BAB
I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pada dasarnya usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk
aenciptakan keterpaduan kerja antar Departeaen, Leabaga badan
swasta lainnya telah dipikirkan sejak
deka.
Hal ini terbukti dari penjelasan Undang-Undang
Indonsia
1945 antara lain telah aencantuakan bahwa "Untuk
politik pemerintahan dan negara,
para
dan
koordinasi dalaa
aenteri bekerja saaa satu saaa
aer-
Dasar
aenetapkan
peaerintahan lain
seerat-
eratnya di bawah piapinan Presiden".
Beberapa peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan
untuk dapat aenciptakan koordinasi dalaa pelaksanaan
sistea
peaerintahan seperti Peraturan Peaerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1956, tentang Menyusun Koordinasi
Sipil,
1988,
Peaerintahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun
tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di
daerah. Dalam bidang pendidikan Keputusan Menteri Koordinasi Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
No.
01/-Kep/Menko/Kesra/1991
tentang Pelaksanaan Koordinasi Wajar Dikdas 9 tahun, Keputu san
Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat No.
18/
Kep/Menko/Kesra/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi
Wajar Dikdas 9 tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 27 tahun 1956, tentang Menyusun Pemerintahan
Sipil
pasal
1 disebutkan
usaha untuk aengadakan kerja saaa yang antara dinas-dinas di Daerah.
Republik Koordinasi
"Koordinasi erat dan
ialah efektif
Dalam
Peraturan Peaerintah Republik Indonesia Nomor
6
tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah,
upaya
pasal
1 ayat (1)
menyebutkan
"Koordinasi
yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah
keselarasan,
aaupun
keserasian, dan keterpaduan
pelaksanaan
vertikal,
tugas
serta
seaua
guna
baik
adalah
aencapai
perencanaan
kegiatan
instansi
dan antara instansi vertikal dengan Dinas
Daerah
agar tercapai hasilguna dan dayaguna yang sebesar-besarnya. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang
pelaksa
naan Wajar Dikdas, yang ditujukan kepada lima menteri yaitu:
(1)
Menteri
Koordinasi Bidang
Kesejahteraan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Rakyat,
(3) Menteri Dalaa Negeri,
(4) Menteri Agaaa, dan (5) Menteri Keuangan. Dalaa Instruksi
Presiden
Noaor
1 Tahun
(2)
1994
laapiran
disebutkan
Wajar
Dikdas adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7
saapai
15 tahun untuk aengikuti pendidikan dasar atau
didikan setara saapai taaat. Selanjutnya disebutkan
tuan
pen keten-
aengenai pelaksanaan pendidikan dasar ditetapkan
oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketentuan aengenai
dinasi
pelaksanaan
Wajar Dikdas
ditetapkan
oleh
koor
Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Untuk
atas,
aenindaklanjuti Instruksi Presiden
tersebut
dikeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
di
Ke
sejahteraan Rakyat Nomor 18/Kep/Menko/Kesra/X/1994 Ten- tang Koordinasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. Dalam ke-putusan
ini
disebutkan
bahwa pelaksanaan koordinasi
Wajar
Dikdas
dilakukan oleh Tim koordinasi Wajar Dikdas yang
selanjutnya
dalaa keputusan ini disebut Tim Koordinasi, sesuai ketentuan
sebagaimana tercantum dalam lampiran ke-putusan tersebut. Memperhatikan
pernyataan tersebut di atas dapat
dike-
mukakan bahwa dalam pemerataan kesempatan belajar bagi
anak
usia 7-15 tahun dan relevansi hasil pendidikan dengan
dunia
kerja, diperlukan adanya koordinasi yang baik dan sistematis antara Departeaen Pendidikan dan Kebudayaan dengan
aen,
leabaga
peaerintah,
dan badan
swasta
departe
lainya.
karena itu, harus ada satu badan yang aengurus dan
Oleh
aengelo-
lanya secara profesional. Bentuk satuan pendidikan dasar sebagai
penyelenggaraan
prograa tiga tahun yang teriri atas: Sekolah Lanjutan Pertaaa,
SLTP
Luar Biasa, dan SLTP Terbuka yang
oleh
dikelola
oleh
Depdikbud,
serta
Madrasah Tsanawiyah
Departemen
Agama.
Jenis pendidikan yang termsuk jalur
didikan
luar
sekolah terdiri atas
didikan keagaaaan, Sistem
yang
dikelola
pendidikan
pen
uaua,
pen
dan pendidikan kejuruan.
pendidikan nasional adaalah
suatu
keseluruhan
yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan
berkaitan
satu
sama lain
untuk
mengusahakan
yang
tercapainya
tujuan pendidikan nasional. Dalaa Pasal 4 disebutkan pendid
ikan
nasional bertujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa
aengeabangkan
aanusia
yang
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
beriaan
Indonesia seutuhnya,
yaitu
dan
manusia
Esa
berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
dan
kese-
hatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap serta rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989).
