165
PR&:SIOEN
PfilEPUEH..IK INOONE:SIA
~~;USAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
l'ENGAOAAN
55 TAHUN 1993 TENTANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM '
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a. bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan barbagai fasilitas untuk kepentingan umum, memerlukan bidang tanah yang cUkup dan untuk itu pengadaannya perlu'dilakukan dengan sebaik-baiknya; , b. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan paran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atastanah; c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pengadaan tanah untuk kepentingan umu~ diusahakan dengan cara yang seimbang dan untuk tingkat pertama ditempuh dengan cara m~syawarah lang sung dengan para pemegang hak atas .tanah.
Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 5 .Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pok:ok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 2043); 3., Uridanq-pndanq Nomor 51 Prp Tahun
1950
t_ntanq
Lar~ngan
Pemakaian T~nah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Ku....." ..y.. (Lolltbaran Neqara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 2106);
4;' Undang- ...
PRE:SIDEN REPUBL.IK INDONESIA
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
P~nca
butan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Oiatasnya (Lembaran Neqara Tahun 19~1 Nomor 288, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 2324); 5. Undanq-undanq Nomor 5 Tahun 1974 tentanq Pokok-
pokok Pemerintahan Oi Oaerah ~Lembaran Neqara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 3037); 6. Undanq-undanq Nomor 24 Tahun 1992 tentanq Pena~ taan Ruanq (Lembaran Neqara Tahui 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Neqara Nomor. 3501); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentanq
Penquasaan Tanah~tanah Neqara (Lembaran Neqara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 362); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 ·Tahun 1961 tentanq
Pendaftaran Tanah.(Lembaran Neqara Tahun 1960 NOlllor 28, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 2171); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentanq
Koordinasi Keqiatan lnstansi Vertikal di Oaerah (Lembaran Neg'araTahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran NeqaraNomor 3373); MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN PREsrOEN
REPUB~I~
INDONESIA TENTAHCPENG-
ADAM TANAij BAGl PELAKSANMN PEHBANGWAN WTUl< KEPENTINGAN UMUM.
BM
I •.•
167
PRE:SIOE:N REPUBL.IK INOONESIA
BAB
Pasa1
I
1
Oa1am Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan : 1. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanan tersebut. 2. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah ,yang dikuasainya dengan memberikan glinti kerugian ,atas dasar musyawarah. 3. Kepentingan umum adalah'kepentingan seluruh lapisan masyarakat. '
.
I~,
4. panitia Pengadaan Tanah adalah panitiayang di- . bentuk untuk membantu pengadaan ~anahbagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. S. Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antar.. pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukantanah,
untuk memperoleh kesepa-
katan mengenai bentuk dan besarnya gantikerugian. 6. Hak atas tanah ada1ah hak atas sebidang tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok , Agraria. 7. Ganti kerugian adalah penggantian atas ni1ai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau bendabenda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. BAB II •••
{
/
168
F'Flf:SIO£N REPUSI.IK INDONESIA
I BAB ' II PC)KOK.,.POKOK I<EBIJAKAN PENGADAAN TANAH
Pasal
2
(1)
Ke~entuan
(2)
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan ~mum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan ,cara pelepasa~,atau penyerahan hak atas tanah.
tentanq,penqadaan tanah dalam Keputusan Presiden ini semata-mata hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
(3)( Penqadaantanah selain untuk pelaksanaan pemba-
ngunan untuk kepentingan umurn oleh Pemerintah dilaksanakan denqan cara jua~-be1i, tuk~r m~nu kar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal
3
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ba~i pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan urnum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak etas tanah. Pasal
4
(1) Fengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinqan umUm hanya dapat dilakukan apabila penetapan rancana pemhan9unan untuk kepgntingan umum tersebut sesuai dengan dan berdesar pada Rencana Umum Tata Ruanq yang telah ditetapkan terlebih dahulu. (2)
Baqi ...
