VOLUME V NOMOR 5 EDISI MEI Source :www.anrcg.com INTEGRASI DATABASE PENDIDIKAN DAN DATABASE KETENAGAKERJAAN

VOLUME V

NOMOR 5

EDISI MEI 2015

www.ekon.go.id

Source :www.anrcg.com

INTEGRASI DATABASE PENDIDIKAN DAN DATABASE KETENAGAKERJAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

VOLUME VI | NOMOR 5 | EDISI MEI 2015

03

Editorial

Koordinasi Kebijakan Ekonomi 04 PEMBINA: Menteri Koordinator Bidang perekonomian

Did You Know? 06

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

09

Arah Pengembangan Database Pendidikan

11

Database Ketenagakerjaan Indonesia

Resensi Buku 13

KOORDINATOR:

14

EDITOR: Edi Prio Pambudi Puji Gunawan Ratih Purbasari Kania

ANALIS:

Habibie Tak Boleh Lelah dan Kalah

Ketenagakerjaan

Bobby Hamzar Rafinus

Strategi dan Kesiapan Daerah Kantong TKI Merespon Kebijakan Moratorium

Ekonomi Domestik 17

Outlook Ekonomi Triwulan I 2015

Kegiatan Menko

Sri Purwanti, Hesti Wahyudi Surasmono Susiyanti, Trias Melia, Desi Maola Ayu Saputri,

KONTRIBUTOR:

02

E-commerce

Laporan Utama

PENGARAH:

FISIP UI

Menanti Ekfektivitas LTV

21

Kerjasama Indonesia dan Iran dalam Bidang Ekonomi dan Perdagangan

BUMN 23

Revaluasi Aset BUMN

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME V NOMOR 5 EDISI mei 2015

EDITORIAL APBN 2015 yang sebelumnya telah dikeluarkan bisa dikatakan lebih bersifat baseline dan disusun dimasa transisi pemerintahan. Adalah suatu yang lumrah jika kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengakomodasi RPJMN-2015-2019, RKP 2015 maupun visi misi Presiden terpilih. Tahun 2015 merupakan momentum yang sangat penting bagi Pemerintah baru untuk melakukan terobosan di bidang fiskal guna mendukung APBN yang lebih sehat dan berkualitas Hal ini tercermin dalam APBNP 2015, dimana terdapat peningkatan target penerimaan perpajakan sebesar 29,9% dari realisasi 2014. Upaya menjadikan penerimaan perpajakan sebagai sumber pendanaan utama dapat meminimalkan resiko keuangan dan lebih memudahkan Pemerintah dalam melakukan mitigasi resiko maupun dalam hal pengaturan penggunaannya. Dari sisi belanja negara, Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan November tahun 2014, dan penerapan subsidi tetap di awal tahun 2015. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ruang fiskal cukup untuk membiayai program-program yang lebih produktif, dan meminimalkan kerentanan fiskal dari fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar. Secara umum, terdapat beberapa pokok perubahan yang diusulkan dalam APBN-P 2015 : 1. Penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan kondisi perekonomian terkini 2. Optimalisasi penerimaan pajak non-migas dan cukai untuk mengompensasi penurunan PNBP akibat penurunan harga minyak dunia. 3. Perubahan belanja pemerintah pusat mempertimbangkan pengalihan subsidi energi kepada program-program prioritas yang lebih produktif. belanja pemerintah juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas visi dan misi Presiden, yang meliputi: dukungan sektor pendorong pertumbuhan seperti pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri; pemenuhan kewajiban dasar; pengurangan kesenjangan antar kelas pendapatan dan antar wilayah; dan pembangunan infrastruktur konektivitas. 4. Peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. 5. Penurunan defisit APBNP 2015 menjadi 1,90% terhadap PDB dalam rangka Pengendalian defisit dalam batas aman. Hal ini dilakukan sekaligus tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, Pemerintah harus terus berkomitmen menjaga defisit kumulatif APBN dan APBD dibawah ambang batas 3,0 % terhadap PDB sesuai dengan amanah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


03

KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI

LTV bukanlah kebijakan baru yang diambil BI. Pada tahun 2012 lalu, BI juga mengeluarkan

Menanti Efektifitas LTV

peraturan serupa pada sektor properti yang

Oleh Susiyanti

Jika pada 2012 rasio LTV mencapai 30- 40

kemudian disempurnakan setahun kemudian. Namun, dalam kebijakan baru yang diambil BI, bersaran rasio LTV yang diberlakukan lebih tinggi. persen. Maka aturan LTV yang baru, kredit kepemilikan

(KPR)

atau

kredit

Bank Indonesia kembali menerbitkan aturan baru terkait rasio loan to value (LTV) untuk

berjenjang mulai dari 70 hinga 90 persen untuk

pembiayaan properti dan uang muka kendaraan

tipe dan kepemilikan rumah. Kebijakan LTV juga

bermotor. Penerbitan rasio LTV memang bukan

diberlakukan pada kredit kendaraan bermotor

yang pertama kali dilakukan Bank Indonesia (BI).

yang turun dibanding 2012. Kebijakan LTV pada

Namun, sebenarnya apa yang diinginkan BI

2015 memberi kelonggaran sebesar 25 persen

dalam penerbitan kebijakan LTV kali ini.

untuk kendaraan roda empat dan diatasnya.

Aturan baru terkait LTV pada pembiayaan

Sementara untuk kredit kendaraan bermotor

properti dan kendaraan bermotor tertuang

roda dua LTV yang diberlakukan adalah 20

dalam

persen.

Peraturan

Bank

Indonesia

No.17/10/PBI/2015 yang akan mulai berlaku

Menurut Andry Asmoro, Ekonom dari mandiri

pada bulan Juni 2015. BI beralasan penerbitan

sekuritas, meskipun dampaknya tidak akan

aturan baru LTV

dalam rangka menjaga

langsung terasa, kebijakan pelonggaran LTV

pertumbuhan perekonomian nasional agar tetap

akan berperangauh pada setidaknya 100 sektor

berada

turunan dari sektor properti yang menjadi fokus

pada

momentum

positif.

Direktur

Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Yati

dalam

Kurniati menyatakan bahwa pelonggaran LTV

pemerintah.

juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan

Sektor-sektor seperti sektor konstruksi dan

kredit dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu.

kebijakan

LTV

yang

dikeluarkan

pengembang akan terkena dampak langsung dari relaksasi LTV yang akan diikuti dengan

Secara umum LTV merupakan sebuah dasar atau

penyerapan tenaga kerja karena disebabkan

metode yang digunakan untuk menentukan

banyaknya

seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan

pembangunan

kepada debitur berdasarkan aset yang dijadikan

distribusi bahan bangunan pun akan meningkat,

jaminan. Kebijakan LTV diperlukan dalam upaya

seiring

meningkatkan

proyek. Belum lagi, sektor kerajinan perabot

dengan

pembiayaan

mendorong

perekonomian

proyek

dari

perumahan.

dengan

permintaan Produsen

meningkatnya

dan

permintaan

fungsi

rumah tangga dan perlengkapan kerajinan

intermediasi perbankan. Salah satunya melalui

pembangunan gedung yang juga akan terkena

kelonggaran

dampak dari sektor properti yang berkembang.

dalam

berjalannya penentuan

perkreditan.

Penekannnya diantaranya pada sektor properti dan kendaraan bermotor.

04

rumah

kepemilikan rumah susun (KPRS) dikenakan LTV

Penyediaan kemudahan

infrastruktur dalam


termasuk

perizinan

jaminan

baik

oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi salah program yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan BI tersebut. Selain itu, pemberian intensif bagi industri-industri kerajinan dan perlengkapan rumah tangga, juga perlu dilakukan. Sebab industri ini termasuk salah satu yang akan mendapat dampak dari kebijakan LTV.

