Vol. 2 No.1 Jan Mar 2017 [Jurnal Ilmiah KARIMAH STIE AMKOP Makassar] ISSN :

Vol. 2 No.1 Jan– Mar 2017 [Jurnal Ilmiah KARIMAH STIE AMKOP Makassar] ISSN : 2089-9351

PENGARUH SISTEM PELAYANAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN Sitti Miespa STIEM Bongaya Makassar e-mail: [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pelayanan pajak dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerapan self assessment system. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan teknik simple random sampling. Populasinya adalah 59.179 wajib pajak orang pribadi, sedangkan sampel yang diambil sejumlah 65 responden. Hasil kuesioner tersebut telah diuji validitas dan reliabilitasnya, juga telah diuji asumsi klasik berupa asumsi normalitas, asumsi multikolonieritas dan asumsi heterokedastisitasnya. Metode analisis data menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis berpengaruh positif tetapi ada yang signifikan adapun tidak signifikan berdasarkan uji F dan t. Ini berarti bahwa sistem pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan, secara parsial sistem pelayanan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan dan secara parsial kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan self assessment system. Dari penelitian ini, variabel yang paling berpengaruh terhadap penerapan self assessment system adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kata kunci : Sistem pelayanan pajak, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan Self assessment system. Abstract This study aims to determine whether the tax system and compliance with individual taxpayer affect the application of the self assessment system. Data collection using a primery data from questionnaires using simple random sampling technique. Population is 59.179 of individual taxpayers, while the samples taken were 65 respondents. The results of the questionnaire have been tested for validity and reliability, also has tested the assumptions of classical normality, multikolonieritas and heteroscedasticity, Methods of data analysis using multiple regression techniques. The results showed that all the hypotheses positive effect but there are significant while not significant by F test and t . This means that the tax system and compliance with individual taxpayer simultaneously positive and significant impact, partially tax system and not significant positive effect and in partial compliance with individual taxpayer and a significant positive effect on the application of self55

Website

http://journal.stieamkop.ac.id/


assessment system . From this study , the variables that most influence on the implementation of self -assessment system is an individual taxpayer compliance . Keywords: System of service tax, Individual tax compliance, and Self assessment system. Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak. Disisi lain Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan Wajib Pajak tersebut, Wajib Pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib Pajak badan wajib melakukan pembukuan sedangkan Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dari tahun 2014 hingga 2016.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Self Assessment System merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Melalui sistem ini, setiap wajib pajak di wajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Di dalam penerapan sistem ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semaunya, sebab di dalam Undang-undang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban kontribusi besar terhadap penerimaan kas Negara, oleh karena itu perlu dioptimalkan penerimaannya. Keberhasilan Self Assessment System ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan Self Assessment System ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya programprogram yang dilaksanakan oleh

56

Website



Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan Tahun 2014-2016 Tahun Jumlah WP (a) Jumlah SPT Kepatuhan (b/a x Tahunan (b) 100%) 2011 33.414 25.856 77% 2012 43.057 28.360 65% 2013 51.040 27.506 53% Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan (2016) Berdasarkan Tabel 1.1 di atas Self Assessment System di KPP maka dapat dilihat bahwa dari tahun Pratama Makassar Selatan ? 2014 hingga 2016, tingkat kepatuhan 2. Apakah kepatuhan wajib pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP orang pribadi berpengaruh terhadap Pratama Makassar Selatan semakin penerapan Self Assessment System menurun. Hal ini menunjukkan bahwa di KPP Pratama Makassar Selatan? masih terdapat wajib pajak sebagai 3. Apakah sistem pelayanan pajak dan subyek pajak yang terlambat dan tidak kepatuhan wajib pajak orang menyampaikan SPT. Oleh karena itu, pribadi berpengaruh secara tentu membutuhkan suatu kajian agar simultan terhadap penerapan Self hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Assessment System di KPP Pratama Salah satu upaya dalam Makassar Selatan? meningkatkan kepatuhan wajib pajak C. Tujuan Penelitian adalah memberikan pelayanan yang Adapun tujuan dari penelitian ini baik kepada wajib pajak. Peningkatan adalah: kualitas dan kuantitas pelayanan 1. Untuk menguji pengaruh sistem diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pajak terhadap penerapan kepuasan kepada wajib pajak sebagai Self Assessment System di KPP pelanggan sehingga meningkatkan Pratama Makassar Selatan. kepatuhan dalam bidang perpajakan. 2. Untuk menguji pengaruh kepatuhan Dalam penelitian Supadmi (2013) wajib pajak orang pribadi terhadap disebutkan bahwa untuk meningkatkan penerapan Self Assessment System kepatuhan wajib pajak dalam di KPP Pratama Makassar Selatan. memenuhi kewajiban perpajakannya, 3. Untuk menguji pengaruh secara kualitas pelayanan pajak harus simultan dari sistem pelayanan ditingkatkan oleh aparat pajak. pajak dan kepatuhan wajib pajak Pelayanan pajak yang baik diharapkan orang pribadi terhadap penerapan dapat membawa pengaruh baik bagi Self Assessment System di KPP wajib pajak untuk memenuhi Pratama Makassar Selatan. kewajibannya membayar pajak. TINJAUAN PUSTAKA B. Rumusan Masalah A. Tinjauan Teori Berdasarkan uraian diatas rumusan Pada pasal 23A UUD 1945 yang masalah yang akan diteliti adalah: berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang 1. Apakah sistem pelayanan pajak bersifat memaksa untuk keperluan berpengaruh terhadap penerapan negara diatur dengan Undang – Undang 57

