Volume 4, Nomor 2, April 2016 (ISSN: )

JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 4, Nomor 2, April 2016 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm

ANALISIS PENGENDALIAN PENYAKIT DBD SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI KECAMATAN TEMBALANG

Feby Rahmawati, Ayun Sriatmi, Sutopo Patria Jati Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Email: [email protected] Abstrac: Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is still one of the major public health problem in Indonesia. The development of this disease from tends to increase every year, both from the number of cases or the distribution area. Outbreaks of dengue fever also occurs in the city of Semarang, extraordinary events (KLB) DBD The Semarang occurred in the year 2010 reached 5,556 cases. This makes the government of Semarang issued a local regulation No. 5 of 2010 on Control of Dengue Fever in the context of prevention of Extraordinary Events (KLB) DBD City Semarang.Tujuan of this study was to conduct analysis of dengue control implementation according Semarang City Regulation No. 5 year 2010 on the control of dengue hemorrhagic fever in the district Tembalang. This type of research is research exploratory research with qualitative approach. The data collection is done by in-depth interviews using interview guide. Informants research that includes Chief Kedungmundu PHC, PHC Chief Rowosari, business Dengue Control Program Kedungmundu Health Center and Health Center Program Management Control DBD Rowosari. Head of P2P Sector Semarang City Health Office, District Tembalang Head, Head Village Tembalang, Bulusan village headman, village headman Sendangmulyo and Village headman Sendangguwo. The results showed that the implementation Control of Dengue fever in accordance Regional Regulation of Semarang Semarang No. 5 of 2010 on Control of Dengue are still not running well because in terms of communication still lack the socialization of the regulation to the executive officer and the community and in the disposition is still a lack of willingness officer implementers to learn about these regulations. As for the terms of the resources and SOP also not completely worked well because of the lack of understanding regarding the executive officer of the regulation. City Health Office to intensify again over the socialization of the study showed that of Regional Regulation of Semarang Semarang No. 5 of 2010 on Control of dengue. Keywords PENDAHULUAN Latar Belakang

: Implementation, Dengue Fever, Policy

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang masih

10


menjadi masalah kesehatan masyarakat di

wilayah

Asia

Penyakit

Demam

Berdarah

Tenggara.Terdapat

Dengue merupakan salah satu penyakit

peningkatan besar-besaran frekuensi dan

yang jumlah kasus dan penyebarannya

jumlah kejadian luar biasa. Secara umum

cenderung

2,5 sampai 3 milyar orang beresiko

dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa

terserang

%

(KLB) dan kematian. Hingga saat ini

anak-anak

penyakit DBD belum ada obat yang dapat

dibawah umur 15 tahun. Rata-rata angka

membunuh virus Dengue atau vaksin

kematian

demam berdarah.2

penyakit

diantaranya

DBD,

menyerang

(Case

Fatality

90

Rate/CFR)

meningkat

cepat

sehingga

mencapai 5 %, secara epidemis hal ini

Di Indonesia salah satu provinsi

bersifat siklus (terulang pada jangka waktu

yang dapat dikatakan sebagai endemis

tertentu).1Demam

penyakit

Berdarah

Dengue

DBD

yaitu

Provinsi

muncul pertama kali pada tahun 1953 di

Tengah.Berdasarkan

Filiphina dan selanjutnya mulai menyebar

Provinsi Jawa Tengah Angka Kesakitan

ke banyak negara yang tercakup di

(Incidance Rate/IR) DBD Di Indonesia

wilayah WHO SEA (WHOSouth East Asia)

salah satu Provinsi yang dapat dikatakan

dan wilayah WHO WP (World Pasific).2

sebagai endemis penyakit DBD yaitu

Di Indonesia dalam kurun waktu empat

tahun

Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Profil

kasus

DBD

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan

Tahun

2011

Buku Saku Kesehatan Provinsi Jawa

Indonesia

Tengah tahun 2014 Angka Kesakitan

sebesar 65.725 kasus dengan angka

(Incidence Rate/IR) DBD di Provinsi Jawa

kematian 597 orang (IR 27,67 per 100.000

Tengah dalam kurun waktu tiga tahun

penduduk dan CFR 0,91%).3 Tahun 2012

terakhir

jumlah penderita DBD sebesar 90.245

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun

kasus dengan angka kematian 816 orang

2013

(IR 37,11 per 100.000 penduduk dan CFR

penduduk. Angka ini sudah melebihi target

1,52%).4 Tahun 2013 jumlah penderita

nasional

DBD mencapai 101.218 kasus dengan

penduduk. Tahun 2014 angka Kesakitan

angka kematian 736 orang (IR 41,25 per

(Incidence

100.000 penduduk dan CFR 0,7%).5

100.000 penduduk. Tahun 2012 angka

Tahun

kesakitan

mengalami jumlah

terakhir

Profil

Jawa

peningkatan.