PBI Nomor 17/10/PBI/2015 telah memberikan kelonggaran dalam rangka untuk mendorong perlambatan pertumbuhan kredit perbankan. Dengan

relaksasi

terhadap

kebijakan

LTV

tersebut, diharapkan kredit perbankan secara nasional akan tumbuh di tengah perlambatan ekonomi nasional dan diperkirakan pembiayaan KPR akan tumbuh sekitar 10-15 persen hingga

Efektitas

akhir 2015.

Kebijakan LTV mulai diberlakukan pada Juni

Seberapa besar efektivitas kebijakan LTV ini

2012 dan kemudian dilanjutkan pada September

sebenarnya

2013 hingga Mei 2015, BI kembali merilis

pertumbuhan

kebijakan ini kembali. Pada dasarnya, beberapa

kebijakan LTV ini kredit dapat tumbuh dari 11%

negara dengan perekonomian yang sedang

menjadi 12% maka bisa dianggap kebijakan

berkembang telah berhasil menerapkan LTV

relaksasi LTV ini sudah berhasil.

seperti malaysia dan Hongkong. Selanjutnya

Efektifitas dari perubahan kebijakan LTV juga

bagaimana efektifitas kebijakan LTV ini di

dipertanyakan

Indonesia?

perbankan. Salah satunya

Secara

umum,

kebijakan

LTV

yang

mulai

Tabungan

dapat

dilihat

kredit.

Jika

oleh

Negara

dari

peningkatan

dengan

sejumlah

adanya

kalangan

Ekonom PT Bank

(Persero)

Tbk

Agustinus

terapkan sejak 2012 tersebut sesuai dengan

Prasetyantoko yang menyatakan bahwa dampak

tujuannya.

pelonggran LTV dirasakan tidak akan terlalu

Kebijakan

memperlambat

telah

berhasil kredit

signifikan.

Hal

perbankan nasional. Pertumbuhan kredit bank

kebijakan

Bank

umum kepada rumah tangga untuk kepemilikan

berbarengan

rumah tinggal, ruko atau rukan, flat atau

Keuangan menurunkan batas minimal harga

apartemen, serta kendaraan bermotor melambat

properti mewah yang terkena pajak penghasilan

dari 33,18 persen pada Juni 2012 menjadi 12,28

(PPh). Kebijakan perpajakan yang baru tersebut

persen

pada

laju

LTV

pertumbuhan

Desember

2012.

ini

disebabkan

Indonesia

dengan

perubahan

(BI)

tersebut

keputusan

Menteri

Kemudian

kontradiktif dengan rencana BI melonggarkan

penerapan LTV tahap kedua juga berdampak

batas minimal rasio agunan terhadap harga jual

terhadap perlambatan pertumbuhan kredit dari

atau loan to value (LTV). Akibatnya efektivitas

22,97 persen pada September 2013 menjadi

dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan

20,66 persen pada Maret 2014.

ekonomi

tidak


akan

terlihat.

05

DID YOU KNOW?

E-COMMERCE oleh Desi Maola Ayu Saputri

Definisi transaksi elektronik dirumuskan dari terminologi Electronic Commerce (E-Commerce) atau mengarah pada perniagaan/perdagangan. RUU ITE tidak mendefinisikan e-commerce secara jelas, hanya dalam penjelasan disebutkan: “ …transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu”. Electronic Commerce adalah kemampuan untuk membentuk

transaksi

bisnis

yang

meliputi

pertukaran barang dan jasa di antara dua pelaku bisnis dengan menggunakan peralatan dan teknologi elektronika (Indonesian Information Society Initiative, UGM).

Foto: www.innovativebyte.com

Menurut RUU ITE Pasal 1 angka 10, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum dilakukan jaringan

dengan

menggunakan

komputer

Transaksi

secara

atau

media

elektronik,

yang

komputer, elektronik.

pada

dasarnya

adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang

dilakukan

secara

elektronik

dengan

memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan

komputer

dengan

sistem

komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet. Dalam penjelasan RUU ITE disebutkan transaksi elektronik

dipandang

sebagai

bagian

dari

perikatan para pihak (Pasal 1233 KUHPerdata). Transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis

dan

mekanisme

dalam

melakukan

hubungan hukum secara elektronik itu sendiri yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, dan lelang.

06

Dalam perspektif yuridis, makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak,

bukan perbuatan hukumnya

secara formil. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan perikatan

tetap

hukum

mengenai

mengikat walaupun

terjadi

perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi. Pihak Dalam Transaksi Elektronik Melibatkan tiga pelaku / pihak yang berbeda : 1.

Perusahaan ("business"),

2.

Konsumen ("consumer"),

3.

Pemerintah ("public administration").

Upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap tindakan melawan hukum menurut Undang-Undang: 1.

RUU Tindak Pidana TI

2.

RUU ITE

3.

RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN VOLUME VI NOMOR 5 EDISI APRIL 2015

4.

UU Perlindungan Konsumen

jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs

5.

UU Telekomunikasi

yang disediakan oleh penyelenggara Classified

6.

UU No.12 / 2002 tentang Hak Cipta

Ads. Kemudian pengiklan membayar sejumlah

7.

UU No.14 / 2001 tentang Paten

uang

8.

UU No.15 / 2001 tentang Merek

penyelenggara Classified Ads yang merupakan

9.

UU Money Laundring

objek PPh dan PPN.

10. UU Kedokteran

sebagai

biaya

transaksi

kepada

Model transaksi elektronik ketiga yaitu Daily

11. UU Penyiaran

Deals, mirip dengan Online Marketplace, tetapi

Kementerian Perdagangan menyatakan akan

alat

menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang

voucher. Model terakhir adalah Online Retail

mengatur

dimana kegiatan menjual barang dan/atau jasa

regulasi

perdagangan

secara

pembayaran

yang

yang

secara elektronik adalah segala bentuk transaksi

penyelenggara Online Retail kepada pembeli di

bisnis yang menggunakan teknologi informasi

situs Online Retail.

dan komunikasi. Seiring perkembangan waktu,

Dalam keempat model transaksi e-commerce ini,

definisi e-commerce menjadi meluas.

ada pembayaran imbalan atau penghasilan

Saat ini, e-commerce diartikan tidak hanya

karena

semata,

dan tetapi

pembelian juga

melalui

mencakup

internet pelayanan

pelanggan online dan pertukaran dokumen bisnis. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memetakan empat model transaksi e-commerce, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals dan Online Retail. Online

Marketplace

adalah

kegiatan

menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet dengan merchant yang menjual barang dan/atau jasa. Dalam model transaksi ini, ada imbalan dalam bentuk biaya sewa atau biaya pendaftaran dan/atau

tas

waktu

jasa

penyediaan

memajang

iklan

tempat barang

dan/atau jasa dan melakukan penjualan di toko internet melalui internet. Selain itu, ada sejumlah uang yang dibayarkan oleh Online Marketplace Merchant ke penyelenggara Online Marketplace sebagai komisi atas jasa perantara pembayaran atas penjualan barang dan/atau jasa. Model transaksi e-commerce Classified Ads

secara

jual-beli

langsung

berupa

elektronik (e-commerce). Definisi perdagangan

penjualan

dilakukan

digunakan

barang/atau

jasa

oleh

yang

merupakan objek pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dikenakan pajak menurut aturan perpajakan yang berlaku. Namun, transaksi e-commerce seringkali tidak sesederhana seperti pada model yang disebutkan tadi. Setidaknya, akan terjadi kondisi dimana transaksi e-commerce akan sulit dikenakan pajaknya. Kondisi pertama adalah transaksi melalui e-commerce menembus batas geografis

antar

negara

(borderless).

