update database

Final Report Database Completion GCF Indonesia Province Member 2013 Jakarta 2013 Project

Database Completion Governors Climate and Forest (GCF) Indonesia Province Member

Donor

Governors Climate and Forest (GCF)

Partner

Kemitraan

Goals

Methodology

1. Melengkapi/update database http://www.gcftaskforcedatabase.org 2. Mengumpulkan data pendukung booklet yang berisi progress pembangunan REDD+ di provinsi anggota GCF (Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua) 3. Pengumpulan data/informasi tentang perkembangan kegiatan pembangunan di provinsi yang terkait dengan REDD+ Workshop, observasi, pengumpulan data di lapangan, desk study, pengolahan data dan infografis § 5 Mei 2013 sd 4 Juni 2014: Jakarta – Banda Aceh Jakarta – Pontianak Jakarta – Palangkaraya

Visit route

Jakarta – Samarinda Jakarta – Manokwari Jakarta – Jayapura Kunjungan di setiap daerah memakan waktu selama 1 bulan, di setiap daerah dikunjungi oleh tim pencari data yang berbeda.

Background GCF Knowledge database merupakan sumber data dan informasi dari setiap provinsi anggota GCF, database ini terbuka untuk publik. Database ini berisi data dan informasi mengenai penggunaan lahan dan deforestasi, perhitungan carbon dan metodologi; kegiatan implementasi REDD, dan arus keuangan terkait program REDD. Database akan diperbarui secara berkala, salah satu maksud adanya Database ini, GCF beusaha untuk transparansi mengenai dana REDD + yang dialokasikan dan tersebar di negara-negara anggota dan provinsi. 1

GCF telah berusaha untuk menyelesaikan Database anggota provinsi di Indonesia, namun karena beberapa hal masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Purpose Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi Database Knowledge GCF pada setiap Provinsi (Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat) di Indonesia yang merupakan anggota GCF. Activity 03 Mei 2013: Workshop bagi Surveyor Workshop diselenggarakan di Rumah Kemuning, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari Jumat, 3 Mei 2013, pukul 9 pagi hingga 4 sore. Sebagai moderator, Saudara Ilarius Wibisono menyampaikan maksud pelaksanaan workshop sebagai berikut: a. Penyampaian tujuan pengumpulan data b. Pembagian tugas 6 surveyor ke 6 provinsi c. Penjelasan data yang akan dikumpulkan d. Mekanisme dan prosedur pelaporan Tujuan pengumpulan data sebagaimana telah disampaikan pada bagian awal laporan ini, sudah dirasa jelas bagi seluruh peserta/surveyor. Sebagai panduan, para peserta diberikan hand-out struktur database GCF sebagaimana yang tercantum pada website. Saat ini data yang tertera di website untuk 6 provinsi Indonesia anggota GCF masih belum akurat. Para surveyor juga mendapat penegasan bahwa metode yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut: (1) Survei langsung ke daerah/provinsi menemui pihak terkait (terutama anggota GCF Taksforce dan narasumber lainnya). (2) Data yang diperoleh berupa softcopy, hardcopy, maupun hasil wawancara. (3) Data yang diperoleh diisikan di Formulir Pengumpulan Data, serta (4) jangka waktu pelaksanaan survei kurang lebih 1 (satu) bulan. Standarisasi data ditentukan agar para surveyor memiliki kesepahaman dan kesamaan persepsi mengenai maksud item-item data yang akan dikumpulkan. Secara khusus, dilakukan pembahasan mendalam untuk tiap-tiap item data untuk hal-hal sebagai berikut: a. Data yang dibutuhkan: identifikasi sesuai dengan format item data pada website. b. Sumber data: identifikasi narasumber yang dapat dihubungi untuk memperoleh data tertentu, termasuk kemungkinan item data yang sama dapat diperoleh dari beberapa narasumber dengan data berbeda. c. Konkordansi terminologi: menyamakan persepsi mengenai maksud item data yang dibutuhkan, misalnya mengenai konsep wilayah hutan (forest area), tutupan hutan (forest cover) dan manajemen hutan (forest cover management). Untuk teknis pengumpulan data, para surveyor juga mendapatkan penjelasan mengenai persiapan dan kelengkapan administratif, misalnya: kontrak dan surat tugas, serta perlengkapan pengumpulan data, misalnya: formulir pengumpulan data dan contact 2

person di daerah/provinsi masing-masing. Secara umum workshop ini berjalan dengan baik dan lancar, tepat waktu serta mencapai maksud dan tujuan pelaksanaannya. 5 Mei 2013 s/d 4 Juni 2013: Pengumpulan Data dan Kunjungan Lapangan Pengumpulan data dilakukan 6 provinsi anggota GCF yaitu: Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan terhitung mulai tanggal 5 Mei hingga 4 Juni 2013 (satu bulan). Sebagai narasumber utama para surveyor berhubungan dengan person in charge yaitu anggota GCF Taskforce di masing-masing provinsi. Selain anggota GCF Taskforce, surveyor juga mencari data dari narasumber lain yang relevan, sebagaimana telah diidentifikasi saat pelaksanaan workshop. Narasumber lain yang relevan antara lain: Dinas Kehutanan, BPS, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, LSM, Bappeda, dan Bappedalda/BLHD. Update data dilakukan dengan format progress report seminggu dua kali menggunakan jalur komunikasi e-mail. Secara umum progress report disampaikan oleh surveyor dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selama proses pengumpulan data, surveyor dibekali juga dengan Document Checklist yang digunakan untuk inventarisasi semua sumber data yang diperoleh.

Mei 2013 s/d Juli 2013: Proses Monitoring Kegiatan pemantauan proses pengumpulan data dilakukan oleh Data Center untuk memastikan tiap surveyor di masing-masing provinsi menyampaikan progress report dua kali seminggu, serta memastikan surveyor memperoleh data yang benar dari narasumber kompeten. Selain ketertiban penyampaian progress report dari surveyor, Data Center juga melakukan koordinasi dengan Project Manager dalam menangani kendala yang dihadapi surveyor. Secara umum proses pelaksanaan pengumpulan data berlangsung dengan lancar tanpa kendala yang berarti serta dapat ditangani dengan cepat dan tepat sasaran. Sebagai tindak lanjut dari progress report yang disampaikan surveyor, Data Center melakukan pemeriksaan konsistensi data dan penyusunan arsip data pendukung. Beberapa temuan terkait dengan kondisi aktual sumber data: a. Permasalahan data GCF provinsi Kalimantan Timur berdasarkan dokumen SRAP: 1) Pada SRAP Kaltim hal 198 ada tabel perubahan lahan Kaltim dari tahun 2006 s/d 2011. Dari data ini bisa didapatkan: luasan tipe vegetasi hutan di tahun 2006 dan tahun 2001, angka deforestasi, dan angka degradasi. 3

2) Total angka yang tercantum adalah 19.449.978,59 ha; namun penjumlahan dari rincian data diperoleh angka 19.428.331,435 ha. Ada selisih perhitungan yang cukup signifikan sebesar 21.647,15 ha. b. Permasalahan data GCF provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dokumen REL: 1) Kalimantan Tengah sebetulnya memiliki data mengenai luasan berdasarkan Land Cover. Hanya saja tidak ada detil angkanya hanya grafik saja. 2) Perbedaan angka hasil perhitungan deforestasi berdasarkan tutupan hutan dan berdasarkan fungsi kawasan hutan. Sayang sekali perbedaan ini ditemukan dalam dokumen resmi yang sama. c. Kalimantan Tengah sebetulnya memiliki data stock carbon berdasarkan Land Cover. Hanya saja tidak ada detil angkanya hanya grafik saja dan tidak ada data mengenai cadangan karbon tanah (below ground). d. Di provinsi Kalimantan Barat, Pemprov tidak tahu proyek REDD di level kabupaten, baik karena pemkab atau pihak pelaksana proyek tidak melaporkannya, maupun proses pengendalian oleh pemprov masih kurang. 27 Mei 2013 – 28 Mei 2013: Technical Meeting Technical meeting diselenggarakan di Hotel Harris, Bali pada tanggal 27-28 Mei 2013. Kegiatan ini dihadiri Sekretariat GCF (Colorado & Indonesia) dan Task Force dari 6 provinsi anggota GCF Indonesia. Pada kesempatan ini seluruh peserta membahas perkembangan pelaksanaan program REDD+ di tiap provinsi serta pelaporan mengenai GCF Database Update. Terkait dengan GCF Database Update, beberapa hal yang disampaikan adalah: a. Deskripsi item data yang dikumpulkan: 1) Overview: informasi hutan, deforestasi, demografi, status manajemen hutan 2) Carbon Accounting: carbon stock, metodologi IPCC, target penurunan deforestasi, emisi yang dapat dihindari, monitoring deforestasi dan degradasi, serta kuantifikasi stok karbon hutan 3) Implementasi REDD+: perkembangan, regulasi, rencana tata ruang, program REDD+, safeguard, hak kepemilikan lahan, transparansi dan partisipasi, serta lingkungan 4) Financing: project-project terkait implementasi REDD+ 5) Audits & Reviews: yang dilakukan terhadap pengembangan REDD+? 6) Registry: carbon value b. Pertanyaan penting dalam pengumpulan data: 1) Tempat pencarian data, misal: lembaga kompeten (BPS, Dishut, GCF Taskforce, LSM) 2) Dokumen pendukung yang diperlukan, misal SRAP, Provinsi dlm Angka, wawancara, laporan LSM) 3) Bagaimana bentuk datanya ? hardcopy, softcopy, foto 4) Variasi data yang didapatkan 5) Diskontinuitas data historis c. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan survei, sebagai contoh adalah untuk item Transparansi dan Partisipasi di Kalimantan Barat: 1) Belum ada langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk 4

memastikan pengembangan REDD+ dilaksanakan dengan prinsip transparan dan partisipatif. 2) Dalam mengembangkan proyek REDD+ di Kalbar, konsultasi yang dilakukan NGO kepada masyarakat terkena dampak proyek REDD belum melibatkan pemerintah (dalam hal ini pemerintah provinsi). Di bagian akhir kegiatan, para peserta diminta untuk memberikan masukan untuk identifikasi kebutuhan pelatihan terkait dengan pelaksanaan program GCF. Juli 2013: Finalisasi Data Setelah proses pemeriksaan konsistensi selesai, Data Center membuat kompilasi data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan format tabulasi item data website GCF. Selanjutnya meminta persetujuan atas hasil kompilasi data kepada GCF Task Force tiap provinsi. September 2013: Pembuatan Booklet Infografis Booklet disusun berdasarkan data yang sudah disetujui GCF Task Force serta didukung oleh sambutan oleh Gubernur tiap provinsi, dan disajikan dengan tampilan desain infografis. Pada tahap awal booklet dibuat untuk 2 (dua) provinsi: Kalimantan Tengah dan Papua Barat dengan pertimbangan Kalimantan Tengah adalah provinsi pilot project, dan Papua Barat merupakan provinsi dengan struktur data yang paling konsisten. Untuk selanjutnya diselesaikan untuk 4 (empat) provinsi lainnya, dimana provinsi lainnya ini masih ada permasalahan di ketersediaan data dan ketidak konsistenan data. Strukur/sistematika penyajian booklet terdiri dari (1) Pendahuluan (sambutan Gubernur) Informasi Umum, (2) Informasi Kondisi Hutan (Tutupah hutan, deforestasi, manajemen hutan), (3) Stok karbon hutan, emisi, (4) Target penurunan deforestasi dan penurunan emisi, (5) Strategi (program) REDD+ (kebijakan & peraturan, institusi), serta (6) Program2 pendukung REDD+. Achievement Secara keseluruhan, proses pengumpulan data untuk pemutakhiran database GCF berlangsung dengan baik dan lancar serta mencapai tujuannya. Meskipun banyak sumber data yang masih belum akurat, hal ini dapat dijadikan lesson learned mengenai kondisi aktual yang ada sekarang ini. Kenyataan ini dapat dijadikan baseline untuk peningkatan kinerja GCF pada khususnya dan penerapan REDD+ pada umumnya di Indonesia. Recommendation § Melakukan konsolidasi dan pelatihan di internal Sekretariat GCF masing-masing provinsi mengenai standarisasi proses perhitungan, konsistensi sumber data yang digunakan, serta penyajian data berdasarkan parameter yang dibutuhkan.