penderita

2014

DBD

jumlah

di

penderita

DBD

mengalami

sebesar

45,52

sebesar

<20

Rate/IR)

(Incidence

peningkatan.

per

per

DBD

100.000

100.000

32,95

Rate/IR)

per

DBD

mencapai 100.347 kasus dengan angka

sebesar 19,29 per 100.000 masih dalam

kematian 907 orang (IR 39,80 per 100.000

target nasional.7,8,9

penduduk dan CFR 0,90%).6

11


Angka kematian (Case Fatality

Tahun

2010

tentang

Rate/CFR) DBD Provinsi Jawa Tengah

Penyakit

tahun 2013 sebesar 1,21% menurun

(DBD).Di dalamnya dibahas peran, hak

dibandingkan tahun 2012 sebesar 1,52%

dan tanggung jawab dari setiap tingkatan

dan

di

meningkat

tahun

2014

Demam

Pengendalian

warga

Dengue

sebesar

1,44

pemerintahan

tahun

2013

maupun pemangku kepentingan; kejadian

dibandingkan

baik

Berdarah

namun masih diatas target maksimal

KLB;

sebesar <1%.7,8,9

admnistrasi serta upaya-upaya yang dapat

Wabah DBD juga terjadi di kota

Berdasarkan wawancara peneliti

tahun 2010 yang mencapai 5.556 kasus.8 dari

sanksi

DBD.

terbesar di Kota Semarang terjadi pada

data

hingga

dilakukan untuk mengendalikan penyakit

Semarang, kejadian luar biasa (KLB) DBD

Berdasarkan

pendanaan;

masyarakat

dengan

Dinas

pelaksana

kebijakan,

implementasi kebijakan sudah dilakukan

Kesehatan Kota Semarang bahwa Angka

dengan

Bebas Jentik (ABJ) yang meningkat dapat

penanggulangan

merunkan kasus DBD.Hal tersebut jelas

berdasarkan data profil kesehatan Kota

berhubungan sangat signifikan karena

Semarang 3 tahun terakhir kasus kejadian

DBD

DBD

hanya

dapat

ditularkan

melaui

menjalankan

Kota

penyakit

DBD

tetapi

Semarang

meningkat

kecamatan

Kecamatan

nyamuk, sehingga ABJ merupakan salah

khususnya

satu

untuk

Tembalang menduduki peringkat pertama

dengan

dari 16 kecamatan di Kota Semarang

demikian validitas ABJ dapat memprediksi

dengan jumlah IR (Incidence Rate) DBD

perkembangan kasus DBD.

sebesar 166,89 per 100.000 penduduk

indikator

yang

menggambarkan

ternd

valid DBD.

Penyebab angka demam berdarah

di

program-program

dengan jumlah kejadian DBD 298 kasus.

dengue tinggi di Kecamatan Tembalang

Disamping

memiliki

adalah Angka Bebas Jentik. Target Angka

Kecamatan

Tembalang

Bebas Jentik di Kecamatan Tembalang

jumlah kelurahan terbanyak dengan 4

sendiri yaitu 90%. Pada tahun 2012 ABJ

kelurahan yaitu Kelurahan Tembalang,

Kecamatan Tembalang 78,25% dan pada

Bulusan,

tahun 2013 ABJ Kecamatan Tembalang

Sendangguwo.

77,2%.10

tertinggi,

juga

memiliki

Sendangmulyo

dan

Berdasarkan latar belakang diatas

Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi Berdarah

IR

Penyakit

Dengue

(DBD)

penulis

tertarik

untuk

meneliti

Demam

“Bagaimanakahimplementasipengendalian

telah

DBD sesuai Perda Kota Semarang Nomor

mengeluarkan peraturan daerah Nomor 5

5 Tahun 2010 tentang

12

pengendalian


penyakit demam berdarah Dengue di

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun

Kecamatan Tembalang ?”