Website



Dalam Self Assessment System Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan. Selain itu ada banyak faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan Self Assessment System secara langsung, diantaranya sistem pelayanan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Sistem pelayanan pajak adalah prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak dalam memberikan pelayanan untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu aparat pajak harus memiliki keterampilan untuk dapat memuaskan wajib pajak. Kepuasan wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Ada beberapa indikator bahwa pelayanan pajak yang baik dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak yaitu fiskus diharapkan memiliki Berwujud, Reabilitas, Ketanggapan, Jaminan dan Kepastian , Empati. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan fiskus tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban

“ merupakan salah satu dasar hukum pembentukan UU KUP. UU KUP mengatur mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak dan wewenang Ditjen Pajak, termasuk sanksi perpajakan apabila tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Perhitungan pajak yang terutang diatur dalam undang – undang material perpajakan sebagaimana tersebut dalam UU PPh dan UU PPN. Sedangkan pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan pajak serta wewenang Ditjen Pajak diatur dalam undang – undang formal perpajakan sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum. Pemungutan self assessment system, baru dikenalkan pada saat terjadinya reformasi perpajakan yaitu sejak tanggal 1 januari 1984 sebagi pengganti official assessment system yang berlaku sebelumnya. Dianutnya self assessment system diharapkan membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, semakin besar tingkat kepatuhan sukarela semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya. Pengawasan ini terutama ditunjukan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindari atau tidak membuat pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegak hukum administrasi pajak di negara manapun. B. Kerangka Konseptual Penerapan Self Assessment System merupakan satu hal yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. 58

Website



perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak terdapat pada PMK Nomor 74/PMK.03/2012. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan sesuai pasal 29 ayat 1 UU KUP. Pasal 1 ayat 25 UU KUP menegaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan. C. Hipotesis Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pikir atau konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1: Sistem pelayanan pajak berpengaruh terhadap penerapan Self Assessment System. H2: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerapan Self Assessment System. H3 : Sistem Pelayanan Pajak dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh simultan terhadap penerapan Self Assessment System.

METODOLOGI PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu pendekatan kuantitatif dengan penalaran/logika kuantitatif dan juga menggunakan jenis penelitian deskriptif.. Kuncoro (2009), pendekatan kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sedangkan metode penelitian deksriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain sudah disebutkan, yang hasilkan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Sugiyono, 2013). B. Tempat Dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan di Jl. Urip Sumoharjo KM 4 GKN I. Makassar 441259. Waktu yang digunakan dalam penelitian dan penulisan dibutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan. C. Populasi Dan Sampel 1. Populasi Populasi yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 59.179 Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Sampel Teknik pengambilan sampel penelitian dipakai yaitu simple random sampling. Simple random sampling adalah seluruh elemen dalam populasi diperhitungkan dan tiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai subyek. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

