VARIASI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM TALK SHOW INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE

TESIS

VARIASI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM TALK SHOW INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE

I GUSTI NGURAH MAYUN SUSANDHIKA

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

149

TESIS

VARIASI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM TALK SHOW INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE

I GUSTI NGURAH MAYUN SUSANDHIKA NIM 1290161002

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI LINGUISTIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

i

VARIASI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM TALK SHOW INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Linguistik, Program Pascasarjana Universitas Udayana

I GUSTI NGURAH MAYUN SUSANDHIKA NIM 1290161002

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI LINGUISTIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

ii

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 14 DESEMBER 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. I Ketut Darma Laksana, M.Hum. Prof. Dr. I Nyoman Suparwa, M.Hum. NIP 19520901 198103 1 001 NIP 19620310 198503 1 005

Mengetahui,

Ketua Program Magister Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana,

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana,

Prof. Dr. Ida Bagus Putra Yadnya, M.A. NIP 19521225 197903 1 004

iii

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S(K) NIP 19590215 198510 2 001

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Tesis ini telah diujikan pada Tanggal 14 Desember 2015

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 4129/UN14.4/HK/2015, Tanggal 14 Desember 2015

Ketua

: Prof. Dr. I Ketut Darma Laksana, M.Hum.

Anggota

:

1. 2. 3. 4.

Prof. Dr. I Nyoman Suparwa, M.Hum. Prof. Dr. I Wayan Simpen, M.Hum. Dr. Ni Made Dhanawaty, M.S. Dr. A.A. Putu Putra, M.Hum.

iv

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama

: I Gusti Ngurah Mayun Susandhika

NIM

: 1290161002

Program Studi : Magister Linguistik, Program Pascasarjana Universitas Udayana Judul Tesis

: “Variasi Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Talk Show Indonesia Lawyers Club di TV ONE”

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila pada kemudian hari terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Mendiknas RI No. 17, Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 14 Desember 2015 Yang membuat pernyataan,

I Gusti Ngurah Mayun Susandhika, S.S.

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih yang dilimpahkan-Nya penulis dalam keadaan sehat sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Variasi Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Talk Show Indonesia Lawyers Club di TV ONE”. Penyusunan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memeroleh gelar Magister pada Program Studi Linguistik, Program Pascasarjana, Universitas Udayana. Pada kesempatan ini izinkan penulis memberikan penghargaan mendalam kedua pembimbing tesis yang penulis hormati, yaitu Prof. Dr. I Ketut Darma Laksana, M.Hum. dan Prof. Dr. I Nyoman Suparwa, M.Hum., yang tidak hanya memberikan arahan maksimal di bidang akademis, tetapi juga memberikan dukungan moral. Di samping itu, juga membesarkan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dalam wujud seperti ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.P.D.KEMD., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. Dekan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana, Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A., atas diberikannya tempat perkuliahan dan ujian tesis di gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana Denpasar. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K)., Asisten Direktur I, Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A., dan Asisten Direktur II, Prof. Dr. Made Sudiana Mahendra, Ph.D. atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Linguistik pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ida Bagus Putra Yadnya, M.A. dan Prof. Dr. I Wayan Simpen, M.Hum., Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Magister Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah

vi

memotivasi selama proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Prof. Dr. I Wayan Simpen, M.Hum., Dr. Ni Made Dhanawaty, M.S., Dr. A.A. Putu Putra, M.Hum., tim penguji tesis yang banyak memberikan saran untuk meningkatkan kualitas tesis penulis. Dengan tulus pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. I Nyoman Suparwa, M.Hum., pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam pemilihan topik penelitian dan pembuatan proposal sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Para dosen pengampu mata kuliah Linguistik mikro dan makro di Program Magister Linguistik Murni yang telah memberikan ilmu serta menempa lewat tuntunan selama masa perkuliahan. I Ketut Ebuh, S.Sos., I Nyoman Sadra, S.S., Gusti Ayu Supadmini, Nyoman Adi Triani, S.E., Ida Bagus Suanda, staf yang melayani semua proses administrasi sehingga tesis ini dapat diujikan. Dra. Ni Nyoman Sumerti dan Ni Nyoman Sukartini, petugas perpustakaan yang senantiasa melayani penulis dalam mencari berbagai buku acuan yang sangat diperlukan dalam penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada teman-teman sejawat, yaitu I Nyoman Sutrisna, S.S., A.A. Ary Trisnawati, S.S., M.Hum., Gusti Ngurah Aditya Krisnawan, S.S., Putu Grahayani Karang, S.S. Nani Benu, S.S., M.Hum., Raynold Renjaan, S.S., M.Hum., I Gede Sukartana, S.S., I Putu Era Wiradnyana, S.Pd., Made Reland Udayana Tangkas, S.S., M.Hum., I Putu Eka Oktaviana Dewi, S.S., Ida Ayu Rukmini, S.S., I Putu Desy Purnama, S.S., A.A. Putu Suari, S.S., M.Hum., Muchlis Kamal, S.S., dan Alya, S.S. dengan tulus membagi pengalaman belajar dengan cara mendiskusikan berbagai persoalan kelinguistikan yang dihadapi penulis selama menempuh Program Studi Magister Linguistik (Strata 2). Kedua orang tua yang tercinta, I Gusti Made Sukadhana dan I Gusti Ayu Putu Suasih, S.Pd., atas dukungan, baik moril maupun materiil, kakak saya I Gusti Ayu Putu Susmaningsih, S.H. dan I Gusti Ayu Made Susianingsih, S.H., M.Kn. yang tak henti-hentinya memberikan motivasi.

vii

Paman Drs. Gusti Ketut Alit Suputra, M.Hum., beserta keluarga di Palu, Sulawesi Tengah yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi magister. Berbagai pihak yang telah memberikan konstribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terselesainya tesis ini tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan yang tidak sengaja. Oleh karena itu, kritik membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Denpasar, 14 Desember 2015 Penulis,

I Gusti Ngurah Mayun Susandhika, S.S.

viii

ABSTRAK

VARIASI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM TALK SHOW INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik lafal, diksi, struktur morfologi, dan struktur sintaksis variasi bahasa Indonesia dalam talk show Indonesia Lawyers Club yang disingkat ILC di TV ONE. Di samping itu, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya variasi bahasa, mengetahui pengaruh variasi bahasa Indonesia terhadap perencanaan bahasa, dan memformulasikan langkah-langkah pembinaan bahasa Indonesia. Objek penelitian ini adalah teks talk show ILC ditranskripsi dari dua puluh dua teks selama enam bulan. Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian berjumlah empat teks yang ditarik dari populasi sebanyak dua puluh dua teks pada talk show ILC. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik random sampling. Pengambilan data dilakukan dengan metode simak. Data dianalisis dengan menerapkan pendekatan linguistik struktural, penerapan teori konteks situasi, dan teori perencanaan bahasa. Dengan pendekatan tersebut dideskripsikan lafal, diksi, struktur morfologi, struktur sintaksis, faktor-faktor penentu penggunaan bahasa, pengaruh penggunaan bahasa, dan langkah-langkah perencanaan bahasa. Lafal yang digunakan dalam talk show ILC didominasi oleh penggunaan fonem [a]-[Ɂ], [t], [r]-[k], dan [b]. Diksi digunakan dalam talk show ILC dikaitkan dengan penggunaan bentuk-bentuk baku dan nonbaku. Secara morfologi bentuk-bentuk nonbaku yang digunakan berupa bentuk varian dari ragam baku dengan mengalami proses bahasa daerah dan bahasa asing digunakan oleh narasumber dalam talk show ILC. Secara morfologis terdapat penggunaan bentukbentuk afiks, seperti prefiks meng- menjadi prefiks -ng, penggunaan prefiks ngeyang berasal dari bahasa daerah, prefiks ter- menjadi ke-, penggunaan sufiks -in yang disejajarkan dengan sufiks -kan dan sufiks -i, penggunaan sufiks -an yang disejajarkan dengan prefiks ber-, penggunaan simulfiks meng- + -kan dan meng+ -i menjadi ng- + -in, dan penggunaan simulfiks meng- + -kan menjadi nge- + in. Di samping itu, terdapat penggunaan simulfiks di- + -kan dan di- + -i menjadi di- + -in. Struktur morfologis lainnya, yaitu penggunaan konfiks per- + -in yang disejajarkan dengan konfiks per- + -kan. Selain proses afiksasi terdapat proses pembentukan kata melalui blending (melalui penggabungan dua leksem menjadi sebuah leksem baru). Melalui analisis faktor SPEAKING ditemukan bahwa latar (setting) dan peserta wicara (participant) adalah dua faktor yang paling berperan dalam menentukan penggunaan bahasa Indonesia dalam talk show ILC. Begitu mendominasinya variasi nonbaku dalam talk show ILC memunculkan pengaruh negatif terhadap bahasa Indonesia, seperti menurunnya kualitas dan kuantitas ranah bahasa, seperti pijinisasi bahasa dan terjadi kekaburan penggunaan bahasa Indonesia ragam baku. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, media massa, dan masyarakat dalam perencanaan bahasa. Kata kunci: talk show, variasi bahasa, diksi, struktur, perencanaan bahasa

ix

ABSTRACT

THE VARIATION OF THE USE OF INDONESIAN IN THE TALK SHOW OF INDONESIA LAWYERS CLUB ON TV ONE The study aimed to describe the characteristics of pronunciation, diction, morphological, and syntactic structures of the variations the use of Indonesian in Indonesia Lawyers Club talk show which is abbreviated as ILC on TV ONE. In addition, to identify and analyze the factors behind the rise of the use of the variations Indonesian language, to know the influence of these variations Indonesian Language for language planning, and to formulate measures of Indonesian Language‟s development. The object of the study was the text of the ILC talk show transcribed from the twenty-two texts for six months. In this case, the sample consists of four texts drawn from a population of twenty-two texts on the ILC talk show. Sampling was carried out by using random sampling. Data were collected by observation method. Data were analyzed by implementing structural linguistics approach, the application of the theory of context of the situation, and the theory of language planning. By this approach, it was described pronunciation, diction, structure morphology, syntactic structures, determinants of language use, the effect of the use of language, and language planning measures. The pronunciation used in the talk show ILC were dominated by the use of phoneme [a]-[Ɂ], [t], [r]-[k], and [b]. Diction used in the ILC talk show was associated with the use of of standard and non-standard forms. Morphologically, the non-standard forms used in the form of variant forms of the standard variety by undergoing the process of vernacular languages and foreign languages used by speakers in the talk show of ILC. Morphologically, there were the use of affixes, such as prefix meng- into prefix -ng, the use of prefix nge- which is originating from vernacular language, prefix ter- into prefix ke-, the use of suffix -in which equally applied with the use of suffix -kan and suffix -i, the use of suffix -an which equally applied with the use of prefix ber- , the use of simulfix meng- + kan , and meng- + -i into ng- + -in. In addition, there is the use of simulfix di- + kan and di- + -i become di- + -in. Other morphological structure, namely the use of confix per- + -in which equally applied with the use of confix per- + -kan. Other morphological structure, namely the use konfiks PER + -in aligned with konfiks per- + -kan. In addition to affixation process, there is a process of word formation through the blending (through the merger of two lexeme into a new lexeme). Through factor analysis of SPEAKING, it was found that the setting and the participant are two of the most instrumental factor in determining the use of Indonesian in the talk show of the ILC. The non-standard variations in the talk show of the ILC were so dominant that it brings a negative effect on the Indonesian language, such as the declining quality and quantity of the realm of language, such as pidginized Indonesian Language and the obscurity of the use of Indonesian standard varieties. Therefore, it requires good coordination among the government, the media, and society in the language planning. Keywords: talk show, language variation, diction, structure, language planning

x

DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM ............................................................................................ i PRASYARAT GELAR ..................................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................. iii LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS ................................. iv LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ............................................. v UCAPAN TERIMA KASIH ............................................................................ vi ABSTRAK ......................................................................................................... ix ABSTRACT ........................................................................................................ x DAFTAR ISI ..................................................................................................... xi DAFTAR TABEL DAN BAGAN .................................................................... xiv DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG ................................................... xv DAFTAR LAMPIRAN DATA ......................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 1.3.1 Tujuan Umum ............................................................................................ 1.3.2 Tujuan Khusus ........................................................................................... 1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................................... 1.4.1 Manfaat Teoretis ........................................................................................ 1.4.2 Manfaat Praktis .......................................................................................... 1.5 Ruang Lingkup Penelitian .............................................................................

1 4 4 4 5 5 5 6 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN .................................................................................... 8 2.1 Kajian Pustaka............................................................................................... 2.2 Konsep .......................................................................................................... 2.2.1 Variasi Bahasa ............................................................................................ 2.2.2 Bahasa Indonesia Baku .............................................................................. 2.2.3 Bahasa Resmi .............................................................................................

xi

8 15 15 16 18

2.2.4 Bahasa Standar ........................................................................................... 2.2.5 Talk Show ILC ........................................................................................... 2.3 Landasan Teori .............................................................................................. 2.3.1 Struktur Bahasa .......................................................................................... Teori Proses Morfologis .............................................................................

18 20 21 21 21

2.3.2 Teori Konteks Situasi ................................................................................. 23 2.3.3 Teori Perencanaan Bahasa ......................................................................... 25 2.4 Model Penelitian ........................................................................................... 29 BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 31 3.1 Rancangan Penelitian .................................................................................... 3.2 Jenis dan Sumber Data .................................................................................. 3.3 Instrumen Penelitian...................................................................................... 3.4 Metode dan Teknik Penelitian ...................................................................... 3.4.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 3.4.2 Metode dan Teknik Analisis Data .............................................................. 3.4.3 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data....................................

31 31 34 34 34 35 37

BAB IV LAFAL, DIKSI, STRUKTUR MORFOLOGI, DAN STRUKTUR SINTAKSIS VARIASI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM TALK SHOW ILC DI TV ONE ........................................................................ 4.1 Lafal .............................................................................................................. 4.2 Perubahan Struktur Bentuk Dasar ................................................................. 4.3 Diksi .............................................................................................................. 4.4 Struktur Leksikal dalam Talk Show ILC di TV ONE ................................... 4.5 Struktur Morfologis ....................................................................................... 4.5.1 Bentuk Berimbuhan ................................................................................... 4.5.1.1 Penggunaan Prefiks ................................................................................. 4.5.1.2 Penggunaan Sufiks .................................................................................. 4.5.1.3 Penggunaan Simulfiks............................................................................. 4.5.1.4 Penggunaan Konfiks per-in..................................................................... 4.5.2 Bentuk Perulangan ..................................................................................... 4.5.3 Bentuk Pemendekan ................................................................................... 4.6 Struktur Sintaksis .......................................................................................... 4.6.1 Frasa ........................................................................................................... 4.6.2 Klausa......................................................................................................... 4.6.3 Kalimat .......................................................................................................

38 38 41 48 54 58 58 59 63 65 71 73 74 75 76 77 80

xii

BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA VARIASI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM TALK SHOW ILC DI TV ONE ........................................................................................................ 5.1 Pendahuluan .................................................................................................. 5.2 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Variasi Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Talk Show ILC di TV ONE ......................................... 5.2.1 SPEAKING ................................................................................................. 5.2.2 Faktor SPEAKING .....................................................................................

