-
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 20OO tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L94, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor f 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 9g Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 i, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192):
6. Peraturan Pemerintah...
-3-
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor
32, Tambahan Lembaran Neqara
Republik Indonesia Nomor 4193);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2OOO tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 li.embaran Negara Republik indonesia Tahun 2OO9 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 1O3 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tlrgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Peresiden Nomor 64 Tahun 2005; 11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh
kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden
Nomor 52 Tahun 2005: 12. Peraturan Presiden ...
l.2. Peraturan Presiden Nomor
47 Tahun
2OOg tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 9 I Tahun 2O I 1; 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2O1O tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, T\:gas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Memperhatikan
:
Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor WK 26-30/V1L9-6193 tanggal L9 April2Ot2; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ANGKA KREDITNYA.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
I
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang dimaksud dengan: Da-1am
1. Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Assessor adalah jabatan yang mempunyai ruang iingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial;
2.
,{ssessor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial;
3. Penilaian kompetensi manajerial PNS adalah suatu
proses
membandingkan kompetensi yang dimiliki pNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.
4.
Kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam iabatan tertentu.
5. Standar ...
-D-
Standar kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. 6.
Metode penilaian kompetensi sederhana adalah suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan alat ukur paling kurang wawancara kompetensi tingkat sederhana, psikotes dan/atau ditambah dengan paling kurang 1 (satu) simulasi tingkat sederhana.
Metode penilaian kompetensi sedang adalah suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sedang, psikotes dan paling kurang 2 (dua) simulasi tingkat sedang. R.
Metode penilaian kompetensi kompleks adalah suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat kompleks, psikotes dan paling kurang 3 (tiga) simulasi tingkat kompleks.
Metode penilaian kompetensi berkelanjutan adalah suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan metode selain sederhana, sedang dan kompleks untuk mengantisipasi metode penilaian yang akan datang. 1n
Alat ukur adalah alat untuk menguji atau mengukur kualitas,
11.
Psikotes adalah
a,1at tes psikologi yang sudah terstandard untuk melihat kecenderungan potensi kecerdasan dan preferensi Assessee yang dapat dijadikan salah satu prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu pekerjaan.
12.
Simulasi adalah alat ukur kompetensi dengan menggunakan persoaian yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata mungkin muncul dalam tugas/ pekerjaan sehari-hari.
13.
Wawancara kompetensi adalah penilaian dengan menggunakan
alat ukur yang menggunakan berbagai
panduan wawancara terstruktur yang disusun
berdasarkan
persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki.
adalah penilaian dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki.
14, Kuesioner kompetensi
Administrator adalah Assessor senior yang bertanggungiawab/ mengepalai pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode Assessment Center.
16. Assessee adalah orang yang akan dinilai kompetensinya. 17. Assessor meeting adalah pertemuan antar Assessor dan Administrator untuk membahas nilai kompetensi Assessee yang dinilai oleh masingmasing Assessor untuk diintegrasikan dalam rangka memutuskan hasil akhir oenilaian. 18. Umpan balik...
-6-
18. Umpan balik adalah kegiatan penyampaian hasil kompetensi baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (tertulis) baik kepada instansi melalui pejabat Pembina kepegawaian atau peserta penilaian (assessee).
19. Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang bertugas menilai prestasi kerja Assessor.
20. Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Assessor dalam rangka pembinaan karier jabatan dan/atau pangkat. BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Pasal 2
Jabatan fungsional Assessor termasuk dalam rumpun manajemen. Pasal 3
(1) Jabatan Fungsional Assessor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penilaian kompetensi manajerial. (2) Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier. Pasal 4
T\rgas pokok Assessor yaitu melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan penilaian
dan pemanfaatan hasii penilaian,
serta
pengembangan metode penilaian. BAB
IIi
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 5 (1)
Instansi pembina Jabatan Fungsional Assessor yaitu
Badan
Kepegawaian Negara. (2)
Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pembinaan, antara lain:
a.
menJrusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Assesso6
b. c. d. e.
menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Assessor; menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Assessor;
mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Assessor; melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Assessor; f. menyusun ...
f.
menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Jabatan Fungsional Assessor;
g.
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsiona-l/ teknis fungsional Jabatan Fungsional Assessor;
h. i. j.
mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Assessor; memfasiiitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Assessorl
memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Assessor;
k.
memfasilitasi penJrusunan dan penetaFan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Assessor; melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsiona_l
l.
Assessor;
m.
menyelenggarakan dan
n.
melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Assessor.
uji
kompetensi Jabatan Fungsionai Assessor;
BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 6
(1) Jabatan Fungsional Assessor merupakan jabatan tingkat ahli. (2) Jabatan Fungsional Assessor dari yang paling rendah sampai dengan yang pa-ling tinggi, terdiri dari:
a. b. c. d.
Jabatan Fungsional Assessor Pertama;
a.
Jabatan Fungsional Assessor Pertama:
Jabatan Fungsional Assessor Muda; Jabatan Fungsional Assessor Madya; dan
Jabatan Fungsional Assessor Utama. (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
b.
III/b.
Jabatan Fungsional Assessor Muda: 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
2) Penata Tingkat I, golongan ruang iII/d.
c.
Jabatan Fungsional Assessor Madya: 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Jabatan ...
-8-
d.
Jabatan Fungsional Assessor Utama:
1) Pembina Utama Madya, golongan ruang lV/d;dan 2) Pembina Utama, golongan ruang IV/e. (4) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan; (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Assessor untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; (6) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 7
Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Assessor yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
a.
Pendidikan,meliputr: 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar; 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penilaian kompetensi manajerial dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (ST'IPP) atau sertifikat; dan 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
b.
Penilaian kompetensi manajerial, meliputi: 1. Perencanaan penilaian;
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. c.
Persiapan pembuatan simulasi untuk penilaian; Persiapan bahan untuk penilaian; Pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sederhana; Pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sedang; Pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks dan
Memberikan umpan balik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, meliputi: 1. Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan hasil penilaian; dan
2. d.
Persiapan bahan untuk mengetahui substansi instansi;
Pengendali mutu.
Pengembangan sistem penilaian, meliputi:
1.
Pengembangan psikotes;
2. Pengembangan ...
e.
f.
2. 3.
Pengembangan simulasi; dan
2.
Penerjemahan/ penyaduran buku dan penilaian kompetensi manajerial; dan
3.
Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penilaian kompetensi manajerial.
Penyusunan kebijakan metode dan sistem pengelolaan database penilaian kompetensi. Pengembangan profesi Jabatan Fungsionai Assessor, meliputi: l. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang penilaian kompetensi manajerial;
bahan lainnya di bioang
Kegiatan penunjang Jabatan Fungsional Assessor, meliputi:
1. Mengajar/melatih/fasilitator di bidang penilaian
kompetensi
manajerial;
2.
Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang penilaian kompetensi manajeriai;
3.
Memberikan konsultasi/ bimbingan manajerial yang bersifat konsep;
4. 5. 6.
Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor; Perolehan penghargaan/ tanda jasa;
7.
Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
di bidang penilaian kompetensi
Keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Assessor,.
BAB VI RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT Pasal 8
(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Assessor sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
a.
Jabatan Fungsional Assessor Pertama, terdiri atas: 1. Membuat jadwal pelaksanaan penilaian; 2. Membuat jadwal tugas assessor; 3. Membuat daftar kebutuhan jumlah soal dan formulir yang akan ,J:-,-^l-^-. qrts,Ll.tra^iall,
4. 5. 6.