59

Website



n= . Dimana : n = Jumlah sampel N = Jumlah populasi d = nilai presisi yang ditetapkan atau Sig = 0,1 Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel yang akan diambil adalah : n = 59.179 59.179×(0,1)2+1 n = 99,9 n = 100 Berdasarkan perhitungan di atas, Pada penelitian ini penulis maka jumlah sampel yang diambil memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebanyak dengan menggunakan cara seperti 99,8 yang dibulatkan menjadi 100 wajib berikut : pajak orang pribadi. a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey D. Metode Pengumpulan Data menggunakan media angket 1. Jenis Data Jenis data yang dikumpulkan (kuesioner). Sejumlah pertanyaan dalam penelitian adalah data kualitatif akan diajukan kepada responden yang akan ditransformasikan menjadi dan kemudian responden diminta data kuantitatif. Data kualitatif berupa menjawab sesuai dengan pendapat jawaban kuesioner dengan tujuan untuk mereka. mengumpulkan informasi yang b. Tinjauan kepustakaan (library diberikan kepada Wajib Pajak Orang research), metode ini dilakukan Pribadi sebagai responden yang ada di dengan mempelajari teor – teori tempat penelitian tentang sistem dan konsep – konsep yang pelayanan pajak dan kepatuhan wajib sehubungan dengan masalah yang pajak orang pribadi. Data kuantitatif diteliti Penulis pada buku – buku, berupa skor masing-masing indikator makalah, dan jurnal guna yang diperoleh dari pengisian kuesioner memperoleh landasan teoretis yang yang dibagikan kepada Wajib Pajak memadai untuk melakukan Orang Pribadi di lokasi tersebut. pembahasan. c. Mengakses website dan situs – 2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam situs, metode ini digunakan untuk penelitian ini adalah berupa data mencari website ataupun situs – primer. Menurut Tika (2006 : 57) Data situs yang menyediakan informasi primer adalah data yang diperoleh sehubungan dengan masalah dalam langsung dari responden atau objek penelitian dan teori yang yang diteliti atau ada hubungannya mendukung atas penelitian yang dengan objek yang diteliti. Data ini dilakukan. semua merupakan data mentah, yang 4. Defenisi Operasional Dan kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan Pengukuran Variabel tertentu sesuai kebutuhan. Variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 3. Teknik pengumpulan data Sistem Pelayanan Pajak (X1) dan 60

Website



Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memperhitungkan, membayar dan (X2) dan Penerapan Self Assessment melaporkan sendiri besarnya pajak System (Y) sebagai variabel dependen . yang harus dibayar. Waluyo Definisi operasional dari masing – (2013:17). masing variabel tersebut akan HASIL PENELITIAN DAN dijelaskan sebagai berikut : PEMBAHASAN a. Sistem Pelayanan Pajak (X1). A. Hasil Penelitian Merupakan cara petugas pajak Responden dalam penelitian ini dalam membantu mengurus atau yaitu wajib pajak orang pribadi yang menyiapkan segala keperluan yang terdaftar di KPP Makassar Selatan. dibutuhkan wajib pajak (Santi, Peneliti telah menyebarkan 100 2012). eksamplar kuesioner dan dari 100 b. Kepatuhan Wajib Pajak Orang kuesioner yang telah tersebar hanya 78 Pribadi (X2). Merupakan tindakan kuesioner yang diterima kembali wajib pajak dalam pemenuhan termasuk 13 kuesioner diisi tetapi tidak kewajiban perpajakannya sesuai lengkap, sehingga kuesioner yang dapat dengan ketentuan peraturan diolah sebanyak 65 ( 65% ). perundang-undangan dan peraturan Karakteristik responden pelaksanaan perpajakan yang dikelompokkan menurut usia, jenis berlaku dalam suatu negara”. kelamin, pekerjaan, pengalaman kerja, Rahayu (2010:139). pendidikan terakhir. Untuk c. Self Assessment System (Y). memperjelas karakteristik responden Merupakan pemungutan pajak yang yang dimaksud, maka disajikan tabel memberi wewenang, kepercayaan mengenai responden seperti dijelaskan dan tanggung jawab kepada wajib berikut ini. pajak untuk menghitung, 1. Karakteristik responden berdasarkan usia Tabel. Karakteristik responden berdasarkan usia Usia Frekuensi (Orang) Persentase (%) 21-30 tahun 36 55,4% 31-40 tahun 10 15,4% 41-50 tahun 16 24,6% > 51 tahun 3 4,6% Total 65 100% Sumber: Data Primer diolah (2016) Dari data karakteristik dapat disimpulkan bahwa sebagian responden berdasarkan usia pada tabel besar wajib pajak orang pribadi yang 4.2 di atas, maka jumlah responden terdaftar di KPP Pratama Makassar terbesar adalah responden yang berusia Selatan adalah berusia produktif. 21-30 tahun yaitu sebanyak 36 orang atau 55,4%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berusia lebih dari 51 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau 4,6%. Maka 61

