warta ep ro c E D I SI XIV EDISI XIV 2015

EDISI XIV | 2015

warta ep ro c E D I SI XIV | 20 15

1

2

war t a e proc ED I S I X I V | 2015

LIPUTAN KHUSUS

Rapat Koordinasi Penanggungjawab LPSE dan Kelompok Kerja ULP Daerah

18

Daftar Isi EDITORIAL 04 E-Catalogue Trend Belanja Masa Kini WARTA UTAMA 05 Serial : MENEMUKAN EPURCHASING WARTA INTERVIEW 07 ULPD Jabar: Kerja Keras OK, Tapi Kita Juga Harus Senang 12

“POLITIK BELAS KASIHAN” perlancar Tugas LPSE dan ULP Daerah WARTA LIPUTAN KHUSUS

14

Perkuat Koordinasi Melalui Pembangunan Komunikasi yang Intens WARTA OPINI

18 e-Catalogue yang Praktis untuk Pengadaan yang Dinamis WARTA INFO 20 Per 1 Oktober 2015 Penghematan Capai 28.09% 22 Lebih Mengenal e-purchasing Perka LKPP nomor 14 Tahun 2015 25 Mau Barang Diborong, Pakai E-Catalogue

WARTA KEGIATAN 30 Kemenkeu dan LKPP Bangun E-Catalogue Perangkat TIK 30 Hadiri Rakernas LKPP Tahun 2015, Kemenkeu Raih National Award 31

Inbound Pusat LPSE “From Nothing to Something”

31

Rakor ULPD : Sumatera Utara ULPD Terbaik Pertama FAQ

32 Helpdesk Menjawab WARTA KERJASAMA 33 156 K/L/D/I Gunakan LPSE Kemenkeu WARTA PILIHAN 35 7 Cara Meraih Sukses Dalam Bekerja 37 13 Tips manajemen Waktu yang Akan Merubah Hidup Anda WARTA KULINER 38 Mampir Dulu Ke Seafood Ayu KUIS WARTA 39 SURAT PEMBACA 39

26 Keahlian dan Keterampilan dalam Pekerjaan Konstruksi 28 Duo Aplikasi E-Catalogue : E-Purchasing dan E-Catalogue warta ep ro c E D I SI XIV | 20 15

3

EDITORIAL

E-Catalogue, Tren Belanja Masa Kini Belanja mudah, belanja on-line. Rasanya hal itu tidak berlebihan. Belanja on-line sudah menjadi mode dengan volume transaksi yang semakin meningkat. Teknologi informasi menjadi kunci kemudahan transaksi on-line. Pembeli tidak perlu direpotkan ke Mall untuk belanja barang tertentu serta barang yang dicari sudah jelas ketersediaannya, variasi dan model barang juga lebih lengkap dan tentu saja harga menjadi lebih kompetitif. Penjual tidak memerlukan biaya untuk sewa tempat atau tenaga pemasaran sehingga harga bisa lebih murah. Belanja melalui toko on-line menjadi semakin diminati. Kecenderungan ini juga ditangkap oleh pengambil kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjadikan belanja barang/jasa dengan mudah, aman dan dengan harga bersaing melalu belanja On-line. Keunggulan model belanja on line ini menjadi dasar penerapannya dalam pengadaan barang/jasa melalui e-catalogue. Barang/jasa yang sudah tersedia dalam catalogue, tinggal dibeli melalui proses yang sederhana dan dengan waktu yang singkat. Harus diakui proses belanja melalui e-catalogue memberikan rasa aman pada semua pihak. Resiko pengadaan yang selama ini melalui proses yang cukup rumit dan sering memunculkan permasalahan administrasi bisa diminimlisasi. Barang/jasa yang diinginkan juga sudah jelas, tidak perlu menyusun spesifikasi yang rumit itu, terlebih lagi penyusunan HPS yang seringkali menimbulkan masalah. Dampaknya, pembeli mendapatkan barang yang sesuai keinginan, tidak merasa takut lagi melaksanakan pengadaan dan tentu saja akhirnya penyerapan

anggaran dapat dipacu. Apakah e-catalogue yang telah dikembangkan saat ini sudah memenuhi harapan? Sudah cukup bagus, namun perlu terus disempurnakan. Masih banyak yang perlu ditambahkan dalam e-catalogue. Barang/jasa yang tersedia dalam e-catalogue masih terbatas sementara untuk on-line shop, baru menggandeng satu penyedia barang/jasa yaitu bhinneka.com. Perlu ditambah penyedia yang terhubung on-line shop lainnya untuk memberikan pilihan kepada pembeli dalam membandingkan harga dan layanan. Selain itu, ketersediaan barang/jasa yang tercantum dalam e-catalogue/on-line shop, perlu jadi perhatian serius. Belanja pemerintah baik pusat/daerah mempunyai skala yang sangat besar. Belanja pemerintah ini akan sulit dipenuhi oleh hanya beberapa penyedia on-line shop dalam catalogue, jika permintaan/pembelian datang secara bersamaan. Ini yang perlu diantisipasi oleh pengambil kebijakan di bidang e-catalogue. Untuk mengupas masalah e-catalogue lebih dalam, warta e-proc edisi ini menyoroti permasalahan tersebut. Selain itu, ada liputan khusus rapat koordinasi Kepala Perwakilan dan ULP Daerah di Lingkungan Kementerian Keuangan serta tulisan-tulisan lainnya yang menarik. Semoga bermanfaat bagi pembaca. (LJK

www.lpse.kemenkeu.go.id

@LpseKemenkeu

LPSE Kementerian Keuangan

Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855. Email : [email protected] Laman : www.pusatlpse.kemenkeu.go.id

4


TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT, Pemimpin Umum: Kepala Pusat LPSE. Pemimpin Redaksi: Luqman Joyo Kartono. Sekretariat: Yulia C. Kusumarini, Mahyarina Kusumawati, Yudha Pratama Editor: Maria D. Andriana, Efi Firmani, Raditya Yudha P., Edi Purwanto, Tri Widodo, Aida khoerunida. Penulis dan Reporter: Edi Purwanto, Raditya Yudha Perdana, Veranita Sinaga, Billy Sangeroki, Rendy Noor Pradhana, Valliant Billy, Wahyu Bagus, Aida Khoerunida, Aldy Anindita W., Meysza Monzana, Tri Widodo., Bary R. Pratama Layouter Designer dan Fotografer: Wildan Farani, Syarif Hidayat. Cover: Ferry Irwandhi.

WARTA UTAMA

Serial: MENEMUKAN EPURCHASING Episode 1: Lelang

M

arto menunduk terpaku di depan meja etalase. Matanya melirik ke kiri kanan menelusuri bermacam – macam mainan yang dipajang. Ia mulai menggaruk – garuk kepalanya. “Pilih yang mana pak?” Pertanyaan dari penjaga toko membuatnya berhenti menggaruk kepala. Marto menegakkan tubuhnya. “Sebentar mbak,” sahutnya. Ia teringat permintaan bosnya tadi pagi. “Marto.. Tolong kamu nanti belikan mobil mobilan buat anak saya. Yang pake remote kontrol. Ini uangnya,” kata bosnya sambil mengulurkan tangannya menyerahkan sejumlah uang. “Belinya di pasar gembrong ya! Disana lebih lengkap dan murah,” imbuhnya. Marto tidak mengira akan ada banyak sekali jenis mainan mobil mobilan di sini. Tadi bosnya hanya mengatakan untuk membeli mobil – mobilan remote kontrol untuk anaknya. Memang sejak kemarin anak bosnya selalu menanyakan minta dibelikan mobil - mobilan. “Yang pake remote control yang mana ya Mbak?” tanya Marto kepada penjaga toko. Si penjaga itu lantas mengeluarkan beberapa mobil mobilan kemudian meletakkannya di atas meja. “Yang ini Totoa buatan Jepang Pak, kalau yang ini BWW Jerman, ini Pyundai Korea, ini Frod dari Amerika,” jelas penjaga toko itu sambil menunjuk satu per satu mainan yang dia keluarkan. Marto masih merasa bingung. Dia kesulitan untuk memilih mana yang harus dibeli. Tadi pagi bosnya tidak menyebutkan detail nama merk mobil – mobilan yang dicari, yang jelas adalah mobil dengan remote kontrol. Singkatnya, mobil – mobilan di depannya ini telah memenuhi kriteria yang diinginkan bosnya. Pada akhirnya Marto pun membeli Pyundai karena mainan ini paling murah diantara yang lainnya. Paling tidak, Marto telah dapat menghemat uang bosnya. Episode 2: Penunjukan Langsung Sebuah mobil sedan hitam terparkir di carport rumah. Mesinnya menyala. Di dalamnya, Marto duduk di belakang kemudi. Marto bersiap mengantarkan bosnya, Margono, berangkat ke kantor. Sudah 5 menit ia memanaskan mobil,

seharusnya sebentar lagi bosnya sudah siap. Kemudian pintu mobil dibuka. Marto menengok ke belakang. Bosnya, Margono, masuk mobil dan menutup pintu. “Marto, Kamu kemarin salah beli mainan mobilnya,” kata Margono dengan nada kesal, “anak saya maunya bukan Pyundai tapi Frod. Itu lho,sama seperti punya Pak Heri, tetangga sebelah rumah. Maunya yang seperti itu”, imbuhnya. Marto menginjak pedal gas. Mobil sedan itupun melaju meninggalkan rumah Margono. “Maaf Pak, di Pasar Gembrong ada banyak mobil – mobilan remote kontrol. Makanya saya pilih yang paling murah,” kata Marto membela diri. Marto melirik spion, terlihaat Mang Ujang si tukang kebun tergopoh – gopoh bergegas menutup pintu garasi. “Anak saya ngambek, gak mau sekolah tu. Gak kebeneran apa yang dimau,” Margono menambahkan, “Yawdah gini aja, setelah antar saya nanti kamu ke Pasar Gembrong lagi beli mobil – mobilan remot kontrol yang merknya Frod. Ingat, jangan lupa ditawar ya!” imbuh Margono mewanti – wanti. Margono pun memberikan sejumlah uang kepada Marto.

Illustrasi Mobil Mainan Sumber : agengrizkianto. files.wordpress.com

“Pengguna/ satker mendapatkan jaminan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan”

Di Minggu pagi yang cerah, Margono menemani anaknya, Ferry, bermain mobil – mobilan di depan rumah. Di situ ada pula Heri dan anaknya, Rendi. Ferry dan Rendi bermain mobil – mobilan Frod. warta ep ro c E D I SI XIV | 20 15

5

WARTA UTAMA

“Jika diketahui penyedia memasang harga diatas harga pasar maka penyedia tersebut akan dikenai denda sebanyak 5 kali lipat dari selisih nilai transaksi”

Margono mendekati Heri dan memulai percakapan. “Wah akur juga ya mereka,” kata Margono sambil menunjuk Ferry dan Rendi. Heri tersenyum. “Iya. Wah mainannya sama. Baru beli ya?” tanya Heri. “Beli kemarin, nyuruh Marto ke Pasar Gembrong. Anak saya rewel terus minta itu,” jawab Marto. “Kena berapa harganya?” Heri bertanya lagi. “Sembilan ratus ribu”, jawab Margono. Heri mengerutkan dahi. “Wah, sembilan ratus ribu? Kemarin saya beli lima ratus ribu,” imbuhnya. Margono tampak terkejut. “Wah ini gak bener ini, mestinya Manajemen Pasar Gembrong punya website. Harga mobil – mobilan jelas,” ujar Margono. Heri menaikkan telunjuknya dan menatap Margono. “Wah ide bagus itu Pak, usulkan saja,” balas Heri. Episode 3: Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Bermotor (SPLKB) Dylan merebahkan punggungnya. Tidur terasa sangat berharga baginya. Hari ini melelahkan sekali. Pagi tadi ia didatangi 5 orang anggota tim dari pasar Gembrong. Mereka mengatakan bahwa mulai tahun depan, jual beli mainan mobil di Pasar Gembrong akan dilakukan melalui website. Mereka sudah menyiapkan sistem dan perangkat yang diperlukan. Sistem itu dinamakan SPLKB. Dylan lupa apa kepanjangannya, tapi yang jelas sistem inilah nanti yang akan dipakai untuk jual beli mainan mobil di Pasar Gembrong. Sebagai manajer penjualan mainan Totoa, bagi Dylan ini adalah kesempatan bisnis besar. Jika jual beli berbasis web, maka dengan mempercantik dan melengkapi selengkap – lengkapnya info di web maka akan lebih banyak pembeli yang dapat dijaring. Apalagi Dylan tau kalau Totoa sudah dikenal dan mempunyai banyak pelanggan setia. Dylan tidak mau kalah dengan merk lain. Yang lainnya pasti juga telah bersiap – siap menghadapi ini. Dylan telah memenuhi persyaratan yang diminta untuk masuk SPLKB. Ia hanya diminta untuk memberikan daftar harga atau pricelist produk – produk yang dijual di Pasar Gembrong. Selanjutnya, tim negosiasi Pasar Gembrong akan melakukan negosiasi atas harga – harga itu dan menetapkan harga hasil negoasiasi sebagai harga jual maksimal untuk produk yang dijual di Pasar Gembrong. Mengetahui bahwa telah menyelesaikan pekerjaannya hari ni, Dylan bisa memejamkan mata dengan tenang. Dengan adanya SPLKB, jual beli mainan mobil pasar gembrong dilakukan melalui internet. Kapanpun pembeli menginginkan mainan mobil, pembeli tinggal melihat di website SPLKB dan menawar