5

Tim: PT. Content Inti Kreatif -

Ahmad Suwandi (Project Manager)

-

Doddy Farhan (Data & Content Analyst)

-

Cornelius Agung (Survey Coordinator)

6

LAMPIRAN

OUTPUT DATABASE GCF INFOGRAFIS

Kata pengantar Gubernur Aceh – DR Abdullah Zaini Aceh Governor Preface - DR Abdullah Zaini Assalamu Alaikum Warahmatullah Wa Barakatuh Segala puji bagi Allah SWT. Kita patut bersyukur, karena atas rahmat dan karunia-Nya, booklet yang berisi rangkuman kondisi hutan dan strategi Provinsi Aceh terkait REDD+ dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun booklet ini yang berupaya menuntaskan dokumen ini dalam waktu terbatas. Terima kasih juga saya ucapkan buat Satuan Tugas (Satgas) REDD+ dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang telah memberikan dukungan teknis, serta UNDP (United Nation for Development Program) yang mendukung dari sisi pendanaan.

Governors’ Climate & Forests Task Force

Dokumen SRAP REDD+ini disusun sebagai gambaran mengenai peta jalan (road map) untuk mengurangi emisi karbon yang disebabkan turunnya kualitas hutan di Aceh. Kami menargetkan penurunan angka emisi secara signifikan.

Provinsi Aceh Aceh Province Indonesia

Tanah Nangroe Aceh Darussalam memiliki hutan seluas 3,18 juta hektar berdasarkan data tahun 2009. Luas itu menyusut 160 ribu hektar dibandingkan data tahun 2006. Deforestasi terjadi karena buruknya pengelolaan konsesi izin usaha pemanfaatan hutan dan maraknya pembalakan liar. Hutan Aceh juga terdegradasi akibat penebangan kayu, pembukaan lahan lahan untuk perkebunan, dan kebakaran. Deforestasi dan degradasi tak hanya menurunkan ketersediaan udara bersih, tapi juga menjauhkan masyarakat di dan sekitar hutan dari sumber penghidupannya. Kita perlu mencegah agar deforestasi dan degradasi hutan Aceh tidak membengkak angkanya. Upaya ini ditempuh Pemerintah Provinsi Aceh dengan mengkoordinasikan Bappeda, Bapedal, Dinas Kehutanan, serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Selanjutnya, Pemprov Aceh menggandeng lembaga swadaya masyarakat seperti Fauna & Flora International, Transparency International Indonesia untuk mengefektifkan upaya penurunan emisi. Tak lupa, kami juga mengajak Jaringan Komunitas Adat Aceh untuk melestarikan hutan Aceh dengan pendekatan kearifan lokal. Upaya pengurangan emisi jelas bukan pekerjaan mudah. Namun, dengan adanya dokumen ini, setidaknya kita tahu medan yang kita lalui dalam berjuang. Kita juga bisa memahami strategi apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk mengejar target di atas. Dokumen ini ibarat pepatah Tajak beutroh takalon beudeuh, beek rugo meuh saket hateh: pergi sampai ke batas, melihat harus jelas. Jangan sampai rugi mas sakit hati. Marilah kita lakukan sesuatu dengan rencana yang jelas agar tak menyesal di kemudian hari.

Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wa Barakatuh

2

Overview

Overview

Aceh dengan luas kurang lebih 5.7 juta hektar sampai tahun 2009 masih memiliki tutupan hutan seluas 3,2 juta ha atau 56 % dari luas wilayahnya. Hutan Aceh memiliki karakteristik berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya secara biofisik, struktur penyusun, fungsi maupun peruntukannya yang sebagian besar dipengaruhi faktor faktor edafis maupun klimatis.

Aceh dengan luas kurang lebih 5.7 juta hektar sampai tahun 2009 masih memiliki tutupan hutan seluas 3,2 juta ha atau 56 % dari luas wilayahnya. Hutan Aceh memiliki karakteristik berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya secara biofisik, struktur penyusun, fungsi maupun peruntukannya yang sebagian besar dipengaruhi faktor faktor edafis maupun klimatis.

Wilayah pesisir Aceh merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki wilayah hutan yang tidak begitu luas. Sedangkan sebagian besar wilayah dataran tinggi Aceh merupakan areal hutan yang sangat luas yang terbentang dari wilayah ekosistem Ulu Masen di bagian utara dan barat meliputi 18 6 kabupaten serta wilayah Ekosistem Leuser di bagian selatan, tengah dan tenggara Aceh meliputi 13 kabupaten/kota

Wilayah pesisir Aceh merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki wilayah hutan yang tidak begitu luas. Sedangkan sebagian besar wilayah dataran tinggi Aceh merupakan areal hutan yang sangat luas yang terbentang dari wilayah ekosistem Ulu Masen di bagian utara dan barat meliputi 18 6 kabupaten serta wilayah Ekosistem Leuser di bagian selatan, tengah dan tenggara Aceh meliputi 13 kabupaten/kota

Fakta saat ini kondisi hutan Aceh sudah pada posisi yang memerlukan perhatian secara serius, hal ini dapat dilihat dari trend kehilangan tutupan hutan yang dipantau oleh berbagai pihak, serta jika didasarkan atas beberapa indikator lainnya seperti intensitas banjir dan longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta konflik kepentingan di sektor kehutanan yang terus

Fakta saat ini kondisi hutan Aceh sudah pada posisi yang memerlukan perhatian secara serius, hal ini dapat dilihat dari trend kehilangan tutupan hutan yang dipantau oleh berbagai pihak, serta jika didasarkan atas beberapa indikator lainnya seperti intensitas banjir dan longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta konflik kepentingan di sektor kehutanan yang terus

3

4

meningkat.

meningkat.

Selanjutnya, melalui REDD+, akan dijadikan acuan untuk memastikan bahwa implementasi REDD+ dapat mengatasi penyebab mendasar dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut di Aceh serta menjamin pencapaian target-target penurunan emisi.

Selanjutnya, melalui REDD+, akan dijadikan acuan untuk memastikan bahwa implementasi REDD+ dapat mengatasi penyebab mendasar dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut di Aceh serta menjamin pencapaian target-target penurunan emisi.

Pada dokumen ini akan dipaparkan informasi berupa infografis yang menggambarkan : 1. Kondisi Hutan di Aceh 2. Perhitungan Karbon pada Hutan Aceh 3. Strategi REDD+ Pemerintah Daerah

Pada dokumen ini akan dipaparkan informasi berupa infografis yang menggambarkan : 1. Kondisi Hutan di Aceh 2. Perhitungan Karbon pada Hutan Aceh 3. Strategi REDD+ Pemerintah Daerah

Demographics

Kondisi Hutan / Forest Condition Luas Tutupan Hutan / Forest Cover

Peta posisi wilayah Aceh

Tahun 2006 / Year 2006


Luas Wilayah

5.677.080 ha Deforestasi/Deforestation

2.95%

Luas Indonesia

Luas Tutupan Hutan

Luas Tutupan Hutan

3.34

3.18

million ha

million ha

Forest Cover

Forest Cover

juta ha

Luas Tutupan Hutan / Forest Cover

Demographics

58.8

4.494.410

1.89 %

Population of State/Province

of National Population

85.54

%

Deforestasi Hutan

Forest Deforestation

Economy IDR

juta ha

2009-2009 trillion

State/Province GDP

IDR

17,466,000

GDP Breakdown

0.16

million ha

35,7 ribu

1.60%

lapangan sepak bola

thousand

per year

Luas Wilayah Land Cover

Penyebab Utama Deforestasi

juta ha

ha/tahun 32 ribu thousand ha/year per tahun

%

football field

Main Deforestation Drivers

1. Buruknya pengelolaan dan kinerja pengoperasian konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 2. illegal logging

1. Buruknya pengelolaan dan kinerja pengoperasian konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 2. illegal logging

23.86

Pertanian

13.71

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Degradasi Hutan

Forest Degradation

18.5

Pertambangan dan Penggalian

9.96

2006-2009

Jasa-jasa

9.85

Laju Degradasi / Degradation Rate

Pengangkutan dan Komunikasi

35

9.37

Bangunan & Konstruksi

8.61

Industri pengolahan

Listrik dan air bersih

56.1

Laju Deforestasi / Deforestation Rate

Per Capita Income

Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan



ribu ha/tahun

thousand ha/yr

0.0002 %

7.54

per tahun

per year

2.25 0.40

5

6

juta ha

million ha

3.9 ribu

million

lapangan sepak bola

football field

Penyebab Utama Degradasi Main Degradation Drivers 1. Penebangan kayu (illegal logging), pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan serta kebakaran hutan 2. Pertambangan 3. Kebakaran 4. Pembukaan lahan untuk perkebunan

1. Penebangan kayu (illegal logging), pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan serta kebakaran hutan 2. Pertambangan 3. Kebakaran 4. Pembukaan lahan untuk perkebunan

Kondisi Hutan / Forest Condition

Kondisi Hutan / Forest Condition Manajemen Hutan / Forest Management

Tipe Vegetasi Utama / The main vegetation types

37.3

%

Hutan Primer Primary forest

1.19

juta ha

million ha

60.8

%

Hutan Sekunder Logged over forest ha 1.93 juta million ha

1.9

Hutan Produksi terbatas Limited Production Forest

%

0.03

Hutan Lindung Protected orest

juta ha

million ha

ha 1.6 juta million ha

Hutan Tanaman Plantations

ribu ha 0.06 thousand ha

Hutan Produksi Production Forest

0.4

Hutan Konservasi Conservation Area

0.8

juta ha

million ha

juta ha

million ha

Area Penggunaan Lain Other Area

0.4 51.2 %

24.5 %

7

8

0.8 %

11.7 %

11.8 %

juta ha

million ha

Perhitungan Karbon / Carbon Accounting

C

Rata-rata Stok Karbon/Average Carbon Stock

C

594

juta tC

million tC

600.000

186,5

tC/ha

C

500.000

C

Thousands

Stok Karbon/Carbon Stock

Target Penurunan Emisi / Emission reduction targets

Stok Karbon (ton/ha) berdasarkan Tipe Vegetasi Carbon Stock (tonnes / ha) by vegetation type: C

C

?

juta tC

?

juta tC

?

juta tC C

400.000

300.000

200.000

?

?

juta tC

juta tC

C

C

C

?

juta tC

100.000

?

juta tC C

2010

2015

2020

Tahun

BAU Hutan lahan Kering Primer

Hutan Lahan Kering Sekunder

Primary dry forest

Secondary dry Primary forest mangrove forest

?

?

Hutan Mangrove Primer

?

Hutan Mangrove Sekunder

Hutan Rawa Primer

Secondary mangrove forest

Primary Secondary swamp forest swamp forest

?

?

Hutan Rawa Sekunder

?


41

?

