bogwr.' fembongunon
WALIKOTA BANJARBARU
Alantat Kantor : Jl' Pangfima Batur Timur No.
I
Baniarbaru Kaisel Tclepon 772185 Fax 774269
KEPUTUSAN恥7ALIKOTA BANJARBARU NoMOR3免 'TAHL「 N2010 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN(ULP) KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 WALIKOTA BANJARBARU' N,lenimbang:
b. Mengingat
dalam rangka terus meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasaSecaraefektifdanefisienkhususnya.di.lingkungan pemeiintatr Kota Banjarbaru, perlu dilakukan perubahan susunan pengelolaUnitLayananPengadaan(LILP)KotaBanjarbaru; huru1' a bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
a. bahwa
tersebut di atas perlu menetapkan dengan l(eputusan Walikota;
9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamidya Dierah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara
Undang-Undang Nomor
:
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822),
2
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstmksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
うＤ
Undang-tJndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Unclang-Llndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286)' Undang-LIndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangLJndang Nomor l2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 I'ahun 2004 tentang Pemerintaharr Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor -59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)"
WALIKOTA BANJARBARU A hlllat Kantor:JI Panglillla Bttur Timur No 1 3attarbaru KalscI TcICpol1 772185 Fax 774269
WALIKOTA B AN J ARB ARU NOMOR TAHUN 20 IO
KE,PUTUS AN
TENTANG
PENETAPANPENGELoLALTNITLAYANANPENGADAAN(ULP) KOTA BANJARBARU TAHUN 201]
WALII(OTA BANJARBARU' lvlenimbang.
a
bahwa dalarn rangka terus rneningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasaSecaraet-ektifcianeflsienkhususnyadilingkungan suslrnan Pemeiintah Kota Banjarbaru, perlu dilakukan perubaharl
b Mengingat
. i.
pengelolaUnitLayananPengadaan(ULP)KotaBanjarbaru; huruf bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Walikota; tersebut di atas perlu menetapkan dengan Keputusan
a
9
Tahun 1999 tentang Pembentr-rkan I(otamidya Dierah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tarnbahan Lembarat] undang-Undang Nomor
Negara Republik Indonesia Nomor 3822),
2.
Undang-Unclang Nomor 18 T'ahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3833),
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisnle (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahr-rn 1999 Nomor 75,
3. Undang-Undang
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
4.
Undang-Llndang Nr:mor 77 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan L.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286).
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Repr-rblik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan tJndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Lrndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Iahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4B4a),
2004 tentang Perimbangan
6.
Undang-Undang Nomor 33 -tahun dan Pemerintah Daerah Keuangan A";; Plmerintah Pusat Tahun 2004 Nomor 126' (Lembaran N.glu ngn'Ufit Indonesia Indonesia Nomor 443 8) ; Tambahan Lemb;Jan N;g*, Republik
7.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun Repub[k IndonesiaTahun Transaksi pfetio"ik (Lembaran Negara rttnUu'i,, Negara Republik Indonesia 2008 Nom"t 5;, Nomor 4843);
2008 tentang Informasi
dan
T;;J*
S.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2000tentangUsahadan peran frfuryu.ut ui Jasa Konstruksi (Lembaran -Negara Republik Indonesiaratrunzoo0Nomor63,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3955);
g.PeraturanPemerintahNomor30Tahun2000tentang PenyelenggaraanPembinaanJasaKonstnrksi(LembaranNegara .Lembaran n"puuriilInaonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 39 57);
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Tahun 2005 Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor Nomoi140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentarrg Pembagian Provinsi dan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah
Republik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
12. Peraturan Pemerintah
2007 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomoi 89, Tambairan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 474t); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
54 Tahun
2010
Menteri D,alam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
14. Peraturan
Tahurr2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
ls.Peraturan walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Sistem E-Procurement (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 11 Seri E Nomor Seri 7);
つん
MEMUTUSKAN: ヽ/icnetapkan
KESATU
KEDUA
tentang Penetapan Perrgelola Unit Keputusan Walikota Banjarbaru -A'i-tj Kota.Banjarb*o 2011 dengan Layanan Pengada; iampiran Keputusan ini' susunan keanggotaan tercantum dalam
I9""
PengelolaUnitLayananPengadaansebagaimanadimaksudpada dikhlm KESATU terdiri dari unsur:
1.