84 84 84 84 85

BAB VI PENGARUH VARIASI PENGGUNAAN BAHASA, LANGKAHLANGKAH PERENCANAAN, DAN PEMBINAAN BAHASA ............... 113 6.1 Pendahuluan ............................................................................................... 113 6.2 Kekerapan Variasi Penggunaan Bahasa Indonesia Nonbaku dalam Talk Show ILC di TV ONE ...................................................................................... 114 6.3 Pengaruh Variasi Penggunaan Bahasa pada Talk Show ILC di TV ONE terhadap Bahasa Indonesia ............................................................................... 122 6.4 Perencanaan Bahasa ................................................................................... 126 6.5 Langkah-Langkah Pembinaan Bahasa Indonesia....................................... 134 BAB VII SIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 7.1 Simpulan .................................................................................................... 7.2 Saran ...........................................................................................................

142 142 143

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

144

LAMPIRAN KORPUS DATA ......................................................................

149

xiii

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

DAFTAR TABEL Tabel 1 Bentuk Sapaan..................................................................................... 54 Tabel 2 Bentuk Verba ...................................................................................... 55 Tabel 3 Bentuk Kata Benda ............................................................................. 55 Tabel 4 Bentuk Kata Sifat ................................................................................ 56 Tabel 5 Bentuk Kata Kerja Bantu (Adverbia).................................................. 56 Tabel 6 Bentuk Kata Gramatikal...................................................................... 57 Tabel 7 Kuantitas Penggunaan Variasi Nonbaku dan Baku ............................ 114 Tabel 8 Frekuensi Penggunaan Bentuk Sapaan dalam Talk Show ILC di TV ONE .......................................................................................... 115

DAFTAR BAGAN Bagan 2.1 Proses Morfologis ........................................................................... 22 Bagan 2.2 Model Penelitian ............................................................................. 29

xiv

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

DAFTAR SINGKATAN ILC

: Indonesia Lawyers Club

Ket

: Keterangan

O

: Objek

P

: Predikat

Pel

: Pelengkap

S

: Subjek

DAFTAR LAMBANG „….‟

: mengapit makna leksikal

(…)

: mengapit istilah khusus

→

: hubungan kausal dan menjadi : hubungan langsung

+

: ditambahkan

/…/

: pengapit realisasi fonem

{…}

: pengapit realisasi alomorf

*

: tidak berterima

[ ]

: pengapit realisasi fonetis

[….]

: penjelasan data dengan melihat lampiran data

xv

DAFTAR LAMPIRAN DATA

1. 2. 3. 4.

Lampiran Data 1 (Minggu ke-5, Selasa, 3 Desember 2013). Bagian 1 -- 9. Lampiran Data 2 (Minggu ke-10, Selasa, 15 Januari 2014). Bagian 1 -- 8. Lampiran Data 3 (Minggu ke-15, Selasa, 18 Februari 2014). Bagian 1 -- 8. Lampiran Data 4 (Minggu ke-20, Selasa, 15 April 2014). Bagian 1 -- 7.

xvi

LAMPIRAN DATA

KORPUS DATA

Data 1 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). PEMBAWA ACARA : Pemirsa kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club, malam ini kita akan membahas topik yang sangat ramai di jadi polemik di tanah air, yaitu menyusul divonisnya dokter Ayu oleh Mahkamah Agung. Para dokter Indonesia menunjukkan solidaritasnya kepada dokter Ayu dengan bahkan mogok satu hari dan demo. Sebenarnya seperti apa permasalahannya, malam ini kita akan kupas baik dari segi kedokteran nya maupun dari sisi hukumnya. Saya memulai dengan ibu Ando Maharum, Yulien Mahengkeng. Ibu Julian ini kejadian tiga tahun yang lalu ya saya juga turut berduka cita. Ibu Julian bisa dijelaskan kronologis ketika ibu dari puskesmas apa yang terjadi di situ sampai di rumah sakit. (Yulien Mahengkeng : Ibu Alm. Julia Fransisca). NARASUMBER : Baik pak terima kasih. Kami akan menceritakan kronologis kejadian. Pada tanggal 9 April 2010 tepatnya hari Jumat kami membawa anak kami ke puskesmas Wahu, namun dengan pertimbangan medis di mana anak pertamanya itu lahir dengan cara vakum maka mereka merujuk anak kami ke rumah sakit Kando sudah pembukaan delapan - sembilan. PEMBAWA ACARA : Dari mana ibu tahu angka delapan sembilan itu?. NARASUMBER : Iya itu dikatakan oleh suster yang ada di puskesmas Wahu. [….]. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 3 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 1, HAL 2). Data 2 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). PEMBAWA ACARA : Pemirsa kita masih dalam diskusi Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke pak Sukendar pakar hukum kesehatan. NARASUMBER : Terima kasih terlalu berat menyadang pakar hukum karena ada profesor saya guru besar saya, saya lebih banyak ke praktisi hukum kesehatan. PEMBAWA ACARA : Baik. Apa pendapat pak Sukendar dalam kasus ini?. (Sukendar : Praktisi Hukum Kesehatan).

149

150

NARASUMBER : Dalam hubungan pasien dan dokter itu ada namanya hukum trust adalah kepercayaan, mana kala pasien sudah mendapatkan keterangan dengan jelas tentunya tidak bisa dituntut di kemudian hari karena tidak menjanjikan hasil, yang penting pasien oleh dokter spesialis atau dokter gigi sebelum melakukan tindakan dilakukan di tempat yang terang jangan seperti tadi dilakukan di tempat yang gelap. Jadi harusnya pertama diagnosanya harus jelas, yang kedua tujuan tindakannya harus jelas, alternatif dan resiko, dan prognosis yang akan terjadi, dan edukasi kepada pasien. Jangan seperti tadi kata pak Menkes adanya asimentry information, jadi antara dokter dengan pasien sangat jauh berbeda terkadang pasien mendapatkan penjelasan dari dokter selalu tinggi bahasanya. Jadi dokter itu misalnya terjadi trust dengan dokter ada hubungan “tentunya pasien terkadang tidak menuntut”. [….]. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 3 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 7, HAL 32). Data 3 (Lampiran Data 3, Minggu ke-15). PEMBAWA ACARA : Tapi soal penyelidikan yang Anda bilang itu urusan intel, artinya undang-undang tidak akan mengatur, silahkan jalan sendiri, tidak akan ada aturan, itu lebih gampang lagi kan. NARASUMBER : Betul, betul, betul, betul, betul bang Karni, betul bang Karni. Sekarang pertanyaannya begini kalau kemudian KPK melakukan penyadapan pada proses penyelidikan yang dibilang investigasi tadi, apakah itu masuk dalam criminal bukan, jadi nanti KPK akan dibilang ini perbuatannya melanggar hukum dan full ini bukan melakukan proses hukum. PEMBAWA ACARA : Nggak, penyadapan diatur lagi sendiri oleh RUU tersebut, artinya kalau tidak menurut dia-nya itu baru tidak bisa dipakai pembuktian?. NARASUMBER : Betul, betul, betul, jadi penyidikannya nanti dia akan hilang. Jadi tahapan-tahapannya kan sekarang kita lihat, soal kerja KPK itu sebagian besar tahap penyelidikan, dan ada beda yang besar soal substansi kalau kemudian di KUHP itu bicara soal mencari perbuatannya atau bukan, tapi dalam tindak pidana korupsi itu sudah mencari dua alat bukti, itu melakukan penyelidikan. Nah ini kemudian jadi prosesnya akan hilang dan beberapa orang terlibat [….]. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 18 FEBRUARI 2014 “BENARKAH KPK MAU DIGEMBOSI?” BAGIAN 1, HAL 98).

151

Data 4 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). PEMBAWA ACARA : Ketika pasien Fransisca ibu terima yang benar itu kondisinya ya seperti apa bu?. NARASUMBER : Terima kasih pak. Kondisi pasien sendiri dalam kondisi baik pak, sehat, dan kemudian sadar masuk ke ruang bersalin sekitar pukul 9 pagi. PEMBAWA ACARA : Pada jam berapa masuk bu?. NARASUMBER : Jadi masuk ke ruang bersalin pada jam 9 pagi pak di unit gawat darurat kebidanan di Birto sekitar pukul 7 pagi. PEMBAWA ACARA : Jam 9 pagi. Waktu itu bu keadaannya ketuban sudah pecah saya dengar kemudian menjerit-jerit kesakitan. NARASUMBER : Maaf pak pada saat itu pasien dalam kondisi baik sangat kooperatif tidak menjerit-jerit kesakitan pak, tapi kondisi baik pak. PEMBAWA ACARA : Jadi dia tidak menjerit-jerit kesakitan menurut ibu Ayu?. NARASUMBER : Tidak pak, dan air ketubannya sudah pecah, saya periksa pembukaannya 2 cm. PEMBAWA ACARA : 2 -- 3 cm pembukaan rahim atau 4 cm?. NARASUMBER : 2 -- 3 cm pak. PEMBAWA ACARA : Bayi masih jauh atau masih tinggi atau sudah turun?. NARASUMBER : Saat itu kondisi bayi masih baik kemudian kepala bayi masih di pembukaan H 1 pak. PEMBAWA ACARA : Masih H 1, tapi keadaan orang dirujuk ke rumah sakit apakah itu bukan berarti kehamilannya tidak bisa ditolong dengan normal?. NARASUMBER : Ya pak. Ya jadi saat pemeriksaan itu dalam kondisi baik hamil anak kedua dengan air ketuban yang sudah pecah dan pembukaan sampai dengan 2 -- 3 cm. Jadi memungkinkan tanda-tanda vital yang baik pula dan kondisi bayi juga sehat rencana melaksanakan persalinan secara normal awalnya. PEMBAWA ACARA : Setelah 4 jam apakah ibu melakukan observasi lagi atau dengan kawan-kawan junior residen atau senior residen?. NARASUMBER : Terima kasih pak. Semenjak pasien masuk saya sudah melaporkannya pada dokter penanggung jawab, jadi saya lakukan ada pasien rujukan dengan kondisi yang baik pembukaan 2 -- 3 cm dan air ketuban sudah pecah, saya sarankan dengan persalinan normal, dan disetujui kemudian kami melakukan observasi pak, dan sampai batas waktu sesuai dengan patograf. Jadi kami melakukan pemeriksaan setian 4 jam pemeriksaan kami

152

lakukan adalah suntik, cek jantung, verifikasi, cek nadi, bunyi denyut jantung bayi, kekuatan ritme jantung pasien, serta dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui kemajuan persalinan. Dan sejauh itu prosesnya dry baby pak sampai pukul 6 sore pembukaan sudah lengkap tapi kepala bayi masih tinggi. Karena kepala bayi masih tinggi, pembukaan sudah lengkap saya anjurkan untuk miring-miring dengan harapan kepala bayi bisa turun tapi saya tunggu setengah jam kepala bayi tetap tinggi pak tidak turunturun sehingga tidak memungkinkan bersalin secara normal, baik secara dengan bantuan alat atau tidak itu tidak memungkinkan untuk lahir secara alamiah, sehingga saya melaporkan kepada dokter penanggung jawab diputuskan untuk dilakukan cesaria visico [….]. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 3 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 4, HAL 17). Data 5 (Lampiran Data 2, Minggu ke-10). NARASUMBER : […]. Jadi tidak mungkin di situ dia diharapkan menyanyi dan diprovokasi, dan diprovokasi untuk dia bernyanyi itu nggak mungkin hanya membela dirinya saja, jangan mengharap adanya surprise yang dikaitkan dengan politik dalam perkara Anas tersebut, tetapi kita hanya mengharapkan segeralah Anas ini disidangkan supaya perkara itu menjadi jelas jangan menimbulkan tanda tanya, dan inilah pesan Anas yang singkat itu yang menyebabkan ada orang marah, sebenarnya tidak ada apa-apa lo sama gua ngomong death begitu terima kasih ini, ini, itu ya kan, masak orang ngomong push, terima kasih diomel-omelin nonsense ya nggak mengerti, nggak mengerti pada orang di negeri ini atau menganut peradaban kayak gitu, orang berterima kasih kok diomel-omelin. Jadi, ini saya rasa sesuatunya wajar saja setelah ini menjadi perkara hukum di mana Anas disangkakan, dan Anas akan membela dirinya dan itu haknya dia, dan hak kawan-kawanya solider nggak usah diomel-omelin, masa orang solider diomel-omelin juga, lalu apa yang nggak diomel-omelin di negeri ini, biarkan saja dia solider dengan teman-temannya, saya kira itu pak. [….] (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 15 JANUARI 2014 “SUAP MIGAS, UNTUK SIAPA SAJA?” BAGIAN 7, HAL 88).

153

Data 6 (Lampiran Data 2, Minggu ke-10). NARASUMBER : Pak Karni Ilyas dengar kisah tentang Sumantri, dengan kisah tentang Sumantri, kenapa kisah?, karena kitab-kitab suci dinyatakan dalam kisah, seandainya skripsi itu penting, seandainya BAP itu penting, tentu BAP atau Skripsi, karena skripsi dan BAP bisa membosankan tetapi, bisa kisah abadi. Wong pada saat itu pak Karni ada satria dari dusun bukan Anas Urbaningrum tetapi dia juga anak seorang Kiai, dia ngenger-ngenger, ngenger itu melamar pekerjaan dimain api, kepada Rejuno Sostro Prabowo dia tidak dijadikan ketua HMI, dia tidak digadang-gadang lewat KPU tapi cerita wayang jauh dari keadaan sehari-hari. Tetapi Sumantri sengketa luhur seng no mati tena ko jo naranang, tibalah di saat datang Sumantri-Sumantri untuk kejayaan negeri Makoto, aku kan percayakan kamu, meminang permaisuri dewi citrawati Makoto, yang sekarang menjadi sayembara perang jutaan ribuan raja untuk meraih kecantikannya, buktikan kepada ku boyong dewi citrawati dari Makoto kehadapan ku. Wari gusti paru ngiring sami rahono acep ratito. Karena Sumantri itu jarang ngomong, kenape ngomongnya pelan tidak bisa ketahuan, apa dia itu marah? apakah dia tak marah? dan suka kuliner. Oh berangkatlah dia pak Karni, berangkatlah ke Makoto, sayembara perang, ayo dewi citrawati dedones mati weh aduh maguru yak ah. Nyak Dewi Citrawati ini bukan demokrat pak Karni, kalau adol demokrat namanya demokratiwati, tapi Dewi Citrawati diboyong ke Makoto tapi di tengah jalan ada nafsu amarah, ada nafsu lawan, ada nafsu engkong mainah, dilihat-lihat kok cantik juga, lebih cantik daripada Ayu Tinting kumawasis, lebih cantik dari Zaskia Gotik, lebih cantik dari Sinta presenter TV ONE. Oh oh oh….timbul gairahnya, gimane bumi gonjang-ganjing mandeng kamplengen nasi hotos, kalau saya bisa pake mengalahkan seribu raja, kenape aku pasrahkan Dewi Citrawati ke rajaku, aku tantang kate eh rajaku Dewi Citrawati untuk aku, peranglah rajaku, matilah koe mati, yak, kocap kacarito ni lo kisah pak Karni, ini lah babe Guntur Karyono ada empat perang dalam dirimu, yang dialami oleh setiap manusia dari dua belas perang manusia yang akan mengalami semuanya, yaitu perang kocalisuto, perang gunturoyono, perang prakmuso dan bradayuda, bratayuda perang antar saudara, perang gojalisuto, perang guru dengan muridnya, perang anak dengan