%

Rata-rata Stok Karbon (ton/ha) berdasarkan Tipe Vegetasi Average Carbon Stock (tonnes / ha) by vegetation type:

9

10

Dengan upaya sendiri On their own

Dengan bantuan pihak lain With the help of others

26

41,91

%

%

STRATEGI REDD/REDD Strategic Kebijakan dan Peraturan

Kebijakan dan Peraturan

Kebijakan dan Peraturan Gubernur Aceh telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya:

Kebijakan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya:

1

Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2007 tentang Moratorium Logging (Penghentian Sementara Penebangan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam).

2

Surat Keputusan Gubernur Nomor 522.1/534/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Aceh.

3

Surat Keputusan Gubernur Nomor 522/372/2009 tentang Pencadangan Lahan Untuk Kawasan Strategis Ulu Masen sebagai Areal Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan degradasi Hutan.

4

Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Aceh (Sumber: Bappeda Aceh).

5

Surat Keputusan Gubernur Nomor 050/717/2012 tentang Pembentukan Tim Task Force REDD+ Aceh (Sumber: Bappeda Aceh).

6


7

Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan (Sumber: Dinas Kehutanan Aceh).

8

Surat Keputusan Kepala Bappeda Aceh, tentang Tim Penyusunan Rencana Aksi Provinsi REDD + Aceh, No. 050/413.b/ P2SP/IV/2013 (sumber Bappeda Aceh)

1

Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2007 tentang Moratorium Logging (Penghentian Sementara Penebangan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam).

2

Surat Keputusan Gubernur Nomor 522.1/534/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Aceh.

3

Surat Keputusan Gubernur Nomor 522/372/2009 tentang Pencadangan Lahan Untuk Kawasan Strategis Ulu Masen sebagai Areal Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan degradasi Hutan.

4

Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Aceh (Sumber: Bappeda Aceh).

5


6


7

Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan (Sumber: Dinas Kehutanan Aceh).

8

Surat Keputusan Kepala Bappeda Aceh, tentang Tim Penyusunan Rencana Aksi Provinsi REDD + Aceh, No. 050/413.b/ P2SP/IV/2013 (sumber Bappeda Aceh)

11

12

Kerangka Institusi

Kerangka Institusi

Pemerintah: Bappeda Aceh, Bapedal Aceh, Dinas Kehutanan Aceh, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; NGO: Fauna & Flora International, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, Transparancy International Indonesia

Pemerintah: Bappeda Aceh, Bapedal Aceh, Dinas Kehutanan Aceh, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; NGO: Fauna & Flora International, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, Transparancy International Indonesia

PROGRAM-PROGRAM LAINNYA


Keterlibatan Pemangku Kepentingan


Proses pengembangan REDD+ Aceh masih dalam fase penyusunan Strategi Daerah atau Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Aceh.

Proses pengembangan REDD+ Aceh masih dalam fase penyusunan Strategi Daerah atau Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Aceh.

Kata pengantar Gubernur Kalimantan Barat – Cornelis M.H West Kalimantan Governor Preface – Cornelis M.H Puji Tuhan senantiasa kita panjatkan atas karunia-Nya sehingga booklet yang berisi rangkuman kondisi hutan dan strategi Provinsi Kalimantan Barat terkait REDD+ dapat tersusun dengan baik. Ucapan terima kasih patut kita sampaikan kepada Tim SRAP REDD+ Kalbar dan Satuan Tugas (Satgas) REDD+ dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Terima juga kita haturkan bagi UNDP (United Nation for Development Program) yang memberikan dukungan dana. Dokumen ini bukanlah sembarang data. Dokumen ini merupakan petunjuk bagi kita untuk mengurangi emisi dalam satu dekade ke depan, dari tahun 2010 hingga 2020. Dokumen ini pun telah disinkronkan dengan rencana pembangunan daerah Kalimantan Barat.


Melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115/blhd/2012, sudah terbentuk Pokja REDD+ yang bertugas menghimpun dan menganalisa informasi terkait program REDD+ di Kalbar. Pokja juga berupaya mengkomunikasikan program REDD+ ini ke para pemangku kepentingan terkait kehutanan dan lingkungan hidup: swasta, lembaga nirlaba, dan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Barat West Kalimantan Province Indonesia

Pokja juga telah menjaring masukan dari kalangan birokrasi, akademisi, dan para praktisi di lapangan yang relevan dengan upaya perbaikan iklim dan pengurangan emisi. Dari situ kita berharap implementasi REDD+ Kalbar dapat berjalan dengan baik melalui peran serta semua pihak. Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2000-an, wilayah Kalimantan Barat ditutupi hutan seluas 7 juta hektar. Tahun 2011 luas hutan itu menyusut hingga tinggal 6,2 juta hektar. Penyempitan luas hutan itu terjadi karena hilangnya lahan akibat kebakaran, penebangan liar, dan pembukaan perkebunan sawit. Kita tentu saja tidak ingin hutan Kalimantan Barat makin tergerus atau mengalami deforestasi dan degradasi. Karena itu, semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi untuk mencegahnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memudahkan langkah kita.

2

Overview

Overview Barat ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJPD Kalbar 2005-2015; RPJMD 20092013, 2014-2018, 2019-2023, 2024-2028; Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD); dan rencana kerja sektoral (Renstra 5 tahunan yang berdurasi sama dengan RPJMD dan Renja Tahunan).

Kalimantan Barat memiliki tutupan hutan sekitar 42% dari luas wilayahnya. Tipe vegetasi pada tutupan hutan meliputi: (1) hutan lahan kering primer, (2) hutan lahan kering sekunder, (3) hutan rawa primer, (4) hutan rawa sekunder, (5) hutan mangrove primer, dan (6) hutan mangrove sekunder dengan total luas sekitar 6,25 juta ha.

Kalimantan Barat memiliki tutupan hutan sekitar 42% dari luas wilayahnya. Tipe vegetasi pada tutupan hutan meliputi: (1) hutan lahan kering primer, (2) hutan lahan kering sekunder, (3) hutan rawa primer, (4) hutan rawa sekunder, (5) hutan mangrove primer, dan (6) hutan mangrove sekunder dengan total luas sekitar 6,25 juta ha.

Pada periode 2003-2006, rata-rata deforestasi tahunan sebesar 42,4 ribu ha dan rata-rata degradasi sebesar 94,5 ha/tahun. Penyebab utama deforestasi dan degradasi sama yaitu kebakaran hutan, penebangan liar dan konversi lahan hutan. Khusus degradasi, penyebabnya ditambahkan dengan aktivitas pembukaan lahan perkebunan sawit.

Pada periode 2003-2006, rata-rata deforestasi tahunan sebesar 42,4 ribu ha dan rata-rata degradasi sebesar 94,5 ha/tahun. Penyebab utama deforestasi dan degradasi sama yaitu kebakaran hutan, penebangan liar dan konversi lahan hutan. Khusus degradasi, penyebabnya ditambahkan dengan aktivitas pembukaan lahan perkebunan sawit.

Pengukuran stok karbon Kalimantan Barat dilakukan menggunakan metodologi Tier-1 berdasarkan IPCC. Pada tahun 2011, total stok karbon sebesar 1.072,5 juta ton dengan rata-rata 171,3 ton karbon/ha (above ground).

Pengukuran stok karbon Kalimantan Barat dilakukan menggunakan metodologi Tier-1 berdasarkan IPCC. Pada tahun 2011, total stok karbon sebesar 1.072,5 juta ton dengan rata-rata 171,3 ton karbon/ha (above ground).

Implementasi REDD+ dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan LSM. Hal ini dibuktikan dengan integrasi SRAP REDD+ Kalimantan

Implementasi REDD+ dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan LSM. Hal ini dibuktikan dengan integrasi SRAP REDD+ Kalimantan

3

4

Barat ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJPD Kalbar 2005-2015; RPJMD 20092013, 2014-2018, 2019-2023, 2024-2028; Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD); dan rencana kerja sektoral (Renstra 5 tahunan yang berdurasi sama dengan RPJMD dan Renja Tahunan).

Demographics


Peta posisi wilayah Kalimantan Barat



Luas Wilayah

14.680.700

ha Deforestasi/Deforestation

7,64%

Luas Tutupan Hutan

7.0

6.2

48.3

4,477,348

1.88 %



million ha

%

Deforestasi Hutan


Economy

2003-2006

66.78 trilion

State/Province GDP

Forest Cover

juta ha


Demographics

IDR

Luas Tutupan Hutan Forest Cover

Luas Indonesia

IDR

14,915,079

GDP Breakdown 15.07

Industri Pengolahan

0.12

%



juta ha

million ha

ha/tahun 42 ribu thousand ha/year

47,1 ribu

tahun per year 0.60 % per

lapangan sepak bola

thousand

football field

Degradasi Hutan

Forest Degradation

12

2006-2011

?

juta ha

million ha

Bangunan

6.66


Jasa-jasa

6.48

?


4.94

Keuangan, Persewaan dan jasa

Listrik dan Air Bersih

42.6


1. Kebakaran (200 ha 1. Kebakaran (200 hilang di tahun 2008; ha hilang di tahun 374,06 ha hilang di 2008; 374,06 ha tahun 2009) hilang di tahun 2. Penebangan liar dan 2009) konversi lahan hutan 2. Penebangan liar dan konversi lahan hutan

16.73

Pertanian Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pertambangan dan Penggalian

million ha




Per Capita Income

juta ha

?%

3.21 1.36 0.33

5

6

ribu ha/tahun

thousand ha/yr

per tahun per year

? lapangan sepak bola

football field

ribu

million

Penyebab Utama Degradasi Main Degradation Drivers

1. Kebakaran (200 1. Kebakaran (200 ha hilang di tahun ha hilang di tahun 2008; 374,06 ha 2008; 374,06 ha hilang di tahun hilang di tahun 2009) 2009) 2. Penebangan liar dan 2. Penebangan liar dan konversi lahan hutan konversi lahan hutan 3. Pembukaan lahan 3. Pembukaan lahan perkebunan sawit perkebunan sawit




36.95 62.85 %


2.32

%

Hutan Sekunder Logged over forest ha 3.94 juta million ha

juta ha

million ha

Hutan Lahan Kering Primer Dry forest

Hutan Lahan Kering Sekunder Dry forest

2.29

2.37

million ha

million ha

juta ha

0.20

%

Hutan Produksi Berkelanjutan Limited Production forest

4.7



juta ha

million ha

Hutan Lindung Protected forest

2.3

Hutan tidak Dilindungi Production Forest

juta ha

million ha

1.3

juta ha

million ha

Hutan Konservasi Other Area

juta ha

1.5

48.24 %

23.62 %

13.25 %

Hutan Mangrove Sekunder Mangrove forest Hutan Mangrove Primer Mangrove forest

34.00 ha ha

Hutan Rawa Primer Swamp forest juta ha

0.03 million ha

0.11 juta ha

million ha

Hutan Rawa Sekunder Swamp forest

1.45

juta ha

million ha

7

8

14.80 %

juta ha

million ha


C


C

1.073 juta tC

million tC

600.000

171,3

tC/ha

C

500.000

C

Thousands




C

447.27 juta tC

381.28 juta tC

0.01 juta tC C

400.000

300.000

200.000

13.30

5.19

juta tC

juta tC

C

C

C

225.48 juta tC

100.000

0.79 juta tC C

2010

2015

2020

Tahun



Primary dry forest


195.40

160.70


170.00


Hutan Rawa Primer



120.00

196.00

Hutan Rawa Sekunder

155.00


41

64.00

%


9

10



26

41,91

%

%





Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027

Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027

1 2 3

4

Perda Prov Kalbar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 115/blhd/2012 tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi Dari Deforestrasi Dan Degradasi Hutan (Pokja REDD+) di Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Barat

1 2 3

4

Perda Prov Kalbar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 115/blhd/2012 tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi Dari Deforestrasi Dan Degradasi Hutan (Pokja REDD+) di Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Barat

Kerangka Institusi

Kerangka Institusi

Pokja REDD+ (Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 115/blhd/2012) yang telah terbentuk memiliki tupoksi menghimpun dan melakukan analisis terhadap data serta informasi berkaitan dengan program REDD+ di Kalbar; melakukan sosialisasi REDD+ dan komunikasi bersama semua pihak baik yang ada dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup teknis terkait kehutanan dan lingkungan hidup serta para pihak (swasta, LSM, dan masyarakat) dan donor (nasional dan internasional) yang bergerak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta isu deforestasi dan degradasi hutan.