Memperhatikan rumusan sistea pendidikan dan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas, berarti sistea pen didikan yang dianut di Indonesia bukan hanya seaata-aata dilaksanakan oleh pemerintah dalam persekolahan. akan tetapi juga dilaksanakan oleh masyarakat dalam masyarakat, serta keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.2 Tahun 1989 "Satuan pendidikan penyelenggaran ke-giatan
belajar aengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah". Untuk aencapai tujuan pendidikan tersebut Peaerin tah aeaberikan keseapatan kepada departeaen, leabaga peaer
intah, dan badan swasta lainnya (aasyarakat) untuk ikut ser ta secara aktif dalaa penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk aerealisasikan setiap upaya penyusunan
rencana
dan pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun perlu dibentuk wadah kerja saaa antara Depdikbud, departemen, dan lembaga peaer
intah lainnya, serta pihak swasta di tingkat pusat, propin si, kabupaten/kotamadya, dan kecaaatan. Kerja saaa ini dikoordinasikan oleh suatu lembaga antarsektoral di tingkat
pusat, dan melalui wahana komunikasi/konsultasi di tingkat daerah (Depdikbud, 1993:32).
1. Pelaksanaan Wajar Dikdas di Propinsi Jawa Barat
Hasil penelitian pendahuluan tentang Koordinasi Pe laksanaan Wajar Dikdas 9 tahun di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, baik selama perintisan maupun dalam pelaksanaannya setelah dicanangkan oleh Pemerintah.
Selaaa
dengan
perintasan program Wajar Dikdas 9 Tahun
tanggal
Tahun
Propinsi
2 Mai 1994 Tia Koordinasi Daerah Tingkat I
Jawab
Wajar Barat
saapai
Dikdas
9
aenggunakan
angka transisi sebagai tolok ukur keberhasilan. Angka trans isi adalah perbandingan antara lulusan SD/MIN yang aelanjut
kan ke SLTP/sederajat dengan jualah lulusan SD/MI.
Upaya nasinya
Pemerintah Daerah dengan perangkat
telah
51,70%
pada
1992/1993,
berhasil aeningkatkan
tahun
dan
1991/1992
pada
tahun
angka
aenjadi 1993/1994
Tia
Koordi-
transisi
80,40%
pada
aeningkat
dari
tahun
aenjadi
87,67%, naaun pada tahun 1994/1995 aenurun aenjadi 83,97%. Dengan dicanangkannya prograa Wajar Dikdas 9 tahun pada tanggal 2 Mai 1994, tolok ukur keberhasilan prograa tersebut bukan
lagi
angka
SLTP/sederajat,
transisi lulusan
SD/MI
aelanjutkan
aelainkan angka partisipasi penduduk usia 13
saapi 15 tahun di SLTP/sederajat. Secara rinci angka
sipasi
(AP) dikenal dengan istilah Angka partisipasi
(APK/GER)
dan
angka partisipasi
aurni
(NER)
parti
kasar
sebagaiaana
terdapat dalaa tabel di bawah ini. TABEL
1
ANGKA PARTISIPASI KASAR DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI DI SLTP PADA TAHUN PELAJARAN 1993/1994 No.
Anak Usia
Jualah
2.
Siswa SLTP/MTs Siswa SLTP/MTs usia 13-15 th
1.235.152 913.212
3.
Total penduduk usia 13-15 th
2.607.729
1.
APR (GER) APM (NER)
ke
1 : 3 x 100% 2 : 3 x 100%
47,37% 35,02%
Suaber: Tia Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun Propinsi Jawa Barat 1994/1995
Angka partisipasi penduduk Jawa Barat keloapok usia 1315 tahun
tat
pada tahun ajaran 1993/94
di jalur sekolah terca-
52,92%, sedangkan untuk tahun pelajaran
1994/95 angka
partisipasi penduduk Jawa Barat keloapok usia 13-15 tahun di jalur sekolah tercatat 54,06%. Selaaa satu tahun pelaksanaan Wajar
Dikdas 9 Tahun telah aeaberikan
hasil peningkatan
angka partisipasi penduduk sebesar 1,77%.
