V.
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Analisis Disparitas Sosial-Ekonomi Antar-Daerah Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pembangunan ekonomi di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan secara signifikan. Daerah-daerah yang memiliki APBD yang relatif besar biasanya melakukan upaya-upaya intensif untuk memperkecil ketertinggalan pembangunan sosial-ekonominya dengan melakukan pembangunan aspek tersebut secara maksimal. Pemerintah Provinsi Riau memiliki program K2I dalam mengatasi masalah Kemiskinan, Ketertinggalan sumberdaya manusia, dan Infrastruktur guna mempersempit ketertinggalan pembangunannya selama ini.
Untuk mengejar ketertinggalan sosial-ekonomi tersebut, program
pembangunan K2I dilakukan secara simultan (multiyears). Untuk menjaga efisiensi pembangunan tersebut, maka tingkat keberhasilan program-program pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota selama ini dalam memanfaatkan potensi ekonomi kabupaten/kota perlu dicermati.
5.1.1 Kesenjangan Ekonomi Antar-Daerah Indeks Williamson merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan antar-daerah. Indeks Williamson memiliki nilai antara 0 hingga 1. Apabila nilai indeksnya mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa kesenjangan antar daerah yang terjadi relatif tinggi, dan sebaliknya. Data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto per kapita per tahun (dengan dan tanpa migas). Hasil analisis indeks Williamson untuk Provinsi Riau disajikan pada Tabel 19.
90
Tabel 19. Kesenjangan Ekonomi Antar-Daerah di Provinsi Riau, Dengan dan Tanpa Migas, Tahun 2001-2005 Tahun
Tanpa Migas
Dengan Migas
2001
0,2800
0,8211
2002
0,3157
0,7295
2003
0,3919
0,6899
2004
0,4953
0,6705
2005
0,5832
.0,7381
Dari Tabel 19 tampak bahwa nilai lndeks Williamson tanpa migas tahun 2001 sebesar 0,2800.
Ini berarti bahwa kesenjangan ekonomi antar-daerah di
kabupaten/kota Provinsi Riau pada tahun 2001 masih relatif rendah. Namun, jika dilihat antar waktu, tampak bahwa angka lndeks Williamson dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka lndeks Williamson dari tahun 2001-2005 terjadi peningkatan dari 0,2800 menjadi 0,5832. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Riau dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini bisa diartikan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Riau tidak merata. Ketika nilai produksi migas dimasukkan ke dalam perhitungan, Angka Indeks Williamson dengan migas pada tahun 2001 sangatlah besar, hingga mendekati angka 1. Hal ini memberikan informasi bahwa dengan memasukkan unsur migas ke dalam perekonomian Riau, maka terjadi kesenjangan yang sangat tinggi antar kabupaten/kota di Provinsi Riau, karena ada beberapa daerah yang tidak memiliki minyak dan gas bumi, sehingga kesenjangan (gap) antar-daerah menjadi sangat besar. Namun, selama periode 20012004 angka lndeks Williamson mengalami penurunan, dari 0,8211 menjadi 0,6899.
90
Hal ini terjadi karena adanya penurunan produksi minyak yang secara tidak langsung menurunkan pendapatan daerah yang memiliki migas. Bila dibandingkan antara angka lndeks Williamson tanpa migas dan dengan migas maka terjadi perbedaan yang sangat besar. Walaupun ada kenaikan pada angka Indeks Williamson tanpa migas, namun nilainya lebih kecil dari angka Indeks Williamson dengan migas. Ini bisa diartikan bahwa kesenjangan ekonomi akibat adanya unsur minyak akan lebih tinggi daripada kenaikan kesenjangan ekonomi selama periode 2001-2005 tanpa memasukkan unsur migas.
