WALIKOTA MAGELANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG,

WALIKOTA MAGELANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang : a. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan; b. bahwa retribusi daerah merupakan kebijakan daerah yang dipungut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; c. bahwa Pemerintah Daerah memberikan pelayanan berupa penyediaan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. 2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

-2-

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3437); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ); 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

-3-

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3350); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

-4-

22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 30. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 31. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 32. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; 33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 30);

-5-

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 9); 35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2); 36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4); 37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4); 40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Magelang.

-6-

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8. 9.

10. 11. 12.

13.

14.

15. 16.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang. Walikota adalah Walikota Magelang. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Magelang. Perawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara terus menerus kepada seseorang selama rawat inap di Puskesmas. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang masuk Puskesmas untuk keperluan pelayanan kesehatan. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang dikunjungi oleh petugas Puskesmas. Tindakan medis adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostic lainnya. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan/ penelitian; Pelayanan konsultasi dokter spesialis adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan penderita. Visum et Repertum adalah surat keterangan yang diberikan oleh dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

-7-

17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 20. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 21. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 22. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 23. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 24. Kartu Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah. 25. Akta Pencatatan Sipil adalah Dokumen yang berisi catatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atau seseorang pada register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 26. Kutipan II dan seterusnya Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta sebelumnya hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib. 27. Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 28. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan. 29. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 30. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

-8-

32. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 33. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 34. Mobil Bis adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 35. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang. 36. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 37. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 38. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. 39. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan. 40. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya. 41. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Mililk Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 42. Bangunan Pasar Tradisional adalah semua bangunan di Pasar yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya. 43. Kios adalah bangunan di Pasar Tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa. 44. Los adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa. 45. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa yang bersifat tidak permanen.

-9-

46. Fasilitas Pasar Tradisional adalah fasilitas di Pasar Tradisional yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Tradisional. 47. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan / atau jasa di Pasar Tradisional. 48. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran. 49. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan/ atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan lat penyelamatan jiwa selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik. 50. Pemeriksaan Instalasi Sarana Proteksi Kebakaran adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap gambar instalasi, sarana proteksi kebakaran, hidran, alarm, springkler, lif kebakaran dan tangga kebakaran. 51. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari gulu banyak, septic tank atau jumbleng dan peresapan. 52. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus. 53. Pengelolaan Limbah Tinja adalah kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja. 54. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah limbah tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme pathogen agar limbah tersebut dapat dibuang dengan aman. 55. Mobil Tangki Tinja adalah suatu sarana untuk menyedot, mengangkut dan membuang limbah tinja dari kakus penduduk ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja. 56. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. 57. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 58. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 59. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

- 10 -

61. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 63. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusinya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi yang terutang. 64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 65. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. 66. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. 67. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 68. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam : a. pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum; dan b. pembinaan dan pengawasan dalam pemungutan Retribusi Jasa Umum.

- 11 -

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk: a. meningkatkan pelayanan berupa barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya untuk kepentingan dan kemanfaatan umum; b. mewujudkan penyediaan pelayanan jasa untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

BAB III JENIS DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 3 (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

- 12 -

BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 5 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal. (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Pasal 6 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi Pasal 7 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 8 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di : a. Puskesmas; b. Puskesmas keliling; c. Puskesmas pembantu;

- 13 -

d. laboratorium, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan didasarkan pada kuantitas penggunaan pelayanan kesehatan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam pelayanan kesehatan. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 10 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi pelajar dikenakan tarif Retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Retribusi yang dikenakan, dengan menunjukkan kartu identitas diri atau keterangan dari kepala sekolah. (3) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan (Askes), dikenakan tarif Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelayanan rawat jalan bagi kader kesehatan dibebaskan dari Retribusi, dengan menunjukkan identitas kader yang berlaku. (5) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi pemegang Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dikenakan tarif Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi pasien miskin non Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dapat diberikan keringanan atau pembebasan Retribusi, dengan menunjukkan surat keterangan dari Kelurahan.

- 14 -

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi Pasal 11 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan dari Pemerintah Daerah. Pasal 12 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 13 Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan indeks tergantung pada klasifikasi objek. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 14 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 15 -

BAB VII RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi Pasal 15 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Pasal 16 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan : a. KTP; b. Kartu keterangan bertempat tinggal; c. KK; dan d. akta catatan sipil yang meliputi : 1. akta perkawinan; 2. akta perceraian; 3. akta pengesahan dan pengakuan anak; 4. akta ganti nama bagi warga negara asing; 5. akta kematian. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 17 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis dan jumlah yang dicetak. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 18 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 16 -

BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi Pasal 19 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 20 Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pelayanan pemakaman yang meliputi : a. pelayanan penguburan/pemakaman; dan d. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 21 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman diukur berdasarkan luas tanah yang digunakan dan jangka waktu penggunaan tanah untuk makam. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 22 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kesatu Nama dan Objek Pasal 23 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan Pemerintah Daerah.

- 17 -

Pasal 24 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 25 Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, lokasi dan frekuensi. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 26 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi Pasal 27 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas Pasar. Pasal 28 Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 29 Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar diukur berdasarkan : a. jenis fasilitas yang digunakan; b. luas fasilitas yang digunakan; c. jangka waktu penggunaan fasilitas;

- 18 -

d. jenis kegiatan usaha; e. jenis barang yang diperdagangkan. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 32 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 33 Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan pada jenis dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor yang diuji. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 34 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 19 -

BAB XII RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi Pasal 35 Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi kepada orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Pasal 36 Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap : a. alat-alat pemadam kebakaran; b. alat penanggulangan kebakaran; dan c. alat penyelamatan jiwa, yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 37 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan dan jumlah alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang diperiksa dan/ atau diuji. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 38 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 20 -

BAB XIII RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi Pasal 39 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah. Pasal 40 (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penyedotan kakus; b. penyediaan tempat untuk pembuangan limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 41 Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan kuantitas/ jumlah penggunaan jasa pelayanan penyedotan kakus dan penyediaan tempat pembuangan limbah tinja. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 42 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 21 -

BAB XIV RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi Pasal 43 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi. Pasal 44 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 45 Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta pemberian jasa keamanan. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 46 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan 2% (dua persen), dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya Retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB XV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 47 Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

