PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR
21
TAHUN
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 21
TAHUN
2007
TENTANG
USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berperan penting dalam perekonomian nasional maupun daerah, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran daan kesejahteraan rakyat;
b.
bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan Ijin Usaha Minyak dan Gas Bumi yang meliputi kebijakan, perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf “a” dan “b” tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Minyak dan Gas Bumi;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 4152); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165); 15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN BUMI
DAERAH
TENTANG
USAHA MINYAK DAN GAS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang; 5. Dinas Tata Ruang dan Perijinan adalah Dinas Tata Ruang dan Perijinan Kabupaten Pandeglang; 6. Kepala Dinas Tata Ruang dan Perijinan adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Perijinan Kabupaten Pandeglang; 7. Kantor Pertambangan dan Energi adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Pandeglang; 8. Penyelenggara Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah Kewenangan untuk menyelenggarakan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai lingkup Kewenangaan masing-masing; 9. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau cadangan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; 10. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi; 11. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi; 12. Ijin adalah Kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha dan atau perseorangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi; 13. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha syarat mendapatkan Ijin;
sebagai
14. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi; 15. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri-menteri; 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
5
17. Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 18. Bentuk Usaha adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; 19. Perusahaan Jasa penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi; 20. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; 21. Agen/Distributor adalah setiap badan usaha atau perorangan yang memperjual belikan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas dengan kapasitas penyimpanan minimal untuk bahan bakar minyak sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan atau gas 8.500 (delapan ribu lima ratus) kg dan atau pelumas 1.500 (seribu lima ratus) liter dalam satu lokasi usahanya; 22. Sub Agen/Distributor/Pangkalan adalah setiap badan usaha atau perorangan yang memperjual belikan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas dengan kapasitas minimal untuk bahan bakar minyak sebanyak 1.000 (seribu) liter dan atau gas 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) kg dan atau pelumas 300 (tiga ratus) liter; 23. Pengecer adalah perusahaan perorangan yang memperjual belikan bahan bakar minyak dan gas dan atau pelumas yang diperoleh dari agen/distributor dan atau sub agen/sub distributor/pangkalan; 24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 25. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama atau bentuk apapun, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya; 26. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; 27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
6
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; 29. Surat Tagihan Retribusi Daerah dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; 30. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Bank yang ditunjuk; 31. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
BAB II KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI Pasal 2
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri dari : 1. Pendirian dan penggunaan Gudang Bahan Peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut; 2. Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub sektor Minyak dan Gas Bumi; 3. Pendirian Depot Lokal; 4. Pendirian Stasiun Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); 5. Pemasangan jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah; 6. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas; 7. Prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi; 8. Lokasi Pendirian Kilang; 9. Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan Minyak dan Gas Bumi; 10. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi kecuali yang bergerak di Bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.
7
BAB III IJIN USAHA MINYAK DAN GAS Bagian Kesatu Jenis Perijinan Pasal 3 (1)
Setiap Penyelenggara Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati.