154

bapaknya, aku tidak sedang melukiskan peristiwa Cikias, tapi ini tetap murni wayangan pak Karni, karena aku itu nggak mengerti politik sama sekali. Oya baru kelihatan cincinnya baru diberikan pengacara Azamdahni, biar kayak siapa Hotman Paris, ndok oung oung dipanahlah Arjuna Sasrabahu, tapi Arjuna Sasrabahu ndak punya, bukan manusia biasa, tidak punya kekuatan, telah lahir kekuatan dari ringgo-nya. Udara, bumi, darat, dan laut ketika panah melesat pesar patrap raksoso rancurakmene kuminter, ouwh heee ahahah ahahaha. Nah, sampai disinilah ceritaku. Kemudian, Sumantri dihukum disuruh mewujudkan taman sriwedari, tetapi mungkin diskusi nanti akan salah, mungkin diskusi nanti akan salah, akan mengatakan membenci Sumantri tetapi ini mendeder panganan aku sedang menguji Sumantri, aku tidak benci dengan Sumantri, tetapi orang-orang yang membuat aku membenci Sumantri. Pesanku ingatlah pak Karni tahun ini bukan tahun main-main tanggal 4 bulan 4 tiba pada hari Jumat, tanggal 6 bulan 6 hari Jumat, tanggal 8 bulan 8 hari Jumat alpetak ya ape nemak nguning, tanggal 10 bulan 10 Jumat, tanggal 12 bulan 12 hari Jumat itu persis tahun 1997, waspadalah waspadalah waspadahalah. Assalamaikum Waramatulahi Warabaktuh. („Sumantri Vs Arjuna Sasrabahu‟ : Sujiwo Tejo). (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 15 JANUARI 2014 “ANAS : KADO TAHUN BARU SBY” BAGIAN 1, HAL 49 -- 50). Data 7 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). PEMBAWA ACARA : Mungkin nggak pada waktu datang dalam keadaan kritis begitu seharusnya ada observasi 2 jam, 4 jam, dalam keadaan demikian kalau bayi masih jauh atau masih tinggi tidak pilihan lain selain caesar, kalau pembukaannya seperti yang dibilang bidan tadi, kalau dia udah dipintu itu terpaksa di vakum karena tidak keluar juga. NARASUMBER : Jadi begini, ketika pada sekitar jam 7 pasien kepingin mengenjan, pada saat itu dinilai kayak pembukaan lengkap, dipimpin. Nah ternyata terjadi gawat janin, jadi musti indikasi itu bukan lama, tapi terjadi gawat janin, apa itu?, yaitu janin yang gejala-gejala bahwa dia dalam bahaya, yaitu timbulnya feses bayi, kotoran bayi atau yang disebut ngelihat mikonium itu keluar. Nah pada saat itu dokter bantuin memutuskan ini ada gawat janin, berarti harus dilakukan sebagai pengakhiran

155

kehamilan. Yang memungkinkan keadaannya adalah melalui bedah caesar emergensi yaitu lah sebabnya barang kali saya boleh lanjutkan pak Karni, mengapa dokter khususnya dokter kandungan saat ini di Indonesia gundah pak?, karena kita menjadi bingung bersedih teman kita dihukum penjara sepuluh bulan karena menolong dan meninggal. Padahal sebab dari meninggalnya itu adalah sebuah sebab yang tidak bisa dicegah tidak diprediksi bahkan sangat fatal yaitu emboli. Kita sangat bersyukur pada saat pengadilan negeri di Manado menyatakan bebas murni, kita bergembira karena dengan pengetahuan kita sedikit ada pasal di KUHP itu menyatakan 244 kalau udah bebas murni tidak bisa dikasasi lagi, tapi ternyata itu dikasasi pak Karni. Dan, dari keputusan kasasi yang kami terima itu dasar dijatuhkan kasasi itu ada dua, pertama dokter nggak melakukan pemeriksaan tambahan jantung dan rontgen paru-paru serta dokter tidak memberikan keterangan yang memadai bahwa operasi ini berbahaya, saya coba menjawab pemeriksaan jantung bukan pemeriksaan standar pada operasi emergensi apalagi tadi ada keterangan dari ibunya pasien tidak mempunyai penyakit riwayat jantung yang berumur 25 tahun, kemudian pemeriksaan jantung andai kata diketahui ada sesuatu apakah kita tidak operasi. Yang berikut pemeriksaan rontgen pada seorang ibu hamil dilarang mengapa?, sinar rontgen bisa mengenai sel-sel gonat atau sel-sel seksual dari bayi apakah testis atau indung telur yang kemudian hari muncul menjadi cancer atau kanker, dan kemudian dokter tidak menjelaskan tentang kondisi operasi akan berbahaya memang dalam hal ini kita tidak bisa melihat, mejelaskan, atau tidak bisa menjelaskan tapi faktanya itu ada izin operasi yang ditanda tangani. Jadi kita bingungnya pak Karni, bagaimana seorang dokter kalau sebab adanya emboli saja dipenjarakan lalu pakah masih bisa dengan tenang bekerja seperti itu, barang kali itu dulu pak Karni. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 3 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 3, HAL 11). Data 8 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). PEMBAWA ACARA : […] Baik. Apa pendapat pak Sukendar dalam kasus ini?. (Sukendar : Praktisi Hukum Kesehatan). NARASUMBER : Dalam hubungan pasien dan dokter itu ada namanya hukum trust adalah kepercayaan, mana kala pasien

156

sudah mendapatkan keterangan dengan jelas tentunya tidak bisa dituntut di kemudian hari karena tidak menjanjikan hasil, yang penting pasien oleh dokter spesialis atau dokter gigi sebelum melakukan tindakan dilakukan di tempat yang terang jangan seperti tadi dilakukan di tempat yang gelap. Jadi harusnya pertama diagnosanya harus jelas, yang kedua tujuan tindakannya harus jelas, alternatif dan resiko, dan prognosis yang akan terjadi, dan edukasi kepada pasien. Jangan seperti tadi kata pak Menkes adanya asimentry information, jadi antara dokter dengan pasien sangat jauh berbeda terkadang pasien mendapatkan penjelasan dari dokter selalu tinggi bahasanya. Jadi dokter itu misalnya terjadi trust dengan dokter ada hubungan “tentunya pasien terkadang tidak menuntut”. PEMBAWA ACARA : Dalam kasus ini apa pendapat pak Sukendar?. NARASUMBER : Tadi sudah dijelaskan dari berbagai sumber, dari pakar-pakar kedokteran, MK DKI, atau apa banyak sudut pandang, kalau kami sudut pandangnya ke aturan hukum yang berlaku, dan ok tadi pun ada banyak opini berbeda pendapat, sorry, misalnya kalau light setting tidak perlu inform consent pun boleh dilakukan secara final. Tapi yang penting SOP-nya standar sudah jelas itu dokter tidak bisa dibenarkan karena ada lek spesialis dan lek generalis PEMBAWA ACARA : Ok, Thank you pak. Bagaimana kalau di lek spesialis tidak ada pasal kelalaian?. [….]. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 3 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 7, HAL 33). Data 9 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). NARASUMBER : […] Ya, jadi visum arte vertum kita jadikan alat bukti surat kemudian keterangan ahli forensik kalau yang menerangkan dan juga dalam persidangan, kemudian ada lab forensik dari Makasar yang mengatakan bahwa ada tanda tangan karangan atau tidak serupa dengan aslinya di dalam lab forensik itu kita jadikan alat bukti juga. Memang pada saat apa yang terungkap di persidangan kita bisa keluar dari fakta-fakta di persidangan, baik keterangan dari keluarga korban maupun suaminya, maupun di situ dijelaskan bahwa tidak adanya diberitahukan kepada pihak keluarga korban kemungkinan yang akan terjadi di dalam informasi konsen bahkan di situlah ada tanda tangan yang menurut laboratorium forensik dipalsukan oleh terdakwa tiga yaitu Hendi. Nah ini lah yang kita jadikan

157

atas pertimbangan sehingga majelis mahkamah agung mempertimbangkan itu juga serupa dengan tuntutan kami. [….] (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 03 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 3, HAL 15). Data 10 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). PEMBAWA ACARA : Baik Pak Prof. Wendo Anda salah satu masuk penjara negara profesi. (Arswendo Atmowiloto : Budayawan). NARASUMBER : Mohon izin Karni saya berdiri saja, nggak supaya lihat batik saya bagus. Karena batik ini dibikin tidak sesuai prosedur tidak ada standar ini memakai bahan batik alami dari akar, dari daun, met kebetulan pembuatnya namanya Sarmiti di Klaten dia itu bekas sopir becak atau penarik becak kemudian ini benar jadi, intinya apa? ambil sendiri. Tapi tidak ada intinya dan tidak ada ya ditafsirkan memang dokter dari dulu keren, terhormat banget, kita masih kecil disuruh nulis halus dan dinilai tulisan kita, dokter sak mau-maunya boleh iya sudah dibanggakan oleh masyarakat, mobil eks dokter diiklankan mungkin lebih rapi atau jarang dipakai saya tidak mengerti. Coba mobil eks polisi belum tentu laku mungkin itu surat-suratnya tidak ada, mobil polisi ya lo nggak pakai surat juga jalan. Mobil eks pengacara lebih nggak laku mungkin dulu dibelinya dari uang korupsi, atau mobilnya terlalu mesu ya. Tapi dokter punya keistimewaan itu selalu dianggap istimewa, makanya sebutannya dokter istrinya boleh ibu dokter, dan profesi yang lainnya nggak Pamred istrinya Karni Ilyas mau bilang ibu Pamred tidak bisa, ya nggak ada, ya nggak ada padahal Pamred itu jabatannya yang paling tinggi di jurnalis, tapi bini-nya tidak ikut-ikutan bini dokter boleh, polisi nggak tahu dan nggak berani ngomongin saya. Jadi dituntut tadi dokter komunikasi dengan pasien baik ya belum tentu bisa belum, ya kalau itu dokter umum, dan kalau untuk dokter hewan kan komunikasinya juga susah, iya dong ini secara umum kita bisa mengerti ketika terus ketawa semuanya, ini bukan ketawa kalau tidak dari awal tadi kayaknya melemeng gitu duka cita terus nggak, dan coba dari situasi dan baru reformasi ada, kenapa sih kita harus the winner take the all harus begitu, antara pasien dengan dokter harus menang-menangan siapa?, nggak lah. Dokter mulia ya, guru juga mulia, wartawan juga mulia ketika dia beri tanggung jawab kepada orang

158

lain, tapi dia itu mogok ya tetap salah, jangan macammacamlah dokter sok tinggi hati, sok yang penting nggak langgar lah, dokter nggak mau ke daerah nggak apa-apa lah, hukum masih ada suruh ke sana, iya benar nggak, kalau ada uang lebih ya. Maksud saya jangan cengeng lah, ketua dokter di sini saja, dokter diborgol semua penjahat diborgol tahu nggak, dia mau dokter atau pun jenderal kalau perlu diborgol ya kalau ditangkap, maksud saya agak rendah hati sedikit lah, guru diperlakukan baik ya. Kamu jangan dekat-dekat dulu masih lama ini, masih lama, masih lama sampai jam 11 lebih ini. Iya menurut saya sama lah kira-kira sama maksud saya ini. Iya tadi intropeksi, tahan diri dikit, iya lah dokter hebat untuk nolongin iya, salah juga boleh, tadi disingguh cuma 10 bulan, saya melaksanakan profesi dihukum 5 tahun tidak kurang satu hari pun, karena pasal 156-nya maksimalnya 5 tahun, untuk maksimalnya 1.000 tahun matilah saya. Tapi nggak apa-apa lah mengalami gitu atau mengalami yang lainnya bisa. Bukan harinya berapa lama kita penjara itu, berapa lama kita mendapat hikmah dari Tuhan lo, tata Islam yang ngomong Nabi Musa mau jalan tidak ketemu-ketemu temannya, ajarilah kami untuk menghitung hari sehingga peroleh kebijaksanan. Belajarlah pada para dokter, para pasien kek, para kita lawyer apalagi para anggota DPR pada belajar kalau pada kasus ini, kalau ada tambahan boleh. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 3 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 9, HAL 47). Data 11 (Lampiran Data 2, Minggu ke-10). PEMBAWA ACARA : Baik Hanta Yudha, dan sekarang ke Pak Ridwan Saidi. (Ridwan Saidi : Budayawan). NARASUMBER : Saya tidak terlalu akrab dengan Anas, tapi saya tahu memang dia sudah terkenal sebagai narasumber di salah satu surat kabar terkemuka. Mungkin dia tidak dekat dengan saya karena tahun 1996 dan 1997 ya harus jauh dari saya karena saya ada urusan dengan pemerintah, jadi saya sabar saja menghadapi itu. Tapi saya tahu dia bahwa dia sudah terkenal, itu satu pesan saya. Dan yang kedua itu, dia adalah pribadi yang tertutup, tidak mudah walaupun Pasek itu sahabatnya tidak mudah. Kita melihat bahwa kenapa Anas datang sendiri ke KPK pada Jumat kramat itu tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan di dalam, yang menarik Abraham Samad pernah mengatakan penjara Guntur

159

lagi direnovasi nanti kalau ditahan Anas di sana, nyatanya dia ditahan di KPK bukan di penjara Guntur, agak susah ini diberikan penafsiran hukum yang harus nonhukum penafsirannya jadi tidak bisa dipaksa bahwa ini harus hukum bagaimana Abraham Samad itu direnovasi nanti Anas di sana sekarang di kolong KPK dia ditahan jadi kalau ini masalah hukum, masalah nonhukum Anas waktu saya berkunjung ketika musibah itu diumumkan kepada dia, dia bertanya kenapa sih saya sebenarnya ditahan? Kamu mencapres itu sebabnya. Kamu nggak sadar begitu kamu akan terpilih, kamu itu dikroyok oleh wartawan di situlah kamu ucapkan bahwa kamu akan mencalonkan diri sebagai presiden, saya tidak katakan musibah ini datang dari SBY karena sebenarnya di dalam kebudayaan politik sekarang, mereka yang aktif di partai politik mesti tahu pemilik partai politik itu ada, jadi cerita demokrasi diintern partai politik saya rasa tidak ada. Itulah banyak capres-capres buka pengurus, apalagi ketua umum dia akan sengsara, dia akan sengsara, betapa pun para pakar bergembira ria menyebut capres ini tapi di capres ini akan sengsara, jalan kesengsaraannya akan berbeda dengan Anas, yang berikutnya saya rasa tidak ada yang surprise dari pengakuan Anas, Anas tidak akan menghempet-hempet sana kemari terbatas dia akan mempertahankan membela dirinya dan itu hak dia atas tuduhan itu, jadi kita tidak bisa harapkan akan ke sana, menghempet ke sana dan hempet kemari, nggak akan terjadi itu, karena Anas itu berdasarkan pengakuannya dia itu sangat lugu, sangat inosence terhadap apa yang dihebohkan dengan kasus Hambalang, kongres Demokrat, dan sebagainya. Jadi tidak mungkin di situ dia diharapkan menyanyi dan diprovokasi, dan diprovokasi untuk dia bernyanyi itu nggak mungkin hanya membela dirinya saja, jangan mengharap adanya surprise yang dikaitkan dengan politik dalam perkara Anas tersebut, tetapi kita hanya mengharapkan segeralah Anas ini disidangkan supaya perkara itu menjadi jelas jangan menimbulkan tanda tanya, dan inilah pesan Anas yang singkat itu yang menyebabkan ada orang marah, sebenarnya tidak ada apa-apa lo sama gua ngomong death begitu terima kasih ini, ini, itu ya kan, masak orang ngomong push, terima kasih diomel-omelin nonsense ya nggak mengerti, nggak mengerti pada orang di negeri ini atau menganut peradaban kayak gitu, orang berterima kasih

