WALIKOTA SERANG PENDAPAT WALIKOTA SERANG TERHADAP PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL DPRD KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN DI KOTA SERANG
DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SERANG PADA JUM’AT, 12 MEI 2017
1
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, ASSALAMUALAIKUM WR. WB, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA, YANG TERHORMAT SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SERANG; YANG TERHORMAT, FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA SERANG; SEKRETARIS DAERAH, PARA ASSISTEN DAERAH, STAF AHLI WALIKOTA DAN SELURUH KEPALA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG, INSAN PERS SERTA PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.... PERKENANKAN SAYA MENGAJAK SAUDARA SEKALIAN UNTUK SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS BERKAH – NYA KITA SEMUA DAPAT HADIR PADA RAPAT PARIPURNA INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT. SHALAWAT DAN SALAM TETAP TERCURAH KEPADA BAGINDA NABI MUHAMMAD SAW, SEMOGA KITA TETAP MENJADI PENGIKUTNYA SAMPAI AKHIR JAMAN. AMIN....
SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT,
2
UCAPAN TERIMA KASIH TAK TERHINGGA ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT TERHADAP RAPERDA USUL DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN DI KOTA SERANG. SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH KAMI MENYAMBUT BAIK INISIATIF DPRD YANG MENGUSULKAN RAPERDA INI, NAMUN HARUS TETAP MEMPERTIMBANGKAN ASPEK YURIDIS YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA.
SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT, ..... PERLU KITA KETAHUI BERSAMA SESUAI DENGAN PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENYEBUTKAN BAHWA : - URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT MELIPUTI : a. POLITIK LUAR NEGERI; b. PERTAHANAN; c. KEAMANAN; d. YUSTISI; e. MONETER DAN FISKAL NASIONAL; DAN f. AGAMA. - DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT PEMERINTAH PUSAT MELAKSANAKAN SENDIRI ATAU MELIMPAHKAN WEWENANGNYA KEPADA INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI DAERAH ATAU GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN ASAS DEKONSENTRASI. 3
DAN DALAM LAMPIRAN A PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN OLEH KABUPATEN / KOTA MELIPUTI 5 SUB URUSAN YAITU : 1. MANAJEMEN PENDIDIKAN : a. PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR; b. PENGELOLAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL; 2. KURIKULUM : - PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL. 3. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN : - PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA. 4. PERIZINAN PENDIDIKAN : a. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT; b. PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. 5. BAHASAN DAN SASTRA : - PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURNYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA. SEBAGAIMANA KETENTUAN DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014 DIMAKSUD TIDAK DIATUR MENGENAI KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA BERKAITAN DENGAN BIDANG AGAMA DAN PENDIDIKAN AGAMA. 4
NAMUN DAPAT KITA CERMATI DALAM PENJELASAN PASAL 10 AYAT (1) HURUF F UU NOMOR 23 TAHUN 2014, YANG DIMAKSUD DENGAN URUSAN AGAMA MISALNYA MENETAPKAN HARI LIBUR KEAGAMAAN YANG BERLAKU SECARA NASIONAL, MEMBERIKAN PENGAKUAN TERHADAP KEBERADAAN SUATU AGAMA, MENETAPKAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN, DAN SEBAGAINYA. DALAM BIDANG KEAGAMAAN, DAERAH DAPAT MEMBERIKAN HIBAH UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN – KEGIATAN KEAGAMAAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEIKUTSERTAAN DAERAH DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, MISALNYA PENYELENGGARAAN MTQ, PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN, DAN SEBAGAINYA. PIMPINAN DAN ANGGOTA TERHORMAT…….
DEWAN
YANG
PATUT PULA KITA KETAHUI BERSAMA, DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM YANG MENGATUR BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI PESANTREN DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA, SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM 5
PERATURAN MENTERI AGAMA TERSEBUT TIDAK DIATUR. SELANJUTNYA, MENCERMATI PENJELASAN YANG DISAMPAIKAN OLEH BADAN PEMBENTUKAN PERDA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN SALAFI DI KOTA SERANG TIDAK SESUAI DENGAN DRAFT RAPERDA YANG KAMI TERIMA YANG LEBIH MENGATUR BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN SECARA UMUM. PARA HADIRIN YANG TERHORMAT …… SEHUBUNGAN DENGAN BEBERAPA HAL YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN BAHWA PADA PRINSIPNYA KAMI SEPAKAT ATAS USULAN RAPERDA USUL DPRD DIMAKSUD, DENGAN PERTIMBANGAN BAHWA PONDOK PESANTREN MEMPUNYAI PERAN YANG BESAR DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MEMBERIKAN MANFAAT YANG BESAR PULA DALAM PENANAMAN SERTA PENGEMBANGAN NILAI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA AGAMA. NAMUN KAMI MENYARANKAN AGAR PERLU DIPERTIMBANGKAN KEMBALI SUBSTANSI MATERI RAPERDA BERKAITAN DENGAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA.
6
PIMPINAN DAN ANGGOTA KAMI HORMATI ........
DEWAN
YANG
DEMIKIAN PENDAPAT KAMI TERHADAP PENYAMPAIAN RAPERDA USUL DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN DI KOTA SERANG. DAN AKHIR KATA, KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA ATAS PERHATIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA PARA HADIRIN YANG TERHORMAT, DALAM MENYIMAK PENDAPAT KAMI TERHADAP RAPERDA USUL DPRD DIMAKSUD. SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WATAALA MERIDHOI KITA SEMUA, AMIN. WABILAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH…. WASSALAMMU‘ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH SERANG, 12 MEI 2017 WAKIL WALIKOTA SERANG H. SULHI, SH. M.Si
7