Mengumpulkan data/dokumentasi/ bahan tentang instansi; Membuat perbandingan mengenai profil jabatan sejenis; Menyiapkan bahan pelaksanaan validasi kompetensi dengan wawancara:
7. Melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi
konsep kompetensi kepada pemangku Jabatan Fungsional Umum;
8. Menyebarkan
..
.
-10-
8. 9.
Menyebarkan kuesioner validasi kompetensi; Mengolah data hasil kuesioner validasi kompetensi; 10. Menentukan matrik simuiasi berdasar kompetensi; 11. Menl'usun tabel daftar riwayat hidup assessee; 12. Menyiapkan alat/bahan psikotes berdasarkan sasaran penilaian; 13. Menyusun formulir penilaian simulasi; 14. Membuat formulir rekapitulasi penilaian; 15. Membuat kuesioner kompetensi; 16. Menyusun formulir evaluasi penyelenggaraan penilaian kompetensi sesuai kebutuhan; 17. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan Diskusi yang menggunakan metode sederhana; 18. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan role play yang menggunakan metode sederhanal 19. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan Presentasi yang menggunakan metode sederhana; 20. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi in tray lin basket yang menggunakan metode sederhana; 21. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi proposal writing yang menggunakan metode sederhana; 22. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi diskusi yang menggunakan metode sederhana; 23. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi analisis kasus yang menggunakan metode sederhana; 24. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi role play yang menggunakan metode sederhana; 25. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi presentasi yang menggunakan metode sederhana; 26. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi lainnya yang menggunakan metode sederhana; 27. Melakukan wawancara kompetensi dengan menggunakan metode sederhana; 28. Memberikan penilaian atas bukti perilaku yang muncul pada saat wawancara kompetensi yang menggunakan metode sederhana; 29. Melakukan integrasi data untuk menentukan nilai assessee yang menggunakan metode sederhana; 30. Melakukan assessor meeting yang menggunakan metode sederhana; 31. Membuat laporan assessee yang menggunakan metode sederhana, 32. Memberikan instruksi psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana; 33. Memberikan instruksi psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana;
34. Memberikan ...
- 11-
34. Memberikan instruksi psikotes di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana; 35. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana; 36. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes yarrg menggunakan metode sederhana; 37. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana; 38. Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana; 39. Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana; 40. Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana; 41. Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana; 42. Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana; 43. Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/ psikologi di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sederhana; 44. Memberikan instruksi psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang; 45. Memberikan instruksi psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang; 46. Memberikan instruksi psikotes di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang; 47. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang; 48. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang; 49. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes diatas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang; 50. Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang; 51. Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang; 52. Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang; 53. Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang;
-t254. Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang; 55. Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/ psikologi di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode sedang; 56. Memberikan instruksi psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks; 57. Memberikan instruksi psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes ya-ng menggunakan metode kompleks; 58. Memberikan instruksi psikotes di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks; 59. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks; 6O. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks; 61. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan psikotes di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks; 62. Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee paling kurang S jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks; 63. Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks; 64. Mengolah data pelaksanaan psikotes assessee di atas 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks; 65. Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi paling kurang 3 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks; 66. Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi antara 4 sampai 6 jenis psikotes yang menggunakan metode kompleks; 67. Menginterpretasi data psikotes oleh psikolog/psikologi di atas 6 jenis psikotes ya-ng menggunakan metode kompleks; 68. Memberikan umpan balik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan membuat slide presentasi; 69. Memberikan umpan balik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
dengan membuat ringkasan berdasarkan laporan
assessee
metode sederhana (per 5 assessee); 70. Memberikan umpan balik secara tertulis kepada assessee yang dinilai dengan Metode Sederhana (paling kurang 5 assessee); 71 .
Mereview formulir evaluasi setelah pelaksanaan penilaian kompetensi sesuai kebutuhan (5 assessee);
72. Mengambil data melalui kuesioner daiam rangka evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi (10 responden); 73. Mengolah data kuesioner (10 responden); 74. Mengolah data wawancara (1 responden); 75. Mengumpulkan bahan referensi; dan
76.Melakukan...
- ]J -
b.
76. Melakukan uji coba psikotes yang telah dikembangkan kepada responden. Jabatan Fungsional Assessor Muda, terdiri atas:
1. Menjadi ketua tim pada metode sederhana; 2. Merancang bentuk laporan sesuai permintaan instansi; 3. Menganalisis peraturan dan data terkait dengan instansi; 4. Menyusun kuesioner validasi kompetensi; 5. Melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi
konsep
kompetensi kepada pemangku jabatan fungsional tertentu;
6. Melakukan
wawancara/ diskusi untuk memvalidasi konsep kompetensi kepada pemangku jabatan struktural eselon IV;
7. 8. 9.
Mengolah data hasil wawancara validasi;
Menganalisis bahan untuk penJrusunan simulasi
Menyusun konsep soal simulasi in tray/ in basket sederhana beserta pedoman penilaiannya; 10. Menyusun konsep soai simulasi proposal writing sederhana beserta pedoman penilaiannya;
11. Menyusun konsep soal pedoman penilaiannya; 12.
simulasi diskusi sederhana beserta
Menyusun konsep soal simulasi analisis kasus sederhana
besertapedoman penilaiannya; 13. Menyusun konsep soal simulasi role play sederhana beserta pedoman penilaiannya; 14.
Menyusun konsep soal simulasi sederhana lainnya beserta pedoman penilaiannya;
15.
Menentukan kompetensi yang akan digunakan dalam
pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sederhana; 16. Menentukan simulasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sederhana; 17.
Memimpin jalannya assessor meeting sampai
dengan menentukan nilai final dari seorang assessee dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sederhana;
18. Mereview laporan setiap assessee secara keseluruhan (per 50 assessee) dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sederhana; 19. Mereview pengantar laporan dalam pelaksanaan peniiaian dengan menggunakan metode sederhana;
20. Melakukan ...
-t420.
Melakukan presentasi hasil kepada pembina instansi kepegawaian yang melaksakan penilaian dengan menggunakan metode sederhana;
21. Memberikan evaluasi terhadap kinerja Assessor setelah melakukan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sederhana; 22. Mengamati perilaku assessee pada saat peiaksanaan diskusi dengan menggunakan metode sedang; 23. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan role play dengan menggunakan metode sedang; 24. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan presentasi dengan menggunakan metode sedang; 25. Memberikan
simulasi
in
penilaian atas bukti yang muncul pada saat tray/in basket dengan menggunakan metode
sedang;
26. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi proposal writing dengan menggunakan metode sedang; 27. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi diskusi dengan menggunakan metode sedang; 28. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi analisis kasus dengan menggunakan metode sedang; 29, Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi role piay dengan menggunakan metode sedang;
30. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi presentasi dengan menggunakan metode sedang; 31. Melakukan wawancara kompetensi pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sedang; 32. Memberikan penilaian atas bukti perilaku yang muncul pada saat wawancara kompetensi dengan menggunakan metode sedang;
33. Melakukan integrasi data untuk menentukan dengan menggunakan metode sedang; 34.
nilai
assessee
Melakukan assessor meeting untuk pelaksanaan penilaian
dengan menggunakan metode sedang; 35. Membuat laporan assessee untuk pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode sedang; 36. Memberikan umpan balik kepada pembina kepegawaian instansi dengan membuat ringkasan berdasarkan laporan assessee dengan metode sedang (minimal 5 assessee),
37. Memberikan ...
- lD -
37. Memberikan umpan balik secara tertulis kepada assessee yang dinilai dengan metode sedang (minimal 5 assessee); 38. Memberikan umpan balik secara tertulis kepada assessee yang dinilai dengan metode kompleks (minimal 1 assessee); 39. Menganalisis gabungan data kuesioner dengan data wawancara (per-instansi); 40. Mengumpulkan bahan-bahan dalam pembuatan kebijakan;
41. Mengidentifikasi. kebutuhan psikotes dalam perancangan dan pengembangan psikotes; 42.
Menyusun kerangka teori dalam perancangan
dan
pengembangan psikotes;
43, Menyusun metodologi dalam perancangan dan pengembangan psikotes; 44. Menyusun item-item tes dalam perancangan dan pengembangan psikotes; 45.