- 22 -

BAB XVI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 48 (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kuitansi atau tanda bukti pembayaran. Pasal 49 (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota. (2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pasal 50 (1) Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan secara harian atau secara berlangganan. (2) Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Wajib Retribusi menggunakan tempat parkir. (3) Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan. (4) Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diberikan kebebasan untuk memilih membayar Retribusi secara harian atau berlangganan. (5) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara berlangganan tidak dikenakan Retribusi secara harian. Pasal 51 (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran. (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

- 23 -

Pasal 52 (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya. (2) Ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 53 (1)

Atas pungutan Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang berbentuk SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 54 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran. (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya. (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 55 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- 24 -

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan surat teguran; b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi. Pasal 56 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ ATAU SANKSINYA Pasal 57 (1)

(2)

Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan dan/ atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/ atau sanksinya. Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dan/ atau Sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

- 25 -

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 58 (1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 59 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXII PENYIDIKAN Pasal 60 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- 26 -

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA Pasal 61 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- 27 -

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 62 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 4 Seri B Nomor 2); b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 3); c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 3); d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 51 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 2 Seri C Nomor 1); e. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 30 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 9); f. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 31); g. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 10 Seri C Nomor 1); h. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 10); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 28 -

Pasal 63 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011 WALIKOTA MAGELANG, Cap/ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, Cap/ttd SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 17

- 29 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Magelang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang membebani masyarakat harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Retribusi Daerah di antaranya adalah Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Magelang. Selama ini pemungutan Retribusi Jasa Umum di Kota Magelang didasarkan pada : a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 4 Seri B Nomor 2); b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 3); c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 3); d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 51 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 2 Seri C Nomor 1);

- 30 -

e. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 30 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 9); f. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 31); g. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 10 Seri C Nomor 1); dan h. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 10). Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Magelang yang mengatur mengenai Retribusi Jasa Umum tersebut di atas, perlu disesuaikan sehingga harus diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.

- 31 -

Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Yang dimaksud dengan “pelayanan penguburan/pemakaman” adalah pelayanan yang bersifat administratif berupa pendataan dalam data base. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.

- 32 -

Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 ayat (1) Yang dimaksud dengan “Bendahara Penerimaan” adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ayat (2) Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas.

- 33 -

Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

1

2

3

4

RAWAT JALAN PUSKESMAS Tarif Rawat Jalan RAWAT INAP PERTOLONGAN PERSALINAN NORMAL a. Biaya administrasi b. Biaya bahan dan alat ditentukan sebesar harga dari bahan dan alat sesuai faktur c. Biaya sewa kamar bersalin d. Biaya pertolongan persalinan 1) Dokter 2) Bidan e. Biaya rawat inap f. Biaya perawatan bayi g. Biaya visite dokter h. Jasa Tindakan medik i. Tindakan pemberian infus 1) Jasa pemasangan 2) BHP infus set dan abbocath 3) Biaya cairan infus perbotol j. Biaya tindakan jahitan perineum k. Manual Plasenta l. Penanganan pendarahan post partum

Rp

5,000

Rp

5,000

per kunjungan

sesuai faktur Rp

25,000

per hari

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

75,000 50,000 45,000 10,000 8,000 10,000

per tindakan per tindakan per hari per hari per hari per hari

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5,000 25,000 10,000 25,000 50,000 50,000

per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan

PELAYANAN DOKTER SPESIALIS a. Konsultasi Dokter Spesialis b. Jasa Tindakan Dokter Spesialis

Rp Rp

8,000 50,000

per konsultasi per tindakan

OKSIGEN a. Sewa Alat b. Tindakan Pemasangan Alat

Rp Rp

5,000 4,000

per item per tindakan

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

5

6

RAWAT KUNJUNGAN PUSKESMAS a. Tarif Rawat Kunjungan pada jam kerja b. Tarif Kunjungan di luar jam kerja

Rp Rp

10,000 15,000

per kunjungan per kunjungan

Rp Rp Rp Rp

17,000 3,000 75,000 15,000

per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8,000 10,000 10,000 15,000 10,000 15,000 25,000

per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan

Rp Rp Rp Rp Rp

7,000 5,000 7,000 7,000 7,000

per tindakan per tindik per tindakan per tindakan per tindakan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5,000 3,000 5,000 5,000 5,000 8,000 5,000 5,000 7,000 7,000 10,000 10,000

per konsultasi per konsultasi per konsultasi per konsultasi per konsultasi per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan

TINDAKAN/ PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT a. Tumpatan Sementara Rp b. Pengobatan pulpa/abces Rp

10,000 10,000

per tindakan per tindakan

TINDAKAN MEDIK RINGAN a. Operatif minor/ringan 1) Jahit Luka 1 - 5 Jahitan 2) Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah 3) Khitan 4) Tindakan operasi kecil (lipoma, atherom kista dan fibroma) 5) Insisi Abses 6) Pengambilan corpus allienum oleh Dokter 7) Pemasangan kateter 8) Cabut kuku 9) Pemeriksaan dalam (vaginal thoucer) 10) Pengambilan papsmear dan fiksasi 11) Pemasangan Nebulizer b. Non operatif 1) Lepas jahitan dan Perawatan Luka 2) Tindik Telinga (per tindik) 3) Tindakan Pasang Bidai/Spalk 4) Luka Bakar (Tanpa Komplikasi) 5) Ambil serumen (Kopok) 6) Konsultasi a) Konsultasi Gizi (dietic) b) Konsultasi Kesling c) Konsultasi DDTK d) Konsultasi Jiwa e) Konsultasi Kesehatan Remaja 7) Pemeriksaan Kehamilan (effek dopler) 8) Pemeriksaan mata (ketajaman dan buta warna) 9) ANC Bumil 10) Imunisasi TT 11) Imunisasi rutin bayi 12) Kontrol ulang post Sectio Caesaria/ SC 13) Kontrol ulang post MOW / MOP

7

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. 8

9

Pencabutan Gigi Susu Pencabutan Gigi Tetap Pencabutan Gigi dengan komplikasi/fraktur Pengobatan Periodontal Pembersihan karang Gigi Manual Pembersihan karang Gigi dengan alat khusus (ultrasonic scaler) Penambalan Gigi Tetap dengan amalgam/silikat Penambalan Gigi Tetap dengan glass ionommer Penambalan gigi tetap dengan komposite Perawatan Saluran akar Pengisian Saluran akar

