Volume. 9. No. 2 Juli~ Desember 2014 ISSN: 1979~6395 SAMUDRA KEADILAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGSA ACEH

Peranan Stabilitas Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Urgensi Reformasi Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Era Pembangunan Hukum Modern Reformasi Hukum Acara Pidana Mengantisipasi Globalisasi Dan Dinamisasi lptek Reformasi Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Analisis Penggunaan Hukum Acara Di Kalangan Para Hakim Di Indonesia) Pemisahan Kelas Pelajar Wanita Dan Pria Di Sekolah Menengah Untuk Penguatan Syari'at Islam Di Kota Langsa Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Hukum Responsif: Hukum Sebagai lnstitusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi Politik Hukum Rencana Tata Ruang: Dari Sentralisme Menuju Pluralisme Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Tidak Langsung (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis) Kajian Yuridis Pengutipan Retribusi Perparkiran Di Kota Langsa Penyelesaian Perselisihan Sengketa Lingkungan Pada Lembaga Arbitrase Hukum Pencatatan Perkawinan Menurut Syariat Islam

Volume. 9. No. 2 Juli~ Desember 2014

ISSN: 1979~6395

SAMUDRA KEADILAN Jurnal Hukum-UNSAM

Langsa Aceh

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGSA ACEH

SAMUDRA

DEWAN REDAKSI Mitra Bersari/Redaktur Ahli

a. Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum; b. Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum; c, Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.; d. Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum.; e. Dr. Darwinsyah Minin, S.H., M.S.; f. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.; g. Dr. H. Zamakhsyari Hasballah, Le., MA.; h. Dr. H. Sulaiman Daud, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab Ketua Penyunting Wakil Penyunting Penyunting Pelaksana

Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum. Fuadi, S.H., M.H. Fatimah, S.H., M.H. 1. Doni Suharyono, S.Ag., M.H. 2. Wilsa, S.H., M.H. 3. Zulfiani, S.H., M.H. 4. Yusi Amdani, S. H., M.H. 5. Nur Asyiah, S.H., M.H. 6. Siti Sahara, S.H., M.H. 7. Meta Suriyani, S.H., M.H.

Stat Pelaksana Editor Administrasi Keuangan Distribusi & Pemasaran Desain & Layout Penerbit Alamat Redaksi e-mail

Andi Rachmad, S.H., M.H. Liza Agnesta Krisna, S.H., M.H. Hj. Cut Elidar, S.H., M.H. Zaki Ulya, S.H., M.H. Hj. Emawaty, S.H. Ramon Nofrial, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Samudra. Lantai II Gedung Fakultas Hukum Universitas Samudra, Gampong Meurandeh, Langsa, Aceh, 24400. [email protected]

KATA PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum

Wr. Wb

Salam Sejahtera,

S

egala puji hanya bagi Allah Swt, tiada kata dan ucapan yang panras dipanjatkan selain kata puji syukur karena dengan berkar dan rahmar-Nya, pada edisi kedua cahun 2014 sebagai hadiah penurup tahun, kami dapat hadir kernbali di tengah-tengah pembaca "SAMUDRA KEADILAN," dimana redaksi berupaya agar kehadiran jumal ini tepar pada wakrunya. Pada penerbiran kali ini, seluruh tulisan akan dikelompokan dalam beberapa bidang hukum, yairu bidang Sosiologi Hukum, Reformasi HukumAcara Perdata dan TUN, bidang Reformasi Hukum Acara Pidana, bidang Hukum Acara PeradilanAgama, bidang Hukum Islam, bidang Hukum Administrasi Negara, bidang Hukum Lingkungan, bidang Hukum Bisnis, Bidang Hukum Tata Negara, serta sebuah rulisan mengenai Teori Hukum. Adapun tulisan dalam bidang Sosiologi Hukum berjudul "Peranan Stabilitas Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum," yang dirulis oleh Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum yang merupakan salah saru dosen recap pada Fakultas Hukum Universiras Syiah Kuala, dan saat inijuga menjabat sebagai Dekan Fakulras Hukum Universitas Samudra, Langsa. Pokok rulisan menerangkan tentang stabilitas hukum dalam mernainkan peranannya unruk kepentingan pembangunan ekonomi, dan scabiliras hukurn harus berdasarkan kehidupan sosial yang nyata dari kehidupan masyarakac. Selanjumya tulisan di bidang reformasi hukum acara yang merupakan sajian dari Seminar Nasional R.eformasi Hukum Acara yang diseJenggarakan oleh Fakulcas Hukum Universiras Samudra bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Langsa. Tulisan ini diawali Hukum Acara Perdara dan TUN yang ditulis oleh Dr. Supandi yang merupakan salah saru Hakim Agung pada Mahkamah Agung Rl. Adapun judul dari rulisan tersebut yairu "Urgensi Reforrnasi Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Era Pembangunan Hukum Modern." Selanjumya rulisan dari Dt Darwinsyah Minin, S.H., M.S., yang berjudul Reformasi "Hukum Acara Pidana Mengantisipasi Globalisasi dan Dinamisasi IPTEK." Dan, diakhiri dengan rulisan dari Prof. Dr. H. Hamid Sarong, S.H., M.H., denganjudul "Reformasi HukumAcara PeradilanAgama Di Indonesia (Analisis Penggu.naan Hukum Acara di Kalangan Para Hakim di Indonesia)." Selanjumya diuraikan rulisan dari Dr. H. Zamakhsyari Hasballah, Lc., MA. yang merupakan salah saru Dosen Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universicas Dharmawangsa, Medan. Adapun rulisannya dengan judul "Pernisahan Kelas Pelajar Wanita dan Pria di Sekolah Menengah Unruk Penguatan Syariat Islam di Kora Langsa." Tulisan ini menjelaskan tentang besamya manfaat pemisahan ruang kelas bagi siswa wanita dan pria di sekolah terhadap niJai akademik siswa. Kemudian diuraikan tulisan dari Dr. Sulaiman, S.H., M.H., yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Ada pun tulisannya dengan judul "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Instirusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial DaJam Masa Transisi." Adapun tulisan selanjurnya dari T. Nazaruddin, S.H., M.H. yang merupakan salah saru Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Beliau menuliskan rentang ''Politik Hukum Rencana Tata Ruang: Dari Sentralisme Menuju Pluralisme Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia."