6


harga yang sudah tercantum di web. Sistem ini memastikan pembeli mendapatkan mainan mobil sesuai dengan yang diinginkannya. Pembeli juga dapat melihat daftar harga yang ditawarkan oleh penjual, jadi akan lebih banyak referensi harga yang dibandingkan dengan produk lainnya. Episode 4: Epurchasing Membaca brosur yang diberikan tadi pagi oleh manajemen Pasar Gembrong, Margono merasa senang bahwa ternyata selain mobil – mobilan juga akan dimasukkan barang – barang lain. SPLKB akan berganti menjadi ekatalog dan dibeli melalui epurchasing dan bebagai macam barang akan tersedia. Apalagi dengan sistem baru ini, Margono bisa memilih dan membeli sendiri barang yang diperlukannya tanpa harus menyuruh Marto. Benar – benar epurchasing adalah terobosan belanja masa kini. Dengan epurchasing, pengadaan menjadi semudah belanja online. Episode Final Tren pengadaan mulai berubah dari preferensi lelang menjadi ke epurchasing. Terbukti melalui Perpres nomor 4 tahun 2015 pasal 110 (4) bahwa K/L/D/I wajib mendahulukan metode epurchasing jika barang/jasa yang diperlukan telah terdapat di katalog. Dipilihnya metode epurchasing untuk barang – barang tertentu mempunyai keunggulan – keunggulan tersendiri dibandingkan dengan metode lelang. Keunggulan yang pertama adalah pengguna/satker mendapatkan jaminan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Hal ini karena pengguna dapat secara aktif memilih sendiri barang yang akan dibeli. Berbeda dengan metode lelang yang bersifat pasif. Artinya hanya menunggu barang hasil penawaran dari peserta. Ada kemungkinan barang yang diajukan pemenang bukanlah yang diinginkan walaupun telah memenuhi bahkan melebihi syarat teknis yang diajukan sebelumnya. Keunggulan kedua adalah jaminan pengguna mendapatkan harga barang dibawah harga pasar. Hal ini karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan negosiasi dan melakukan kontrak selimut (framework contract) terhadap produsen/distributor penyedia barang dalam katalog. Harga yang tertera dalam katalog telah merupakan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Jika diketahui harga diatas harga pasar maka penyedia itu akan dikenai denda sebanyak 5 kali lipat dari selisih nilai transaksi.(Edd)

WARTA INTERVIEW

Kelompok Kerja ULPD Wilayah Jawa Barat.

Foto Oleh : Syarif

ULPD Jawa Barat: Kerja Keras OK Tapi Kita Juga Harus Senang Kompak, suka bercanda, dan selalu bersama. Itulah gambaran suasana keseharian tim Pokja ULPD Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Barat yang telah menarik perhatian tim warta kali ini. Sebelum interview, tidak terlalu banyak informasi yang diperoleh oleh tim warta mengenai Pokja ini. Tapi kekompakan dan kegembiraan yang selalu ditampilkan dalam keseharian mereka, telah menyita perhatian khusus bagi banyak pihak termasuk para pimpinan di Pusat LPSE sendiri. Bahkan saat ditemui di sela acara Rakor LPSE di Bogor tahun ini pun, tidak seperti penampilan tim Pokja ULPD propinsi lainnya, batik yang mereka kenakan kompak seragam. Tugas dan fungsi jabatan, tanggung jawab pelaksanaan pengadaan telah menjadi beban kerja yang cukup berat mengisi pundak mereka sekaligus menjadikan tantangan tersendiri mengatur waktu bersama keluarga. “Kerja keras OK, tapi kita juga harus senang karena bagaimanapun hidup harus kita nikmati, “ujar Ketua Pokja ULP Nurul Huda. Nurul, Novi, Teddy, Broto, dan Firman itulah sapaan akrab 5 orang personil Pokja ULPD Jawa Barat yang telah mengungkapkan kepada tim warta tentang motivasi menjadi personil ULPD, rahasia kekompakan, prinsip kerja ULPD sehari-hari, cara membagi waktu dengan keluarga, hingga suka duka yang dialami selama ini. Melalui tulisan ini, tim warta berharap banyak pelajaran dan hikmah yang bisa dipetik dan bisa menjadi inspirasi bagi pembaca. Selamat membaca! warta ep ro c E D I SI XIV | 20 15

7

WARTA INTERVIEW

Apa motivasi menjadi personil ULPD?

kami semua sudah sama-sama “gila”.

walnya terpaksa. Tapi karena SK sudah ada di tangan maka muncullah tanggung jawab sehingga saya harus melaksanakan. Ketika sudah diserahi tanggung jawab tidak mungkin hanya melaksanakan tanggung jawab begitu saja. Kerja keras OK tapi kita juga harus senang karena bagaimanapun hidup harus kita nikmati. Jadi ketika kerja keras itu kita laksanakan dengan senang hati dan ikhlas insya Allah meringankan. Intinya walau tugas itu berat, kami berusaha se-enjoy dan sesenang mungkin. Bagi kami, kita semua satu level, tidak ada yang memerintah dan diperintah. Jadi bagi kami sangat enjoy. Bagi kami tidak ada ini tugas gue ini tugas elo, namanya Pokja, produk dan hasil dari pekerjaan Pokja berasal dari keputusan bersama.

Bagaimana sistem kerja ULPD selama ini untuk membagi waktu antara tusi organisasi, tugas ULP, dan keluarga?

A

Mungkin karena kami semua disini punya background pengadaan, sehingga kami bisa terpilih. Dengan besarnya risiko kami semua sadar posisi masing-masing. Kami tidak ada orang pinter, tapi lebih didominasi “kegilaan”. Gila disini artinya risiko yang sedemikian ini kami hadapi dengan penuh canda dan tanggung jawab. Risiko pekerjaan yang sedemikian besar ini bisa membuat kami stres maka perlu dihadapi dengan ketawa-tawa. Intinya tidak usah dibikin stres, enjoy saja. Mungkin kami terlihat kompak karena kami “pede”. Kami semua disini sama-sama sudah punya pengalaman dengan pengadaan dari A sampai Z. Sehingga siapapun yang ada di tim ini bisa ngerjain yang bagian A, B atau Z, dan seterusnya. Kami tidak mengandalkan satu orang, tapi semua orang disini kami yakin semua bisa. Chemmistry kami sudah dapet, sehingga berapapun personil yang tersisa, pekerjaan pasti bisa jalan. Bukan saling mengandalkan, tapi kami semua saling percaya. Ketika kami bertemu pertama kali sebagai satu tim, kami mengikrarkan janji bahwa kita harus satu visi. Jadi meskipun antar anggota pokja berjauhan, akan tetap selalu kompak ketika visi itu selalu ada dalam pokja itu. Dan kami sudah menetapkan hati kami bahwa integritas di atas segalanya. Itulah kunci kekompakan kami. Karena ketika kami berjauhan, ketika kami tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan lima orang, hanya kepercayaan yang bisa mempersatukan kami. Misalnya ketika dua personil kami sedang membuat dokumen lelang, hanya kepercayaan kami lah yang bisa membuat mereka berdua bisa tetap jalan. Kunci dari kekompakan kami adalah satu visi. Kemudian dibumbui dengan 8


Seperti tadi yang disampaikan, chemmistry kami sudah dapet, sehingga berapapun personil yang tersisa, pekerjaan pasti bisa jalan. Bukan saling mengandalkan, tapi kami semua saling percaya. Bukan berarti anggota pokja lain menjadi tidak tahu dengan permasalahan yang dihadapi anggota lain. Kami sudah bikin grup komunikasi. Intinya komunikasi. Biasanya kami sudah punya list paket yang akan dikerjakan. Paket mana yang duluan masuk, mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, kemudian hari ini harus mengerjakan apa saja, kami punya catatannya. Setiap paket, kami buat ada PIC (Person In Charge)-nya. Tidak selalu ketua Pokja yang jadi PIC nya, PIC itu bertugas me-manage paket sehingga tetap on the track. Kami saling berbagi peran. Tidak harus ketua Pokja (yang jadi PIC) karena nanti pasti akan menjadi berat di ketua Pokja. Ketua Pokja disini kita posisikan sebagai supervisor kami. Beliaulah yang memantau pekerjaan kami, memberikan nasehat. Mengenai urusan membagi waktu antara tusi (tugas dan fungsi), pokja ULPD, dan keluarga itu yang agak susah dijawab. Karena disetiap segmen tersebut kami dituntut harus full. Tugas di tusi terkait dengan IKU, tugas ULPD penuh risiko, dan untuk keluarga kami tetapkan punya waktu tersendiri yang tidak dapat diganggu gugat. Terus terang hari sabtu minggu kami alokasikan khusus untuk keluarga dan tidak dapat diganggu gugat, karena notabene kita

“Kunci dari kekompakan kami adalah satu visi dalam hati kami”

Wawancara Tim Warta dengan Pokja ULPD Jawa Barat Foto Oleh : Syarif

WARTA INTERVIEW

“Intinya sih komunikasi. Bukan saling mengandalkan, tapi saling percaya.”

bekerja untuk siapa kalau bukan untuk keluarga. Tidak dapat diganggu gugat mengingat selama weekdays kami kerjanya selalu berangkat pagi dan pulang malam bahkan kalau ada dinas pasti tidak pulang. Istri/suami kami hanya berpesan jaga kesehatan saja. Tapi anak-anak kami yang paling sulit kami tinggalkan. Selama satu hari kami tidak bertemu anak, tapi kami berusaha memberikan pertemuan yang berkualitas di malam hari. kami selalu berusaha memberikan pengertian saja kepada anak kami. Apa suka duka menjadi Pokja ULPD? Sukanya, kami bisa keliling Indonesia saat pembuktian kualifikasi karena lokasi penyedia berasal dari seluruh Indonesia.

Pokja ULPD Daerah saat membuktikan Kualifikasi pada salah satu penyedia Foto Oleh : Pokja ULPD Jawa Barat

Dukanya kadang kami merasa “gemes” dengan PPK. Ada PPK yang cenderung tidak mengetahui tugasnya itu apa, juga tidak mau belajar dan tidak aware, pemahaman masih kurang, tidak

mengetahui porsi kerjanya, dan tidak mengetahui risikonya seperti apa. Contohnya, ketika aanwijzing saat ditanya detail teknis pekerjaannya, PPK tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Tapi tidak sedikit PPK yang bagus juga. Ada PPK yang sangat aware, dan mau memfasilitasi kebutuhan Pokja dan itu sebanding dengan hasil pekerjaannya. Kalau PPK-nya bagus, hasil pekerjaannya juga pasti bagus. Sehingga menurut kami kunci sukses paket lelang itu paling dominan ada pada PPK dan risiko terbesar juga ada di PPK. Tidak sedikit PPK yang mengerti tugasnya, mau belajar dan tahu segala risiko pengadaan sehingga mereka ikut enjoy menikmati pekerjaan pengadaan seperti kami. Bahkan ada yang pernah bikin statement seperti ini, “awalnya saya takut dengan pengadaan, tapi setelah saya ketemu anda-anda ini (pokja ULPD Jawa Barat) ternyata pengadaan itu asik kalau melaksanakannya seperti anda-anda ini, karena anda semua ‘gila’”. Bahkan sampai ada PPK satker yang sedih karena tahun ini gak ada paket lelang. Kalau boleh usul, PPK jangan memberikan paket pengadaan ke kami mepet di akhir tahun. Selama ini kecenderungannya seperti itu. Akibatnya kami menjadi overload. Selain itu kami juga pernah diprotes LSM untuk pekerjaan konstruksi pada KPKNL Bogor. Semua kami hadapi dengan tanggung jawab dan integritas kami. Selama kita laksanakan pekerjaan sesuai aturan, tidak merugikan negara, dan penuh integritas, kami rasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Selain PPK, apa suka duka pengalaman dengan penyedia? Pada tahun ini kami pernah menjumpai penyedia, calon pemenang yang berasal dari Jakarta Timur. Kami sudah laksanakan pembuktian kualifikasi, kami mintakan surat pernyataan kesanggupan di atas materai juga, sudah memenuhi semua persyaratan dan akhirnya kami tetapkan sebagai pemenang. Ternyata di kemudian hari ketika pekerjaan belum selesai, penyedia tersebut mengundurkan diri. Dia menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan karena krisis keuangan yang memang saat itu dollar meroket tajam. “Bola” memang sudah tidak ada di kami tapi itu merupakan tamparan buat kami karena tidak berhasil memilih penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Di sisi lain, kebetulan PPK-nya juga memahami dengan baik dalam melaksanakan perannya. PPK langsung blacklist, mencairkan jaminan pelaksanaan, dan warta ep ro c E D I SI XIV | 20 15

