WALIKOTA PEKALONGAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR : 9a TAHUN 2010 TENTANG PEMANFAATAN LAYANAN MOBILE COMMUNITY ACCESS POINT (M-CAP) PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN WALIKOTA PEKALONGAN, Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
bahwa dalam rangka menunjang sediaan informasi dasar aktivitas layanan bergerak program pengenalan aplikasi telematika ke masyarakat, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Pekalongan harus mengimplementasikan pemanfaatan layanan Mobile Community Access Point (M-CAP); bahwa untuk efektifitas dan efisiensi di dalam pemanfaatan layanan Mobile Community Access Point (M-CAP) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Pekalongan, dipandang perlu mengatur pemanfaatan layanan Mobile Community Access Point (M-CAP); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Layanan Mobile Community Access Point (M-CAP); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wolayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
1
Memperhatikan:
4.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang ”Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
1.
Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Pemerintah Kota Pekalongan; Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MoU) Antara Direktorat Pemberdayaan Telematika, Ditjen Aptel Departemen Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Arsip Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Pekalongan Nomor 04/MoUMCAP/DJAT.5/KOMINFO/12/2008 Nomor 415.4/03972 Tahun 2008 Nomor Nomor 415.4/03973 Tahun 2008 tentang Implementasi Pemanfaatan Bantuan Mobile Community Access Point (MCAP) Berperangkat Komputer Jaringan Berbasis Open Source Software Dalam Rangka Pemberdayaan Telematika Masyarakat Untuk Mengatasi Kesenjangan Digital dan Mengentaskan Kemiskinan tanggal 12 Desember 2008; Berita Acara Serah Terima Barang (Sementara) No. 06/BAST/MCAP/DJAT.5/KOMINFO/12/2008 tanggal 12 Desember 2008; Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 050.05/064 tentang Pembentukan Tim Pengelola Mobile Community Access Point (M-CAP) Pemerintah Kota Pekalongan
2. 3. 4.
5. 6.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEMANFAATAN LAYANAN MOBILE COMMUNITY ACCESS POINT (M-CAP) PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.
Pasal 1 Pengertian M-CAP (Mobile Community Access Point) adalah fasilitas “layanan yang bergerak” untuk pembelajaran bagi warga masyarakat, dengan menyediakan akses informasi dan pengetahuan berbasis internet yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Pasal 2 Fungsi M-CAP memiliki 3 (tiga) fungsi: 1. Unit pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Akses internet. 3. Akses layanan teleponi dan kegiatan diseminasi informasi audio-visual. Pasal 3 Fasilitas M-CAP memiliki kelengkapan komputer, telepon dan faximili serta pencetak digital, untuk meningkatkan minat belajar pemahaman teknologi informasi dan komunikasi (e-literasi) serta menyebarkan informasi, ilmu, teknologi dan seni budaya serta aktual dalam rangka memperluas cakrawala pengetahuan dan wawasan global.