TINDAKAN MEDIK KELUARGA BERENCANA a. Operatif minor/ringan 1) Pemasangan/pencabutan implant a) Pemasangan implant b) Pencabutan implant c) Bongkar pasang implant d) Kontrol Implant 2) Vasektomi b. Non Operatif meliputi: 1) Pemasangan/pencabutan IUD a) Pemasangan IUD b) Pencabutan IUD c) Kontrol Ulang IUD 2) Jasa Pelayanan suntikan KB Mandiri PEMERIKSAAN KESEHATAN a. Persyaratan pendidikan/sekolah b. Persyaratan pekerjaan c. Persyaratan calon jemaah haji 1) Persyaratan pendaftaran calon jemaah haji 2) Pemeriksaan tahap pertama calon jemaah haji d. Persyaratan calon pengantin e. Persyaratan kredit bank/perumahan

10 PEMERIKSAAN LABORATORIUM a. Darah 1) Darah rutin 2) Golongan darah 3) Haemoglobin (Hb)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10,000 15,000 20,000 10,000 10,000 20,000

per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan

Rp Rp Rp Rp Rp

15,000 20,000 40,000 15,000 15,000

per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan

Rp Rp Rp Rp Rp

30,000 40,000 60,000 5,000 40,000

per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan

Rp Rp Rp Rp

15,000 10,000 10,000 10,000

per tindakan per tindakan per tindakan per tindakan

Rp Rp

2,000 per pemeriksaan 5,000 per pemeriksaan

Rp Rp Rp Rp

10,000 20,000 per pemeriksaan 10,000 per orang 10,000 per pemeriksaan

Rp Rp Rp

15,000 per pemeriksaan 5,000 per pemeriksaan 5,000 per pemeriksaan

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

4) Malaria 5) Gula Darah 6) Hitung Lekosit 7) Hitung eritrosit 8) Laju Endap Darah (LED) 9) Hitung Jenis Lekosit 10) Haematokrit 11) Trombocyt 12) Widal 13) Asam urat 14) Kholesterol 15) Hbs Ag 16) SGOT 17) SGPT 18) Natrium 19) Kalium 20) Triglyserid 21) Ureum 22) Creatinin 23) HDL 24) LDL

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10,000 10,000 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 7,500 15,000 20,000 25,000 25,000 10,000 10,000 20,000 20,000 25,000 20,000 20,000 25,000 25,000

per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan

b. Urine 1) Urine Rutin 2) Test Kehamilan 3) Protein 4) Glukosa Urine 5) Bilirubin Urine 6) Sedimen

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000

per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan

c. Tinja

Rp

5,000

per item

d. Dahak Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam (BTA)

Rp

5,000 per pemeriksaan

e. Pemeriksaan elektromedik 1) Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) 2) Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)

Rp Rp

45,000 per pemeriksaan 30,000 per pemeriksaan

f. Pemeriksaan lain 1) Pemeriksaan Gonorrhoe 2) Pemeriksaan cairan Vagina

Rp Rp

10,000 per pemeriksaan 10,000 per pemeriksaan

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

3) Mantoux Test 11 VISUM ET REPERTUM a. visum et repertum (luar) untuk kepentingan pengadilan

Rp

20,000 per pemeriksaan

Rp

50,000

dirujuk ke Rumah Sakit yang mampu melaksanakan

b. visum dalam (otopsi) akan

Diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12 PENGGUNAAN KENDARAAN PUSKESMAS (PUSKESLING) a. Penggunaan kendaraan Puskesling 1) 1 km sampai dengan 5 km 2) 6 km sampai dengan 10 km

KELILING

5 liter BBM 10 liter BBM

b. Besarnya uang saku dan uang makan bagi paramedis dan pengemudi untuk mengantar penderita Penggunaan Puskesmas

kendaraan

Puskesling

atas

izin

Kepala

per pemakaian per pemakaian

sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

B

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

4

5

1

PEMERIKSAAN KUALITAS AIR a. Secara Bakteriologis 1) Air Minum - Coliform - Coli tinja 2) Air Bersih - Coliform 3) Air Pemandian Umum - Coliform 4) Air Kolam Renang - Coliform

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

60,000 27,500 32,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

b. Secara Kimia Terbatas

Rp

100,000

per sample

c. Secara Kimia Lengkap 1) Pemeriksaan air minum/air bersih/air Rp limbah 2) Pemeriksaan Pemandian Umum dan Rp Kolam Renang 3) Pemeriksaan Air Badan Air Rp 2

PEMERIKSAAN KUALITAS DAN MINUMAN a. Secara Bakteriologis - Coli Tinja b. Secara Kimia 1) Siklamat 2) Sakarin 3) Salisilat 4) Benzoat 5) Formalin 6) Borax 7) Metanil Yellow 8) Rhodamin B 9) Kadar Abu 10) Sianida 11) Arsenic 12) Enzim Diatase Madu

300,000 per sample 100,000 300,000

per sample per sample

Rp

32,500

per sample

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

MAKANAN

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

4

5

3

13) Kadar Gula 14) Kadar Air 15) Protein Kwalitatif 16) Protein Kuantitatif 17) Lemak Kwalitatif 18) Lemak Kuantitatif 19) Nitrit 20) Benzoat Kwalitatif 21) Gula Reduksi 22) Lactosa 23) Angka Asam Dalam Lemak 24) Angka Penyabunan 25) Angka Peroksida 26) Iodium 27) Garam Na Cl 28) Garam Beryodium 29) Mercury 30) Timbal 31) Arsen 32) Tembaga 33) Seng 34) Cadmium 35) Antimon

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

40,000 40,000 10,000 40,000 25,000 10,000 25,000 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA 1 Kebisingan sesaat 2 Kebisingan 24 jam 3 Angka Kuman Udara 4 Debu terendap 5 Pencahayaan 6 Kelembaban 7 Suhu 8 Amonia Bebas ( NH3 ) 9 Hidrogen Sulfida ( H2S ) 10 Hidro Carbon Total ( H C ) 11 Karbon Dioksida ( CO2 ) 12 Karbon Monoksida ( CO ) 13 Khlorin 14 Nitrogen Monoksida ( NO ) 15 Nitrogen Dioksida ( NO2 )

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

25,000 150,000 50,000 25,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 30,000 20,000 15,000 15,000 25,000 30,000

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

4

5

16 Ozon ( O3 ) 17 Sulfur Dioksida ( SO3 ) 18 Timbal ( Pb )

4

PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH a. Terhadap telur cacing b. Terhadap residu pestisida