Untuk
aenggiring penduduk usia 13-15 tahun yang
berada di jalur persekolahan Tia
Koordinasi
belua
aengeabangkan
Prograa Paket B (pendidikan luar sekolah) dengan bobot aateri
setara dengan SLTP. Upaya ini
berhasil tahun
untuk aeningkatkan angka aelanjutkan
awal
1993/1994
pada aulanya cukup
pencanangan Wajar Dikdas 9 tahun.
pada Pada
aaapu aengakoaodasikan haapir 18% dari
tahuntahun
lulusan
SD/MI 1992/1993, keberhasilan tersebut juga disebabkan Peada Tingkat I dan Tingkat II aelalui APBD aeabantu aea-biayai penyelenggaraan Paket B sebesar 4,2 ailyar rupiah. Dalaa rangka aeningkatkan angka transisi maupun angka partisipasi penduduk usia 13-15 tahun di SLTP faktor penting yang harus dikaji adalah faktor daya tampung, di samping itu, faktor tenaga (guru dan tutor).
Sejalan dengan upaya daya tampung SLTP, angka partisip asi
di jalur sekolah pada tahun pelajaran 1994/1995 aenun-
jukkan angka peningkatan dibandingkan dengan tahun pelajaran 1993/1994, namun bila dilihat dari prosentase aengalaai
penurunan sebesar 3,70%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
TABEL 2
PERKEMBANGAN ANGKA TRANSISI LULUSAN SD/MI TAHUN AJARAN 1991/1992 S.D. 1993/1994 KE SLTP/ SEDERAJAT DI JAWA BARAT
Jualah Tahun Tahun lulusan lulusan aelan
jutkan 1991/92 1992/93 1993/94
Total
Angka aelanjutkan
Lulusan SD/MI
Jalur sekolah Jualah
706.711 1992/93 441.839 760.596 1993/94 530.944 789.189 1994/95 586.173
Jalur luar sekolah
%
Jualah
62,53 69,78 74,40
128.276 136.131 75.418
% %
%
17,87 80,40 17,89 87,67 9,56 83,96
Suaber: Tia Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun Jawa Barat 1994/1995
Data
dalam tabel di atas menunjukkan bahwa
angka
lu
lusan yang melanjutkan ke SLTP melalui jalur sekolah aulai tahun
1991/1992 saapai dengan 1994/1995
kenaikan luar
aenunjukkan
angka
rata-rata 5,93%. Angka aelanjutkan aelalui
jalur
sekolah pada tahun awal diprogaakan Paket B aaapu
ae-
nyerap angka transisi sebanyak 17,47%. Naaun, tahun 1994/95 aengalaai penurunan yang sangat drastis, yaitu hanya
aaa-pu
aenyerap 9,56% dari lulusan SD/MI tahun pelajaran 1993/94. Peningkatan angka melanjutkan secara keseluruhan dari tahun 1992/1993 ke tahun 1993/1994 naik 7,27%, sedangkan pada 1993/1994 ke 1994/1995 aengalaai penurunan sebesar 4,01%. Penurunan angka transisi tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dikeaukakan
di
bawah ini.
a. Jualah
lulusan
SD/MI tahun
1993/1994
(789.189
orang)
aengalaai kenaikan bila dibandingkan dengan lulusan tahun 1992/1993 (760.956 orang). Lulusan tahun 1994/ 1995 juga
8
aengalaai kenaikan (789.189 orang), sedangkan pertuabuhan daya
tampung relatif tidak seimbang
dengan
pertumbuhan
lusan SD/MI.
b. Persentase angka transisi dari SD/MI ke SLTP jalur lah ke
jauh lebih tinggi (74,42% termasuk yang luar
Propinsi Jawa Barat) bila
seko
aelanjutkan
dibandingkan
dengan
angka transisi pada tahun 1993/1994 (69,78%), artinya ada kenaikan 4,64% atau 55.229 orang.
c. Daya serap Prograa Paket B setara SLTP pada tahun pelaja ran
1994/1995 (9,56%),
mengalami penurunan
berarti bila dibandingkan dengan
yang
sangat
angka melanjutkan tahun
1993/1994 (17,89%). 2. Angka Pertisipasi
Angka pada
partisipasi penduduk Jawa Barat di
tahun
1994/1995 pada
umumnya
mengalami
persekolahan peningkatan
dibandingkan dengan tahun pelajaran 1993/1994. Angka
parti
sipasi
40,96%
aurni
(aengalaai aurni
pada tahun
kenaikan
tahun
1994/1995 aencapai
sebesar 5,67% dari
pelajaran 1993/1994).
Angka
angka
angka
partisipasi
ini
aenunjukkan
bahwa di Jawa Barat telah aelaapaui target yang telah
dite
tapkan untuk tahun 1993/1994 (40%). Data rinci tersaji dalaa tabel di
bawah
ini.