2010. Sumber data penelitian diambil

METODE PENELITIAN

dari data primer dan data sekunder. Data

Jenis penelitian yang digunakan

primer adalah data yang diambil dari hasil

dalam penelitian ini adalah exploratory

wawancara mendalam dengan informan

research dengan pendekatan kualitatif.

utama dan informan triangulasi. Data

Objek yang akan diteliti dalam penelitian

ini

adalah

sekunder adalah data pendukung yang

implementasi

ada relevansinya dengan penelitian ini

kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5

didapat

Tahun

pengendalian

Semarang dan Kecamatan Tembalang.

penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Analisis dilakukan setelah mereduksi data

di wilayah kerja pemerintah Kecamatan

yang

Tembalang dilihat dari faktor komunikasi,

mendalam dan studi pustaka yang telah

sumber daya, disposisi implementor, dan

dilakukan oleh peneliti.

2010

struktur

birokrasi.

keseluruhan dalam

tentang

Populasi

subjek

penelitian

Dinas

diperoleh

Kesehatan

melalui

Kota

wawancara

adalah HASIL DAN PEMBAHASAN

penelitian.Populasi

ini

dari

adalah

Karakteristik Responden

petugas

pelaksana pengendalian DBD. Subjek

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh

peneltian

dengan

informasi bahwa, informan utama yaitu

menggunakan teknik purposive sampling,

Kepala Puskesmas Kedungmundu yang

meliputi

Puskesmas

berusia 47 tahun dan sudah bekerja di

Kepala

Puskesmas

instansi tersebut sekitar 4 tahun. Informan

Pengelola

Program

utama kedua yaitu Bagian Epidemiologi

Puskesmas

Puskesmas Kedungmundu yang berusia

Kedungmundu dan Pengelola Program

33 tahun dan sudah bekerja di instansi

Pengendalian DBD Puskesmas Rowosari.

tersebut kurang lebih sudah 5 tahun.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota

Informan utama yang ketiga yaitu Kepala

Semarang,

Kecamatan

Puskesmas Rowosari yang berusia 45

Tembalang, Lurah Kelurahan Tembalang,

tahun dan sudah bekerja di instansi

Lurah

Lurah

tersebut sekitar 3 tahun. Informan utama

Lurah

keempat

ini

diambil

Kepala

Kedungmundu, Rowosari, Pengendalian

DBD

Camat

Kelurahan

Kelurahan Kelurahan

Bulusan,

Sendangmulyo

dan

Sendangguwo

yaitu

Bagian

Epidemiologi

akan

Puskesmas Rowosari yang berusia 32

diwawancarai sebagai informan triangulasi

tahun dan sudah bekerja di instansi

untuk crosscheck implementasi Peraturan

tersebut kurang lebih sudah 4 tahun.

13


Untuk latar belakang pendidikan informan

dengan

utama yaitu 1 orang dokter, satu orang S2

penyampaian

Kesehatan Masyarakat dan 2 orang S1

Peraturan Walikota Nomor 27B tentang

Kesehatan

Informan

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Triangulasi berjumlah 7 orang dengan

Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

rentang usia informan triangulasi yaitu 23 -

Pengendalian Penyakit Demam Berdarah

55

Dengue

Masyarakat.

tahun.

Wawancara

mendalam

informan

wawancara

P2B2 Dinas Kesehatan Kota, 1 orang

mengatakan

Kepala

dalam

mengenai

Berdasarkan

dengan

informan

bahwa

hasil utama,

informan

tidak

dan

Sosial

mengetahui bahwa peraturan tersebut

4

orang

telah diterbitkan oleh Walikota bahkan

perwakilan dari kelurahan di Kecamatan

salah satu informan triangulasi yang

Tembalang yang memliki angka DBD

bekerja sebagai Gasurkes mengatakan

tertinggi. Pendidikan terakhir informan

tidak mengetahui sama sekali mengenai

triangulasi terdiri dari 6 orang lulusan S1

peraturan-peraturan

dan 1 orang lulusan S2. Masa kerja

pengendalian DBD. Sedangkan menurut

informan triangulasi di instansi terakhir

hasil wawancara dengan pihak Dinas

antara 4 bulan-18 tahun.