160

kok diomel-omelin. Jadi ini saya rasa sesuatunya wajar saja setelah ini menjadi perkara hukum di mana Anas disangkakan, dan Anas akan membela dirinya dan itu haknya dia, dan hak kawan-kawanya solider nggak usah diomel-omelin, masa orang solider diomelomelin juga, lalu apa yang nggak diomel-omelin di negeri ini, biarkan saja dia solider dengan temantemannya, saya kira itu pak. PEMBAWA ACARA : Kita istirahat sejenak. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 15 JANUARI 2014 “ANAS : KADO TAHUN BARU SBY” BAGIAN 7, HAL 87). Data 12 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). PEMBAWA ACARA : Baik. Kita kejaksaan Pak Rommy Yohanes. Selamat malam Pak Rommy dengar suara saya. (Rommy Yohanes : Jaksa Kejaksaan Negeri Manado). NARASUMBER : Selamat malam Pak Karni, dengar-dengar. PEMBAWA ACARA : Ya. Pak Rommy sudah mendengar diskusi kami tadi dan juga sudah tahu bahwa akibat vonis dari Mahkamah Agung yang menerima kasasi dari jaksa terjadi demo nasional para dokter-dokter mogok. Apa tanggapan kejaksaan dalam hal ini. NARASUMBER : Ya terima kasih Pak Karni. Reaksi yang dilakukan oleh dokter tersebut, dokter-dokter tersebut itu merupakan reaksi yang terhadap keputusan Mahkamah Agung, tetapi kami sebagai penuntut umum ya, tentunya selalu mengajukan suatu perkara pidana berdasarkan alat bukti dengan syarat formil dan materil. Dalam proses persidangan setelah kita memeriksa saksi-saksi kemudian ahli maupun saksi ada caten yang diajukan oleh pihak penasehat hukum. Kita menanggapi bahwa ada peristiwa pidana di sini, karena ini ada peristiwa pidana maka tentunya itu konsekuensinya para terpidana tersebut yang tiga orang dokter itu harus pertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatannya dalam kelalaian tentunya kealfaan matinya korban Sisca Mataye. Kami melihat bahwa setelah meneliti berkas perkara apa yang diajukan penyidik Polesta Manado syarat formil dan materiil berkas perkara tersebut sudah memenuhi unsur pasal sudah memenuhi sehingga kami yakin kami ajukan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Manado, begitu Pak Karni. PEMBAWA ACARA : Apa dasar repisitor jaksa mengatakan bahwa tersangka terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain?

161

NARASUMBER : Ya tentunya kita dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Manado sekitar tahun 2010. Faktafakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli kita menemukan beberapa alat bukti berdasarkan 184 KUHP, yaitu visum yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh seorang ahli forensik yang mana di situ dikatakan bahwa akibat kematian dari korban karena adanya udara masuk melalui bilik kanan jantung di dalam visum. Tentunya ini visum pada saat kita ajukan sebagai alat bukti surat berdasarkan pasal 1/187 KUHP ditentukan di situ telah memenuhi 187 KUHP didukung dengan keterangan ahli. Ahli adalah yang melakukan otopsi, yaitu dokter Malo sebagai ahli forensik. Nah alat bukti surat, keterangan ahli, kemudian keterangan saksi-saksi, dan petunjuk persesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut maka ini lah yang jadikan dasar untuk menuntut narapidana dengan pidana penjara 10 bulan. Kita nggak keluar dari materi ini jadi kita fokus pada alat bukti, kita ingin membentuk keyakinan hakim berdasarkan pasal 1/183 KUHP, dua alat bukti plus keyakinan hakim supaya pembuktian kami dengan dakwaan pasal 359 junto 55 ini bisa terbukti di persidangan [….]. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 3 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 3, HAL 13). Data 13 (Lampiran Data 3, Minggu ke-15). […] PEMBAWA ACARA : Baik saya mau ke ICW Tama S. Langkun, salah satu pihak yang tidak setuju RUU itu diterusin, apa keberatan Anda terhadap itu, terhadap RUU tersebut? (Tama S. Langkun : Peneliti ICW). NARASUMBER : Ya, ya sebenarnya, ya sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian kita anggap agak riskan, kemudian undang-undangnya tetap dibahas. Yang pertama kita bicara soal waktu, Bang Karni tadi sudah menyinggungnya ya, waktunya kemudian dianggap relatif singkat artinya periode DPR segera akan berakhir dan dia akan melakukan pemilu, dan kemudian kita harus ingat lagi kalau betul misalnya buka kesempatan untuk perbaikan kita harus lihat apakah kemudian komitmennya seperti apa, kita lihat misalnya selama tiga kali persidangan ini tanggal 27 November 2013, 5 Desember 2013, dan 22 Januari 2014, tiga kali yang terpantau ini tidak sampai setengahnya anggota

162

partai yang hadir. Misalnya tanggal 27 November 2013 itu hanya sekitar 13 dari 37, tanggal 5 Desember 2013 itu 10, dan yang terakhir 22 Januari 2014 itu sekitar 6 orang yang hadir, nah yang terakhir soal itu. PEMBAWA ACARA : Nah soal hadir, itu soal paten ya. NARASUMBER : Ya artinya soal komitmennya untuk melengkapi, nanti kita akan lihat apa mungkin dengan keadaan kondisi sekarang konsentrasi yang seperti sekarang dia harus pemilu dan segala macam mungkin dibahas itu soal proses, kemudian soal substansi sebetulnya ke beberapa persoalan yang pertama menjadi pertanyaan kenapa KUHP dulu yang dibahas bukan kah kita bicara soal sistem, kita bicara soal pidana materiil terlebih dahulu artinya KUHP dulu kita bahas kemudian masuk ke KUHP-nya, itu kemudian kita menjadi pertanyaan. Nah kemudian kita masuk ke dalam pointers-pointers, baik dalam KUHP maupun dalam KUHP itu ada sejumlah catatan, misalnya kita mulai dari KUHP ya, di dalam KUHP itu kita menilai bahwa perumus tidak memberikan kriteria yang jelas tidak pidana apa saja yang diatur dalam atau di luar KUHP, jadi kita masih bingung ya misalnya di situ masuk undang-undang korupsi di dalam undang-undang KUHP, kemudian soal penyucian uang tapi yang lain seperti narkortika dan segala macam kita juga nggak lihat artinya apakah ini kemudian mau dimodifikasi atau mau seperti apa, ini masih bingung. Kemudian kita juga lihat soal padanan misalnya dalam KUHP dengan undangundang tindak pidana korupsi ya dalam catatannya misalnya ada pasal-pasal yang kemudian hilang KUHPnya dengan tindak pidana korupsi, jadi padanannya adalah KUHP RUU maksud saya kemudian dengan undang-undang 3199/Junto/20/2001, pasal 2 dan pasal 3 itu kita tidak temukan padanannya ini kalau betulbetul undang-undang korupsi itu tidak menemukan padanannya ini kalau betul-betul misalnya undangundang korupsi mau ditarik ke dalam KUHP itu hilang, padahal kalau kita mencatat dari 735 utusan yang sudah inkrah itu sekitar 68,43% itu pasal 3 yang dipakai jadi hampir setengah lebih, ini yang kemudian menjadi persoalan kenapa kok nggak ada ini peraturan pasal 2 dan pasal 3, kemudian kita lihat padanan pasal per pasal misalnya ada kita buat semacam matris.[….] (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 18 FEBRUARI 2014 “BENARKAH KPK MAU DIGEMBOSI?” BAGIAN 1, HAL 96 -- 97).

163

Data 14 (Lampiran Data 3, Minggu ke-15). […] PEMBAWA ACARA : Baik. Saya ke Alvon Kurnia Palma, Anda dari ketua YLBHI, sedangkan dengan Tama atau senada dengan Bang Buyung Nasution? (Alvon Kurnia Palma : Ketua YLBHI). NARASUMBER : Bisa saja Bang Karni ini, PEMBAWA ACARA : Ya baik yang berdiri dong imam dia. NARASUMBER : Ya, saya berdiri pada kebenaran keadilan Bang Karni bukan kepada seseorang (Insya Allah), Insyah Allah amien, dan kemudian terkait mengenai ini sebenarnya kita harus berbicara lebih dalam lagi ya bahwa dalam konteks ini bukan hanya membahas KUHP, tetapi kita berbicara tentang intergrited of mind system, dan kemudian di sini bagaimana menciptakan keadilan memang ya dalam satu halnya kita perlu berbicara tentang belum terkait dengan pasal proses dan secara politiknya, tetapi lebih bicara tentang mau ke mana sih arah KUHP yang kita tertuju saat ini ya. Saya ragu apa yang dipikir oleh tim perumus itu sampai dengan para legislator pada saat ini ya. Apalagi dengan data yang ada di sini itu kan tidak banyak legislator tersebut yang merumuskan pada saat ini hadir jadi saya ragu begitu kan, mereka itu eye catting dengan isu yang dibawa dalam KUHP itu sendiri saya sepakat bahwa pada prinsipnya itu memang sejajar, tetapi tidaklah mungkin pada saat ini para legislator itu bisa merumuskan dengan cepat tepat dan kemudian mempunyai mautan substansi yang dihormati satu permasalahan hak asasi manusia kemudian kedua berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya yang dikatakan Tama tadi sebenarnya terkait permasalahan di sini terdapat konteks of law, kemudian di sini ada konteks mind control kan begitu ya, nah dua hal tersebut ini ibarat minyak dan air yang sulit disatukan oleh sebab itu, maka ketika terjadi perdebatan-perdebatan dengan yang ini seharunya negara itu melihat orientasinya konteks yang paling banyak terjadi di Indonesia itu apa? Menurut saya permasalahan korupsi itu merupakan permasalahanpermasalahan yang betul-betul menjadi permasalahan yang krusial, kenapa demikian? Korupsi tidak hanya membunuh satu orang, korupsi membunuh jutaan orang kenapa saya katakan demikian? Banyak orang sakit tidak bisa berobat karena uang bagi orang miskin untuk kesehatan itu dirampok oleh pejabat-pejabat negara.

164

Pejabat-pejabat yang lacur dan pejabat-pejabat yang memang tidak berorientasi dan bagaimana pada negara ini maju, dan kemudian juga dana pendidikan banyak orang, mahasiswa teman-teman ini bagaimana bisa membiayai kuliah mereka kalau ketika negara itu tidak memberikan subsidi bagi mereka, bukan begitu kan, nah ini problem sebenarnya begitu kan. Oleh sebab itu, makanya ada semacam politik dari negara pada saat ini mereka akan berkomentar ke mana. Nah oleh sebab itu, makanya kita bisa melihat di sini namanya politik hukum di Indonesia pada saat ini dalam permasalahan KUHP dan K.U.H.P kemudian soal apa kedua janji sistem ini ditentukan dan diuji. Kalau semisalnya tidak teruji saya kurang yakin bahwa ini ke depan akan memberikan kesejahteraan dan memberikan keadilan bagi orang. PEMBAWA ACARA : Nah, jadi saya mau potong dulu, tapi sebelumnya apakah kita harus setuju ya, misalnya Mahkamah Agung yang tidak memeriksa perkara, misalnya memakai pasal dengan membuktikan pasal lain yang seperti tadi itu juga, apa kita intinya apa kita tidak setuju walaupun bahwa kita seluruhnya memang keinginannya pada korupsi diberantas tapi penanganannya juga harus dipertimbangkan asas keadilan, tidak hanya kepastian hukum (Betul). Kita rehat sejenak, nantikan [....] (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 18 FEBRUARI 2014 “BENARKAH KPK MAU DIGEMBOSI?” BAGIAN 2, HAL 102 -- 103). Data 15 (Lampiran Data 3, Minggu ke-15). NARATOR : Benarkah KPK Mau Digembosi? Bagaimana tanggapan Anda tentang kerja pemberantasan korupsi di Indonesia? Darris (mahasiswa), kurang efektif ya menurut saya karena dari kinerja KPK sendiri, karena dia sebagai tonggak pemegang pemberantasan korupsi seperti itu, mungkin di dalamnya masih ada konflik sehingga masyarakat masih berpikiran atau berasumsi buruk terhadap KPK sendiri. Fauzan (pedagang), proses sekarang ini sih dibilang baguslah, maksudnya tapi bagusnya ditingkatkan lagi karena ini masalah masih banyak anggota-anggota yang di atas itu masih ya banyak ketahuan korupsi, begitu iya yang maksudnya itu kinerjanya lebih ditingkatkan lagi. Tari (ibu rumah tangga), periode ini sudah lumayan bagus sudah ada peningkatan banyak itu penangkapan-penangkapan

165

yang tertangkap tangan, nah saya masih berharap KPK lebih bagus lagi dan saya mengharapkan kasus-kasus yang belum terungkap tolong diperhatikan dan dicari titik mana yang mesti ya apa itu ditindak dan dibenahi, terus untuk yang penangkapan itu jangan yang diblok up pada kasus-kasus yang besar saja, yang selama ini kelihatan cuma kasus-kasus besar saja dan kasus-kasus kecil juga harus diperhatikan. Dadan (pengemudi taksi), kerja KPK saat ini sudah cukup bagus nggak pandang bulu semua dari kecil sampai besar ditindak sebagaimana mestinya. Budi (karyawan swasta), sebenarnya untuk KPK saya berikan kredit poin yang plus ya semenjak ada KPK banyak kasus-kasus besar terutama sudah banyak terungkap, untuk ke depannya saya beri semangat kepada KPK untuk terus maju pantang mundur berantas korupsi sampai habis. Apakah setuju bila kewenangan KPK dibatasi dalam revisi KUHAP? Darris (mahasiswa), cukup setuju sih karena ya itu tadi karena KPK sebuah instansi pemegang tonggak begitu yang bertugas untuk memberantas korupsi dibatasilah karena orang-orang di dalamnya bisa turut ya karena mereka yang tahu aturan korupsi maka mereka kemudian bisa korupsi juga begitu di dalamnya. Fauzan (pedagang), terusnya bagaimana itu kan kinerjanya jadi kurang begitu iya, kasusnya kan tidak terungkap terus bagaimana Indonesia bagaimana mau maju orang yang di pemerintahannya seperti itu. Tari (ibu rumah tangga), kurang setuju ya masalahnya apa? KPK itu kan mempunyai wewenang sendiri dan punya undangundang sendiri kalau dia punya undang-undang sendiri kalau terbatas sama saja membatasi gerak kinerja KPK itu menurut saya, jadi berilah kebebasan untuk apa itu memberantas korupsi jadi mereka lebih gampang menelusuri jadi jangan banyak dibatas-batasi. Dadan (pengemudi taksi), ya jelas saya tidak sangat setuju KPK mestinya suatu penegak hukum yang sangat punya kebebasan biar nggak pandang pilih semua jadi kena sanksi hukum yang nggak besar sekalipun skala kecil dan yang besar pun kena. Budi (karyawan swasta), saya sangat tidak setuju karena KPK itu mempunyai peran yang sangat besar dalam penataan psikologi dan korupsi itu suatu kejahatan besar maka harus diefost atau dilawan dengan sistem yang bagus kalau ada beberapa dought atau pengurangan bagi