9

WARTA INTERVIEW

memberikan denda. Apakah PPK selama ini mau menanggung semua pembiayaan yang dibutuhkan? Itu tergantung PPK-nya. Pada umumnya kami selalu sampaikan dari awal kepada PPK, pada saat mereka mengajukan permohonan . Kita selalu sampaikan bahwa pertama Pokja ULP Jabar akan seterbuka mungkin dengan PPK pada saat lelang. Kedua pokja ULP jabar tidak mau menerima intervensi dalam bentuk apapun. Kita selalu berusaha untuk evaluasi sebaik mungkin, tapi kami juga minta kepercayaan 100% dari PPK. Itu selalu kita sampaikan. Begitu juga dengan pembiayaan, misalnya perjalanan dinas adalah hak prerogratif dari PPK. PPK jika berkenan memberikan dinas kepada kami, maka kami akan melakukan pembuktian kualifikasi ke lapangan, termasuk untuk lelang barang dan konstruksi, kita juga akan klarifikasi ke pendukung. Tapi ketika PPK tidak berkenan memberikan kami perjalanan dinas, kita akan panggil (calon penyedia), tapi risiko di lapangan apakah (penyedianya) palsu, atau tidak, di luar tanggung jawab dari ULP. Kita, dari awal, selalu sampaikan hal itu kepada PPK. Dari sekian paket pengadaan yang sudah dilaksanakan, paket pengadaan mana yang hasilnya paling membanggakan?

10


Kami sangat bangga dengan pekerjaan kami di Subang, yaitu pembangunan gedung KPP Subang. Karena sampai bisa membuat Kakanwilnya bangga. Sering dipamerkan oleh pimpinan. Bahkan pak kanwil dalam sambutannya menyatakan bahwa kantor KPP Subang merupakan kantor KPP paling keren se-Indonesia. Itu membuat kami merasa tersanjung. Selain itu, memang PPK-nya bagus kinerjanya, KPA-nya juga bagus. KPA mampu merangkul seluruh aparat dijadikan tenaga keamanan pembangunan, LSM untuk mengawasi pembangunan, lalu kegiatan kami juga semuanya difasilitasi. Bahkan saat evaluasi pun kami disiapkan penginapan selama 3 (tiga) hari supaya bisa lebih fokus. Kami juga diberi kesempatan untuk berkonsultasi ke Jakarta khusus untuk pengadaan itu. Akhirnya bisa berhasil dengan baik dan menjadi kebanggaan ULPD Jabar. Apa tips yang dapat dibagikan kepada Pokja ULP daerah lain? Yang pasti komunikasi harus dibina dengan baik. Karena jarak satker yang berbeda-beda itu bisa menjadikan pemikiran tidak sama. Saling percaya itu penting, tapi tidak ada salahnya juga kita saling koreksi. Seperti yang tadi disampaikan, kita bisa mengandalkan A, B, C, D, E pun karena kita tahu kemampuan mereka. Saling percaya itu wajib. Tidak bisa percaya itu 90%, 95%, tapi percaya itu

Kantor KPP Pratama Subang yang menjadi kebanggaan Pokja ULPD Jawa Barat Foto Oleh : Pokja ULPD Jawa Barat

“bercanda itu akan semakin mendekatkan kita.”

WARTA INTERVIEW

harus 100%. Saling memotivasi juga penting, Kami memotivasi misalnya dengan cara mem-bully anggota yang lain. intinya dengan bercanda itu akan semakin mendekatkan kita. Kemudian kita juga harus ikhlas menerima tanggung jawab. Karena ketika kita sudah diserahi tanggung jawab tidak ada kata lain selain laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga kekompakan, hilangkan ego masing-masing. Sedikit berantem, ngambek antar anggota pasti pernah terjadi, tapi harus cepat berbaikan. Apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan untuk Kepala Pusat LPSE dan stakeholder pengadaan yang lain? Untuk Bapak Kepala Pusat LPSE, Pokja ULP Jabar menurut kami sudah berusaha membagi waktu dengan baik tanpa menambah jam kerja dan mungkin dedikasi kami ini masih dibawah Pokja ULPD lain. Itu yang hanya bisa kami lakukan. Mohon maaf kalau mungkin masih jauh dari harapan. Kami merasa itu yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk ULP ini. Terkait pembinaan ULP kalo ada rakor mohon menghadirkan narasumber yang mampu memfasilitasi kebutuhan informasi semua jenis

pekerjaan pengadaan. Tidak hanya dari LKPP saja karena aturan terkait pengadaan jasa pekerjaan konstruksi juga lebih detail diiatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Bagi stakeholder pengadaan yang lain seperti KPA, PPK satker mohon untuk memberi dukungan kepercayaan penuh kepada kami. Kita selalu tekankan bahwa kita akan selalu melaksanakan paket-paket pengadaan sebaik mungkin jadi kami butuh kepercayaan dari satker. Ketika kami sedang bekerja tapi satker tidak percaya kepada kami atau curiga, lebih baik kami tidak bekerja. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada masalah tentang itu. Bagi penyedia, kami selalu berpesan bahwa prestasi anda adalah hasil pekerjaan kami. Kami tidak punya kepentingan apapun terhadap penetapan pemenang. Yang kami tuntut hanya satu karena itu berhubungan dengan nama baik ULPD jabar, yaitu adalah prestasi kerja. Ketika hasil pekerjaan itu baik maka akan menjadi prestasi yang baik juga baik ULP Jabar. Tapi jika hasil pekerjaan itu kurang baik, maka itu akan mencoreng nama baik ULP jabar. Kami selalu tekankan setiap melakukan penetapan pemenang, bahwa kami tidak punya kepentingan apapun, kami menuntut prestasi kerja, dan jaga nama baik ULP Jabar. (Radit)

“Komunikasi harus dibina dengan baik karena jarak satker yang berbedabeda itu bisa menjadikan pemikiran gak sama. Saling percaya itu penting, tapi tidak ada salahnya juga kita saling koreksi.”

Foto Session setelah selesai wawancara Pokja ULPD Jawa Barat dengan Tim Warta Sumber : Syarif


11

WARTA INTERVIEW

“POLITIK BELAS KASIHAN” Perlancar Tugas LPSE dan ULP Daerah Illustrasi Politic Sumber : http://isha. sadhguru.org/

Adhoc, kebijakan mutasi, dan perubahan kebijakan pimpinan masing-masing instansi vertikal menjadi warna warni permasalahan yang mengganggu kinerja LPSE dan ULP di daerah selama ini. Fenomena selama ini menyuguhkan pemandangan kegiatan pendekatan personal dan koordinatif dengan pimpinan instansi vertikal menjadi solusi mutlak yang wajib ditempuh Pusat LPSE jika tak mau tugas LPSE dan ULP di daerah menjadi mandeg. Pada kesempatan kali ini Tim Warta berkesempatan menggali informasi mengenai fenomena ini melalui Kepala Pusat (Kapus) LPSE Charmeida Tjokrosuwarno yang mana Beliau mengistilahkan pendekatan ini sebagai “Politik Belas Kasihan”. Lalu bagaimana Kapus LPSE menanggapi hal ini? berikut petikannya. Bagaimana pendapat Bapak terkait pelaksanaan tugas LPSE dan ULP di daerah? Secara umum pelaksanaan tugas LPSE dan ULP Daerah sudah bagus. Hanya saja, belum ada struktur organisasi formal di bawah Pusat LPSE yang menangani tugas tersebut. Pelaksanaan tugas ini hanya dilaksanakan oleh tim adhoc di bawah koordinasi Pusat LPSE. Personil tim direkrut dari instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah. Karena bentuknya adhoc, banyak permasalahan yang timbul. Sebagai contoh, kebijakan mutasi yang dinamis pada masing-masing eselon I membuat keanggotaan tim menjadi tidak stabil. Sementara untuk mencari pengganti yang mau dan mampu bukan hal yang mudah. Selain itu, masing-masing 12


anggota tim mempunyai beban tugas yang besar pada unit vertikalnya sehingga tidak fokus dan optimal membantu tugas pengadaan barang/jasa. Akhirnya ini mengganggu layanan pengadaan. Masalah lainnya adalah perubahan kebijakan pimpinan instansi vertikal terkait izin penugasan pejabat/pegawai dalam tim dan kelompok kerja (pokja) ULP Daerah. Di sisi sarana dan prasarana, ruang layanan LPSE dan ULP Daerat masih bersifat “meminjam” ruang layanan kantor lain, misalnya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN, Gedung Keuangan Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dll. Di beberapa daerah karena keterbatasan ruangan, ruang layanan LPSE dan ULP Daerah belum dapat disediakan secara optimal. Kondisi tim adhoc tersebut sangat mempengaruhi kinerja tugas LPSE dan ULP Daerah secara menyeluruh. Organisasi dalam bentuk tim tidak dapat menjalankan tugas secara maksimal dan komprehensif dalam melaksanakan tugas pengadaan—mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa—karena keterbatasan kapasitas dan otoritas tim. Selain itu, pengukuran kinerja tim LPSE dan ULP Daerah sulit dilaksanakan secara transparan dan akuntabel baik dari sisi ouput maupun impact. Langkah apa saja yang dilakukan Pusat LPSE untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya atas kondisi organisasi di daerah tersebut? Pusat LPSE perlu melakukan langkah untuk

“Organisasi dalam bentuk tim tidak dapat menjalankan tugas secara maksimal dan komprehensif dalam melaksanakan tugas pengadaan— mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa—karena keterbatasan kapasitas dan otoritas tim”

WARTA INTERVIEW

Tim Warta saat sedang mewawancarai Kepala Pusat LPSE, Charmeida Tjokrosuwarno Foto Oleh : Ferry I.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya instansi vertikal di daerah yang telah mendukung berjalannnya LPSE dan ULP Daerah dan memberikan fasilitas koordinasi dan implementasi LPSE dan ULP Daerah

miminimalkan hambatan yang terjadi. Pusat LPSE perlu melakukan koordinasi kepada para pimpinan instansi terkait yang meliputi para kepala perwakilan, kepala kantor wilayah, kepala satuan kerja dan anggota kelompok kerja itu sendiri. Dari pengamatan di lapangan, permasalahan yang terjadi sangat variatif tergantung kondisi internal, yaitu personal individu dan kapasitas internal anggota serta kondisi eksternal, yaitu lingkungan kepemimpinan kepala perwakilan, kepala kanwil dan kepala satker. Pendekatan personal dan koordinatif dengan pimpinan instansi vertikal ini sangat diperlukan. Saya menyebutnya “Politik Belas Kasihan”. Ini untuk menunjukkan implementasi LPSE dan ULP Daerah membutuhkan dukungan pimpinan instansi Kementerian Keuangan di daerah. Pendekatan intensif diperlukan untuk mendapat dukungan maksimal dengan harapan kesenjangan koordinasi pada pelaksanaan tugas LPSE dan ULP di daerah dapat diselesaikan. “Politik Belas Kasihan“ juga untuk menyamakan persepsi pimpinan di daerah terkait tugas LPSE dan ULP di daerah. Berdasarkan pengalaman, masih banyak kepala satuan kerja, kepala perwakilan atau kepala kanwil yang belum memahami tugas dan fungsi LPSE dan ULP Daerah. Ini menjadi tugas kita untuk menjelaskan tugas dan fungsi ULP dan LPSE di Daerah. LPSE dan ULP Daerah bukan semata-mata melaksanakan tugas Pusat LPSE tetapi menjalankan tugas Kementerian Keuangan. Tugas LPSE dan ULP Daerah untuk memperlancar tugas seluruh satuan kerja kementerian keuangan di

daerah, khususnya pengadaan barang/jasa. Dengan kesamaan pemahamaan ini, koordinasi akan lebih mudah dan dukungan implementasi LPSE dan ULP daerah juga lebih baik. Apa harapan Bapak terhadap pihak terkait untuk mensukseskan implementasi LPSE dan ULP Daerah? Saya berharap pimpinan seluruh instansi vertikal mendukung implementasi LPSE dan ULP Daerah. Mengizinkan dan mendorong pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan LPSE dan ULP Daerah. Memberikan keleluasan waktu pejabat/pegawai yang menjadi anggota LPSE dan pokja ULP Daerah untuk menjalankan tugasnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya instansi vertikal di daerah yang telah mendukung berjalannnya LPSE dan ULP Daerah dan memberikan fasilitas koordinasi dan implementasi LPSE dan ULP Daerah. Saya berharap seluruh pejabat/pegawai LPSE selalu menjaga koordinasi dengan pimpinan instansi di daerah secara berkesinambungan dengan berbagai media, misalnya dengan kunjungan langsung, telepon, teleconference dan lain-lain. Ini perlu dilakukan agar komunikasi tetap terjaga hal ini perlu dikelola. Mengingat pejabat, pegawai, dan pimpinan masing-masing di daerah mempunyai kesibukan yang sangat tinggi sehingga perlu selalu diingatkan dengan tugas LPSE dan ULP Daerah ini. (radit & syarif)