5.1.2 Disparitas Sosial-Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Tabel 20 menginformasikan bahwa besarnya PDRB per kapita di tingkat kabupaten/kota belum secara langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten/kota tersebut. Dari Tabel 20 tersebut terlihat bahwa kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita tertinggi adalah Kabupaten Pelalawan dengan nilai sebesar Rp 29,43 juta pertahun. Namun, di kabupaten ini 32,50 persen rumahtangga penduduknya dikategorikan miskin. Selanjutnya, dapat pula diinformasikan dari tiga kabupaten yang memiliki PDRB per kapita terendah yaitu Kota Dumai (dengan nilai Rp10,05 juta per kapita per tahun), Kabupaten Kampar (dengan nilai Rp11,29 juta per kapita per tahun), dan Kabupaten Bangkalis (dengan nilai Rp13,04 juta per kapita per tahun) ternyata memiliki tingkat kemiskinan yng relatif tinggi pula. Analisis dispritas sosial-ekonomi antar-wilayah ini bertujuan untuk menggambarkan kesenjangan sosial-ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. PDRB per kapita per tahun digunakan sebagai proksi bagi variabel ekonomi, sedangkan tingkat kemiskinan sebagai proksi bagi variabel sosial. Pada analisis disparitas sosial-ekonomi ini, kedua variabel tersebut
90
disatukan ke dalam sebuah analisis kuadran, untuk memperoleh sebaran wilayah-wilayah yang memiliki keadaan ekonomi dan sosial yang baik dan yang buruk. Dengan menggunakan data PDRB atas dasar harga berlaku dan persentase rumahtangga miskin di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2005, kondisi disparitas sosial-ekonomi wilayahwilayah di Provinsi Riau disajikan pada Tabel 21.
Tabel 20. Hubungan PDRB Per Kapita dan Persentase Rumahtangga Miskin Se-Riau, Tahun 2005 Rumahtangga Miskin PDRB Per Kapita (%) (Ribu Rp) 1. Kuantan Singingi 21.386,57 28,10 2. Indragiri Hulu 19.990,13 40,51 3. Indragiri Hilir 15.327,80 31,78 4. Pelalawan 29.432,19 32,50 5. Siak 28.521,78 23,35 6. Kampar 11.285,93 25,70 7. Rokan Hulu 15.516,64 31,44 8. Bengkalis 13.041,35 30,85 9. Rokan Hilir 15.792,41 24,23 10. Pekanbaru 18.670,21 8,21 11. Dumai 10.053,94 19,19 Riau 17.131,83 25,18 Catatan: Angka Kemiskinan dari PSE'OS (angka sementara) Kabupaten/Kota
Tabel 21. Rekapitulasi Disparitas Ekonomi dan Sosial Provinsi Riau Tahun 2003 – 2005 Kuadran I II III IV Catatan:
Keterangan PDRB/kapita tinggi, RT Miskin tinggi PDRB/kapita rendah, RT Miskin tinggi PDRB/kapita rendah, RT Miskin rendah PDRB/kapita tinggi, RT Miskin rendah RT = rumahtangga
Kabupaten/Kota Indragiri Hulu, Pelalawan, Kuansing Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar Rokan Hilir, Dumai Siak, Pekanbaru
90
Tabel
21
tersebut
menggambarkan
disparitas
sosial-ekonomi
antar
kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kabupaten/kota yang ada di Kuadran I adalah kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita tinggi dan persentase rumahtangga miskin tinggi, atau memiliki PDRB per kapita dan persentase rumahtangga miskin lebih tinggi dari angka rata-rata Provinsi Riau. Kabupaten/kota tersebut antara lain adalah Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Pelalawan
Kuadran II menginformasikan kabupaten yang memiliki
PDRB per kapita rendah dan persentase rumahtangga miskin tinggi. Kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran ini diantaranya adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Kampar. Pada Kuadran III menginformasikan kabupaten yang memiliki PDRB per kapita rendah dan persentase rumah tangga miskin rendah. Ada dua kabupaten yang berada di kuadran ini yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Kuadran IV menggambarkan kabupaten-kabupaten yang PDRB per kapitanya tinggi dan persentase rumahtangga miskin rendah. Ada dua kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran ini yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Dari keempat kuadran tersebut, kabupaten/kota yang berada di Kuadran IV adalah kabupaten yang berstatus baik dilihat dari segi ekonomi maupun sosial, sedangkan kabupaten/kota yang berada di Kuadran II berstatus tidak baik. Kabupaten/kota yang berada di kuadran ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten yang bersangkutan. Diharapkan prioritas pembangunan hendaknya mengacu pada sektor-sektor yang dapat memacu aktivitas perekonomian masyarakat di kabupaten tersebut. Adanya paradoks pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Riau ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan bukan bersumber dari sektor-sektor utama
90
yang memiliki pengaruh yang kuat ke masyarakat, yakni sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan hasil-hasil pertanian; yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja.