2
Pasal 4 Tujuan (1) Tujuan fasilitasi M-CAP adalah guna memperluas jangkauan layanan pemanfaatan telematika, sertamemberikan kesempatan pemerataan pembelajaran e-literasi bagi warga yang belum terjangkau layanan tetap. (2) Kehadiran M-CAP diharapkan mendukung berbagai program Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mengentaskan kemiskinan. Pasal 5 Sasaran (1) Sasaran pemberdayaan telematika ditujukan terutama bagi kelompok pemuda, remaja, baik disekolah maupun diluar sekolah, dan kelompok masyrakat. (2) Untuk optimalisasi, perlu dukungan kerjasama dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak guna menjadikan M-CAP sebagai sentral pembelajaran masyarakat .Kehadiran M-CAP diharapkan membantu mengatasi kesenjangan digital sekaligusmenumbuhkan komunitas yang kreatif. Pasal 6 Program Layanan M-CAP (1) Pelayanan M-CAP dilakukan secara personal dan terutama ditujukan bagi kelompok remaja, kaum wanita dan pemuda. (2) Prinsip layanan untuk memenuhi minat, rasa keingintahuan dan pengenalan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet dan sejenisnya, bagi pemberdayaan masyarakat. (3) Frekwensi kunjungan M-CAP kesuatu lokasi atau daerah diatur sesuai permintaan dan jadwal dari pengelola, berdasarkan pertimbangan luas wilayah, jumlah administrasi pemerintahan lokal, jumlah permintaan masyarakat dan dukungan logistik operasional serta administrasi. (4) M-CAP beroperasi mulai dari 08.00-14.00 WIB dan dapat ditambah 17.00-21.00 WIB pada hari kerja atau jadwal waktu disesuaikan pada akhir pekan/hari libur, yang diatur sesuai dengan kondisi di lapangan. (5) Untuk administrasi kegiatan M-CAP, dilengkapi dengan buku log catatan kegiatan untuk aspek teknis operasional dan perawatan kendaraan serta buku layanan M-CAP untuk mendata pengguna dan jenis layanan pembelajaran maupun pemanfaatan telematika. (6) Buku log catatan disusun sendiri, dengan format kolom atau bagian uraian yang memuat kalender kegiatan, lokasi, jenis program, petugas operasional dan tutorial serta data teknis maupun administrasi lain. (7) Buku layanan M-CAP, secara lebih spesifik memuat informasi atau data pengguna, asal kelompok, tujuan pembelajaran, jumlah peserta, lama waktu dan materi yang diajarkan. (8) Buku-buku lain/saran, secara lebih fleksibel dapat disiapkan, dengan tujuan untuk menangkap aspirasi dan keutuhan warga sekaligus meningkatkan program. (9) M-CAP merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai “alat dan peluang” bagi pembelajaran e-literasi dan pemanfaatan telematika. Keberadaan fasilitas layanan bergerak bagi pemberdayaan masyarakat ini dapat berguna membantu dalam mencerdaskan masyarakat melalui dunia maya. Pasal 7 Mekanisme Layanan M-CAP (1) Peserta atau calon pengguna datang, baik secara perorangan atau kelompok, untuk dilayani berdasarkan urutan yang datang dan tercatat pertama mendapat layanan lebih dahulu. (2) Dalam hal kedatangan peserta secara rombongan, maka ketua rombongan mengatur tata urutan peserta atau calon pengguna. (3) Untuk mendapatkan layanan terjadwal, peminat dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada Pengelola M-CAP atau SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pekalongan.
3
(4) Untuk tertib administrasi, maka setiap pemanfaatan jenis layanan M-CAP wajib dilakukan pencatatan secara tertib dan rapih oleh Tutor, Operator atau Pengelola M-CAP (Buku Layanan M-CAP). (5) Berdasarkan catatan, maka Tutor, Operator, atau Pengelola M-CAP merekapitulasi dan melaporkan pemanfaatan M-CAP minimal 3 (tiga) bulanan dan disampaikan kepada Pengelola Program M-CAP, Dit Pemberdayaan Telematika, Ditjen Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (6) Pelayanan pemanfaatan M-CAP pada dasarnya bebas bea, untuk kepentingan publik sebagai kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan, SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, Operator Telekomunikasi atau perusahaan penyedia jasa internet dan para pihak. (7) Sumber bantuan yang bersifat sah dan tidak mengikat, diharapkan dapat menutup pembiayaan operasional M-CAP sebagai tanggung jawab bersama. (8) Apabila terpaksa dilakukan pengenaan biaya, diupayakan agar biaya ditekan seminimal mungkin untuk menutup keperluan biaya operasional. Pasal 8 Prosedur Layanan M-CAP (1) Pelayanan M-CAP untuk memberi kesempatan kepada pengguna bereksplorasi, belajar literasi elektronika dan mengenal aplikasi telematika yang kelak bermanfaat untuk keperluan diri, kelompok maupun masyarakat. (2) Tutor, Operator atau Pengelola M-CAP sebagai pendamping dalam upaya pengenalan, pembelajaran, serta pemanfaatan aplikasi telematika dalam berbagai keperluan yang positif, kreatif, produktif, inovatif, dan sehat bagi masyarakat. (3) Peserta menggunakan fasilitas secara terbatas, waktu maupun pilihan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet, sesuai kondisi, jumlah peminat, dan ketersediaan akses. (4) Peserta yang memiliki ketrampilan literasi elektronika, dapat berperan sebagai Asisten Tutor atau Tenaga Relawan Telematika program M-CAP. (5) Untuk menjadi Tenaga Relawan Telematika, harus pro aktif mengajukan kepada pihak Pengelola M-CAP secara tertulis. (6) Selesai mengikuti program pengenalan, evaluasi tingkat penyerapan dan penguasaan materi pengenalan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peserta dapat dilakukan untuk tujuan edukatif. (7) Kepada peserta yang berprestasi dapat diberikan sertifikat sebagai bukti mengikuti pembelajaran TIK.