(2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Ijin Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut; b. Ijin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub sektor Minyak dan Gas Bumi; c. Ijin Pendirian Depot Lokal; d. Ijin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); e. Ijin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk Mesin 2 (dua) langkah; f. Ijin Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas; (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dikeluarkan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh badan usaha dan atau perorangan. Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Ijin Pasal 4 (1) Permohonan Ijin Pendirian dan Penggunaan Bahan Peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) huruf “a” diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan, dengan melampirkan: a. Gambar Konstruksi Gudang / Kontainer penyimpanan bahan peledak; b. Gambar Tata Letak Gudang/Kontainer penyimpanan bahan peledak; c. Peta Situasi Wilayah Kerja; d. Jenis Berat serta ukuran peti/box bahan peledak yang akan disimpan; e. Surat Persetujuan Prinsip; f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) g. Surat Ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO); h. Rekomendasi Direktur Jenderal; i. Rekomendasi Surat Pernyataan tidak keberatan dari Kepolisian Daerah;
8
(2) Permohonan Ijin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) huruf “b” diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan Kabupaten Pandeglang dengan melampirkan: a. Surat Keterangan Terdaftar (Bussiness Registration Certificate) atau sejenis dari negara asal; b. Rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal, yang berisi Nama dan Alamat Perusahaan, nama Pemilik dan Dewan direksi, dan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia ; c. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan Kantor Pusat; d. Bagan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia; e. Rencana Kegiatan Kantor Perwakilan/Realisasi Kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan); f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal. (3) Permohonan Ijin Pendirian Depot Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf “c” diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan dengan melampirkan: a. Data Perusahaan; b. Peta Lokasi; c. Foto Copy KTP; d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Surat Persetujuan Prinsip; f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); g. Surat Ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO) h. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku. (4) Permohonan Ijin Pendirian SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) huruf “d” diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan, dengan melampirkan : a. Data Perusahaan; b. Peta Lokasi; c. Foto Copy KTP; d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Surat Persetujuan Prinsip;
9
f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); g. Surat Ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO); h. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); i. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku. (5) Permohonan Ijin pemasaraan Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf “e” diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan, dengan melampirkan : a. Data Perusahaan; b. Peta Lokasi; c. Foto Copy KTP; d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Surat Persetujuan Prinsip; f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); g. Surat Ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO); h. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); i. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku. (6) Permohonan Ijin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) “f” diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan, dengan melampirkan : a. Data Perusahaan; b. Peta Lokasi; c. Foto Copy KTP; d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Surat Persetujuan Prinsip; f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); g. Surat Ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO); h. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); i. Rekomendasi dari Perusahaan Pemegang Ijin Pengolahan Pelumas Bekas.
10
Bagian Ketiga Jangka Waktu dan Berakhirnya Ijin Pasal 5 Ijin Pendirian Gudang Bahan Peledak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf ‘a” di atas, berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam kurun waktu yang sama selama usahanya masih berjalan. Pasal 6 (1) Ijin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi, Ijin Pendirian Depot Lokal dan Ijin Pendirian SPBU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf “b, c dan d” berlaku selama usaha tersebut masih berjalan. (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir karena : a. Dihentikan karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; b. Usahanya berhenti; c. Diterlantarkan selama 6 (enam) bulan atau lebih; d. Dipindahtangankan kepada Pihak Lain. (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “c” Pasal ini wajib mengajukan permohonan baru, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 7 Ijin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK), Ijin Pengumpulan dan Penjualan Pelumas Bekas, Ijin Agen/Distributor Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Ijin Sub Agen/Sub Distributor/Pangkalan Minyak dan Gas Bumi atau Pelumas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf “e, dan f” berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama kurun waktu yang sama, selama usaha masih berjalan. BAB IV REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN Bagian Kesatu Rekomendasi Pasal 8 (1) Setiap Badan Usaha yang akan mendirikan kilang minyak dan gas bumi, harus mendapatkan rekomendasi lokasi pendirian kilang dari Bupati.
11
(2) Setiap Badan Usaha dan atau bentuk usaha tetap yang akan menggunakan kawasan hutan untuk melaksanakan kegiatan minyak dan bumi, harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan dari DPRD.
(2) harus mendapatkan
Pasal 9 (1) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan, dengan melampirkan : a. b. c. d.
Data Perusahaan; Peta Lokasi; Kapasitas Produksi; Surat Persetujuan Prinsip.