Kesehatan

Kecamatan

Kesehatan

informasi

(DBD).

dilakukan kepada 1 orang Kepala Seksi

Seksi

triangulasi

Tembalang,

Kota

yang

mengatur

sebagai

informan

triangulasi lainnya, informasi mengenai Analisis Faktor Komunikasi

peraturan tersebut pernah disampaikan

Menurut Edward III dalam Widodo (2010

oleh pihak Dinas Kesehatan Kota kepada

:97), komunikasi diartikan sebagai “proses

petugas

penyampaian

informasi

informasi

komunikator

puskesmas. yang

Dari

perbedaan

disampaikan

kepada komunikan”. Informasi mengenai

berdampak

kebijakan publik menurut Edward III dalam

ditransmisikan dari petugas puskesmas

Widodo

disampaikan

kepada masyarakat. Dalam melakukan

kepada pelaku kebijakan agar para pelaku

kegiatan pemantauan jentik ke rumah-

kebijakan dapat mengetahui apa yang

rumah

harus mereka persiapkan dan lakukan

mendapat penolakan untuk diperiksa dari

untuk menjalankan kebijakan tersebut

beberapa rumah yang ketika dikunjungi

sehingga tujuan dan sasaran kebijakan

bahkan ada yang menutup pintu dan

dapat

melarang petugas masuk ke rumahnya.

(2010:97)

dicapai

diharapkan.

perlu

sesuai

dengan

yang

11

Dalam

pada

petugas

Meskipun penelitian

informasi

tersebut

puskesmas

puskesmas

yang

masih

sudah

ditemukan

melakukan upaya agar masyarakat dapat

jawaban berbeda antara informan utama

menerima informasi dengan jelas dan

14


benar namun dalam pelaksanaanya masih

evalauasi

terdapat

untuk

Gasurkes tersebut namun dalam setiap

mengatur jadwal kegiatan penyuluhan

pertemuan Walikota dan Dinas Kesehatan

dengan masyarakat dan ketika diberikan

Kota

pre test post test. Kejelasan informasi

mengenai

yang diterima oleh masyarakat terkait

sanksi-sanksi yang terdapat di dalam

upaya pengendalian DBD masih belum

peraturan

tersebut

jelas karena informasi yang diberikan

dengan

baik

masih belum tersampaikan dengan baik

puskesmas dan masyarakat masih belum

dan

paham mengenai aturan-aturan tersebut.

kendala

dalam

tergantung

yaitu

sulit

penerimaan

dari

informasi

persepsi

tidak

hasil

dari

kegiatan

meyampaikan

aturan-aturan

informasi

tersebut

dan

belum

diterapkan

sehingga

petugas

masyarakat Analisis Faktor Sumber Daya

sendiri bagaimana masing-masing individu menerima informasi tersebut. Berdasarkan

terkait

Faktor sumber daya mempunyai

hasil

penelitian,

peranan

penting

dalam

implementasi

penyampaian informasi yang dilakukan

kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah

oleh Walikota

dikomunikasikan

secara

jelas

melalui kegiatan roadshow, Jalan Sehat

konsisten,

apabila

implementor

bersama Walikota setiap 1 bulan atau 2

kekurangan

bulan sekali pada hari Jumat, informasi

melaksanakan, maka implementasi tidak

yang

akan berjalan efektif.12

sudah

disampaikan

konsisten

oleh

yaitu

Walikota

mengingatkan kepada daerah yang kasus

tetapi

sumber

Kecamatan

daya

Tembalang

dan

untuk

memliki

DBD-nya tinggi untuk selalu melakukan

petugas pemantau jentik (PPJ) memiliki

PSN

satu

dan

Walikota

mengadakan

rapat

juga

biasanya

koordinasi

tingkat

petugas

dan

petugas-petugas

tersebut nantinya akan dikoodinir oleh

Walikota untuk membahas tentang DBD.

petugas

Dinas

dalam

Kedungmundu sendiri memilki personil

menyampaikan informasi dibantu oleh

sebanyak 35 orang sebagai pembina

Gasurkes

APBD

wilayah. Pembina wilayah dikoordinir oleh

(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

pemegang program DBD di Puskesmas

untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan

Kedungmundu

dan

semua

Kesehatan

yang

Kota

dibiayai

pemantauan

dari

jentik

kepada

dari

kecamatan.

Puskesmas

dan yang mengkoordinir

pembina

wilayah

adalah.

masyarakat dalam pengendalian DBD.