Website



2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Tabel. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase (%) Perempuan 39 60% Laki – laki 26 40% Total 65 100% Sumber: Data Primer diolah (2016) Dari data karakteristik adalah responden yang berjenis kelamin responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 26 orang atau pada tabel 4.3 di atas, maka jumlah 40%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden terbesar adalah responden sebagian besar wajib pajak orang yang berjenis kelamin perempuan yaitu pribadi yang terdaftar di KPP Pratama sebanyak 39 orang atau 60%. Makassar Selatan adalah berjenis Sedangkan jumlah responden terendah kelamin perempuan. 3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan Tabel. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan Pekerjaan Frekuensi (Orang) Persentase (%) Pegawai Negeri 22 35,4% Karyawan Swasta 37 56,9% Pengusaha 1 1,5% Lain-lain 4 6,2% Total 65 100% Sumber: Data Primer diolah (2016) Dari data karakteristik adalah responden yang bekerja sebagai responden berdasarkan pekerjaan pada pengusaha yaitu sebanyak 1 orang atau tabel 4.3 di atas, maka jumlah 1,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden terbesar adalah responden sebagian besar wajib pajak orang yang bekerja sebagai karyawan swasta pribadi yang terdaftar di KPP Pratama yaitu sebanyak 37 orang atau 56,9%. Makassar Selatan adalah bekerja Sedangkan jumlah responden terendah sebagai karyawan swasta. 4. Karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja Tabel. Karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja Lama Kerja Frekuensi (Orang) Persentase (%) < 5 tahun 36 55,4% 6-10 tahun 13 20,0% 11-15 tahun 6 9,2% 16-20 tahun 7 10,6% >20 tahun 3 4,2% Total 65 100% Sumber: Data Primer diolah (2016) Dari data karakteristik responden yang memiliki pengalaman responden berdasarkan pengalaman kerja selama kurang dari 5 tahun yaitu kerja pada tabel 4.5 di atas, maka sebanyak 36 orang atau 55,4%. jumlah responden terbesar adalah Sedangkan jumlah responden terendah 62

Website



adalah responden memiliki pengalaman terdaftar di KPP Pratama Makassar kerja selama lebih dari 20 tahun yaitu Selatan adalah yang masih memiliki sebanyak 3 orang atau 4,2%. Maka sedikit pengalaman kerja, yaitu kurang dapat disimpulkan bahwa sebagian dari 5 tahun. besar wajib pajak orang pribadi yang 5. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir Tabel. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir Pendidikan Terakhir Frekuensi (Orang) Persentase (%) SMA/SMK 25 38,5% D3 8 12,3% S1 31 47,7% S2 1 1,5% Total 65 100% Sumber: Data Primer diolah (2016) Dari data karakteristik responden yang S2 yaitu sebanyak 1 responden berdasarkan pendidikan orang atau 1,5%. Maka dapat terakhir pada tabel 4.6 di atas, maka disimpulkan bahwa sebagian besar jumlah responden terbesar adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar responden yang sarjana yaitu sebanyak di KPP Pratama Makassar Selatan 31 orang atau 47,7%. Sedangkan adalah S1. jumlah responden terendah adalah 6. Karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT Tabel. Karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT Pengisian SPT Frekuensi (Orang) Persentase (%) Sendiri 52 80% Konsultan 2 3,1% Tenaga Ahli 11 16,9% Total 65 100% Sumber: Data Primer diolah (2016) Dari data karakteristik melakukan pengisian SPTnya sendiri responden berdasarkan pengisian SPT dan berlakunya Self Assessment System. pada tabel 4.6 di atas, maka jumlah B. Pembahasan responden terbesar adalah responden Dalam rangka menguji pengaruh yang pengisian SPTnya dilakukan penganggaran dan sistem informasi sendiri yaitu sebanyak 52 orang atau keuangan daerah terhadap kinerja 80%. Sedangkan jumlah responden aparat pemerintahan daerah kota terendah adalah responden yang makassar maka digunakan analisis pengisian SPTnya dilakukan oleh regresi berganda. Perhitungan konsultan yaitu sebanyak 2 orang atau dilakukan dengan bantuan program 3,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa SPSS versi 23 for windows dan sebagian besar wajib pajak orang diperoleh hasil sebagai berikut: pribadi yang terdaftar di KPP Makassar Selatan adalah wajib pajak yang

63

Website



Tabel. Hasil Analisis Regresi Berganda Coefficientsa

Model 1 (Constant)