5

PEMERIKSAAN USAP ALAT, LANTAI, LINEN, DAN LAIN-LAIN

6

PEMERIKSAAN FISIKA KIMIA 1 Bau 2 TDS 3 Kekeruhan 4 Rasa 5 Suhu 6 Warna 7 Arsen 8 Besi 9 Fluorida 10 Kesadahan 11 Klorida 12 Mangan 13 Nitrat 14 Nitrit 15 pH 16 Sianida 17 Sulfat 18 Zat Organik 19 TSS 20 BOD 21 COD 22 Amoniak 23 Phosphat 24 Benda Terapung 25 Kejernihan 26 Aluminium 27 Kebasaan 28 O2 Terabsorbsi

Rp Rp Rp

30,000 30,000 40,000

per sample per sample per sample

Rp Rp

25,000 150,000

per sample per sample

Rp

50,000

per sample

1,000 13,000 3,500 1,000 1,000 5,000 35,000 16,000 42,000 16,500 12,500 15,500 42,500 15,000 4,500 31,000 30,500 12,500 12,500 25,500 32,500 13,500 15,500 2,000 2,000 17,000 12,500 19,000

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

4

5

Rp 12,000 Rp 41,500 Rp 60,000 Rp 21,500 Rp 14,500 Rp 14,500 Rp 15,000 Rp 10,000 Rp 10,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 45,000 Rp 25,000 Rp 50,000 Rp 30,000 Rp 20,000 Rp 30,000 Rp 100,000 Rp 5,000 Rp 18,000 Rp 16,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 17,000 Rp 17,000 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 15,000 Rp 15,000

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 7

Sisa chlor Tembaga Daya Sergap Klor Formaldehid Magnesium Kalsium Oksigen Terlarut ( DO ) Salinitas CO2 Agresif Natrium ( Na ) Kalium ( K ) Cadmium ( Cd ) Chrom Valensi 6 ( Cr ) Mercury ( Hg ) Timbal (Pb) Fenol Detergent Pestisida Zat Terendap Hidrokarbon Minyak Dan Lemak Barium ( Ba ) Boron ( B ) Timah ( Sn ) Kobalt ( Co ) Lithium ( Li ) Magnesium ( Mg ) Nikel ( Ni ) Selenium ( Se ) Silikat ( Si )

PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI 1 Jamur Secara kualitatif 2 Pemeriksaan Telur Cacing 3 Angka Kuman 4 Uji Sterilitas 5 MPN Coliform 6 MPN Coli Tinja 7 Staphylococcus sp 8 Steptococcus sp 9 Vibrio sp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

40,000 25,000 50,000 20,000 27,500 32,500 55,000 55,000 62,500

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

4

5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8

E.Coli Salmonella sp Shigella sp Bacillus sp Pseudomonas Clostridium Enterococcus Enterobacter Chorine Bacterium Dipteri BTA

PEMERIKSAAN, OBAT, NARKOBA, MINUMAN KERAS, OBAT TRADISIONAL 1 Infus dan larutan 2 Minuman beralkohol 3 Alkaloid 4 Glikosida 5 Asam sorbat 6 Asam melenamat 7 Teofilin 8 Dexametason 9 Antalgin 10 Paracetamol 11 Diazepan 12 CTM 13 Piperin citrat 14 Vitamin K 15 Amphetamin 16 Mariyuana 17 Opium 18 Benzodiazepin

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

50,000 55,000 55,000 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 50,000

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

20,000 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

C

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KLINIK DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

1

2

PEMERIKSAAN KIMIA DARAH 1 Bilirubin Total 2 Bilirubin Direct 3 Kholesterol HDL 4 Kholesterol LDL 5 Protein Total 6 Albumin 7 Kreatinin 8 Glukosa 9 Kholesterol Total 10 SGOT 11 SGPT 12 Asam Urat 13 Trigliserid 14 Gula Darah Puasa 15 Gula Darah 2 jam PP 16 Gula Darah Sewaktu 17 Kalsium 18 Magnesium 19 Kalium 20 Natrium 21 Ureum 22 Chlorida 23 Fe Serum 24 CRP 25 Globulin 26 Gamma GT 27 ALP 28 Amylase 29 CKMB 30 Cholinesterase

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

15,000 15,000 25,000 40,000 15,000 15,000 20,000 12,000 25,000 17,000 17,000 22,000 20,000 17,000 17,000 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000 30,000 30,000 30,000 25,000 25,000 17,000 20,000 90,000 30,000

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

PEMERIKSAAN URINALISA 1 Urine Rutin 2 Sedimen 3 Metampethamin 4 Morphine 5 Canabinoid

Rp Rp Rp Rp Rp

20,000 10,000 30,000 30,000 30,000

per sample per sample per sample per sample per sample

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

6 Bensodiazepine 7 Narkoba paket (Met, Mor, Can, Ben)

Rp 30,000 Rp 115,000

per sample per sample

PEMERIKSAAN HEMATOLOGI 1 Darah Rutin 2 Leukosit 3 Eritrosit 4 Trombosit 5 Hematokrit 6 LED 7 Hemoglobin 8 Golongan Darah 9 Bleeding Time 10 Clothing Time 11 Retikulosit 12 Morfologi Darah Tepi 13 PT 14 APTT 15 Malaria

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

35,000 20,000 20,000 20,000 20,000 11,000 20,000 9,000 10,000 10,000 12,000 20,000 50,000 50,000 15,000

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI 1 Widal 2 Analisa Sperma 3 VDRL 4 Test Kehamilan 5 Hbs Ag 6 TPHA 7 Dengue Rapid 8 BTA

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

20,000 30,000 50,000 15,000 30,000 17,000 50,000 50,000

per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample per sample

PEMERIKSAAN FAECES 1 Faeces Rutin 2 Pencernaan 3 Telur Cacing

Rp Rp Rp

17,000 17,000 25,000

per sample per sample per sample

3

4

5

WALIKOTA MAGELANG, Cap/ttd SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN A TARIF DASAR RETRIBUSI DITETAPKAN SEBESAR Rp 1,200 B BESARNYA TARIF RETRIBUSI DIHITUNG BERDASARKAN PERKALIAN ANTARA TARIF DASAR DENGAN BESARNYA INDEKS

