WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI ,JAWA TENGAH INSTRUKSI WALl KOTA PEKALONGAN NOM Of< g TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA WALIKOTA PEKALONGAN, Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Pembudayaan Gemar Membaca (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 2), dengan ini menginstruksikan : Kepada
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan dan Olah Raga;
2. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 3. Camat;dan
4. Lurah.
Untuk KESATU
Melaksanakan materi Nomor
2
Tahun
Peraturan Daerah Kota Pekalongan
2016
tentang
Pembudayaan
Gemar
Membaca. KEDUA
Menyusun peraturan pelaksanaan yang diperlukan dalam rangka
melaksanakan
Peraturan
Daerah
sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi ini. KETIGA
Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
Instruksi ini mulai bcrlaku sejak tanggal ditetapkan. ~===~;.::kan
di Pekalongan 1 l "\:;,oust w.s 2 0:1. C)
UN AID
WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, Menimbang :
Mengingat:
a.
bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, budaya gemar membaca merupakan persyaratan yang sangat penting dan mcndasar yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Kota Pekalongan demi peningkatkan mutu pendidikan serta kualilas sumber daya ' manusia sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokra tis serta bcrtanggung jawab;
b.
bahw8 budaya membaca mencakup aspek individual dalam keluarga, masyarakat, komunitas tertentu sampai dengan unsur pemerintah di Kota Pekalongan, untuk mencapai perbaikan kualitas hidup, memperoleh keterampilan atau kualifikasi tertentu sehingga membuka wacana baru dan menambah wawasan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.
bahwa berdas8rkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 T8hun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daer8h memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca di setiap lapisan masyarakat;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Memba ca;
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon e sia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembenlukan Daera h-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daewh lstimcwa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Unclang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahun Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.
4.
7.
8.
9.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpu s ta k aan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2007 Nomor 129 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha n Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esi a Ta h u n 2014 Nomor 244 , Tambah a n Le m b a ra n Nega ra Re publik Indonesia Nomor 5587) sebaga ima n a te la h diuba h bebe rapa kali te ra khir dengan Und a ngUndang Nomor 9 Ta hun 2015 ten tang Perubahan Kedua Ata s Und a n g-Unda ng Nomor 23 Tahun 2014 ten tan g Pe m e rin tah a n Dae ra h (Lembaran Nega ra Re publi k Indon e si a Ta h u n 2 015 Nomor 58, Tambahan Lemba ra n Nega ra Re publ ik Indon esia Nomor 5679); Pe ra t ura n Pem erinta h Nomor 2 1 Ta hun 1988 ten ta n g Pe ruba h a n Ba ta s Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pe k a lon ga n , Ka bupa ten Daerah Tingkat II Pekal onga n d a n Ka bupaten Da era h Tingkat II Batang (Lemba ra n Nega ra Republik Indon e sia Tahun 1988 Nom or 42, Ta m ba h a n Lem ba ra n Negara Re publik Indon e sia No mo r 338 1) ; Per a tura n Pem e rintah Nomor 24 tahun 2014 Te n tan g Pela k sa n aa n Und a ng-Undang Nomor 43 Tahun 2 00 7 Te nta n g Pe rpusta kaan (Lemba ra n Negara Re publik Ind o n esi a Ta h u n 2 014 Nomor 76 , Tambahan Le mb a ra n Nega ra Re p u bli k Indon esia Nom o r 553) ; Pe ra tu ra n Dae rah Kota Pe kalongan Nomor 13 Ta hun 2 01 3 Te n tang Pe nye le n ggara an Pe rpusta kaa n (Lemba ra n Daera h Kota Peka lo n ga n Ta hun 201 3 Nomor 13); Dc nga n Pe rse tuju a n DEWA N PE RWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PE KALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA . BAS I KETE NTUAN UMUM Pasal 1 Da la m Pe ratu ra n Dae rah in i, yang d ima ksud d e ngan : 1. Dae ra h a d a la h Ko ta Pe k a lo n gan. 2 . Wa likota a dal a h Waliko ta Pe k a lo n ga n . 3 . Dewa n Pe rwa kil a n Ra kyat Dae ra h yan g se lanju tnya disingka t DPRD adalah Dewan Perwa kil a n Ra kyat Dae ra h Kota Pekalongan. 4 . Pem erin ta h Dae ra h a d a lah Waliko ta bese rta p e rangkat daera h s e ba ga i unsur p e nyele n gga ra Pemerintahan Daerah yang memimpin pela ksa n aa n urus a n pe m erinta h a n yang menjadi kewenangan daerah Kota Pe ka longan .