Sebagaimana diindikasikan Tambunan
(2006), masalah ini bisa terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang ada tidak terlalu tinggi, sehingga upaya pengurangan kemiskinan (dan pengangguran) perlu dilaksanakan lebih serius. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan pada sub-bab 5.2.
5.2
Sektor Unggulan dalam Kawasan Strategis Nasional Disamping terkenal dengan produksi pertambangan minyak dan gas buminya,
sektor pertanian juga masih memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Proviansi Riau. Secara umum, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 41,9 persen terhadap PDRB Provinsi Riau, disusul kemudian oleh sektor pertanian (21,5 persen), dan sektor industri pengolahan (20,1 persen).
Kontributor utama di sektor pertambangan dan penggalian adalah
Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, dan Rokan Hilir, dengan kontribusi antara 48,0 persen hingga 74,9 persen dari total PDRB di masing-masing wilayah (Tabel 22). Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Provinsi Riau. Delapan dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Riau masih mengandalkan sektor pertanian sebagai kontributor penting PDRB wilayah, yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Kontribusi sektor pertanian di masing-masing wilayah bervariasi antara 10,2 persen hingga 44,7 persen dari total PDRB wilayah. Dari delapan kabupaten yang unggul di sektor pertanian tersebut, ternyata sebagian besar berasal dari sub-sektor perkebunan. Kontribusi sub-sektor pertanian di ke-enam kabupaten tersebut, yakni
90
Tabel 22. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Sektoral Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2005 (dalam Persen)
LAPANGAN USAHA PERTANIAN a, Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS dan AIR BERSIH BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL dan RESTORAN PENGANGKUTAN dan KOMUNIKASI KEUANGAN PERSEWAAN dan JASA PERUS JASA – JASA TOTAL PDRB
Sumber: BPS (2005) (diolah)
Kuansing
Inhu
Inhil
Pelalawan
61,48 4,46 40,86 1,78 13,47 0,91 4,97 16,80 0,16 3,70 5,37 1,19 1,01 5,31
45,46 2,51 20,73 1,41 19,92 0,88 6,47 26,22 0,24 4,11 7,69 2,66 1,14 6,01
48,32 4,17 21,92 0,93 12,52 8,78 0,44 24,82 0,10 3,22 12,13 1,98 2,16 6,82
37,37 2,16 18,91 0,60 14,56 1,14 2,83 52,95 0,09 1,49 1,45 1,00 0,98 1,83
100,00
100,00
100,00
100,00
Siak
Prov Riau
Kampar
Rohul
Bengkalis
Rohil
Pekanbaru
Dumai
10,23 0,38 6,00 0,19 3,63 0,03 63,32 23,83 0,02 0,46 0,93 0,24 0,24 0,73
30,39 2,76 16,90 1,19 8,99 0,55 47,99 10,56 0,06 1,91 3,98 1,39 0,61 3,10
67,99 6,17 44,66 1,59 14,69 0,90 5,56 16,05 0,04 1,95 2,31 1,08 1,02 3,98
7,67 0,65 1,72 0,26 4,18 0,86 74,86 9,99 0,12 0,66 4,41 0,46 0,40 1,42
25,15 1,49 9,38 0,32 5,60 8,37 56,26 9,48 0,10 0,23 6,08 0,59 0,64 1,54
1,03 0,10 0,00 0,88 0,00 0,05 0,02 31,04 1,24 11,81 23,01 8,96 11,51 11,39
4,51 0,77 1,13 0,64 1,67 0,28 0,26 56,74 0,48 8,79 12,32 8,81 1,65 6,44
21,48 1,58 10,57 0,63 6,69 2,01 41,87 20,12 0,22 2,58 6,59 1,90 1,80 3,45
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, dan Rokan Hulu, bervariasi dari 16,9 persen hingga 44,7 persen. Sebenarnya subsektor perkebunan di Kabupaten Siak dan Rokan Hilir juga memiliki kontribusi yang cukup tinggi, tetapi lebih rendah dari 10 persen total PDRB di masing-masing kabupaten, yakni 6,0 persen dan 9,4 persen. Sektor industri pengolahan merupakan kontributor penting berikutnya terhadap PDRB wilayah. Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki kontribusi PDRB yang cukup tinggi dari sektor industri pengolahan ini, yakni dari 9,5% hingga 56,7%.