13

WARTA LIPUTAN KHUSUS

Perkuat Koordinasi Melalui Pembangunan Komunikasi Yang Intens Memasuki kuartal terakhir tahun anggaran 2015, Pusat LPSE menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggung Jawab LPSE dan ULP Daerah pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2015. Rakor Penanggung Jawab LPSE dan ULP Daerah TA 2015 merupakan kegiatan tahunan yang mempertemukan seluruh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan seluruh Indonesia selaku penanggung jawab LPSE bersama dengan seluruh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah. Dengan adanya acara ini diharapkan Kepala Perwakilan dapat melakukan koordinasi lebih intensif baik dengan Pokja ULP Daerah-nya maupun agency LPSE Kementerian Keuangan di wilayahnya agar koordinasi pengelolaan pengadaan dan implementasi pengadaan melalui ULP Daerah dan LPSE semakin kuat dan optimal. (Kepala Pusat LPSE Charmeida Tjokrosuwarno mengucapkan selamat atas kinerja LPSE dan ULP Daerah yang luar biasa saat pembukaan Rakor di Aula Mezanine Gedung Juanda I Jakarta pukul 14.00 WIB)

(Tari Saman Aceh menggambarkan kekuatan nilai-nilai kekompakan dalam koordinasi sebuah tim sehingga menghasilkan penampilan yang sempurna. Filosofi yang harus dimiliki LPSE dan Pokja ULP Daerah untuk kinerja pengelolaan pengadaan yang kompak, efektif, dan optimal.)

(Pembukaan rakor dihadiri oleh para staf ahli Kementerian Keuangan, pejabat eselon I Kementerian Keuangan, eselon II Sekretariat Jenderal, dan 100 orang peserta Rakor dari seluruh Indonesia)

(Kepala Pusat LPSE resmi membuka Rakor Penanggung Jawab LPSE dan ULPD) 14



Seusai senam pagi, kegiatan hari II dilanjutkan dengan kegiatan inti rakor yaitu Koordinasi Kepala Perwakilan, pemaparan narasumber dan team building. (Kepala Pusat LPSE: “Pengadaan adalah tugas yang mulia. Mengapa? Karena pengadaan merupakan tugas penting yang hasil pekerjaannya dibutuhkan banyak orang. Tugas yang ditunaikan dengan risiko yang tinggi namun reward yang diberikan tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi)

Kepala Pusat LPSE menyampaikan kebijakan umum yang meliputi peningkatan kualitas pengadaan dan peran yang diharapkan dari adanya koordinasi pengelolaan pengadaan di daerah, maupun untuk kebijakan teknis seperti pengelolaan layanan ULP Daerah terhadap satker dan upaya untuk mendorong realisasi rencana umum pengadaan (RUP)

(Mukhtar, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Aceh sedang menyampaikan pendapatnya) warta ep ro c E D I SI XIV | 20 15

15


Inspektur V Riza Helmi (batik merah) memberikan pemaparan tentang Mitigasi Permasalahan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta studi kasus di lapangan

Trainer Capacity Building Agus Gunawan (baju merah) dari Perusahaan Konsultan Value Consult sedang memberikan training motivasi kepada Pokja ULPD

Kegiatan capacity building bagi Pokja ULPD diisi dengan games yang menuntut kekompakan dan kerjasama tim yang kuat

(Kaji ulang dan teknik evaluasi dokumen penawaran menjadi fokus bahasan utama Khalid dalam penyampaian materi di depan Pokja ULPD hari III Rakor kali ini)

16



[Kepala Perwakilan Sumatera Barat M. Ismiransyah (kiri) mengungkapkan Rakor ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pengelolaan pengadaan di daerah, menjadi sarana bertukar pikiran dan menambah wawasan tentang pengadaan, serta mempererat tali silaturahmi antara pengelola pengadaan di seluruh daerah)

(Jelang Penutupan Rakor, peserta dihibur oleh penampilan Tari Pendet yang berasal dari Bali) (Triarto Hadisetyadi, anggota Pokja ULP Daerah Jawa Tengah sedang mengajukan pertanyaan kepada Khalid Mustafa)

dinasi secara detail dengan para PPK satuan kerja yang akan melakukan lelang/seleksi; c. Guna meningkatkan kompetensi personil Pokja ULP Daerah dan agency LPSE Kemenkeu di daerah, Pusat LPSE akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan pelatihan/workshop dan kegiatan capacity building lainnya secara berkala. d. Guna meningkatkan koordinasi dan kebijakan strategis ULP Daerah dan LPSE Kemenkeu di daerah, Kepala Perwakilan atau Koordinator LPSE Daerah akan melaksanakan rapat koordinasi secara berkala. (Dalam rangkaian acara penutupan, apresiasi diberikan kepada peserta yang mencetak prestasi saat kegiatan team building) Secara keseluruhan rapat koordinasi berjalan lancar. Rakor diakhiri dengan membacakan hasil rakor sebagai berikut. TINDAK LANJUT a. Meminta Kepala Perwakilan untuk berkoordinasi lebih intensif, baik dengan Pokja ULP Daerah maupun agency LPSE Kemenkeu di wilayahnya terkait implementasi pengadaan melalu ULP Daerah dan LPSE; b. Setiap Pokja ULP Daerah agar melakukan koor-

REKOMENDASI a. Perlu dibentuk unit khusus struktural di Kemenkeu yang menangani permasalahan pengadaan barang/jasa yang bertugas memberikan pendampingan khusus untuk memberikan perlindungan/bantuan hukum kepada pejabat/pegawai yang sedang menghadapi permasalahan pengadaan barang/jasa. b. Mengusulkan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan secara khusus kepada Pokja ULP Kemenkeu guna meningkatkan kompetensi pejabat/pegawai yang terlibat dalam Pokja ULP Kemenkeu. Materi-materi yang diberikan sebaiknya bersifat tematik, misalnya perencanaan pengadaan, evaluasi teknis dokumen penawaran, aspek legal dalam pengadaan barang/jasa dan sebagainya. (Radit)


17

WARTA OPINI

E-Catalogue yang Praktis untuk Pengadaan yang Semakin Dinamis Pembeli pun dijanjikan barang akan datang beberapa hari kemudian, namun setelah ditunggu barang tidak kunjung datang dan penjual pun menghilang. Mirip dengan layanan e-commerce pada sektor swasta, pemerintah telah mengembangkan pembelian barang/jasa secara praktis dan menggunakan sistem teknologi informasi. Layanan yang dimaksud bernama e-purchasing. E-purchasing sendiri adalah kawan baik e-tendering. Baik e-purchasing maupun e-tendering adalah kegiatan pembelian barang/jasa. Salah satu sarana untuk melakukan e-purchasing ini adalah katalog elektronik atau e-catalogue. Apa itu e-Catalogue? Illustrasi Belanja Online Sumber : http://cdn. idomobi.com/

“Mudah sekali belanja online, tinggal klik dan bayar, barang langsung dikirim”

R

endy (23) adalah seorang sosialita yang tinggal di Jakarta. Sehari-hari dia terbiasa dengan kehidupan yang instan dan mudah. Belanja daring (online) adalah hal yang lumrah. “Mudah sekali belanja online, tinggal klik dan bayar, barang langsung dikirim”, ujarnya sembari memilih barang yang hendak dibeli. Saat ini layanan e-commerce (belanja elektronik) tengah booming di Indonesia. Kemudahan bertransaksi dan memilih barang menjadi alasan layanan ini sangat diminati. Meskipun begitu layanan e-commerce juga memiliki sisi yang kurang mengenakkan. “Kadang barang yang didapat tidak sesuai dengan barang di foto atau promosi di situs. Ya itu sih pinter milih-milih aja kali ya.” ujar Rendy berbagi pengalaman. Menurutnya bahkan ada beberapa penjual (terutama dari situs yang merupakan kumpulan penjual) adalah penipu. Modus yang digunakan adalah setelah pembeli melakukan pembayaran, penjual baru mengabari kalau barang telah habis.

18


Menurut Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 pasal 1 ayat (40) Katalog elektronik atau e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaannya e-catalogue dibuat dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Meskipun sepenuhnya diatur dan dikelola oleh LKPP, setiap Kementerian/Lembaga/Institusi dapat berpartisipasi dalam penyusunan e-Catalogue. Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015 mengatur penyampaian usulan pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik yaitu setiap Kementerian/ Lembaga/Institusi dapat menyampaikan usulan kebutuhan ke LKPP untuk dimuat di e-catalogue dengan memuat volume kebutuhan dan spesifikasi teknis. Selanjutnya mengenai pencantuman harga dan spesifikasi teknis barang/jasa dalam e-catalogue merupakan hasil negosiasi yang tertuang dalam suatur perjanjian (agreement) antara LKPP dengan penyedia barang/jasa. Mengapa e-catalogue? Mengapa situs jual-beli daring semakin menjamur?

WARTA OPINI

Hampir di setiap iklan di jejaring sosial atau media elektronik lainnya mempromosikan situs jual-beli daring (online). Salah satu alasannya adalah kemudahan pemilihan barang dan pembayaran. E-Catalogue yang ditawarkan oleh LKPP pun diharapkan dapat menjadi solusi dalam mempermudah pembelian. Dahulu, pengadaan langsung adalah cara yang paling sederhana dan mudah untuk pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan langsung, pejabat pengadaan tidak perlu lelang, hanya melaksanakan survei harga. Seringkali terjadi kesalahan saat membandingkan harga karena yang dibandingkan adalah total harga, bukan rincian harga satuan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Saat ini popularitas pengadaan langsung sebagai pengadaan yang paling sederhana dan mudah perlahan mulai tergusur dengan semakin gencarnya penggunaan katalog elektronik atau sering disebut sebagai e-catalogue. Dibandingkan dengan pengadaan langsung (apalagi e-tendering), e-catalogue relatif lebih cepat dan mudah saat pembelian. Dalam e-catalogue, pejabat pengadaan tidak perlu melakukan survey harga. Harga dalam e-catalogue merupakan harga terbaik dari barang/jasa tersebut. Ini karena dalam Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015 pasal 18 diatur mengenai sanksi bagi penyedia yang menjual barang/jasa menggunakan e-purchasing lebih mahal dibandingkan dengan yang menggunakan none-purchasing akan mendapatkan sanksi dari LKPP.

Terdapat perpindahan risiko apabila ditemukan selisih harga pada barang/jasa yang tercantum di e-catalogue lebih mahal dibandingkan dengan barang/jasa yang dijual secara bebas di pasaran akan menjadi tanggung jawab penyedia barang/ jasa tersebut. Karena kemudahan dan cepatnya proses yang ditawarkan e-catalogue, Presiden Joko Widodo bahkan sampai menerbitkan peraturan mengenai kewajiban menggunakan e-catalogue sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 4 tahun 2015 Pasal 110 tentang e-Purchasing.

“Harga dalam e-catalogue merupakan harga terbaik dari barang/ jasa tersebut”

K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

Dengan adanya kewajiban penggunaan e-catalogue diharapkan memberi hasil positif pada dua hal 1) pengadaan barang/jasa yang bersih, cepat, dan akuntabel namun tetap memenuhi unsur 5T (tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga) 2) percepatan penyerapan anggaran yang dapat menggerakan perekonomian nasional. (aldyaw)

Illustrasi Belanja Online Sumber : assets. jalantikus.com


19

WARTA INFO Realisasi

Per 1 Oktober 2015 Penghematan Capai 28.09% No. A.

AGENCY

20

TOTAL PAGU PENGADAAN SELESAI

NILAI HASIL LELANG

Rp.

Rp.

PENGHEMATAN Rp.