Melakukan validitas tampang dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
46. Memperbaiki item-item tes pasca face perancangan dan pengembangan psikotes; 47. Mela-kukan psikotes; 48.
validity
dalam
uji validitas dalam perancangan dan pengembangan
Membuat nofina dalam perancangan dan pengembangan psikotes;
49. Membuat konsep design simulasi untuk menggali kompetensi dalam perancangan dan pengembangan simulasi; 50.
Mengumpulkan bahan-bahan
untuk penJrusunan simulasi
dalam perancangan dan pengembangan simulasi; 51. Mengumpulkan model-model simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi; 52. Melakukan validasi kerangka simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi; 53.
Memperbaiki kerangka simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
54. Menyusun draft simulasi dan instruksi dalam perancangan dan pengembangan simulasi; 55.
Melakukan uji coba simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi;
56. Memperbaiki draft simulasi dan dan pengembangan simulasi;
instruksi dalam perancangan
57. Memperbaiki...
-16-
57. Memperbaiki formulir penilaian simulasi berdasarkan hasil uji coba dalam perancangan dan pengembangan simulasi; 58.
Membuat panduan yang baku untuk simulasi dalam
perancangan dan pengembangan simulasi; 59. Mengidentifikasi jenis-jenis metode yang ada dalam penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi; 60. Studi literatur dalam pen5msunan kebijakan metode penilaian kompetensi; 61.
Melakukan kajian dalam pen1rusunan kebijakan
metod.e
penilaian kompetensi; dan
62. Memperbaiki draft kebijakan dalam penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi.
c.
Jabatan Fungsional Assessor Madya, terdiri atas: 1. Menjadi ketua tim untuk metode sedang;
2. Melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi 3. 4.
konsep
kompetensi kepada pemangku jabatan struktural eselon III; Menggabungkan data hasil validasi keseluruhan;
Menyusun konsep soal simulasi in tray sedang beserta pedoman penilaiannya;
5.
Menyusun konsep soal simulasi proposa-l writing sedang beserta pedoman penilaiannya;
6.
Menyusun konsep soal simulasi diskusi sedang beserta pedoman penilaiannya;
7.
Menyusun konsep soai simulasi analisis kasus sedang beserta pedoman penilaiannya;
8. Menyusun konsep soal simulasi role play sedang beserta pedoman penilaiannya;
9. Menyusun konsep soal simulasi sedang lainnya
beserta
pedoman penilaiannya; 10. Mengoreksi kuesioner kompetensi. 11. Menentukan kompetensi yang akan digunakan dalam penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sedang; 12. Menentukan simulasi yang akan digunakan dalam penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sedang; 13.
Memimpin jalannya assessor meeting sampai
dengan
menentukan nilai final dari seorang assessee pad.a pelaksanaan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sedang; 14. Mereview laporan setiap assessee secara keseluruhan (per 30 assessee) dengan menggunakan metode sedang; 15.Mereview..
.
-17-
15. Mereview sedang; 10.
pengantar laporan dengan menggunakan fiietode
Melakukan presentasi hasil kepada pembina instansi kepegawaian dengan menggunakan metode sedang;
L7.
Memberikan evaluasi terhadap kinerja assessor setelah melakukan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sedang;
perilaku assessee pada saat pelaksanaan diskusi dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode
18. Mengamati
kompleks;
perilaku assessee pada saat pelaksanaan role play dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode
19. Mengamati
kompleks; 20. Mengamati perilaku assessee pada saat pelaksanaan presentasi dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
atas bukti yang muncul pada saat simulasi in tray/in basket dalam pelaksanaan penilaian
21. Memberikan penilaian
kompetensi dengan metode kompleks;
penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi proposal writing dalam pelaksanaan penilaian
22. Memberikan
kompetensi dengan metode kompleks;
penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi diskusi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi
23. Memberikan
dengan metode kompleks;
24. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi analisis kasus dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi role play dalam pelaksanaan penilaian kompetensi
25. Memberikan
dengan metode kompleks; 26. Memberikan penilaian
atas bukti yang muncul pada saat
simulasi presentasi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
atas bukti yang muncul pada saat simulasi lainnya dalam pelaksanaan penilaian kompetensi
27. Memberikan penilaian
dengan metode kompleks;
28. Melakukan wawancara kompetensi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks; 29. Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat wawancara kompetensi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
30.Melakukan...
-18-
30. Melakukan integrasi data
untuk menentukan nilai
assessee
dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan
metode
kompleks; 31.
Melakukan assessor meeting dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks;
32. Membuat laporan assessee dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode kompleks; 33. Memberikan umpan balik kepada pejabat pembina kepegawaian
dengan membuat ringkasan berdasarkan iaporan
assessee
dengan metode kompleks (minimal 1 assessee);
34. Memberikan umpan balik secara lisan kepada assessee yang dinilai dengan metode sederhana; 35. Memberikan umpan balik secara dinilai d.engan metode sedang;
lisan kepada assessee yang
36. Melakukan wawancara dalam rangka evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi (minimal I responden); 37. Membuat rekomendasi kepada unit pengguna dalam rangka evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi (per-instansi); 38. Mengendalikan mutu kompetensi metode sederhana:
dalam penilaian
dengan
39. Mengendalikan mutu simulasi dalam penilaian dengan metode sederhana; 40. Mengendaiikan mutu laporan dalam penilaian dengan metode sederhana; 41.
Membuat rancangan pengembangan psikotes
dalam
perancangan dan pengembangan psikotes; 42. Menetapkan psikotes dalam perancangan dan pengembangan psikotes; 43. Mengidentifikasi kebutuhan simulasi untuk menggali kompetensi dalam perancangan dan pengembangan simulasi; 44.
Membuat kerangka simulasi dalam perancangan
dan
pengembangan simulasi;
45. Menetapkan simulasi dalam perancangan dan pengembangan simulasi; 46. Melakukan studi banding dalam rangka penJrusunan kebijakan metode penilaian kompetensi; 47. Melakukan vaiidasi kerangka kajian daiam rangka penJrusunan kebjjakan metode penilaian kompetensi; 48. Melakukan validasi draft kebijakan dalam rangka penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi; dan
49.Meiakukan...
- 19-
49. Melakukan sosialisasi kebijakan dalam rangka penrusunan kebijakan metode penilaian kompetensi.
d.
Jabatan Fungsional Assessor Utama, terdiri atas: 1. Menjadi ketua tim pada metode kompleks;
2. Melakukan wawancara substansi kepada pihak
instansi
pengguna;
3. Menentukan target validator; 4. Menetapkan kuesioner validasi kompetensi; 5. Melakukan wawancara/ diskusi untuk memvalidasi
konsep kompetensi kepada pemangku jabatan struktural eselon II;
6. Melakukan wawancara/diskusi untuk memvalidasi 7. 8.
konsep
kompetensi kepada pemangku jabatan struktural eselon I; Mereview model kompetensi jabatan;
Menyusun konsep soal simulasi
in tray/in basket kompleks
beserta pedoman penilaiannya;
9. Menyusun konsep soal simulasi proposai writing
kompleks
beserta pedoman penilaiannya; 10. MenJrusun
konsep soal simulasi diskusi kompleks beserta
pedoman penilaian; 11. Menyusun konsep soal simulasi analisis kasus kompleks beserta
pedoman penilaiannya; 12.