Selanjumya rulisan dalam juma1 ini dirulis oleh Dosen dalarn lingkungan Fa.kulras Hukum Universitas Samudra, yang diawali rulisan di bidang Hukum Administrasi Negara, oleh Fuadi, S.H., M.H., dengan iii

JURNAL HUKUM:

SAMUDRA KEADil..AN

Volume. 9. No. 2 Juli - Desember 2014

judul "Urgensi Pengaruran Zakat: Evaluasi Zakar Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhurang (Taxe.s-Creclit) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerincahan Aceh." Dilanjutkan dengan rulisan dari Mhd. Bahlian, S.H.,M.H., yang menulis rentang "Kajian Yuridis Pengutipan Retribusi Perparkiran Di Kora Langsa." Tulisan berikutnya termasuk ke dalam bidang Hukum Tata Negara yang ditulis oleh Bustami, S.H., M.A., denganjudul "Efeknvitas Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Tidakl..angsung (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)," dan sebuah tulisan yang masuk ke dalam lingkup Hukum lingkungan oleh Wilsa, S.H., M.H., yang berjudul "Penyelesaian Perselisihan Sengkera Llngkungan PadaLembagaArbitrase."Tulisanrerakhirsebagaipenuruptahun2014JumalSamudraKeadilanberjudul "Hukum Pencaratan Perkawinan Menurut Syariat Islam" yang dirulis oleh Siti Sahara S.H., M.H. Dernikianlah, antara lain beberapa tulisan yang diangkat dari penerbitan Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Pada akhimya, kepada pembaca kami ucapkan selamat membaca.

REDAKSI

iv

DAFTAR ISi Ha la man

R:lranan Sabilitas Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum

Iman Jauhari

..

. . ..

..

..

135 - 143

Urgensi Reformasi Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Tara Usaha Negara Dalam Era Pembangunan Hukum Modem

Supandi

144-154

Reformasi Hukum Acara Pidana Mengantisipasi Globalisasi dan Dinamisasi IPTEK

Darwin.syah Minin

155-162

Refonnasi Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Analisis Penggunaan Hukum Acara di Kalangan Para Hakim di Indonesia)

A. Hamid Sarong

163 - 167

Pemisahan Kelas Pelajar Wanita dan Pria di Sekolah Menengah unruk Penguatan Syari'at Islam di Kora Langsa

H. Zamakhsyari Hasbailah

168 - 182

Urgensi Pengaturan Zakar: Evaluasi Zakar Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhurang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tencang Pemerinrahan Aceh

Puadi

183 - 198

Hukum Responsif: Hukum Sebagai Instirusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalarn Masa Transisi

Sulaiman . .

Politik Hukum Rencana Tata Ruang: Dari Senrralisme Menuju Pluralisme Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia T. Nasaruddin.

199 - 205

206 - 213

Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Tidak Langsung (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)

Bustami

214- 224

Kajian Yuridis Penguripan Retribusi Perparkiran

di Kora Langsa

Mhd. Bahlian:

~······························

225 - 233

Penyelesaian Perselisihan Sengketa Llngkungan Pada Lembaga Arbitrase

Wilsa .. .. Hukum Pencatatan

234 - 243 Perkawinan Menurut Syariat Islam

Siti Sahara .. . . .. .. ..

.. .. .. ..

.. . . .. . .. .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . v

244 - 254

PERANAN STABILITAS HOKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HOKUM lman Jauhari Fakulras Hukum Universitas Syiah Kuala (l.JNSYIAH), Darussalam-Banda Aceh dan Dekan Fakulras Hukum Universiras Samudra, Langsa - Aceb Email: [email protected]

Abstract: The purpose of this study is to explain the legal stability in playmg a role in the interestsof economic development, and the stabilityof the law must be based on real social life of society. The method used is content analysisof the reference data to the issues discussed. Law would effectivelyguarantee the stability of economic development, if it has been institutionanzed in society through the process of institutionalization. Legal stability plays a crucial role smooth and successful economic development, because economic development will not be successful without the support of legal stability. The State has an important role for the implementationof legal stabilityin the community to support the growth of economic life. Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan stabilitas hukum dalam memainkan peranannya untuk kepentingan pembangunan ekonomi, dan stabilitas hukum harus berdasarkan kehidupan sosial yang nyata dari kehidupan masyarakat Metode yang digunakan adalah content analysis(analisis isi) dari referensi datanya dengan masalah yang dibahas. Hukum akan efektif menjamin stabilitas dalam pembangunan ekonoml, jika telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat melalui proses institusiooalisasi. Stabilitas hukum memainkan peranan yang sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan ekonomi, sebab pembangunan ekonomi tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan stabilitas hukum. Negara mempunyai peran penting untuk tenaksananya stabilitas hukum dalam masyarakat untuk mendukung pertumbuhan kehidupan ekonomi. Kata Kunci : Peranan Stabilitas Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Pendahuluan Globalisasi adalab perubabanyang tidak dapar dirunda maupun dielakkan lagi. Masyarakat harus mempersiapkan d.iri (dan dipersiapkan)agarrnampumenghadapinya,karenanya pembangunan ekonomi merupakan bagian dari perubaban sosial yang direncanakan (dikehendaki)unruk keperluan itu. Pembangunan ekonorni merupakan dasar dalam mengarabkan perikelakuan masyarakat dan birokrasi serta mengarahkan kebijakan yang berwawasan sosiologi, sehingga seluruh elemen masyarakat dan pemerintaban siap berkiprah dalam era globalisasi. Tampak jelas, bahwa hukum mernpunyai pertalian erat dengan ekonomi dan perubahan sosial, dan dengan kehidupan sosial di luamya. Hukum harus digunakan secara sadar sebagai sarana perubahan sosial. Perubaban sosial yang sangat menonjol di era modem adalah perubahan menuju globalisasi, yaitu proses yang menghasil.kan dunia runggal. Masyarakat yang sebelumnya terpisah-pisah kini menyaru dalam suatu sistem global, dan salah satu sistem global yang paling cepat adalah bidan ekonomi, Sebagian sosiolog mulai memikirkan kembali asumsi dasar sosiologi lama yang menyarakan unit analisis

