t \
.
REPUBU K INDONESIA
KOMUNIKE BERSAMA MENGENAI KERJA SAMA UNTUK MEMERANGI PERIKANAN TIDAK SAH, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR (/UU FISHING) DAN
UNTUK MEMAJUKAN TATA KELOLA PERIKANAN BERKELANJUTAN
Kami, para perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Palau,
MENGAKUI pentingnya memerangi IUU Fishing dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan, dan keterlibatan tingkat tinggi dan kerja sama perikanan pada tingkat operasional;
MENCATAT
tanggung
jawab
negara-negara
tersebut
untuk
melakukan
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, termasuk penilaian yang tepat dari stok ikan dan pemantauan armada perikanan dan kapasitasnya, untuk memastikan bahwa upaya penangkapan ikan tidak berkontribusi pada penangkapan ikan yang berlebihan serta merusak keberlanjutan jangka panjang atas stok ikan; dan
MENGAKUI the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, Eliminate IUU Fishing (PSM Agreement), the FAO International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, the FAO Code of Car.duct on Responsible Fisheries (CCRF), the FAO Voluntary Guidelines for Flag State Perfo1mance, the United Nations Agreement relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UNFSA) dan upaya yang dilakukan
oleh Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs) dan organisasi internasional lainnya untuk mengadopsi upaya-upaya yang mengikat yang ditujukan untuk memerangi IUU Fishing dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan.
Telah memutuska n untuk memperkuat kerja sama melalui :
1. Mendukung kegiatan-kegiatan bersama dan terkoordinir untuk mencegah, menghalangi dan menghapuskan IUU Fishing berdasarkan alat-alat dan tindakan-tindakan
yang
telah
tersedia
secara
nasional,
regional
dan
internasional;
2. Meningkatkan upaya-upaya dan langkah-langkah untuk memajukan praktik penangkapan ikan yang bertanggungjawab dan untuk memerangi IUU Fishing melalui pembentukan hotline communication, pertukaran informasi bersama dan kegiata n-kegiatan peningkatan kapasitas;
3. Menerapkan
prrns1p-prrns1p
kehati-hatian
dalam
tata
kelola
perikanan
berkelanjutan, termasuk memastikan aliran ikan dan produk perikanan ke pasar global; dan
4. Mengeksplorasi setiap kem ungkinan inisiatif bersama dan memperkuat kerja sama dengan
Pemerintah
dan Organisasi
lnternasional
lainnya
untuk
memerangi IUU Fishing dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan.
DITANDATANGANI di Jakarta, pada
.?·.~..
Juli 2016. dalam rangkap 2 (dua),
dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah mempunyai nilai otentik yang sama.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
R PUBLIK INDONESIA
REPUBLIK PALAU
I PUDJIASTUTI MENTERI KE LAUT AN DAN PERI KANAN
FLEMING UMllCH SENGEBAU MEN TERI SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN PARIWISATA
m
REPL'BLIK INDONESIA
JOINT COMMUNIQUE ON COOPERATION TO COMBAT ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING AND TO PROMOTE SUSTAINABLE FISHERIES GOVERNANCE
We, the representatives of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Palau,
RECOGNISING the importance of combatting IUU Fishing and promoting sustainable fisheries governance and the high level of engagement and cooperation on fisheries matters at the operation level;
NOTING the responsibi lity of the aforementioned countries to conduct sustainable fisheries management, including proper assessment of fish stocks and monitoring of the fishing fleet and its capacity, in order to ensure that fishing efforts do not contribute to overfishing and undermine the long-term sustainability of fish stocks; and
ACKNOWLEDGING the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAQ) Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (PSM Agreement), the FAQ International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing, the FAQ Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), the FAO Voluntary Guidelines for Flag State Performance, the United Nations Agreement relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UNFSA) and the effort made by Regiona l Fisheries Management Organizations (RFMOs) and other
international organizations to adopt binding measures designed to combat IUU Fishing and promote sustainable fishe ries governance:
Have decided to strengthen cooperation through :
1. Supporting cooperative and coordinated activities to prevent, deter and eliminate IUU Fishing based on the existing national, regional , and international effective tools and measures;
2. Enhancing efforts and measures to promote responsible fishing practices and to combat IUU Fishing through establishment of hotline communication, mutual information sharing and capacity building activities; .
3. Exercising the precautionary approach in sustainable fisherie? governance, including ensuring of fish and fisheries products flows to the ~lobal market; and
4 . Exploring possible voluntary joint initiatives and strengthen ing cooperation with
other Governments and international organizations to combat IUU Fishing and to promote sustainable fisheries governance. • SIGNED in Jakarta, on 28 July 2016, in duplicate, in Indonesian and .English, all
.
.
te~being
equally authentic.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE REPUBLIC OF PALAU
.
.r~ . /
SUSI PUDJIASTUTI MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
FLEMING UMllCH
\ ~ · ·
;'.\,.~.· - ·.
. .. ~. -·· ·~ '\ti; '· ' · ;
.
SENGEBAiJ:~;/'~::
MINISTER OF NATURAL RESOURCES, . ENVIRONMENT AND TOURISM