Menyusun konsep soal simulasi role play kompleks beserta pedoman penilaiannya;
13.
.
Menyusun konsep soal simulasi kompleks lainnya beserta pedomanpenilaiannya;
14. Menetapkan konsep soal simulasi; 15. Memberikan pengarahan kepada assessor (sebelum melakukan
penilaian); 16.
Menentukan kompetensi yang akan digunakan
pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
17. Menentukan simulasi yang akan digunakan pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks; 18.
Memimpin jalannya assessor meeting sampai
dengan menentukan nilai final dari seorang assessee pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompieks;
laporan setiap assessee secara keseluruhan (per 6 assessee) pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan
19. Mereview
metode kompleks;
20. Mereview ...
-20-
20. Mereview pengantar laporan pada pelal{sanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks; 2 1.
Melakukan presentasi hasil kepada pembina instansi kepegawaian pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
22.
Memberikan evaluasi terhadap kinerja assessor setelah melakukan penilaian kompetensi pada pelaksanaan penilaian dengan menggunakan metode kompleks;
23. Memberikan umpan balik secara dinilai dengan metode kompleks; 24.
lisan kepada assessee yang
Membuat kebijakan berdasarkan hasil monitoring evaluasi konsep kebijakan monitoring evaluasi;
25. Membuat kebijakan berdasarkan hasil monitoring evaiuasi validasi konsep kebijakan monitoring evaluasi; 26. Membuat kebijakan berdasarkan kebij akan monitoring eva-luasi;
hasil monitoring
evaluasi
27. Mengendalikan mutu kompetensi dengan menggunakan metode sedang; 28. Mengendalikan kompleks;
mutu kompetensi dengan menggunakan metode
29. Mengendalikan sedang;
mutu simulasi dengan menggunakan
metode
30. Mengendalikan kompleks;
mutu simulasi dengan menggunakan
metode
31. Mengendaiikan sedang;
mutu laporan dengan menggunakan
metode
32. Mengendalikan kompleks;
mutu laporan dengan menggunakan
metode
33. Memberikan bimbingan terhadap Assessor; 34. Membuat kerangka kajian pada penrusunan kebijakan metode penilaian kompetensi; 35, Menyusun draft kebijakan pada penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi;
36. Menetapkan kebijakan pada penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi; dan 37.
Menyusun kebijakan sistem pengelolaan database hasil Denilaian. (2) Assessor ...
(2)
Assessor yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaar Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini.
(3)
Assessor yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Assessor diberikan nilai angka kredit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini. Pasal 9
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Assessor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka:
a.
Assessor lain yang berada di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
b.
Apabila tidak terdapat Assessor iain yang dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dapat mengikutsertakan Assessor dari instansi lain yang sesuai berdasarkarl penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, Pasal 10
Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, ditetapkan dengan ketentuan:
a. Assessor yang melaksanakan tugas assessor satu tingkat di
atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar gOyo {delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini; atau
b. Assessor yang melaksanakan tugas assessor di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar l00yo (seratus persen) dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini. Pasal
11
(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: a. Unsur utama; dan
b.
Unsur penunjang. (2)
Unsur...
(2) Unsur Utama terdiri dari:
a. b. c. d. e.
Pendidikan; Penilaian kompetensi manajerial dan potensi PNS;
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian; Pengembangan metode penilaian; dan
Pengembanganprofesi.
(3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f. (4) Rincian kegiatan Assessor dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini. Pasal 12
(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/ pangkat assessor, untuk:
a.
Assessor dengan pendidikan Sarjana (S1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini;
b.
Assessor dengan pendidikan Magister (S2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini;
c.
Assessor dengan pendidikan Doktor (S3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini.
(2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
b. paling tinggi 2Oo/o (dua puluh persen) angka kredit
berasal dari
unsur penunjang. Pasai 13
(1) Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Assessor Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi. (2) Assessor. ..
-23-
(2) Assessor Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIi/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
(3) Assessor Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Assessor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
(4) Assessor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV,i b, angka kredit yang disyaratkan 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi. (5) Assessor Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan 10 (sepuluh) dari unsur pengembangan profesi.
(6) .Assessor Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Assessor Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang disyaratkan 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi. (7) Assessor Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang disyaratkan 14 (empat belas) dari unsur pengembangan profesi. Pasal 14
(1) Assessor yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (2) Assessor pada tahun pertama yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
Pasal 15
Assessor Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi. Pasal 16...
24-
Pasal 16
(1) Assessor yang secara bersama-sama memluat karya tuiis ilmiah di bidang penilaian kompetensi manajerial diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian angka kreditnya sebesar 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 4O% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian angka kreditnya sebesar 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25o/o (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
c. apabila terdiri dari 4
(empat) orang penulis, pembagian angka kreditnya sebesar 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 2oo/o (dua puiuh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pating banyak 3 (tiga) orang. BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 17 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Assessor wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). (2)
(3)
Setiap Assessor mengusulkan secara hirarkhi DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Assessor yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan. BAB VIII PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PDJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pasal 1B Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Assessor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, di instansi lainnya di luar Badan Kepegawaian Negara.
b. Sekretaris...
-zJ
b.
Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIi/b sampai dengan Assessor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
c. Pimpinan Instansi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Assessor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi masing-masing.
d.
Sekretaris Daerah Provinsi atau pej abat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bogi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Assessor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
e.
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIi/b sampai dengan Assessor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/ Kota. Bagian Kedua
Tim Penilai Pasal 19
Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:
a. Tim
Penilai Assessor bagi Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
b. c. d.
Tim Penilai Assessor bagi Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja Tim Penilai Assessor bagi Pimpinan Instansi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial, yang selanjutnya di sebut Tim Penilai Instansi; Tim Penilai Assessor bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Ii yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan e. Tim ...
zo-
Tim Penilai Assessor bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/ Kota. Pasal 20 (1)
Tim Penilai jabatan fungsional Assessor terdiri dari unsur teknis yang membidangi penilaian kompetensi manajerial, unsur kepegawaian, dan pej
(21
abat fungsional Assessor,
Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsiona-l Assessori sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis
yang
membidangi penilaian kompetensi manajerial;
b. c. d.
seorang Wakil Ketua merangkap anggota; seorang Sekretaris merangkap anggota; dan anggota paling sedikit 4 (empat) orang.
(3)
Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian
(4)
Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Assessor.
(s) Syarat
untuk menjadi Anggota Tim Penilai Assessor, yaitu:
a. menduduki
j
abatan / pangkat
paling rendah sama
dengan
jabatan/pangkat jabatan fungsional Assessoryang dinilai;
(6)
b.
memiliki keahiian serta mampu untuk menilai prestasi kerja jabatan fungsional Assessor,' dan
c.
dapat meiakukan penilaian.
Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional Assessor, dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi keda .Assessor. Pasal 2 1
(1)
Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Assessor dapat dimintakan kepada Tim penilai Instansi lain yang terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja atau Tim penilai Pusat.
(2)
Apabiia Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Assessor dapat dimintakan kepada Tim penilai Provinsi Iain yang terdekat, Tim Penilai Unit Kerja atau Tim penilai Pusat. (3) Apabila ...