166

kewenangan KPK yang saya takut kan adalah nanti KPK bekerja sangat tidak maksimal. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 18 FEBRUARI 2014 “BENARKAH KPK MAU DIGEMBOSI?” BAGIAN 3, HAL 103 -- 104). Data 16 (Lampiran Data 3, Minggu ke-15). PEMBAWA ACARA : Baik, baik, baik. Pak Abdul Fickar Hajar sebagai pakar hukum pidana Universitas Tri Sakti. (Abdul Fickar Hajar : Pakar Hukum Pidana Universitas Tri Sakti). NARASUMBER : Ya, Assalamaikum Waramatulaahi Warabakatuh (Malaikumsalam), salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau ralat bang saya bukan pakar hukum pidana, yang pakar itu pak Sahetafi, Prof. Romli, Prof. Andi, saya pengamat saja bang, (Baik sebagai pengamat hukum pidana), ya sebagai pengamat saja bang, kebetulan yang mengajar, saya pengamat. Ok, yang pertama saya mengamati KUHAP yang baru ini ada perubahan paradigma, ya dari paradigma Akuisator, Inkuisator kepada Akuisator, itu yang pertama, ada peran-peran hakim walaupun hakim negara diberi peran hakim bebas dari tim konstitusi misalnya atau ada persidangan yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengemukakan baik dari penuntut hukum maupun penasehat hukum mengemukakan bukti-bukti atau apa saja yang akan dikemukakan, artinya hakim tidak lagi terikat BAP, dia diberikan kebebasan untuk para pihak, untuk melakukan itu. PEMBAWA ACARA : Dia boleh aktif ya kira-kira begitu?. NARASUMBER : Ya, ada yang positif, yang paling ini adalah penghormatan kepada HAM dan terdakwa itu lebih besar yang menjadi lebih besar (Dibanding KUHAP?), ya dibanding KUHAP (pada pasal 81), iya itu ada yang lebih besar, saya sudah baca semua itu ya. Jadi ada dua perubahan paradigma seperti itu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya di Republik Indonesia yang sistem keuangan negaranya masih seperti ini yang masih memberikan celah atau menstimulasi orang untuk melakukan korupsi, umpamanya soal APBNP yang seharusnya habis dua bulan, sekian miliar harus habis dua bulan itu kan memberikan celah korupsi, kalau menurut saya kurang cocok ya belum cocok mengurangi hak-hak negara untuk menghilangkan kewenangannnya dalam menangani apa namanya pada perkara pidana. Yang ingin saya katakan adalah urusan

167

kejahatan itu atau adalah kepentingan umum yang menjadi tanggung jawab negara, itu yang ingin saya katakan. Oleh karena itu, perubahan KUHAP ini dengan menghilangkan lembaga penyelidikan ya penyelidikan itu menjadi sesuatu yang apa namanya sangat mengurangi posisi naik terutama KPK, ya kalau Kepolisian dengan Kejaksaan mungkin dia punya divisi intel, intel ini bisa ditarik ikut menangani perkara sebenarnya, tetapi KPK tidak punya dia. PEMBAWA ACARA : Kalau bisa bikin. NARASUMBER : KPK kan bukan lembaga negara yang kecil saja, tergantung pada undang-undangnya. Nah, di situlah sebenarnya ini apa persoalannya begitu bahwa ketika penyelidikan tidak ada disatukan dengan penyidikan ya maka KPK kesulitan karena di penyidikan KPK tidak punya hak untuk menghentikan penyelidikan, tidak punya hak untuk mengeluarkan SP3, jadi ketika dia masuk ke penyidikan dia harus jadi itu perkara, padahal belum tentu bukti-bukti yang dia dapatkan itu bisa apa memperkuat apa namanya tindak pidana yang dituduhkan itu sebenarnya poin kenapa teman-teman ini bilang bahwa KUHAP ini melemahkan KPK kira-kira seperti itu (Bisa dipahami) ya. Poin yang kedua, sebenarnya di dalam penyidikan dan penyelidikan walaupun belum produksi pada penyelidikan ya, itu kan ada kewenangan menyadap ya, itu sebenarnya sangat membantu sebenarnya, ya dalam paradigma kita yang seperti ini maka sebenarnya itu jangan, kalau sekarang kemudian dipindahkan ke penyadapan itu harus pakai izin segala macam, itu sama saja memberi tahu, akan ku sadap ya hilang semua lah ya kan. (Tapi boleh dilaporkan belakangan, kan ada lekspesialisnya?), kalau itu boleh (artinya tidak harus keberatan dong?), iya kalau seperti itu ya artinya KPK tetap punya fungsi penyadapan laporannya adalah terakhir ketika dia apa namanya (Untuk kegiatannya ekstra ordinary boleh belakangan, silahkan terus), iya ok. Yang ketiga adalah itu bang yang tadi disebutkan tadi menjawab soal, jabatan Mahkamah Agung tidak boleh lebih tinggi daripada pengadilan tinggi, nah kalau menurut saya itu sudah masuk ke dalam independent juridisiari, ok lah kita maklum hakim kita yang belum lurus begitu ya, tetapi kalau mengobok-obok kewenangannya dan membatasi kewenangannya saya kira itu sudah melawan hukum yang ada

168

PEMBAWA ACARA : Ya, pada setiap hukum memberikan kewenangan itu ada limitnya dalam penegakan hukum tersebut, iya artinya ini juga kan dalam memberi limit maka sejauh mana?. NARASUMBER : Iya yang membatasi hakim adalah undang-undang (ya undang-undang, undang-undang yang mana?), nggak, maksud saya undang-undang yang materilnya, umpamanya pidananya hukuman itu 3 tahun maksimal 20 tahun, itu yang membatasi (Ya, yang mengatur maka hukum acara pidana itu mengatur dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai di pidana, dan juga sampai ke Mahkamah Agung, bahkan sampai LP, jadi hukum acara yang membatasi bukan hukum materiil). Betul, iya karena itu saya hukum acara ya tidak punya otoritas untuk membatasi kewenangan hakim, kalau menurut saya. Karena dia punya intelegensi sendiri begitu dan yang membatasi adalah hukum materi. PEMBAWA ACARA : Pak Abdul Fikhar Hajar ini dosen hukum pidana atau hukum acara pidana?. NARASUMBER : Praktek Acara Pidana. PEMBAWA ACARA : Praktek Acara Pidana. Jadi bukan acara pidana?. NARASUMBER : Ya praktek acara pidana, PEMBAWA ACARA : Baik saudara Padjroel. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 18 FEBRUARI 2014 “BENARKAH KPK MAU DIGEMBOSI?” BAGIAN 4, HAL 112 -- 113). Data 17 (Lampiran Data 2, Minggu ke-10). PEMBAWA ACARA : Jadi saya minta tanggapan Bung Ruhut atas semua debat ini, ada debat hukum, debat politik, Anda juga ada dua bidang tersebut (Ruhut Sitompul : Politik Partai Demokrat). NARASUMBER : Terima kasih Bang Karni, terima kasih ILC, terima kasih TV ONE. Agar masalah ini cooling down kami partai Demokrat mengucapkan terima kasih. Melihat pembicaraan tadi terus terang saja kami kader-kader Demokrat dan kebetulan semua lagi menonton sedih, kenapa sedih? Kalau kita menghayati dengan jujur siapakah ini kader Demokrat kalau bukan yang Mahakuasa Tuhan memberi rahmat dan ridho kepada SBY menjadi Presiden, di mana anak tangga sebelum dia jadi Presiden, dia mendirikan partai berdarah-darah dia mendirikan partai ini, bayangkan dulu orang tidak mau bang di partai Demokrat, kenapa akhirnya orangorang dekat dia termasuk keluarganya ikut di dalam partai. Dan mulai partai ini besar, datanglah anak-anak

169

kos ini, saya salah satu anak kos, begitu juga Anas, apalagi yang lain-lain, berbicara anak kos, saya sebenarnya cemburu dengan Anas Urbaningrum, SBY sangat sayang dengan Anas, kenapa saya katakan saya lawyer anggota ILC, saya selalu berbicara fakta, saya tidak memfitnah, faktanya apa? Kongres Bali Anas menjadi ketua bidang politik, pengurus harian, ketua umumnya pak Hadi Utomo, Andi Malarangeng, Ruhut Sitompul, putranya Edi Baskoro Ibas dulu departemen itu pengurus pleno, kami bukan pengurus harian bang, Pleno bukan ring 1 bang, Anas ring 1 bang, artinya dia disayang itu fakta, ya saya bicara fakta. Bang kita mesti bangga pada satu ormas namanya PPI walaupun kadang-kadang kita miris, ormas organisasi masyarakat bukan partai politik, tapi banyak statemennya akhirnya jadi partai politik, nggak apa lah what ever suatu saat nanti jadi partai politik, tapi yang berkembang hari ini saja bang, yang ingin saya sampaikan pertemuan Denny dan wakil sahabat saya BW di Cikeas itu bukan menusuk hati kami sebutnya nama Denny dan BW tetapi di Cikeas, di rumah perjuangan kami bang, kami tahu SBY mengajarkan kami tidak boleh intervensi hukum itu tegas bang, dimanapun kami diajarkan itu bang, jadi kita tahu bagaimana sahabat saya Makmun Murod selain dua nama itu kan beberapa nama termasuk menpolhukam pak Joko pun disebut, pak Joko bantah termasuk di TV ONE langsung nggak disebut lagi memang kita ini lah bang maaf kita di sini masyarakat hukum, berbicara sesuatu harus kuat fakta hukumnya, jangan nantilah dulu saya tunggu 10 bulan lagi, karena itu Deny tadi ketawa. Hal-hal seperti ini bang. PEMBAWA ACARA : Jadi maksudnya untuk melakukan apa seolah-olah presiden mengintervensi begitu? NARASUMBER : Iya itu kan tidak elok bang, kita tahu tadi saya terima kasih bahkan sahabat saya Fadjroel siapa nggak kenal Fadjroel teman seperjuangan saya dari Jawa Barat kan, dia anak Bandung bang, sampai sekarang saya sudah diparlamen dia masih tokoh pergerakan terus bang, bayangkan dia berbicara moral terus bang, dia akui pak SBY ingin menjadikan hukum panglima, dan betul tidak ada tembang pilih bang, tidak tembang pilih bang itu Fadjroel, pengamat tadi Profesor Doktor Cipta Lesmana, abang bayangkan termasuk abang aku yang sudah pernah keluar dari Demokrat masuk lagi ke Demokrat (siapa? Oh), Anwar Fuadi, ini kan fakta

170

bang. Tapi sudahlah tetap kami sayang sama Anas, aku mohon kepada kawan-kawan seperti yang dikatakan sahabat saya Fadjroel, marilah kita berjuang bagiaman kawan-kawan, siapkan tim lawyer yang mantap, yang kuat, yang betul-betul total, dan ingat lawyer jangan menari di atas gendang kliennya, kemarin menari di atas gendang Anas, dilepaskan Anas datang ke KPK itu tidak boleh, aku dengar lawyer bilang habisnya Anas tidak mau didampingi, saya ini lawyer senior, saya cabut langsung kuasa klien saya mendikte saya, akhirnya apa 4 jam dia dibikin ngelamun paling mungkin baca-baca koran, dan langsung pakai rompi, sedih nggak kita bang? Profesionalisme itu penting bang, penting bang, karena itu tolonglah ini negara hukum. Kawan-kawan saya ingin ingatkan, Anas kasus Hambalang bukan kasus Kongres, saya ingatkan itu, kenapa nggak dipanggil tim sukses, Marzuki atau Marzuki, Andi Malarangeng atau Andi Malarangeng, ini kasus Hambalang, tadi adik saya juga dari ICW tegaskan menyatakan termasuk lawyernya pak Dedy, ini kan masih ke pribadi, bang tadi sahabat saya dari PPI mengatakan Anas tidak diinginkan, aku jadi sedih bang, Anas itu orang kepercayaan dari pak SBY, kami sama-sama tim 8 dalam menyeleksi siapa yang calon presiden, 2009 sampai dengan 2014, dia ring 1 sangat dipercaya bang, sudah dia bilang tidak disetujui. Dalam suatu pertemuan saya bicara fakta beberapa calon itu kami berbicara di Cikeas, dan kawan-kawan PPI kalau ada cerita itu saya jadi sedih dengan adik saya Anas, saya ingat sekali pak SBY mengatakan begini „Demokrasi di Era Reformasi Kedepankan Silahkan Sukseskan Kongres ini‟, pesan bapak siapa pun nanti kalau dia nanti jadi ketua umum, karena tadi sahabat saya Gede Pasek saya juga bisa mengerti, sama dengan Gede Pasek kami tim suksesnya Anas, kami tidak sekinclong dalam pengurusan Anas di dalam, tapi tidak apa-apa karena bapak mengatakan begini kan kita tahu bang, ada kongres sampai bikin tandingan, saya ingat kok bapak mengatakan begini siapa pun nanti menjadi pemenang tolong tim sukses misalnya Marzuki Ali, Andi Malarangeng, Anas atau siapa, kan belum tahu siapa yang menang, diikutkan dalam kepengurusan bang, diikutkan bang, dan Anas menang. Anas menang bang ini perlu abang tahu bang aku kalau bisa nangis aku nangis bang, ya Anas menang bang apa yang terjadi bang, karena saya timnya Anas juga sudah mulai