Standardize Unstandardize d d Coefficients Coefficients Std. B Error Beta t Sig. 5,253 1,914 2,745 ,008

SISTEM PELAYANAN ,156 ,122 ,183 1,274 ,208 PAJAK KEPATUHAN WAJIB PAJAK ,267 ,081 ,476 3,316 ,002 ORANG PRIBADI a. Dependent Variable: SELF ASSESSMENT SYSTEM Berdasarkan Tabel diatas dapat beta diambil dari Unstandardized diperoleh suatu model persamaan coefficients sebagai berikut: regresi linear berganda, dimana nilai Y = a+b1X1+b2X2 Y = 5,253+0,156+0,267 b0 = 5,676 artinya jika tidak ada perubahan pada sistem pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel bebas, maka nilai kinerja sebesar 5,676 sebagai nilai konstan untuk variabel terikat. b1 = 0,156 berarti ketika sistem pelayanan pajak naik 1% akan mempengaruhi peningkatan self assessment system sebesar 0,156. b2 = 0,267 berarti ketika kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik 1% akan mempengaruhi peningkatan self assessment system sebesar 0,267. Hasil analisis regresi linear pribadi terhadap penerapan self berganda memberikan gambaran bahwa assessment system, maka dapat variabel independen memiliki hubungan diberikan kesimpulan sebagai berikut : yang positif terhadap variabel 1. Sistem pelayanan pajak dependennya yaitu tingkat pengaruh berpengaruh negatif dan tidak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien signifikan terhadap penerapan self sistem pelayanan pajak dan kepatuhan assessment system pada kantor wajib pajak orang pribadi yang pelayanan pajak pratama Makassar berhubungan positif terhadap penerapan Selatan. Hal ini menunjukkan self assessment system pada KPP bahwa semakin baik sistem Pratama Makassar Selatan. pelayanan pajak yang diberikan maka semakin mendukung SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dan keberhasilan penerapan self pembahasan yang telah dilakukan yaitu assessment system. mengenai pengaruh sistem pelayanan 2. Kepatuhan wajib pajak orang pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan Website

64



signifikan terhadap penerapan self assessment system pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka keberhasilan penerapan self assessment system semakin meningkat. 3. Sistem pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan self assessment system pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh langsung dalam pelaksanaan sistem perpajakan. khususnya pada keberhasilan penerapan self assessment system. DAFTAR PUSTAKA Anggadini, Sri Desi dan Susilawati. (2008). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Penerapan Self Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak dalam wilayah KANWIL Jawa Bagian Barat. Jurnal Riset Akuntansi Volume 5 (No.1). Bandung : Universitas Komputer Indonesia. Aryanto,Yuda, dkk. (2016). Kompilasi Undang – undang Perpajakan. Edisi Tujuh. Jakarta : Salemba Empat. Chaerunisak, Uum Helmina dan Suyanto, (2014). Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System. Jurnal Akuntansi Volume 2 (No.1),

Bantul : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. (2008), Hukum Pajak. Edisi Lima. Jakarta : Salemba Empat. Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono. (2010). Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.Jakarta : Salemba Empat. Kuncoro, Mudrajad. (2009). Metode Riset : Untuk Bisnis & Ekonomi. Kaliurang : Erlangga. Lupiodi, Rambat. (2013). Manajemen Pemasaran Jasa (Teori dan Praktik). Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat. Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi, Yogyakarta : Andi Ofset. Muljono, Djoko. (2010). Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta : Andi. Pabundu, Tika. (2006). Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Website

65



Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Edisi 11, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat. www.pajak.go.id

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Resmi, Siti. (2013). Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 7, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat. Rismawati, Antong. (2015). Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik Edisi Revisi, Malang: Empat Dua Media. Santi, A. N. (2012). Analisis Pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (Online), http://eprints.undip.ac.id/35025/ 1/Skripsi_01. pdf). Sugiyono, (2013). Metodologi penelitian Bisnis . cetakan ke – 17.Bandung: alfabeta. Supadmi. 2010. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas, (Online), (http://portalgaruda.org/downloa d_article.php?article986/). Syaiful Haq, Maulana (2013). Faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan Self Assessment System. Jurnal Riset Akuntansi.Volume 5 (No.1). Semarang : Universitas Diponegoro. Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Undang – undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 66

Website


Vol. 2 No.1 Jan Mar 2017 [Jurnal Ilmiah KARIMAH STIE AMKOP Makassar] ISSN :

Recommend Documents