NO

JENIS PELAYANAN

1 1 PENGAMBILAN/ PENGUMPULAN SAMPAH DARI SUMBERNYA KE LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA a. Hotel 1) Bintang 5 2) Bintang 4 3) Bintang 3 4) Bintang 2 5) Bintang 1 6) Melati 1 7) Melati 2 8) Melati 3 9) penginapan b. Toko 1) Kelompok A a) Besar b) Sedang c) Kecil 2) Kelompok B a) Besar b) Sedang c) Kecil 3) Kelompok C a) Besar b) Sedang c) Kecil c. Rumah makan 1) Kelompok A a) Besar b) Sedang

INDEKS

TARIF

SATUAN

3

4

5

250 190 160 140 120 60 40 30 20

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

300,000 228,000 192,000 168,000 144,000 72,000 48,000 36,000 24,000

per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan

50 30 12

Rp Rp Rp

60,000 36,000 14,400

per bulan per bulan per bulan

30 20 10

Rp Rp Rp

36,000 24,000 12,000

per bulan per bulan per bulan

20 15 8

Rp Rp Rp

24,000 18,000 9,600

per bulan per bulan per bulan

80 60

Rp Rp

96,000 72,000

per bulan per bulan

NO

JENIS PELAYANAN

1

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

c) Kecil 2) Kelompok B a) Besar b) Sedang c) Kecil 3) Kelompok C a) Besar b) Sedang c) Kecil Pedagang kaki lima 1) non makanan a) Besar b) Sedang c) Kecil 2) makanan a) Besar b) Sedang c) Kecil Tempat olah raga 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil Tempat hiburan 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil Usaha perdagangan 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil Industri barang 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil Jasa usaha 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil Bengkel 1) Mobil a) Besar b) Sedang

INDEKS

TARIF

SATUAN

3

4

5

30

Rp

36,000

per bulan

70 40 25

Rp Rp Rp

84,000 48,000 30,000

per bulan per bulan per bulan

20 15 10

Rp Rp Rp

24,000 18,000 12,000

per bulan per bulan per bulan

8 6 4

9,600 7,200 4,800

per bulan per bulan per bulan

10 9 6

12,000 10,800 7,200

per bulan per bulan per bulan

40 30 15

48,000 36,000 18,000

per bulan per bulan per bulan

80 50 10

96,000 60,000 12,000

per bulan per bulan per bulan

70 40 15

84,000 48,000 18,000

per bulan per bulan per bulan

100 50 20

120,000 60,000 24,000

per bulan per bulan per bulan

60 40 15

72,000 48,000 18,000

per bulan per bulan per bulan

60 30

72,000 36,000

per bulan per bulan

NO

JENIS PELAYANAN

1 c) Kecil 2) Motor a) Besar b) Sedang c) Kecil 3) Sepeda k. Asrama pondokan 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil l. Toko modern 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil m. Apotik/ Toko obat 1) Kelompok A 2) Kelompok B 3) Kelompok C n. Rumah sakit 1) Tipe B 2) Tipe C 3) Poliklinik 4) Rumah sakit khusus 5) Rumah sakit bersalin 6) Laboratorium 7) Rumah bersalin 8) Puskesmas/ Puskesmas pembantu o. Lembaga pendidikan formal 1) Besar 2) Sedang 1 3) Sedang 2 4) Kecil 1 5) Kecil 2 p. Lembaga pendidikan non formal 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil q. Kantor/ tempat praktek profesi r. Kantor Pemerintah Non BUMN/ BUMD/ Yayasan 1) Besar 2) Sedang

INDEKS

TARIF

SATUAN

3

4

5

20

24,000

per bulan

25 20 12 4

30,000 24,000 14,400 4,800

per bulan per bulan per bulan per bulan

25 20 15

30,000 24,000 18,000

per bulan per bulan per bulan

100 60 30

120,000 72,000 36,000

per bulan per bulan per bulan

18 12 10

21,600 14,400 12,000

per bulan per bulan per bulan

200 140 50 50 50 50 14 14

240,000 168,000 60,000 60,000 60,000 60,000 16,800 16,800

per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan

40 25 15 12 9

48,000 30,000 18,000 14,400 10,800

per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan

40 25 10 14

48,000 30,000 12,000 10,500

per bulan per bulan per bulan per bulan

48,000 24,000

per bulan per bulan

40 20

Rp

NO

JENIS PELAYANAN

1 3) Kecil s. Museum t. Rumah tangga 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil 1 4) Kecil 2

B

C

PENGANGKUTAN SAMPAH DARI SUMBERNYA DAN/ATAU LOKASI PEMBUANGAN SAMPAH a. Penyelenggaraan Keramaian 1) sampai dengan 500 orang 2) 501 sampai dengan 2000 orang 3) lebih dari 2000 orang b. Penyelenggaraan perparkiran insidental 1) 100 m2 sampai dengan 500 m2 2) 501 m2 sampai dengan 2000 m2 3) lebih dari 2000 m2 PENYEDIAAN LOKASI PEMUSNAHAN AKHIR SAMPAH a. pick up b. truk