5. 6. 7. 8.
9.
10 .
11.
12.
13
14
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kota Pekalongan yang dipimpin oleh camat. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis karya cetak, dan /ata u karya reka m sccara profesional dengan sistem yang baku gu n a memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka. Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang dimiliki masyarakat, atas kehendak, keinginan dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari dalam bidang inform as i. Pustakawan adala h seseorang ya ng memiliki kompetensi yang diperoleh me lalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunya1 tugas dan tanggung jawab untuk melaks a n akan pengelolaan dan pel aya nan perpustakaan. Masyarakat adalah s:etiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan kepedulian dalam bidang m e mba ca serta bidang perpustakaan. Pembudaya an gemar membaca adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan untuk mem baca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Prasaran a dan Sarana Perpustakaan adalah terdiri atas ruang perpustakaan atau bagian tertentu dalam suatu gedung dan perabot sebagai sarana pendukung atau perlengkapan pe:pustakaan. Gera kan Pemasyarakata n Minat Baca a dalah gerakan yang bertujuan menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca dan membiasakan masyarakat unt.uk mendayagunakan bahan bacaan dalam be rbaga i aspck kehidupan serta menciptakan masya rakat membaca m enuju m asyarakat be laja r.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a.
penyelenggaraan pemb ud ayaa n gemar membaca;
b.
perpustakaan masy arakat;
c.
perpuslakaan Kecamatan;
d.
perpustakaan Kelurahan;
e.
perpustakaan sekolah;
f.
pengelolaan perpustakaan;
g.
gerakan pemasyarakatan minat baca;
h.
eva luas i dan pelapora n;
1.
penghargaan; dan
J.
pengawasan.
BAS III PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA
Bagian Kcsalu Pembina dan Pcn yc lcnggara Pasa l 3 ( 1) PemerinLah Daerah menyelenggarakan pembudayaan gemar membaca. (2) Walikota karena jabatannya merupakan Pembina dalam penyelenggaraan pembudayaan gemar membaca. Pasal 4 ( 1) Pem bina menunjuk Perangkal Daera h ya ng menyelenggarakan urusan pemerinLahan bidang perpustakaan sebagai penyelenggara pembudayaan gemar membaca . (2) Pen ye lenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: R. m e ngkoordin as ikan k elan ca ra n pe nye 1enggaraan Pembudayaan Gemar Membaca; 1J. nwlc.tkuku tl cva lu usi pcnyelcnggaraan Pcmbudayaan Gemar Membaca; clan c. melaporkan penyelenggaraan Pembud ay aan Gemar Membaca secara LerLulis ke pacl a pembina . Bagian Ked ua Pcnyc le nggaraa n Pc mbud ayaa n Gemar Membaca Pasal 5 ( 1) Penye lenggaraan
(2)
(3)
(4)
(5)
Pembudayaan
Gemar
Membaca
dilaksanakan
di
lingkungan: a. keluarga; b . masyarakat; c. sntuan pctldidikan; clan cl. Pemerin Lah Daerah . Pembu d ayaa n Gemar Membaca pad a ke luarga sebagaimana dimaksud pad a ayaL ( 1) huruf a dilakuk a n melalui pe nye diaa n fasilitas buku murah d a n berkualitas. Pembud ayaa n Gemar ,Membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayaL ( 1) huruf b dil a kuk a n m e lalui penyediaan prasarana dan s~rana perpu sLakaa n di tempat umum ya ng mudah dijangkau dan bermutu . Pembud ayaa n Gemar Membaca pada satua·n pendidikan sebagaiman a dimaksud pad a ayaL ( 1) huruf c dilakukan denga n m e ngembangkan d a n m e manfaatkan Perpustakaan Sekolah sebagai proses pembelajaran. Pe mbud ayaa n Gemar Membaca pada Pe merintah Daerah sebagaiman a dimc.1ksud pacla ayal (1) huruf d d il a kuk c-m oleh unsur Pemerintah Daerah. BABIV PERPUSTAKAAN MASYARAKAT
Pasa l 6 Pcmcrintah Daerah dan masyarak at mendorong tumbuh nya Perpustakaan Masy8rakaL clengnn m e mfasilitasi bahan bacaan bermulu dan terjangkau serta men ye diakan prasarana dan sarana perpustakaan yang mudah diakses.