-27
-
(3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit jabatan fungsional Assessor dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Provinsi lain yang terdekat, Tim Penilai Unit Kerj a atau Tim Penilai Pusat.
(4) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
a.
Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial, untuk Tim Penilai Pusat.
b.
Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial, untuk Tim Penilai Unit Ke{a.
c. Pimpinan Instansi atau pejabat eselon II yang ditunjuk
yang
membidangi penilaian kompetensi manajerial, untuk Tim Penilai Instansi.
d.
Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial, untuk Tim Penilai Provinsi.
e.
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial, untuk Tim Penilai Kabupaten/ Kota. Pasal 22
jabatan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(1) Masa
(21
PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Assessor dalam 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti. Pasal 23
Tata kerja Tim Penilai dan tata. cara penilaian prestasi kerja Assessor diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Assessor. Bagian Ketiga...
-24-
Bagian Ketiga Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit Pasal,24 Usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Assessor diajukan oleh: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial untuk angka kredit Assessor Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan .Assessor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan di instansi lainnya di luar Badan Kepegawaian Negara;
b.
Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara kepada Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial, bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Assessor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
c.
Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Pimpinan Instansi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Assessor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Badan Kepegawaian Negara;
d.
Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Assessor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
e.
Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Assessor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY la di lingkungan Kabupaten/ Kota. Pasal 25
(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Jabatan Fungsional Assessor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Keputusan ...
-29-
(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Assessor yang bersangkutan. BAB IX PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 26
Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Assessor adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PasaI2T
(1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Assessor harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang Psikologi dan bidang ilmu lainnya yang berada pada rumpun bidang .ilmu humaniora
(Iimu bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu hukum,
Filsafat, Antropologi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan llmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik) yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b. c.
pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat i, golongan ruang III/b;
telah mengikuti diklat dan lu1us uji kompetensi fungsional Assesso4 dan
d. nilai prestasi
kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir. (21
(3)
(4)
PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat kreditnya ditetapkan paling kurang 150 (seratus lima puluh),
(1)
angka
Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada unsur utama, terdiri dari pendidikan dan tugas pokok. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS. Pasal 28
(i) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Assessor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan:
a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27
ayat (1);
b. Mengikuti
proses seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan
kompetensi sebagai Assesso4
c. Bagi yang memiliki latar
belakang pendidikan lintas kualifikasi pendidikan yang ditetapkan sebelumnya akan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaa:n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan pertimbangan irrstansi Pembina;
d.usia...
-JU.
d. e.
usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Assessor, (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. BAB X KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pasal 29
(1)
Assessor dapat dinaikan jabatan, apabila memenuhi syarat: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
b. memiliki masa kerja I (satu) tahun dalam jabatan; c. nilai prestasi keda paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
(2)
(3)
terakhir. d. telah lulus uji kompeteresi; dan e. masih tersedia formasi. Assessor dapat dinaikan pangkat, apabila memenuhi syarat: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.. Assessor yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat. BAB XI DIKLAT DAN UJI KOMPETENSI Pasal 30
(1)
Calon Assessor yang akan diangkat menjadi Assessor harus mengikuti dan lulus diklat, mengikuti pemagangan dan mendapatkan sertihkasi melalui uji kompetensi. (2) Assessor yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus .mengikuti diklat penjenjangan, dan mendapatkan sertifikasi melalui uji kompetensi;
(3) Pedoman diklat, pemagangan dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Negara selerJ
-31
-
BAB XII FORMASI Pasal 3 1
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Assessor dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah pusat dalam Jabatan Fungsional Assessor dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi Assessor yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Di samping persyaratan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b.
Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah daerah dalam Jabatan Fungsional Assessor dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi ,{ssessor yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 32
(1) Penetapan formasi Assessor didasarkan pada indikator, antara lain: a. besamya beban penilaian kompetensi manajerial yang akan dilakukan instansi: b. Pengangkatan, promosi, rotasi dalam dan dari jabatan; c.
Pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
d.
Database kompetensi pegawai.
(2) Formasi Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diatur sebagai berikut:
Formasi Jabatan FurLgsional Assessor
di lingkungan
Badan
Kepegawaian Negara paling banyak 110 (seratus sepuluh);
Formasi Jabatan Fungsional Assessor di lingkungan instansi pusat di luar Badan Kepegawaian Negara paling banyak 50 (tima puluh); c. Formasi Jabatan Fungsional Assessor di lingkungan provinsi paling banyak 30 (tiga puluh); dan b.
d. Formasi Jabatan Fungsional Assessor
di
lingkungan
Kabupaten/Kota paling banyak 10 (sepuluh).
(3) Formasi Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja. BAB XIII ...
-32
BAB XIII PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERFIENTIAN DARI JABATAN
Bagian Kesatu
.
Pembebasan Sementara Pasal 33
(1)
Pejabat Fungsional Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan ,{ssessor Utama, pangkat Pembina
Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (21
Pejabat Fungsional Assessor Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari j abatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan
paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok
da_n
pengembangan profesi.
(r, Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2\, Pejabat Fungsional Assessor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a. b. c. d.
diberhentikan sementara sebagai PNS; ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Assessor; menjalani cuti di luar tanggungan negaral atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Bagian Kedua Pengangkatan Kembali Pasal 34
(1)
Pejabat fungsional Assessor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (21 diangkat kembali dalam .Jabatan Fungsional Assessor apabila telah dapat mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan.
(2)
Pejabat fungsional Assessor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Assessor apabila berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (3) Pejabat ...
- .).f
-
/e\ Pejabat
fungsional Assessor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Assessor apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
(4)
Pejabat fungsional Assessor yang telah seresai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud daram pasa,r 33 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan fungsional Assessor, apabila telah diaktifkan kembali sebagai pNS.
(s) Pejabat
Fungsional Assessor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3g ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Assessor, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
(6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Assessor yang diperoleh selama pembebasan semenrara.
(7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan F\rngsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (S) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi Assessor yang diperoreh serama pembebasan sementara.
Bagian Ketiga Pemberhentian dari Jabatan Pasal 35
Pejabat fungsional Assessor diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a.
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasar 33 ayat (i), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
b.
daiam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan.
c'
Assessor diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan. Pasal 36 ...
-34-
Pasal 36
Pembebasan sementara, penga:ngkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV PENURUNAN JABATAN Pasal 37 (1)
(21
Assessor yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan daiam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru. BAB XIV I/VPASSI]VGIPENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
Pasal 38 (1)
Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, PNS yang melaksanakan tugas di bidang penilaian kompetensi manajerial berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat diinpassing lpenyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Assessor.
(2)
Inpassing lpenyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1); b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; c. memiliki masa kerja di bidang penilaian kompetensi manaj erial paling kurang 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan; dan
pelaksanaan pekerjaan paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Angka kredit kumulatif untuk inpassing/ penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
d. nilai prestasi kerja atau (3)
tercantum dalam Lampiran
V Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini; (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi PNS yang inpassing / penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dalam melaksanakan
inpassinglpenyesuaian
perlu mempertimbangkan formasi
Jabatan
Fungsional Assessor. (5)PNS ...
35-
(5) PNS yang akan diinpassing / disesuarkan dalam Jabatan Fungsional Assessor teriebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Assessor.