135

]URNAL HUKUM:

SAMUDRA

KEA.DILAN


sosiologi adalah bangsa, masyarakar atau kultur, Mereka menyatakan hanya menjadi sosiologi masyarakat dunia.1

peluang sosiologi adalah

Globalisasi ekonomi dewasa ini relah melahirkan berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi dunia yaitu terjadinya era pasar bebas internasional, interdepedensi system baik dalam bidang politikmaupunbidang ekonomi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi internasional, pengelompokkan Negara dalam kawasan ekonomi regional, maju pesamyas pelaku ekonomi Trans Nasional Corperation, lahirnya Military Industrial Complex dan sebagainya. Hal ini tidak dapac dilaksanakan dalam kevakuman hukum dan kaedah-kaedah hukum sangat diperlakukan unruk rnengarur mekanisme hubungan agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam pernbangunan ekonomi suaru Negara. Seandainya konflik berul-berul terjadi, maka pranata bukumlah yang dapar dipergunakan sebagai alat unruk rnenyelesaikannya. Hukum disamping unruk menjaga ketertiban masyarakat, juga dapat dipergunakan sebagai rambu-rambu dalam pembangunan ekonomi sehingga ada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku ekonorni di manapun mereka berada.2 Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun inremasional. Seluruh negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat unruk mengarur dan membatasi kegiaran-kegiatan ekonomi, dengan rujuan agarperkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan.kepentingan masyarakac. Dengan demikian dapar dikatakan bahwa hukum iru tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonorni, tetapi juga bagaimana pengarub ekonom.i terbadap bukum. Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan saru arah, terapi hubungan timbal balik dan sating mernpengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadikekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomidalam mengejar keunrungan tidak dilandasi dengan norma hukurn maka akan menimbulkan kerugian salah saru pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada sernentara ahli hukum mengatakan bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi dilakukan olehseseorang pasti kegiatan itu diikuti oleb norma hukum yang menjadi rambu pelaksananya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengarur hubungan kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianur oleh suaru negara.3 Unruk Indonesia dasar kegiatan hukum ekonomi itu terletak pada Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa peraruran derivative lainnya. Hukum clan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan sating melengkapi. Di negara-negara maju (seperti Singapore) sebelum produk-produkekonomi direrjunkanke pasar be bas, terlebih dahulu dibuat aruran hukum unruk melindungi penggunaan produk-produk ekonomi rersebut oleh masyarakat. Misalnya dalam bidang produk Hand phone, masyarakat dilarang keras mempergunakan Handphone di tempat-tempat umum yang memerlukan ketenangan seperti di perpustakaan, di rumah sakit dan juga dilarang mempergunakan Handphone di kala menyetir mobil. Apabila bal tersebut dilakukan maka clihukum dengan hukuman berat, Hal ini belum dilakukan, banyak produk-produk ekonomi telah diluncurkan, bukum belum dibuat menyertai produk ekonomi tersebut. Orang-orang bebas mempergunakan Handphone semaunya, di sembarang tempat dan siruasi. Demikian juga dengan produk-produk ekonomi lain, seperti computer dan penggunaan alat-alat elektronik dalam bi dang ekonomi, sebahagian besar produk-produk iru belum ada hukum yang mengatumya unruk menuju kepada ketertiban dan kedamaian. Era globalisasi yang melanda dunia saat ini relah membuarpergaulan masyarakat dunia semakin terbuka, batas-batas negara dalam pengertian ekonomi dan bukum semakin erat. Kedua hal ini selalu berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang telah dibahas.dalam GAIT, WfO dan lembaga-lembaga ekonorni internasional lainnya harus menjadi pertimbangan serius dalam membangun hukum ekonomi. Hal ini penting karena prinsip

Plocr Srompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Terjemahan Alimandan, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 101. , H. Abdul Manan, Paanan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomt, Bahan Ajar (Medan: PMIH PPs-UNPAB, 2010), him. 3. 'H. Abdul Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonom~ hlm. 6. 1

136

J '!

]URNAL HUKUM:

SAMUDRA


KEADILAN

managemenr accros berbeda saat ini tidak bisa meratakan ekonomi bergerak terus ke arah saru pemaharnan bagaimana merataka.n ekonomi dunia. Negara-negara yang mengasingkan diri dari pergaulan ekonomi dunia, tidak meratifikasi hukum ekonomi imemasional menjadi hukum ekonomi nasional, rnaka negara tersebut akan ketinggalan zaman.' Sumantoro menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan pengkajian Hukum Ekonomi, yairu: l.

Eksisrensi Hukum Ekonomi dalam perkembangan sekarang lebih mudah dipaharni di negara dengan system hukumAnglo Saxon. Di negara ini sistern hukumnya berdasarkan pada Hukum Kebiasaan (Common Law). Dengan sisrem ini penyesuaian hukum dengan perkembangan kebiasaan lebih mudah diselenggarakan, dan munculnya Hukum Ekonomi tidak menjadi persoalan, melainkan secara evolusi tumbuh bersama perkembangan kebiasaan iru. Pengkotakan hukum dalam bidang-bidang secara kerat yang dilakukan dalam sistem Hukurn Kontinental seperti ke dalam Hukum Dagang dan Hukum Perdata, tidak dialami secara kaku dalam sistem Hukum Anglo Saxon. Karena iru eksistensi Hukum Ekonomi di negara dalarn sisrem Hukum Anglo Saxon tidak menjadi soal, seperti di negara sistem Hukum Kontinental.

2.

Sisrem Hukum Kontinental, eksistensi hukum yang baru harus dapar meyakinkan baiksecara mikro maupun makro dapar menunjukkan justi.fikasi eksistensinya serta hubungannya dengan perangkat hukum lainnya. Di sini pertimbangan hukum yang relah ada dan pembagian, kerja/ruang lingkup pengataran dari masing-masing bidang hukum dengan bidang Hukum Ekonorni perlu dibakukan.

3.