PRsal 7 ( 1) Pera ngk at Oaera h ya n g menye lenggarakan urusan pe m erintahan bid a ng
pe rpustakaa n dan masyarakat d a pat menyelenggarakan Perpustakaan Masya rakat. (2) Pcrpustakc-wn masya rakat s ebagai m ana dima ksud pad a ayat ( 1), a n tara l Cl ill : a . Taman Bacaan MasyarakaL; dan / atau b. Rumah Baca dan sej e nisr. ya . (3) Penyelen ggaraan Perpustakaa n Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di atur Jebih Janjutdengan Pe ratu ra n Wa liko ta. BAB V PERPUSTAKAAN KECAMATAN
Pasal 8 ( I ) Kecamatan wajib menyele ngga ra kan Pe rpustakaan Kecamatan . (2) Pcnyelenggaraan Perpustaka a n Kecama ta n sebagaimana dimaksud pa da
ayat ( I) dilakukan m c la lui pcnycdiaan prasarana dan sarana . Dl Pcnycdiaan prasarana dan sarana scbagaimana d im ak sud pada ayat (2) bcrkoordinas i dcngan Pcra n gka t Dacra h ya ng m e n ye le nggarakan urusan pcmerinlahan bidang pcrpuslakaan. (4) Penycdiaan prasarana d a n sarana s c bagaima n a d im a ksud pada ayat (2) mclipuLi penycdiaan gedung alau ruang da n perabota n ya ng berfun gs i unluk pcrpuslakaan di lingkun ga n kanlor Keca m ala n . (5) Kccamatan ya n g m e langgar kete ntu a n s ebaga imana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi teguran tertulis. (6) Sanksi kc pada Kccamatan scbagaimana dimaksud pa d a aya t (5) diberika n ole h Pemb in a berdasarkan pe rtimbangan dari Ke pala Perangkat Dae rah yang mcnyclenggarakan urusan pcmcrintahan bid ang pe rpustaka a n . BAB VI PE I:ZPUSTAKAAN KELU I~AHAN
Pasal 9 Ke lura h a n wajib mcn ye le ngga ra kan Perpustakaan Kelurahan. (2) Pe nye le n gga raa n Pe rpustakaan Ke luraha n sebagaimana dim aksud pada ayaL ( 1) dilakukan m e lalui penye diaa n prasaran a d a n s arana. (3) Pcnyediaan prasara n a d a n sarana se baga im ana dimaksud ayat (2) be rk oo rdinasi dengan Pe ra n gkat Daerah yang menye le nggarakan urusan pe m e rin ta h an bidang pe rpusta kaan. (4) Penycd iaa n prasa rana dan sarana sebaga im a n a dimaksud pada ayat (2) mcliputi: a. penye dia a n gcdung atau ruang dan perabotan ya ng berfungsi untuk Pcrpust.a ke:wn di lin gkungan kanlor Kc luraha n ; dan b . pcnyediaan bangu n a n atau ru ang te rtentu yang berfungsi un tuk Pc rpusL ::1kaa n di setiap Rukun Wa rga d i wi laya h Kelurah a n masing-
(I)
lllHSI !l g.
(5) Ke lurahan yang melanggar ketentuan s e bagaimana dimaksud pada ayat (1) dike nai sanksi teguran tertulis . (6) Sanksi kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan o le h Pembin a be rdasarkan pe rtimba n ga n dari Kepala Perangkat Daerah ,V
PERPUSTAKAAN SEKOLAH Pa s a l 10 ( 1) Se ko la h waji b m e nye lengga ra ka n Pe r pusta kaa n Se kol a h. (2) Pcnyclcngg<mt c:m Pc r pu s letkaa n Seko lnh scbaga im ana dim a k s ud pa d a ayat (I) dil a kuk a n m e la lui penyedi a an pra s a ra n a dan sarana. (3) Pe nye di aa n pra sarana dan s a ra n a s e ba gaimana dimaksud ayat (2) be rkoordinasi d e ngan Pe rangkat Dae ra h ya ng menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaa n . (4) Pe nye diaa n prasara na dan sara n a s e bagaim a n a dim a ksud pada ayat (2) me li pu ti Penye di aa n ge dun g a lau ru ang da n pe ra bota n yang berfun gsi u nluk Pe rpusla kaa n eli lingkungan s e ko la h. (:'i) Se ko la h ya n g m e la ngga r ketenlu a n s e bagaimana dim a ksud pada ayat ( 1) dik e n a i sa nksi Leguran t.ertulis . (6) Sanksi kepada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan o le h Pe mbin a be rd a s a rk a n pe rlim ba n ga n d a ri Ke pa la Pe ra ngkat Dae ra h yn n g m enyc le n gga ra ka n u rus a n pc m eri n la h a n bid a n g pe rpustakaan. B AB V III