Kabupaten dengan kontribusi sektor industri pengolahan
terbesar adalah di Kota Dumai dan Pekanbaru, serta Kabupaten Pelalawan. Tingginya kontribusi sektor sekunder dan tersier di Kota Dumai dan Pekanbaru menggambarkan bahwa di kedua kota ini telah terjadi pergeseran aktivitas perekonomian dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang cenderung dominan pada sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan dan penggalian. Sub-sektor kehutanan juga memiliki kontribusi yang cukup tinggi.
Pada
tingkat provinsi, sub-sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 6.7% dari total PDRB Provinsi Riau. Namun apabila dilihat pada tingkat kabupaten, kontribusi subsektor kehutanan bervariasi dari 3,6% (di Kab Siak) hingga 19,9% (di Kab Indragiri Hulu). Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka pertanian merupakan sektor unggulan di Provinsi Riau, khususnya di Kawasan Strategis Nasional. Hal ini tidak sekedar dilihat dari kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian wilayah, tetapi juga banyak menyerap tenaga kerja, karena pertanian merupakan
sektor yang
bersifat labor intensive (padat karya), serta memiliki keterkaitan ke depan dan ke
90
belakang (forward and backward linkage) yang tinggi, sehingga pengembangan sektor ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan aspek sosialekonomi wilayah.
Disamping itu, sifat dari produksi pertanian yang berkelanjutan
(sustainable) juga perlu dipertimbangkan dengan serius, karena motor penggerak perekonomian Provinsi Riau yang ada pada saat ini berasal dari eksploitasi minyak dan gas bumi yang bersifat non-renewable (tidak pulih), sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkannya berakhir ketika potensi sumberdaya minyak dan gas bumi tersebut habis.
5.3
Penentuan Komoditas Unggulan Perkebunan merupakan sub-sektor terpenting dari sektor pertanian,
sebagaimana disajikan pada Tabel 22. Analisis lebih spesifik terhadap sub-sektor ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki beberapa komoditas perkebunan penting, yakni kelapa sawit, kelapa, karet, dan sagu (Tabel 23).
Komoditas-
komoditas tersebut sebagian besar diusahakan oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat, disamping diusahakan oleh perusahaan besar swasta maupun perusahaan negara. Kelapa
sawit
merupakan
komoditas
yang
dibandingkan dengan komoditas-komoditas lainnya.
paling
luas
diusahakan
Pada tahun 2005, telah
diusahakan seluas 1,39 juta hektar tanaman kelapa sawit di seluruh Provinsi Riau. Data BPS Riau (2006) menunjukkan bahwa perimbangan antara luas areal perkebunan kelapa sawit yang diusahakan sebagai perkebunan rakyat, perkebunan besar negara (PBN), dan perkebunan besar swasta (PBS) adalah 48,7% : 5,5% : 45,8%. Dengan demikian, perkebunan rakyat masih tetap dominan dibandingkan
90
dengan kedua jenis pemilikan/pengusahaan lainnya. Luas kebun kelapa sawit rakyat mencapai sekitar 693.728 hektar dan diusahakan oleh 269.316 keluarga pekebun, sehingga rata-rata pemilikan kebun kelapa sawit adalah seluas 2,57 hektar per keluarga.