(6) Masa berlaku inpassinglpenyesuaian paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan. BAB XV PENUTUP Pasal 38
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 39
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinl'a, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dite tapkan di Jakarta
*^--^^1 -^-r^ PaLra. Lo.r r55a 17 Jult2OI2
MENTER] PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd AZWAR ABUBAKAR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 876 Salinan sesuai dengan aslinya N PAN DAN RB Hukum dan Humas,
t
,I ti
I2
? t-
z
E<
{
EE
4E
EEI 38fi FF4g
E
6
6
a
a
I
(t)
d!F
EU
;H3t
\o
|o
N
N
'4
-EEEEgIIE
f-
l.
|,,
E
a)
I
s
0.
F
6
tA
E
6
'@
;
C.t
\o
f
v
3
E
&
t 6 a a2
It
E
ih
.i
!! 'd
-E
P
!1
6
o
.g
v,
{
R
0.
d
a
E
6
(!
a
6
o
d d
E
'.)
F
a E
al
= a E th
ool
o q
ib
d
{7 a v
I{ ?
e a
ts
q
a d
,6
H
tr
6
l3
l*=
e tt 4
th ts l! > lE'6 tv d
C\
a)
a
I 6
o o\
: t!
il F
!! !!
.g
!n
a
a
a
t>d
t1
z
E$€E
o
ts
E
3F
tr
a
d>
s d
lS+li iETiE E
HE!
d6>d;
e
E'F
o
a z
N
€ pq
z
F E
E d
t>€ (\
E
E.J 6E F.2 *!
6 d
E
-d
a-_ ? EF
I
| .j{
l,r1
t>
a
!r1
E
'F ta
s
t.-
s
!2
E L
a
2 a
a
!
E to. F
F
2 u
EI
-9
z
*
(!
( ts
2
E
d
=
3
( I
(\
\o
c
d
d
E
u ?
c{
N
q
o
ci
9'
d
P
q
E
(
E
s
s
s
il
J
s
e !q
o
s
a
!t
5
E
a $t
d
c
g
.D
d
E
t
tn
a
a
€
o
3 9
F
IE 2d
€ E
3
8
B
d
iJ
!!
=
3
a
6
6
x
!
fr
E I
.J
D
d
d
a,
!
E
!q
s
'5 'al al
o.I xl ol
6
s
ql
dt
!2
el
tsl
xl ql
'6
I
ElI
=l
'ts
B
c
a
€
2
B
q
'ol t cl qi
!! st
E> Eb E6 R; E! 99
'd
d
g)
g
(
l! tq t; l.o t!! IF
F AI
6
t3 ta
l6 tin l=
IE 'o IE t>
l:
>6 li
t6 l>
j
lE lc t>
'6
E E
o
t:i
lE
t:
,r
-9
l=
IB
lJ! td _v
E
ta I lE
t!!
d
tlE t6 tr c o
t:i
B
{
El' EI
n9 E!
q
!!
g E
t3
Ir!
IF l.o
z t: F
.9
$l o vl
lcr
O'r vl
E
p
t?
tg
to
IO
to
t: t9 t*i tac l: IE€ t8 s l5 ,;
t:
16
!2
lE
3
lgo
t8
t> t> t5 N
!q
6C
Eo av
t6J
t! t6 -9I
t;i (!
lC i
lC
t5 ta tE .- t: \
ql
o
3
IE
i-a
91 A
!!
E
?d
N
EI ol
o
l.o l.o
E
ta
ad
!q
'c
ro
t>6 FH s!x
E llfl ;6 l!! ;6 t; t(! E ld d 3E tB g I} E Bg IB
&
tq
F '6,
t:
tp It lq It t*
'67
av
t!!
!q
|{
ii l: to
a
'al
9a
E
?"
F
x t x
.:I (!l
it
E
s
ol
d
l>\
z
:{ d
x
;
a
E
2 o
E
a
6 8
X
x
I
8 v,
E
5
2
D
F
(!
6
r!
x
'il
x 6
n
I
3
a
3
d
B
o
JF (,9I ea
o
c.l
@
q
O1
\D
ol
d
ct
c\
o
'd
a 2
ti
a ro
F
a
a
U)
v)
6
8
I
3
ol
v)
a
a
E
E
a
,E
q)
8
ut
.c
e 4>
o
F
!!
E
€
H !!
o
E
d
a
U
z
(
{
F
E
sq
E
t\
E
!
!
!
rJ
t
E
E
I E
E
6
E
YF
6A
tsep
VF
c$ dd
>d >d >d
;3
LE
:9
E?
>€
>:
I
bP
>i
Fd 6n
x3 6a3 ;b4
E
9!
5*
:;< 56
Uti
26
I Aa
I
;F ;5
dE
ou 6t4
3
a
a
?b0
!
r!
d
d
d
oP x!
E
u,
'6.
F
E
.vF
da
g
F
s
i' 'q ts
€
E E
!!
>E >E :E >ti >th >it
q
t> c\
o F
E (!'
g)
0-
v
z,
N
c)
rJ)
a s
(!
r!
{
a
6
E
F
z o
f
6
d
a 8
{
t
E
P
d
E
d
a
B
I
B
R
a
E E
a.
6
6
!!
E
E
I
I
B
3
R
a E
ao
&
q F
I 6
8
I I
3
r!
8
6 8
N
al
E
a
6E AU
o
{l
-i
'E
'd r.1
!2
e
o
(s oy
E
d
:9, J
P
a
'ts
&
&
6
I
5
&
J
e q
s
s
"3
P
q
b
o
o a
q
q
al
.q
S
€
I
.l
'd
'6
6
g
(n
d
E a
!t
8
ii
it
3
its
3 F
a
x
t
lr
E
3
3
(
E !{
E
!q
E
't
tt
:-V
'd 'E
'a
a
AB F3 a -8=
c6
o
d> o H v,
2
A
z
N
!q
a
c-
F
'c
E
e
E
,43
.E
9q g3 9ir
8 d
a6 'F
,h
\o
I
9.?
.E
I 6.9
E
'6 'd
it F
6
,6
F
i
z
ii
I
F.
s
d
Iq
.E
'd 3
&
7
#a
B
6.E
B
'c
'E
t?
!!
cq 6F E9? d: :d >o >a >E >d >J >d >r:
!q
E
-E
,c
;-
F
E
E
EI
H d
l,;
a
I {
R
E
t
t
6
F
z
a
.a ts
n
E
E
E E
P
6
6
g
v
E d
3
t
!
E
il
8
E
o c!
c,t
a
ti
! E
I I
16
v
: I
E E
I
ts
<E
o
a-
ct
('o
ct
zg
o
3
z
I !q
E .t
(!
E
q
!{
!!
E
a
s
\ I
6l
:l
\Ol
gl !(
o. ril
\o
l
EI
FI q
t
ii!
'a !a
a
E
t6
!q
3K !q
lo;
>;l |>.!L >a t> a
F
!! lv
tx tts
ibr
.E! t> d
1..
9lo 'i8
* ta n
t^
lx
t2
11
Ie
PE
zt
t.
I: t>
d:
a
t
E
ta
6
t:
9
ttAa
t8d 12 a' ;> q-
tq
l3* iJ 6 t-!
t!!
l9r
la.
l;lg
ld
t6
t>;
It,i
I;
lo F
Iu
I:E ld l:
lSp
ts
F
l,i I
td 6 tg
!,J .c
l9o
i,t tr
E
s
t9,
19 o te-g
!?
6
F,
d
6.^
lri
t,;
tq
g
t:
I'F > E
l"b
l:(!
tE i
u)
E.E '66
-b: H* 3S
d>
vl
z,
lii
t9 ljl
IA
ldF tfi 3
t!! tq
lr!
rrj
!a
tr
tc o 6 t6 P tr
t> E t> E t>'; t2d t>
FF
q) lN
t# > t:5
lo.(! to c txd
X
ta.!