Pokja REDD+ (Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 115/blhd/2012) yang telah terbentuk memiliki tupoksi menghimpun dan melakukan analisis terhadap data serta informasi berkaitan dengan program REDD+ di Kalbar; melakukan sosialisasi REDD+ dan komunikasi bersama semua pihak baik yang ada dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup teknis terkait kehutanan dan lingkungan hidup serta para pihak (swasta, LSM, dan masyarakat) dan donor (nasional dan internasional) yang bergerak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta isu deforestasi dan degradasi hutan.

11

12





Pengembangan REDD+ yang dibangun melalui pengembangan strategi dan rencana aksi (SRAP) telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meski kualitas keterlibatan belum sampai pada tingkat kolaborasi. Ini dapat dilihat dari tidak terjadinya komunikasi yang baik inisiatif-inisiatif REDD+ yang telah dilakukan antar dan di antara stakeholder di Kalbar.

Pengembangan REDD+ yang dibangun melalui pengembangan strategi dan rencana aksi (SRAP) telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meski kualitas keterlibatan belum sampai pada tingkat kolaborasi. Ini dapat dilihat dari tidak terjadinya komunikasi yang baik inisiatif-inisiatif REDD+ yang telah dilakukan antar dan di antara stakeholder di Kalbar.

Upaya pelibatan pemangku kepentingan dapat dilihat dari susunan anggota Pokja REDD+ yang terdiri dari kalangan birokrasi, akademisi dan NGO. Dalam pengembangan SRAP REDD+ Kalbar, Pokja REDD+ menjaring masukan dari praktisi-praktisi di lapangan terkait upaya-upaya yang berkenaan dengan pengurangan emisi.

Upaya pelibatan pemangku kepentingan dapat dilihat dari susunan anggota Pokja REDD+ yang terdiri dari kalangan birokrasi, akademisi dan NGO. Dalam pengembangan SRAP REDD+ Kalbar, Pokja REDD+ menjaring masukan dari praktisi-praktisi di lapangan terkait upaya-upaya yang berkenaan dengan pengurangan emisi.

Kata pengantar Gubernur Kalimantan Tengah – Agustin Teras Narang, SH Central Kalimantan Governor Preface – Agustin Teras Narang, SH Segala puji kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karunia-Nya telah menjadikan booklet yang berisi rangkuman kondisi hutan dan strategi Provinsi Kalimantan Tengah terkait REDD+ dapat tersusun dengan baik. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim SRAP REDD+ Kalteng dan Satuan Tugas (Satgas) REDD+ dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Terucap pula terima kasih untuk UNDP (United Nation for Development Program) yang menyokong penerbitan dokumen ini.


Dokumen ini amat penting bagi upaya pengurangan emisi. Sebab, Provinsi Kalimantan Tengah punya tugas dan tanggung jawab besar soal ini. Sebagai provinsi percontohan untuk REDD+, Kalimantan Tengah harus menunjukkan keberhasilan program ini.

Provinsi Kalimantan Tengah Central Kalimantan Province Indonesia

Saat ini, hutan di Kalteng terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu, hutan produksi terbatas (3,3 juta hektar), hutan produksi tetap (3,8 juta hektar), hutan produksi dapat dikonversi lahannya (2,5 juta hektar), hutan lindung (1,3 juta hektar), dan areal sebesar 2,7 juta hektar sisanya digunakan untuk hal lain. Maka, REDD+ bukanlah program mudah, mengingat Kalteng telah kehilangan banyak karbon akibat kebakaran hutan dan berbagai penyebab deforestasi dan degradasi hutan lainnya. Sadar akan pentingnya hal tersebut, pemerintah selalu menjaring masukan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan dokumen strategi pelaksanaan REDD+ maupun monitoring dan evaluasi kegiatannya, Pemprov Kalbar melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota, masyarakat adat, organisasi nonpemerintah, dan kalangan akademisi. Pemprov juga telah membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) REDD+ untuk mengakomodir suara seluruh pemangku kepentingan. Sekber ini membawahi sekretariat daerah yang merupakan gabungan dari Komda REDD+ dan Satgas REDD+ pusat. Sinergi para pihak itu diharapkan dapat mewujudkan pengurangan emisi sesuai target berdasarkan strategi yang telah disusun. Dengan demikian, Kalteng akan menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia.

2

Overview

Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia dengan luas kurang lebih 15,4 juta hektar. Provinsi ini terbagi menjadi 14 kabupaten/kota dengan jumlah total 1.356 desa. Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2009 masih memiliki tutupan hutan seluas 8,7 juta ha atau 57 % dari luas wilayahnya. Tutupan hutan tersebut, telah berkurang seluas 570.000 ha jika dibandingkan dengan tutupan hutan tahun 2000 yang seluas 9,3 juta ha atau berkurang 7 persen dalam waktu 9 tahun atau rata-rata 63.000 ha/tahun. Hutan yang kondisinya relatif belum banyak terganggu (hutan primer), terus menurun luasnya dan hanya tersisa 9 persen dari luas wilayah provinsi. Hutan yang masih tersisa, sebagian besar berupa hutan sekunder, khususnya yang saat ini merupakan kawasan hutan produksi yang juga merupakan wilayah yang telah mendapatkan IUPHHK. Berdasarkan tipe ekosistemnya, dari luas kawasan berhutan, sebesar 6,2 juta ha (71%) berlokasi di tanah mineral sedangkan selebihnya yaitu seluas 2,5 juta ha (29%) berada di lahan rawa gambut dan mangrove. Tutupan hutan dalam bentuk hutan tanaman monokultur relatif sangat sedikit dan hanya mencapai luas 118.000 ha atau hanya 1,3% dari luas tutupan hutan. Tutupan lahan lainnya yang mendominasi selain hutan adalah semak/belukar

Overview (22,8%), tanah terbuka dan rawa (6,2%), pertanian lahan kering (6,3%), dan perkebunan (4,4%). Kalimantan Tengah pada bulan Desember Tahun 2010 terpilih sebagai provinsi percontohan untuk REDD+ sebagai bagian dari pelaksanaan Surat Niat yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia, yang mencakup juga komitmen untuk membayar US$1 milyar kepada Indonesia jika berhasil mengurangi emisi di sektor kehutanan. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa pemerintah harus membuat strategi nasional dan strategi provinsi untuk provinsi yang terpilih sebagai percontohan. Kalimantan Tengah menjadi fokus perhatian dalam konteks REDD+ terkait dengan stok karbon yang tinggi pada lahan gambut, namun sekaligus juga Kalimantan Tengah menjadi penghasil emisi terbesar akibat kebakaran hutan dan lahan dari cadangan yang tinggi tersebut. Selanjutnya pada dokumen ini akan dipaparkan informasi berupa infografis yang menggambarkan : 1. Kondisi Hutan di Kalimantan Tengah 2. Perhitungan Karbon pada Hutan Kalimantan tengah 3. Strategi REDD+ Pemerintah Daerah

Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia dengan luas kurang lebih 15,4 juta hektar. Provinsi ini terbagi menjadi 14 kabupaten/kota dengan jumlah total 1.356 desa. Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2009 masih memiliki tutupan hutan seluas 8,7 juta ha atau 57 % dari luas wilayahnya. Tutupan hutan tersebut, telah berkurang seluas 570.000 ha jika dibandingkan dengan tutupan hutan tahun 2000 yang seluas 9,3 juta ha atau berkurang 7 persen dalam waktu 9 tahun atau rata-rata 63.000 ha/tahun. Hutan yang kondisinya relatif belum banyak terganggu (hutan primer), terus menurun luasnya dan hanya tersisa 9 persen dari luas wilayah provinsi. Hutan yang masih tersisa, sebagian besar berupa hutan sekunder, khususnya yang saat ini merupakan kawasan hutan produksi yang juga merupakan wilayah yang telah mendapatkan IUPHHK. Berdasarkan tipe ekosistemnya, dari luas kawasan berhutan, sebesar 6,2 juta ha (71%) berlokasi di tanah mineral sedangkan selebihnya yaitu seluas 2,5 juta ha (29%) berada di lahan rawa gambut dan mangrove. Tutupan hutan dalam bentuk hutan tanaman monokultur relatif sangat sedikit dan hanya mencapai luas 118.000 ha atau hanya 1,3% dari luas tutupan hutan. Tutupan lahan lainnya yang

3

4

mendominasi selain hutan adalah semak/belukar (22,8%), tanah terbuka dan rawa (6,2%), pertanian lahan kering (6,3%), dan perkebunan (4,4%). Kalimantan Tengah pada bulan Desember Tahun 2010 terpilih sebagai provinsi percontohan untuk REDD+ sebagai bagian dari pelaksanaan Surat Niat yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia, yang mencakup juga komitmen untuk membayar US$1 milyar kepada Indonesia jika berhasil mengurangi emisi di sektor kehutanan. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa pemerintah harus membuat strategi nasional dan strategi provinsi untuk provinsi yang terpilih sebagai percontohan. Kalimantan Tengah menjadi fokus perhatian dalam konteks REDD+ terkait dengan stok karbon yang tinggi pada lahan gambut, namun sekaligus juga Kalimantan Tengah menjadi penghasil emisi terbesar akibat kebakaran hutan dan lahan dari cadangan yang tinggi tersebut. Selanjutnya pada dokumen ini akan dipaparkan informasi berupa infografis yang menggambarkan : 1. Kondisi Hutan di Kalimantan Tengah 2. Perhitungan Karbon pada Hutan Kalimantan tengah 3. Strategi REDD+ Pemerintah Daerah

Demographics


Peta posisi wilayah Kalimantan Tengah



Luas Wilayah

15.426.780 ha Deforestasi/Deforestation Luas Tutupan Hutan

9.3

8.7

Forest Cover

4.55%

Luas Indonesia

60.5

2.249.146

0.95 %



%

Deforestasi Hutan


Economy

2000-2009

49.1 trilion

State/Province GDP

Forest Cover

juta ha

million ha


Demographics

IDR

Luas Tutupan Hutan

IDR

21.821.616

64

ribu ha/tahun

million ha/year

0.73% per year

per tahun

GDP Breakdown

juta ha

million ha

77,6 ribu

%


Penyebab Utama Deforestasi Main Deforestation Drivers

Land clearing for plantation and mining areas

Pembukaan Kawasan Hutan untuk perkebunan dan pertambangan

million

lapangan sepak bola

football field

13.97

Pertanian

10.21

Perdagangan, hotel dan restoran Jasa-jasa

Degradasi Hutan

Forest Degradation

6.60

Pertambangan

2000-2009

4.69

Pengangkutan dan komunikasi

28

3.64


ribu ha/tahun

thousand ha/yr

0,30% per year

per tahun

2.89

Bangunan

0.25

juta ha

million ha

2.71 0.33

5

6

Penyebab Utama Degradasi Main Degradation Drivers Logging (illegal & legal)


4.04

Industri Pengolahan


56.8


Per Capita Income

million ha



0.58

juta ha

33,9 ribu

million

lapangan sepak bola

football field

Logging (illegal & legal)




15,0

83,7

%

%

Hutan Produksi Tetap (HP) Production forest

1,3

%

Hutan Produksi Terbatas Limited production forest

3.3 Hutan Primer Primary forest

1.28

Hutan Sekunder Logged over forest


juta ha

million ha



1.243

4.587 million ha juta ha

juta ha

million ha


25.16

ribu ha 118 thousand ha

million ha



1.3

2.083 million ha juta ha

Hutan Mangrove Sekunder Mangrove forest

0.021

0.037

million ha

juta ha

million ha

7

8

juta ha

million ha

Hutan Produksi dapat dikonversi Conservate Production forest

2.5

%

juta ha

million ha

juta ha

million ha

17.55 %

juta ha

Hutan Rawa Primer Swamp forest

2.7

21.50

%

juta ha

million ha

%

8,73

0.003

juta ha

Areal Penggunaan Lain Other Areas

juta ha

million ha

Hutan Mangrove Primer Mangrove forest

3.8

16.49 %


C


C

1.820 juta tC

million tC

140,3

tC/ha

C

2.500 juta

2.000 juta

Ton CO2 - eq



C

1.500 juta

1.000 juta

Stok Karbon (ton/ha) berdasarkan Tipe Vegetasi Carbon Stock (tonnes / ha) by vegetation type: C C

283 juta tC

796 juta tC

0.48 juta tC C

500 juta

9.47

2.50

juta tC

juta tC

C

C

C

520 juta tC

10.2

2001

juta tC


Primary dry forest


227.59

173.50


161.00


Hutan Rawa Primer



119.69

250.50

Hutan Rawa Sekunder

250.00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tahun

BAU

Hutan lahan Kering Primer

2002

C


85.00


9

10



26

41

%

%

2018

2020



Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan kebijaka-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya :

Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan kebijaka-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya :

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2012 Tentang strategi daerah REDD+ Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2012 Tentang strategi daerah REDD+ Kalimantan Tengah.