INDEKS

TARIF

SATUAN

3

4

5

8 14

Rp

9,600 16,800

per bulan per bulan

12 8 4 2

Rp Rp Rp Rp

14,400 7,200 4,800 2,400

per bulan per bulan per bulan per bulan

50 70 100

Rp Rp Rp

60,000 per kegiatan 84,000 per kegiatan 120,000 per kegiatan

8 16 32

Rp Rp Rp

7,200 per kegiatan 19,200 per kegiatan 38,400 per kegiatan

Rp Rp

10,000 per kendaraan 17,500 per kendaraan

PEMBUANGAN/

C. PENGELOMPOKAN a. Kelompok A adalah Wajib Retribusi yang berada di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yaitu : 1. Jalan Jendral Ahmad Yani; 2. Jalan Jendral Urip Sumoharjo; 3. Jalan Sukarno – Hatta; 4. Jalan Pemuda; 5. Jalan Jendral Sudirman; 6. Jalan Pahlawan; 7. Jalan Yos Sudarso; 8. Jalan Tentara Pelajar; 9. Jalan Tidar; 10. Jalan Jendral Gatot Subroto. b. Kelompok B adalah Wajib Retribusi yang berada di Jalan Kota, yaitu : 1. Jalan Rambutan; 2. Jalan Barito; 3. Jalan Jeruk; 4. Jalan Kalimas; 5. Jalan Perintis Kemerdekaan; 6. Jalan Kapten S. Parman; 7. Jalan Raden Saleh; 8. Jalan Kapten Yahya; 9. Jalan dr. Sutomo; 10. Jalan Thamrin; 11. Jalan Botton I; 12. Jalan Botton II; 13. Jalan Ksatrian; 14. Jalan Majapahit; 15. Jalan Sriwijaya; 16. Jalan Singosari; 17. Jalan Beringin I – V; 18. Jalan Medang; 19. Jalan Aloon- Aloon; 20. Jalan Pajang; 21. Jalan Daha; 22. Jalan Pajajaran; 23. Jalan Jenggala; 24. Jalan Pangeran Diponegoro; 25. Jalan Veteran; 26. Jalan R.A. Kartini; 27. Jalan Mayor Jendral Sutoyo; 28. Jalan Sutopo; 29. Jalan DI. Panjaitan; 30. Jalan Kolonel Sugiono; 31. Jalan Brigjen. Katamso; 32. Jalan Gunung Sindoro; 33. Jalan Kyai Mojo; 34. Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo; 35. Jalan Ade Irma Suryani;

36. Jalan 37. Jalan 38. Jalan 39. Jalan 40. Jalan 41. Jalan 42. Jalan 43. Jalan

Cempaka; Sunan Gunung Jati; Panembahan Senopati; Sunan Ampel; Sunan Kalijogo; Sunan Bonang; Sunan Giri; MT. Haryono.

c. Kelompok C adalah Wajib Retribusi yang berada di Jalan Lingkungan yaitu jalan umum yang wewenang pembinaannya pada kelurahan atau warga masyarakat. D. KLASIFIKASI a. Hotel Klasifikasi hotel berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Yang dimaksud dengan penginapan yaitu penginapan remaja, pondok wisata dan yang sejenis. b. Toko Besar Sedang Kecil

: jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang. : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang. : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang (warung kelontong, warung kecil dan sejenisnya).

c. Rumah Makan Besar : menyediakan lebih dari 60 kursi. Sedang : menyediakan 30 sampai dengan 60 kursi. Kecil : menyediakan kurang dari 30 kursi termasuk didalamnya warung makan, lesehan depot kecil dan yang sejenis. d. Pedagang Besar Sedang Kecil

Kaki Lima : Luas persil lebih dari 9 m2 : Luas persil lebih dari 2 m2 sampai dengan 9 m2 : Luas persil kurang dari atau sama dengan 2 m2

e. Tempat Olah raga Besar : termasuk didalamnya gelanggang olah raga/lapangan olah raga. Sedang : fitness centre, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai / pengunjung lebih dari 20 orang per hari. Kecil : fitness centre, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai / pengunjung sampai dengan 20 orang per hari. f.

Tempat Hiburan Besar : termasuk di dalamnya karaoke, bioskop, diskotik, kafe dan yang sejenis.

Sedang Kecil

: termasuk di dalamnya pusat kesehatan dan kebugaran dan yang sejenis. : termasuk di dalamnya play station, rental video game dan yang sejenis.

g. Usaha Perdagangan Besar : luas area lebih dari 500 m2 Sedang : luas area antara 150 m2 sampai dengan 500 m2 Kecil : luas area kurang dari 150 m2 h. Industri Barang Termasuk di dalamnya industri makanan, peralatan /perabot rumah tangga, kain, kerajinan kulit, sepatu, SPBU, BUMN/BUMD dan lain-lain yang sejenis. Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang/dengan modal lebih dari Rp 500.000.000,Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang/dengan modal antara Rp 200.000.000,sampai dengan Rp 500.000.000,Kecil : Jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang/dengan modal kurang dari Rp 200.000.000,(industri rumah tangga). i.

Usaha Jasa Termasuk di dalamnya bank, wartel, warung internetnet, rental komputer, PLN, kantor pos, jasa pengiriman, salon, konsultan dan lain-lain yang sejenis. Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang. Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang. Kecil : Jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang.

j.

Bengkel Mobil

Motor

: Besar, luas area lebih dari 500 m2 Sedang, luas area 200 m2 sampai dengan 500 m2 Kecil, luas area kurang dari 200 m2 : Besar, luas area lebih dari 50 m2 Sedang, luas area 25 m2 sampai dengan 50 m2 Kecil, luas area kurang dari 25 m2

k. Asrama/ Pondokan Meliputi asrama pegawai/karyawan/mahasiswa/pelajar, tempat kos dan yang sejenis. Besar : jumlah penghuni lebih dari 30 orang. Sedang : jumlah penghuni 15 sampai dengan 30 orang. Kecil : jumlah penghuni kurang dari 15 orang. l.

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Besar : Departement store, mall dan yang sejenis. Sedang : Supermarket/Swalayan. Kecil : Mini market.

m. Lembaga Pendidikan Formal Besar : Lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi (universitas, akademi, sekolah tinggi dan yang sejenis). Sedang 1 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SMP, SMA dan yang sejenis jumlah siswa lebih dari 240 orang. Sedang 2 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SMP, SMA dan yang sejenis jumlah siswa kurang dari 240 orang. Kecil 1 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, play group dan yang sejenis jumlah siswa lebih dari 180 orang. Kecil 2 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, play group dan yang sejenis jumlah siswa kurang dari 180 orang. n. Lembaga Pendidikan Non Formal Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan non formal adalah tempat kursus dan bimbingan belajar dan yang sejenis. Besar : jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 orang. Sedang : jumlah pegawai dan siswa 30 sampai dengan 75 orang. Kecil : jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang. o. Kategori profesi meliputi advokat/pengacara, notaris, akuntan, dokter dan profesi lain yang sejenis. p. Kantor Pemerintah Non BUMD/BUMN dan Kantor Yayasan. Besar : jumlah pegawai lebih dari 100 orang. Sedang : jumlah pegawai 50 sampai dengan 100 orang. Kecil : jumlah pegawai kurang dari 50 orang. q.

Tempat Ibadah/Panti Sosial adalah masjid, gereja, kuil/klenteng, panti asuhan, panti werda/jompo dan yang sejenis.

r.

Rumah tangga. Besar : besar penghasilan lebih dari Rp 3.000.000,Sedang : besar penghasilan lebih dari Rp 1.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,Kecil 1 : besar penghasilan lebih dari Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 1.500.000,Kecil 2 : besar penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 750.000,-

s.

Penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat insidental atau tidak tetap, seperti pertandingan olah raga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik, dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

t.