Atas dasar itu banyak kalangan yang rnasih belum secara ya.kin menyebutkan eksisrensi Hukum Ekonomi dan dengan secara hati-hati dan menghindarkan tabrakan dengan ruang lingkup bidang hukum yang lain. Penyebutan Hukum Ekonomi Pernbangunan, Hukum Ekonomi Sosial, Hukum Ekonomi Intemasional, Hukum Ekonomi dan Pembangunan, dan sebagainya merupakan manifesrasi dari kekurangyakinan tersebur. Di luar negara juga dialami hal yang sama sehingga ditemui istilah seperti: Economic Law, Social Economish Redu: dan sebagainya.

4.

Negara Belanda, yang sistem hukumnya rnenjadi pola sistern hukum Indonesia, temyata telah rnengalami proses pengembangan Hukum Ekonomi yang tidak sederhana, sehingga apa yang dialami di Indonesia sekarang ini memang wajar dan dapat dipahami, Namun oriemasi penyerasian interaksi pembangunan hukum clan dan pembangunan ekonomi, mendorong kegiatan pengkajian untuk memproses eksistensi hukum secara Iebih cepat dan baku.5

Pembangunan ekonomi memburuhkan stabilitas, sehingga pembangunan ekonomi bersifat imperatif terhadap hukum. Artinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, hukurn diminta bantuannya unruk mengantarkan masyarakat ke arah pembangunan ekonomi serra menampung akibat-akibat yang timbul daripadanya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam rulisan ini adalah bagaimana stabilitas hukum dalam memainkan peranannya untuk kepentingan pembangunan ekonorni, dan mengapa stabilitas hukum harus berdasarkan kehidupan social yang nyata dari kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dianalisis isi atau content anaiysis" yang menggunakan data sekunder belaka. Pembahasan difokuskan pada masalah-masalah yang relevan, masih akrual dan akurat daranya, khususnya peranan stabilitas hukum dalam pembangunan ekonorni ditinjau dari sosiologi hukum,

• H. Abdul Manan, Peranan Huk1.011 Dal am Pembangunan Ekonomi, him. 7. 5 Sumaocoro, Hukum Ekonomi, (Jakarta: Universiras Indonesia Press, 2008), hlm. 46-47. Lihat, H Abdul Manan, 2010. Op. Cit., him. 13-14.

137

JURNAL HUKUM: SAMUDRA KEADILAN


Stabllitas HukumMemainkanPeranannyaUntnk KepentinganPembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi rnerupakan suaru proses yang dilakukan secara sadar; di mana manusia sebagai anggota suanimasyarakat berusahaunruk mengolahkondisi yang menjadi landasankehidupannya unruk mencapai tingkat kualitas kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kegiacan ekonomi berguna untukmernpertaruhkan kelangsungan hid up masyarakat.7 Kualitas kehidupan.ekonomi telah menjadi acuan dan srandar bagi kemajuan kehidupan rnasyarakat, sehingga unruk iru pembangunan ekonomi telah menjadi straregi utama bagi setiap masyarakar. Inn dan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kualitas hid up warga rnasyarakar, semenrara dari sudur pandang globalisasi, pembangunan ekonomi dapat diburuhkan masyarakat untuk mampu menghadapi dan berperan dalarn era globalisasi.8 Pembangunan ekonomi dapat berlangsung wajai; terarur dan cepat, terutama jika sesuai dengan

perturnbuhan kepentingan masyarakatyang ddak lagi puas dengan keadaansekarang yang dipandangnya tidak lagi berkemajuan. 'Ietapi pembangunan ekonomi sebagai pola perubahan sosial tentu saja daparmenimbulkan ketidakstabilan daJam masyarakar, arau bahkan dalam pelaksanaan pernbangunan ekonomi itu sendiri, Apalagi jika rerjadi ketidaksesuaian anrara program a tau pelaksanaan pernbangunan dengan kebutuhan masyarakat sebagai basis sosialnya.

Pembangunan ekonomi dapat mengakibatkankerugianyang harus didernaoleh masyarakardibandingkan kenikmatan ekonorni yang diperolehnya. Pembangunanekonomi jelas harus dibayar dengan perubahan pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu sendiri. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi tidak selalu sejalan atau bahkan bertenrangan dengan pikiran-pikiran atau sikap-sikap budaya dari masyarakat. Tampilnya berbagai lembaga dan masyarakacseperti efisiensi, rasionalisasi, perdagangan, kontrak, investasi, industrialisasi dan sebagainya yang merupakan keharusan dalarn proses perkembangan ekonorni, daparmenimbulkan benruran-benruransenakeregangan dengan tata nilai yang berlaku da1ammasyarakat 9 Pembangunan ekonomi mengakibatkan sebagian orang dalam keadaan terganrung sama

sekali, dan bagi orang lain yang rnenguasai cukup alat-alat produksi maupun modal memperoleb kedudukan dengan kekuasaan yang sangar besar. Benruran-benturan antara status sosial ekonomi dan implikasi nilai-nilai yang mengikurinya, dapat terjadi dalam masyarakat. Sebagian orang menuntut jaminan agar ia tidak mengalarni tindakan sewenang-wenang karena kerergantungannya, sernentara sebagian lainnya memburuhkan jamian bahwa ia dapat menyelenggarakan produksi dan menanam investasi dengan arnan, wajar danmenghasilkan keunrungan maksimal. Akibat lain dari pembangunan ekonomi adalah misalnya, terjadi peningkatan differensiasi srrukrur, kenaikan output ekonorni, kemajuan ekonomi, lalu lintas modal asing dan dalam negeri. Terciptanya keseimbangan atau kegoncangan, konsensus atau pertikaian, harmoni atau perselisihan, kerjasama arau konflik, kemakmuran a tau krisis, dan sebagainya, berasal dari sifar saling rnempengaruhi dari keseluruhan sistem sosial. Masalah lain dari pembangunan ekonomi adalah pengaruhnya pada stratifikasi sosial .Strati.fikasi sosial bukan curna rnasalah pembangunan ekonomi.juga bukan cuma akibat modernisasi. Tanpa pembangunan pun stratifikasi sosial akansenantiasa terjadi. Penghargaan terhadap jabatan, mtelegensi, pengetahuan dan keablian, kekayaan, keimanan, dan lain-lain membuat masyarakat terbagi dalam kelas-kelas sosial. Strarifikasi sosial tidak akan pernah dapat dihilangkan dari set:iap masyarakac selama masih ada sesuatu yang dihargai dalam kehidupan masyarakat iru. Dalarn hal lni, hukum harus melakukan penyeimbangan cerhadap stratifikasi sosial dalam pernbangunan ekonomi agar stabilitas dalam kehidupan masyaraka tidak terganggu, atau setidaknya ridak membawa pengaruh negatif rerhadap pembangunan ekonomi yang dilaksanakan.'?