(1) (2)
(3)
Pasal 9 Metode Pembelajaran Metode pembelajaran meliputi Program Tutorial dan Sistem Sentra. Program tutorial • memberikan pembejaran dan bimbingan kepada pengguna oleh Tutor, Asisten Tutor, Relawan di lokasi. • Memberikan pendampingan dalam kegiatan pembelajaran lanjut guna menerapkan hasil pembelajaran M-CAP. • Mengevaluasi perkembangan peserta pembelajaran sesuai metoda dan pendekatan pembelajaran. Sistem sentra • M-CAP sebagai sebuah sistem terintegrasi atau sentra layanan 4 (empat) fungsi untuk mengembangkan pengenalan dan kemampuan pemanfaatan telematika. • Fungsi tersebut adalah layanan telepon, akses internet, layanan dijital konten, serta pembelajaran audio visual. • Pendekatan tematik di dalam pengenalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dilakukan dengan memilih tema-tema yang sesuai keperluan dan berdasarkan pengamatan kebutuhan sebelumnya. • Pendekatan e-learning, pembelajaran bagi kelompok informal berbasis bahan ajar virtual, juga memanfaatkan referensi maya. 4
Pasal 10 Jejaring dan Relawan Telematika (1) Jejaring tenaga Tutor, Asisten Tutor atau Tenaga Relawan Telematika dibina, diarahkan dan dikembangkan agar membantu memanfaatkan M-CAP guna menjangkau wilayah layanan secara optimal. (2) Terhadap para Tutor, Asisten Tutor atau Tenaga Relawan Telematika dapat diberikan penghargaan, insentif atau bentuk-bentuk apresiasi dharma bhakti yang disesuaikan dengan ketersediaan, kondisi keuangan serta dukungan Pemerintah Kota Pekalongan. (3) Tutor, Asisten Tutor atau Tenaga Relawan Telematika sebelum melaksanakan tugas, melakukan pengamatan untuk memetakan kebutuhan peserta, memakai metode pembelajaran komprehensif untuk tercapainya tujuan secara efektif. (4) Modul panduan ”Pemberdayaan Masyarakat dengan Mendayagunakan Telecenter” salah satunya menggunakan terbitan Bappenas dan UNDP. (5) Tenaga Relawan Telematika mengembangkan kerjasama dan kolaborasi dengan sesama kelompok pengembang di bidang pemanfaatan telematika, untuk membangun jejaring sosial guna bertukar pengalaman dan berbagi pengetahuan. (6) Apabila memungkinkan, Relawan Telematika dan berbagai kelompok/komunitas pemberdayaan masyarakat membentuk Forum Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Kemitraan Komunitas Telematika (FK5-T) yang bersifat independen, non struktural secara berkala dapat menyelenggarakan temu konsultasi, rembug, konferensi, seminar atau workshop dan lain-lain kegiatan untuk mensinergikan langkah pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan telematika. Pasal 11 Penutup (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.. (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 29 Maret 2010 WALIKOTA PEKALONGAN
MOHAMAD BASYIR AHMAD
5