Puskemas Rowosari sendiri ada 10 orang

Dinas

Kesehatan

konsisten

setiap

Kota 3

juga

sudah

petugas

bulan

sekali

wilayah kelurahan dan setiap kelurahan

dan

terdapat 2 petugas puskesmas sebagai

mengadakan kegiatan monitoring

15

lapangan

yang

memegang


penanggungjawab kegiatan. Untuk jumlah


GASURKES setiap kelurahan terdapat 1

Dengue

GASURKES

belum dijalankan dengan baik. Hal ini

dan

GASURKES

dikoordinir

kecamatan.Di

oleh dalam

(DBD)

dikarenakan

sehingga

hampir

mempelajari

wewenang

semua secara

informan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010

belum

tentang Pengendalian Penyakit DBD dan

mengenai


Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang


Pengendalian Penyakit DBD.

Peraturan

mendalam

Daerah

Kota

Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Analisis Faktor Disposisi

Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) memang tidak mengatur banyaknya diperlukan

jumlah untuk

petugas

upaya

Salah

satu

mempengaruhi

yang

faktor

efektifitas

yang

implementasi

pengendalian

kebijakan adalah sikap implementor. Jika

DBD namun selama ini untuk sumber

implementor setuju dengan bagian-bagian

daya manusia masih cukup karena semua

isi dari kebijakan maka mereka akan

petugas di puskesmas ikut terlibat dalam

melaksanakan dengan senang hati tetapi

pengendalian DBD

jika pandangan mereka berbeda dengan

Berdasarkan dengan

informan,

hasil

wawancara

pembuat

kebijakan

maka

proses

setiap

puskesmas

implementasi akan mengalami banyak

sudah memiliki 1 sampai 2 alat fogging.

masalah.12

Untuk menjaga agar alat fogging tersebut

memiliki

dapat terawat dengan baik,

petugas

mengambil tindakan ketika terjadi KLB

puskesmas setiap 1 bulan sekali secara

DBD dan kemauan dari petugas jika

rutin membawa alat tersebut ke Dinas

menerima pekerjaan di luar jam kerja,

Kesehatan untuk dilakukan perawatan dan

namun dalam hal mencari tahu mengenai

menguji kelayakan penggunaannya oleh

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010

tenaga terlatih.

tentang Pengendalian Penyakit DBD dan

Kewenangan sudah tercantum di dalam

Peraturan

sikap

yang

petugas baik

sudah dalam


namun


berdasarkan keterangan informan utama

Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

dan

bahwa


memahami

tentang

Dengue (DBD) masih kurang. Hal ini

masing-masing

pegawai

dibuktikan dengan kurangnya kemauan

triangulasi

informan adanya

diatas

belum hak

Daerah

Meskipun

terlihat

termasuk atasan dan bawahan dalam

petugas

mengimplementasi

mendalam mengenai isi dari peraturan

Kebijakan

16

untuk

mempelajari

secara


tersebut

sehingga

petugas

tidak

yang dapat diberikan kepada petugas

memahami isi dari peraturan tersebut.

ataupun

Berdasarkan hasil wawancara dengan

peraturan tersebut.

salah

satu

informan

triangulasi,

masyarakat

Berdasarkan

yang

melanggar

hasil

mengatakan bahwa karena baru menjabat

dengan

sekitar 2 tahun sehingga tidak mengetahui

informan utama belum memahami isi dari

mengenai aturan-aturan tersebut, hal ini

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor

juga

5 Tahun 2010 tentang Pengendalian

membuktikan

bahwa

kurangnya

informan,

wawancara

sebagian

besar

kemauan untuk mempelajari aturan-aturan

Penyakit DBD

dan Peraturan Walikota

yang mengatur pengendalian DBD.

Nomor 27B tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor

Analisis Faktor Struktur Birokrasi


Struktur birokrasi adalah struktur

Penyakit DBD.

organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan

KESIMPULAN

dikoordinasikan

1. Dalam

secara

formal

yang

pelaksanaanya

meliputi dimensi pembagian pekerjaan

pengendalian

dan

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Standard

Operating

11

Procedure. Berdasarkan wawancara

dengan

hasil

informan

Daerah

utama,

Kota

Tahun

2010

DBD

upaya

belum

Semarang tentang

Nomor

5

Pengendalian

menyatakan bahwa informan utama hanya

Penyakit

mengetahui

pelaksanaan

beberapa kendala dalam pelaksanaan

pengendalian DBD berdasarkan Peraturan

upaya pengendalian DBD diantaranya

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun

masih

2010 tentang Pengendalian Penyakit DBD

dilakukan

tetapi tidak mengetahui dengan jelas

sanksi-sanksi yang terdapat didalam

bahwa

peraturan belum dilaksanakan.

