@ .v PERATURAN D AERAH KABTJPATEN TANA TIDUNG NOMOR 05 TAHUN 2OO9 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,
. a.
Menimbang
b.
c.
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomcr 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung; bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Lembaga Teknis Daerah dengan tetap rnemperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebaEaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
Lembaga Teknis Daerah dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten Tana Tidung.
'. 1"
Mengingat
25 Tahun 1g5O tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nornor 1 106);
Undang-Undang Nomor
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3A41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 'tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
r
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Nornor
4.
Undang-Undang Nomor
47,
42SG);
01 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OA4 tentang Pembentukan
5
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43Sg); b-
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Penrerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahtrn 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan Daerah rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 484il;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4750);
Peraturan Pemerintah Nomor
9.
I Tahun 2000
tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor a014); 10. Peraturan Pemei-intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor a578); 1
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12.
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tqntang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun'2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN Menetapkan
:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG oRGANISASI DAN KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH . KABUPATEN TANA TIDUNG.
TATA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud engan : 1" Pemerintahan Daerah adalah penyelenggirran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwa[itan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesaiuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
3'
4"
6'
7
'
Pemerintah
Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. Dewan Penarakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Perangkat
Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretailat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah oan [em6aga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung" Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disingkat SETDA lnspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8' 9' Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, 10' Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung otonomi daerah Kabupaten Tana Tidung. 11' Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
12.
Jabatan Fungsional ada{ah Jabatan yang secara tegas tercanturn dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas .dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13. Eselon adalah tingkatan
jabatan struktural.
BAB
II
PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lernbaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung, Pasal 3 Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 1" lnspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Kantor Lingkungan Hidup; 4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Polisi Pamong Praja; 6. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 7. Kantor Pelayanan Perijinan terpadu. "
BAB
III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
Bagian Pertama
,
lnspektorat Paragraf
1
Kedudukan Pasal 4
(1) lnspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) lnspektorat dipimpin oleh seorang lnspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas Pasal 5
lnspektorat nrempunyai tugas pokok melaksanakan pergawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan pe{aksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten. Paragraf 3
Fungsi Pasal 6
untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5, lnspektorat mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah; b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.
Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, bidang pembangunan;
d.
Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, bidang pemerintahan;
e. f. g
h
dan penilaian tugas
pengawasan
dan penilaian tugas
pengawasan
Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan; Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Paragrat 4
Organisasi Pasal 7 (1) Susunan Organisasi lnspektorat, terdiri atas
:
a. b.
lnspektur; Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.
lnspektur Pembantu Wilayah l, membawahkan : 1) Seksi Pengawas Pemerintahan; 2) Seksi Pengawas Pembangunan dan Kemasyarakatan.
d.
lnspektur Pembontu Wiloyoh ll : I ) Seksi Pengow€rs pernerinlohon;
2) Seksi Pengowos
e.
lnspektur Pembontu Wiloyoh lll : l) Seksi Pengowcs pemerintohon;
" 2l Seksi Pengowos f.
pernbongunon don Kemosyorckoton.
pembongunon don Ke+nosyorokoton-
Kelompok Joboton Fungsionol.
12) Bogon Susunon orgonisosi don Toto Kerjo lnspektorot sebogoimono tersebut dolom lompiron lperoturon Doeroh ini.
Boglon Keduq Bqdqn Perencqnoon pembongunon Doerqh Porogrof I Kedudukon PosqlS
{l}
Bqdon Perencqnoon pembongunon Doeroh merupokon unsur perencono penyelenggoroon pemerintohon doeroh.
12) Bodon Perencqnoon pembongunon Doeroh dipimpin oleh seorong Kepolo
Bodon yong dolom meloksonokon tugosnyo berodo
di bowoh
don
bertonggung jowob kepodo Bupoti melolui sekretoris Doeroh.
Porogrof 2 Tugos
Posol?
Bodon Perenconoon pembongunon Doeroh mempunyoi tugos pokok meloksonokon penyusunon don peloksonoon kebijokon doeroh di bidong perenconoon pembongunon don stotistik doeroh.
Paragraf 3 Fungsi Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagainrana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah mernpunyai fungsi a. perurnusan kebijakan teknis di bidang pererrcanaan pernbangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan o{eh :
Pemerintah Daerah;
b.
c. d. e. f
.
g. h.
i. j.
pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunaan dan statistik daerah; perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi; perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya; perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah; perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan, kerjasama pembangunan, penelitian dan pengembangan; perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah; penyelenggaraan urusan kesekretariatan; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Paragraf 4
Organisasi Pasal
11
1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas : a" Kepala Badan;
b.
Sekretariat, membawahkan : l) Sub Bagian'Perencanaan Program dan Keuangan; 2l Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ekonomi, I
)
2)
d.
membawahkan : Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.
Bidang Sosial Budaya, membawahkan I ) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; 2) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan. .
e.
Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan
l)
:
Sub Bidang Prasarana Wilayah;
2l Sub Bidang Pengembangan Wilayah" f. Eidang Pendataan, Kerjasarna Pembangunan, Penelitian Pengernbangan, membawahkan
dan
:
1) Sub Bidang Penda{aan dan Pelaporan;
2) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan; 3) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Teknologi.
g. (2)
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Daerah ini.
Perencanaan
ll
Peraturan
Bagian Ketiga Kantor Lingkungan Hidup Paragraf
1
Kedudukan Pasal 12
(1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan Hidup.
(2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragrat 2 Tugas Pasal 13
Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan dan penyuluhan, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
Paragraf 3 Fungsi Pasal t4 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud da{am Pasal 13, Kantor Lingkungan Hidup rnempunyai fungsi :
a.
perumusan kebijakan teknis
di
bidang lingkungan hidup sesuai dengan
rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b.
pemberian dukungan atas perencaflaan, pembinaan dan pengenda{ian kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
c.
perumusart perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan
d.
perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengawasan dan penyuluhan;
e"
perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembaEaan;
f. g. h.
penyelenggaraan urusan ketatausahaan; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragaraf 4 Organisasi Pasal 15 (1) Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas:
a" Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian d. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan; e. Seksi Penegakan Hukum dan Peningkatan f
.
Kerusakan;
Kapasitas Kelembagaan;
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam lampiran lll Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintafian Desa Paragraf
1
Kedudukan Pasal {6 (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan rnasyarakat dan pemerintahan desa.
(2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melarui sekretiris tjaerah. Paragraf 2
Tugas Pasal 17
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daeiah bi Oioing pemberdayaan masyarakat, pembangunan masyarakat dan teknologi tepat guna,
dan pemerintahan desa.
Paragraf 3 Fungsi Pasal"l8 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b- pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; c. perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemberdayaan masyarakat; perumusan dperencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembangunan masyarakat dan teknologi tepat guna; e- perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemerintahan desa; penyelenggaraan urusan ketatausahaan ; f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; o pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang h tugas dan fungsinya,
Paragraf 4 Organisasi Pasal 19 (1) Kantor Pernberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa, terdiri atas
:
a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; d. Seksi Pembangunan dan Teknologi Tepat Guna; e. Seksi Pemerintahan Desa; t. Kelompok Jabatan Fungsional. {2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Paragraf
1
Kedudukan
f".rtrrn
,::::til,,r,
Bangsa, ,", Pamong Prala merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan polisi pamong
(1) Kantor
praja.
(2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Po{isi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragrit
2
Tugas Pokok Pasal 21
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja rnernpunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan polisipamong praja.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal22 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja rnempunyaifungsi : a. perurnusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan po{isi pamong praja sesuai dengan rencafla strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan polisi pamong praja; c. perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. e.
perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perlindungan masyarakat perumusan perencanaan, pernbinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang polisi pamong praja; penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
f. g pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
Organisasi Pasal 23 (1) Susunan Organisasi
Praja, terdiri atas
a. b. c d. e f
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong
.
Kepala Kantor; Sub Bagian Tata Usaha;
Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik; Seksi Perlindungan Masyarakat;
Seksi Polisi Pamong Praia; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam Kantor Pernberdayaafl Perempuan dan Keluarga Berencana Paragraf
1
Kedudukan Pasal 24
(1) Kantor Pemberdayaan Perernpuan dan Ke{uarga Berencana merupakan
unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
(2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Eerencana dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2
Tugas Pokok
:::"ff
Kantor pemberdayaan perempuan rrga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
Paragraf 3
Fungsi Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25,
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana fungsi
a.
mempunyai
:
perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b. c. d. e. . g h.
f
pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pepgendalian teknis di bidang pemberdayaan perempuan; perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana; perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keluarga berencana; penyelenggaraan urusan ketatausahaan; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
Organisasi Pasal 27
(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas a. Kepala Kantor;
b. c. d. e" f.
:
Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pernberdayaan Perempuan;
Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera; Seksi Keluarga Berencana; Kelornpok Jabatan Fungsional.
{2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantoi'Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam larnpiran Vl Peraturan Daerah ini"
Bagian Ketujuh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Paragraf
1
Kedudukan Pasal 28 (1)
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perijinan terpadu.
{2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin
oleh seorang Kepala Kantor
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas Pokok Pasal 29
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidanE pelayanan perijinan terpadu.
FaraEraf
3
Fungsi Pasal 30
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian
c. d. e. f. g
kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan terpadu; Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan non perijinan; Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan; Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
Organisasi Pasal 31
(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri atas :
a. b. c. d. e.
Kepala Kantor; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pelayanan Non Perijinan; Seksi Pelayanan Perijinan; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tersebut dalam lampiran Vll Peraturan Daerah ini.
BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 32
(1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
(2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja serta analisa jabatan.
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 33
Kelompok Jabatan Fungsiona{ berkedudukan pada Lernbaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Pasal 34
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
(2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul lnspektur/Kepala BadaniKepala Kantor.