1 2

Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas RUmah Kaca (RADGRK).

1 2

Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas RUmah Kaca (RADGRK).

Kerangka Institusi

Kerangka Institusi

Pembentukan Sekretariat bersama REDD+ untuk mengakomodir seluruh pemangku kepentingan. Sekber REDD+ telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan program-program terkait REDD+. Juga dibentuk Sekretariat daerah yang merupakan Lembaga gabungan dari Komda REDD+ dan Satgas REDD+ pusat, dimana kepemimpinan diberikan kepada pemerintah provinsi (Representasi Komda) Mursid Marsono (Kepala BLH Provinsi Kalimantan Tengah) sedangkan untuk oprasional dipimpin oleh keterwakilan dari Satgas REDD+ berdasarkan Surat tugas No: ST_09/REDDII/ STR/04/2012 untuk menugaskan Bambang Irawan Wibisono sebagai Kepala Oprasional Sekretariat Bersama Sekber REDD+

Pembentukan Sekretariat bersama REDD+ untuk mengakomodir seluruh pemangku kepentingan. Sekber REDD+ telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan program-program terkait REDD+. Juga dibentuk Sekretariat daerah yang merupakan Lembaga gabungan dari Komda REDD+ dan Satgas REDD+ pusat, dimana kepemimpinan diberikan kepada pemerintah provinsi (Representasi Komda) Mursid Marsono (Kepala BLH Provinsi Kalimantan Tengah) sedangkan untuk oprasional dipimpin oleh keterwakilan dari Satgas REDD+ berdasarkan Surat tugas No: ST_09/REDDII/ STR/04/2012 untuk menugaskan Bambang Irawan Wibisono sebagai Kepala Oprasional Sekretariat Bersama Sekber REDD+





Pemerintah selalu menari kmasukkan dari para stakeholder, dibuktikan juga dengan keterlibatan para stakeholder dalam kelembagaan REDD+ yang dibentuk, serta penyusunan dokumen-dokumen strategi pelaksanaan REDD+, maupun Monitoring dan Evaluasi kegiatan

Pemerintah selalu menari kmasukkan dari para stakeholder, dibuktikan juga dengan keterlibatan para stakeholder dalam kelembagaan REDD+ yang dibentuk, serta penyusunan dokumen-dokumen strategi pelaksanaan REDD+, maupun Monitoring dan Evaluasi kegiatan

Keterlibatan pemangku kepentingan: A. Masyarakat adat (Majelis Adat, Dewan Adat dan Aparatur adat lainnya) B. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) C. NGO Lokal/Nasional D. Akademisi

Keterlibatan pemangku kepentingan: A. Masyarakat adat (Majelis Adat, Dewan Adat dan Aparatur adat lainnya) B. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) C. NGO Lokal/Nasional D. Akademisi

11

Kata pengantar Gubernur Kalimantan Timur – Awang Farouk Ishak East Kalimantan Governor Preface – Awang Farouk Ishak Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang maha pengasih dan maha penyayang. Atas berkat-Nya, tersusunlah booklet yang berisi rangkuman kondisi hutan dan strategi daerah terkait REDD+ Kalimantan Timur ini. Terima kasih terucapkan bagi TIM SRAP SRAP REDD+ Kaltim dan Satuan Tugas (Satgas) REDD+ dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Terima kasih juga tersampaikan buat UNDPD (United Nation for Development Program) yang memberikan dana bagi kelancaran program ini.


Dokumen ini akan menjadi panduan bagi Pemprov Kalimantan Timur dalam upaya mengurangi emisi. Apalagi di dalamnya telah memuat visi tentang tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan agar mampu menyelaraskan fungsi lingkungan dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Visi demikian tepat bagi Kaltim yang sebagian besar wilayahnya (sekitar 60%) terdiri dari hutan dengan beragam kepentingan dan problematika di dalamnya.

Provinsi Kalimantan Timur East Kalimantan Province Indonesia

Seperti diketahui, aktivitas ekonomi terbesar di Kalimantan Timur adalah pertambangan yang menyumbang pendapatan sekitar Rp 195 miliar per tahun. Sementara pertanian menempati posisi ketiga dengan pendapatan sebesar Rp 22,3 miliar per tahun. Jika aktivitas-aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam itu tidak diselaraskan dengan program rendah karbon, maka hutan Kaltim akan makin habis. Selama lima tahun terakhir saja, luas hutan Kaltim tinggal 12,7 juta hektar dari sebelumnya 13,6 juta hektar. Pelaksanaan SRAP REDD+ ini akan diintegrasikan ke dalam capaian kerja SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Selain itu, pelaksanaannya juga melibatkan berbagai pihak yang telah aktif bergerak dalam program REDD+. Mulai dari kalangan organisasi nirlaba, lembaga donor, kampus, lembaga riset, hingga perkumpulan masyarakat adat. Selain itu juga, Pokja REDD yang sudah terbentuk akan mengembangkan berbagai program pelatihan dan penelitian bertemakan REDD serta melakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas para pelaksana program. Dengan upaya-upaya tersebut, kami yakin Provinsi Kalimantan Timur akan memenuhi target penurunan emisi sesuai rencana. Insyaallah.

Wassalamu Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

2

Overview

Overview tidak terkecuali pertambangan, perkebunan, pertanian dan sektor lainnya termasuk pembangunan infrastruktur fisik. Padahal fungsi hutan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan, kekayaan/ keanekaragaman hayati menjadi pertimbangan tidak saja untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, akan tetapi juga menjadi jaminan kualitas kehidupan masyarakat dari lingkup lokal/tempatan, nasional dan bahkan komunitas global saat ini dan di masa depan.

Kalimantan Timur dengan luas kawasan hutan mencapai lebih dari 60% luas provinsi menyebabkan penggunaan lahan menjadi sangat dominan dan melibatkan berbagai kepentingan tidak terkecuali sektor Pertambangan. Belum diperhitungkan perkebunan yang hanya untuk kelapa sawit saja ditargetkan satu juta hektar serta pertanian pangan yang memiliki luas kurang lebih sama. Dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasiskan pemanfaatan lahan menyumbang 93,99 % dari total 1,94 Giga ton penyumbang emisi dan memainkan peran 94,18 % penurunan emisi dari total 1,71 Giga ton. Hal ini menunjukan begitu pentingnya keberhasilan penurunan emisi dari sektor berbasiskan pemanfaatan lahan. Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2009 masih memiliki tutupan hutan seluas 12,7 juta ha atau 64 % dari luas wilayahnya. Tutupan hutan tersebut, telah berkurang seluas 880.000 ha jika dibandingkan dengan tutupan hutan tahun 2000 yang seluas 13,6 juta ha atau rata-rata berkurang 177.000 ha/tahun. Deforestasi dan degradasi hutan tidak hanya disebabkan oleh pembalakan kayu yang berlebihan, tetapi juga akibat tumpang tindih pemanfaatan/penggunaan lahan serta konversi kawasan atau areal berhutan ke sektor-sektor berbasis lahan,

Dengan Visi REDD+ Kaltim yaitu ”Tata kelola sumber daya hutan dan lahan di Kalimantan Timur yang mampu menyinambungkan keselarasan fungsi lingkungan dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat” telah diterjemahkan dalam misi dan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang yang diharapkan dapat konsisten dilaksanakan tidak saja dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca, namun untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas hutan dan lahan yang lebih baik kedepannya.

Kalimantan Timur dengan luas kawasan hutan mencapai lebih dari 60% luas provinsi menyebabkan penggunaan lahan menjadi sangat dominan dan melibatkan berbagai kepentingan tidak terkecuali sektor Pertambangan. Belum diperhitungkan perkebunan yang hanya untuk kelapa sawit saja ditargetkan satu juta hektar serta pertanian pangan yang memiliki luas kurang lebih sama. Dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasiskan pemanfaatan lahan menyumbang 93,99 % dari total 1,94 Giga ton penyumbang emisi dan memainkan peran 94,18 % penurunan emisi dari total 1,71 Giga ton. Hal ini menunjukan begitu pentingnya keberhasilan penurunan emisi dari sektor berbasiskan pemanfaatan lahan.

Selanjutnya pada dokumen ini akan dipaparkan informasi berupa infografis yang menggambarkan : 1. Kondisi Hutan di Kalimantan Timur 2. Perhitungan Karbon pada Hutan Kalimantan Timur 3. Strategi REDD+ Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2009 masih memiliki tutupan hutan seluas 12,7 juta ha atau 64 % dari luas wilayahnya. Tutupan hutan tersebut, telah berkurang seluas 880.000 ha jika dibandingkan dengan tutupan hutan tahun 2000 yang seluas 13,6 juta ha atau rata-rata berkurang 177.000 ha/tahun. Deforestasi dan degradasi hutan tidak hanya disebabkan oleh pembalakan kayu yang berlebihan, tetapi juga akibat tumpang tindih pemanfaatan/penggunaan lahan serta konversi kawasan

3

4

atau areal berhutan ke sektor-sektor berbasis lahan, tidak terkecuali pertambangan, perkebunan, pertanian dan sektor lainnya termasuk pembangunan infrastruktur fisik. Padahal fungsi hutan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan, kekayaan/ keanekaragaman hayati menjadi pertimbangan tidak saja untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, akan tetapi juga menjadi jaminan kualitas kehidupan masyarakat dari lingkup lokal/tempatan, nasional dan bahkan komunitas global saat ini dan di masa depan. Dengan Visi REDD+ Kaltim yaitu ”Tata kelola sumber daya hutan dan lahan di Kalimantan Timur yang mampu menyinambungkan keselarasan fungsi lingkungan dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat” telah diterjemahkan dalam misi dan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang yang diharapkan dapat konsisten dilaksanakan tidak saja dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca, namun untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas hutan dan lahan yang lebih baik kedepannya. Selanjutnya pada dokumen ini akan dipaparkan informasi berupa infografis yang menggambarkan : 1. Kondisi Hutan di Kalimantan Timur 2. Perhitungan Karbon pada Hutan Kalimantan Timur 3. Strategi REDD+ Pemerintah Daerah