Kedua,

bentuk barang atau jasa yang diperjualbelikan dapat berformat digital seperti piranti lunak komputer, musik, majalah atau lainnya. Transaksi fisik bisa tidak diperlukan lagi dan digantikan dengan perpindahan bentuk digital saja. Ketiga, transaksi e-commerce terjadi begitu cepat di seluruh dunia dalam waktu singkat. Oleh karena itu,

tantangan

transaksi membuat

dalam

e-commerce aturan

mengenakan adalah

khusus

pajak

bagaimana

yang

mampu

menangkap potensi pajak atas transaksi ecommerce dengan kondisi-kondisi tadi.

adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang iklan barang dan/atau

Sumber : Kementerian Keuangan


07

LAPORAN UTAMA Arah pengembangan database pendidikan

Database ketenagakerjaan indonesia


LAPORAN UTAMA

ARAH PENGEMBANGAN DATABASE PENDIDIKAN Wawancara dengan Dr. Ing. Ir. Yul Yunazwin Nazaruddin, Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Puji Gunawan dan Trias Melia

Hingga saat ini, informasi apa saja yang tercakup dalam database pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Bapak kelola? Informasi yang ada di dalam database pendidikan kami mencakup data siswa (NIK, nilai rapor, nilai ujian, data orang tua, alamat) dimana setiap siswa diberikan unique number yang akan terus digunakan hingga perguruan tinggi untuk mempermudah proses tracing. Selain itu, terdapat informasi sekolah (data spasial, fasilitas sekolah), data guru (jumlah jam mengajar, lokasi mengajar, siswa yang diajar, gaji, tunjangan). Penjaringan data dilakukan dengan sistem pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bersifat relasional dan longitudinal yang mencakup 3 entitas data pokok yaitu satuan pendidikan, tenaga kependidikan serta data peserta didik. Berapa Jumlah personel yang mengelola database pendidikan?Apakah pengelolaan database menggunakan data APBN atau bantuan luar negeri? Saat ini, jumlah personel pengelola database mencapai 50 orang. Database pendidikan kami kelola sendiri dengan menggunakan dana yang berasal dari APBN. Dana tersebut kami gunakan untuk mengelola data server sebesar 50 TB. Di dalam forum Lembaga Produktivitas Nasional tahun 2014 sempat terkemuka bahwa terdapat database yang terpisah dari tiap Direktorat Jenderal di Kemendikbud. Apakah sudah ada upaya untuk mengintegrasikan data? Saat ini, sesuai arahan Menteri, data-data di setiap direktorat dikonsentrasikan ke pusat data dan informasi. Bagaimanakah metodologi yang diterapkan dalam memperoleh data pendidikan? Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam perolehan data (misalnya instansi di daerah, jenis/level pendidikan)? Agar data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan terjaga kualitasnya, data disusun dalam tiga tahapan, yaitu tahap pengumpulan, tahap pengelolaan, dan tahap pendayagunaan (Gambar 2). Database pendidikan menyajikan informasi-informasi penting yang dapat digunakan dalam proses penyusunan kebijakan di bidang pendidikan. Apakah Bapak dapat memberi gambaran mengenai bagaimana database pendidikan berperan dalam proses perumusan kebijakan selama ini? Database yang telah diolah dan dianalisis digunakan untuk menyusun proyeksi (misal proyeksi jumlah sekolah yang dibutuhkan di tahun xxxx) dan data ini dipakai untuk menyusun RPJMN. Kendala apa saja yang ditemui dalam proses penyusunan database pendidikan? Beberapa kendala yang kami temui adalah kurangnya anggaran karena kami mengelola data pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga mengalami kesulitan untuk menjangkau sekolah-sekolah di wilayah yang sulit aksesnya.


09

Database Pendidikan yang ideal menurut Bapak? Negara mana yang bisa menjadi acuan yang baik untuk diterapkan di Indonesia Saat ini database pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah cukup kompetitif. Saingan kita di dunia adalah Cina, Rusia, Brazil, Amerika. Namun database kita masih belum ideal karena masih dibutuhkan verifikasi validasi Selain untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dalam penyusunan kebijakan, apakah database pendidikan bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat luas ? Database pendidikan juga digunakan untuk: (1) Pengembangan konsep e-monitoring di Kementerian, (2) Penyusunan profil pendidikan/indikator-indikator pendidikan, (3) Penyusunan proyeksi pendidikan, (4) Publikasi dan analisis, (5) Penyusunan konsep indeks kompetensi sekolah. Bagaimanakah arah pengembangan database pendidikan ke depan ? Di tahun 2015, terdapat tiga target pengelolaan dapodik: data berkualitas yang terintegrasi, pengembangan backbone ke daerah, dan pengembangan simpul-simpul Apakah saat ini sudah ada upaya integrasi data pendidikan dengan data lainnya? Menurut pendapat Bapak, apa saja potensi yang dapat dicapai jika database pendidikan dapat terintegrasi dengan database lainnya? Saat ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada upaya pengintegrasian data pendidikan dengan kebudayan. Menurut pendapat saya pribadi, database pendidikan memang sebaiknya diintergasikan dengan database ketenagakerjaan agar terlihat penyerapan tenaga kerja dan dapat diketahui kebutuhan sekolah. Contohnya, jika kita mengetahui demand di sektor kemaritiman meningkat, maka SMK Kemaritiman akan lebih diperhatikan.

10


LAPORAN UTAMA

DATABASE KETENAGAKERJAAN INDONESIA Wawancara dengan Bapak Edi Purnama, Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan oleh Puji Gunawan dan Trias Melia

Mengapa pengelolaan database ketenagakerjaan perlu untuk dilakukan? Database ketenagakerjaan mempunyai peran penting sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi, rencana dan program serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan baik lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, database ketenagakerjaan juga dibutuhkan sebagai bahan penyusunan kebijakan strategi, rencana dan program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan internasional, serta sebagai bahan penyusunan makalah, kegiatan penelitian/kajian ilmiah, dsb. Jenis data dan informasi apa sajakah yang dikelola di Kementerian Ketenagakerjaan? Hingga saat ini, jenis data dan informasi dikumpulkan dan dikategorikan berdasarkan masing-masing unit direktorat jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan. Data dan informasi tersebut mencakup data: a.

Ketenagakerjaan umum (penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja, pengangguran terbuka).

b. Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja (standar kompetensi kerja, lembaga pelatihan kerja, instruktur, tenaga pelatihan, jenis program dan peserta pelatihan, pemagangan, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP), produktivitas tenaga kerja). c.

Penempatan tenaga kerja (kesempatan kerja, pencari kerja terdaftar, calon TKI terdaftar, lowongan kerja terdaftar, lowongan kerja luar negeri yang terdaftar, lembaga penempatan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja terdaftar, penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Penggunaan tenaga kerja asing (PTKA), pegawai pengantar kerja).

d. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja (usaha mandiri, tenaga kerja mandiri, Tenaga Kerja Sarjana (TKS), perluasan kerja sistem padat karya, Teknologi Tepat Guna (TTG)). e.

Hubungan

industrial

(sarana

hubungan

industrial,

permasalahan

hubungan

industrial,

pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan), koperasi pekerja/buruh, pegawai teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hubungan kerja). f.

Pengawasan ketenagakerjaan (norma kerja dan jamsostek, norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja anak dan perempuan, penegakan hukum).

Bagaimanakah proses pengumpulan data dan informasi dilakukan? Proses pengumpulan data dilakukan dalam tiga lingkup, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Di lingkup nasional, pengelolaan data dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan (Pusdatinaker) yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Nasional serta berkoordinasi dengan unit teknis dan instansi terkait. Laporan data dan informasi di tingkat nasional disampaikan pada minggu ke-3 setiap bulan dari unit teknis di pusat kepada Kepala Pusdatinaker.