(2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan, dengan melampirkan : a. Data Perusahaan; b. Data Mengenai koordinat daerah yang akan digunakan; c. Data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; d. Peta wilayah kerja kontraktor. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan melakukan penelitian administrasi dan evaluasi, dan apabila diperlukan, Badan Usaha wajib melaksanakan presentasi teknis. (4) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi yang diajukan oleh pemohon. (5) Pemberian Rekomendasi dari Bupati kepada Badan Usaha dan atau Bentuk Usaha tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan Ijin sesuai peruntukannya. Bagian Kedua Persetujuan Pasal 10 (1) Setiap Badan Usaha yang akan menggunakan wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan Minyak dan Gas Bumi, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
12
(2) Setiap Perusahaan jasa penunjang (terkecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultasi dan teknologi tinggi), yang akan melaksanakan kegiatan Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, harus mendapatkan persetujuan Surat Keterangan terdaftar dari Bupati. Pasal 11 (1) Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. Data Perusahaan; b. Peta Lokasi; c. Data mengenai pemanfaatan lahan; d. Surat Persetujuan Prinsip; e. Surat Ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO); f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. Surat Jaminan mentaati ketentuan teknis. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. Data Perusahaan; b. Peta Lokasi; c. Surat Persetujuan Prinsip d. Surat Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO); e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. Referensi Bank. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan melakukan penelitian administrasi dan evaluasi. (4) Apabila diperlukan Badan Usaha wajib melaksanakan presentasi teknis. (5) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi,Bupati dapat memberikan atau menolak persetujuan.
13
BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha minyak dan gas bumi, rekomendasi dan persetujuan dilakukan oleh Kantor Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan instansi terkait.
Pasal 13 (1) Pemegang Ijin rekomendasi dan persetujuan wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan dan standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemegang Ijin, Rekomendasi dan Persetujuan wajib menyampaikan evaluasi dan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati. (3) Khusus bagi pemegang ijin/agen/distributor dan ijin sub agen/sub distributor/pangkalan yang menyalurkan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas kepada pengecer wajib melakukan bimbingan kepada pengecer pelanggannya mengenai keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
BAB VI RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 14 (1) Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Minyak dan Gas Bumi, dipungut retribusi kepada setiap pemohon Ijin, rekomendasi dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), pasal 8 ayat (1) dan (2) serta pasal 10. (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian ijin, rekomendasi dan persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
14
(3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang mengajukan permohonan Ijin, rekomendasi dan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan minyak dan gas bumi. Bagian Kedua Penggolongan Retribusi Pasal 15 Retibusi Pemberian Ijin Usaha Minyak dan Gas Bumi digolongkan sebagai retribusi Perijinan tertentu. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 16 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Ijin, rekomendasi dan persetujuan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi Pasal 17 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pembinaan, biaya administrasi, koordinasi, biaya investasi prasarana, biaya operasional dan biaya pemeliharaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Pasal 18 (1) Struktur dan Besaran tarif retribusi Ijin Usaha Minyak dan Gas Bumi ditentukan berdasarkan jenis kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
15
(2) Besarnya tarif retribusi Ijin Usaha Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebagai berikut :
NO.
TARIF RETRIBUSI (Rp.)
JENIS IJIN
1.
Ijin Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak.
2.500.000
2.
Ijin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi
2.000.000
3.
Ijin Pendirian Depot Lokal
4.
Ijin Pendirian SPBU
5.
Ijin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas
6.
Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
2.500.000
7.
Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang Minyak.
2.500.000
8.
Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain diluar Minyak dan Gas Bumi.
2.000.000
9.
Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Peenunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultasi dan teknologi tinggi.
500.000
500.000 2.500.000 100.000
Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 19 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian Ijin Usaha Minyak dan Gas Bumi. Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan Pasal 20 (1)
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.
atau dokumen lain yang
16
Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran Retribusi Pasal 21 (1)
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/sekaligus.
(2)
Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
(3)
Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
Bagian Kesembilan Sanksi Administrasi Pasal 22 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1)
Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 3, 4, 8, 10 dan 13 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
(2)
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 24 (1)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
17
Pasal 25 Barang siapa yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran/ kerusakan lingkungan, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah ; a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. Menghentikan penyidikan; j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati/Peraturan Bupati. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 28 Mei 2007 BUPATI PANDEGLANG, ttd A. DIMYATI NATAKUSUMAH Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 28 Mei 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, ttd ENDJANG SADINA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2007 NOMOR 21 Mur-Raperda Minyak Gas-Akh
