UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul ”KAJIAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP HIBAH WASIAT”. Penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan informasi dan menambah khasanah pengetahuan dalam ranah hukum pajak terkait dengan jabatan notaris. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulisan tesis ini tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing dan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing Pertama Prof. Dr. I Gusti Ayu Agung Ariani, SH.,MS dan Pembimbing Kedua Dr. I Made Sarjana, SH.,MH yang telah memberikan dukungan, semangat, saran serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis selama menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih pula kepada para Penguji tesis yaitu Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,M.Hum, selaku Penguji I, Bapak Dr. I Ketut Westra,SH.,MH selaku Penguji II, serta Bapak I Putu Bagiartaa,SH.,MH, selaku Penguji III, yang telah memberikan saran, ide dan bimbingan kepada penulis demi penyelesaian tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PD-KEMD beserta staff atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr A.A Raka Sudewi, SP. S(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk
menjadi mahasiswa program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Arya Utama, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan tambahan ilmu kepada penulis, kepada Bapak/Ibu staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang turut membantu saya dalam proses administrasi tesis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruh staff dan karyawan di Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan berlangsung dan selama proses penulisan tesis ini berlangsung. Terima kasih juga penulis tujukan kepada orang tua tercinta I Made Sukayasa dan Ni Nyoman Merti, kepada nenek tercinta Ni Wayan Nami, yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan semangat selama penulis menjalani masa perkuliahan dan selama proses pengerjaan tesis ini. Terimakasih pula penulis ucapkan kepada suami tercinta I Putu Arik Adi Wiguna dan kepada putri kami tersayang Putu Amira Anindya Wiguna atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam proses pengerjaan tesis ini.
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-temen tersayang Selly Masdalia Pertiwi, SH., MKn, Putu Indra Mandhala Putra, SH.,MKn, Ida Ayu Mas Arini, SH.,MKn, Ida Ayu Putu Swandewi, SH., MKn., Ni Putu Selvyana Putri Pratamikha,SH., MKn., Ida Ayu Wulan Rismayanthi, SH., MKn., Ida Ayu Dwi Sukma Cahyani, SH dan Luh Wike Saptia Dewi, SH.,MKn serta seluruh teman-teman yang
angkatan IV Magister
Kenotariatan Universitas Udayana yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan tesis ini.
Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Notaris/PPAT Ulce Irithrina Sudjateruna, SH atas ilmu, kebaikan, nasihat serta kesediaannya dalam membantu proses penyusunan tesis ini. Terima kasih kepada seluruh pegawai Kantor Notaris/PPAT Ulce Irithrina Sudjateruna, SH. Terima kasih kepada seluruh teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan pemikiran, dorongan dan semangat selama ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan tesis sehingga tesis ini selesai Sebagai akhir kata penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang kenotariatan serta berguna bagi masyarakat. Denpasar, 14 Juli 2016
Penulis
ABSTRAK KAJIAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP HIBAH WASIAT
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hibah wasiat merupakan salah satu objek dari pajak BPHTB. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menentukan saat terhutangnya pajak BPHTB untuk hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Tidak ada kejelasan mengenai akta yang dimaksud dalam Pasal 90 ayat 1 huruf d tersebut. Ketentuan pasal ini menimbulkan berbagai penafsiran mengenai akta yang dimaksud, karena yang terkait dengan hibah wasiat ada 2 (dua) akta yang dibuat yaitu akta Notaris dan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris dan PPAT memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain. Kewenangan Notaris tentunya berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh PPAT dalam hal pembuatan akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dengan perbuatan hukum “hibah wasiat”. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif untuk menjelaskan adanya kekaburan norma pada Pasal 90 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach) pendekatan konsep (analitical conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Untuk teknik analisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, teknik interpretasi dan teknik argumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang pajak hibah wasiat pada BPHTB mengenai timbul pengenaan pajak BPHTB atas hibah wasiat terkait dengan Pasal 90 ayat (1) huruf d UU No 28 Tahun 2009 adalah pada saat dibuat dan ditandatanganinya akta dihadapan PPAT bukan pada saat ditandantanganinya akta Notaris. Pada saat penandatanganan akta hibah wasiat dihadapan Notaris belum terjadi peralihan hak. Akta yang ditandatangani dihadapan PPAT merupakan bukti telah dilakukannya peralihan hak atas tanah dan bangunan.
Kata Kunci : Pajak BPHTB, Perolehan Hak, Hibah Wasiat.