%

KEMENTERIAN KEUANGAN 1

Badan Kebijakan Fiskal

11

19,062,586,000.00

15,689,541,527.00

3,373,044,473.00

17.69%

2

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

116

253,095,433,898.00

230,536,568,295.00

22,558,865,603.00

8.91%

3

Direktorat Jenderal Anggaran

10

29,178,668,010.00

22,519,882,394.00

6,658,785,616.00

22.82%

4

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

154

361,905,481,502.00

288,563,715,766.47

73,341,765,735.53

20.27%

5

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

58

71,477,804,000.00

60,781,810,699.47

10,695,993,300.53

14.96%

6

Direktorat Jenderal Pajak 204

1,214,235,689,788.00

837,037,976,971.51

377,197,712,816.49

31.06%

7

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

56

90,744,554,429.00

83,579,045,554.93

7,165,508,874.07

7.90%

8

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

8

15,874,720,000.00

12,874,161,529.00

3,000,558,471.00

18.90%

9

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

6

4,498,800,000.00

3,723,951,600.00

774,848,400.00

17.22%

10 Inspektorat Jenderal

1

2,230,620,000.00

1,414,710,000.00

815,910,000.00

36.58%

11 Sekretariat Jenderal

94

324,693,896,013.00

269,776,539,465.00

54,917,356,548.00

16.91%

718

2,386,998,253,640.00

1,826,497,903,802.38

560,500,349,837.62

23.48%

JUMLAH A B.

Paket

KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH/INSTITUSI LAIN 1

Arsip Nasional

6

9,804,766,606.00

8,630,237,433.00

1,174,529,173.00

11.98%

2

Badan Kepegawaian Negara

92

112,646,197,012.40

102,372,210,476.00

10,273,986,536.40

9.12%

3

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

51

108,284,797,835.00

95,732,115,909.40

12,552,681,925.60

11.59%

4

Badan Pemeriksa Keuangan

35

270,893,420,463.00

244,193,977,436.97

26,699,443,026.03

9.86%

5

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

13

39,396,925,000.00

34,247,511,894.00

5,149,413,106.00

13.07%

6

Kementerian Sekretariat Negara

162

433,021,690,328.00

269,676,930,639.20

163,344,759,688.80

37.72%

7

Komisi Pemberantasan Korupsi

46

249,988,452,637.00

218,198,199,046.80

31,790,253,590.20

12.72%


WARTA INFO Realisasi • Keterangan *) • SKPD Aceh terdiri dari: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati. • SKPD Bali terdiri dari: Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar • “SKPD Bengkulu terdiri dari: BPS Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma • SKPD Jawa Barat terdiri dari: Kanwil Pertanahan Provinsi Jawa Barat; Kantor Pertanahan Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kab. Tasikmalaya, Kota Depok dan Kota Bandung; dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung • SKPD Jawa Timur terdiri dari: KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I • SKPD Kalimantan Barat terdiri dari: LPMP Provinsi Kalimantan Barat, dan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I.

• SKPD Maluku terdiri dari: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku; Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII; Politeknik Negeri Ambon; Politeknik Perikanan Negeri Tual; Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual. • SKPD Papua terdiri dari: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Reg VI Papua; Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura; Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi. • SKPD Papua Barat terdiri dari: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat; RRI Sorong; Kantor Imigrasi Sorong. • SKPD Sulawesi Utara terdiri dari: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Manado, Kejaksaan Negeri Boroko, dan Kejaksaan Negeri Manado. • SKPD Sulawesi Selatan terdiri dari: Akademi Pariwisata Makassar; Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Tanah Toraja dan Kota Makassar; Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar; Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar; Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa. (billy s.)

8

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

3

2,708,500,000.00

2,440,323,000.00

268,177,000.00

9.90%

9

Komisi Yudisial

10

10,374,759,730.00

9,623,006,436.00

751,753,294.00

7.25%

10 Lembaga Administrasi Negara

45

32,092,947,603.00

30,550,467,830.00

1,542,479,773.00

4.81%

11 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

5

174,197,540,000.00

88,839,689,250.00

85,357,850,750.00

49.00%

12 Otoritas Jasa Keuangan

57

704,058,048,213.00

288,947,448,389.90

415,110,599,823.10

58.96%

13 Perpustakaan Nasional

41

57,086,778,800.00

55,647,309,916.00

1,439,468,884.00

2.52%

14 Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan

22

10,392,271,854.00

9,105,314,713.62

1,286,957,140.38

12.38%

15 SKPD Aceh*

17

56,359,317,000.00

51,571,213,000.00

4,788,104,000.00

8.50%

16 SKPD Bali*

10

9,512,288,000.00

7,628,086,050.00

1,884,201,950.00

19.81%

17 SKPD Bengkulu*

4

1,348,424,965.00

1,338,165,200.00

10,259,765.00

0.76%

18 SKPD Jawa Barat*

10

5,974,233,200.00

4,970,638,500.00

1,003,594,700.00

16.80%

19 SKPD Jawa Timur*

4

3,717,334,000.00

3,152,994,000.00

564,340,000.00

15.18%

20 SKPD Kalimantan Barat*

5

8,085,240,000.00

7,810,276,000.00

274,964,000.00

3.40%

21 SKPD Maluku*

17

16,034,483,200.00

14,379,895,159.00

1,654,588,041.00

10.32%

22 SKPD Papua*

9

10,775,867,607.00

10,321,162,000.00

454,705,607.00

4.22%

23 SKPD Papua Barat*

2

2,648,817,800.00

2,321,486,000.00

327,331,800.00

12.36%

24 SKPD Sulawesi Utara*

10

8,738,842,000.00

8,169,350,000.00

569,492,000.00

6.52%

25 SKPD Sulawesi Selatan*

20

17,407,957,983.00

15,766,023,940.00

1,641,934,043.00

9.43%

JUMLAH B

696

2,345,745,135,230.40

1,577,003,794,786.89

768,741,340,443.51

32.77%

JUMLAH A + B

1414

4,732,743,388,870.40

3,403,501,698,589.27

1,329,241,690,281.13

28.09%


21

WARTA INFO Regulasi

Lebih Mengenal E-Purchasing Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015

Illustrasi e-katalog Sumber dari : LKPP

“Pemilihan penyedia dalam katalog elektronik dilakukan oleh Tim Katalog yang ditetapkan oleh LKPP atau pemerintah daerah”

K

epala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo menerbitkan Peraturan Kepala LKPP (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing yang mulai berlaku 25 Mei 2015. Berdasarkan Perka LKPP ini, e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Perka LKPP ini diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan e-purchasing sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mempercepat proses katalog elektronik. Secara khusus, Perka LKPP ini mengatur tata cara e-catalog dan e-purchasing. LKPP adalah pihak yang menetapkan prosedur pelaksanaan e-purchasing dan mengelola aplikasi katalog elektronik. Sedangkan pengguna sistem katalog elektronik ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan atau pejabat

22


yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/intitusi, dan penyedia. Katalog Elektronik Berikut cara pemasukan barang/jasa dalam katalog elektronik. 1. Penyampaian usulan pencantuman barang/jasa Kepala daerah/pejabat yang ditunjuk atau menteri/ pimpinan lembaga/pimpinan institusi mengusulkan kebutuhan barang/jasa kepada LKPP dengan menyebutkan volume kebutuhan dan spesifikasi teknis. Penyedia juga dapat mengusulkan barang/ jasa dengan menyebutkan spesifikasi teknis, harga barang/jasa, dan jangkauan layanan. Berdasarkan usulan tersebut, LKPP mengkaji kelayakan barang/jasa yang akan dimuat dalam katalog elektronik. Apabila layak, LKPP menetapkan proses pemilihan penyedia. 2. Pemilihan dan penetapan barang/jasa Pemilihan penyedia dalam katalog elektronik dilakukan oleh Tim Katalog yang ditetapkan oleh LKPP atau pemerintah daerah. Pemilihan dapat dilakukan dengan lelang atau non lelang.

WARTA INFO Regulasi Berdasarkan hasil pemilihan, LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan. Apabila sesuai prosedur, LKPP menetapkan barang/jasa dengan Surat Penetapan Barang/Jasa. Jika tidak sesuai, LKPP akan meminta Tim Katalog untuk memilih ulang. 3. Kontrak katalog Berdasarkan Surat Penetapan Barang/Jasa, Kepala LKPP atau kepala daerah/pejabat yang ditunjuk menandatangani kontrak katalog dengan penyedia. Kemudian LKPP menayangkan daftar barang/jasa yang telah ditetapkan pada katalog elektronik. Kontrak katalog dapat diubah jika ada penambahan item, penurunan item, perubahan spesifikasi teknis, harga, dan/atau perubahan lainnya yang bersifat substansial atau administratif. E-Purchasing Para pengguna sistem melakukan e-purchasing melalui aplikasi E-Purchasing pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP. Perka LKPP ini hanya mengatur tentang prosedur e-purcashing, sedangkan syarat, ketentuan, dan panduan penggunaan diatur lebih lanjut dalam keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP. Berikut prosedur e-purchasing. 1. Persiapan PPK/pejabat yang ditetapkan pimpinan institusi, pejabat pemesan, dan penyedia harus memiliki kode akses aplikasi SPSE (user ID dan password). Kode akses ini diperoleh dengan mendaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pejabat pemesan adalah pejabat yang melakukan pemesanan barang/jasa dalam e-purchasing yaitu PPK, pejabat pengadaan atau pejabat yang ditetapkan.

tersebut. Berdasarkan perka LKPP ini, surat tersebut dapat berupa dokumen elektronik. 2 Pelaksanaan Pejabat pemesan membuat paket pembelian barang/jasa melalui aplikasi E-Purchasing, kemudian mengirimkan permintaan pembelian kepada penyedia. Penyedia menyetujui melalui aplikasi e-purchasing. Tanda bukti perjanjian yang disahkan/ ditandatangani oleh PPK/pejabat yang ditetapkan meliputi surat pesanan, kuitansi, surat perintah kerja (SPK) atau surat perjanjian.

“Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara, atau penurunan pencantuman dari katalog elektronik”

3. Sanksi Penyedia yang telah menyetujui wajib menyediakan barang/jasa dalam katalog elektronik sesuai permintaan pejabat pemesan. Penyedia dikenakan sanksi jika • tidak menanggapi pesanan; • tidak dapat memenuhi pesanan sesuai kesepakatan tanpa disertai alasan yang dapat diterima; • harga barang/jasa melalui e-purchasing lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau • membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan katalog elektronik. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara, atau penurunan pencantuman dari katalog elektronik.

Pengumuman PerPress baru oleh LKPP Sumber dari : www. fermakes-jogja.com

Pada saat Perka LKPP ini mulai berlaku, Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (rendy)

Sebelum melakukan e-purchasing, PPK/pejabat yang ditetapkan akan menetapkan nama barang/jasa, spesifikasi teknis, dan harga perkiraan sendiri (HPS) barang/jasa yang akan dibeli berdasarkan katalog elektronik. Selanjutnya PPK/pejabat tersebut menyampaikan surat yang berisi nama barang/jasa, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan perjanjian pembelian barang/jasa kepada pejabat pemesan. Pejabat pemesan akan menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat warta ep ro c E D I SI XIV | 20 15

23

WARTA INFO Penyedia

24


WARTA INFO Penyedia

S

Mau Barang diborong, Pakai e-Katalog

ebagai perwujudan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) telah menghadirkan 30 katalog dengan 41.049 komoditas yang sudah dapat dipesan oleh seluruh aparat pemerintah di Indonesia melalui laman www.e-katalog.lkpp.go.id. Katalog LKPP disusun berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Instansi dan penyedia, untuk kemudian dianalisis dan diklarifikasi. Hasil klarifikasi tersebut menjadi dasar bagi pokja e-katalog untuk melakukan studi kebutuhan, supply chain & logistic management, spesifikasi teknis, syarat dan proses bisnis yang berlaku dari sisi penyedia guna membukukan penyedia ke dalam kantong katalog. Salah satu strategi LKPP dalam memilih penyedia adalah dengan bermitra dengan produsen, agen tunggal (sole agent), atau distributor. Hal ini merupakan upaya untuk memotong rantai pasok sehingga dapat mengurangi kemungkinan penambahan biaya. Sementara itu, untuk mendorong iklim usaha tetap baik, LKPP akan mengembangkan katalog lokal sebagai wadah bagi para penyedia dan UMKM lokal untuk turut menyediakan barang dan jasa. Melihat cara pemilihan penyedia dan beragam produk dalam katalog, tentu banyak keuntungan menggunakan sistem e-purchasing melalui e-katalog ini. Dari sisi pemerintah selaku pembeli produk, e-katalog membuat proses pengadaan barang/ jasa di sektor publik lebih efisien. Waktu pengadaan yang pendek dan persaingan sehat rekanan, menguntungkan pemerintah dalam mendapatkan harga terbaik. Kedua, e-katalog dapat meningkatkan transparansi karena seluruh harga serta spesifikasi item diinformasikan secara terbuka. Dengan demikian, masalah kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam pengadaaan barang/jasa bisa ditekan.