Tabel 23. Luas Areal Perkebunan menurut Jenis Tanaman di Provinsi Riau, Tahun 2004 dan 2005 No
Jenis Tanaman
Luas Areal (Ha) 2004 2005
1 Karet 543.783 528.697 2 Kelapa 550.052 546.927 3 Kelapa Sawit 1.340.036 1.392.232 4 Kopi 10.849 10.040 6 Pinang 8.039 9.249 7 Sagu 66.555 70.035 8 Gambir 6.157 6.157 9 Kakao 4.868 4.885 10 Enau 167 128 11 Lada 73 92 12 Kemiri 105 116 13 Cassiavera 223 136 Sumber: Bappeda dan BPS Provinsi Riau (2006)
Produksi (Ton) 2004 2005 305.644 572.624 3.386.801 5.425 6.126 133.110 1.903 4.062 91 49 6 122
463.053 629.926 3.931.619 3.545 6.960 140.070 1.903 6.110 123 50 6 113
Total produksi kelapa sawit Provinsi Riau pada tahun 2005 mencapai 3,93 juta ton. Produk utama kelapa sawit adalah berupa crude palm oil (CPO) dan beberapa produk turunan lainnya. CPO digunakan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Pada tahun 2005, nilai ekspor CPO dan produk turunan lainnya mencapai US$2,08 milyar (BPS, 2005).
Nilai tersebut
merupakan nilai terbesar dari kategori ekspor produk non-migas Provinsi Riau. Kelapa sawit diusahakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau, kecuali Kota Pekanbaru. Namun, total luas areal tanam dan total produksi kelapa sawit yang
90
dihasilkan berbeda antara satu daerah dengan lainnya. Berdasarkan data luas areal tanam kelapa sawit di masing-masing kabupaten dan kota tahun 2005, dapat disimpulkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas basis di delapan dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Riau, yakni Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Dumai (Tabel 24) – yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Location Quotient (LQ) lebih besar dari 1.00.
Kondisi ini
menggambarkan bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Riau merupakan produsen kelapa sawit yang produk-produknya telah mampu ”diekspor” ke luar daerah, baik domestik maupun mancanegara (kegiatan produksi diarahkan untuk ke luar lingkungan wilayah tersebut). Dari 3,93 juta ton produksi kelapa sawit di seluruh Provinsi Riau pada tahun 2005, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan produsen utama kelapa sawit dengan total produksi mencapai 979 ribu ton, diikuti oleh Kabupaten Siak 776 ribu ton, Kabupaten Kampar 776 ribu ton; sementara produsen terkecil adalah Kota Dumai 31 ribu ton. Tingkat produksi ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin tuanya tanaman-tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan, dan semakin luasnya areal penanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Dengan melihat luasnya total areal tanam dan tingginya total produksi kelapa sawit yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Riau, pengembangan klaster industri kelapa sawit (oil plam industry cluster), atau industri kelapa sawit terintegrasi, yang dikaitkan dengan pembangunan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Riau menjadi sangat penting. Dengan dikembangkannya klaster industri kelapa sawit ini, dari hulu hingga hilir, diharapkan dapat meningkatkan penyerapan
90
tenaga kerja dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar; sehingga disparitas sosial-ekonomi yang ada saat ini bisa dikurangi.
Tabel 24. Nilai Location Quotient Komoditas Kelapa Sawit Berdasarkan Luas Panen menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2005 No. Kabupaten/Kota
Luas Panen
1 Kuantan Singingi 2 Indragiri Hulu 3 Indragiri Hilir 4 Pelalawan 5 Siak 6 Kampar 7 Rokan Hulu 8 Bengkalis 9 Rokan Hilir 10 Pekanbaru 11 Dumai Sumber: BPS (2006) (diolah).