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban keqja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 35 (1) lnspektur/Kepala Badan/Kepala
Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) sekretaris, lnspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala
sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul lnspektur/Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII ESELON ORGANISASI Pasal 36
(1) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan lnspektorat adalah Jabatan Eselon ll.b"
(2) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor adalah Jabatan Eselon lll.a.
(3) lnspektur Pernbantu dan Sekretaris Lembaga Teknis Daerah ada{ah Jabatan Eselon lll.a.
()
Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon ltrl.b.
(5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi
ada{ah Jabatan Ese{on lV.a"
BAB VIII TATA KERJA Pasal 37
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, lnspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabaian Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok masing-masing"
(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
( ) Setiap laporan y?ng diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan bembaga Teknis Daerah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.
Pasal 38
Apabila lnspektur/Kepala Badan/Kepala Kantor berhalangan, maka Sekretaris, lnspektur Pembantu, Kepala Bidang, Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
BAB
IX
PEMBIAYAAN Pasal 39
Segala biaya yang dipedukan akibat ditretapkannya Feraturan Daerah
ini
dibebankan pada Anggaran Pendapa{an dan Eelanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja. {2) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural lnspektorat, Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (4) Pola mekanisme hubungan
kerja
lnspektorat,
' Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (6) Pada
saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada
tetap
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal
41
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk Peraturan ataupun Keputusan yang ada dan rnengatur ma{eri yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku,
Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai ber{aku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Tidung.
di
Ditetapkan : Tideng Pale Pada Tanggal . 3O Juni 2AAg
Diundangkan Pada tanggal
: di Tideng Pale : 30 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,
ABDUL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2OO9 NOMOR 5
(,
)ez F
z F zr!
F
o- o\
fo^ 60 y]
sI= uF;<
533
z 2 s
a7>
ozF
z
j
d
& E
I
z
o = d
i8e
P*s 6zg
sId -3 z
ui d U d
F
t o F Y r.u
L
za' @
arn
=z >s l: 9,fi
6i zo_
0
)oz
tr t-
zrU e
oot
dEe vzN
r)-
s*< trFi
6BB <J
d-
lcz> EOx
*5= dZ.
;z d
E
z 5
z
*ct <= 9d UJF y.< U2
o-A
Zt-
6fr
{= ofi o* un 56
l- z. Y< JZ--rl ft
691
z?1 < rDl o>l ull < eo o-l
l-
o z
(,
6 lu o
z o f
z,
F
rr ut
z
:E
d
d z.
E q, C
=
q>
F 2 ul F
UJ
HS*
slH
r?=
d<(=
r.lJ
F
= 63s z-... d
)ds EPY tu\) <
Lzr
;
z
z F< <2 Y= <(' q
t
o
(L
= 5
5 o.
xlu
fE
ggE
,?g z4
9E fiH
E
w a
F Y
t U)
z=
3o <= pd UJF gT
uJ< (LF (l Zt
o uJl r-l F
?il
YJI _ 00t
?$l
@
zql < uJl ool Ezl
o?l
?il
321 >l Hl .= 19 zl <
@ol
F Y
a U7
9.2 lJ< t,<
o u
d (o
E a
d
(,
z o f
tr
3
z F z
o-
,J
iliP <
H o-
r/) ch
BBq
E J
s;H
?
5?= d<= triF< d
z--.. fir .= a,{
F9v
HYE z d. o-
F
= 5
{
a an
y.2
35 zo
J d
UJ
o-
(,
z [D
(n UJ
Y
z o V,
L,
6=i Ydl-i
u o F z
thzO <6f
T
u1
ct)
)a
u)
2',
&i oi z: <( zc
loa
J.
u)t
z)
o-
F ul
,
(} Z
= o
tr
7
z
7<
F Z tll
6*
F
A'ch
fo^ 6 0
)r.l
(-)
z
UJ
*ll uJ (,
vco
g=
H5
(,l=<
)LU =
d. Y
3ee
d
=dfl
E9U d+2. urU< o-zlz
c) d.
d
d.
o_
t
I
5 E UI Y
ILJ
-I
=<.
_uts 'tAZ * \z <; H*-x o+
f;s =2.
EE
C,I
zl
Z
zal=l
o =-
TH
Ll-t = d
UJ
#31 HEI
=q H:l
tr
a9l
661
?{l
(r
ull oYl zzl <
=, el J-l
@dl
z=l
HothY,=
H3 o d
UJ
@
= o-
u.J
z = o F
z<
z sz y) E ao =oo y.l ro
d<= uF=
6* $= =k LOF
z z
n H d HIU
u) o-
Y-
H=
-
5 I'J
o-
C'
z = \ o
z z
a'e g
&)si Y':<
d
h,.\i+
ca,a
t-arV =
fizz H9f z.
d E
o-
5
Z
z d
tI,
o-
z z
So
<= ilo o-tr E< oz F< zl
SA a=
64 z@ OY (r
o6 z<
- IIJ AP
)z gr< zZ
vo wz az z
I
ul o-