R Babbie, The Praaice pf Social Research Practice (Belmont: Wadwonh, 1977), hlm. 75. R. Orje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, (Bandung: Alumni, 1989), him. 42. 8 Satjlpto Rahardjo, et.al, Problem Globalisasi Perspekrif Sosiologi.Hukum, Ekcmomi dan Agmna, (Surakarta: 6 7

Muhammadiyah Press, 2000), hat. 134. 9 P.J. Bouman, Sosiologi, Pengercian dan Masalah, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1996), blm. 65. 10 Ibid, him. 67.

138

JURNAL Hl1KlIM:

SAMUDRA


KEADILAN

Menghadapi keadaan-keadaan yang demikian ini, hukum dalam pembangunan ekonomi diharapkan akan dapat mempertemukan dan menyeimbangkan seluruh runruran serra keburuhan yang berbeda iru ke dalam suaru rangkaian yang serasi. Penyeimbangan ini dilakukan oleh hukum dengan menyusun peraturan yang dapat mengakomodasi kepenringan-kepenringan ekonomis dalam masyarakat unruk mencapai kesejahreraan dalam kehidupannya. Hukurn sebagai bagian pe:rangkatkerja sistem sosial berfungsi mengintegrasikan kepenringan-kepentingan anggora masyarakat sehingga tercipta suaru keadaan yang stabil. Hukum harus mampu menjaga keseimbangan dan pengakomodasian iru. Apabila hukum tidak dapat melakukan penyeimbangan, maka akan terjadi ketidakstabilan dalam masyarakar yang akan dapar mempengaruhi kelancaran pembangunan ekonomi. Jadi, hukum harus dilibat.kan secara aktif ke dalam persoalan-persoalan perubahan sosial guna terjadinya stabilitas dalam pembangunan ekonomi. Hal ini tidakrerjadimasalahjika pengakuan sosial terhadap hukum yang diterapkan negara secara resmi (terlepas dari apakah hukum ekonomiiru berasal dari hukum yang hidup atau berasal dari adopsi hukum), pun jika masyarakat konsekuen menerima akibar-akibat dari pelaksanaan bukum dalam kehidupannya." Dari uraian di atas, terlihat bahwa pembangunan ekonomi memburuhkan stabiliras (scability), y.mg dirumuskan oleh Theberge sebagai potensi hukurn unrukmenjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang sating bersaing. Jadi, ridak ada kesenjangan, perbedaan arauketidakpastian dianta.ra pengaturan dan pelaksanaan. Begitu pula dengan perjanjian-perjanjian yang akibar-akibamya dapat diperhitungkan sebelumnya. Hukum beserta lembaga-lernbaganya, seperti badan legislatif, eksekurif dan yudikatif, memberikan jaminan kepada semua warga rnasyarakar dan non-warga masyarakat bahwa segala hubungan-hubungan di dalarn masyarakat dapar diarur dan diterapkan secara pas ti sebel umnya. Stabilitas juga sating mendukung dan salingmemerlukan dengan predikrabilitas. Max Weber mengatakan jika rak ada jaminan keamanan terhadap hak milik dan perhirungan keunrungan, dan tidak ada paksaan yang tegas unruk melaksanakan isi perjanjian, maka baik keuntungan maupun biaya tidak akan dapar diprediksi. Jika kewajiban-kewajiban hukum dapat mudah dihindarkan, maka kegiatan ekonomi sama halnya dengan perjudian. Dalam hal ini renru saja negara harus terlibat dalam kegiatan untuk menjaga harmoni kestabilan masyarakat dan kehidupan ekonorni, seb.ingga pe:rrumbuhan keterlibatan dan pengaruran pemerintah mendorong perkembangan kehidupan ekonomi. 12 Erat hubungannya dengan stabilitas, adalah proses pelembagaan atau instirusionalisasi

(institutionalization). Hukum akan efektif menjamin stabilitas dalam pembangunan ekonomi jika telah terlembagakan dalam kebidupan masyarakat.13

StibilitlS Hukum Harus Berdasarkan Kehidupan Sosial YangNyata Dari Kehidupan Masyarakat Hukum sebagai lembaga sosial pada hakikarnya mencakup himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang melembaga pada masyarakat yang berkisar pada keburuban pokok manusia. Suatu norma yang berlaku dalam suaru sis rem sosial belum ten tu berlaku pada sistem sosial lainnya, retapi setiap norma yang darang dari luar dapat diinternalisasikan pada suatu masyarakar, khususnya yang menyangkut hukum netral.Hukum ekonomi merupakan hukum yang nerral sifatnya, karena tidak menyangkut kebidupan budaya, adat dan keagamaan. Oleh karenanya, hukum ekonomi dapat berlaku dan diterima oleb masyarakat global, sehingga hukum-hukurn asing di bidang ekonomi dapat saja diterapkan pada masyarakat Indonesia. Unruk kebutuhan pembangunan ekonomi, sebagian norma-norma memang tidak berasal dari masyarakat tetapi diambil arau diterima dari hukum

Ibid, him. 68. ILA. Schermerhorn, Masyarakar da:n Kekuasaan, (Jakarta: R.ajawali, 1997), hlm. 60. 13 Soerjono Soekanto, Beberapa TeoriSosiologi Tentang Struktur Masyara.kac, (Jakarta: Raja Grafiodo Persada, 1993), hlm. 197. 11