Terpilihnya
komoditas
kelapa
sawit
1,72 1,03 0,26 1,37 1,59 1,27 1,38 0,94 1,36 0,00 1,50
sebagai
komoditas
unggulan
(berdayasaing) ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sumberdaya semata, bahwa ia telah diusahakan secara luas dan menghasilkan produksi tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Berdasarkan teori Competitive Advantage dari Michael Porter (1990), dayasaing suatu produk juga dipengaruhi oleh kondisi permintaan, kondisi persaingan usaha, serta industri terkait dan pendukungnya. Secara kualitatif, ketiga kondisi faktor tersebut juga sudah berkembang dengan baik di Provinsi Riau. Industri pengolah buah kelapa sawit (tandan buah segar) telah dikembangkan di seluruh area produksi, karena buah kelapa sawit harus segera diproses setelah dipanen agar tidak terjadi penurunan rendemen. Permintaan produk kelapa sawit nasional maupun internasional juga terus mengalami peningkatan,
90
sehingga potensi pengembangan kelapa sawit dimasa datang masih tetap terbuka. Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pengembangan enerji alternatif masa depan yang berbasiskan bio-enerji, maka potensi permintaan kelapa sawit juga akan terus meningkat. Kemampuan bersaing industri kelapa sawit di Provinsi Riau juga sudah cukup baik, sehingga mampu menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif komoditas ini.
5.4
Keterkaitan Antar-Wilayah dalam KSN Pengembangan kawasan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Provinsi Riau
pada dasarnya dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Provinsi Riau dan kawasan terkait, sehingga wilayah sekitarnya dapat ikut berkembang. Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Provinsi Riau merupakan program pembangunan multidimensi, mengkombinasikan antara pembangunan wilayah, sektoral, dan komunitas secara bersama-sama. Dalam hal ini, produk unggulan yang ada di daerah dapat dikembangkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah itu sendiri, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar masyarakat.
Sebagaimana
dibahas pada sub-bab 5.3, terdapat delapan kabupaten/kota di Riau yang memiliki keunggulan dalam menghasilkan kelapa sawit. Keunggulan masing-masing daerah tersebut perlu diintegrasikan dalam suatu klaster industri kelapa sawit, dikaitkan dengan upaya-upaya pengembangan produk hilir lainnya - tidak sekedar crude palm oil (CPO), dan dikaitkan juga dengan program pengembangan masyarakat, sehingga dapat mengangkat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Provinsi Riau secara keseluruhan.
90
Dari aspek wilayah, sebenarnya masing-masing wilayah telah memiliki peran sendiri-sendiri. Namun, dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Provinsi Riau, maka keterkaitan antar wilayah tersebut perlu ditata kembali agar lebih optimal dalam mendukung program pembangunan terintegrasi di wilayah tersebut.
Dalam hal ini, kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dikelompokkan
kedalam tiga wilayah, yakni: pusat, wilayah penyangga, dan wilayah pengaruh. Pengelompokkan ini didasarkan atas klasifikasi wilayah fungsional, diamana antara satu wilayah dengan wilayah lainnya terjadi sutau kekompakan fungsional, dan saling tergantung dalam kriteria tertentu. Pusat (center) dari KSN merupakan suatu kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pelayanan, dan pusat sarana dan prasarana sosial ekonomi yang melayani daerah sekitarnya. Daerah yang dapat bertindak sebagai pusat dari KSN Provinsi Riau adalah Kota Dumai, karena berbagai fasilitas sosialekonomi yang dimilikinya, dan fungsi pelayanan yang telah dijalankannya, serta memiliki lokasi yang strategis: berada di pantai timur Sumatera, berhadapan langsung dengan Selat Malaka (lihat Gambar 2). Wilayah Penyangga KSN merupakan kawasan yang menjadi supplier utama bahan baku dan/atau produk kelapa sawit dan/atau daerah yang memiliki akses transportasi baik, sehingga dapat meneruskan produk-produk kelapa sawit dari wilayah barat Provinsi Riau untuk ditransportasikan ke Kota Dumai, untuk diolah dan/atau diekspor ke mancanegara atau daerah lainnya di Indonesia.