tata

tata

cara

cara

pelaksanaan

pengendalian DBD itu tertuang dalam

DBD

semua

terdapat

2. Informasi

masih

penolakan

pemantauan

mengenai

jentik

pengendalian

DBD

Tahun

Daerah

Semarang

Pelaksanaan

tentang

Peraturan

Petunjuk

Daerah

Kota

Tahun

Kota 2010

untuk dan

upaya-upaya

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27B 2012

terdapat

dan

tentang

Peraturan Nomor

5

Pengendalian

Semarang Nomor 5 tahun 2010 tentang

Penyakit DBD sudah tersampaikan

Pengendalian

ini

namun dalam penyampaian informasi

berdampak pada belum mengetahuinya

mengenai Peraturan Walikota Nomor

petugas mengenai bentuk-bentuk sanksi

27B

Penyakit

DBD.

Hal

17

tentang

tentang

Petunjuk


Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

27B



Penyakit Demam Berdarah Dengue


(DBD)


belum

tersampaikan karena

masih terdapat perbedaan pendapat

tentang

tentang

Petunjuk

(DBD) masih kurang.

antara petugas puskesmas dengan

5. Struktur dalam penelitian ini adalah

pihak Dinas Kesehatan Kota.

Standart Operasioal Procedure (SOP)

3. Sumber daya manusia tidak ditentukan

dan fragmentasi. SOP Peraturan Derah

banyaknya didalam Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010

Nomor

tentang Pengendalian Penyakit DBD

5

Tahun

2010

tentang

Pengendalian Penyakit DBD namun

sudah ada

sudah cukup. Setiap puskesmas juga

Nomor 27B tentang tentang Petunjuk

sudah memiliki 1-2 alat fogging namun


dalam melakukan perawatan dan uji


kelayakan alat tersebut puskesmas


masih

(DBD)

bergantung

kepada

Dinas

yaitu Peraturan Walikota

namun

belum

dilaksanakan

Kesehatan Kota. Kewenangan dalam

secara optimal karena petugas belum

upaya pengendalian DBD juga sudah

mendapat peraturan Walikota tersebut.

diatur

didalam

Nomor

5

Peraturan

Tahun

Pengendalian

2010

Penyakit

Daerah DAFTAR PUSTAKA

tentang

DBD

dan

1. DEPKES

RI.Pencegahan

dan


Pemberantasan Demam Berdarah

tentang

Dengue di Indonesia. : Direktorat

Petunjuk

Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

Jendral PPP-PPL. Jakarta. 2005

2010 tentang Pengendalian Penyakit

2. Misnadiarly.Demam

Demam Berdarah Dengue (DBD). 4. Meskipun

petugas

sudah

Berdarah

Dengue (DBD). Pustaka Populer

memiliki

Obor. Jakarta. 2009

sikap yang baik dalam mengambil

3. Kementrian Kesehatan RI. Profil

tindakan ketika terjadi KLB DBD dan

Kesehatan Indonesia Tahun 2011.

kemauan dari petugas jika menerima

Jakarta. 2012

pekerjaan di luar jam kerja, namun


dalam hal mencari tahu mengenai


Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

Jakarta. 2013

2010 tentang Pengendalian Penyakit DBD dan Peraturan Walikota Nomor

18



10. Dinas Kesehatan Kota Semarang.


Profil Kesehatan Provinsi Jawa

Jakarta. 2014

Tengah Tahun 2013. Semarang. 2014

6. Kementrian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014.

11. Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis

Jakarta. 2015

Proses

7. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Profil Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah

Tahun

12. Azwar,

2012.

Aksara. Jakarta. 1996

Tengah. Profil Kesehatan Provinsi Tahun

2013.

Semarang. 2014 9. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Profil Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah

Azrul.

Pengantar

Administrasi Kesehatan. Binarupa

8. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah

Publik.

Bayumedia. Jakarta. 2006

Semarang. 2013

Jawa

Kebijakan

Tahun

2014.

Semarang. 2015

19

Volume 4, Nomor 2, April 2016 (ISSN: )

Recommend Documents