Tabel
ANGKA PARTISIPASI KASAR
3
DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI
DI SLTP TAHUN PELAJARAN 1994/95
No
T Anak
T
Usia
J
u »
1
a
h
Siswa SLTP/MTs usia 13-15 Tahun
1.380.504 1.119.290
Total Penduduk usia 13-15 Tahun
2.799.954
Siswa SLTP/MTs
1 2
APK (GER) (1) : (3) x 100%
48,85 %
(3) x 100%
39,98 %
APM (NER) (2)
Suaber: Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun Propinsi
Jawa
Barat 1994/95.
3. Angka Partisipasi Penduduk Jawa Barat Usia 13-15 Tahun di Jalur
Sekolah
Anak
akan
usia 13 s.d 15 tahu tidak hanya berada
tetapi
juga ada yang masih di SD dan
ada
di
juga
SLTP,
yang
telah melanjutkan ke SLTA. Untuk menjaring angka partisipasi
penduduk kelompok usia 13 s.d 15 tahun di persekolahan, maka digunakan istilah Angka Partisipasi. Angka Partisipasi 13
s.d
15
tahun penduduk Jawa
Barat
1994/94 dilihat dalam tabel di bawah ini.
dapat
untuk
usia tahun
10
TABEL 4
ANGKA PARTISIPASI PENDUDUK USIA 13 S.D 15 TAHUN DI JALUR SEKOLAH TAHUN 1994/1995
Jumlah Penduduk
Jenis Sekolah
2.799.954
Sekolah Dasar
SD/MI
Porsentase
Jualah
296.633
10,59
932.763 264.763
29,74 10,24
296.633
10,59
85.481 1.968
3,09 0,07
1.504.261
53,72
SLTP
1. 2.
SMP NTs
SLTA
1. SMA/SMK 2.
Angka Partisipasai
MA
Penduduk Usia
13 s.d 15 tahun
Suaber: Tia Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun Propinsi
Jawa
Barat 1994/95.
4. Keadaan Sarana dan Prasarana SLTP di Jawa Barat
Sarana dan prasarana aerupakan kebutuhan yang
bagi pelaksanaan pendidikan. Sarana dan prasarana adalah
ruangan
kelas/belajar dan
guru.
mendasar
ter-sebut
Berikut
gambaran
keadaan ruangan kelas/belajar dan guru SLTP di Propinsi Jawa Barat
menurut data tahun 1993/94 dan berbagai upaya
Departemen
pada
Pendidikan
tahun
tampung
1994/95
dan
dan Kebudayaan Propinsi
dalam
menanggulangi
Jawa
Kanwil
Barat
kekurangan
daya
program
Wajib
guru dalam kerangka penuntasan
belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
a. Kondisi Daya Tampung SLTP/Sederajat di Jawa Barat.
Pada
tercatat
tahun
pelajaran 1993/94 di Propinsi
2.357 SLTP Negeri dan Swasta dengan
Jawa
Barat
jumlah
kelas
11
seluruhnya
dari
25.401
ruangan belajar. Jualah ini
aasih
yang diharapkan. Rasio angka perhitung-an
jauh
secara
Na
sional antara ruangan kelas dengan jualah siswa 1:40. Dengan
aeaperhatikan rasio ideal tersebut, aaka ruangan kelas dibutuhkan
usia
untuk dapat menampung seluruh penduduk
13-15
tahun
(pada
tahun
1994
jualahnya
yang
keloapok
sebanyak
2.667.827 orang) di SLTP adalah 66.696 ruangan.
b. Kondisi Daya Taapung SLTP untuk Data
1994/95
kelas I di Jawa Barat.
di
atas aenunjukkan bahwa pada
angka
melanjutkan lulusan SD/MI
tahun
ke
pelajaran
SLTP
jalur sekolah mengalami peningkatan. Hal ini perlu
melalui
mendapat
perhatian yang serius dari pemerintah untuk mengatasi
keku
rangan
ruangan
kelas. Adapun kondisi
tingkat
SLTP
di Propinsi Jawa Barat
tabel
bawah
ini.
di
Tabel
daya
tampung
jalur
dapat
dilihat
dalam
5
JUMLAH LULUS SD/MI TAHUN 1993/94 DAN DAYA TAMPUNG KELAS 1 SLTP TAHUN 1994/95
No
Lulusan/Melanjukan
1 2 3
Lulusan SD/MI
Daya Tampung
Melanjutkan ke SLTP Tersedia utk kls I - Kls. Jauh - SMP Terbuka
Penambahan melalui APBN dan OECF
4
Jualah
789.189 662.671 518.178 21.264 1.060
orang orang orang orang orang
50.545 orang
Total daya tampung
5
tersedia utk kls I
Kekurangan Daya Tampung Untuk Kelas I
591.047 orang
71.544 orang (10,79 %)
Sumber : Tim
Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun Propinsi
Barat 1994/95.