Kawasan
penyangga terdiri atas beberapa daerah utama, yakni: Bagan Siapi-api di Kabupaten Rokan Hilir, Duri dan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Pelalawan. Kabupaten/kota ini sebagian besar berada di
90
Riau dan Negara Tetangga Terdekat
6
Gambar 7. Lokasi Provinsi Riau dan Keterkaitannya dengan Negara Tetangga 90
Pantai Timur Sumatera, memiliki tingkat produksi kelapa sawit yang besar, dan memiliki pelabuhan-pelabuhan yang sudah cukup berkembang pula, sehingga dapat menjadi akses bagi daerah lain untuk mengolahkan dan/atau mengirimkan produknya ke luar wilayah Riau. Wilayah pengaruh merupakan daerah-daerah di sekitar wilayah penyangga yang dapat memanfaatkan fasilitas (sarana/prasarana) di wilayah penyangga untuk proses pengolahan dan/atau pemasaran produknya melalui Pusat KSN (Kota Dumai). Keterkaitan antara wilayah pengaruh, wilayah penyangga, dan pusat KSN disajikan dalam Gambar 3. Wilayah pengaruh ini dapat terdiri atas dua kelompok, yakni daerah-daerah lainnya di Provinsi Riau atau daerah-daerah lain di luar Provinsi Riau.
Wilayah Pengaruh Wilayah lain di Pulau Sumatera
Wilayah Penyangga
Pusat (Center)
Rokan Hilir: Bagan Siapi-api
Bengkalis: Duri, P Rupat Wilayah lain di Provinsi Riau
Siak
Kota Dumai: Lubuk Gaung, Pelintung
Pekanbaru Wilayah lain di Pulau Sumatera dan Wilayah Indonesia lainnya
Pelalawan
Gambar 3. Keterkaitan Antar-wilayah di dalam Kawasan Strategis Nasional Provinsi Riau
90
Kota Dumai terpilih sebagai pusat KSN karena berbagai faktor, antara lain (Zainal, 2006a): a) Letak geografis yang sangat strategis, yakni merupakan pintu gerbang Provinsi Riau dari wilayah timur, yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia. b) Pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang cukup tinggi c) Memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memadai seperti pelabuhan samudera, terminal barang, bandar udara, dan terminal bus AKAP (antar kota – antar provinsi). d) Memiliki sarana ekonomi dan penunjang perdagangan e) Memiliki kawasan industri yang strategis, seperti Kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri Dock Yard, dan Kawasan Industri Bukit Kapur f) Memiliki SDM dan sarana pendidikan yang cukup baik g) Memiliki situasi sosial-politik yang kondusif h) Prosedur & proses investasi yang jelas
Sarana dan prasarana ekonomi yang terdapat di Kota Dumai adalah (Zainal, 2006b): a) Terminal Barang yang terletak di Bukit Jin, tidak jauh dari bandar udara Pinang Kampai dengan luas keseluruhan 59.700 m2 yang dapat menampung 200 unit truk besar, 30 unit truk kecil dan 25 mobil pribadi dan parkir cadangan sebanyak 35 unit.