171

karena itu tadi mengatakan Ibas Ibas Edi Baskoro, mas Edi itu kalau berbicara kongres dia tim suksesnya Andi Malarangeng, jadi dimana kaitannya ada uang Hambalang ke dia, tegas saya katakan itu tidak ada, jangan lakukan fitnah, tapi kita menghormatu KPK, biarlah KPK dia bekerja, jangan mengintervensi KPK itu, tapi Ibas tidak terima duit. Yang mengomong itu siapa bang, bukan PPI kok, bukan PPI, aku bela PPI dalam hal ini, yang ngomong itu seorang wanita yang selalu hanya pakai cadar, yang dia masuk sana, yang bawa kan Anas, kan itu. Nazar ngomong nyatanya sekarang ngomong nggak? (berarti dibungkam ya), kenapa dia, kenapa dia sadar? Karena dia kembali ke jalan yang benar, itu perlu saya katakan. Bang, bang kalau saya bisa cemburu (pertemuannya tahu bang) Anas itu sangat kasar, bagaikan pinang dibelah dua bang, walaupun sekarang pinang dibelah kampak, kan kayak tom and jerry ngeri sekali bang, kan ngeri sekali. Ini fakta bang, jadi kenapa pak SBY disalahkan? Nazar yang bilang Anas, ya marahlah dengan Nazar, teman seiring dan sejalan, kadang-kadang lihat intimnya ngeri juga istrinya nggak cemburu nih, mesra banget yang dua itu bang, hal-hal seperti ini bang. PEMBAWA ACARA : Baik, baik. NARASUMBER : Jadi bang tegas aku katakan kawan-kawan marilah ini masalah hukum tidak ada masalah politik, ini masalah hukum. Dan kalau saya sekali lagi mengenai ICA KPK saya komisi III bang, jadi singgung mengenai inisial A itu, saya komisi III saya seksi Kompertes bang, tidak ada yang mengendalikan saya harus memilih si A, si B, si C tidak ada, mengalir saja tahu yang menang namanya Abraham, yang menang namanya Bambang, yang menang namanya pak Joel, yang menang namanya pak Pandu, yang menang namanya pak Busroh nggak ada bang yang ngatur-ngatur, sudah lah ini lucu, sudah nggak anggota DPR, bukan Komisi III pula, pening aku pikirannya, terima kasih bang. PEMBAWA ACARA : Ada satu yang mengganggu saya ya, pak SBY pernah mendesak KPK segera tuntaskan kasus ini, salah atau tidak Anas, sebelum Anas dinyatakan sebagai tersangka. Pertanyaanya, kenapa pak SBY hanya mendorong kasus ini, dan dia pilih tuntaskan, nggak pernah Century tuntaskan segera, yang lain segera. NARASUMBER : Ok terima kasih bang, orang kalau ngomong kasus Century saya dan Anas Pansusnya, mestinya malu,

172

malu tantei, kenapa malu?, nyatanya ada kami yang kena, yang kena profesional BI kok, itu tetesan kosong bagi Demokrat. Kami tidak ada di situ bang, kan di situ jadi kalau Century apalagi aku sekarang sudah jadi tim pengawas Century menggantikan pak Gede Pasek, ini akan panjang terus bang tidak masalah, ya bang ya terima kasih. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 15 JANUARI 2014 “ANAS : KADO TAHUN BARU SBY” BAGIAN 6, HAL 79 -- 84). Data 18 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). […] PEMBAWA ACARA : Masih H 1, tapi keadaan orang dirujuk ke rumah sakit apakah itu bukan berarti kehamilannya tidak bisa ditolong dengan normal? NARASUMBER : Ya pak. Ya jadi saat pemeriksaan itu dalam kondisi baik hamil anak kedua dengan air ketuban yang sudah pecah dan pembukaan sampai dengan 2 -- 3 cm. Jadi, memungkinkan tanda-tanda vital yang baik pula dan kondisi bayi juga sehat rencana melaksanakan persalinan secara normal awalnya. PEMBAWA ACARA : Setelah 4 jam apakah ibu melakukan observasi lagi atau dengan kawan-kawan junior residen atau senior residen? NARASUMBER : Terima kasih Pak. Semenjak pasien masuk saya sudah melaporkannya pada dokter penanggung jawab, jadi saya lakukan ada pasien rujukan dengan kondisi yang baik pembukaan 2 -- 3 cm dan air ketuban sudah pecah, saya sarankan dengan persalinan normal, dan disetujui kemudian kami melakukan observasi pak, dan sampai batas waktu sesuai dengan patograf. Jadi, kami melakukan pemeriksaan setian 4 jam pemeriksaan kami lakukan adalah suntik, cek jantung, verifikasi, cek nadi, bunyi denyut jantung bayi, kekuatan ritme jantung pasien, serta dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui kemajuan persalinan. Dan sejauh itu prosesnya dry baby pak sampai pukul 6 sore pembukaan sudah lengkap tapi kepala bayi masih tinggi. Karena kepala bayi masih tinggi, pembukaan sudah lengkap saya anjurkan untuk miring-miring dengan harapan kepala bayi bisa turun tapi saya tunggu setengah jam kepala bayi tetap tinggi pak tidak turunturun sehingga tidak memungkinkan bersalin secara normal, baik dengan bantuan alat atau tidak itu tidak memungkinkan untuk lahir secara alamiah sehingga

173

saya melaporkan kepada dokter penanggung jawab diputuskan untuk dilakukan cesaria visico. PEMBAWA ACARA : Pada waktu 4 jam, 4 jam siang itu apa ibu belum memutuskan bahwa sudah selayaknya pasien dioprasi atau ceasar? NARASUMBER : Terima kasih Pak Karni. Pada saat itu kehamilannya itu baik pak tidak ada tanda-tanda bahwa prosesnya baik. Jadi, untuk menentukan persalinan skala kecil saat itu kami masih mencoba secara nomal. PEMBAWA ACARA : Apakah selama siang itu konsulen jaga yang ibu laporin nggak pernah masuk ke ruangan pasien? NARASUMBER : Tidak Pak, jadi beliau tidak ada di tempat, tetapi ini saya saat itu pasien terus saya menjaganya. Jadi, saya melaporkan dia menemukan kendala ada satu hal yang tidak mengalami kemajuan saya wajib melaporkannya kepada dokter penanggung jawab [….] (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 03 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 4, HAL 16 -- 17). Data 19 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). […] PEMBAWA ACARA : Baik. Apa pendapat pak Sukendar dalam kasus ini?. (Sukendar : Praktisi Hukum Kesehatan). NARASUMBER : Dalam hubungan pasien dan dokter itu ada namanya hukum trust adalah kepercayaan, mana kala pasien sudah mendapatkan keterangan dengan jelas tentunya tidak bisa dituntut di kemudian hari karena tidak menjanjikan hasil, yang penting pasien oleh dokter spesialis atau dokter gigi sebelum melakukan tindakan dilakukan di tempat yang terang jangan seperti tadi dilakukan di tempat yang gelap. Jadi harusnya pertama diagnosanya harus jelas, yang kedua tujuan tindakannya harus jelas, alternatif dan resiko, dan prognosis yang akan terjadi, dan edukasi kepada pasien. Jangan seperti tadi kata pak Menkes adanya asimentry information, jadi antara dokter dengan pasien sangat jauh berbeda terkadang pasien mendapatkan penjelasan dari dokter selalu tinggi bahasanya. Jadi dokter itu misalnya terjadi trust dengan dokter ada hubungan “tentunya pasien terkadang tidak menuntut”. PEMBAWA ACARA : Dalam kasus ini apa pendapat pak Sukendar?. NARASUMBER : Tadi sudah dijelaskan dari berbagai sumber, dari pakar-pakar kedokteran, MK DKI, atau apa banyak sudut pandang, kalau kami sudut pandangnya ke aturan hukum yang berlaku, dan ok tadi pun ada banyak opini berbeda pendapat, sorry seperti, misalnya kalau light

174

setting tidak perlu inform consent pun boleh dilakukan secara final. Tapi yang penting SOP-nya standar sudah jelas itu dokter tidak bisa dibenarkan karena ada lek spesialis dan lek generalis. PEMBAWA ACARA : Ok, Thank you pak. Bagaimana kalau di lek spesialis tidak ada pasal kelalaian?. NARASUMBER : Kalau tadi namanya kelalaian itu berarti ada kesalahan, kalau pelanggaran berarti adanya denda. Jadi mungkin dalam kasus ini mendorong kepada Wamenkes untuk membuat pengadilan profesi kedokteran dan kesehatan mungkin ke depannya harus dibentuk itu. PEMBAWA ACARA : Itu harus undang-undang. Katanya bapak bawa keluarga malpraktek Widini Waiman Rohim. NARASUMBER : Ya benar. Ya diduga malpraktek. [….] (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 03 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 7, HAL 32 -- 33). Data 20 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). […] NARASUMBER : Iya memang agak pelik saya melihat kasus ini, karena norma hukum pidana ini apabila disandingkan dengan norma aspek prosedur misalnya hukum prosedur yang memang nggak ketemu. Karena hukum pidana itu kan juga tujuan akhirnya juga melindungi masyarakat secara umum termasuk dalam hal ini korban. Nah yang tadi saya lihat selama pembicaraan lebih banyak fokusnya kepada dokter Ayu atau mereka itu, tapi korban ini juga perlu mendapatkan perlindungan di situlah lahirnya hukum pidana. Kemudian masalahnya adalah ketika dijatuhkan putusan maka harus ada kesalahan, kesalahan itu bentuknya kelalaian, nah apakah kelalaian itu terbukti? Di dalam putusan hakim kita melihat putusan mahkamah agung tidak ada kata-kata yang mengatakan memang bahwa terjadinya kematian dini akibat kelalaian yang dilakukan oleh A,B,C misalnya, nah kemudian kalau sudah begitu sebenarnya siapa sih yang lalai dalam ini, karena di dalam managemen medik itu kalau saya lihat kan dalam sebuah keseluruhan begitu, kan kita melihat bukan dokter saja di situ, jadi juga sudah dibahas, ada Anastesi misalnya. Nah dari laporan yang kita buat ke dan kami terima juga Kompolnas bahwa ketika ditunjuk penata untuk melakukan proses Anastesi ini, nah ini juga menimbulkan, apakah mereka juga melakukan penilaian terhadap kondisi pasien

175

sehingga dan ternyata juga ada fakta dia mencabut alat terlalu cepat dia memberikan Anastesi terlalu dalam misalnya seperti itu. Ini laporan kami silahkan saja kalau mau dibantah mungkin dengan penemuanpenemuan lain. Nah tetapi saya lihat bahwa kasus ini ada aspek preventif bahwa ke depan ini hak-hak pasien ini harus diperhitungkan, harus dihargai, dan harus dokter juga harus lebih hati-hati jangan sampai apa yang dia lakukan atau apa yang seharusnya dia lakukan tidak dilakukan, ini justru menimbulkan akibat yang memang sangat tidak dapat diharapkan. Dalam hal ini penderitaan korban juga kita harus pikirkan. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 03 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 9, HAL 44 -- 45). Data 21 (Lampiran Data 3, Minggu ke-15). […] NARASUMBER : Terima kasih Bang Karni. Jadi, sebenarnya kalau kita paham tentang berhukum di pengadilan dan di luar pengadilan omongan saya itu tidak ada yang salah. Dalam proses kasus Bibit Chandra itu kecenderungan ya yang harusnya ranahnya berhukum di pengadilan ini keluar dari persoalan berhukum di pengadilan, dari statemen SBY bicara tentang contempt of supplement misalnya ini jelas kalau paham ilmu hukum ini sudah persoalan berbagai acara di pengadilan ini diajak keluar, ini yang saya tanggapi pak. Nah kalau yang ini saya dianggap salah saya pikir bang Fadjroel ini, abang satu kampung juga di Kalimantan ya harus belajar hukum lagi, begitu. Bagi saya belajar hukum lagi sekolah atau apa, kalau nggak ini beliau salah itu maksud saya ya, kalau kita bicara profesi yang sebenarnya berhukum dalam proses pengadilan ya ini kelihatan mengalir dengan baik, salah atau benar bukan ditahan, akhirnya keluar statemen SBY soal bicara di pengadilan (ok, masalahnya Anda), Anda tidak paham tentang ini atau kecenderungan hari ini sudah projudis melemahkan tentang macam-macam bagi saya ini suatu yang salah, kita ini bernegara yang sehat, diskusi yang sehat, atau kita ini mau menang-menangan saja, itu saja terima kasih. (Desmon, karena ya Anda mengatakan seolah-olah KPK menciptakan hukum sendiri itu yang saya bantah). Pak Fadjroel kalau Anda paham apa yang terjadi dengan proses dulu. (Saya paham, bahasa Anda jelas kok di sini saya tulis Anda mengatakan KPK ingin membuat hukum sendiri, itu pernyataan Anda

176

Verbaktim). Heh, pak Fadjroel ya kalau Anda paham betul bagaimana komisi III. (Saya paham bahasa Indonesia). Ya, kita minta SOP proses kita kecenderungan KPK mau bikin aturan sendiri ya, ok begini aja SOP kita bikin sendiri dan semuanya. (Semoga Anda tidak terpilih di 9 April). Oya nggak apa-apa bapak Fadjroel ya pasti saya juga nggak ada masalah ya, terima kasih. PEMBAWA ACARA : Baik. Sebenarnya yang benar kalimat untuk keduaduanya itu bukan KPK bikin hukum sendiri betul tapi juga bukan artinya itu di luar proses. Contempt of Poiring adalah wewenang Yudikatif yang menjadi hakhak istimewa presiden dan contempt of poiring hanya dilakukan demi kepentingan publik. Sekarang pak Andi Hamzah saya minta dari perdebatan ini bukan soal contempt of poiring pak. (Bagian ini harus saya pertanggungjawabkan, ini kan?). Ok, Ya pertanggungjawaban bapak sebagai tim perumus atas keberatan-keberatan dari kedua narasumber. [….] (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 18 FEBRUARI 2014 “BENARKAH KPK MAU DIGEMBOSI?” BAGIAN 5, HAL 115 -- 116). Data 22 (Lampiran Data 4, Minggu ke-20). […] PEMBAWA ACARA : Baik, saya sekarang ke Gerindra, Gerindra apa yang terjadi di lapangan? (Fadli Zon : Wakil Ketua Umum Partai Gerindra). NARASUMBER : Ya, terima kasih Bang Karni, kami dari partai Gerindra tentu saja menilai bahwa pemilu kali ini relatif lebih baik dibanding yang lalu ya, kami ucapan terima kasih kepada penyelanggara pemilu. (Ini lebih karena menang atau yang lainnya?), bukan, bukan kalau kita lihat yang dulu tahun 2009 saya lebih massif sejumlah DPT, masalah-masalah mengenai logistik lebih panjanglah, sekarang saya lihat ada kemajuan walaupun tetap ada kecurangan di sana-sini yang mungkin karena sistemnya. Saya kira ada pepatah yang mengatakan begini „oppurtunitty is a tips‟ ya kesempatan orang itu menjadi pencuri, karena masih ada saya kira ada peluang-peluang untuk melakukan itu di dalam sistem yang kita sepakati sendiri, begitu. Mungkin nanti ke depan kita perlu mempertimbangkan kembali sistem yang membuat orang akan jauh lebih sulit untuk melakukan berbagai macam kecurangan di berbagai level, kalau pada Pemilu tahun 2009 saya kira itu memang jelas dan nyata begitu ya, perpindahan suara