Penyelenggaraan perparkiran insidental adalah penyelenggara perparkiran yang diusahakan secara tidak tetap, seperti pada pertandingan olah raga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik, dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

WALIKOTA MAGELANG, Cap/ttd

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

1

2

KTP a. KTP baru, perpanjangan dan habis masa berlakunya 1) WNI Rp Orang asing Rp 2) b. KTP terlambat lebih dari 14 (empat belas) hari, rusak, hilang dan penggantian karena perubahan data 1) WNI Rp 2) Orang asing Rp KARTU KETERANGAN TEMPAT TINGGAL a. Kartu Keterangan Tempat Tinggal Rp b. Kartu Keterangan Tempat Tinggal terlambat lebih dari 14 Rp (empat belas) hari

3

KK

4

AKTA CATATAN SIPIL a. Akta Perkawinan 1) Pencatatan perkawinan di dalam kantor sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing 2) Pencatatan perkawinan di dalam kantor lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing 3) Pencatatan perkawinan di luar kantor sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing 4) Pencatatan perkawinan di luar kantor lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja a) WNI

0 0

tanpa biaya tanpa biaya

30,000 200,000

50,000 100,000

Rp

0

Rp Rp

150,000 300,000

Rp Rp

300,000 600,000

Rp Rp

300,000 500,000

Rp

400,000

tanpa biaya

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

b) Orang asing 5) Pembatalan akta perkawinan a) WNI b) Orang asing 6) Pembatalan akta perkawinan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing 7) Pelaporan perkawinan luar negeri 8) Pelaporan perkawinan luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja 9) Kutipan II dan seterusnya a) WNI b) Orang asing

Rp

700,000

Rp Rp

150,000 300,000

Rp Rp Rp Rp

250,000 400,000 250,000 400,000

Rp Rp

150,000 300,000

Rp Rp

500,000 1,000,000

Rp Rp

750,000 1,500,000

Rp Rp

200,000 400,000

Rp Rp Rp Rp

400,000 800,000 100,000 200,000

Rp Rp

200,000 400,000

c. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak 1) Akta pengakuan anak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja a) WNI Rp

150,000

b. Akta Perceraian 1) Pencatatan perceraian sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing 2) Pencatatan perceraian lebih dari 60 (enam puluh) hari a) WNI b) Orang asing 3) Pembatalan akta perceraian a) WNI b) Orang asing 4) Pembatalan akta perceraian lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing 5) Pelaporan perceraian luar negeri 6) Pelaporan perceraian luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja 7) Kutipan II dan seterusnya a) WNI b) Orang asing

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

b) Orang asing 2) Akta pengakuan anak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing 3) Akta pengesahan anak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing 4) Akta pengesahan anak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing 5) Akta pengangkatan anak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing 6) Akta pengangkatan anak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing 7) Pelaporan pengangkatan anak oleh WNI di luar negeri sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja 8) Pelaporan pengangkatan anak oleh WNI di luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja e. Akta Kematian 1) Akta kematian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja a) WNI b) Orang asing Akta kematian lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja 2) a) WNI b) Orang asing 5) Pelaporan kematian luar negeri 6) Kutipan II dan seterusnya a) WNI b) Orang asing

Rp

300,000

Rp Rp

300,000 600,000

Rp Rp

150,000 300,000

Rp Rp

300,000 600,000

Rp Rp

150,000 300,000

Rp Rp Rp

300,000 600,000 150,000

Rp

300,000

Rp Rp

50,000 100,000

Rp Rp Rp

100,000 200,000 50,000

Rp Rp

50,000 100,000

g. Akta Kelahiran 1) Akta kelahiran sampai dengan 18 (delapan belas) tahun a) WNI Rp b) Orang asing Rp 2) Akta kelahiran lebih dari 18 (delapan belas) tahun

0 0

tanpa biaya tanpa biaya

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

3)

4) 5) 6)

a) WNI Rp b) Orang asing Rp Pembatalan Akta kelahiran a) WNI Rp b) Orang asing Rp Pelaporan kelahiran luar negeri sampai dengan 30 (tiga Rp puluh) hari kerja Pelaporan kelahiran luar negeri sampai dengan 30 (tiga Rp puluh) hari kerja Kutipan II dan seterusnya a) WNI Rp b) Orang asing Rp

h. Perubahan Nama Akta Pencatatan Sipil 1) Perubahan nama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja a) WNI Rp b) Orang asing Rp 2) Perubahan nama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja a) WNI Rp b) Orang asing Rp

100,000 200,000 50,000 100,000 50,000 100,000

50,000 100,000

60,000 120,000 120,000 240,000

WALIKOTA MAGELANG, Cap/ttd SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

1

PELAYANAN PENGUBURAN/ PEMAKAMAN

Rp

20,000

2

SEWA TEMPAT PEMAKAMAN a. Penggunaaan tanah makam b. Perpanjangan penggunaan tanah makam c. Penggunaan tanah makam tumpangan d. Perpanjangan penggunaan tanah makam tumpangan e. Pemesanan petak makam f. Perpanjangan pemesanan petak makam

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

70,000 50,000 70,000 50,000 250,000 250,000

WALIKOTA MAGELANG, Cap/ttd SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

1

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM a. ZONA I 1) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis Besar, Truk Besar dan sejenisnya 2) Truk Sedang, Bis Sedang dan sejenisnya 3) Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya 4) Sepeda motor

Rp

6,000

sekali parkir

Rp Rp

3,000 2,000

sekali parkir sekali parkir

Rp

1,000

sekali parkir

Rp

3,000

sekali parkir

Rp Rp

2,000 1,000

sekali parkir sekali parkir

Rp

500

sekali parkir

Rp

8,000

sekali parkir

Rp Rp

6,000 4,000

sekali parkir sekali parkir

Rp

1,000

sekali parkir

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN a. ZONA I 1) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis Besar, Truk Rp Besar dan sejenisnya 2) Truk Sedang, Bis Sedang dan sejenisnya Rp

60,000

per bulan

40,000

per bulan

b. ZONA II 1) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis Besar, Truk Besar dan sejenisnya 2) Truk Sedang, Bis Sedang dan sejenisnya 3) Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya 4) Sepeda motor c. ZONA III 1) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis Besar, Truk Besar dan sejenisnya 2) Truk Sedang, Bis Sedang dan sejenisnya 3) Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya 4) Sepeda motor 2