11

Pada lingkup provinsi, pengelolaan dilakukan oleh Sekretaris Dinas/Kepala Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kabupaten/kota/Provinsi serta mengoordinasikan unit teknis dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing. Laporan data disampaikan pada minggu ke-2 setiap bulan kepada Kepala Pusdatinaker dan ditembuskan kepada Sekretaris masing-masing Ditjen di Kementerian Ketenagakerjaan. Data dan informasi di tingkat kabupaten/kota dikelola oleh Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan. Data yang dikumpulkan kemudian dilaporkan pada minggu pertama setiap bulannya kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan ditembuskan kepada Kepala Pusdatinaker. Bagaimanakah dukungan Sumber Daya Manusia serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan? Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan di tingkat pusat saat ini didukung oleh 53 orang. Untuk penganggaran, selama ini penganggaran dirasa belum cukup memadai karena Pusdatinaker hanyalah unit pendukung (supporting unit) di Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan di daerah, terdapat beberapa daerah yang belum menganggarkan kegiatan pengelolaan data di dalam APBD akibat rendahnya kesadaran dan komitmen daerah atas pentingnya data. Apakah sudah ada upaya integrasi data ketenagakerjaan dengan data lainnya? Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses integrasi tersebut? Sinergi data dilakukan dengan BNP2TKI dalam mengelola data penempatan TKI dan BPS dalam pengelolaan data ketenagakerjaan umum, untuk menyajikan data sesuai format tabel yang telah diatur pada Permenakertrans No. 1 Tahun 2014. Selain itu, sedang dilaksanakan rangkaian koordinasi dengan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi dalam rangka link and match dunia pendidikan dan ketenagakerjaan. Dalam pengintegrasian data ketenagakerjaan, kendala yang dihadapi adalah masing-masing unit teknis memiliki aplikasi sendiri dalam pengumpulan dan pengelolaan data, sehingga data internal belum terintegrasi. Untuk dapat mengintegrasikan data di setiap unit teknis, saat ini sedang dibangun database ketenagakerjaan yang sudah dianggarkan di tahun 2015 dalam kegiatan pembangunan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu. Bagaimanakah arah pengembangan database ketenagakerjaan kedepannya? Untuk database internal, pengembangan dilakukan dengan integrasi database yang telah dibangun di masing-masing unit menjadi satu database yang dimanfaatkan semua unit di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

maupun

dinas

yang

membidangi

ketenagakerjaan

di

tingkat

provinsi

dan

kabupaten/kota. Selain itu, kami juga akan mensosialisasikan aplikasi yang telah dibangun atau dikembangkan untuk diimplementasikan oleh masing-masing unit sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kami juga saat ini pada prinsipnya siap untuk mengintegrasikan database ketenagakerjaan dengan database pendidikan dalam rangka link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan. Upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak Apindo dalam rangka link and match antara supply tenaga kerja (dunia pendidikan dan pelatihan) dan demand tenaga kerja (dunia usaha). Selain itu, kami juga kedepannya akan membentuk forum data yang beranggotakan unit data Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, BPS dan Apindo.

12


RESENSI BUKU

HABIBIE TAK BOLEH LELAH DAN KALAH oleh Melanthon Tumpal dan Tumpak Ferdinand

menceritakan kisah sukses Habibie dalam merancang dan menerbangkan pesawat buatan Indonesia N-250/Gatotkoco. Dengan latar belakangnya sebagai ilmuwan di bidang teknologi, Habibie mengabdikan dirinya untuk Indonesia dengan pembuktian lahirnya pesawat N-250. Sebuah pesawat terbang tercanggih buatan putra-putri Indonesia, dan kecanggihannya diperhitungkan oleh dunia. Penerbangan perdana pesawat N-250 pada 10 Agustus 1995 menjadi tonggak awal kebangkitan teknologi Indonesia yang diperingati sebagai hari Kebangkitan Teknologi Indonesia. Banyak buku yang mengulas tuntas seorang

Bagian kedua mengenai lima puluh gagasan

Bacharuddin Jusuf Habibie, baik mengenai

brilian Habibie untuk generasi muda Indonesia.

kehidupan pribadi maupun jejak pemikirannya.

Setiap gagasan diberikan penjelasan singkat,

Salah satunya adalah buku yang berjudul

jelas dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan.

“Habibie, Tak Boleh Lelah dan Kalah” karangan

Gagasan mencakup nasionalisme,

Fachmy Casofa. Buku ini menampilkan koleksi

pembangunan, cinta, keluarga dan cita-cita.

foto Habibie dan keluarganya, mulai dari Habibie kecil, remaja, hingga pada saat

Selain itu, terdapat pembahasan tentang riwayat

menjabat sebagai presiden. Ulasan mengenai

hidup Habibie, dari kisah Ayah dan Ibu Habibie,

kehidupan pribadi Habibie diceritakan secara

proses kelahiran Habibie, masa kecilnya, masa

garis besar.

remajanya hingga menikah dengan Ibu Ainun. Dengan membaca buku ini, pembaca bisa

Buku ini merupakan sebuah persembahan untuk

menikmati kisah hidup Habibie yang inspiratif.

generasi muda Indonesia. Ada pengejaran dan

Buku ini dilengkapi dengan foto-foto penuh

pembuktian cinta mulia. Ada semangat berkarya

kenangan yang menarik, bahasa yang sederhana

tanpa jeda. Ada semangat yang kadang patah,

dan layout yang menarik dengan ukuran dan

tetapi tak jarang juga tinggi menjulang. Ada

warna huruf dalam paragraf yang berbeda sesuai

kisah manis cinta sejati berbalut kesetiaan

dengan penekanan pada isi paragraph. Kisah

hingga ujung usia.

Habibie dan 50 gagasan briliannya memberikan semangat pada anak bangsa untuk belajar dan

Secara garis besar, buku ini ditulis dalam dua

berkarya dengan cerdas sebaik mungkin dalam

bagian yaitu: menerbangkan Indonesia melalui

menggapai mimpi.

N-250 dan 50 gagasan brilian. Bagian pertama


13

KETENAGAKERJAAN

STRATEGI DAN KESIAPAN DAERAH KANTONG TKI MERESPON KEBIJAKAN MORATORIUM

Grafik 1.1 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

oleh Susiyanti Sumber: BNP2TKI, 2015

Pemerintah akhirnya memberlakukan penghentian penempatan TKI secara permanen ke 21 negara di

Kebijakan moratorium TKI secara permanen

kawasan Timur Tengah.

Beragam kebijakanpun

dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri

disiapkan sebagai langkah antisipasi moratorium

Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015 yang

permanen ini.

ditandatangani pada 4 Mei 2015. Adapun ke-21 negara yang dimaksud dalam SK tersebut adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait,

Moratorium TKI pada sektor informal merupakan

Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir,

kebijakan diambil pemerintah sebagai solusi

Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan,

beragam persoalan di sektor tenaga kerja

Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman,

migran

dan Jordania.

ini.

Pemerintah

pernah

mengambil

kebijakan serupa pada tahun 2011. Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah jumlah TKI di sektor informal terus menurun dari tahun ke tahun,

sedangkan

TKI

di

sektor

formal

cenderung naik. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI),

jumlah

penempatan

Tenaga Kerja Indonesia tahun 2014 sebesar 429.872 orang, turun sebesar 16,07 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 512.168 orang. Dalam laporan yang dirilis BNP2TKI pada Januari 2015, disebutkan bahwa secara bertahap terjadi kenaikan persentase penempatan TKI formal. Pada tahun 2011 tercatat TKI formal 45 persen dan naik menjadi 58 persen di tahun 2014 (lihat Grafik 1.1).