177

dan lain-lain, bahkan sekarang juga kita melihat, tetapi dengan kemajuan teknologi adanya twitter, adanya facebook, dan lain-lain membuat juga masyarakat kita yang semakin kritis dan bisa menyampaikan kepada publik secara tidak terbatas. Contoh misalnya di Dapil saya, di Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor itu ada satu desa, di Desa Benteng itu yang sudah dicoblos semua itu, hampir banyak sekali kertas suara yang dicoblos dan akhirnya KPUD menghentikan itu karena memang ada laporan dari masyarakat dan kemudian disampaikan ke publik dan dengan cepat jadi berita ya, itu juga contoh yang terjadi masih ada kontrol dari masyarakat. (Dicoblos untuk partai apa itu?), yang jelas bukan partai Gerindra ya. (Kalau partai Gerindra nggak mungkin Fadli Zon ngomongin). Ya ini dicoblos yang merah dan biru lah ya begitu, tetapi itu fakta bahwa itu ada dan kami sangat prihatin juga itu masih terjadi, karena kok bisa berani-beraninya zaman seperti ini. Sebetulnya tadi yang disampaikan Bawaslu juga, ketua Bawaslu ada baiknya saya kira penyelenggara pemilu bahwa KPU ya dan juga Bawaslu menyampaikan kepada publik setiap hari itu bahwa hasil itu sejauh mana, sudah berapa persen TPS, kemudian juga memberikan semacam edukasi bahwa jika terjadi perpindahan-perpindahan suara semacam itu, akan diketahui dan pada akhirnya merugikan sendiri dan seterusnya, karena bahkan caleg-caleg khususnya juga di kabupaten/kota begitu ya masih berusaha aturanaturan yang ada dan celah-celah yang ada semoga diusahakan semaksimal mungkin untuk memenangkan kursi itu. Jadi, saya kira ini perlu penyampian yang lebih intensif begitu. [….] (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 15 APRIL 2014 “KECURANGAN PEMILU, BISAKAH DPR BEBAS KORUPSI” BAGIAN 5, HAL 161 -- 162). Data 23 (Lampiran Data 3, Minggu ke-15). […] PEMBAWA ACARA : Pemirsa kita masih di Indonesia Lawyers Club dengan topik „Benarkah KPK Mau Digembosi?, sekarang saya mau ke KPK di sana sudah ada mas Bambang Widjajanto wakil ketua KPK. Mas Bambang sudah mendengar semua semua diskusi semua perdebatan yang kemudian terakhir ada penjelasan panjang dari Profesor Andi Hamzah yang 30 tahun lebih menghabiskan usianya untuk menyusun dua

178

rancangan yang penting di Republik ini, rancangan pengganti KUHP dan rancangan pengganti KUHAP, mas Bambang bisa menanggapi apa yang bisa kita bicarakan di sini, silahkan mas Bambang, mendengar yang saya bicarakan. (Bambang Widjajanto : Wakil Ketua KPK). NARASUMBER : Ya, terima kasih Bang Karni. Ada, ya ya saya dengar terima kasih Bang Karni. Selamat kepada senior-senior dan kolega-kolega di studio, Assalamaikum Waramatulahi Warabakatuh (Malaikumsalam), yang bagian pertama saya ingin mengatakan bahwa forum ini menjadi penting dan sangat berguna, ketika kita mempertukarkan gagasan dengan cara-cara yang bijak dan bajik tidak dengan menyerang, tidak menghakimi, dan tidak menyudutkan saya pikir forum ini berguna seperti itu, siapa pun dia. Yang kedua, saya akan membacakan beberapa hal yang mungkin penting untuk diketahui misalnya di dalam naskah akademik revisi KUHP pada halaman 251 bagian huruf a kesimpulan angka 1 kalimat kedua isinya begini pembentukan pidana di luar KUHP yang menyimpangi hukum pidana buku 1 KUHP tersebut dalam kenyataannya telah membentuk sistem hukum pidana tersendiri di luar KUHP sebagai hukum pidana yang terkodifikasi yang mengakibatkan problem hukum pidana pada level normatif dan praktek tindakan hukum pidana, keadaan hukum pidana tersebut diperparah dengan dibentuknya lembaga garis miring institusi baru yang bersifat independent yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum dan pembentukan pengadilan baru. Kata-kata ini menjelaskan ada asumsi yang akan diambil dengan membuat pernyataan-pernyataan bahwa ada masalah dan ada problem di lembaga atau di institusi baru. Saya tidak tahu apakah naskah akademik ini dibuat sebelum era reformasi atau sesudah era reformasi. Tapi saya akan baca TAP MPR No. 11/MPR/1998 begitu juga TAP MPR No. 8/MPR/2001 di situ dikatakan bahwa semua perlu direvisi peraturan perundang sehingga pemberantasan korupsi menjadi sinkron dan konsisten dengan satu yang lainnya, dan yang kedua perlu dibentuk undang-undang untuk mencegah perbuatan kolusi dan nepotisme yang dapat terjadinya tindakan pidana korupsi dan perlunya dibentuk lembaga baru termasuk KPK. Pertanyaannya, apakah politik hukum yang dimuat di dalam TAP MPR itu sudah dijadikan dasar dalam pembuatan naskah

179

akademik, terutama naskah akademik yang tadi saya bacakan di KUHP itu, dengan mengambil berbagai pandangan pendapat dari berbagai sumber di luar negeri itu tidak salah, tetapi mengabaikan kebutuhan hukum yang ada di Indonesia dan penegakan hukum yang harus dibangun sendiri, di Indonesia itu bukan sesuatu yang bijak mengandalkan seolah-olah semua negara di dunia ini lebih hebat daripada di Indonesia itu juga kata-kata yang tidak baik, sudah saatnya kita menggali sendiri semua sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Saya terkesan dengan beberapa profesor yang justru mengembangkan hukum dan bahkan sampai tingkatan nasional berdasarkan kebijakan dan kebajikan hukum lokal yang dimiliki oleh Indonesia itu baru hebat. Nah berkaitan dengan itu mari kita mulai masuk dalam persoalan, buku kedua revisi KUHP memasukan undang-undang tindakan kolusi atau tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindakan umum. Nah berkaitan dengan itu kemudian pasal 758 menyatakan pada saat undang-undang ini berlaku ketentuan dalih buku 1 undang-undang ini berlaku bagi undang-undang yang memuat ketentuan pidana di luar undang-undang ini kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi, ketentuan mengenai KUHP yang akan direvisi ini juga mengatur tadi sudah dikemukakan sangat baik oleh Profesor Andi Hamzah sebagian undang-undang dari tindak pidana korupsi dan bahkan kemudian menarik undang-undang korupsi sebagai bagian dari tindakan pidana umum, kalau asumsi itu benar maka kemudian tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana umum, dan pada saat itu kemudian berlakulah seluruh ketentuan yang ada dalam buku 1 dan juga berkaitan dengan revisi KUHP Profesor Romli di dalam berbagai pernyataannya dan tulisannya saya mengikuti dari media, beliau mengatakan dan saya sangat menyetujui bahwa pembahasan revisi KUHP ini menjadi penting karena dia adalah undang materiil sehingga hukum acara yang dipakai itu untuk menjalankan hukum materiilnya, kalau kemudian terjadi pembahasan yang over left yang tidak konsisten maka ini akan merugikan kehendak dan cita-cita KUHP untuk membuat revisi yang baik. KPK tidak posisi menolak, tetapi KPK ingin terlibat dalam proses itu, tapi kemudian ruang untuk itu tidak diberikan. Profesor Andi Hamzah tadi mengatakan ada dua orang KPK pertama Pak Ruseno dan yang kedua

180

Pak Ruki yang diajak ke Prancis itu benar tidak salah, tetapi ketika saya cek terutama pada Pak Ruseno karena saya coba kontak bapak Ruki belum bisa ketemu ketika ke Prancis itu pergi ke sana untuk melihat bagaimana sistem intergrasi dan koordinasi diantara lembaga penegak hukum jadi itu yang saya tahu. Apakah kemudian KPK dilibatkan dalam seluruh proses revisi KUHP khususnya kemudian saya cek dibeberapa senior-senior ternyata tidak, sekarang pertanyaan dasarnya adalah apakah proses pembuatan yang tidak melibatkan user dari penegak hukum untuk terlibat dalam proses yang baik, di mana letak proses itu kalau tidak melibatkan lembaga-lembaga yang nantinya terlibat. Mari kita cek di KUHP saya kebetulan mempunyai revisi undang-undang ini, kitab undang-undang hukum acara pidana. Dalam revisi ini saya mencoba membaca naskah akademiknya, tapi saya tidak mendapatkan penjelasan mengapa alasan penyelidikan disatukan dalam kaitannya terhadap undang-undang tindak pidana khusus itu menjadi penting dilakukan, saya tidak mendapatkan penjelasan itu di dalam naskah akademik. Kalau naskah akademik itu tidak bisa menjelaskan mengenai pernyataan yang saya kemukakan terus terjadi perubahan, apa dasar perubahan itu karena mestinya dijelaskan apa dasar perubahan itu, dan itu sangat sederhana sekali, kami ingin mempertanyakan itu. Mari kita cek soal penyadapan, penyadapan itu diatur dan menurut saya ini langkah yang cukup baik tapi coba perhatikan baikbaik penyadapan diatur di dalam pasal 84 penyadapan yang diatur di sini adalah penyadapan yang berkaitan permufakatan jahat, kalau kejahatan yang berkaitan tindak pindana korupsi yang sudah selesai ini tidak diatur di sini dan tidak dikecualikan, dan ini menjadi masalah besar kalau saja penegak hukum yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan bagaimana modus oprandi bekerja dan berkembang, bagaiaman kejahatan itu menjadi sangat luar biasa, bagaimana kejahatan itu bermetamorfose, berkelindang dengan berbagai kejahatan yang lain, dan modus oprandinya sekian dan semakin canggih, tetapi kemudian hukum acaranya itu tidak memberikan ruang penegak hukum maka kemudian pertanyaannya adalah apakah kita serius ingin melakukan revisi undang-undang, apakah kita tidak khawatir dengan orang hebat seperti Pak Profesor Andi ini ditumpangi dengan penumpang-

181

penumpang gelap yang mempunyai kepentingan, yang sebenarnya kepentingannya bukan untuk melakukan pemberantasan korupsi, dan kalau itu dibiarkan yang rugi ialah bangsa kita sendiri. Nah itu berbagai contoh yang bisa dikemukakan bahwa ada berbagai masalah dan seyogyanya dibukakan ruang agar partisipasi publik itu menjadi sesuatu yang justru bisa membuat revisi ini menjadi bermakna dan kita tidak bisa memonopoli kebenaran bahwa seolah-olah yang sudah dirumuskan itu benar semua itu sebabnya apa yang dikemukkan profesor Andi itu sangat penting. Beliau mengambil semua aturan-aturan berbagai negara tapi juga seharusnya memberi ruang kepada siapa pun yang mempunyai kearifan-kearifan, mempunyai kemampuan dan pengalaman, dan punya perspektif untuk membangun Indonesia masa depan sesuai dengan proses penegakan hukum. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa ruang ini harus dibuka jangan kemudian kita menghakimi kalau ada orang menyatakan sesuatu karena dia belum mengetahui dengan utuh atau karena dia lihat di satu perspektif karena prosesnya tidak membuka ruang partisipasi publik yang sangat utuh itu. KPK menginginkan proses pemberantasan korupsi bisa efektif dan efisien. Kalau ada berbagai aturan yang bisa dibangun untuk meningkatkan kinerja KPK dan lembaga penegak hukum lainnya tentu harus didorong. Tetapi kita juga perlu mewaspadai ada berbagai kelompok yang juga punya kepentingan menggunakan revisi ini sebagai pre riders untuk kepentingannya sendiri, saya mau berhenti sampai di situ bang Karni. [….] (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 18 FEBRUARI 2014 “BENARKAH KPK MAU DIGEMBOSI” BAGIAN 6, HAL 120 -- 123). Data 24 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). […] PEMBAWA ACARA : Siapa ini Widini ini?. Silahkan apa yang terjadi bu? (Widini : Korban Malpraktik). NARASUMBER : Ya, terima kasih, selamat malam kepada hadirin sekalian, terima kasih kepada Pak Karni Ilyas. Kisah ini mungkin sedikit berbeda karena saya masih diberikan kehidupan oleh Mahakuasa. Jadi berawal dari pemeriksaan endoskopi yang terdiri dari traskroskopi dan kolonoskopi di sebuah rumah sakit ternama yang dilakukan oleh dokter gastro sekitar 5 tahun yang lalu tahun 2008 yang berakibat forovasi atau usus saya jebol

182

di daerah sikromoid atau di tikungan arah ke usus dari anus, dari anus ke usus, dan kemudian berakibat saya selama 26 hari ya saya di rumah sakit, saya sempat dirawat di ICU selama 20 hari dan saya dioperasi selama 5,5 jam usus saya dikeluarkan kemudian dicuci dan dibersikan karena penuh dengan kotoran tinja, karena 9 hari saya tidak ditandatangani dengan baik, dan saya tidak tahu terjadi paparazzi dan kemudian usus saya dimasukkan kembali diistirahatkan sehingga saya tidak bisa membuang tinja saya seperti orang normal atau seperti sebelumnya. Dan kemudian usus halus saya dikeluarkan dipotong dibuat double barel dan ditaruh kantong untuk pembuangan tinja, pembuangan tinja saya dan selama 10 bulan setelah operasi pertama saya sangat menderita ya menggunakan eleksomebag itu karena terjadi borok diperut saya dan berat badan saya juga turun sekitar 10 kg, dan saya juga dehidrasi, dan saya juga tremor, dan ada juga plera erupsion yang semacam cairan di paruparu saya. Dan puji Tuhan selama 10 bulan kemudian saya bisa dioperasi kedua setelah albumen saya meningkat tadinya 2,9 kemudian menjadi 4,25 sehingga operasi kedua tidak sama seperti operasi pertama, operasi pertama itu emergensi sementara operasi kedua itu yang dilakukan dengan operasi persiapan, dan efek dari operasi itu maksudnya operasi kedua itu memasukkan usus halus saya kembali sehingga saya bisa buang air besar normal seperti sedia kala melalui anus. Namun, sampai sekarang ini saya dampaknya kepada saya adalah perut saya itu kerap kali mules sehingga aktivitas terganggu jadi misalnya perutnya mules buang anginnya kurang sempurna ya karena kristaltik khusus sudah terganggu, ya begitu. Menurut dokter, itu ada kemungkinan fibrosis-fibrosis semacam keloid yang ada di luar usus, jadi seperti itu. Jadi sering anginnya tertahan di sini ya, saya mesti kompreskompres air panas dan saya sambil tiduran seperti itu. Jadi sangat terganggu aktivitas saya, dan juga yang paling parah itu karena saya juga menjadi trauma untuk pergi ke dokter, jadi untuk melanjutkan penanganan penyakit saya usus saya yang sudah rapuh ini menurut dokter itu saya takut ya untuk melanjutkannya, melanjutkan pemeriksaan, terima kasih. PEMBAWA ACARA : Operasi kedua di mana? NARASUMBER : Operasi pertama ketika ber-ovasi atau usus jebol itu terjadi itu di rumah sakit A kemudian ketika saya