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Pa sa l 1 1 (I ) Pe m e rinla h Dae ra h memfasilita si pe n ge lo laa n Pe rpusta kaan Masyarak a t, Pcrpus lakaan K cca m ~ l a n d a n Perpuslakaa n l<e lurahan . (2 ) Pe n ge lo laa n se baga ini a n a dim a k sud pa d a a yal ( l) dilaksanakan dengan pe nycd iaa n prasa ra n a d a n s a ra n a pe rpus takaan . (.1) Pcr;:.m gka t Due re-t h ya n g mc nyc lcngga ra kan u r u sa n pe m e rin ta han bid a n g pc r pus ta kaa n d a pa t m c mbe rik a n fa silita si dalam penyelenggaraa n Pc r pusta kaa n Ma syara kat, Pe rpus takacm Keca m ata n, d a n Perpustakaa n 1\cluruh<-ln, mclip ut i: a. ko lc k s i; b . pcm bi naan s u mbc r daya manusia; da n c. pc layana n . (4 ) Pc ra n gka t Dae ra h ya ng men ye le n gga ra ka n urusa n pe merintahan bidang pe rpustakaan ya ng melanggar ke te n tu a n s e baga imana dimaksud pa d a ayat (1) clike n a i sa nksi teguran le rtulis. (5) Sanksi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan s e bagaimana climaksud pada ayat (3) dibe rikan ol e h Pe mbin a .
Pasa l 12 Kol eksi sebagaim a n a d im a k s ud da lam Pa s al 1 1 ayat (3) h u ruf a, m elipu ti: a. buku ; b . ko lc ks i refe rc n s i; c . terb ita n be r ka la ata u serial;da n ja ta u d. ba h an pan d a n g d e n gar. Pasal 13 Pe m b inaa n s u mbe r daya m a nusi a sebagaim a n a dim a k s ud dalam Pa sal 11 ayat (3 ) hurur b, m c lip u ti : a. kc pa la pc rpustakaan; b . p u stakawa n ; da n c . te n aga te kn is pe r pusta kaa n. Pa sa l 14 Pe layn na n se ba ga ima n a dim a k sud d a la m Pa sa l 11 ayat (3 ) huruf c, a n ta ra la in meliputi: a . laya na n pinj a m anla r pe r pusta kaa n ; b . laya n a n bim b inga n Le kn is pe rpus la kaa n . BAB IX CERAKAN PE MASYARAKATAN MINAT BACA Pa s a l 15 (I ) Pc m bu d ayaan C c ma r Mc m baca dil a ksa n a kan me la lui Ge ra kan Pc ma s ya ra ka ta n Mi n a t Baca. (2 ) Ge ra ka n Pema syara ka lan Min al Baca se bagaima n a d ima ksud pa d a ayat (1) d il a ksa n a ka n o le h Pe m e r in tah Dac ra h mc la lui pcran gk a t d ae ra h ya n g m e nyelcnggara ka n u ru san pc m e rinta h a n b ida n g pe rpustakaan d e n ga n me li batka n s e luruh masyara k a t. BAB X EVALU AS I DAN PELAPORAN Pa s a l 16 (I )
( 2)
Evc.1lua s i Lingk
( 1) Pc n ye le n gga ra
Pe m b ud ayaa n Ge m a r Me mbaca m e n yampaikan la pora n h a sil pe r ke mb a n ga n kin c rj a Pc nyelengga raa n Pcm bud ayaan Ge m a r Mc mba ca kcp a da DPRD secara bc rkala. (2 ) Ha s il pc r kcmbangan ki n e rja s e bagaimana dim a ks ud pa d a ayat ( 1), d is a mp ai ka n pa ling sedik iL l (s a lu) ka li sc ta hun . (3 ) Has il perkembanga n kin e rj a s e baga im a na d ima k s u d pa d a ayat (2) d apa t dis a mpa ika n d a la m ra p at- ra pa t DPRD .