14

merupakan incaran para tenaga kerja Indonesia untuk mengadu nasib. Misalnya, sepanjang 2014 Arab Saudi menempati urutan ketiga terbayak dalam penempatan TKI

Berdasarkan pada data Puslitfo Badan Nasional Indonesia

Kelompok 21 negara kawasan Timur Tengah ini

setelah Malaysia dan

Taiwan. Dalam sebuah keterangannya kepada media yang dikutip dari sejumah sumber, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menyebutkan kebijakan keras (hard policy) terpaksa diterapkan bagi

negara-negara

penerapan

budaya

Timur

Tengah

karena

atau

sistem

kafalah

(sponsorship) yang masih kental dimana hak privasi majikan lebih kuat daripada perjanjian kerja maupun peraturan ketenagakerjaan. Secara

umum,

Menaker

menilai

langkah

moratorium yang dilakukan secara permanen ini,


diperlukan pemerintah untuk membenahi sistem

keamanan di negara tersebut lebih baik dari

perlindungan para pekerja informal di luar

kawasan Timur Tengah.

negeri. Harapan ke depannya, tidak ada lagi TKI yang dihukum mati karena budaya negara

Pemberdayaan kantong TKI

setempat

tindakan

Saat moratorium pengiriman TKI di lakukan 2011

perlindungan terhadap para pekerja migran

lalu, mantan Menaker Muhaimin Iskandar saat

yang bekerja pada sektor domestik.

itu langsung mengintruksikan kepada dinas-

yang

mempersulit

dinas tenaga kerja di tingkat provinsi dan Perlu Sosialisasi Pasca

kabupaten kota untuk langsung membenahi

dikeluarkanya

kebijakan

moratorium

sistem

penempatan

dan

perlindungan

TKI.

secara permanen ini, pemerintah selanjutnya

Langkah ini diambil untuk mencegah kasus-

menyiapkan beragam program-program sebagai

kasus

tindak lanjut kebijakan tersebut. Sejumlah intansi

moratorium yang diambil pemerintah saat itu.

terkait seperti Departemen Luar Negeri dan

Slogan “Jangan berangkat sebelum siap” pun

BNP2TKI

akan

sosialisasi

dan

dilibatkan program

moratorium

permanen

melibatkan

dinas-dinas

kabupaten

maupun

dalam

kegiatan

antisipasi

dampak

ini.

Sosialiasi

sosial

tingkat

di

provinsi

juga tingkat untuk

menjangkau lebih dekat kantong-kantong TKI di Indonesia. Langkah sosialisasi yang diambil pemerintah utamanya dilakukan di 25 daerah yang menjadi kantong-kantong TKI seperti Lombok Timur (NTB), Indramayu (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah). Salah satu kantong TKI yang dikunjungi Menaker

Hanif

Dakiri

adalah

kabupaten

Indramayu, basis TKI di Jawa Barat. Pada 2014. Indramayu mengirim 22.521 TKI ke berbagai negara.

Sebagian

besar

TKI

yang

dikirim

merupakan pekerja di sektor informal. Dikutip dari situs berita BeritaSatu, Menaker Hanif Dakiri dalam kunjungannya ke Indramayu menegaskan moratorium bukanlah melanggar hak warga untuk bekerja. Kebijakan ini bertujuan penataan pekerja untuk sektor-sektor informal. Menaker menjelaskan bahwa kebijakan juga berlaku di negara-negara di kawasan Asia Pasifik, seperti Hongkong, Malaysia, Singapura dan

lainnya.

Meskipun

gaji

dan

jaminan

TKI

digulirkan

ilegal

dengan

sebagai

dampak

melibatkan

dari

dinas-dinas

tenaga kerja dan instansi-instansi terkait. Balai latihan kerja kemudian dioptimalkan untuk memberikan ketrampilan kepada masyarakat, terutama di daerah basis rekrutmen TKI di Indonesia. Berdasarkan data di BNP2TKI, tercatat 25 kabupaten pengirim TKI terbayak sepanjang 2014 diantaranya Kabupaten Lombok Timur sebanyak

29.510

orang,

Indramayu

25.521

orang, Cilacap 16.013 orang, Cirebon 15.786 orang, Lombok Tengah 14.109 orang, Cianjur 11.311 orang, Kendal 11.212 orang, Ponorogo 8.869 orang, Sukabumi 8.665 orang, Karawang 8.499 orang, Subang 8.357 orang, Brebes 8.216 orang, Malang 8.114 orang, Blitar 7.973 orang, Lampung Timur 7.582 orang, Lombok Barat 7.472

orang,

Banyuwangi

7.271

orang, Tulungagung 6.723 orang, Banyumas 5.642 orang, Tegal 5.576 orang, Majalengka 5.563 orang, Pati 5.267 orang, Madiun 5.185 orang, Kediri 4.570 orang, dan Jakarta Utara 3.955 orang. Sisanya, sebanyak 182,911 orang berasal dari dari daerah-daerah lain yang di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengurangi jumlah TKI yang ingin bekerja ke luar negeri terutama untuk


15

domestic worker, pemerintah saat itu melalui

untuk

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

penyiapan tenaga-tenaga kerja yang kompeten.

melakukan pemberdayaan terhadap 38 daerah

Seperti kesiapan yang ditunjukan dinas terkait di

basis TKI di Indonesia. Prioritas program pemerintah saat ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang seluasluasnya

untuk

mengantisipasi

dampak

moratorium ini. Pemberdayaan masyarakat di 38 kantong

TKI

dilakukan

melalui

penguatan

berbagai kegiatan dan program-program yang mendekatkan

pada

potensi daerah asal TKI,

yaitu Wira Usaha Baru, Teknologi Tepat Guna, Padat Karya Produktif, Desa Produktif, Mobil Terampil, Rumah Terampil, Program Link and Match

dengan

Kemendiknas,

peningkatan

peran perbankan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI dan pelayanan remitansi. Masyarakat diberikan berbagai jenis pelatihan untuk

meningkatkan

ketrampilan

sehingga

mereka dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri di tanah air. Jenis-jenis wirausaha yang dilakukan ayam, sapi

dan tata

bengkel

motor,

Hanif

Dakiri,

kepada

pengantin, tata

sablon

dan

meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja yang akan berangkat. Dikutip dari situs berita Tempo, Bangkalan, Madura, juga menunjukan kesiapan serupa. Selain terus melakukan sosialisasi di kantongkantong TKI di kabupaten tersebut, pembekalan keterampilan dan pemberdayaan perempuan juga

terus

dilakukan

melalui

tersedia,

terutama

bagi

pengetahuan

teknis, praktik

kerja

juga boga,

metode lapangan,

serta strategi pemasaran hasil usaha. Terkait kebijakan moratorium secara permanen 2015,

sejumlah

Pemerintah

daerah

menunjukan kesiapan mereka. Pasca kebijakan moratorium ini diberlakukan, dinas-dinas terkait di lingkup pemerintah daerah baik Provinsi maupun

Kabupaten/Kota

gencar

melakukan

sosialiasi hingga bekerjasama dengan instansi terkait di jajaran pemerintah daerah dan pusat

16

pekerja

menjahit, merias, tata boga dan lain sebagainya.