183

operasi pertama di rumah sakit B. Dan operasi kedua juga dilakukan oleh dokter yang sama di rumah sakit B di Jakarta juga. PEMBAWA ACARA : Lokasi waktunya saja berbeda dan dokternya sama? NARASUMBER : Dokternya sama untuk operasi pertama dan kedua. PEMBAWA ACARA : Walaupun yang pertama gagal ibu tetap berani ke dokter yang sama? NARASUMBER : Tidak. Itu yang membuat usus saya jebol itu di rumah sakit yang berbeda. Di rumah sakit A dengan dokter gastro kemudian ketika saya operasi pertama dan kedua saya ditolong oleh dokter bedah gastro yang sama di rumah sakit yang berbeda. PEMBAWA ACARA : Baik ibu bahwa itu salah tindakan? NARASUMBER : Salah tindakan saya ketahui ketika sama mendapat rekam medik dari rumah sakit B dari dokter yang mengoperasi saya telah terjadi provoasis sebesar dengan diameter sekitar 1 cm di sekitar sikmoid, seperti itu. PEMBAWA ACARA : Ibu mengadu ke mana? Mengadu ke mana habis itu? NARASUMBER : Saya belum, saya sebenarnya ingin mengadu tapi saya tidak tahu harus mengadu untuk bisa di sini ya. Karena setahu saya dokter itu imun terhadap hukum ya baru kali ini saya tahu bahwa ada dokter yang dihukum yang dipidanakan, terima kasih. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 03 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 7, HAL 33 -- 34). Data 25 (Lampiran Data 3, Minggu ke-15). PEMBAWA ACARA : […] Mas Bambang bisa menanggapi apa yang bisa kita bicarakan di sini, silahkan Mas Bambang, mendengar yang saya bicarakan (Bambang Widjajanto : Wakil Ketua KPK). NARASUMBER : […] Yang kedua, saya akan membacakan beberapa hal yang mungkin penting untuk diketahui misalnya di dalam naskah akademik revisi KUHP pada halaman 251 bagian huruf a kesimpulan angka 1 kalimat kedua isinya begini pembentukan pidana di luar KUHP yang menyimpangi hukum pidana buku 1 KUHP tersebut dalam kenyataannya telah membentuk sistem hukum pidana tersendiri di luar KUHP sebagai hukum pidana yang terkodifikasi yang mengakibatkan problem hukum pidana pada level normatif dan praktek tindakan hukum pidana, keadaan hukum pidana tersebut diperparah dengan dibentuknya lembaga garis miring institusi baru

184

yang bersifat independent yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum dan pembentukan pengadilan baru. Kata-kata ini menjelaskan ada asumsi yang akan diambil dengan membuat pernyataanpernyataan bahwa ada masalah dan ada problem di lembaga atau di institusi baru, kita tunda aja deh penyilidikan. Saya tidak tahu apakah naskah akademik ini dibuat sebelum era reformasi atau sesudah era reformasi. Tapi saya akan baca TAP MPR No. 11/MPR/1998 begitu juga TAP MPR No. 8/MPR/2001 di situ dikatakan bahwa semua perlu direvisi peraturan perundang sehingga pemberantasan korupsi menjadi sinkron dan konsisten dengan satu yang lainnya, dan yang kedua perlu dibentuk undang-undang untuk mencegah perbuatan kolusi dan nepotisme yang dapat terjadinya tindakan pidana korupsi dan perlunya dibentuk lembaga baru termasuk KPK. Pertanyaannya, apakah politik hukum yang dimuat di dalam TAP MPR itu sudah dijadikan dasar dalam pembuatan naskah akademik, terutama naskah akademik yang tadi saya bacakan di KUHP itu, dengan mengambil berbagai pandangan pendapat dari berbagai sumber di luar negeri itu tidak salah, tetapi mengabaikan kebutuhan hukum yang ada di Indonesia dan penegakan hukum yang harus dibangun sendiri, di Indonesia itu bukan sesuatu yang bijak mengandalkan seolah-olah semua negara di dunia ini lebih hebat daripada di Indonesia itu juga kata-kata yang tidak baik, sudah saatnya kita menggali sendiri semua sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. [….]. Mari kita cek soal penyadapan, penyadapan itu diatur dan menurut saya ini langkah yang cukup baik tapi coba perhatikan baik-baik penyadapan diatur di dalam pasal 84 penyadapan yang diatur di sini adalah penyadapan yang berkaitan permufakatan jahat, kalau kejahatan yang berkaitan tindak pidana korupsi yang sudah selesai ini tidak diatur di sini dan tidak dikecualikan, dan ini menjadi masalah besar kalau saja penegak hukum yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan bagaimana modus operandi bekerja dan berkembang, bagaiaman kejahatan itu menjadi sangat luar biasa tidak ada gawat darurat, bagaimana kejahatan itu bermetamorfosis, berkelindang dengan berbagai kejahatan yang lain, dan modus operandinya sekian dan semakin canggih, tetapi kemudian hukum acaranya itu tidak memberikan ruang penegak hukum maka kemudian pertanyaannya adalah

185

apakah kita serius ingin melakukan revisi undangundang, apakah kita tidak khawatir dengan orang hebat seperti Pak Profesor Andi ini ditumpangi dengan penumpang-penumpang gelap yang mempunyai kepentingan, yang sebenarnya kepentingannya bukan untuk melakukan pemberantasan korupsi, dan kalau itu dibiarkan yang rugi ialah bangsa kita sendiri. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 18 FEBRUARI 2014 “BENARKAH KPK MAU DIGEMBOSI?” BAGIAN 6, HAL 121 -- 123). Data 26 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). PEMBAWA ACARA : Baik Pak sekarang ke Majelis kehormatan pak dokter Ali, silahkan Pak. Ya dari diskusi kita tadi pihak Majelis Kehormatan sendiri sudah melakukan pemeriksaan, MK DKI ya. (Prof. Ali Baziad : Ketua Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia). NARASUMBER : MK DKI Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia, sebuah negara atas perintah undang-undang yang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan praktek oleh seorang dokter. Artinya, yang kami nilai adalah profesionalisme seorang dokter kami tidak mengenal istilah malapraktek. Malapraktek adalah istilah hukum, profesionalisme adalah apakah seorang dokter telah mengerjakan suatu praktek kedokteran SOP dia jalanin, standar medik dia jalanin, dan standar profesinya dia jalanin. Kalau ini jalanin walaupun pasiennya cidera, pasiennya meninggal atau apa pun tidak mendapatkan sanksi kasus ini tidak dilaporkan ke MK DKI. Jadi, kami tidak tahu kasus ini karena tidak melaporkan kepada kami. PEMBAWA ACARA : Jadi sama sekali tidak melakukan pemeriksaan? NARASUMBER : Tidak. PEMBAWA ACARA : Majelis MK DKI ini bedanya dengan MK EKA itu apa? NARASUMBER : MK DKI itu adalah displin, sedangkan MK EKA adalah etik. Berarti etik itu berada di bawah etik, sedangkan MK DKI perintah undang-undang sebuah lembaga negara itu bedanya. Nah kalau kami ketemukan kasus melanggar etik kami kirim ke IDI. PEMBAWA ACARA : Apakah MK DKI ini proaktif atau menunggu ada laporan? NARASUMBER : Kami menunggu adanya laporan. Kami tidak menjemput bola. PEMBAWA ACARA : Walaupun kasus itu sudah ramai, misalnya? NARASUMBER : Betul, asalkan ada laporan masuk pasti kami periksa. Penyerahan laporan sangat lambat bahkan pihak pasien

186

mengatakan ketemu sama dokter malu katanya, dan sering rendah diri, kita selalu mengatakan Kamu tenang dulu ya, kamu tenang. Kamu nggak perlu rendah diri, ada kita di sini. Kita akan selalu dekat dengan kamu. Jadi kamu nggak perlu rendah diri lagi ya. Kamu jangan sedih lagi. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 03 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 5, HAL 24 -- 25). Data 27 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). PEMBAWA ACARA : Saya kira layak dipilih, hemat alur hari ini. Coba kita dengar golkar. (Poempida Hidayatullah : Anggota Komisi Kesehatan DPR-RI Fraksi Golkar). NARASUMBER : Pasti beda style-nya Pak. Golkar lebih elegan nih, saya sangat berempati tentunya kepada keluarga mendiang ibu Fransiska Makaey. Jadi, dalam konteks, saya lihat begini bukan tadi mengangkat masalah resiko pekerjaan atau pun occuviant azad gitu ya, untuk membandingkan dokter dengan pilot, kalau dokter tidak ada opsi lagi bang Karni ketika terjadi suatu keadaan gawat darurat dia tidak harus menghandel itu, kalau karena dia tidak menghandel, justru dia terkena tindak pidana oleh undang-undang kesehatan pasal 190. PEMBAWA ACARA : Ya kalau pilot terkena juga. NARASUMBER : Kalau pilot nggak, Gak tahu Pak, emangnya ada pilot gitu ya? pilot kan bisa melihat cuaca, emergensi itu bisa menolak tidak menerbangkan pesawat. Dokter tidak opsi sama sekali dalam konteks yang berbeda gitu. Tetapi intinya dalam hal-hal tertentu itu sangat-sangat penting dilihat, disikapi karena di dalam masalah ini kalau misalnya kemudian yang dijerat hukumnya pasal 139 selesai sudah banyak dokter yang kena. Dan ini menurut saya membuat istilah profesi dokter dalam keadaan dilema, ini kan sebenarnya tidak boleh, dalam konteks kita bernegara yang memberi, harus ada kepastian hukum yang memberikan keputusan balance di sini sebenarnya. Jadi, intinya kami melihat memang tidak ada celah yang tidak bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem, yang pertama kita harus merevisi praktek kedokteran dalam konteks MK DKI-nya memperkuat MK DKI ini sangat penting, kalau menurut saya referensi dari konteks sesuatu yang ada hubungan secara teknis dalam konteks medis harus ada, dan inilah kelompoknya, dan inilah pengadilannya. Tadi kita sudah diskusikan juga, ternyata memang standar pelayanan kedokteran sudah ada bukan standar

187

pelayanan medis, tapi saya baca ini masih bisa berbedabeda dari region ke region, dari provinsi ke provinsi, dari daerah ke daerah, kenapa karena perbedaan standar fasilitas kesehatan yang ada, tidak ada masalah sebetulnya, tapi ke depan tentu sebagai negara yang ingin maju, tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya dari Hanura jelas kita harus memperbaiki standarstandar ini supaya seragam, satu nasional ini sama semua, bagaimana caranya? Anggarannya harus ditambahlah. Jadi, komitmennya seperti istilahnya ya, istilahnya apa namanya itu selaweh jalur slamet nggak bisa lagi, karena namanya kesehatan itu haru absolute tidak bisa ditawar-tawar, dan saya ini sekarang selalu mendukung bahwa yang namanya PBI 19.225 sampai sekarang saya bintangi itu dalam konteks bahwa kita ingin dokter-dokter ini sejahtera tidak dibayar finance dan dibayar hal-hal kecil untuk apa supaya service-nya tinggi nanti, kemampuan pelayanan kepada masyarakat tinggi itu. Selain pada itu juga saya sarankan kepada IDI agar menyiapkan LBHI lembaga hukum yang mumpuni juga seperti dokter-dokter karena saya lihat suatu get yang luar biasa antara dunia hukum yang ada dengan dunia medis yang sangat teknis ini, tidak ada komunitasnya di tengah-tengahnya, yang menurut saya ini harus diperkuat harus diperbanyak, sehingga intinya bahwa ketika masalah-masalah kedokteran yang ada tidak langsung semerta-merta hanya KHUP 359 yang ini, dan yang ini soalnya kan sebenarnya disengaja mereka melukai bukan tidak disengaja, begitu kan dalam KHUP 359 seharusnya.[….] (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 03 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 8, HAL 42). Data 28 (Lampiran Data 1, Minggu ke-5). PEMBAWA ACARA : Baik Pak Prof. Wendo Anda salah satu masuk penjara negara profesi. (Arswendo Atmowiloto : Budayawan). NARASUMBER : Mohon izin Karni saya berdiri saja, nggak supaya lihat batik saya bagus. Karena batik ini dibikin tidak sesuai prosedur tidak ada standar ini memakai bahan batik alami dari akar, dari daun, met kebetulan pembuatnya namanya Sarmiti di Klaten dia itu bekas sopir becak atau penarik becak kemudian ini benar jadi, intinya apa? ambil sendiri. Tapi tidak ada intinya dan tidak ada ya ditafsirkan memang dokter dari dulu keren, terhormat banget, kita masih kecil disuruh nulis halus

188

dan dinilai tulisan kita, dokter sak mau-maunya boleh iya sudah dibanggakan oleh masyarakat, mobil eks dokter diiklankan mungkin lebih rapi atau jarang dipakai saya tidak mengerti. Coba mobil eks polisi belum tentu laku mungkin itu surat-suratnya tidak ada, mobil polisi ya lo nggak pakai surat juga jalan. Mobil eks pengacara lebih nggak laku mungkin dulu dibelinya dari uang korupsi, atau mobilnya terlalu mesu ya. Tapi dokter punya keistimewaan itu selalu dianggap istimewa, makanya sebutannya dokter istrinya boleh ibu dokter, dan profesi yang lainnya nggak Pamred istrinya Karni Ilyas mau bilang ibu Pamred tidak bisa, ya nggak ada, ya nggak ada padahal Pamred itu jabatannya yang paling tinggi di jurnalis, tapi bini-nya tidak ikut-ikutan bini dokter boleh, polisi nggak tahu dan nggak berani ngomongin saya. Jadi dituntut tadi dokter komunikasi dengan pasien baik ya belum tentu bisa belum, ya kalau itu dokter umum, dan kalau untuk dokter hewan kan komunikasinya juga susah, iya dong ini secara umum kita bisa mengerti ketika terus ketawa semuanya, ini bukan ketawa kalau tidak dari awal tadi kayaknya melemeng gitu duka cita terus nggak, dan coba dari situasi dan baru reformasi ada, kenapa sih kita harus the winner take the all harus begitu, antara pasien dengan dokter harus menang-menangan siapa?, nggak lah. Dokter mulia ya, guru juga mulia, wartawan juga mulia ketika dia beri tanggung jawab kepada orang lain, tapi dia itu mogok ya tetap salah, jangan macammacamlah dokter sok tinggi hati, sok yang penting nggak langgar lah, dokter nggak mau ke daerah nggak apa-apa lah, hukum masih ada suruh ke sana, iya benar nggak, kalau ada uang lebih ya. Maksud saya jangan cengeng lah, ketua dokter di sini saja, dokter diborgol semua penjahat diborgol tahu nggak, dia mau dokter atau pun jenderal kalau perlu diborgol ya kalau ditangkap, maksud saya agak rendah hati sedikit lah, guru diperlakukan baik ya. Kamu jangan dekat-dekat dulu masih lama ini, masih lama, masih lama sampai jam 11 lebih ini. Iya menurut saya sama lah kira-kira sama maksud saya ini. Iya tadi intropeksi, tahan diri dikit, iya lah dokter hebat untuk nolongin iya, salah juga boleh, tadi disingguh cuma 10 bulan, saya melaksanakan profesi dihukum 5 tahun tidak kurang satu hari pun, karena pasal 156-nya maksimalnya 5 tahun, untuk maksimalnya 1.000 tahun matilah saya. Tapi nggak apa-apa lah mengalami gitu atau

189

mengalami yang lainnya bisa. Bukan harinya berapa lama kita penjara itu, berapa lama kita mendapat hikmah dari Tuhan lo, tata Islam yang ngomong Nabi Musa mau jalan tidak ketemu-ketemu temannya, ajarilah kami untuk menghitung hari sehingga peroleh kebijaksanan. Belajarlah pada para dokter, para pasien kek, para kita lawyer apalagi para anggota DPR pada belajar kalau pada kasus ini, kalau ada tambahan boleh. (INDONESIA LAWYERS CLUB DI TV ONE, 3 DESEMBER 2013 “BISAKAH DOKTER DIPENJARAKAN” BAGIAN 9, HAL 47).