Demographics


Peta posisi wilayah Kalimantan Timur



Luas Wilayah

19.844.117

ha Deforestasi/Deforestation

10,32 %

Luas Tutupan Hutan

Luas Tutupan Hutan

13.6

12.7

million ha

million ha

Forest Cover

Luas Indonesia

Forest Cover

juta ha


Demographics

68.5

3.390.520

1.55 %




2006-2011

66.78

trillion

State/Province GDP

IDR

41,331,965


0.88

million ha

196,6

ha/tahun 177 ribu thousand ha/year

ribu

thousand

1.30 % per year

per tahun

GDP Breakdown

lapangan sepak bola

football field

195.45

Pertambangan

%



Main Deforestation Drivers 1. Pemanfaatan kayu secara berlebihan, pembalakan liar dan pemiskinan keanekaragaman hayati 2. Pemanfaatan lahan berhutan untuk pertanian tebas bakar, perambahan hutan dan extensifikasi kemandirian pangan 3. Pembukaan lahan untuk pertambangan batubara 4. Kebakaran hutan dan lahan 5. Pembukaan dan pemanfaatan lahan untuk berbagai peruntukan

30.67

1

22.31

Degradasi Hutan

Jasa-jasa

15.31

2006-2011


14.02


Bangunan

10.31

Pertanian

juta ha


Per Capita Income

Perdagangan, hotel dan Restoran

64.0


%

Deforestasi Hutan

Economy IDR

juta ha


9.30


1.02

Forest Degradation

202

ribu ha/tahun

thousand ha/yr

juta ha

million ha

224.3 ribu

million

1.49 % per year

per tahun

5

6

lapangan sepak bola

football field

Penyebab Utama Degradasi Main Degradation Drivers 1. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 2. Perkebunan Sawit

1. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 2. Perkebunan Sawit




40.6

%

53.6


5.15

5.8

%



juta ha

million ha


%

Hutan Lindung Protected Forest

3.3



4.2

million ha

Kawasan Konservasi Conservation Area

million ha

2.8

6.32

juta ha

juta ha

million ha

million ha

28.02 %

13.47 %

Hutan Mangrove Sekunder Mangrove forest Hutan Mangrove Primer Mangrove forest

0.03

juta ha




5.09

Hutan Produksi Terbatas Limited Production Forest

juta ha

ha

0.18

juta ha

million ha

ha


0.03 million ha


0.32

juta ha

million ha

7

8

35.44 %

23.07 %

juta ha

million ha


C


C

2.196 juta tC

million tC

600.000

172,9

tC/ha

C

500.000

C

Thousands




C

993.7 juta tC

1,072.0 juta tC

5.6

juta tC C

400.000

300.000

200.000

21.4

6.8

juta tC

juta tC

C

49.5 juta tC C

C

100.000

0.79 juta tC C

2010

2015

2020

Tahun



Primary dry forest


195.40

169.70


170.00


Hutan Rawa Primer



120.00

196.00

Hutan Rawa Sekunder

155.00


41

64.00

%


9

10



26

-41

%

%



Kebijakan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya:

Kebijakan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya:





1.

1.

1

SK Gubernur Nomor 522/K.51/2008 Tanggal 11 februari 2008 tentang pembentukan Pokja REDD

1

SK Gubernur Nomor 522/K.51/2008 Tanggal 11 februari 2008 tentang pembentukan Pokja REDD

2

Peraturan Gubernur no 54 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

2

Peraturan Gubernur no 54 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

3

Peraturan Gubernur no 2 tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim

3.

3

Peraturan Gubernur no 2 tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim

Surat Keputusan Gubernur nomor 050/K.247/2012 Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

4.

4

5

Surat Keputusan Gubernur nomor 050/K.247/2012 Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Surat Gubernur Nomor 180/1375hk/2013 tentang Penertiban izin dan audit untuk izin pertamabangan,kehutanan dan perkebunan

4

5

2.

5.

Surat Gubernur Nomor 180/1375hk/2013 tentang Penertiban izin dan audit untuk izin pertamabangan,kehutanan dan perkebunan

Kerangka Institusi

Kerangka Institusi

DDPI Kaltim bukan satu-satunya lembaga yang akan terlibat dalam implementasi strategi daerah REDD+, karena sebenarnya juga terdapatorganisasi terkait lainnya yang selama ini telah aktif melakukan berbagai kegiatanterkait REDD+ dan memungkinkan mendukung seperti Center for Social Forestry (CSF),Center for Climate Change Studies Universitas Mulawarman (C3S Unmul), DewanKehutanan Daerah Kalimantan Timur (DKD Kaltim), Forum Daerah Aliran Sungai Kalimantan Timur (FORUM DAS KALTIM), GIZForclime, WWF Indonesia, The Nature Conservancy (TNC),International Center for Research in Agroforestry (ICRAF), Center for International Forestry Research (CIFOR),AMAN. Merujuk dari RAD GRK Kaltim,semua institusi atau SKPD memiliki peranan masing-masing dalam implementasi REDD++,tidak terkecuali..

DDPI Kaltim bukan satu-satunya lembaga yang akan terlibat dalam implementasi strategi daerah REDD+, karena sebenarnya juga terdapatorganisasi terkait lainnya yang selama ini telah aktif melakukan berbagai kegiatanterkait REDD+ dan memungkinkan mendukung seperti Center for Social Forestry (CSF),Center for Climate Change Studies Universitas Mulawarman (C3S Unmul), DewanKehutanan Daerah Kalimantan Timur (DKD Kaltim), Forum Daerah Aliran Sungai Kalimantan Timur (FORUM DAS KALTIM), GIZForclime, WWF Indonesia, The Nature Conservancy (TNC),International Center for Research in Agroforestry (ICRAF), Center for International Forestry Research (CIFOR),AMAN. Merujuk dari RAD GRK Kaltim,semua institusi atau SKPD memiliki peranan masing-masing dalam implementasi REDD++,tidak terkecuali..

11

12

Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kota/Kabupaten beserta jajaran SKPDnya,hal ini terkait dengan pengintegrasian rencana implementasi dalam RAD GRK ke dalam program-program dan capaian kerja SKPD AKademisi dan Lembaga Riset : untuk melakukan penyusunan dokumen SRAP,Safeguard,RAD GRK serta penguatan kapasitas terkait pelatihan tentang pengukuran karbon bagi masyarakat, peneleitian tentang perubahan lahan,potensi karbon,dan lainnya. POKJA REDD :mengembangkan berbagai program pelatihan dan penelitian REDD,jaringan kerja,serta pendampingan SKPD dalam pengembangan pelaksanaan rogra DDPI: Mengembangkan dan mempromosikan konsep pembangunan rendah karbon dan mengkoordinir kegiatan POKJA REDD dan forum terkai REDD+ Lembaga Donor dan LSM Lokal :pendampingan pemerintah dimana lokasi kerja mereka berada serta masyarakat dalam rangka fasilitasi kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM

2.

3.

4.

5.

Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kota/Kabupaten beserta jajaran SKPDnya,hal ini terkait dengan pengintegrasian rencana implementasi dalam RAD GRK ke dalam program-program dan capaian kerja SKPD AKademisi dan Lembaga Riset : untuk melakukan penyusunan dokumen SRAP,Safeguard,RAD GRK serta penguatan kapasitas terkait pelatihan tentang pengukuran karbon bagi masyarakat, peneleitian tentang perubahan lahan,potensi karbon,dan lainnya. POKJA REDD :mengembangkan berbagai program pelatihan dan penelitian REDD,jaringan kerja,serta pendampingan SKPD dalam pengembangan pelaksanaan rogra DDPI: Mengembangkan dan mempromosikan konsep pembangunan rendah karbon dan mengkoordinir kegiatan POKJA REDD dan forum terkai REDD+ Lembaga Donor dan LSM Lokal :pendampingan pemerintah dimana lokasi kerja mereka berada serta masyarakat dalam rangka fasilitasi kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM

Kata pengantar Gubernur Papua – Lukas Enembe Papua Governor Preface – Lukas Enembe Salam sejahtera buat kita semua Puji Tuhan yang selalu memberkati kita semua. Kemurahan Dia telah memudahkan penyusunan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Papua ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Tim SRAP SRAP REDD+ Papua dan Satuan Tugas (Satgas) REDD+ dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Terima kasih juga buat UNDPD (United Nation for Development Program) atas bantuan dana untuk kegiatan ini.


Provinsi Papua meliputi 16,09 persen luas wilayah Indonesia. Dengan wilayah seluas 30.933.592 hektar, hanya 19,7 persen di antaranya yang bukan merupakan hutan. Dengan kata lain, hutan adalah tempat hidupnya sebagian besar warga Papua. Bila tak dikelola secara tepat, hutan yang juga berarti “ibu kandung” bagi orang Papua bisa marah. Akibatnya, ketersediaan pangan dari hutan akan menipis.

Provinsi Papua Papua Province Indonesia

Pemprov Papua sadar bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat harus diselaraskan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Karena itu, Pemprov Papua membentuk Satgas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon. Satgas ini di bawah koordinasi Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Bapesda LH) yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi. Dua instansi tersebut sengaja dibentuk untuk mendukung pelaksanaan REDD+. Selanjutnya, Bappeda Provinsi Papua bertugas merancang pola keruangan, rekomendasi wilayah dan sebaran, serta menghitung nilai hutan yang masuk dalam program REDD+. Dalam upaya menurunkan emisi, Pemprov Papua memiliki dua skenario. Yakni, skenario pesimis dan skenario optimis. Pada skenario pesimis, emisi ditargetkan turun 13,137 % pada tahun 2018. Sedangkan skenario optimisnya, targetnya adalah 65,686 % emisi bisa diturunkan pada 2020. Untuk memperkuat program ini, sejumlah kebijakan dan peraturan sudah dikeluarkan. Sedikitnya terdapat 9 macam Peraturan Gubernur Papua khusus mengenai program REDD+. Bila Dokumen SRAP REDD+ Papua ini berjalan dibarengi pelaksanaan aturan yang ketat, tidaklah mustahil target optimis bakal tercapai. Salam sejahtera

2

Overview

Overview

Papua memiliki luas tutupan hutan (forest cover) sekitar 25,17 juta ha atau 81% dari luas wilayahnya. Tujuh vegetasi utama meliputi (1) hutan lahan kering primer, (2) hutan lahan kering sekunder, (3) hutan mangrove primer, (4) hutan rawa primer, (5) hutan tanaman, (6) hutan mangrove sekunder, dan (7) hutan rawa sekunder. Tutupan hutan terluas berada pada kawasan Hutan Produksi Berkelanjutan (9,17 juta ha), kemudian Hutan Lindung (7,04 juta ha), Hutan Konservasi (5,21 juta ha), dan terakhir di Hutan Tidak Dilindungi (3,75 juta ha).

Papua memiliki luas tutupan hutan (forest cover) sekitar 25,17 juta ha atau 81% dari luas wilayahnya. Tujuh vegetasi utama meliputi (1) hutan lahan kering primer, (2) hutan lahan kering sekunder, (3) hutan mangrove primer, (4) hutan rawa primer, (5) hutan tanaman, (6) hutan mangrove sekunder, dan (7) hutan rawa sekunder. Tutupan hutan terluas berada pada kawasan Hutan Produksi Berkelanjutan (9,17 juta ha), kemudian Hutan Lindung (7,04 juta ha), Hutan Konservasi (5,21 juta ha), dan terakhir di Hutan Tidak Dilindungi (3,75 juta ha).