Disamping itu, termina barang ini juga
dilengkapi dengan gudang kering sebanyak satu unit seluas 750 m2, gudang
90
basah satu unit dengan luas 600 m2, pelataran penumpukan seluas 6.620 m2, gedung fasilitas umum satu unit dengan luas 454 m2, gedung pengelola satu unit dengan luas 625 m2. b) Terminal Bus AKAP Kelakap Tujuh dengan luas areal 35.000 m2 yang mampu menampung bus besar sebanyak 75 unit, mobil pribadi sebanyak 25 unit, yang didukung oleh ruang (hall) umum seluas 553 m2, sirkulasi seluas 44 m2, bengkel dan service seluas 176 m2, menara pengawas, ruang istirahat sopir, ruang sirkulasi penumpang, kanopi untuk melindungi penumpang ketika mereka naik/turun kendaraan, mushalla, kios, dan ruang sirkulasi kendaraan. c) Bandar Udara Pinang Kampai, yang memiliki panjang landasan pacu 1.800 m dan lebar 50 m, sehingga dapat didarati oleh pesawat jenis Fokker-100. Bandar udara ini telah dilengkapi dengan seluruh sarana perhubungan udara dan direncanakan akan diperpanjang menjadi 2.500 m agar dapat didarati oleh pesawat Boeing 737 atau yang sekelas. d) Pelabuhan. Pada saat ini di Kota Dumai terdapat tidak kurang dari sembilan dermaga yang mampu mendukung kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan. Dermaga tersebut antara lain: (1) Pelabuhan Samudera Kota Dumai, yang dikelola PT. Pelindo I Cabang Dumai. Panjang dermaga adalah 1.061 meter yang merupakan dermaga utama aktivitas ekspor-impor barang dari dan ke mancanegara, serta pelabuhan penumpang domestik dan mancanegara; (2) Dermaga Pertamina UP II Dumai dan Dermaga PT. CPI sepanjang 1.900 meter yang berfungsi sebagai pelabuhan ekspor migas; (3) Dermaga PT. Patra Dock Dumai sepanjang 370 meter, yang digunakan sebagai sarana perbaikan
90
tanker; (4) Dermaga PT. Sari Dumai Sejati sepanjang 50 meter yang digunakan sebagai bongkar muat CPO untuk keperluan ekspor; (5) Dermaga PT. Sentana
(tahap I) sepanjang 400 meter yang digunakan sebagai
pelabuhan eksport
pupuk NPK dan CPO serta produk turunannya; (6)
Dermaga PT. Semen Padang sepanjang 88 meter yang digunakan bagi aktivitas ekspor semen; (7) Dermaga Navigasi sepanjang 70 meter yang digunakan bagi keperluan navigasi; (8) Dermaga Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai sepanjang 80 meter; dan (9) Dermaga Rakyat sepanjang sungai Dumai, yang digunakan bagi bongkar muat barang terutama jenis pelayaran antar pulau (intrinsuler).
Disamping fasilitas-fasilitas tersebut, Kota Dumai juga memiliki beberapa kawasan industri yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi di wilayah KSN, yaitu: a) Kawasan Industri Pelintung, yang telah dimulai pembangunannya pada tahun 2001 di atas lahan seluas 4.000 Ha. Pada saat ini telah berdiri beberapa jenis industri utama antara lain: pabrik pupuk NPK yang diperkirakan akan menjadi pabrik pupuk NPK terbesar di Asia Tenggara, serta beberapa industri CPO dan tanki timbun. Pada kawasan ini juga telah terbangun dermaga ekspor yang dapat digunakan untuk sandar tanker tiga unit sekali sandar. Hal ini baru pada tahap pertama pembangunan dermaga (pelabuhan) tersebut. b) Kawasan industri Bukit Kapur yang merupakan perluasan areal industri PT. Bukit Kapur Reksa, PT. Taluk Kuantan Perkasatama, PT. Inti Benua Perkasa.
90
Pada kawasan ini juga akan dikembangkan industri turunan CPO dengan luas kawasan 115 Ha. c) Kawasan Industri Lubuk Gaung yang memiliki luas lahan 1.475 Ha. Kawasan ini Sangay strategis dan memiliki sarana penunjang transportasi darat berupa jalan hotmix, dan jaringan listrik yang baik. Pada saat ini telah berkembang industri CPO dan pengepakan semen Andalas serta telah dibangun pula dermaga (pelabuhan) yang cukup besar. d) Kawasan industri Dock Yard yang merupakan kawasan industri yang paling strategis karena berdekatan dengan semua jaringan bisnis kota Dumai dengan luas kawasan 300 Ha. Memiliki akses jalan yang baik, jaringan telpon dan listrik serta berdampingan dengan terminal AKAP Kota Dumai.
90