BAB XI PENGHARGAAN
Pasa l 18 (1) Pem e rinta h Dae rah d a pat memberikan penghargaan kepada masyarakat
yang berhasil melakuka n geraka n pembudayaaan gemar membaca. (2) Ke te ntu a n mengen a i pemberian pe ngh a rgaan sebagaimana dimaksud pad a aya t (1) diatur dengan Peratura n Walikota. BAS XII PENGAWASAN
Pasa l 19 (1) Pembina melakukan pe ngawasa n terhadap penyelenggaraan Pembudayaan
Gemar Membaca. (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada a.yat ( 1) dapat melimpahkan kewenangan pengawasan ke pada Pejabat yang ditunjuk. BAS XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2 0 Pera tu ra n Dae ra h in i m ulai be rl aku pada tan ggal diund a ngkan. Agar setiap o ra n g m e n geta huin ya, me m e rinta hkan pengundanga n Pera tura n Daerah 1m d e nga n m e n e mp atka nn ya d a lam Lembaran Daerah Ko ta Pekalo n ga n. Dite tapkan di Pe kalongan pada tanggal 30 Juli 2016 WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap. Ttd . ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID
KOTA
PEKALONGAN,
PROVINSI
JAWA
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOM OR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA I. UMUM Bahwa budaya gemar membaca merupakan persyaratan yang sangat penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Kota Pekalongan demi peningkatan mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi manusia yang beriman dan bcrtaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta berlanggung jawa b, Pembudayaan gemar membaca adalah gerakan yang bertuju an menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca dan membiasakan masyarakat untuk mcndayagunakan bahan bacaan dalam berbagai aspek kehidupan serta menciptakan masyarakat membaca menuju masyaraka t belajar. Berdasar ke tentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Ta hun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi da n mendorong pembudayaan gemar membaca di setiap lapisan masyarakat. Sehubungan dcngan hal tersebut di atas, perlu mengatur Pembudayaan Gemar membaca di Kota Pekalongan dengan Peraturan Daerah . II. PASAL OEM! PASAL Pasa l 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasa l 3 Cukup je las Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Yang dim a ksud dengan memfasilitasi bahan bacaan bermutu dan terjangkau adalah penyediaan sarana untuk memperoleh bahan bacaan bermutu dengan harga murah melalui Pameran Buku Murah yang diadakan tiap tahun. Pasal 7 Cukup jelas
..
Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (2) yang dimaksud dengan penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan adalah penyediaan ruang yang berfungsi untuk penempatan koleksi bahan pustaka baik berupa buku, majalah dan bahan tercetak lainya maupun bahan terekam seperti kaset, film dan sebagainya . dan perabotan (furniture) ialah barang-barang yang berfungsi sebagai wadah dan atau wahana penunjang fungsi perpustakaan seperti meja kursi, rak buku dan lain sebagainya, serta perlengkapa n perpustakaan ialah barang- barang yang merupakan perlengkapan dari suatu komponen dan atau kegiatan perpustakaan; mesin ketik, co mputer , kartu catalog, kartu buku, lembar pengembalian dan sebagainya.
Ayat (3) Huruf a yang dimaksud dengan koleksi adalah semua jenis ba han pustaka yang dikumpulkan, diolah d an disimpan untuk disebarluaskan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi. Huruf b yang dimaksud dengan pembinaan sumber d aya manusia adalah pe mbinaan sebagai usah a untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola perpustakaan berupa bimbingan teknis perpustakaan.
Huruf c Cukup jelas
Pasal 12 Huruf a Cukup jelas
•
Huruf b yang dimaksud den gan koleksi referensi adalah kumpulan bahan pustaka yang dimaksudkan untuk mencan suatu informasi tertentu, tidak untuk dibaca secara keseluruhan, m emuat fakta dan data dari berbagai sumber dan diatur sedemikian rupa agar dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Seperti kamus, ensiklopedi, almanac, direktori sumber geografi dan sebagainya.
Huruf c yang dimaksud dengan terbitan berkala j terbitan berseri merupak a n publikasi yang diterbitkan secara berkesinambungan dengan berdasarkan nomor urut / secara kronologis dan diterbitkan dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Contoh majalah, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Pasal 13 Huruf a Cukup jelas Huruf b ya n g dim aksud dengan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan rlan I a tau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Huruf c yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan ialah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi p e rpustakaan, misalnya tenaga teknis computer, tenaga teknisi audio-visual dan tenaga teknis ketatausahaan.
Pasal 14 Huruf a yang dimaksud dengan layanan pinjam antar perpustakaan ada la h a dalah pemberian pemmJaman koleksi perpustakaan Daerah kepada perpustakaa n masya rakat, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan kelurahan atau sebaliknya dalam jumlah d a n waktu tertentu Huruf c yang dimaksud d engan layanan bimbingan teknis pe rpustak aan adalah pemberian bekal kemampu a n dan ketrampilan dalam mengelola perpustakaan berupa bimbingan teknis pe rpustakaan.
• • Pasa l 15 Cukup j e las Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jela s Pasal 18 Cukup j e las Pasal 1 g Cukup jel as Pasa l 20 Cukup jelas