12

139


fURNAL HUKUM: SAMUDRA KEADILAN

asing. Hukum dalam bidang ekonomi melakukan adaptasi lingkungan kehidupan, yang difungsikan masyarakat unruk mempenahankan kelangsungan hidupnya di tengah-tengah lingkungannya. Terkait dengan penerapan norma-norrna asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Suatu keadaan pen ting yang berhubungan dengan Indonesia adalah kenyataan, bahwa hukum modem bukanlah hukum yang dibangun oleh rnasyarakar Indonesia sendiri, melainkan ditransformasikan dan ditransplantasikan. la bukan hukum yang maju secara setapak demi serapak sesuai dengan tingkat perkembangan sosial yang ada di Indonesia. 14 Tanpa proses pelernbagaan, hukum memang retap dapat melahirkan kestabilan, namun kerap dianggap sebagai pemaksaan, sewenang-wenang dan tidak adil yang dapac membangkitkan persepsi ambiguitas dan kekisruhan di kalangan pelaku ekonomi (pengusaha, pemilik modal, pemilik tanah, pekerjadansemuakomponenlainnya)danmasy
Dengan proses intemalisasi, Durkheim menjelaskan bahwa cara bertindak atau berperilaku tiap individu haruslah konsisten menurut aruran hukwn agar srabilitas dari sistem sosial (termasuk sistem hukum dan ekonomi di dalamnya) cerap terjaga. Untuk itu bukum harus membuat keteraruran dalam fenomena sosial dan ekonomi yang dilakukanmanusia dalam berbagai cara untukmencapai tujuan tertenru. Stabiliras mengandung unruk pengendalian sosial. Betapapun melembaganya suatu norma, penyimpangan-penyimpangan recap akan terjadi. Ini terbukti dari eksistensi sanksi-sanksi dalam pengendalian sosial. Sanksi-sanksi tersebut berkaitan dalam semua benruk pengendalian sosial, yaitu rnekanisrne unrukrnencegah rerjadianya penyimpangan dari norma-norma yang telah melembaga a tau diretapkan, maupun unruk mengembalikan stabilitas kehidupan masyarakat akibat cerjadinya penyimpangan-penyimpangan iru. 15 Oleh ka.renanya hukum harus difungsikan unruk rnemberikan keseimbangan di antara nilainilai yang bertentangan di dalam masyarakar dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. Setiap keseimbangan yang hilang atau terganggu dalam rnasyarakat, harus segwera dipulihkan dengan adanya kesempatan menyesuaikan diri dan adaptasi kepada lingkungan arau hukum yang baru akibat perubahan tersebut, Tenru saja scabilitas dalam bidang pengendalian sosial mengandung aspek prediktabilitas, artinya setiap anggora masya.rakat celah dapar memprediksi apakah yang merupakan tanggapan terhadap aksi dalam inreraksi sosial yang dilakukannya. Peranan bukum yang sangar penring dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi ringkat kepastian dalam keadaankeadaan dan hubungan antar manusia bidang ekonomi di dalam masyarakat. Kepastian mengenai keteraturan merupakan rulang punggung hubungan-hubungan sosial. Tercapainya keseimbangan di dalam masyarakat karena berperannya hukum, terjadi apabila sistem hukum memberikan pegangan kepastian di dalam kegoncangan itu melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang certib dan sebagainya. Sebagaimana dlkatakan oleh Durkheim, hukum harus rnemuat ketenruan dan sanksi yang rujuan uramanya adalah pernulihan keadaan menjadi sepertikeadaan sebelum rerjadinya pelanggaran terhadap kaedah-kaedah. Emile Durkheim mengklasifikasikan kaedah-kaedah bukum berdasarkan jenis-jenis sanksinya. Kaedah dengan sanksi yang bertujuan pemulihan keadaan unruk menjaga keseimbangan kepenti.ngan para bukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi restirucif, yang anrara lain mencakup pula kaedaluepresif, yairu kaedah-kaedah bukum yang sanksinya mendacangkan penderitaan bagi kepenti.ngan dan kehormatan warga masyarak:ar (publik). Kaedah bukurn represif ini mencakup hukum pidana.16 Efektivicas pengendalian sosial unruk mewujudkan stabilitas juga senantiasa cerganrung pada perubahan-perubahan organisasi sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat yang bersangkuran. Kimball Young berpendapat, bahwa rujuan pengendalian sosial adalah agar terjadi konformitas,

Soerjono Soekanto, Beberapa Teon Sosiologi Tentang Struktur Masyarakac, him. 200. fbjd, hlm. 201. 1~ Soerjono Soekanto, Mengenal Sos1ologi Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 20. 1< IS

140

• •

•

.•

•

!I

JUR-1'.lAL RUKUM:

SAMUDRA


KEADILAN

solidaritas dan kesinambungan dari suaru kelompok arau masyarakat tertentu, Dalam masyarakat ekonomi yang mempunyai derajat kesadaran dan pemahaman sosial yang relatif tinggi, penerimaan nilai-nilai dan pola perilakunya akan mengbasilkan keteraruran yang lebih besar. Apabila sistem sosial ingin berjalan dengan balk, maka ia harus bersiap dengan mekanisme

pengendalian sosiaLPengendalian sosial rnerupakan usaba dan cara sistem sosial unrukmemperrabankan diri. Pengendalian sosial menyalurkan tingkah laku orang-orang agar sejaJan dengan kemauan masyarakar. Mekanisme ini bisa bersifat formal (seperti hukuman penjara) dan informal (dijauhkan dari pergaulan), dengan tingkaran yang bermacam-macam. Dalam ilrnu hukum, mekanisme pengendalian sosial iru disebut sanksi, Hukum adalah mekanisme pengendalian sosial yang paling tinggi. Memang, huku.m merupakan lembaga sosial yang palingjelas dan seragam dalam pengendalian sosfaL Hukum sebagai lernbaga sosiaJ yang merupakan stabilisator masyarakat, karena berfungsi sebagai

sarana pengendaliansosial (social contro1). Hukumjuga memberikan pola rerrenru unrukmengadaka.n

perubahan secara teratur; sekaligus mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang terus menerus azau berkesinambungan, sehingga stabilitas kehidupan sosial dan juga stabilitas hukum tetap rerjaga. Max Weber rnengatakan babwa kestabilan dalam bukum dan masyarakat akan meningkat jil
Pembangunan ekonomi dilaksanakan oleh negara sebagai organisasi masyarakac yang mempunyai ke\'t:'enalloCJa.D sab dan memaksa, dan suatu organisasi merupakan suaru sistem akrivitas sinambung yang berorienrasimengejar rujuan-rujuan tertenru secara rerus menerus. Oleh karenanya, Weber memberikan