Jawa
12
5. Keadaan Guru SLTP Tahun 1993/1994
Keadaan
dapat
Guru
dilihat
tersebut rang,
SLTP di Propinsi
Jawa
dalam tabel 6 di bawah
ini.
Barat
1993/94
Dalam
disajikan jumlah guru yang dibutuhkan
tabel
yang
ku-
dan yang lebih.
Tabel
6
Kekurangan Tenaga Guru SLTP Tahun 1994/1995 Menurut Kurikulum 1994
No 1
Mata Pelajaran
1993*
P
521 562 765 482 1.019 820 678 260 752 562 195 1.768 792
M
P
2
BahaBa Indonesia
3 4
Bahasa Inggris Hatemtika I P A IPS
5 6 7
Bahasa Sunda Agama
8 9 10
PSPB
Orkes/Penjas & Kes. Ketrampilan BP/BK Muatan Lokal
12 13 14 15
Kerajinan &Kesenian 9.600
Jumlah
* Kurikulum 1984
1994**
Jml.Kekurangan 771
250 749 749 749 749 749
250
1.311 1.514 1.231 1.768 1.569 678 510 752 812 195 1.768 1.541 250
5.494
15.094
250
250
749
** Kurikulum 1994
Suaber : Tia Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun Propinsi Jawa Barat 1994/95.
Dalam
tabel tersebut dapat dilihat jualah guru
yang
ada, guru yang dibutuhkan, kekurangan guru, dan guru
yang
lebih.
Perhitungan
kebutuhan
guru
tersebut
didasarkan
kepada perhitungan kebutuhann guru secara ideal, yaitu: a. Guru mengajar dengan latar belakang/kualifikasi
pendi-
dik-an yang sesuai.
b. Setiap
guru mengajar 18 jam per minggu
Kurikulum 1994.
sesuai
dengan
13
Hasil
penelittan
Pelaksanaan
Tingkat
Wajar
pendahuluan
Dikdas
9 tahun
tentang
di
Koordinasi
Kabupaten
II Bandung, baik selama perintisan
Daerah
aaupun
dalam
pelaksanaannya setelah dicanangkan oleh Pemerintah. Luas
dengan
Kabupaten
jumlahpenduduk
kepadatan kepadatan penduduk orang. tahun
Wilayah
penduduk penduduk usia
Bandung
sebanyak
30.207,93
3.442.261
jiwa,
tertinggi 15.437 jiwa per rata-rata 260 jiwa
pendidikan
dasar
per
7-15
serta
km2 dan
km .
Jumlah
sebanyak
Perinciannya adalah 471.458 orang anak dan
hektar
257.111 orang anak usia 13-15
728.569
usia
tahun
7-12
(Laporan
Kandepdikbud Kabupaten Bandung, 22 Nopember 1994).
Program Wajar Dikdas 6 Tahun di Kabupaten Daerah
II Bandung yang dicanangkan pada tanggal 2 mai 1984 aeaberikan hasil yang memuaskan. Angka partisipasi
duk
pada kelompok
usia 7-12 tahun di SD telah
99,37%
dari jumlah total penduduk. Tim
Dikdas
tingkat
berhasil
Kabupaten
aeningkatkan
SLTP/sederjat
dari
Daerah Tk.
angka
81,46%
transisi
pada
tahun
telah pendu
menacapai
Koordinasi
II
Wajar
Bandung dari
Tk.
SD/MI
1993/94
telah ke
aenjadi
84,44% untuk tahun 1994/95 dengan rincian sebagai berikut - Jumlah lulusan SD/MI tahun 1993/94
= 79.442 orang
- Jumlah melanjutkan ke SLTP/sederajat - Jalur sekolah
= 56.458 (71,67%)
- Jalur luar sekolah
=
7.651
(9,63%)
- Luar Kabupaten Bandung =
2.798
(3,52%)
Jumlah
66.907 (84,22%)
14
Kondisi
Wajar Dikdas 9 Tahun 1993/1994 di
Kabupaten
Daerah Tingkat II Bandung secara garis besar terdiri dari
Wajar Dikdas tingkat SD dan SLTP. Prograa Wajar Dikdas SD bagi keloapok usia 7-12 tahun yang dicanangkan pada tang gal 2 Mai 1984 saapai pada tahun 1998 telah aeaberikan hasilnya dengan aeningkatnya angka partisipasi penduduk usia 7-12 tahun di SD/MI pada akhir tahun ajaran 1993/1994
telah aencapai 99,37% dari jualah penduduk usia 7-12 tahun
sebanyak 471.459 orang. Dalaa perintisan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah
berha
sil aeningkatkan angka aelanjutkan lulusan SD/MI ke SLTP/sederajat dari 65,98% tahun 1992/1993 aenjadi 69,89%, pada tahun 1993/1994 dan 84,22% pada tahun 1994/1995 ( Tia Koordinasi
Wajar
Dikdas
9 Tahun
Kabupaten
Bandung
1993/1994 dan 1994/1995).