ABSTRACT
A JURIDICAL STUDY ABOUT TAXATION OF DUTY ON LAND AND BUILDING RIGHT ACQUISITOR DEFERRED TAX EXPENSE (BPHTB) ON BEQUEATHED GRANT Duty on Land and Building Right Acquisitor Deferred Tax Expense (BPHTB= Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) based on Law No. 28 Year 2009 specifies that the bequeathed grant is one of the taxation objects of BPHTB. The provisions of Article 90 paragraph (1) letter d determines the time of the tax of BPHTB becomes due for the bequeathed grant is on the date of making and signing of the deed. There is no clarity about the deed referred to in Article 90 paragraph 1 letter d concerned. The provisions of this article give various interpretations, as there are two deeds made related to the bequeathed grant i.e Notarial deed and deed of Land Deed Official (PPAT=Pejabat Pembuat Akta Tanah). This research is a normative research commenced by the fuzziness of norms in Article 90 paragraph (1) letter d of Law Number 28 Year 2009. This research applies law (statute approach) of analitical conceptual approach. Legal materials used are the primary, secondary and tertiary legal materials. Analitical techniques of legal materials, which are used are descriptive technique, interpretation technique and argumentation technique. The results of the study, shows that the system of tax of bequeathed grant on BPHTB regarding to the arising taxation of BPHTB on the bequeathed grant related to Article 90 paragraph (1) letter d of Law Number 28 Year 2009 is at the time of making and signing of the deed before PPAT, not at the signing the Notarial deed. At the time of signing of the deed of bequeathed grant before PPAT, the conveyance of rights has not occured yet. The deed signed before PPAT is the evidence that the conveyance of rights to land and buildings has been held. Keywords : Tax, Acquisition, Bequeathed Grant, Duty on Land and Building Right Acquisitor Deferred Tax Expense.
RINGKASAN
Tesis ini menganalisa tentang Kajian Yuridis Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Hibah Wasiat. Bab I tesis ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menunjukkan adanya kekaburan norma pada Pasal 90 ayat (1) huruf d UU Nomor 28 Tahun 2009. Pada Pasal 90 ayat (1) huruf d UU Nomor 28 Tahun 2009 menentukan saat terhutang pajak BPHTB atas hibah wasiat adalah pada saat ditandatanganinya akta. Hibah wasiat adalah suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan menyatakan keinginan terakhirnya tentang pembagian harta kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Akta hibah wasiat yang dibuat dihadapan Notaris baru berlaku apabila pewaris atau pemberi wasiat telah meninggal dunia, sehingga tidak terjadi peralihan hak selama pemberi wasiat masih hidup, dan pemberi wasiat dapat menarik wasiat yang dibuatnya sewaktu-waktu dan menggantinya dengan hibah wasiat baru yang dia buat semasa hidupnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, pada sub ini akan diuraikan juga mengenai rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Bab II dalam tesis ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang hokum pajak, pajak BPHTB dan konsep dari hibah wasiat. Tinjauan umum tentang pajak, pajak BPHTB dan hibah wasiat ini diuraikan menjadi 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab tentang hukum pajak, pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan sub bab tentang konsep hibah wasiat. Sub bab tentang hukum pajak menjelaskan tentang pengertian pajak, sejarah pajak, asas-asas pemungutan pajak, penggolongan pajak, dan saat timbulnya utang pajak. Sub bab kedua menguraikan tentang pengertian BPHTB, objek dan subjek BPHTB, pemungutan pajak BPHTB, saat terutang pajak BPHTB, dan dasar pengenaan dan tarif pajak BPHTB. Sub bab ketiga menguraikan tentang pengertian hibah wasiat, bentuk surat wasiat, pihak-pihak dalam wasiat, sifat hibah wasiat, barang yang dapat dihibah wasiatkan, dan pencabutan wasiat dan gugurnya Wasiat. Bab III dalam tesis ini tentunya menguraikan tentang pembahasan terhadap rumusan masalah yang pertama. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni sub bab pertama, menguraikan pengaturan pengenaan pajak BPHTB atas hibah wasiat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sub bab kedua, menguraikan dan menjelaskan pengaturan pengenaan pajak BPHTB atas hibah wasiat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Bab IV tesis ini menguraikan timbulnya pengenaan pajak bphtb atas hibah wasiat. Bab ini dibagi dalam 2 (dua) sub bab yakni pertama menguraikan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan terkait dengan pengenaan pajak BPHTB. Sedangkan pada sub bab kedua menguraikan timbulnya pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah wasiat. Bab V yang merupakan bab penutup dari tesis ini, berisikan tentang kesimpulan serta saran dari penulis. Adapun kesimpulan dari tesis ini dibandingan dengan ketentuan lama yang mengatur mengenai pengenaan pajak BPHTB atas hibah wasiat yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 lebih memberikan kejelasan mengenai saat terhutang pajak BPHTB atas hibah wasiat dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku saat ini yang masih mengandung multitafsir. Saat terhutang hibah wasiat baru akan timbul saat ditandatanganinya akta wasiat dihadapan PPAT dan saat itu pula sebelum melakukan penandatanganan akta wajib pajak harus memperlihatkan bukti Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (SSPD BPHTB). Saran yang diberikan oleh penulis terhadap kedua permasalahan
dalam penelitian ini adalah perihal pengenaan pajak BPHTB atas hibah wasiat, agar nantinya menimbulkan kebingungan dan kekaburan dimasyarakat diharapkan agar pemerintah melakukan revisi terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 90 ayat (1) huruf d. Sedangkan saran kedua, diharapkan PPAT dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kepatuhan untuk membayar pajak BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