Ketiga, e-katalog yang menyederhanakan proses akan mengundang semakin banyak rekanan untuk berpartisipasi. E-katalog telah menghilangkan administrasi dan proses pengadaan barang/ jasa yang cenderung. Manfaat ini akan semakin teras ketika semakin banyak barang/jasa yang dimasukkan ke dalam e-katalog. Begitu pula dari sisi penyedia, dengan e-purchasing akan meningkatkan efisiensi belanja melalui cost reduction. Biaya administrasi yang biasanya dikeluarkan pada setiap pelelangan juga direduksi melalui kontrak jangka panjang dengan LKPP. Sumber efisiensi kedua adalah dari proses kompetisi, semakin banyak produk yang masuk, maka penyedia akan saling membandingkan harga produknya masing-masing. Jika ada satu produk lebih murah dengan kualitas sama, kompetitor bisa minta negosiasi ulang untuk diturunkan harganya. Selain itu, adanya kepastian mengenai kebutuhan barang dalam katalog pada Kementerian/Lembaga dalam satu tahun juga dapat diperkirakan dengan melihat Rencana Umum Pengadaan yang terdapat pada aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP.

Tampilan Aplikasi E-Katalog LKPP Sumber : LKPP.go.id

“Katalog LKPP disusun berdasarkan usulan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Instansi dan penyedia, untuk kemudian dianalisis dan diklarifikasi”

Namun kendati mengadopsi sistem online payment, hingga saat ini, pemerintah belum bisa melakukan pembayaran di awal sebelum barang terkirim (e-payment) seperti yang lazimnya dilakukan saat pembelian online. Ke depan, Kementerian Keuangan akan membangun skema pembayaran untuk bisa dibayarkan secara daring, untuk mempermudah proses pengadaan sekaligus proses pembayarannya. (www.lkpp.go.id). (vera) warta ep ro c E D I SI XIV | 20 15

25

WARTA INFO Sharing Session

Keahlian dan Keterampilan dalam Pekerjaan Konstruksi Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi. SKA dan SKT bukan suatu yang asing lagi menjadi salah satu persyaratan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pekerjaan konstruksi misalnya pekerjaan pembangunan gedung, rumah dinas, pagar, dan lain-lain. Walaupun telah ada peraturan yang mengaturnya, tetapi masih banyak hal yang perlu dibenahi di lapangan terkait persyaratan SKA dan SKT dalam pengadaan pekerjaan konstruksi ini.

Ilustrasi Pekerjaan konstruksi Sumber : bandung.bisnis. com

“Dengan adanya syarat SKA yang beraneka macammacam, maka hanya perusahaanperusahaan besar saja yang dapat mengikutinya”

B

erdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu persyaratan penyedia barang/jasa adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam penjelasan pasal ini, tertulis bahwa yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan usaha, salah satunya adalah peraturan perundangundangan di bidang pekerjaan konstruksi. Hal ini berarti persyaratan kualifikasi yang diminta untuk pekerjaan yang berkaitan dengan Pekerjaan Konstruksi tetap harus memperhatikan dan berpedoman kepada peraturan di bidang Jasa Konstruksi, yang salah satunya adalah Peraturan Menteri PU (PermenPU). Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) merupakan bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian serta keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi. Persyaratan SKA dan SKT telah diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui Permenpu

26


Pertama, terkadang untuk pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks dengan nilai dibawah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) misalnya pekerjaan pembuatan gorong-gorong, disyaratkan adanya SKA yang bermacam-macam yang sebenarnya hanya dibutuhkan tenaga terampil (memiliki SKT) saja dan tidak perlu tenaga yang punya SKA. Hal ini secara tidak langsung akan menghalangi perusahaan dengan kualifikasi kecil untuk mengikuti lelang tersebut. Sesuai aturan, perusahaan kecil dapat mengikuti paket lelang pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 2,5 milyar dan hanya disyaratkan memiliki 1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 1 dan khusus elektrikal memiliki SKA. Dengan adanya syarat SKA yang beraneka macam-macam, maka hanya perusahaanperusahaan besar saja yang dapat mengikutinya. Beda halnya jika pekerjaannya kompleks yang membutuhkan teknologi tinggi dan tidak dapat dipenuhi perusahaan kecil, misalnya pekerjaan pembuatan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) dengan nilai 1 milyar, walaupun nilainya di bawah Rp 2,5 milyar, maka dapat disyaratkan SKA karena memang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut, yaitu SKA lingkungan. Dan proses pengadaanya dilakukan dengan metode lelang umum bukan pemilihan langsung, walaupun nilainya dibawah Rp 5 milyar, karena pekerjaannya yang kompleks dan mengingat ada kebutuhan tenaga ahli. Maka sebaiknya lelang tersebut diperuntukkan untuk usaha kecil dan non kecil, karena biasanya yang memiliki SKA adalah perusahaan non kecil. Perusahaan kecil pun boleh ikut jika memilii persyaratan SKA yang ditentukan mengingat nilainya di bawah Rp 2,5 milyar.

WARTA INFO Sharing Session

Ilustrasi Pekerjaan konstruksi Sumber : sudiana1526. files.wordpress.com

Kedua, dalam dokumen pengadaan untuk pekerjaan konstruksi di samping mempersyaratkan SKA/ SKT, masih juga mensyaratkan ijazah pendidikan tertentu. Sebenarnya hal ini tidak perlukan, karena tenaga ahli dan tenaga trampil yang sudah mempunyai SKA/SKT berarti sudah memenuhi persyaratan pendidikan, pengalaman dan sudah lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 9 tahun 2013. Sebab Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak mungkin mengeluarkan SKA/SKT jika memang yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, kecuali jika SKA/SKT yang dimiliki tenaga tersebut PALSU. Pada peraturan menteri pekerjaan umum tersebut sama sekali tidak terlihat persyaratan jurusan atau peminatan pada kolom persyaratan pendidikan maupun pengalaman. Hal ini karena keahlian maupun keterampilan dalam bidang konstruksi dibuktikan melalui Uji Kompetensi. Munculnya persyaratan jurusan sesuai pendidikan pada persyaratan lelang saat ini yang justru menghambat terjadinya kompetisi yang sehat. Hal lain perlu diperhatikan juga adalah bahwa tenaga ahli yang memiliki SKA dan SKT yang diajukan dalam penawaran harus sesuai dengan tenaga ahli yang bekerja di lapangan. Tidak sedikit didapati tenaga ahli yang ditawarkan adalah si A dan si B, tetapi ternyata yang ada di lapangan adalah si C dan si D. Oleh karenan itu dalam kontrak, perlu ditetapkan bahwa setiap personil yang di lapangan harus sama dengan yang disampaikan dalam dokumen penawaran. Dan pembiayaan tenaga yang ditugaskan ini juga harus dimasukkan dalam

hitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga sinkron antara pembiayaan, penawaran dan tenaga kerja yang ditugaskan di lapangan. Maka Pejabat Pembuat Komitmen harus berkoordinasi dengan konsultan perencana/pengawas untuk memastikan hal ini. Sesuai dengan Surat Edaran nomor: 06/SE/M/2014 Tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) Dan Sertifikat Ketrampilan (SKTK) dijelaskan bahwa SKA dan SKT yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Krostruksi (LPJK) tingkat Nasional dan LPJK tingkat Provinsi ditandatangani oleh Direktur Registrasi Dan Hukum Bapel LPJK tingkat Nasional dan manager Badan pelaksana (Bapel) LPJK tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya. Untuk penelusuran keabsahan dari SKA dan SKTK yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti pemilihan pengadaan barangdan jasa selain dapat dilihat berdasarkan nama pejabat yang menandatangani juga dapat dicek pada Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) dengan alamat website resmi LPJK (www.lpik.net). Nama pejabat yang menandatangani SKA/SKT tersebut ditetapkan dalam Surat Edaran tersebut.

“Tenaga ahli yang memiliki SKA dan SKT yang diajukan dalam penawaran harus sesuai dengan tenaga ahli yang bekerja di lapangan”

Demikian beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait SKA/SKT dalam pekerjaan konstruksi, mungkin masih ada hal-hal lain yang perlu dibahas di kesempatan lain agar proses pengadaan barang/ jasa pemerintah, khususnya di Kementerian Keuangan dapat terlaksana secara terpadu, transparan, dan akuntabel.(TW


27

WARTA INFO

Duo Aplikasi E-Katalog: E-Purchasing dan E-Catalogue Tampilan Aplikasi SIMPeL Sumber : www.simpel. lpse.kemenkeu.go.id

“Saat ini terdapat lebih dari 30.000 item barang/jasa yang dapat dibeli melalui aplikasi e-purchasing”

L

embaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan dua aplikasi e-catalogue, yaitu aplikasi e-purchasing dan e-catalogue untuk mendukung pelaksanaan e-purchasing. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mendefinisikan e-purchasing sebagai tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik (e-katalog). Sejak akhir tahun 2012, LKPP telah memperkenalkan e-purchasing sebagai salah satu cara pembelian barang/jasa yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah. Langkah ini merupakan salah satu bentuk penerapan perdagangan elektronik (e-commerce) pemerintah. Kehadiran perdagangan elektronik memberi perubahan paradigma berbelanja bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Berbelanja kini tidak lagi harus datang ke toko fisik, melainkan cukup melalui internet dan bisa dilakukan dari mana saja. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa nilai transaksi perdagangan melalui perdagangan elektronik di Indonesia pada tahun 2014 mencapai angka US$12 miliar atau setara dengan Rp150 triliun.

28


Aplikasi e-purchasing merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk memesan barang/jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa melalui sistem e-catalogue. Sedangkan aplikasi e-catalogue adalah sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan oleh penyedia barang/jasa untuk memasukkan data/informasi produk, gambar, dan lampiran yang akan ditayangkan dalam sistem e-catalogue. E-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa. Pada tahun 2013, instansi pemerintah dapat melakukan pengadaan layanan koneksi internet melalui aplikasi e-purchasing. Sebanyak 27 Internet Service Provider (ISP) turut berpartisipasi. Jenis layanan dan harga yang ditawarkan bervariasi, sehingga unit kerja di instansi pemerintah dapat memilih ISP sesuai dengan kebutuhan masingmasing. Seiring perjalanan waktu, saat ini terdapat lebih dari 30.000 item barang/jasa yang dapat dibeli melalui aplikasi e-purchasing. Semakin banyak item yang tersedia, maka pejabat pengadaan semakin

WARTA INFO

“Spesifikasi teknis dan harga dari barang/ jasa yang tercantum dalam sistem e-catalogue adalah berdasarkan pada kontrak payung antara LKPP dan penyedia barang/jasa”

mudah menentukan merk, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa yang akan dibeli. Spesifikasi teknis dan harga dari barang/jasa yang tercantum dalam sistem e-catalogue adalah berdasarkan pada kontrak payung antara LKPP dan penyedia barang/ jasa. Kehadiran aplikasi e-purchasing memberi manfaat bagi instansi pemerintah dan penyedia barang/ jasa. Manfaat tersebut antara lain adalah proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih efisien dari sisi waktu, transparan, persaingan di antara penyedia barang/jasa lebih sehat, dan harga yang ditawarkan lebih kompetitif. Pengguna aplikasi e-purchasing terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, penyedia barang/jasa, dan distributor/pelaksana pekerjaan. Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi e-purchasing tersebut, antara lain: • Fitur membuat paket; • Fitur mengunduh (download) format surat pesanan/ surat perjanjian; • Fitur mengunggah (upload) hasil pemindaian (scan) kontrak yang telah ditandatangani; • Fitur mencetak pesanan. Selain itu, terdapat dua alur proses e-purchasing, yaitu alur proses yang menggunakan mekanisme negosiasi harga dan yang tidak menggunakan mekanisme negosiasi harga. Negosiasi harga dilakukan antar dua entitas pengguna aplikasi e-purchasing, yaitu pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa.