Penanggung Jawab ULP'
2. Koordinator ULP. 3. Sekretaris ULP. 4. Sub Koordinator yang terdiri dari :
-
Sub Koordinator Keuangan; Sub Koordinator Logistik; Sub Koordinator Dokumen dan Arsip; Sub Koordinator Evaluasi'
5. Kelompok Kerja (Pokja) Panitia' 6. PejabatPengadaan. KETIGA
UnsurPengelolaULPsebagaimanadimaksuddiktumKEDUA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut l. Penanggung Jawab ULP'
:
Penanggung Jawab ULP memiliki tugas
:
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ULP' ULP' Fungsinya sebagai pembina dan pengarah pelaksanaan
2.
Koordinator ULP. Koordinator ULP memiliki tugas
a. b. c.
:
menyusun rencana kegiatan dan penganggaxan ULP; menyusun anggota Pokja dan Pejabat Pengadaan;
men).usun dan mendistribusikan paket-paket pekerjaan pengadaan kepada Pokja dan Pejabat Pengadaan;
d.menyampaikanhasilevaluasidanusulancalon
e. f.
penyediaipemenangdariPokjakepadaSKPDAJnitKerja pemilik Paket Pekerj aan; mengawasi, mengatur dan mengendalikan semua unsur pengelola ULP; melaporkan hasil dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan uLP secara periodik dan atau sewaktu waktu diperlukan kepada walikota Banjarbaru melalui seketaris Daerah Kota Banjarbaru.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Koordinator ULP memiliki firngsi : a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua unsur Pengelola ULP;
@emilihan koordinator persiapan proses- penga{aa1dengan Kerja SI(PDAJnit U*i"gl.i*"1 *t*3
b.
penyedia
atng* Lembaga Pengadaan. Secara pengelola portal El ektronik Op'Sq foti n*3 utUaruielaku
Pokja dan
uiu"t'"
secara elektronik; e-procurement terlait proses pengadaan dan proses pengadaan koordinator dan fasilitator persiapan penetapan yang dilaksanakan oleh Pokja' sampai pada sang gahan' pemenang termasuk didalamnya penanganan
c. ， Ｄ
Sekretaris ULP. Sekretaris ULP memiliki tugas
:
a.
umum mengelola administrasi keuangan dan administrasi ULP;
b.
mengelola penyediaan logistik' sarana kebutuhan oPerasional ULP'
dan
prasarana
UntukmelaksanakantugasdimaksudSekretarisULPmemiliki fungsi
:
a,menghimpundanmenyusunbahandandatainformasipaketpakei perrgadaan;
b.
perundangmenghimpun dan menyiapkan bahan peraturan undangan terkait proses pengadaan;
c.mengevaluasidanmenyusunketentuanketentuanteknis mekinisme pro ses pemilihan penyedia barang/j asa'
4.
Sub Koordinator.
a. Sub Koordinator
Keuangan bertugas melaksanakan
administrasi keuangan ULP;
b.SubKoordinatorLogistikbertugasmelaksanakan penyediaanlogistiksaranadanprasaranakeperluanlelang;
c.SubKoordinatorDokumendanArsipbertugas
melaksanakan penyiapan, penyusunan dan pengarsipan dokumen lelang;
d.
sub Koordinator Evaluasi bertugas melaksanakan pengadaan data informasi bahan penyusrman HPS (Harga Perkiraan Sendiri). untuk melaksanakan tugas dimaksud Sub Koordinator memiliki
fungsi:
a.
membantu Koordinator ULP dalam mengkoordinir proses lelang yang dilaksanakan oleh Pokja Panitia;
b.
memberikan pelayanan administrasi, logistik dan data kepada Pokja panitia.
5. Pokja Panitia. Pokja Panitia memiliki tugas
a.
:
menandatangani patcta integritas sebelum pelaksanaan proses
lelang; ｂ ｃ
menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan; menyiapkan dokumen pengadaan;
4
pascakualifikasi atau menilai kualifikasi penyedia melalui
d.
Prakualifikasi; pemenang; menetapkan dan mengumumkan
e.
f.membuatlaporanmengenaiprosesdanhasilpengadaan Anggaran kepada p""!go"u An[garan/Kuasa Pengguna paAa SfpOrunit ft4u pemilik pekerjaan'
UnhrkmelaksanakantugasdimaksudPokjaPanitiamemiliki tungsi:
a.
yang berlaku; sebagai panitia pengadaan sesuai ketentuan
b.berkoordinasidenganKoordinatorULPurrtukmenentukan jadwallelangaan'isipengumumanlelang/seleksiumum papan pengumuman resmi terbatas *"iif"i media ""tuk, penerangan umum dan melalui portal e-procurement' untuk
6.
PejabatPengadaan. Pejabat Pengadaan memiliki tugas
:
a.menandatanganipaktaintegritassebelumpelaksanaanproses lelang;
b. c.
menYiaPkan dokumen Pengadaan;
mengusulkan calon Pemenang;
memiliki untuk melaksanakan tugas dimaksud Pejabat Pengadaan fimgsi:
a. b.