·, /
169
PFl£SIOItN R£PUSL.IK INDONESIA
(2) Bagi Daerah yang be1um menetapkan Rencana Umum Tata Ruanq, pengadaan tanah sebaqaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasa~kan peren-. canaan ruanq wilayah atau kota yang telah ada. Pasa1
5
Pernbangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Ke. putusan Presiden ini dibatasi untuk 1. Kegiatan pembangunan yang
dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntunqan, dalam bidang-bidanq antara lain sebagai berikut : dila~ukan.
a. Jalan umum, sa luran pembuangan air; b. Waduk, bendunqan dan bangunan pengairan 1ainnyatermasuk saluran iriqasi; c. Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat; d. Pelabuhan atau bandar udara atau terminal; e. Peribadatan; f. Pendidikan atau sekolahan; g. Pasar Umum atau Pasar INPRESj h. Fasilitas pemakaman umum; 1. Fasilitas keselarnatan umum seperti antara lain tanggul penanggulanqan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana. j. Pos dan telekomunikasi; k. Sarana olah raga; 1. Stasion penyiaran ~adiQ, telavis! hasarta rana ~endukungnya; m. Kantor Pemerintah; n. Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
.a-
2. Kegiatan ; ..
110
PIUS1CEN AEPUSI.IK INCONESIA
2. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum selain yang dimaksud,dalam angka 1 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. BAB III PANITIA, MUSYAWARAH, DAN GANTI KERUGIAN Bagian Pertama Panitia pengadaan Tanah Pasal
6
(1) Pengadaan tana~ untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan Panitia pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
e2) Panitia Pengadaan Tanah dibentuk di se):.iap Ka"~.
bupaten atau Kotamadya Daerah Ti'ngkat II. (3) Pengadaan tanah berkenaan dengan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/Kotamadya atau lebi~, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah tingkat Propinsi yang diketuai atau dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang susunan keanggotaannya sejauh mungkin mewakili Instansiinstansi yang terkait di Tingkat Propinsi dan Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Pasa1
7
Susunan Panitia Penqadaan Tanah sebaqaimana "dimaksud,Pasal 6 ayat (2) terdiri dari : 1. Bupati/walikotamadya Kepal~ Oeerah, Tingkat sebagai Ketua merangkap anggota;
II
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Wakil Ketua merangkap anggota; :3. Kepala ...
/
./ ,/ /
171
PA£SIDEN AEPUElL.IK INDONESIA
3. Xepala Kantor Pelayanan sebagai anggota;
Paja~
Bumi dan Bangunan,
4. Kepala Instansi Pemerintah Oaerah yang be~tanq gunq jawab di bidang banqunan, aebaqai anqgota; 5. xepala Instans'i Pamer intah, Oaerah yang' bertang . qunq jawab di bidanq pertanian, sebagai anggota; 6. Camat yang wilayahnya meliputi bidanq tanah dimana ~encana dan pela~sanaan pembangunan a~an berlanqsunq,sebaqai anqqota; , 7. Lurah/K'epai'a Oesa yanq wilayahnya "I1!eliputi bidanq tanah.~imana reneana danpelak~anaan pembanqunan akan berlanqsunq, sebagai anggota; 8. Asis:en Sekretaris Wilayah Oaerah Bidang Pemerlntahan atau Kepala Baqian Pemerintahan pada Kantor Bupati/Walikotamadya sebaqai Sekretaris I bulean anggota; 9. Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten!, Xotamadya sebaqai Sekretaris II bukan anqqeta. Pasal
8
Panitia Penqadaan Tanah bertuqas: 1.
menqada~an
penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yanq ada kaitannya denqan tanah yang hak atasnya alean dilepaskanatau diserahkan; 2. mengadalean pene1itianmengenai status hukum tanah yanq hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; 3. menalesir dan menqusul~an besarnya ganti keruqian atas tanah yang hale atasnya akan dilepaskan atau diserahkan; . 5. menqadakan •••
172
PFlE:SIOEN FlEPUSI.IK 'NOONE. 51"
4. memberikan penje1asan atau penyu1uhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut; 5. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah .dan Instansi Pemerintah yang memer1ukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan! atau besarnya ganti kerugian; 6. menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti 'kerugian kepada para pemegang hak ~ta~ tanah, banguna~, tanaman, dan benda-benda lain ya~q ada di atas
t~nah;
7. membuat berita acara pe1epasan atau penyerahan hak ·~.