Jualah penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten
Daerah
Tingkat II Bandang sebanyak 253.723 orang, jualah penduduk yang berada di SLTP/MTs sebanyak 126.417 orang, Jualah penduduk usia 13-15 tahun yang berada di SLTP/MTs sebanyak 88.479 orang, jualah penduduk usia 13-15 yang berada SD/MI sebanyak 29.717 orang, jualah penduduk 13-15 tahun
yang
berada di SLTA sebanyak 3.214 orang, dan yang aenigikuti
prograa paket B sebanyak 4.940. Untuk aengetahui angka pertisipasi penduduk usia 13-15 tahun di SLTP/MTs dapat dilihat di bawah ini.
15
a. Angka Partisipasi Kasar (Ner)
1) Julah penduduk usia 13-15 tahun
= 253.723 orang
2) Jualah siswa SLTP/MTs
= 126.417 orang
126.417
GER SLTP/MTs
x 100
= 49,82 %
253.723
b. Angka Pertisiupasi Murni (Ner)
1) Jumlah penduduk usia 13-15 tahun
= 253.723 orang
2) Jualah siswa usia 13-15 tahun SLTP/MTs= 88.479 orang 88.479
— x 100
NER SLTP/MTs
= 34,87 %
253.723
Jualah
ruangan
belajar untuk SLTP/MTs untuk
tahun
1993/1994 sebanyak 2556 ruangan. Bila dilihat jualah penduduk usia 13-15 tahun dan rasio perbandingan kelas tingkat Nasioanl 1:40, maka ruangan kelas yang dibutuhkan untuk menampung penduduk usia 13-15 tahun tersebut sebany
ak
6343
ruangan. Ini berarti bahwa di
Kabupaten
Daerah
Tingkat II Bandung masih kekurangan ruangan kelas sebanyak 3787 buah.
Keadaan guru SLTP/MTs pada tahun 1993/1994 di Kabupa
ten DT. II Bandung dapat dilihat dalaa tabel di bawah ini.
16
KEADAAN GURU TAHUN 1993/1994 DI KABUPATEN BANDUNG No 1
Bidang Studi
A
B
K
PMP
148 282 201 314 317 275 140 274
146 342 245 348 353 342 146 168
60 44 35 36 67 6
Bahasa Indonesia Bahasa Ingris
2
3 4 5
Matiaatika IPA IPS
6 7 8 9 10 11
Agaaa
Penjas-kes Ketraapilan Kesenian/Keraj inan Muatan Lokal BP/BK
12
—
L 2
-
~
w
"~
•"
106
•* ~
Jualah
247 175 127
161 347 405
170 278
2.500
3.002
697
86
*"
•"
144
A Jualah Guru yang ada
B. Jualah Guru yang dibutuhkan
K. Kekurangan Guru
L. Kelebihan guru
Suaber: TKW 9 tahun Kabupaten
D.T II Bandung 1994/95.
Dalaa Peraturan Peaerintah No. 39 tahun 1992 terdapat
beberapa
butir
peranserta aasyarakat dalaa peabangunan
pendidikan yang aeliputi: pendirian seaua jalur dan jenis pendidikan, baik dalaa sekolah aaupun di luar. Pendidikan di dalaa
sekolah tingkat SD, pendirian SD, MI, SD
kecil,
SD kelas jarak jauh. Tingkat SLTP aendirikan SMP, MTs, SMP terbuka, SMP Kecil, SMP Kelas Jarak Jauh. Pendidikan Dasar
yang dapat dilakukan aasyarakat aelalui pendidikan luar sekolah
baik tingkat SD aaupun tingkat SLTP antara
lain
penyediaan teapat-teapat belajar, kursus-kursus dan pro graa paket A dan B serta Pondok Pesantren.
Peranserta aasyarakat tersebut dapat dilakukan dengan
aeaberikan bantuan
tenaga kependidikan untuk pelaksanaan
prograa pendidikan dan pengajaran, bimbingan dan latihan bagi peserta didik. Memberikan bantuan tenaga ahli untuk
17
aelaksanakan
kegiatan
belajar
aengajar
dan
penelitian
serta pengeabangan ilau pengetahuan. Mendirikan dan aenye-
lenggarakan prograa pendidikan yang belua diselenggarakan oleh
Peaerintah
peabangunan
untuk aenunjang pendidikan
dan
nasional, dapat aengadakan forua
program
koaunikasi,
konsultasi, dan kerja sama antar penyelenggara
pendidikan
yang bersangkutan (PP No. 39).