pcsrular. selama kriterium kesinambungan diperlakukan, maka masalah-rnasalah administrasi politik dan bisnis tercakup dalam konsep organ.isasi.Arcinya, dengan kriteri um kesinambungan iru, persoalan pembangunan ekonomi akan didukung oleh pengendalian sosial yang efektif untuk mencapai stabilitas. Dalam stabilitas hukum ekonomi adalab pemi:ng mengantisipasi kecenderungan perubahan

yang sndab diduga, dengan cara norma-norma sosial (juga hukum) diperiksa kembali, difonnulasikan kemhali atau dirampingkan. Konrradiksi-kontradiksi dan inkonsistensi-inkonsistensi yang rnungkin ditimbulkan oleh proses perubahan, dihapuskan a tau diperbaiki. Secara singkar, suaru masyarakat yang sadar akan perubahan dan kemungkinan terjadinya perubaban lebih lanjut, menyesuaikan diri sehingga mampu menyerap dengan baik proses pembangunan yang kompleks.17 Unruk menunjukkan pentingnya stabilitas ini, David M. Trubek mengarakan bahwa hukum modern adalah sebagai suaru bentuk dari aksi manusia yangpurposif. Dengan ini, hukum merupakan instrumentasi dari kepurusan atau keinginan politik dengan mana pembuatan undang-undang menjadi sarar dengao kepencingan-kepentingan tertenru. Kekuatan dan kepentingan dari lingkungan sosial senantiasa ingin memaksa masuk ke dalam undang-undang unruk memperoleb legalitas dengan segala akibatnya.Pembuacan undang-undang menjadi medan percarungan antar kepentingan. Ini akibar pembangunan ekonomi yang akan mempengarnhi kompleksitas masyarakat meningkarkan terjadinya porensi konflik di dalamnya, Oleh karenanya, pembuatan undang-undang merupakan suaru pelembagaan konflik sosial. Konflik-konflik kepentingan dalam masyarakat dipindahkan, sehingga undang-undang sekaligus berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik. Undang-undang secara sosiologi akanmenyelesaikan konflik yang terjadi dan mengendapkannya, untuk kemudian masyarakat mempergunakan pedoman yang barn yang diarur oleh undang-undang iru.

Dalam hal ini, peran sosiologi dalam melihat hukum menjadi peering. Undang-undang yang ditujukan unruk menyelesaikan konflik tidak boleh gaga! sebagai instirusi penyelesaian konflik, atau bahkan menimbulkan konflik baru. Undang-undangyang dibuat harus dapat berfungsi sebagai penyelesai konflik, sehingga stabilitas dalam kehidupan sosial ekonomi senamiasa terjamin. Tidak seluruh nilai-nilai dalam pembangunan ekonomi adalab baru, karena mungkin saja

17 Ahmad

Ali, Sosiologi Hukum KajiD.n Empiris Terhadap Pengadilan, (Jakarta: Iblarn, 2004), hlrn. 208.

141

]URNAL HUKUM: SAMUDRA KEADILAN


nilai-nilai dan norma-norrna tersebut sudah lama ada dalam masyarakat, hanya saja pembangunan ekonorni kemudian raeletakkannya dalam sudut pandang yang berbeda atau sudur pandang yang baru. Cara sepertiini akan mernbuat kesalahpahaman dan kegoncangan dalamrnasyarakar dapat diatasi, Hukwn merupakan suatu lembaga yang bekerja di dalam masyarakac. Hukum memang difungsikan dari dan untuk masyarakat. Oleh karena iru, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakar dan pengarub unsur asing terhadap masyarakat akan dikaitkan secara sadar kepada hukum yang berlaku dalam masyarakat rersebut, Masyarakat juga senantiasa melahirkan kekuatan-kekuatan dan kebutuhan-keburuhan baru yang timbul yang hendak mernbenruk masyarakar menurur runrutan keadaan yang baru serra pandangan-pandangan yang baru." Stabilicas dalam pembangunan ekonomi juga menyangkur perubahao hukum (change of law) sebagai bagian dari perubahan sosial (social change). Stabilitas hukum tidak berarti hukum bersifat statis dan tidak lagi mengalam.i perubahan atau perkernbangan lebih lanjut, Hukum akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, sehingga perubahan hukum dalam sistern hukum pembangunan ekonomi recap dilakukan tetapi tidak secara keseluruhan. Perubahan hukum merupakan respon terhadap tunrutan atau keburuhan masyarakat.Perubahan hukum dilakukan setelah mengidemifikasi kondisi sosial yang dituju, sebab hukum senantiasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial yang rnelandasinya. Dengan cara ini, hukum yang dibuat bukanlah hukum yang main sikat (sweeping legislarion), karena akan mengganggu stabiliras. Sistem hukum rasional me:mpunyai kemampuan rnenghadapi tantangan, mengurangi protes dan menyelesaikan konflikdenganmengadakan perombakan sebagian tanpa membahayakan stabilitas dan kontiunitas sistern hukum dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan pendapat Piotr Sztompka, adakalanya perubahan hanya rerjadi sebagian, terbaras ruang lingkupnya, tanpa menimbulkan akibat besar rerhadap unsur lain dari sistem. l9 Si.stem secara keseluruhan terap utuh, tak terjadi perubahan menyelurub atas unsur-unsurnya meski di dalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit.Jadi, huku:m dan perubahannya rerap menjadi dasar dari stabiliras keteraruran kehidupan sosial." Pembangunan ekonomi dilakukan oleh pemeriru:ah be.rikut pembuaran hukum dan pengendaliannya. Jika pemerimah mempunyai posisi yang kuat untukmempengaruhi perubahan-perubahan hukum dalam pembangunan ekonomi yang akan menjadi sarana perubahan sosial, maka mereka juga akan mempunyai pengaruh kuat dalam memelihara norma-norma sosial yang sudah mereka ciptakan itu, Pengendalian sosial dan penciptaan stabilitas hukum dalam pembangunan ekonomi dapat dijamin karena campurtangan pemerintab. Oleh karena itu, Seidman menyarakan: unrukmemajukan pembangunan ekonomi, maka pemerintah harus menyandarkan diri kepada hukum, oleh karena tertib hukum itu merupakan saringan melalui mana kebijaksanaan diruangkan ke dalam praktek. Dengan demikian, pembuatan, perubahan dan pelaksaoaan hulrum tetap harus dijaga tidak mempengaruhi kualitas stabilitas dari hukurn dan kehidupan ekonorni, serta tetap konsisren dalam prediktabilitas. Pengendalian sosial berrujuan untuk mencapai keseimbangan anrara stabilitas dengan perubahan di dalam masyarakac. Stabilitas senantiasa mempunyai arti proses pembenrukan terus rnenerus secara konsisten kerimbang benrukyang final. Stabilitas hukum bukanlab berarti tidakmengalami perubahan sama sekali dalam hukum danmasyarakar, dansebaliknya perubahansosialdalam pernbangunan ekonomi adalah berarati tetap dalam kerangka stabilitas hukum sebagai sarana perubahan sosial. Dengan demikian, tercapainya stabilitas dalam hukum yang mengarur masyarakat dan perubahan sosial dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, akan mampu mendukung memberikan arah, dan mewujudkan peningkatan kualitas hid up masyarakar dan kesiapan berkiprah dalam globalisasi. Jlka hukum tidak rnampu mewujudkan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, maka pelaksanaan