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

3) Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor Rp roda 3 (tiga) dan sejenisnya 4) Sepeda motor Rp b. ZONA II 1) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis Besar, Truk Besar dan sejenisnya 2) Truk Sedang, Bis Sedang dan sejenisnya 3) Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya 4) Sepeda motor

20,000

per bulan

10,000

per bulan

Rp

30,000

per bulan

Rp Rp

20,000 10,000

per bulan per bulan

Rp

5,000

per bulan

WALIKOTA MAGELANG, Cap/ttd SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

1

KELAS I a Kios b Los c Pelataran d Penggunaan Kios, Los dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/ insidental (kegiatan promosi/ pameran)

3

4

4

KELAS II a Kios b Los c Pelataran d Penggunaan Kios, Los dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/ insidental (kegiatan promosi/ pameran) KELAS III a Kios b Los c Pelataran d Penggunaan Kios, Los dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/ insidental (kegiatan promosi/ pameran) KELAS IV a Kios b Los c Pelataran d Penggunaan Kios, Los dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/ insidental (kegiatan promosi/ pameran)

Rp Rp Rp Rp

300 200 125 5,000

per hari per meter persegi

Rp Rp Rp Rp

275 175 125 4,000

per hari per meter persegi

Rp Rp Rp Rp

250 150 125 3,000

per hari per meter persegi

Rp Rp Rp Rp

200 125 125 2,000

per hari per meter persegi

per hari per meter persegi per hari per meter persegi per hari per meter persegi

per hari per meter persegi per hari per meter persegi per hari per meter persegi

per hari per meter persegi per hari per meter persegi per hari per meter persegi

per hari per meter persegi per hari per meter persegi per hari per meter persegi

WALIKOTA MAGELANG, Cap/ttd SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

1

UJI BERKALA PERTAMA KALI a Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram) b Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1) sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram) 2) 4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram) 3) 7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram) 4) lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram) c Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan d Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan : 1) Buku uji 2) Plat uji 3) Tanda samping

2

UJI BERKALA KEDUA DAN SETERUSNYA a Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram) b Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1) sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram) 2) 4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram) 3) 7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram) 4) lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram) c Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan d Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan :

Rp

44,000

Rp Rp

49,000 50,000

Rp

51,000

Rp Rp

52,000 47,000

Rp Rp Rp

7,500 7,500 5,000

Rp

36,500

Rp Rp

41,500 42,500

Rp

43,500

Rp Rp

44,500 39,500

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

3

4

5

1) Plat uji 2) Tanda samping e Buku uji habis NUMPANG UJI MASUK a Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram) b Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1) sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram) 2) 4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram) 3) 7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram) 4) lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram) c Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan d Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan : 1) Plat uji 2) Tanda samping MUTASI UJI MASUK a Mobil Penumpang Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.000 kg (dua ribu kilogram) b Mobil Barang, Mobil Bis, dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1) sampai dengan 4.000 kg (empat ribu kilogram) 2) 4.001 kg (empat ribu satu kilogram) sampai dengan 7.500 kg (tujuh ribu lima ratus kilogram) 3) 7.501 kg (tujuh ribu lima ratus satu) sampai dengan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram) 4) lebih dari 9.000 kg (sembilan ribu kilogram) c Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan d Besarnya Retribusi dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pelayanan : 1) Buku uji 2) Plat uji 3) Tanda samping BUKU UJI HILANG

Rp Rp Rp

7,500 5,000 7,500

Rp

36,500

Rp Rp

41,500 42,500

Rp

43,500

Rp Rp

44,500 39,500

Rp Rp

7,500 5,000

Rp

68,000

Rp Rp

78,000 80,000

Rp

82,000

Rp Rp

84,000 74,000

Rp Rp Rp

7,500 7,500 5,000

Rp

25,000

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

WALIKOTA MAGELANG, Cap/ttd SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

1

ALAT PEMADAM KEBAKARAN a Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 1) jenis busa a) di bawah 8 (delapan) liter b) 8 (delapan) liter sampai dengan 25 (dua puluh lima) liter c) di atas 25 (dua puluh lima) liter 2) jenis powder a) di bawah 6 kg (enam kilogram) b) 6 kg (enam kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram) c) di atas 25 kg (dua puluh lima kilogram) 3) jenis CO2 a) di bawah 6 kg (enam kilogram) b) 6 kg (enam kilogram) sampai dengan 20 kg (dua puluh kilogram) c) di atas 20 kg (dua puluh kilogram) 4) jenis halon ramah lingkungan a) di bawah 3 kg (tiga kilogram) b) 3 kg (tiga kilogram) sampai dengan 9 kg (sembilan kilogram) c) di atas 9 kg (sembilan kilogram)

2

Rp Rp

5,000 10,000

per tabung per tabung

Rp

15,000

per tabung

Rp Rp

5,000 10,000

per tabung per tabung

Rp

15,000

per tabung

Rp Rp

5,000 10,000

per tabung per tabung

Rp

15,000

per tabung

Rp Rp

5,000 10,000

per tabung per tabung

Rp

15,000

per tabung

b Hidran Kebakaran c Springkler kebakaran

Rp Rp

100,000 2,000

d Sistem pemadam khusus

Rp

9,000

per unit per kepala springkler per meter persegi

ALAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN a Alarm kebakaran 1) manual 2) otomatis b Pemeriksaan gambar instalasi proteksi kebakaran

Rp Rp

10,000 per titik 2,000 per detektor

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

3

1) hidran kebakaran 2) springkler kebakaran 3) alarm kebakaran 4) sistem pemadam khusus 5) lift kebakaran 6) tangga kebakaran c Syamese connection

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

250,000 300,000 300,000 250,000 250,000 250,000 25,000

per gambar per gambar per gambar per gambar per gambar per gambar per titik

ALAT PENYELAMATAN JIWA Alat perlindungan diri

Rp

50,000

per unit

WALIKOTA MAGELANG, Cap/ttd SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

SATUAN

1

2

3

4

1

PENYEDOTAN KAKUS

Rp

75,000

2

PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK PEMBUANGAN LIMBAH TINJA DI IPLT MILIK PEMERINTAH DAERAH a Pengangkutan pembuangan limbah tinja Rp

75,000

b Pengolahan limbah tinja

20,000

Rp

WALIKOTA MAGELANG, Cap/ttd SIGIT WIDYONINDITO