Pada periode tahun 2006-2011, rata-rata deforestasi hutan Papua mencapai 25,68 ribu ha per tahun, sementara rata-rata degradasinya mencapai 181,77 ribu ha per tahun. Penyebab utama deforestasi adalah (1) penebangan Liar (Cagar Alam Biak Utara), (2) konversi kawasan hutan (Taman Nasional Wasur), serta (3) pembukaan area baru, pemukiman, jalan, lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan penyebab utama degradasi adalah (1) pembalakan liar dan pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan, (2) alih guna hutan alam menjadi hutan tanaman dan pertambangan, serta (3) penegakan peraturan pengelolalan hutan yang lemah.

Pada periode tahun 2006-2011, rata-rata deforestasi hutan Papua mencapai 25,68 ribu ha per tahun, sementara rata-rata degradasinya mencapai 181,77 ribu ha per tahun. Penyebab utama deforestasi adalah (1) penebangan Liar (Cagar Alam Biak Utara), (2) konversi kawasan hutan (Taman Nasional Wasur), serta (3) pembukaan area baru, pemukiman, jalan, lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan penyebab utama degradasi adalah (1) pembalakan liar dan pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan, (2) alih guna hutan alam menjadi hutan tanaman dan pertambangan, serta (3) penegakan peraturan pengelolalan hutan yang lemah.

3

4

Pengukuran stok karbon Papua dilakukan menggunakan metodologi Tier-1 berdasarkan IPCC. Pada tahun 2011, stok karbon hutan sebesar 4.372,59 juta ton (97,59%) dan di kawasan non-hutan sebesar 107,78 juta ton (2,41%). Dengan luas daratan (land cover) Papua sekitar 30,93 juta ha, rata-rata stok karbon sebesar 144,84 ton/ha. Rata-rata stok karbon hutan adalah 173,74 ton/ha, sementara rata-rata stok karbon wilayah non-hutan sebesar 18,69 ton/ha.

Pengukuran stok karbon Papua dilakukan menggunakan metodologi Tier-1 berdasarkan IPCC. Pada tahun 2011, stok karbon hutan sebesar 4.372,59 juta ton (97,59%) dan di kawasan non-hutan sebesar 107,78 juta ton (2,41%). Dengan luas daratan (land cover) Papua sekitar 30,93 juta ha, rata-rata stok karbon sebesar 144,84 ton/ha. Rata-rata stok karbon hutan adalah 173,74 ton/ha, sementara rata-rata stok karbon wilayah non-hutan sebesar 18,69 ton/ha.

Impelementasi SRAP REDD+ Papua mengacu pada 5 pilar strategi , yaitu: (1) kelembagaan, regulasi dan organisasi, (2) pemantapan kawasan hutan, (3) kepastian ruang kelola masyarakat adat, (4) pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan (5) pengembangan konservasi dan keanekaragaman hayati. Benefit sharing dalam rangka pelaksanaan REDD+ di provinsi Papua sampai dengan saat ini belum ada bentuk kesepakatan yang akan digunakan. Kondisi terakhir dari rumusan draft benefit sharing ada di Bappeda setelah melalui hasil diskusi dan masukan dari beberapa elemen pemerintah dan NGO.

Impelementasi SRAP REDD+ Papua mengacu pada 5 pilar strategi , yaitu: (1) kelembagaan, regulasi dan organisasi, (2) pemantapan kawasan hutan, (3) kepastian ruang kelola masyarakat adat, (4) pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan (5) pengembangan konservasi dan keanekaragaman hayati. Benefit sharing dalam rangka pelaksanaan REDD+ di provinsi Papua sampai dengan saat ini belum ada bentuk kesepakatan yang akan digunakan. Kondisi terakhir dari rumusan draft benefit sharing ada di Bappeda setelah melalui hasil diskusi dan masukan dari beberapa elemen pemerintah dan NGO.

Demographics


Peta posisi wilayah Papua



Luas Wilayah


16,09%

Luas Tutupan Hutan

27,0

25,1

87,4

2,928,750

1.23 %



%

Deforestasi Hutan


Economy

2006-2011

76.38 trilion

State/Province GDP

Forest Cover

juta ha

million ha


Demographics

IDR

Luas Tutupan Hutan Forest Cover

Luas Indonesia

IDR

26,079,385

GDP Breakdown

juta ha

million ha

28,5

tahun per year 0,09% per

lapangan sepak bola

ribu

thousand


Penyebab Utama Deforestasi Main Deforestation Drivers • •

ha/tahun 25,7 ribu million ha/year

%

•

football field

Penebangan Liar • Konversi kawasan • hutan Pembukaan area • baru, pemukiman, jalan, lahan pertanian dan perkebunan

Penebangan Liar Konversi kawasan hutan Pembukaan area baru, pemukiman, jalan, lahan pertanian dan perkebunan

40.27

Pertambangan dan Penggalian Pertanian

8.95

Bangunan/Konstruksi

8.14

Jasa-jasa

Degradasi Hutan

Forest Degradation

2006-2011

6.43


ha/tahun 181,7 ribu thousand ha/yr

4.4

Keuangan, Persewaan dan Jasa

2.1

Industri Pengolahan

1.42

0,90

juta ha

million ha

201,9 ribu

thousand

0,67% per year

per tahun

5

6

Main Degradation Drivers

•

lapangan sepak bola

football field

0.13

Penyebab Utama Degradasi •


4.45

Pengangkutan dan Telekomunikasi

Listrik, Gas dan Air Bersih

81,3


Per Capita Income

million ha



0,13

juta ha

•

Pembalakan Liar • dan pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan Alih Guna hutan • alam menjadi hutan tanaman dan pertambangan Penegakan • peraturan pengelolalan hutan yang lemah

Pembalakan Liar dan pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan Alih Guna hutan alam menjadi hutan tanaman dan pertambangan Penegakan peraturan pengelolalan hutan yang lemah




79,3

%




20,69 0.01 %

Hutan Sekunder Logged over forest ha 5.21 juta million ha Hutan Lahan Kering Sekunder Dry forest

14.91

4.587

million ha

million ha

juta ha

Hutan Produksi Production forest

%

3.9


juta ha

million ha

Hutan Produksi Konversi Production forest

2.7


7.0

1.86 ribu ha

5.2

juta ha

million ha

juta ha

million ha

Kawasan Suaka Alam Protected forest

thousand ha

juta ha

juta ha

million ha

Hutan Produksi Terbatas Other Areas

5.2

27.98

juta ha

million ha

%

Area Penggunaan Lain Conservate

1.0 20.81

20.71

%

%

15.61 %

Hutan Mangrove Primer Mangrove forest



1.18

10.76 %

juta ha

million ha

Hutan Rawa Primer Swamp forest ha 4.31 juta million ha

4.12


%

0.10

juta ha

million ha

7

8

juta ha

million ha

Perhitungan Karbon / Carbon Accounting Stok Karbon/Carbon Stock

C

Target Penurunan Emisi / Emission reduction targets Rata-rata Stok Karbon/Average Carbon Stock

C

4.372 juta tC

million tC

9 miliar

173,74 tC/ha

C

2

C

2

4.5 miliar

3

1

3

1 Stok Karbon (ton/ha) berdasarkan Tipe Vegetasi Carbon Stock (tonnes / ha) by vegetation type: C

2,713.81 juta tC

125.78

C

550.17 juta tC

juta tC

C

11.51 juta tC

C

862.20 juta tC

C

109.00 juta tC

C

1

0.12

0

juta tC

2

3

2006.00

4

1

2

3

4

4

2009.50

2011.00

4

2016.50

2020.00

Tahun

C

1: HISTORICAL

Lain

2: FORWARD LOOKING

3: Skenario Pesimis

4: Skenario Optimis

13.137% 65.686% Hutan lahan Kering Primer


Primary dry forest

182.00



Hutan Rawa Primer




139.90

120.00

170.00

200.23

Hutan Rawa Sekunder

92.34


64.00


9

10



Gubernur Papua telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya: 1. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat. 2. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peredaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu. 3. Peraturan Gubernur Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA). 4. PeraturanGubernur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakkan. 5. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Industri Primer Hasil Hutan kayu Rakyat. 6. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat. 7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. 8. Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua . 9. Peraturan Gubernur Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.

Gubernur Papua telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait REDD+, diantaranya: 1. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat. 2. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peredaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu. 3. Peraturan Gubernur Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA). 4. PeraturanGubernur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakkan. 5. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Industri Primer Hasil Hutan kayu Rakyat. 6. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat. 7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. 8. Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua . 9. Peraturan Gubernur Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.

Kerangka Institusi

Kerangka Institusi

Provinsi Pepua dalam struktur pemerintahan daerah terdapat dua instansi yang sangat erat kaitannya dengan implementasi aksi mitigasi REDD+ di daerah yaitu Dinas Kehutanan dan Konservasi Papua dan Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah juga telah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Provinsi Papua. Satuan Tugas ini mengambil fungsi koodinasi di fase preparedness. Sekretariat dari Satuan Tugas Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Papua di bawah koordinasi langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan

Provinsi Pepua dalam struktur pemerintahan daerah terdapat dua instansi yang sangat erat kaitannya dengan implementasi aksi mitigasi REDD+ di daerah yaitu Dinas Kehutanan dan Konservasi Papua dan Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah juga telah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Provinsi Papua. Satuan Tugas ini mengambil fungsi koodinasi di fase preparedness. Sekretariat dari Satuan Tugas Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Papua di bawah koordinasi langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Lingkungan Hidup. Salah satu kelompok kerja (working group) di bawah fasilitasi dan kordinasi Satuan Tugas ini adalah Tim Kerja Penyusunan SRAPREDD+ Papua.

dan Lingkungan Hidup. Salah satu kelompok kerja (working group) di bawah fasilitasi dan kordinasi Satuan Tugas ini adalah Tim Kerja Penyusunan SRAPREDD+ Papua.


11

12



PDalam rangka pengembangan REDD+ di Provinsi papua adapun pemangku kepantingan yang terlibat adalah: 1. Gubernur selaku pimpinan daerah di tingkat provinsi 2. Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Selaku Pemegang data kehutanan dan analisa fungsi kawasan Hutan. 3. Badan Pengelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (BapesdaLH) Provinsi Papua, Sebagai pengelola, Ujung tombak dalam program REDD= di Provinsi Papua. 4. Bappeda Provinsi Papua, Sebagai Perancang pola keruangan, data dan rekomendasi wilayah, sebaran, dan potensi dari nilai hutan yang lainnya. 5. BPKH X Jayapura, Analisa Fungsi, data dan potensi kawasan hutan. 6. KPD, terutama yang akan terlibat secara langsung, Dinas perkebunan, pertanian dan BPDAS

PDalam rangka pengembangan REDD+ di Provinsi papua adapun pemangku kepantingan yang terlibat adalah: 1. Gubernur selaku pimpinan daerah di tingkat provinsi 2. Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Selaku Pemegang data kehutanan dan analisa fungsi kawasan Hutan. 3. Badan Pengelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (BapesdaLH) Provinsi Papua, Sebagai pengelola, Ujung tombak dalam program REDD= di Provinsi Papua. 4. Bappeda Provinsi Papua, Sebagai Perancang pola keruangan, data dan rekomendasi wilayah, sebaran, dan potensi dari nilai hutan yang lainnya. 5. BPKH X Jayapura, Analisa Fungsi, data dan potensi kawasan hutan. 6. KPD, terutama yang akan terlibat secara langsung, Dinas perkebunan, pertanian dan BPDAS

Kata pengantar Gubernur Papua Barat - Abraham Octavianus Atururi West Papua Governor Preface - Abraham Octavianus Atururi Segala puja dan puji bagi Tuhan Semesta Alam. Marilah bersyukur, karena berkat rahmatNya, penyusunan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Papua Barat dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi layak diberikan kepada Tim SRAP SRAP REDD+ Papua dan Satuan Tugas (Satgas) REDD+ dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Begitu pula bagi UNDP (United Nation for Development Program) yang berkenan membantu dari sisi pendanaan. Semenjak berdiri sebagai provinsi tersendiri pada 2003, Papua Barat langsung dihadapkan pada pekerjaan besar. Yaitu, bagaimana mengelola hutan yang luasnya meliputi 92 % wilayah daratan. Tahun 2011, luas hutan Papua Barat berkurang menjadi 90 %. Artinya, selama kurun waktu satu dekade terjadi deforestasi dan degradasi hutan sebanyak 2 %.