atas tanah. 'Bag ian Kedua Musyawarah .Pasal
9
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembanqunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah. Pasa1
10
(1) Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemeqanq hak atas tanah yang bersangkutan dan instansi Pemerintah yang memer1ukan tanah. (2) Da1am ha1jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan teraelenggaranya musyaWa~ah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan Panicia Penqadaan 'raMah lian instansi Pemerintah yang memerlukan tanah denganwaki1-wakil yang ditunjuk diantara da~ oleh para pemegang hak atas tanah, yang seka1igus bertindak se1aku kUasa mereka. (3) Musyawarah
...
173
PFlESIC£N FlEPUSl..IK INOONESIA
(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud da1am ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tan~p. Pasa1· 11 Musyawarah, di1akukan di tempat .yang dit!i!ntuka"n da1am surat undangan. Pasa1 12 Ganti kerugian dalam rangka penqadaan tanah dib~ri kan untuk:
..
~,
a. b. c. d.
hak atas tanah; bangunan; tanaman; benda-benda lain, yang berkaitan dengan tanah • Pasa1
13
Bentuk ganti kerugian dapat berupa: a. uang; b. tanah pengganti; c. pemukiman kemba1i; d. gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dun huruf c; dun e. 'bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal
14
Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak.o1ayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuK lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Bagian ••.
~-,.,
------174
PIUSICEN REPUBL.IK INDONESIA
B!1qian Ketiqa Ganti Keruqian Pasal . ·15 Dasar dan cara perhitunqan ganti keruqian ditetapkan atas dasar: a. harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, ~~ngan memperhatikan nilai jual obyek Pajak Sumidan Banqunan yang teiakhir untuk tanah yang bersanqkutan ; b. nilai jual banlJunan yang ditaksir oleh instansi ·pemerintah Daerah yang bertangqunq jawap di bidang bangunan·i c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh instansi Pemerintah Daerah yang bertanggunq jawab di bidang pertanian.
Pasal
16
Bentuk dan besarnya qanti kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dalam musyawarah.
Pasa1
17
(1) Ganti keruqian diserahkan langsunq kepada : a. pemeganq hak atas tanah yang sah;
atau ahli warisnya
b. nadzir, bagi tanah wakaf. (2) Dalam
...
......
-------~=~~-----~
: 175
/
/ • PRESIOEN FlEPUBL.IK INDONESIA
(2) Oalam hal tanah, banqunan, tanaman atau benda yanq berkaitan denqan tanah dimiliki bers~ma sama oleh beberapa oranq, sedanqkan satu atau baberapa oranq dari mereka tidak dapat ditemukan, maka qanti. keruqian yang menjadi hak oranq , yanq tidak daP!lt diketemukan tersabut, dikonsinyasikan di penqadilan Neqeri setempat oleh instansi Pemerintah yanq memerlukan tanah, Pasal
.1
I.
~.
18
.'
J\pabila dalam musyawar,ah telah dicapai kesepakatan antara pemeqanq hak etas tanah dan instansi p~me rintah yanq memerlukan tanah, Panitia Penqadaan Tanah mengeluarkan keputusan menqenai bentuk dan besarnya genti keruqian,sesuei denqan kesepakatan tersebut. Pasal
19
Apabila musyawarah telah diupayakan berulanqkali dan kesepakatan menqenai bentuk dan besarny~ ganti keruqian tidak tercapai juqa, Panitia Penqadaan Tanah menqeluarkan keputusan menqenai bentuk dan besarnya ganti keruqian, denqan sejauh munqkin memperhatikan pendapat, keinqinan, saran, dan pertimbanqan yang berlanqsunq dalam musyawarah. Pasal
20
(1) Pemeganq hak atas tanah yanq tidek menerima ke'putusan Panitia Penqadaan Tanah dapat lIlenqajukan keberatan kepada Gubernur Repala Oaerah Tinqkat I disertaidenqan penjelasan menqenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut. (2) Gubernur •••
6*--,•. ,
---~====---==::.-..=......._-
. 176
PReSIOCN FlE-P-UBl.ilK INOONESIA
(2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
. .