pemberian modal usaha, proses pendampingan

tahun

calon

perempuan. Keterampilan yang diberikan seperti

percetakan,

dengan

peningkatan

keterampilan kerja di balai latihan kerja yang

Pelatihan kewirausahaan yang dilakukan pihak dilakukan

sosial,

Indramayu mengatakan pihaknya terus berupaya

pengelasam konstruksi skala kecil, dan lainnya. Kemenakertrans

dinas

ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten

konveksi,

itu, ada

dan

Kabupaten Indramayu. Saat kunjungan Menaker

pelatihan

kambing, usaha rias

pemberdayaan

seperti budidaya

menjahit dan border. Selain pelatihan

mengupayakan


EKONOMI DOMESTIK

OUTLOOK EKONOMI TRIWULAN I 2015 oleh Hesti Wahyudi Surasmono

Produk Domestik Bruto Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 mengalami perlambatan sebesar 4,7% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,0% (yoy). Hal ini didorong lemahnya kinerja beberapa komponen permintaan domestik seperti konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah pada triwulan I 2015 tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya Konsumsi pemerintah tercatat sebesar 2,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2014 yang tumbuh sebesar 2,8% (yoy). Belum terealisasinya belanja pada beberapa kementerian dan lembaga pemerintah yang baru, serta terbatasnya belanja modal terkait dengan implementasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah mengakibatkan lemahnya kinerja konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi paling besar sebesar 55% terhadap PDB tumbuh sebesar 4,7%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2014 sebesar 4,9%. Dari komponen investasi, pertumbuhan tercatat sedikit lebih tinggi yang meningkat dari 4,3 (yoy) pada triwulan IV 2014 menjadi 4,4% (yoy) pada triwulan I 2015. Komponen ekspor meskipun masih negatif namun mengalami perbaikan dari sebesar -4,5% pada triwulan IV 2014 menjadi -0.5% di triwulan I 2015. Perbaikan kinerja ekspor juga diikuti oleh penurunan impor sebesar -2.2% pada triwulan I 2015 dibandingkan triwulan IV 2014 sebesar 3.2%. Gambar 1 Porsi Pengeluaran Terhadap PDB (%)

Dari sisi sektoral (lapangan usaha), pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang lebih dari 10% PDB (Gambar 2). Perlambatan ekonomi pada triwulan I 2015 terjadi di hampir seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, dan jasa kesehatan (Tabel 2). Sektor industri pengolahan tumbuh melambat seiring dengan menurunnya permintaan ekspor dan masih lemahnya permintaan domestik. Sektor pertambangan juga menurun, bersumber dari menurunnya lifting migas dan produksi batubara. Di sisi lain, kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat akibat perbaikan kinerja tanaman perkebunan dan perikanan. Sementara itu, sektor konstruksi tumbuh melambat disebabkan oleh masih adanya sikap wait and see sektor swasta dan masih belum berjalannya proyek-proyek pemerintah. Sektor transportasi dan pergudangan melambat sejalan dengan melambatnya aktivitas perekonomian. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh melambat seiring masih lemahnya konsumsi domestik dan impor yg turun


17

lebih tajam dari perkiraan semula. Selain itu, sektor keuangan, persewaan, dan jasa tumbuh melambat karena melambatnya kinerja subsektor jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Di sisi lain, pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi meningkat seiring diluncurkannya teknologi broadband 4G-LTE. Gambar 2 Porsi Sektoral Terhadap PDB (%) Menurut Lapangan Usaha

Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi (%) 2014 (yoy)

Sektor

18

I

II

III

IV

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

5.3

5.0

3.6

2.8

Pertambangan dan Penggalian

-2.0

1.1

0.8

Industri Pengolahan

4.5

4.8

Listrik, Gas dan Air Bersih

3.3

Pengadaan Air Konstruksi

2014 Yoy

I-2015 yoy

qtq

4.2

3.8

14.8

2.2

0.5

-2.3

-8.1

5.0

4.2

4.6

3.9

-0.5

6.5

6.0

6.5

5.6

1.5

-7.1

3.6

3.2

2.8

2.7

3.0

2.3

0.2

7.2

6.5

6.5

7.7

7.0

6.0

-5.9


Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil & Motor

6.1

5.1

4.8

3.5

4.8

3.7

-0.4

Transportasi dan Pergudangan

8.4

8.5

8.0

7.1

8.0

6.3

-1.2

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

6.5

6.4

5.9

4.9

5.9

3.6

0.1

Informasi dan Komunikasi

9.8

10.5

9.8

10.0

10.0

10.5

2.6

Jasa Keuangan

3.2

4.9

1.5

10.2

4.9

7.6

0.7

Real Estate

4.7

4.9

5.1

5.3

5.0

5.3

1.1

Jasa Perusahaan

10.3

10.0

9.3

9.7

9.8

7.4

2.2

Administrasi Pemerintahan

2.9

-2.5

2.6

6.9

2.5

4.7

-6.4

Jasa Pendidikan

5.2

5.4

7.3

7.3

7.1

6.3

-10.8

Jasa kesehatan dan Kegiatan Lainnya

7.7

8.5

9.9

6.1

8.0

7.3

-6.3

Jasa lainnya

8.4

9.5

9.5

8.4

8.9

8.0

1.8

5.1

5.0

4.9

5.0

5.0

4.7

-0.1

PDB Inflasi

Inflasi pada triwulan I 2015 terkendali dan mendukung pencapaian sasaran inflasi 2015 yakni 4,0±1%. IHK mencatat deflasi sebesar -0,44% (qtq) atau 6,38% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,49% (qtq) atau 8,36% (yoy). Penurunan ini terutama didorong oleh kelompok volatile food yang tercatat deflasi sebesar -1,98% (qtq) atau 5,87% (yoy). Kelompok administered prices juga mengalami deflasi sebesar 3,91% (qtq) atau 11,49% (yoy), terutama didorong oleh koreksi harga BBM serta dampak lanjutannya terhadap angkutan dalam kota. Koreksi harga BBM terjadi pada Januari, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015 harga bensin turun dari Rp8.500 per liter menjadi Rp7.600 per liter dan harga solar turun dari Rp7.500 per liter menjadi Rp7.250 per liter. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 2015 harga bensin kembali turun dari Rp7.600 per liter menjadi Rp6.600 per liter dan harga solar turun dari Rp7.250 per liter menjadi Rp6.400 per liter. Inflasi inti tercatat sebesar 1,25% (qtq) atau 5,04% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,70% (qtq). Penurunan tekanan eksternal terutama didorong oleh penurunan harga global di tengah tekanan pelemahan rupiah pada triwulan I 2015. Demikian pula dengan permintaan domestik yang tumbuh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Meskipun inflasi pada triwulan I 2015 secara nasional terkendali, namun beberapa daerah seperti Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara mencatat inflasi yang tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Tingginya inflasi tahunan pada beberapa daerah tersebut disebabkan kenaikan harga beras yang cukup tinggi akibat kendala pasokan dan penyaluran raskin, serta kenaikan harga ikan karena kondisi cuaca yang tidak kondusif. Nilai Tukar Nilai tukar rupiah mengalami tekanan seiring penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang. Pada triwulan I 2015, rupiah secara rata-rata melemah sebesar 4,4% (qtq) ke level Rp12.807 per dolar AS. Penguatan dolar AS yang terjadi terhadap mayoritas mata uang dunia ditopang oleh ekonomi AS yang