Provinsi Papua Barat West Papua Province Indonesia

Deretan problem terbesar yang menyebabkan berkurangnya wilayah hutan Papua Barat adalah pembalakan liar, alih fungsi lahan jadi pertambangan dan perkebunan, serta pembangunan infrastruktur. Di sisi lain denyut ekonomi daerah masih didominasi industri pengolahan yang tidak padat karya. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat belum sesuai harapan. Ketimpangan ini diyakini bisa diminalisir dengan program REDD+ yang salah mengedepankan Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon. Untuk menjamin pelaksanaan program tersebut, Pemprov Papua Barat melakukan dua pendekatan. Pertama, melalui penegakan hukum dan penyadaran lingkungan dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan dibantu masyarakat adat, akademisi, dan organisasi nonpolitik. Kedua, pengembangan ekonomi berbasis lahan yang dilaksanakan oleh lintas-instansi mulai dari Bappeda, Bappedalda, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas UKM, hingga Dinas Perindustrian. Kedua pendekatan itu dibarengi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara baik supaya harapan pengurangan emisi dapat dicapai sesuai target pada tahun 2021. Tentu saja, upaya ini akan berhasil bila kita semua berpartisipasi. Salam Sejahtera bagi kita semua

2

Overview

Overview

Dengan luas tutupan hutan yang mencapai 90% dari luas wilayahnya, tipe vegetasi Provinsi Papua Barat terdiri atas (1) Hutan Lahan Kering Primer, (2) Hutan Lahan Kering Sekunder, (3) Hutan Mangrove Primer, (4) Hutan Mangrove Sekunder, (5) Hutan Rawa Primer, dan (6) Hutan Rawa Sekunder. Selama 5 tahun (2006-2011), degradasi yang terjadi mencapai hampir 600 ribu hektar. Perhitungan stok karbon di atas tanah pada tahun 2009 sebesar 1.514,79 juta ton dan dilakukan menggunakan metodologi Tier-1 berdasarkan IPCC.

Dengan luas tutupan hutan yang mencapai 90% dari luas wilayahnya, tipe vegetasi Provinsi Papua Barat terdiri atas (1) Hutan Lahan Kering Primer, (2) Hutan Lahan Kering Sekunder, (3) Hutan Mangrove Primer, (4) Hutan Mangrove Sekunder, (5) Hutan Rawa Primer, dan (6) Hutan Rawa Sekunder. Selama 5 tahun (2006-2011), degradasi yang terjadi mencapai hampir 600 ribu hektar. Perhitungan stok karbon di atas tanah pada tahun 2009 sebesar 1.514,79 juta ton dan dilakukan menggunakan metodologi Tier-1 berdasarkan IPCC.

Isu-isu strategis yang diangkat dalam dokumen SRAP (Strategi dan Rencana Aksi Provinsi) antara lain (1) Kebijakan provinsi konservasi; (2) Akselerasi pembentukan dan operasionalisasi KPH; (3) Ketidakpastian hak masyarakat hukum adat; (4) Implementasi paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat; dan (5) Kebijakan pembatasan penjualan kayu log ke luar Papua Barat.

Isu-isu strategis yang diangkat dalam dokumen SRAP (Strategi dan Rencana Aksi Provinsi) antara lain (1) Kebijakan provinsi konservasi; (2) Akselerasi pembentukan dan operasionalisasi KPH; (3) Ketidakpastian hak masyarakat hukum adat; (4) Implementasi paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat; dan (5) Kebijakan pembatasan penjualan kayu log ke luar Papua Barat.

Tujuan implementasi Strategi dan Rencana Aksi di Provinsi Papua Barat antara lain (1) Mengurangi degradasi dan deforestasi akibat konversi lahan hutan dan alih fungsi kawasan hutan; (2) Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi lahan kritis dan pengemban-

Tujuan implementasi Strategi dan Rencana Aksi di Provinsi Papua Barat antara lain (1) Mengurangi degradasi dan deforestasi akibat konversi lahan hutan dan alih fungsi kawasan hutan; (2) Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi lahan kritis dan pengemban-

3

4

gan hutan tanaman rakyat; dan (3) Meningkatkan tata kelola dan kepengurusan hutan dan lahan melalui implementasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

gan hutan tanaman rakyat; dan (3) Meningkatkan tata kelola dan kepengurusan hutan dan lahan melalui implementasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Selanjutnya pada dokumen ini akan dipaparkan informasi berupa infografis yang menggambarkan : 1. Kondisi Hutan di Papua Barat 2. Perhitungan Karbon pada Hutan Papua Barat 3. Strategi REDD+ Pemerintah Daerah

Selanjutnya pada dokumen ini akan dipaparkan informasi berupa infografis yang menggambarkan : 1. Kondisi Hutan di Papua Barat 2. Perhitungan Karbon pada Hutan Papua Barat 3. Strategi REDD+ Pemerintah Daerah

Demographics


Peta posisi wilayah Papua Barat



Luas Wilayah


5,15%

Luas Indonesia

Luas Tutupan Hutan

9.1

8.9

Forest Cover

92.5

789,013

0.33 %



%

Deforestasi Hutan


Economy

2000-2009

36.17 trilion

State/Province GDP

Forest Cover

juta ha

million ha


Demographics

IDR

Luas Tutupan Hutan

IDR

45,842,083

?

million ha

?

million ha/year

per tahun per year

4.98

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

ribu

million

lapangan sepak bola

football field

Degradasi Hutan

Forest Degradation

2.62

2006-2011

0.60

Jasa-jasa

2.58


Bangunan

2.48

ha/tahun 120 ribu thousand ha/yr


2.35

Listrik dan Air Bersih



1. Kegiatan extractive 1. industri pertambangan 2. Perkebunan 3. Pembangunan 2. infrastruktur 3. 4. Penebangan liar dan aktivitas logging 4. concession

18.69

Industri Pengolahan


%


juta ha

ribu ha/tahun

?%

GDP Breakdown


90.1


Per Capita Income

million ha



?

juta ha

1.31% per year

per tahun

1.70 0.66 0.11

5

6

juta ha

million ha

133,2 ribu

thousand

lapangan sepak bola

football field

Kegiatan extractive industri pertambangan Perkebunan Pembangunan infrastruktur Penebangan liar dan aktivitas logging concession

Penyebab Utama Degradasi Main Degradation Drivers

1. Pembalakan sistem 1. Pembalakan tebang pilih, kebakaran sistem tebang dan perambahan hutan pilih, kebakaran skala luas dan perambahan 2. Alih Guna hutan alam hutan skala luas menjadi pertanian/ 2. Alih Guna hutan perkebunan alam menjadi 3. Perubahan tipe hutan, pertanian/ misalnya Hutan Lahan perkebunan Kering Primer menjadi 3. Perubahan tipe Hutan Lahan Kering hutan. Sekunder




70.52

%


6.29

29.48

Hutan Produksi Terbatas Limited Production forest ha 1.8 juta million ha

%

2.63 million ha



1.243

1.7

2.2

juta ha

million ha

22.15

juta ha

million ha

million ha

juta ha

million ha

Kawasan Suaka Alam Protected forest

4.587

juta ha

juta ha

Hutan Produksi Konversi Other Areas


juta ha

million ha

1.8



juta ha


million ha

17.62 %

16.60

18.69 18.68 %

%

Area Penggunaan lain Other Area

0.4

%

million ha

Perairan Perairan

%


juta ha

0.2

0.67 million ha

Hutan Mangrove Primer Mangrove forest ha 0.38 juta million ha


4.49 %

0.11

juta ha

million ha


0.07

juta ha

million ha

7

8

1.68%

juta ha

million ha

Perhitungan Karbon / Carbon Accounting Stok Karbon/Carbon Stock

Target Penurunan Emisi / Emission reduction targets 200 juta


180 juta

C

1.514 juta tC

million tC

169,8

tC/ha

C

160 juta

140 juta

C Net Emission (ton CO2-eq)

C


954.36 juta tC

64.21

C

343.37 juta tC

juta tC

C

12.78 juta tC

133.72 juta tC

C

6.36

100 juta

80 juta

juta tC

60 juta

C

C

120 juta

40 juta

20 juta

Hutan lahan Kering Primer




Hutan Rawa Primer

Hutan Rawa Sekunder

Primary dry forest

Secondary dry forest

Primary mangrove forest


Primary swamp forest

Secondary swamp forest

182.00

139.90

170.00

120.00

2006 - 2011

2016-2021

Tahun

HISTORIS

200.23

2011-2016

41

92.34

%


9

10

RT/RW PROVINSI

RT/RW KAB/KOTA



Gubernur Papua Barat telah mengeluarkan kebijakankebijakan yang terkait REDD+, diantaranya:

Gubernur Papua Barat telah mengeluarkan kebijakankebijakan yang terkait REDD+, diantaranya:

1

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Kayu Log.

1

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Kayu Log.

Kerangka Institusi

Kerangka Institusi

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat telah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Provinsi Papua Barat. Satuan Tugas ini mengambil fungsi koordinasi di fase preparedness. Sekretariat dari Satuan Tugas ini di kantor Bappeda Provinsi Papua Barat dikoordinir langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat telah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Provinsi Papua Barat. Satuan Tugas ini mengambil fungsi koordinasi di fase preparedness. Sekretariat dari Satuan Tugas ini di kantor Bappeda Provinsi Papua Barat dikoordinir langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat.

Satuan tugas ini terbagi menjadi 4 kelompok kerja (working group) berdasarkan fungsi dan tugas yang dibutuhkan di daerah. Salah satu working group yang secara langsung bertanggung jawab untuk urusan REDD+ adalah Kelompok kerja (Pokja) mitigasi sektor kehutanan dan lahan yang diketuai oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.

Satuan tugas ini terbagi menjadi 4 kelompok kerja (working group) berdasarkan fungsi dan tugas yang dibutuhkan di daerah. Salah satu working group yang secara langsung bertanggung jawab untuk urusan REDD+ adalah Kelompok kerja (Pokja) mitigasi sektor kehutanan dan lahan yang diketuai oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.





Institusi daerah tingkat provinsi yang tupoksinya terkait dengan bidang pengembangan ekonomi berbasis lahan adalah Bappeda Provinsi Papua Barat, Bappedalda Provinsi Papua Barat, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, Dinas perhubungan Provinsi Papua Barat, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat , Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.

Institusi daerah tingkat provinsi yang tupoksinya terkait dengan bidang pengembangan ekonomi berbasis lahan adalah Bappeda Provinsi Papua Barat, Bappedalda Provinsi Papua Barat, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, Dinas perhubungan Provinsi Papua Barat, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat , Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.

Masyarakat Adat, LSM, Akademisi, Kepolisian dan Kejaksanaan secara parsial juga terkait dengan pengurangan gas rumah kaca. Karena masing-masing mempunyai peran dam pembangunan di Provinsi Papua Barat.

Masyarakat Adat, LSM, Akademisi, Kepolisian dan Kejaksanaan secara parsial juga terkait dengan pengurangan gas rumah kaca. Karena masingmasing mempunyai peran dam pembangunan di Provinsi Papua Barat.

11

update database

Recommend Documents