mengupay~kan
penyelesaian menqenai bentuk dan besarnya ganti keruqian tersebut, denqan mempertimbangkan pendapat dan keinqinan semua pihak. " P)
Setelah mendengar dan mempalajar1 panda'pat dan keinqll'\al'l" pem~'~'l!tl9 haJ(:ata., .ta~h serta perUmbanqal'l', P~N.;',l.,a,:p.l\9adalgl, ,ranah, . Gupernur Kepa la . Da,.ra:n Til\gkat I'men9..1\la;-kan.~kaputWlanyang dapat mengl.l.kuhkan. atau 'menq,ubah keputl.\san Panitia P!U1gadaan Ta'riah menqenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, yang akan dibe~ikan. Pasal
21
(1) Apabila upaya penyel~saian yan~ ditempuh Guber-
nur Kepala , Daerah Tingkat I tetap tidak diterima oleh pemeqang hak atas tanah dan 10kas1 pembanqunan yan~. bersangkutan tidak dapat dipin!iahkan, maka Gubernur Kepala Oaerah Tingkat I yang bersangkutan menqajukan usul penye~esaian denqan cara pencabutan hak atas tanah sebaqaimana diatur dalam Undang-undanq Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya. (2) Usul penyelesaian sebaq&imana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah
kepada Menteri Neqara Aqraria/KepalaBadan Per.tanahan Nasional melalui Menteri Dalam N'eqeri, dengan,tembusan kepada Menteri dari instans! yang memerlukan tanah dan Menteri Kehaklman.
(3)
Setelah •••
._,.,
====-........;0""--
_ 117
I"1'l£SICEN REPUBI.IK lNCON&SIA
(3) Setelah menerima usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (Z), Menteri Negara AgrariajKepala Badan Pertanahan Nasional berkonsultasi denga~ Menteri Dalam Negeri, Menteri dari instansi yang memerlukan tanah, dan Menteri Kehaldman. (4)
Permintaan untuk melakukan'peneabutan hak atas ' tanah disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Negara Nasionai . ' . ,AgrariajKepala,Badan Pertanaha~ . yang ditandatangani serta oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri dari instansi y~ng I~emerlukan . ' pengadaan tanah~ dan Menteri Kehakiman. Pasal
ZZ
Terhadap tanah yang digarap tanpa ijin yang berhak atau kuasanya. penyelesaiartnya dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor Sl Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.
B A BIV Penqadaan Tanah Skala Keell Pasal
Z3
Pelaksanaan pembanqunan untuk kepentingan umum yang mernerlukan 'tanah yang luasnya tidak :-lebih d'ari' i (satu) ~a. d.ap.. ~ dll;,l
V ••.
178
F'FlItSIOEN
REF'UBI..IK INDONESIA
BAB ' V , KETENTUAN PENUTUP '
Pasal' 24 nengan berlakunya Keputus&n Presiden ini, maka dinyatakan tidak ber1aku 1agi: ,
"
,1.
peraturan Menteri Da1am N.egerl Nomor 15 Ta,hun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
2. Peraturan Menter! Da1am Negeri Nomo~ 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah
Untuk Kepentingan Pemerinta~ Bagi Pembebasan Tanah oleh pihak swasta. 3: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara pengadaan Tanah Untuk
Keper1uan Proyek Pembangunan di wi1ayah-Kecamatan.
Pasa1
25
Ketentuan 1ebih 1anjut yang diper1ukan bagi pe1aksanaan Kepuiusan Presiden ini, di1akukan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasiona1 setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
Pasal
26 '."
179
... PAI:SIOEN
fl£PUSLIK·INCOM£SIA
Pasal Keputusan Presiden ditetapkan.
26 ini mulai berlaku pada tangqal
Ditetapkan di Jakarta' pada tanggal 17 Juni 1~~3
fRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd
S~li~an
sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET
RI
Kepala Biro Hukum dan
Perundang~undangan
~'NQ'--
Bar.1bang Kesowo, S.H., LL.M.
S 0 E H ART 0