Koordinasi
antar
Wajar Dikdas aeafokuskan pada
instansi
dalaa penuntasan Wajar
koordinasi
Dikdas
9
tahun,
yaitu pada pendidikan tingkat SLTP. Masalah yang dihadapi oleh Tia Koordinasi adalah bagaimana caranya
peran
aeaobilisasi
serta aasyarakat dalaa rangka aengatasi
masalah
yang
dihadapi
dalaa
aasalah-
rangka aenuntaskan
Wajar
Dikdas 9 tahun.
Masalah Wajar Dikdas tingkat SLTP adalah
pertumbuhan
enrolment yang tinggi, penyediaan gedung/ruangan
pengadaan
guru,
jenis pendidikan, dan
belajar,
geografis,
transportasi. Penyediaan sarana belajar mengajar
serta
di dalam
kelas yang sesuai dengan tuntutan, jenjang, dan jenis pen
didikan
yang bervariasi juga aerupakan aasalah bagi
Koordinasi. Bagaimana caranya memberikan kesadaran
orang
tua murid agar merasa terpanggil
Tia
kepada
untuk aendorong
anak-anaknya agar melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP. B.
FOKUS MASALAH
Dari latar belakang aasalah tersebut di atas terlihat
aasalah pokok yang dihadapi dalaa penuntasan Wajar 9 tahun adalah: Bagaimana Tim Koordinasi Dikdas
Dikdas 9 Tahun
18
mengatasi
kekurangan gedung/ruangan belajar untuk
pung
lulusan SD/MI yang belum dapat ditampung
yang
sudah ada? Bagaimana Tim Koordinasi mengatasi
rangan
guru
dalam rangka menampung anak
menam
oleh
SLTP keku
lulusan
SD/MI?
Bagaimana Tim Koordinasi mengatasi kekurangan sarana dan prasarana belajar mengajar dalam kelas? Apa saja usaha Tim Koordinasi
untuk
menanggulangi
kekurangan
dana
dalam
penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun bagi anak-anak yang kurang beruntung karena miskin, terpencil/tertinggal,
masyarakat
perahu, anak dari keluarga tuna susila, kekurangan tian
perha-
orang tua, dan penyandang caoat. Bagaimana pula
Koordinasi aerasa
meaotivasi
kesadaran
orang
terpanggil untuk aeaotivassi
berkewajiban
tua
aurid
anak-anaknya
Tim agar
merasa
untuk aengikuti pendidikan ainiaal 9 tahun.
Bagaiaana Tia Koordinasi departeaen, leabaga peaerintah, dan badan swasta lainnya agar aeapunyai kesadaran
sendiri
untuk
Dikdas,
ikut berpartisipasi dalaa penuntasan Wajar
baik dalaa bentuk tindakan maupun perbuatan. C.
TUJUAN PENELITIAN
1. Tujuan Uaua
Tujuan uaua penelitian ini adalah untuk
aengindenti-
fikasi, aendeskripsikan, dan aenganalisi pelaksanaan koor dinasi Wajar Dikdass 9 tahun sehingga dapat diteaukan per-
aasalahan
yang
mendukung dan haabatan dalaa
pelaksanaan
Wajar Dikdas 9 tahun, dan berusaha aencari keaungkinan pe aecahan
aassalah yang
pendidikan dasar.
dihadapi dalaa
rangka
peaerataan
19
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk aendeskripsikan dan aenganalisis:
a. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dalaa penuntasaan Wajar Dikdas 9 tahun untuk aengatasi kekuran gan sarana dan prasarana di Propinsi Jawa Barat; b. Bentuk-bentuk organisasi tia koordinasi untuk aenaapung anak usia sekolah dalaa rangka penuntasan Wajar Dikdas 9
tahun;
c. Tanggung jawab aasing-aasing instansi yang terkait untuk aeaotivasi aasyarakat agar dengan kesandaran senditi ikut berpatisipasi dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun;
d. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Tim Koordinasi. dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun;
e. Cara-cara yang ditempuh Tim Koordinasi dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun.