D. Actir, et.al., Sosiologi Moderni.sasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989), hlm. 166. Piotr Srompka, Sosiologi Perubahan Sosial., hlm. 94. 20 David Berry. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Soswlogi, Terjemahan Paulus Wirurono, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 68. 18 Mustafa 19

142

]URNAL HUKUM: SAMUDRA KEADll...AN

Volume. 9. No. 2 Juli - Desernber 2014

pernbangunan ekonomi akan terganggu karena tidak stabilnya kehidupan sistern sosial masyarakat. Stabilitas hukum berperan sangar penting dalam pembangunan ekonorni Indonesia.

Kesimpulan Dari analisis yang dilakukan di aras, dapat disimpulkan bahwa hukum yang digunakan secara sadar sebagai sarana pembangunan ekonomi harus memiliki kualitas kestabilan, agar mampu mengarasi rnasalah-masalah pembangunan ekonomi Indonesia, dan sekaligus mampu rnengantisipasi dan mengarasi berbagai permasalahan yang sedang dan akan timbul dalam masyarakat. Stabilitas hukurn mengandung beberapa aspek, yairu penyeimbangan clan pengakornodasian kepenringan-kepentingan yang saling bersaing, pengendalian kehidupan sosial, predikrabilitas, dan perubahan hukurn sesuai kebutuhan masyarakat tanpa membahayakan stabilitas. Negara mempunyai peran penting unruk rerlaksananya srabiliras bukum guna menjaga harmoni masyarakat dan mendorong perrumbuhan kehidupan ekonomi. Sebagian dari norrna-norma hukurn yang diburuhkan dalarn pernbangunan ekonomi Indonesia diambil dari kehidupan sosial masyarakar Indonesia dan sebagian lagi diambil dari hukum asing, sehingga stabilitas hukum tidak harus berdasarkan kehidupan sosial yang nyata dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum akan efektif menjamin srabilltas dalam pembangunan ekonomi jika telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat melalui proses instirusionalisasi. Scabilicas hukum memainkan peranan saling dan sangarrnenenrukan dalam kelancaran clan keberhasilan pembangunan ekonomi, sebab pembangunan ekonomi tidak akan rerlaksana dengan balk, bahkan dapat terhambat, tanpa adanya dukungan stabilitas hukum. SeJanjumya perlu dilakukan kajian dan penelitiansosiologi hukum rerhadap ketentuan-ketenruan hukurn ekonorni penting dilakukan pemerintah secara intensif, agar hukum ekonomisebagai sarana perubahan sosial mampu rneningkatkan kualitas hid up masyarakar dao mempersiapkan masyarakar Indonesia rurur serta berkiprah daJam era globalisasi. Pendidikan sarjana buku.m harus mulai diarahkan kepada penciptaan kemampuan sarjana bukum dalam bidang perubahan sosial, di samping sebagai ahli menerapkan ketenruan-ketenruan hukum positif secara teknis, sehingga para sarjana hukum mampu memainkan peranannya, baik melalui konsep atau tugas-rugas dalam penyelenggaraan perubahan sosial yang dikebendaki.

DAFTAR PUSTAKA Ali, Ahmad, Sosiologi Hukum ~ajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta: Iblam, 2004. Artir, Mustafa D., er.al., Sosiologi Modemisrui, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989. Babbie, R., The Practice pf Social Research Praaice, Belmont: Wadworth, 1977. Berry, David, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Terjemahan Paulus Wcrucono, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Bouman, P.J., Sosiologi, Pengertuin clan Mrualah, Yogyakana: Yayasan Kanisius, 1996. Manan, H. Abdul, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Bahan Ajar Medan: PMIH PPsUNPAB, 2010. Rahardjo, Sarjipto, er.al, Problem Globalisasi Perspekcif Sosiologi Hukum, Ekonomi clan Agama, Surakarta: Muhammadiyah Press, 2000. Salman, R. Orje, Beberapa Aspek Sosiologi Hukutn, Bandung: Alumni, 1989. Scherrnerhom,R.A., Masyarak.at dan Kekuasaan, Jakarta: Rajawali, 1997. Soekanro,Soerjono, Beberapa Teori Sosiologi Tencang Struktur Masyarakac, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. Soekanto, Soerjono, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni, 1982. Srompka, Piotr, Sosiologi Perubahan Sosial, Terjernahan Alimandan, Jakarta: Prenada Media, 2004. Surnantoro, Hukum Ekonomi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.

143

-

"'-

-

Jurnal Hokum SAMUDRA KEAOILAN

Volume. 9. No. 2 Juli~ Desember 2014 ISSN: 1979~6395 SAMUDRA KEADILAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGSA ACEH

Recommend Documents