EEMPAT
yang berlaku; sebagai panitiapengadaan sesuai ketentuan
berkoordinasi dengan Koordinator ULP untuk menentukan
jadwallelangdanisipengumumanlelang/seleksiumum resmi terbatas melllui media cetak, papan pengumuman
untukpeneranganumumdanmelaluiportale-procurement. diberikan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengelolan uLP honorarium sebagai berikut : a. Penanggung Jawab uLP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
Koordinator ULP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Per bulan; c. Sekretaris ULP sebesal Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Per bulan; ,d. Sub Koordinator sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus
b.
ribu rupiah) per bulan;
e.
Staf Sekretariat ULP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
f.
Pejabat Pengadaan untuk paket pengadaan Rp. 20.000'000,- (dua puluh juta rupiah) s.d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
g.
Pejabat Pengadaan untuk paket pengadaan Rp. 50.000.000,- (lima prrtrt, juta rupiah) s.d Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
iebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket pengadaan;
paket pengadaan diatas h. Pokja Panitia dengan lilui j"tu . rupiah) sampai dengan irp.'-r00.000.000 Gffi p"Juh ni. goO.oo0.000,- (tiga ratus juta rupiah) :
1) Ketua Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) Per Paket Pengadaan;
2) Sekretaris Rp. 225'000-,- (dua ratus dua puluh lima ribu 3)
ruPiah) Per Paket Pengadaan; ribu rupiah) Anggota Rp 175'A0A,- (seratus tujuh puluh lima per Paket Pengadaan;
paket - pengadaan diatas i. Pokja Panitia dengan nilai. sampai dengan juta
rupiah)
np.":00.000.000,- (iiga ratus
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
:
1)KetuaRp'375.000,(tigaratustujuhpuluhlimariburupiah) Per Paket Pengadaan;
2) 3)
puluh lima ribu Sekretaris Rp. 275'000,- (dua ratus tujuh ruPiah) Per Paket Pengadaan; Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu Anggota
ruPiah) Per Paket Pengadaan; diatas j.r- Pokja Panitia dengan nilai paket . glngadaandengan juta sampai rupiah) np.- SOO'000.000,- ([ma ratus
np. t.000.000.000,-
(satu
milyar rupiah)
:
1)KetuaRp.475.000,-(empatratustujuhpuluhlimaribu rupiah) Per Paket Pengadaan;
2)SekretarisRp.375.000,-(tigaratustujuhpuluhlimaribu rupiah) Per Paket Pengadaan;
3)
Anggota Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu ruPiah) Per Paket Pengadaan;
k. Pokja Panitia dengan nilai paket
pengadaan
diatas
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah
1)KetuaRp'675.000,-(enamratustujuhpuluhlimaribu rupiah) Per Paket Pengadaan;
2)
Seketaris Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
3)
Anggota Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket pengadaan;
配
LIMA
KEENAM
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011.
Dengan berlakunya keputusan
ini
maka keputusan Walikota
Banjarbaru Nomor 22 Ta}]nJm 2010 tentang Penetapan Pengelola Unit layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6
KET,J,H :
Keputusan
ini mulai berlaku
padak tanggal ditetapkan dengan
ketentuanapabiladit<emuaian.trariterJalattete.tlllldalam mestrnya.