Setelah mengindentifikasi dan menganalisis tujuan (1)
sampai dengan tujuan (5) di atas, tujuan utama penelitian ini adalah meruauskan suatu pola pelaksanaan koordinasi antarinstansi terkait dalam pengelolaan Wajar Dikdas 9 tahun di maBa yang akan datang. D. PERTANYAAN PENELITIAN
Berdasarkan uraian peraasalahan dan tujuan penelitian
yang diajukan di atas, aaka untuk aencapai tujuan tersebut diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaiaana cara Tia Koordinasi untuk aengatssi kekuran
gan sarana dan prasaran dalam rangka penuntasan Wajar
20
Dikdas 9 tahun?
2. Bagaimana Tim Koordinasi Wajar Dikdas 9 tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menampung anak-anak
kurang
aaapu?
3. Apa tanggung jawab aasing-aasing instansi terkait untuk aeaotivasi
aasyarakat
agar
aerasa
terpanggil
ikut
berparrtisipasi dalaa penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun? 4. Faktor apa saja yang aenghaabat pelaksanaan
koordinasi
antar instasi dalaa penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun
di
Propinsi Jawa Barat?
5. Bagaiaana cara peaecahan aasalah-aasalah yang dihadapi Tia Koordinasi Wajar Dikdas 9 Tahun yang diteauinya
di
lapangan?
E. KEGUNAAH HASIL PENELITIAN
Penelitian ini beruBaha aengkaji secara aendalaa ten
tang
koordinasi antar instansi terkait
dalaa
penuntasan
Wajar Dikdas 9 tahun dalaa rangka aencari alternatif pola yang
aungkin
dikeabangkan untuk aasa yang
akan
datang.
Oleh karena itu, hasil penelitian ini secara teoritis
harapkan
bagi
dapat
aengungkapkan inforaasi
yang
di-
beraanfaat
pengeabangan ilau pendidikan dan spesialisasi
nistrasi pendidikan pada khususnya, terutaaa dalaa
adai bidang
pengelolaan lembaga pendidikan formal. F.
RUANG LINGKUP PENELITIAN
Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan koordina
si antar instansi terkait dalaa penuntasan Wajar DikdaB
9
tahun di Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan studi kasus di
21
Kabupaten
Daerah Tingkat II Bandung. Kegiatan
diaaksud
terkait
adalah koordinasi yang
dilakukan
koordinasi
antarinstansi
dalaa penuntasan Waja Dikdas 9 tahun
di
daerah,
yang dapat disebut sebagai bagian dari jajaran pengelolaan subsistea pendidikan nasional.
Dalaa
konteks
seperti di atas,
instansi
pengelola
pendidikan dasar 9 tahun di Propinsi Jawa Barat adalah: Departeaen Dalaa Negeri (Asisten Bidang Kesra), Kantor Wilayah Departeaen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wila yah Departeaen Agaaa, Kantor Wilayah Departeaen Keuangan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Seaua kebijaksanaan penyelenggaraan pengelolaan koor
dinasi penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun ditetapkan oleh Tia Koordinasi
uaua
tingkat propinsi. Jadi, penelitian ini
aeneliti
pelaksanaan
koordinasi
secara
penuntasan
Dikdas 9 tahun pada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
naaun
secara
khusus aeneliti bagaiaana
Wajar Barat,
penerapannya
di
lapangan dengan studi kasus di Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung.
Pada dasarnya seaua kebijaksanaan penyelengaraan pen
didikan
dasar akan berauara pada tingkat institusi
lah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha
seko
aendeskrip-
sikan dan aenganalisis dampak pelaksanaan koordinasi dalam praktek pengelolaan lembaga sekolah itu sendiri. Uraian
bahwa
ruang
tersebut
di atas memberikan
lingkup penelitian ini
dapat
bentuk bagan seperti di halaaan berikut:
suatu
gaabaran
dibuat
dalam
22
ALUR KOORDINASI WAJAR DIKDAS 9 TAHUN GBHN
INPRES NO.l TH 94 i
1
WAJAR
_L
r->
MEN DIKBUD
MENKO KESRA T
INSTANSI TERKAIT j_
MASALAH
->
GUBERNUR
KAWIL DIKBUD
- -
-GEOGRAFI
I
-GURU/TUTOR INSTANSI TERKAIT
-DAYA TAMPUNG -LAHAN UGB -EKONOMI
-APK/APM
KOORDINASI
PELAKSANAAN ->
KANDEP DIKBUD
BUPATI
-KESADARAN -PERSEPSI
TUGAS/FUNGSI
->
ORGANISASI HAMBATAN PBMECAHAN MASALAHH
INSTANSI TERKAIT
->
TT
KANDEP DIKBUDCAM
CAMAT
L -J
~I
INSTANSI TERKAIT
KEP.
DESA - - - Kep.SMP
x
INSTANSI TERKAIT
PEMERATAAN KUALITAS EFISIENSI = GARIS KOMANDO
= GARIS KOORDINASI
Kep.SD