Pengguna aplikasi e-catalogue terdiri dari penyedia barang/jasa dan admin sistem. Beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi e-catalogue antara lain adalah fitur merubah data penyedia, mengunggah file kontrak payung yang sudah ditandatangani, menambahkan produk, dan merubah serta menghapus produk. Baik aplikasi e-purchasing maupun e-catalogue dapat diakses oleh para pengguna sistem melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ataupun langsung melalui alamat e-katalog.lkpp.go.id. Pada aplikasi e-purchasing, terdapat dua komoditas yang menarik untuk dieksplorasi, yaitu online shop dan jasa penerbangan. Kedua komoditas tersebut baru memiliki satu penyedia barang/jasa. Penyedia komoditas online shop yaitu yaitu bhinneka.com, sedangkan penyedia.komoditas jasa penerbangan adalah Garuda Indonesia. Proses pengadaan barang untuk komoditas online shop seperti melakukan pembelian barang melalui situs bhinneka.com. PPK atau pejabat pengadaan dapat melihat produk yang tersedia, membandingkan antara produk satu dengan yang lainnya, dan melakukan pembelian. Hal yang menarik adalah harga produk yang ditawarkan di sistem e-catalogue lebih murah daripada yang ada di situs bhinneka.com. Proses pembayarannya pun dapat mengikuti ketentuan pembayaran yang berlaku di sektor pemerintah, yaitu setelah barang diterima dan telah terbit surat perintah pembayaran dari PPK. (Barry)

Contoh Pengadaan dengan E-Tendering Cepat Sumber : LKPP


29

WARTA KEGIATAN

Kemenkeu dan LKPP Bangun E-Katalog Perangkat TIK Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar acara Sosialisasi (aanwijzing) Kontrak Payung Perangkat TIK untuk spesifikasi Kemenkeu dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Aula Mezanin, Gedung Juanda I Jakarta pada Senin (23/03). Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Susiwijono saat pembukaan berharap e-katalog dapat mempertajam prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan serta bermanfaat bagi pemerintah dan penyedia. Senada dengan Susiwijono, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Emin Adhy Muhaemin menyampaikan sistem katalog yang dibangun diproyeksikan menjadi

solusi berbagai hambatan pengadaan barang/jasa. Acara yang dihadiri oleh 80 orang penyedia perangkat TIK di Jakarta ini, digelar agar para penyedia mengetahui spesifikasi dan cara pembangunan sistem e-katalog perangkat TIK Kemenkeu dan PTN, yang diwakili Institut Teknologi Bandung. Dalam pembangunan sistem, LKPP menggandeng Pricewaterhouse Coopers. (Meysza)

Staf Ahli Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Susiwijono saat membuka Acara Sosialisasi Kontrak Payung Perangkat TIK Kemenkeu Foto Oleh : Wildan F.

Hadiri Rakernas LKPP Tahun 2015, Kemenkeu Raih National Procurement Award Demi mempertahankan keberhasilan, evaluasi, konsolidasi, dan pembaharuan komitmen untuk memperkuat pengembangan dan pelaksanaan e-procurement, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) menggelar Rapat Kerja Nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Rakernas LPSE) Tahun 2015 yang bertema ‘Dukung Penguatan LPSE dalam Sistem Pengadaan’ pada Selasa, 10 November 2015 di Balai Sudirman, Jakarta. Dalam acara ini, LKPP memberikan National Procurement Award kepada pimpinan K/L/D/I atas kinerja dan komitmen dalam pengembangan serta implementasi e-procurement. Kemenkeu menerima penghargaan pada kategori “Kepemimpinan dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik”, yang diterima oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo didampingi Kepala Pusat LPSE Charmeida Tjokrosuwarno. 30


Rakernas dihadiri sekitar 1.500 peserta yang terdiri atas kepala daerah, LPSE, praktisi, dan pihak pemerhati pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain World Bank, Asian Development Bank, Indonesia Corruption Watch, Indonesia Procurement Watch, dan Ikatan Ahli Pengadaan. (Meysza)

Wakil Menteri Kuangan Mardiasmo bersama Kepala Pusat LPSE Charmeida Tjokrosuwarno menerima National Procurement Award Foto Oleh : Wildan F.

WARTA KEGIATAN

Kepala Pusat LPSE, Charmeida Tjokrosuwarno sedang memberikan arahan dalam acara capcity building Foto Oleh : Syarif

“Sebagai Penggerak Utama Perbaikan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan Menuju Pengadaan yang Bersih, Cepat, dan Akuntabel”

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan mengadakan kegiatan Capacity Building pada 5 Mei 2015. Kegiatan yang bertema “From Nothing to Something” ini resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Ki Agus Ahmad Badaruddin. Tujuan utama yang ingin dicapai dari kegiatan Capacity Building tersebut adalah perumusan kembali visi misi Pusat LPSE oleh seluruh pegawai Pusat LPSE. Seiring dengan perkembangan waktu, perlu adanya penyesuaian kembali atas visi misi Pusat LPSE.

Inbound Pusat LPSE ” From Nothing to Something”

Sesuai dengan visi Pusat LPSE yaitu “Sebagai Penggerak Utama Perbaikan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan Menuju Pengadaan yang Bersih, Cepat, dan Akuntabel”, pegawai LPSE dibentuk menjadi 4 kelompok besar untuk mendiskusikan penjabaran visi tersebut. Kegiatan inbound ini dikemas dengan penuh kebersamaan dan santai namun tetap memperhatikan keseriusannya di setiap rangkaian kegiatan. Acara ditutup dengan penampilan band Eprocoustic dengan membawakan lagu Rumah Kita. (Meysza)

Rakor ULPD: Sumatera Utara ULPD Terbaik Pertama

Acara ini dibuka oleh Kepala Pusat LPSE Charmeida Tjokrosuwarno pada Rabu (3/6), di Ruang Rapat Biro Perencanaan dan Keuangan, Gedung Djuanda I Lantai 9 Jakarta. Dalam sambutannya, Charmeida memaparkan peran penting pengadaan barang/jasa dalam rangka efektivitas belanja negara. Agenda rakor kali ini meliputi ceramah tentang peran advokasi dalam rangka mendukung kinerja kelompok kerja (pokja) ULPD oleh Mudji Santosa dari LKPP, ceramah tentang perlindungan hukum bagi pokja oleh Didik Hariyanto dari Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, dan focus group discussion bersama para kepala wilayah ULPD yang mengupas isu seputar pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh ULPD.

Kepala Pusat LPSE Membuka acara Rapat koordinasi ULPD Foto Oleh : Wildan F.

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) pada 3-5 Juni 2015 di Jakarta. Acara yang dihadiri peserta dari 23 provinsi ini mengusung tema “Meningkatkan Peran ULP Daerah dalam Rangka Efektivitas Belanja Negara yang Transparan dan Akuntabel”.

Pusat LPSE dalam rakor ini memberikan penghargaan bagi ULPD terbaik. ULPD Wilayah Sumatera Utara meraih penghargaan Terbaik Pertama, disusul ULPD Wilayah Jawa Timur dan ULPD Wilayah Jawa Barat di posisi kedua dan ketiga. Penilaian penghargaan tersebut didasarkan pada jumlah paket yang dilaksanakan, tingkat penyelesaian paket, dan jumlah paket gagal lelang. (Meysza)


31

FAQ

Helpdesk Menjawab Peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) Kami memiliki beberapa pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa dengan e-purchasing: 1. Bagaimana cara membuat user selaku PPK untuk dapat mengakses ke aplikasi e-purchasing? 2. Apakah pengadaan 1 (satu) unit motor dengan nilai 16 juta harus melalui e-purchasing? 3. Apakah tidak cukup dengan harga e-katalog?? (Afgan, KPPN Lahat) Jawab: 1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pasal 110 bahwa pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa melalui aplikasi e-purchasing dalam e-katalog LKPP adalah user PPK dan Pejabat Pengadaan. Pendaftaran user id tersebut dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan user id ke Admin Agency LPSE dan dilampiri SK penunjukan sebagai ke PPK dan Pejabat Pengadaan. Dalam surat permohonan tersebut memuat informasi pegawai yang dimintakan user id sebagai berikut : Nama, NIP, Alamat, Telepon, HP, Email, Pangkat, Golongan, Jabatan, dan kedudukan dalam SK. Untuk KPPN Lahat dapat mengirimkan surat permohonan ke: Koordinator LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Selatan GKN Palembang, Jl. Kapten A.Rivai No.4 Palembang Telp dan Faks (0711) 375816 2. Untuk Pengadaan 1 buah motor, apabila spesifikasi motor dimaksud ada dalam e-katalog LKPP maka pengadaannya melalui e-purchasing sesuai dengan Pasal 110 dari Perpres No. 4 Tahun 2015; 3. Harga dalam e-katalog dapat digunakan dasar dalam penyusunan HPS dan dasar dalam melakukan negosiasi harga. Nama PPK tidak muncul pada saat buat Paket E-purchasing 32


Kami akan membeli barang yang terdapat di e-katalog LKPP melalui aplikasi e-purchasing. Kami telah mendapatkkan user id dan password untuk PPK dan Pejabat Pengadaan. Pada saat Pejabat Pengadaan membuat paket e-purchasing, nama PPK satuan kerja kami tidak muncul di menu pemilihan ppk, berikut tampilan Print Screen tentang PPK yang tidak bisa tambil pada aplikasi e-purchasing agar dapat ditindaklanjuti. Demikian atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih? (Fahtim Muhammad, Sekretariat Utama ANRI ) Jawab : Sehubungan dengan permasalahan tidak munculnya Nama PPK pada aplikasi e-Purchasing, silahkan PPK tersebut melakukan langkah sebagai berikut : 1. Login dalam Aplikasi SPSE; 2. Klik aplikasi e-procurement lainnya; 3. Klik Aplikasi E-purchasing V3, Masuk Versi Production; Langkah ini dilakukan untuk mengaktifkan user PPK tersebut, sehingga nama PPK akan muncul di Aplikasi e-Purchasing pada saat pejabat pengadaan membuat paket e-purchasing. (TW)

“Harga dalam e-katalog dapat digunakan dasar dalam penyusunan HPS dan dasar dalam melakukan negosiasi harga”

WARTA KERJASAMA

156 K/L/D/I Gunakan LPSE Kemenkeu Tengah tahun 2015, sebanyak 156 Kementerian/Lembaga/Instansi telah bergabung dengan LPSE Kementerian Keuangan untuk penerapan e-Procurement dengan membentuk admin agency dan memberikan Pelatihan dan Asistansi.

Wilayah Jakarta (Pusat) 1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2. Komisi Yudisial (KY) 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 6. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 7. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 8. Sekretariat Negara 9. Biro Umum BPKP 10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 12. Lembaga Administrasi Negara RI (LAN) 13. Kementerian BUMN 14. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 15. Pengadilan Agama Jakarta Pusat 16. Pengadilan Agama Jakarta Utara 17. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 18. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wilayah Aceh 1. 2. 3. 4.

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Aceh IAIN Ar-Raniry Aceh Kantor Badan SAR Aceh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Wilayah Kepulauan Riau 1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

1. 2. 3. 4.

13. Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Seluma 14. Pengadilan Agama Lebong

Wilayah Jawa Barat

Wilayah Jambi 1. Kejaksaan Tinggi Jambi 2. Kejaksaan Negeri Muara Bungo

Wilayah Bengkulu 1. 2. 3. 4. 5.

BPS Provinsi Bengkulu Dinas Kesehatan Kab. Seluma RSUD Tais Kab. Seluma Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma

Penandatanganan Nota Kesepahaman Foto : Wildan Farani

6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma 7. Sekretariat Daerah Kab. Seluma 8. Sekretariat DPRD Kab. Seluma 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma 10. Pengadilan Agama Curup 11. Kementerian Agama Kab.Seluma Bengkulu 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Seluma Bengkulu

Sumatera Barat 1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat 3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Wilayah Lampung 1. Stasiun KIPM Kelas I Lampung 2. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 3. Badan Pengawas Pemilu Propinsi Sumatera

Barat

Wilayah Sumatera Selatan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan BPK Provinsi Sumatera Selatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kantor Badan Kepegawaian Negara Sumatera Selatan

1. Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna” Kementerian Sosial R.I 2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 3. Pengadilan Tinggi Bandung 4. Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat 5. Pengadilan Militer II-09 Bandung 6. Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) “ABIYOSO” Kementerian Sosial R.I 7. Balai Bahasa Bandung Kementerian Pendidikan Nasional R.I warta ep ro c E D I SI XIV | 20 15

33

WARTA KERJASAMA

8. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 9. Pengadilan Negeri Karawang 10. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

8. 9. 10. 11.

Wilayah Serang 1. Pengadilan Tinggi Agama Serang 2. Kejaksaan Tinggi Serang

12. 13.

Wilayah Yogyakarta 1. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta 2. Balai Taman Nasional Gunung Merapi 3. Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta 4. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kantor Perwakilan BPKP Yogyakarta

14.

Wilayah Jawa Timur

20.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur. Pengadilan Militer III Madiun Polda Jatim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Timur Perwakilan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Universitas Wijaya Putra Surabaya BPN Kota Surabaya Universitas Katolik Darma Cendika

Wilayah Bali 1. BMKG Wilayah Bali 2. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem 3. Pengadilan Agama Gianyar 4. Pengadilan Agama Badung 5. RRI Singaraja 6. RRI Denpasar 7. Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

34

15. 16. 17. 18. 19.

21. 22.