;;;;o* i"iut*
diubah dan diperbaiki sebagaimana
Ditetapkan padatanggal
]l
di Banjarbaru \)€S 2010
ALIKOTA BANJARBARU,
II kepada : Tembusan disampaikan dengan hormat Banjarbaru' di l. Wakil Walikoia Banjarbaru, i. Stf,r.t*is Daerah K-ota Banjarbaru, di Banjarbaru' :. f.prf^ Inspeklorat Kota Banjarbaru' di Banjarbaru'
II.RUZAIDIN NooR
i,"ngeto[a' Kluangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru, 4. Kepala Dinas di Banjarbaru' Daerah Kota Banjarbaru, di Banjarbaru' 5. Kepala Bagian Pembangunan [ekr.etariat Banjarbaru' 6. a"ggotu Plngelola Utp fota Banjarbaru' di
p;j|f,;rr,,
7
Lamph狙
:岳
ST鵠 淵 ru 器
Tanggal: 3ヽ
'09 2010
suSUNAN PЁ NGELOLA UNIT PELAYANAN PENGADAAN(ULP)
KOTA BANJARBARU TAHUN 2011
NAⅣIA
N0
DR.H.Syahriani,M.Si Ir.Fahrudin
2 うＤ
Subhan,S.Sos.Ⅳ ヘP Iノ
M.Maulana,ST
4
Sutikno
5
Hi.Amawati Suflatin,SP
7
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Kabag. Pembangunan Setdako Banj arbaru Kasubbag. Bina Adm. Perhubungan dan Informatika Bag. Pembangunan Setdako Baniarbaru Kasubbag. Adm. Peke4aan Umum oan Penataan Kota Bag. Pembangunan Setdako Barjatbq{q-
KEDUDUKAN DALAl■ lI ULP Penanggung Jawab
Koordinator Sekretaris Sub Koordinator
Evaluasi
Dinas PU dan Perlllnattan Kota B額 可arbaru
Sub Koordinator Dokumen dan
petatsana Bag. Pembangunan Setdako
Sub Koordinator
ArsiP
Racmat Hidayat,SH
6
JABATAN UNIT KERJA
8
Ⅳl.Firdaus,A.NIId
9
Diah Syafa'ah, A. Md
10
Ratna Fajar Wati, A. Md
sa"iL
Bagian Umum Setdako Banjarbaru
Loeistik Sub Koordrnator
Keuangan
p.laLsa"a Bag. Pembangunan Setdako
Staf Sekretariat
Banjarbaqu Pelaksana Bag. Pembangunan Setdako
Staf Sckretariat
Baniarbaru pelaksarra Bag. Pembangunan Setdako Baniarbaru
Staf Schctariat
UNIT KERJA
JABATAN DALAⅣ l ULP
POKJA PANITIA I NAⅣIA
N0
Abdussalllad,ST,NIT
1
う４
3
Eka Yuliesda Akbari,ST,MT Henny Rachmaniar, ST
POKJA PANITIA
Kota Battarbaru__ Dinas PU dan Pertlmahan Kota Bttarbaru Dinas PU dan Pcrllmahan
Kota Bttarbam
Ketua Sdkretaris
Anggota
Ⅱ
N0
NAⅣIA
1
Achmad Rizani,ST
つ″
3
Dinas PU dall Pcrllnl〔 血an
M.Fahrian Rozany,Amd Ir.Hj.Siti Kusmini
UNIT KEⅢ A
JABATAN DALAⅣ I ULP
I)inas PU dan Perumahan Kota Baniarbaru
Ketua
E)inas PLT dan Perumahan
Kota Bttiarbaru f)inas PU dan Perumahan Kota Banlarbaru
8
Sekretaris
Anggota
POKJA PANITIA
III
NAMA
N0
Ir. H. Akhmad Sulaiman, MT つ一
。 ST.,MT. Dwi KustlmO｀ た
EmyS」 bmawati,ST
3
JABATAN
UNIT IQ〕 IJA
DALAⅣl ULP
Dinas PU dan Perumahan
Ketua
Dinas Ptt dan Perumallan
Sekretaris
Kota Baniarbaru Dinas PU dan Perumahan
Anggota
UNIT KERJA
JABATAN DALAM IJLP
POKIIA PANITIA IV
Dinas PU dm Pcrlmahan Fathurrahman, ST
Kota BanJarbaru Uihan dall Ttta Ruang Kota 面高面薩藻弄
Sumaryono, ST, MT
an Ardp Daerah Sartono, S. Sos
POKJA PANITIA V N0
NAMA
1
Suprapto, S. Hut
UNIT KERJA Dinas Pcianlanipetikanan dan Kehutanan
， 一
Subhan,S.Sos.MAP
Ketua
Kota Bttarbaru Bag. Pembangunan Setdako Banj arbaru Badan Kesbang dan Linmas Kota
3
JABATAN DALAM ULP
M. Deny Pramudji
Sekretaris
Anggota
Banjarbaru
POKJA PANITIA VI N0 1 つん
3
JABATAN
UNIT KERJA
DALAⅣ I ULP
M.Maulana,ST
Bag. Pembangunan Setdako Banj arbaru
Ketua
Rttat Juliani,ST
Bag. Pembangunan Setdako Banjarbaru
Sekretaris
Teddy Endar Sukmana, ST
Bag. Pembangunan Setdako Banj arbaru
Anggota
NApIA
9
PEJABAT PENGADAAN
１
N0
NAⅣIA
Subhan,S.Sos。 ,MAP
一２
…
一３
5
bmguntt sctdよ O Bttarbaru
Nl.Ⅳlaulalla,ST
Suprapto, S. 4
UNIT KEUA gagia" Pe-bangunan Setdako Banj arbaru
Hut
ffian
Kehutanan Kota Banj arbaru
闘 .Amawati Suflatin,SP
Bagian Umum Setdako Banjarbaru
Rusna Apriani, ST
Dinas PU dan Perumahan Kota Banjarbaru
f m,xuzAIDIN N
10