19

membaik dan kebijakan Quantitative Easing oleh Bank Sentral Eropa (ECB). Pada triwulan I 2015, nilai tukar mencatat peningkatan volatilitas yang juga dialami oleh mata uang negara peers. IHSG Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) triwulan I 2015 mencapai level 5.518,68 (31 Mar 2015), naik sebesar 292 poin atau 5,58% (qtq) (Grafik 1.52). IHSG beberapa kali mencatatkan rekor tinggi sepanjang waktu selama periode Januari hingga Maret 2015. Penguatan ini dipengaruhi oleh sentimen positif domestik atas rilis data beberapa indikator fundamental ekonomi Indonesia yang lebih baik dari perkiraan serta sentimen positif rilis laporan keuangan dan pembayaran dividen emiten di bulan Maret. Meskipun demikian, tekanan terhadap nilai tukar membuat penguatan IHSG relatif tertahan. Di pasar global, sentimen positif muncul dari kesepakatan Eurogroup terkait masalah utang Yunani turut membawa pergerakan positif di pasar saham domestik. Kinerja IHSG tergolong baik dibandingkan dengan pergerakan bursa saham kawasan (Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura). Pertumbuhan IHSG termasuk besar di antara negara kawasan dan berada di bawah Filipina (9,8%), tetapi masih berada di atas Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Neraca Pembayaran Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2015 mencatat surplus, terutama ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang menurun. Defisit Transaksi Berjalan Triwulan I 2015 menurun menjadi sebesar 3,8 miliar dolar AS (1,8% PDB) lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,7 miliar dolar AS (2,6% PDB). Defisit tersebut juga lebih rendah dari defisit pada triwulan yang sama pada 2014 sebesar 4,1 miliar dolar AS (1,9% PDB). Peningkatan kinerja transaksi berjalan terutama ditopang oleh perbaikan neraca perdagangan migas seiring dengan menyusutnya impor minyak karena harga minyak dunia yang lebih rendah dan turunnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai dampak positif dari reformasi subsidi yang ditempuh Pemerintah. Di sisi nonmigas, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat lebih rendah akibat turunnya ekspor nonmigas (-8,0% yoy) seiring dengan dalamnya penurunan harga komoditas, meskipun impor nonmigas juga mencatat penurunan -3,7% (yoy). Perbaikan kinerja transaksi berjalan juga disumbang oleh berkurangnya defisit neraca jasa mengikuti turunnya impor barang, berkurangnya pengeluaran wisatawan nasional selama berkunjung ke luar negeri, dan turunnya neraca pendapatan primer seiring dengan pola musimannya. Sementara itu, transaksi Modal dan Finansial triwulan I 2015 tetap surplus. Transaksi modal dan finansial mencatat surplus pada triwulan I 2015, terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio dan investasi langsung. Pada investasi portofolio, secara akumulatif aliran masuk modal portofolio asing pada triwulan I 2015 lebih besar dari inflow pada triwulan IV 2014. Di sisi lain, aliran masuk investasi langsung pada triwulan I 2015 tercatat sebesar 5,3 miliar dolar AS. Besarnya arus masuk investasi langsung tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia serta prospek pertumbuhan ekonomi kedepan yang terjaga dengan baik. Namun, surplus transaksi modal dan finansial triwulan I 2015 lebih rendah dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya yang mencapai 8,9 miliar dolar AS terutama karena meningkatnya penempatan simpanan sektor swasta di luar negeri dan penarikan pinjaman luar negeri swasta yang lebih rendah.

20


KEGIATAN MENKO

KERJASAMA INDONESIA DAN IRAN DALAM BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN Oleh Melanthon Tumpal dan Tumpak Ferdinand

Menindak

lanjuti

Indonesia-Iran

pembicaraan bidang

Foto: ekon.go.id

kerjasama

ekonomi

1.

dan

Bidang perdagangan, investasi, dan industri

perdagangan antara Presiden Joko Widodo

Di bidang industri, kedua negara

dan Presiden Iran Hassan Rouhani pada

sepakat

Konferensi

Menteri

pengembangan industri petrokimia di

Koordinator (Menko) Perekonomian Republik

Indonesia dengan suplai bahan baku

Indonesia

melakukan

dari Iran, serta mendukung minat

kunjungan kerja ke Iran pada tanggal 25 Mei

pengusaha Indonesia untuk memasok

2015.

suku cadang turbin untuk memenuhi

Asia (RI)

Pada

Perekonomian

Afrika

2015,

Sofyan

Djalil

kunjungannya, yang

didampingi

Menko Menteri

ESDM dan pejabat dari Kementerian terkait, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BUMN

terkait,

berkesempatan

serta

pengusaha

KADIN,

untuk

bertemu

dengan

sejumlah pejabat tinggi Iran.

Perindustrian,

Pertambangan, Menteri

mendukung

kebutuhan Iran. 2.

Perbankan dan Keuangan Di bidang perbankan dan keuangan, kedua belah pihak menyadari bahwa penurunan

kerjasama

perdagangan

maupun investasi bilateral disebabkan

Iran diwakili Wakil Presiden Iran, Menteri Perdagangan,

untuk

Energi,

dan Menteri

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Gubernur Bank Sentral Iran, serta para pengusaha yang terhimpun dalam Kamar Dagang, Industri, Perdagangan, dan Agrikultur Iran.

oleh hambatan pada sistem keuangan dan

pembayaran.

sepakat

mencari

memfasilitasi investasi

Kedua

negara

cara

untuk

perdagangan dengan

dan

memperkuat

kerjasama di bidang perbankan dan keuangan.

Pada kunjungannya, Menko Perekonomian membawa tiga pokok pembahasan yaitu:


21

Menko Perekonomian beserta delegasi juga mengunjugi Pardis Silicon Valley, berjarak 30 3.

menit perjalanan dari Tehran. Tempat ini

Energi Di bidang energi, kedua pihak sepakat untuk

mendukung

pembangunan

kilang minyak di Indonesia dengan pasokan minyak mentah dari Iran. Selain itu, Indonesia mengharapkan partisipasi Iran dalam pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Dalam pertemuan ini dibahas juga kerjasama lainnya yang meliputi kerjasama di bidang pertanian, infrastruktur, transportasi udara, penelitian dan teknologi, pendidikan, serta kerjasama antar kamar dagang kedua negara. Selain agenda tersebut, Menko Perekonomian berkesempatan

berkunjung

ke

Universitas

Imam Khomeini di Kota Qom untuk berdiskusi dengan

para

mahasiswa

Indonesia

yang

belajar di sana. Sofyan Djalil berpesan kepada para

mahasiswa

untuk

terus

menjaga

semangat belajar, karena kesempatan belajar di luar negeri, apalagi mendapat beasiswa

merupakan

sebuah

pengembangan

cluster

ilmu

dan

teknologi dari berbagai disiplin ilmu. Tempat ini

dibuka

pada

tahun

2012

dan

telah

menghasilkan sejumlah paten dan teknologi teregistrasi,

yang

sebagian

besar

sudah

digunakan secara komersial. Diskusi dan tanya jawab

antara

Menko

Sofyan

dan

pihak

pengelola menunjukkan ia cukup terkesan dengan konsep yang ditawarkan serta manfaat yang dihasilkan oleh tempat ini. Sebagai hasil dari pertemuan ini, kedua Ketua Sidang Minutes

pihak of

telah

The

menandatangani

11th

Session

of

The

Agreed Joint

Commission on Economic and Trade Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic

of

Iran

yang

mencakup

kerjasama

berbagai program strategis yang telah dibahas sebelumnya.

adalah kesempatan berharga, sebagaimana banyak yang diimpikan oleh para pelajar yang berada di Indonesia.

22

tempat

pengetahuan


BUMN

REVALUASI ASET BUMN

Orde

Baru.

Bambang

Pada

pemerintahan

Yudhoyono,

isu

revaluasi

Susilo aset

perusahaan-perusahaan milik Negara juga sempat

muncul.

Menteri

Koordinator

Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli juga sempat mendengungkan ide tersebut saat menjabat Menko Ekuin di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada saat itu, sebagai contoh, PLN mengalami posisi kas minus Rp 9 triliun dan nilai aset Rp 50 triliun.

Oleh Susiyanti Demi bersaing di pasar global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan revaluasi aset. Presiden menargetkan revaluasi aset perusahaan-perusahaan BUMN selesai dalam satu sampai dua tahun ke depan.

mendorong

pertumbuhan ekonomi

nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah

satu

negara

dengan

pertumbuhan

ekonomi terkuat di Asia. Hingga saat ini tercatat ada 700 BUMN, baik yang langsung dimiliki

oleh

pemerintah

maupun

PLN meningkat dari Rp 50 triliun menjadi Rp 200 triliun. Sementara, posisi kas dari minus Rp 9 triliun meningkat tajam menjadi Rp 104 triliun. Revaluasi aset dinilai oleh beberapa kalangan merupakan langkah yang strategis. Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan nilai aset

BUMN memiliki potensi yang cukup besar dalam

Setelah melakukan revaluasi aset, nilai aset

anak

perusahaan BUMN, bergerak di berbagai bidang dan tersebar di seluruh Indonesia. Revaluasi aset BUMN bukanlah hal baru. Isu ini pernah muncul dan kembali hilang pada era

dari 119 BUMN saat ini mencapai Rp 4.500 triliun.