Bengkayang Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak Bappeda Kabupaten Bengkayang Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (04) Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (06/P2HP) Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (03) Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjung Pura Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Kelas I Entikong Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat Kejaksaan Negeri Pontianak Kejaksaan Negeri Putussibau

Wilayah Kalimantan Timur 1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan 3. Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan 4. Balai Karantina Kelas I Balikpapan 5. Pengadilan Agama Balikpapan 6. Pengadilan Agama Nunukan 7. Pengadilan Agama Tanjung Redeb 8. Kejaksaan Negeri Nunukan 9. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 10. Pengadilan Agama Tanah Grogot

Wilayah Maluku 1. Universitas Pattimura 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara 3. LPP RRI Tual 4. Politeknik Perikanan Negeri Tual 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tual 6. LPP RRI Ambon 7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku 8. Pengadilan Negeri Tual 9. Kejaksaan Tinggi Maluku 10. Kejaksaan Negeri Tual 11. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser 12. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai

Wilayah Maluku Utara Wilayah Kalimantan Tengah 1. Kejaksaan Tinggi Prop.Kalteng 2. Perwakilan BPKP Prop.Kalteng 3. Perwakilan BPK RI Kalteng

Wilayah Kalimantan Barat

Wilayah Sulawesi Tenggara

1. Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Barat 2. Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang 3. Stasiun Meteorologi Supadio 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak 5. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 6. Badan Pengelolaan Perbatasan Bengkayang 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara 2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara


6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab Jeneponto 7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto 8. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto 9. Akademi Pariwisata Makassar 10. Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Takalar 12. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kab. Takalar 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Bulukumba 14. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Daerah Kab. Takalar 15. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan 16. Panti Sosial Marsudi Putra ‘Toddopuli’

1. Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate

Wilayah Papua Barat 1. RRI Sorong 2. Kejaksaan Negeri Manokwari 3. Kejaksaan Negeri Sorong

Wilayah Papua Wilayah Sulawesi Selatan 1. 2. 3. 4. 5.

Dinas Kesehatan Jeneponto SMAK Makassar RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar Dinas Pertanian Kab. Jeneponto Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto

1. Badan Kepegawaian Negara Wilayah Papua 2. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Propinsi Papua 3. Pengadilan Negeri Jayapura 4. Pengadilan Agama Sentani (syarif)

WARTA PILIHAN Tips

J

7 Cara Meraih Sukses Dalam Bekerja

ika kita memutuskan untuk bekerja, apapun profesinya, maka harus menjadi seorang pekerja yang ulet, gigih dan berdedikasi. Untuk mencapai sukses tidak bisa diperoleh secara instan, memerlukan proses belajar. Namun jika memiliki keyakinan besar dan tetap semangat, maka kita mampu membuktikan diri menjadi pekerja sukses.. Berikut 7 cara meraih sukses dalam bekerja yaitu: 1. Kerja Cerdas dan kerja keras Keberhasilan tidak hanya dibangun dengan kerja cerdas atau kerja keras saja. Menurut Michael Moroney, orang sukses perlu bekerja dengan cerdas, tetapi sekaligus juga bekerja keras. Keduanya harus dikombinasikan. Tidak mungkin bisa sukses hanya dengan salah satunya. 2. Meningkatkan produktivitas kerja Jika anda bekerja untuk memperoleh gaji, lalu apa yang akan anda berikan kepada kantor? Anda harus memberikan kontribusi. Sudah merupakan konsekuensi logis seorang pekerja memberikan kontribusi kepada atasan atau kantor. Semakin besar kontribusi akan semakin bagus pula untuk kesuksesan anda. 3. Berpikir positif Tentu ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan saat bekerja. Mulai dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian/kemampuan yang dimiliki, gaji kecil, rekan-rekan atau atasan yang menjengkelkan dan sebagainya. Saat anda mempermasalahkan hal ini, maka akan memperburuk semangat dan prestasi kerja. Semua orang mengalami hal ini. Bedanya hanya soal menyikapinya saja. Tetaplah berpikir postif. 4. Selalu optimis Optimis saja bahwa anda mampu melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas berat yang diberikan. Semakin tinggi jabatan/kedudukan anda, maka semakin berat tugas dan tanggung jawabnya. Jika anda tidak percaya diri, jangan berharap orang lain atau pimpinan akan percaya pada anda.

5. Memiliki semangat dan motivasi. Bekerjalah dengan penuh semangat, penuh motivasi. Atasan atau kantor lebih menyukai pekerja yang memiliki semangat dan motivasi tinggi. Apalagi jika mau memberikan jabatan/kedudukan, tidak mungkin diberikan kepada pekerja yang tidak memiliki semangat dan motivasi. Tingkatkan semangat dan motivasi anda. 6. Tidak mudah menyerah. Memiliki sikap tidak mudah menyerah menghadapi situasi sesulit apapun. Dalam dunia kerja, suatu saat pasti akan dihadapkan pada masalah-masalah sulit, memerlukan kerja keras dan memeras otak untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Jika anda mampu melampaui situasi ini, maka anda layak sukses dalam karir.

Contoh Pengadaan dengan E-Tendering Cepat Sumber : LKPP

“Tidak ada orang sukses dalam bekerja tanpa memiliki disiplin, karena displin merupakan modal dasar untuk meraih sukses”

7. Disiplin kerja. Tidak ada orang sukses dalam bekerja tanpa memiliki disiplin, karena displin merupakan modal dasar untuk meraih sukses. Disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan dan terhadap komitmen, baik dengan diri sendiri ataupun institusi. Jika dikaitkan dengan tujuan institusi, maka disiplin merupakan upaya menyesuaikan diri dengan aturan institusi sehingga target yang ditetapkan tercapai. Jadi, tingkatkan disiplin kerja anda. (LJK) warta ep ro c E D I SI XIV | 20 15

35

36


WARTA PILIHAN Tips

13 Tips Manajemen Waktu yang Akan Merubah Hidup Anda

J

ika anda ingin membuat perubahan nyata dalam hidup anda, anda harus terlebih dahulu memulai dengan belajar bagaimana mengelola waktu anda secara efisien. Berikut tips nya : 1. Menguasai daftar (to-do lists) Buat daftar kegiatan yang harus anda lakukan serta menentukan berapa banyak waktu yang anda butuhkan untuk menyelesaikannya. 2. Buat rencana SMART (Specific-MeasureableAchievable-Reasonable-Timeline) Buat rencana yang yang SMART misalnya tugas yang sulit lebih baik dijadwalkan di awal minggu, sementara tugas-tugas yang lebih mekanis atau rutin di sekitar pertengahan atau mendekati akhir minggu.. 3. Prioritas Anda harus belajar bagaimana secara efisien mengatur prioritas-prioritas anda. Tugas yang paling penting harus berada di peringkat lebih tinggi dalam daftar. 4. Delegasi Kenali mana tugas yang dapat diselesaikan oleh orang lain dan delegasikan pekerjaan tersebut kepada mereka sehingga anda dapat menangani tugas yang benar-benar penting bagi anda. 5. Katakan ‘TIDAK’ Anda harus belajar untuk sekali-sekali mengatakan TIDAK dan menolak tugas-tugas yang tidak dapat anda lakukan. Anda harus belajar untuk memilih tugas yang anda benar-benar dapat anda selesaikan.

Temukan periode waktu dimana anda lebih produktif dan di saat tersebut cobalah untuk menangani tugas yang paling sulit. 9. Tidak menunda Cobalah untuk tidak menunda kegiatan, karena di bawah tekanan waktu, anda lebih mungkin untuk melakukan kekeliruan dan mengambil keputusan yang salah.

“Anda harus belajar bagaimana secara efisien mengatur prioritasprioritas anda”

10. Hindari pengalih perhatian Selama jam kerja, cobalah untuk menentukan saatsaat yang tidak dapat diganggu ketika melakukan aktivitas. 11. Jangan lupa diri sendiri Ketika anda membuat rencana, jangan lupa menyertakan kegiatan yang berkaitan dengan kesenangan dan waktu istirahat untuk anda sendiri. 12. Analisa Waktu Buat daftar kegiatan 2-3 minggu yang sudah dilakukan. Anda dapat menganalisa waktu yang anda gunakan dan buatlah perubahan yang diperlukan untuk mengoptimalkan waktu anda. 13. Waktu tak terduga Masukkan dalam rencana anda waktu ekstra untuk tugas-tugas dan kegiatan tak terduga. Manajemen waktu akan memberi anda waktu tambahan yang anda butuhkan untuk dapat menikmati apa yang paling penting bagi anda dan mengubah hidup anda menjadi lebih baik. (LJK)

Illustrasi Manajemen Waktu Sumber dari : http:// www.halogensoftware. com/

6. Membagi tugas Memecah tugas-tugas panjang atau terlalu sulit menjadi beberapa kegiatan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. 7. Tidak Perfeksionis Anda harus mencoba menghindari kesempurnaan. Perfeksionis membutuhkan waktu sehingga akan menghambat penyelesaian tugas lainnya 8. Waktu produktif warta ep ro c E D I SI XIV | 20 15

37

WARTA KULINER

Mampir Dulu ke Seafood Ayu para pelanggan di warung ini adalah kepiting saos padang. Pedasnya bumbu saos padang yang dikombinasikan dengan daging kepitingnya yang empuk, banyak, dan sedikit manis membuat nasi satu piring saja tidak cukup. Selain kepiting, kerang ijo, kerang dara, dan cumi goreng tepung pun bisa jadi menu pilihan. Tertarik? Datang saja ke jalan Boilevard Barat Raya Komplek Gedung Gading Marina, Kelapa Gading (seberang LotteMart Kelapa Gading). Warung ini buka dari pukul 18.00 sampai dengan 24.00. (meysza)

Ikan gurame Saos Padang Foto Oleh : Meysza

“Yang paling dicari para pelanggan di warung ini adalah kepiting saos padang”

Berbagai Macam menu Seafood di Seafood Ayu Foto Oleh : Meysza

38


Y

uk berkenalan dengan Seafood Ayu, “warung makan tenda” di daerah Kelapa Gading. Warung dengan slogan harga kaki lima rasa restoran bintang lima ini menawarkan beragam menu seafood dengan harga terjangkau dan rasa yang sangat mantap. Beragam jenis ikan disajikan dengan berbagai bumbu olahan seperti bumbu saos padang, saos asam manis, saos tiram, bakar manis, goreng tepung, dan goreng mentega. Yang paling dicari

Kepiting Saos Padang Foto Oleh : Meysza

WARTA KUIS

Kuis Warta MENDATAR: 1. Penggaris 7. Kota 9. Procurement 10. Surat elektronik

MENURUN: 2. Penyanyi 3. Layar 4. Papan ketik 5. Network 6. Finance 8. Mouse

Syarat dan ketentuan TTS Warta Eproc: 1. Jawaban TTS Warta Eproc dikirim ke Subbidang Publikasi dan Kerjasama Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Gedung Juanda II Lantai 18 Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 atau melalui email ke warta.eproc@ kemenkeu.go.id paling lambat tanggal 31 Januari 2016. 2. Data yang wajib dicantumkan saat mengirimkan jawaban meliputi: a. Nama lengkap b. NIP c. Satuan kerja d. Alamat pengiriman hadiah 3. JIka data yang dikirimkan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Warta Eproc tidak bertanggung jawab atas hadiah yang tidak terkirim 4. Pemenang kuis TTS Warta Eproc dan kunci jawaban akan diumumkan pada Warta Eproc edisi selanjutnya Semoga sukses. Kunci jawaban kuis Warta Eproc edisi XIII 2015 1. LKPP 2. LPSE 3. RUP 4. KPA 5. APENDO

6. Aanwijzing 7. ULP 8. PPK 9. Pascakualifikasi 10. Dokumen pengadaan Pemenang Kuis Warta Eproc edisi XIII 2015 1. Dwinta Fitrianty NIP 19910721 201310 2 001 (BKF) 2. Rodhie Febrian NIP 19920204 201310 1 002 (Setjen)

Surat Pembaca

Edi Junaedi Surat Pembaca dapat dikirm melalui email ke :

warta.eproc@ kemenkeu. go.id

K

esan pertama saya ketika berhadapan dengan aplikasi backoffice lpse ada perasaan bingung karena aplikasi ini sangat asing buat saya. Hal ini karena dari awal sama sekali tidak ada yang memberikan tutorial untuk memahami aplikasi ini, tetapi setelah banyak bertanya kepada yang lebih paham, lambat laun saya mulai bisa memahami dan menggunakannya. Dengan adanya aplikasi ini ternyata sangat membantu bagi anggota lpse paling tidak kita bisa lebih cepat untuk mengetahui identitas para

penyedia barang dan jasa tanpa harus melihat berkas lagi, dimana data - data yang bersangkutan telah diinput sebelumnya pada saat pendaftaran . Pesan saya semoga aplikasi ini tetap eksis dan terus berkembang ke arah yang lebih baik dan jika ada perubahan jangan lupa untuk segera melakukan sosialisasi kedaerah – daerah. (Wahyu Bagus)


39

40


warta ep ro c E D I SI XIV EDISI XIV 2015

Recommend Documents