!E a
gl
8 !{
B
6
t-. E
sl
i
ii
d
q
F
€l al
E
1
-l
9t
P
tl 6l -l
{
ql .2 &1
'6
v)l x
'zl al
E
!{
2 t
$l
b!l
u
n
;l
s
ql
-I
3
3
9I
3
I
I
g
6
H
!i
c?
s
e
g
E
s
\ol {i
c.l
o
E
ID
kQ
(\
F
!(
'a
FI
N
F.
co
l.;
6
2 F
d
(!
rc
(!
6
lJ
E
2
F
3
3
6
E
i q.
E
(
E
it
3
E
E
E
0.
E
B
6
I
$i
3
a
E
6
F'
3 3
3
3i
o.
8
&
gE
ac
.<
;
c\
F.
ol
o
\o
@
-i
.s
'.1 c1
d
a
F
ot
N
N
N
(,tn
E
d
J
F th
J
q
s
J
!q
!!
E
!\
!q
(
J
q
q
9i
g
E
d
to
.t
@
F
:
R
x it
( @ !?
I
g
a ,a
a
id
ij t6
x
x
E
'd
'tr
.E
d
3
a
\o
'd
ix
d F
a
!
+
9?
x
tr
9?
(
(
q
i
E
'6
H
6.Y
a
.E
9p.
q9 q* E.t
a
B
ie. od
B
a
E
a,
2'6 2'6 >'d 2d
se
F'
>!
:
6
'tr
<\
E I
('
p a
/
a 2
a
N
st
>;B >.!l
it
'6 E
'd6
'd
d'
9*
F
a
q
a
E
3 3 x g
;!
E
\o
>L >;i
s;
;l -<
>ti:
>d >d
sb
2
I
E
x
{z
1!
g,
E
:
F
E
i
d
d 8
8
il
ts
:
I
6
6
ttl
d
F
E
E o
6
6 3
t
d
I
8
g
8
rl
gE (,!I a&
cl1
ah
E
t
d
|l'
s
F
6
d
.o
0r
I
s
J
\o
ro
o
a o
;
q a
d
01
c'\
ol
'a
F
3
@
J
$
'a
d
E
€
F
E
ts
'6
6
H
x!.t
6
F
E
E
E E
d
i{
(
B !?
d
2
t
F
x
a
d
X
t
a
tr F
9 d
EB tA 9t
!.1
tn6 E
'd
E
92
'i B
E
!
E
(!E E!!
H}
s
db! AF
E
a
E
9)
Y,
'd
3
B
B
d
.E
'6
*
Ll
2 ts
6
E!' 26
d
Tq q9 8a c,2 PE e8 9* _q<
.vtr.
!!
E
U
6
F B
-e t FA
F
!l d !!
6
: (1\
z
d
>E
83.
ba
a
FE
ets
att
d> o
c q z o
z
cl
>d >d 26 >d >d >6 =d 2d ='d : 5V
2
2 F
6
d
t
a
<E
(,e en
-i
5
f
q.
E
6
3
B
E
o o o
o
o
-i
n
n
F
o
R
R
I
6
6
i6
3
8
i
E
E
E
E
d
o.
I
6
{
I
E
0-
F
2 a
R
E
R
R
I I
8
ol
<\
N
q
8
E
(
-i
q
J o
t8
E
I
s
e
E
to
J
a
t
I
9
s
(ol FI
o.
!1
l
.gl \O' '6
il
al
,-l
iil
ol
a
a
\o
I
F
x
t* tii
rt
(!I
(0t
(!l
6l
2l 3l ol
l4
ix
6
I
:
9.a
t3
F
l9ouo lE
t> a
Lja
f,
€
In0! Lb!or
6
la, l^,
tx t!
e
t:
! H
!!
l{
ts u lo tq
tufi ld I
g E'
lE l9
lq E
6
6
t;
!q
91
td
E
'&
o.
tE! t>.9 t> il l>.g t> t> a E
l-.j
E
:
.E
t: t6
'!
t(! |
;x
I.E
I
st
l50
ts
'al
E
!t
t-
IE
EI
E 3
g
6
B
9.t
E
t.
I
|
ql !l
t
g
!.)
'6
.E
@
o
ii
'al
I
:t
!q
v
d
I.lJ
{,t d
\o
a
EI
3
BI
\o
EI El 3l
d
lr
a
I
1
oal gl
l
EI
fl
I
'a
FI
'Eb
J
Fl
FI
9t \o
g
6
.l
o
b!l ql
g
g
E
t:
t-
t: a
lc
o!
to td
o ta
ta
t;
l:.E
t9 t>
E i;
! t(!
I; tq
t!!
16.d
t, l,;
ta t:
9.)
lq IF Ll{ | Ili t> t> o tq
!,)
t:.*
t6
I::
t; I!
E
t! .E
9.)
t:
:
FI I
Elo Ell vrl
FI B vl l" ^l z1
F
IE
t>
B.
c,l
ltl
"j
E
t^
2
t
n a
:
F
f
6
d
3
!
E
B
g
E 6
8
3
3
{
cl
\o
c.l
8
@
o
ol
ii
FI
{
4)
F
s
a
E
E
(!
R
R
6 3i
o
co
o
c\
o
I !!
E
J
d
i,
?
a b
c
3
a 8
za
a
6
R
E
o.
ib
4'
8F
c
g.
a
s
!!
i:
E
2
E
zd
E
att
J
E d
x
i;
x
3
z
(
*a t,
tr
{
3
x
1'
a
t?
li6
c
t*
ts
F
6
t
u
:tx
.Fo
a5 .*> fi> ?z
>€ !
5;
F
=€
:3
F;
d6 fin 6;
d> 'E'
5€ :*
d6
EUn
t: t> nh :*
5€
Fe EQ
2A :L
s_9
z
-t)
iJ
F.
A E
o
:3. S -tr-a v !oR:
A
z
N
b 9l 9{
(
E
:
5 g B E€ E, i-l*i !a s 9i;8 E 3
5
>.s @
'rg
F
6
?
& irh
(t)
U
B
B9
c\
o
E
E
'd.
tr
t{
(!
'6
v
H
g
a6
rc9 'E
rJ
!q
FE
a
I
E
g
59 I
i]
;
E
9
z
0
d
F
2 F
x E
d
d
s p f
6
8
a
8
o o
A
d
F
5 5 6
d
a
I!!
a
R
8
3
6
3
a
8
6 io
z
d 6 8
3
u
rJ
x
6
=
I
il
3
6
!d
d
E
E
8
g
g
3
3
il
<E xa
(\
qa ec <E
F
e,l
@
\o <\
6
ci
ro
o
g at
z
I
I
tt
!!
? a
FI
E
a
!q
J
v
!(
E
!
!
t
t
art
E
!l I
-E
!l
ql
g !l v,
g
8
e z
!9ad E9
9?
a
F
6
g
(1)
a
q)
(tt
x
I 3
!.1
7
!.1
2
d'o
'r'1
E
a a a
!.?
'd
.:l !?
: : E
!
F
t?
u
v
ia
d
A.
I
E
: :
.5
:
e
s
: c...
2
J
€
HD
o-
.J
6
bg >g
ol
C'{
(/)
J
g|
o & &
&
(n
2
ct
3; z
E
o
ca
=
E
I
q
!
.Y
z
F
!
!
E
z
6
E
I
I
u
a
3
3 3
3
=
I
i6
R
E
5
E
5
8
!
! R
E
6
E
dt M
!
E
!