Angka

tersebut

berdasarkan

perhitungan per Desember 2014. Harapannya, revaluasi aset dapat membuat perusahaan nasional menjadi lebih kuat. Dikutip dari situs berita Tempo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Sofyan

Djalil

mengatakan

BUMN dapat segera melakukan revaluasi aset untuk bersaing dengan perusahaan dunia. Pemerintah berencana mencanangkan pajak yang akan dikenakan kepada BUMN yang telah melakukan revaluasi aset.


23

BUMN yang asetnya direvaluasi secara berkala

terhadap BUMN akan meningkat. Kepercayaan

ditujukan pada BUMN yang solid dan terdaftar

yang tinggi akan meningkatkan brand image

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah hanya

(citra merek) masing-masing BUMN. Merek

119 BUMN. Artinya, sebagian besar aset BUMN

merupakan intangible asset (aset tak berwujud)

saat ini masih menggunakan basis valuasi

yang nilainya sangat tinggi. Kepercayaan yang

puluhan tahun silam. Dengan demikian, aset

tinggi dari segenap stakeholders (pemangku

BUMN yang sebenarnya bisa bernilai di atas

kepentingan)

pada

Rp 4.500 triliun.

meningkatkan

kredibilitas

akhirnya

akan

perusahaan-

perusahaan milik negara. Ekonom

dari

Intelligence,

The

Indonesia

Sunarsip

Economic

dalam

salah

satu

Modal

tersebut

dapat

digunakan

saat

tulisannya mengatakan, revaluasi aset dapat

perusahaan-perusahaan tersebut menerbitkan

meningkatkan leverage (daya ungkit) BUMN

obligasi,

hingga 1,5 kalinya atau hingga Rp 6.000 triliun.

offering/IPO

Peningkatan

perdana),

nilai

meningkatkan

BUMN

kapasitas

ini

akan

BUMN

untuk

melangsungkan (penawaran menjalin

initial

public

saham

umum

aliansi

strategis,

mengakuisisi perusahaan lain, ataupun saat

mendapatkan tambahan pendanaan eksternal,

melakukan

aksi

korporasi

lainnya.

Aksi

tanpa pemerintah kehilangan satu lembar

korporasi di pasar modal, seperti emisi global

saham pun di BUMN.

(global bond) atau IPO dengan target investor asing dalam porsi besar, merupakan wahana

Revaluasi aset BUMN

dapat memberikan

paling efektif untuk mempromosikan BUMN,

dampak yang luar biasa. Jika BUMN direvaluasi

pemerintah, dan perekonomian domestik ke

dengan menggunakan basis penilaian saat ini,

internasional.

nilai

aset

dan

nilai

buku

perusahaan-

perusahaan BUMN akan melonjak. Alhasil,

Promosi

perusahaan-perusahaan

banker di luar negeri dapat meningkatkan

milik

negara

bisa

yang

dilakukan

para

internasional

investment

mengajukan pinjaman jauh lebih besar kepada

kepercayaan

perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.

investasi tanah air. Harapannya, akan semakin

terhadap

iklim

Dengan modal lebih besar, mereka dapat lebih

banyak investor asing yang menanamkan

ekspansif.

modalnya di Indonesia baik di level portofolio maupun juga di sektor riil.

Ekspansi


BUMN

tersebut juga akan memiliki daya ungkit terhadap

perekonomian,

bersentuhan

langsung

jika

dengan

mereka

Tantangan Revaluasi Aset

program-

program prioritas yang sedang dilaksanakan

Sejumlah

pemerintah,

misalnya

mengimplementasikan

infrastruktur.

Semakin

pembangunan gesit

tantangan

muncul revaluasi

dalam aset.

BUMN

Revaluasi aset memiliki konsekuensi pajak

infrastruktur berekspansi, semakin cepat pula

yang harus dibayar BUMN. Secara teori,

proyek-proyek

revaluasi

infrastruktur

dibangun

di

tengah terbatasnya pendanaan dari APBN.

aset

tidak

menyebabkan

penambahan aset secara kas, tetapi pajak yang muncul dari proses tersebut, harus dibayar

24

Tak kalah penting, dengan adanya revaluasi

secara kas. Di posisi ini, pemerintah dapat

aset,

bisnis,

melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN)

konsumen, masyarakat, maupun pemerintah

untuk mengkonversi pajak yang timbul dari

kepercayaan

kreditor,

mitra


kegiatan revaluasi aset. Dalam hal ini tidak ada

Pada akhirnya, tujuan Pemerintah adalah

yang dirugikan, karena Kementerian Keuangan

membantu

tetap

negara

mengakui

perpajakan.

adanya

Namun,

penerimaan

BUMN

tidak

perusahaan-perusahaan untuk

meningkatkan

milik kinerja

harus

keuangannya, melalui perbaikan nilai aset yang

membayar pajak secara kas karena telah

terkena dampak depresiasi rupiah dan inflasi.

dikonversikan menjadi saham.

Dengan perbaikan kinerja keuangan, ada ruang bagi perusahaan untuk melakukan

Lebih lanjut, revaluasi ternyata juga dianggap

ekspansi usaha. Manfaat lainnya adalah, beban

sebagai

bagi

arus kas pajak saat revaluasi menjadi lebih

milik

ringan, karena tariff PPh revaluasi lebih rendah.

revaluasi

Beban PPh pada tahun-tahun setelah revaluasi

sesuatu

yang

menakutkan

sebagian


pemerintah

tersebut.

Jika

hasil

menyebutkan nilai aset perusahaan lebih

juga lebih rendah.

tinggi dari aset sebelumnya, selisih aset tersebut

nantinya

akan

dikenakan

pajak

sebesar 10%.

Dua opsi yang akan dipertimbangkan oleh pemerintah ini cukup kreatif. Hingga saat ini, belum

pernah

ada

kebijakan

untuk

Terlepas dari tantangan yang ada, revaluasi

mengkonversi pajak revaluasi aset menjadi

aset harus segera dilaksanakan. Pemerintah

penyertaan modal negara di sebuah BUMN.

bersama parlemen dapat memutuskan opsi

Ide ini cukup positif jika dijalankan walaupun

yang paling murah, minim risiko, dan tidak

ada

berbenturan dengan undang-undang untuk

Misalnya, potensi penerimaan pajak yang akan

metode

aset

berkurang. Akan tetapi, hal itu bukan masalah

berpotensi menjadi salah satu kunci Indonesia

besar, karena pemerintah bisa mendapatkan

untuk keluar dari perlambatan ekonomi.

gantinya dari dividen dari BUMN.

revaluasi

aset.

Revaluasi

dampak

negatif

yang

ditimbulkan.

Ide Kreatif Pemerintah dalam hal ini memiliki beberapa opsi

tersendiri.

Menurut

Menteri

BUMN,

pemerintah mempertimbangkan PMN dalam bentuk penghapusan pajak bagi BUMN dalam periode tertentu. Konsekuensinya, langkah tersebut

akan

meningkatkan

kepemilikan

jumlah saham pemerintah di perusahaan. Alternatif

lainnya,


BUMN tersebut akan diberi kemudahan seperti dapat mencicil pajaknya hingga 10 tahun mendatang. Kedua alternatif tersebut belum final dan masih dalam pembahasan.


25

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: REDAKSI TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, 10710 Telp. 021-3521843, Fax. 021-3521836 Email: [email protected]

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat diunduh pada website www.ekon.go.id

VOLUME V NOMOR 5 EDISI MEI Source :www.anrcg.com INTEGRASI DATABASE PENDIDIKAN DAN DATABASE KETENAGAKERJAAN

Recommend Documents