3
3
it
I
o
a
I
3
8
l.-
(t
9 o
I
to
L
th
ig
\o
(\
o\
F.
F'
o
F
o
c;
\o a.,
!!
I
R
ta
{
!{
!!
A
q
i:
{
s
J
F
E
!
tr
j
E
!c
J
g
fl
o
c!
g s
'a
g
s
3
.t)
! '3 d
F !q
I t2
{)
2
(
2
*
q d
*E
E
d
7
({
6X E.!
tr
-e
U
s
!
I
6 F
!,
!
.F
ba
!{
'3 d r(
z
E
F
o\
€
:
tr
a
'f
€ 6
:_9
N
!c
>€ z
*H
E
:t
F
to
t.9E o
2
2
(\|
I
!.i
i:
ts
a
g
E
!!.
.'a
la (r')
>6.
s;,
!
u l3
!
= F.
>_v
o
z
{
FI bll
b0
t4
0p
b0
b!
!0
t4
n ts
a a
P
F
, (t
d a)
o
c{
!o
a
U)
U)
(!
(!
U)
6
b!
bn
'a (! at)
6
a
F.
(t
-qt-9
<E
9!r =& {!
V)
ol
t--
or
!t
o {
z
u
lo
-g
(
o
a
r0
ra
F
a
Ffr
E
q
o5 .YA !!
.g
!! 2 N
X
.*
(
{
2.4
6
9U Fq .9 AH '6E ?H 6> &3
dbt
a)E d
t Jdb >.9 q
J.;
R';
>a X6;
r6H
>.v€
>-v
c!
E
E
!?
d
!dq
€
!2
!
:? d
E
E
nca Jq'E E=d
ii ,i
!1
dE-v
4'
z .i
z
N
E6
E
n6 F
a
a
o o
>€
>c. \o
6l
6
*a (' 6
at,
:it
a
llF: :fi;
I
t8.
9q i .r{
s5 2
n
d
'o6
Ei
II
5;I
!
i9
inF
'6t
o(!
9?
F
e
d-
3
dol
-!) g dF
a
E
a
2 :( E
!n
.P
z
'a
E
F 'a
b!
a
F 'F
F A
aa
q)
!)
<E XF E&
E
a
a
ar')
a
a
q)
a
(D
ol
4,1
2
'a .?
'a
o;
i
E
fi
E
E
v,
E
(
a
6 p!
-a
s
s F6
ts
E
a
f
F
a a
ol
86
ut
(D
a a
3 a 3
J
i d F F F
ff E
U)
d
E
o
g B
d
2 F
f
(!
i;
E
s
s
'c
a)
E
g
d.
F
!q
s
x
E
E
&
') ii
!l
E
F
i€
>_v
.9a
\? .i' ,
SF >E
E
F
z
E
o 2
hi
th
2
2
N
a a !1
e
E
z
z 6t
E
r
&;E
6
6.b F M.A Rtrd
r<
is
!=E
{
.!'?
n6 ( 6<
6r '6;
a,j
;n.9
10 cl
dE
:r
.!l x
.JE
d3
>.q
6
o 'Ea
ad
J
!l
5g_v o
N
sb
IP !E'
o
p!
g
B
*E
.jt6
E
E
d
ii
a E
3
g
c
E
n
^{)
,F
9E
v
FN
u
(
EJ
z F
'e
(rl
I
A
F
< otr]
&z
a a
dL FCo
<5
zd,
?s EX g&
i
3E
{
u1.
2
s
F q)
?a ES
d g
4z
B S
$
rE;a ffts / FE
EE
rio
2
I
3 a
2
E
E
d
z
F
5 7
E
E_
:9
i-9
\^
o 2
E
a i q: d{,/E
o,
z
z
(!
(!
Ede
o|
d E
o P
ro
4..
E Itl
F
2
g< i t, aa q4 fXe
v,
\o
r4
?xii {ia
E83E YXFIF ;ES5 ;<;6?
x
c.l
F
.h <e uz fR
Irl Z '!-. EE FO {D
7U,
<E
E'i,6 rdtro: *
efr
e3
fiH:EEER
u{
,EgEigll zs6.: av'n,
ZY zz
:xE*fi8r
D< UR
i
S5*249,-4, EtasHe6H tsdzt=222
s
sHEraEeE I3 2< < <e,
,.1
oD
EE3 En= =3i =
<;E tr
E
9a
c.l
:x =z
\Fi
24
4
E
t\
c.,l
E f.i
o<< z:., <(5?
5rr ,= KF
EX :in ttr ar
a frl
a F N
71
a Irl
.rb
i;
&
a 2
j
E
€ c
z:^
€
za 'E
O.
ddt rt) z
F
E !!€ *=E FA' 2) I
&
dg I =E*d EXiH |'Y. ?
Yi:
RzE H*E e.; E gEB
EIB lrJ= EE6 ;a<
o
:"o
AP"* c.r F
U
ct
3
B
u
l/)
E
Iv
(..
E< ai ka
su)
<91
4=
xz
F
fEq
d
o
Z6Ad
tb
ifrrI 4=7ry
23Ei
F
7e,
z9
ss
i85#ER! cut'>=2)
e3
;iEEggt-
!< trz E9 { crl 2Z
EEllglsgTB
Y2 2<
!,.
u{ i3E E>? Ekn .- roi
F*E lzE
EX
).
E{
EE:IEEE < i;F.Er,1
l,>
E
if;
F< z 2
.'
E
o
Elo Paa BE8
Dlr
EZ
8 ('l
E
;?IJ ICFiJ 9S{
\-zXP
d
A =2 EXE: rE-? trr( e 42 B
5
5F(J
YE sao 2r
;€ t
532 E=<
Eli !x;
v}d Fr0
H Ijl
I
U1
6
7
N
Ul
o
N
!l
r)
E 4)
2
6
E
e
gE zh^
< 5i i: .: =
z>. z d6 a tr ;9
i;u
u)
7< F
2
a
z
r
o
r/)
E F.
3
E
u
F
E<
u)
d
(r)
ktr c=
a rrl < EZ
td
ftq
gE
2E
!TH
(\
zy)
Zl!ti.t
Pc
ifi:i a==1
f.
E< <,t
p{ g,a x 29 <@ (){J {
ll)
ID
c,t
zv
=iQ F<= . aAF
{t
e3
6E <;
l:dg a! FErd
3E 9z
EfEEEEli,ir
FO
E< <E F< <"l
EX!: aE a Fc tB
C.l
EA I =1
z 4
(\
!:E H
EHg
E
I5e Hzx =Efu
cl
EAN
;ifl o<{ Z}(r
?fe Erii ?:2
F
Xlrr
a
?z ts
s
z
o ol
ttl
o
vl
r<
3
dl
? (!
a
CJ
d
ia
rl E
,ta
c
E.VE HAz< p a
2
rrb H"o 2 .J;
Zo, {tr E>,
F
NFO.
a z p
c
z
'o o-
'o
d E
2
:< a- ql e,7
lf
aaa* R?<5
F!o <5
Qz zr
e/R
dE
v:rF
tEsS AroYi AS!l"4
E!Xss5"rN E9EEEC'6 F!zE!zN
EAi:EFi
oq SA 2= d1
d
E
I
a=4; <<-<-O.-!.xtr.ll
9
EEsEE:gE <e
fiErd to:l* rE a
il,
4z
-_=f>*Fr..c(
a 2
iE
u
a 2
gz
Ia
F<
>s
l=
*'{ o< <; ria ,Jt
Zg. <2 z .t) td
), z
l!
9A
F
z
Pz atz
3*
E-
E ,1.
E
a 7
